ANALISIS SISTEM MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU Nita Arifani Accounting Department, Faculty of Economic and Communication, BINUS University Jln. KH Syahdan No 9, Kemanggisan-Palmerah, Jakarta Barat 11480
[email protected]
ABSTRACT This study aims to determine the application of systems analysis modernization of tax administration on tax compliance in carrying out its obligations in reporting the VAT return period and Annual Income Tax Agency for the e-SPT and e-Filing Jakarta Tanah Abang Satu / Low Tax Office. Research method is qualitative research, research carried out in the form of descriptive research, the time dimension is used involves a lot of time, the data collection methods used were observation, interviews, and documentation. The research object is Jakarta Tanah Abang Satu / Low Tax Office. The results can be concluded that the level of tax compliance in 2011-2013 has increased. In terms of reporting tax electronically (e-SPT) and manually by the taxpayer in the VAT period report and Annual Income Tax Agency. The level of compliance in reporting SPT using e-Filing also increased although the percentage is not so great, because the e-Filing is a new program and is not required for taxpayers in the SPT report. (NA) Keywords : e-SPT, e-Filing, Taxpayer Compliance.
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan secara e-SPT dan e-Filing di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Metoda penelitiannya yaitu jenis penelitian kualitatif, riset yang dilakukan berupa penelitian deskriptif, dimensi waktu yang digunakan adalah melibatkan banyak waktu tertentu, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek penelitiannya yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Hasil yang dapat disimpulkan yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dari tahun 2011-2013 selalu mengalami kenaikan. Dalam hal pelaporan SPT secara elektronik (e-SPT) dan manual oleh Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan. Tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT menggunakan e-Filing juga mengalami kenaikan meskipun dengan persentase yang
tidak begitu besar, dikarenakan e-Filing merupakan program baru dan belum diwajibkan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. (NA) Kata Kunci : e-SPT, e-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak.
PENDAHULUAN Sebagaimana kita ketahui pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Penghasilan dari pajak yang akan digunakan untuk melaksanakan pembangunan seperti pembangunan jalan raya, belanja pegawai, pemeliharaan, gaji pegawai negeri, polisi dan lain sebagainya. Dalam menjalankan program pemerintahan dan pembangunan negara Indonesia pemerintah membutuhkan dana yang cukup banyak dalam menjalankan program pemerintahan. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam melanjutkan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai sebagian besar pengeluaran negara. Penerimaan pajak, yang terdiri atas penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak dalam negeri terdiri atas penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), cukai, dan pajak lainnya. Sementara itu, penerimaan pajak perdagangan internasional berasal dari penerimaan bea masuk. Mengenai peran administrasi perpajakan menurut Pandiangan “administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang dipilih. Sistem administrasi pajak yang baik tidak akan berjalan lancar untuk mencapai tujuan yang optimal jika di dalam pelaksanaannya tidak berdasarkan manajemen yang baik”. Sistem terkomputerisasi dan online yang berbasis e-system merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan secara self assessment. Berbeda dengan sistem perpajakan terdahulu, yaitu office assessment, sistem self assessment memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. e-SPT merupakan bentuk penyampaian SPT dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan DJP. Dalam kenyataannya, sistem ini telah memberikan kemudahan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT. Tetapi belum dapat dipastikan apakah penerapan e-SPT tersebut dapat mengatasi seluruh kelemahan sistem sebelumnya dan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Modernisasi administrasi perpajakan menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam mengurus kewajiban perpajakan. Hal ini guna memberikan pandangan miring masyarakat terhadap pajak selama ini bahwa mengurus perpajakan begitu sulit. Selain itu, banyak fasilitas yang memanfaatkan teknologi terkini, seperti internet, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga tidak perlu datang ke kantor pajak. Modernisasi pajak juga menyediakan eRegistration untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Adanya e-SPT digunakan untuk aplikasi melakukan laporan, sehingga menjadi paperless (penghematan kertas). Dan melakukan Penyampaian laporan pajak dapat melalui e-Filing. Seluruh upaya perubahan ini pada intinya digunakan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada Wajib Pajak yang diharapkan akan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut maka sebagai bahan penelitian skripsi ini, peneliti memilih judul “Analisis Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu.”
METODE PENELITIAN Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif. Dimensi waktu yang digunakan adalah melibatkan banyak waktu tertentu,
metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui analisis penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan secara e-SPT dan e-Filing di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu.
HASIL DAN BAHASAN Hasil yang dapat disimpulkan yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dari tahun 2011-2013 selalu mengalami kenaikan. Dalam hal pelaporan SPT secara elektronik (e-SPT) dan manual oleh Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan. Tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT menggunakan e-Filing juga mengalami kenaikan meskipun dengan persentase yang tidak begitu besar, dikarenakan e-Filing merupakan program baru dan belum diwajibkan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. 1.
Rata-Rata Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2011-2013
Bentuk
2011
2012
2013
Manual
71%
73%
77%
E-SPT
68%
76%
77%
Pelaporan
Sumber : Data diolah
Hasil dari data diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2013 tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN secara manual dan e-SPT mengalami kenaikan, namun bila dilihat dari persentase Wajib Pajak secara keseluruhan tetap melapokan secara manual yang lebih unggul. Hal ini disebabkan Wajib Pajak sudah terbiasa melaporkan SPT secara manual, apabila seseorang sudah berada di comfort zone (zona amannya) maka Wajib Pajak susah untuk berpindah menggunakan sesuatu yang baru seperti e-SPT. Pengguna e-SPT merasa kesulitan untuk melakukan pembetulan apabila terjadi salah input sehingga sering terjadi troble atau gagal dijalankan serta kemungkinan terjadinya sistem error pada saat loading. Sebagian besar Wajib Pajak yang melaporkan SPT secara elektronik (e-SPT) adalah Wajib Pajak yang melakukan banyak transaksi (PPN).
2.
Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011-2013 Bentuk Pelaporan
2011
2012
2013
Manual
72%
76%
81%
e-SPT
75%
80%
81%
Hasil dari data diatas dapat dilihat tingkat kepatuhan dan keterlambatan pelaporan SPT PPh Tahunan Badan secara manual dan e-SPT dari tahun 2011 hingga tahun 2013 mengalamai kenaikan dengan angka peningkatan kepatuhan di angka 76% untuk pelaporan SPT secara manual, dan 79% untuk pelaporan SPT secara e-SPT. Wajib Pajak sudah mulai mengerti menggunakan e-SPT dan beralih ke e-SPT yang lebih mudah . Namun apabila dilihat dari jumlah Wajib Pajak secara keseluruhan, jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT PPh Tahunan Badan secara manual lebih banyak dibandingkan dengan pelaporan menggunakan e-SPT. Jadi tetap pelaporan secara manual lebih banyak dipilih Wajib Pajak karena Wajib Pajak masih merasa lebih mudah dibandingkan dengan penggunaan e-SPT dan yang melaporkan dengan menggunakan e-SPT hanya Wajib Pajak yang memang diwajibkan dalam melaporkan SPT-nya secara e-SPT saja, yaitu dengan syarat apabila jumlah dokumen yang dilaporkan dalam satu masa pajak lebih dari 25 dokumen pada salah satu lampiran SPT. 3.
Persentase Pelaporan e-Filing di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu
Tahun
WP
Jumlah
2011
Badan
8
2012
Badan
20
Jadi Kesimpulan dari data Wajib Pajak yang melakukan pelaporan SPT menggunakan e-Filing di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu mengalami peningkatan disetiap tahunnya meskipun hanya beberapa saja yang menggunakannya. Karena ini merupakan suatu program baru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang pada dasarnya memiliki fungsi untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan masalah perpajakannya. e-Filing ini belum diwajibkan bagi Wajib Pajak namun progress yang diberikan sudah mengalami kenaikan. Apabila e-Filing sudah diwajibkan dan dikeluarkan peraturannya oleh DJP pasti dapat mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.
Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu periode 2011 hingga tahun 2013 selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya, dilihat dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan PPh Badan.
2.
Perbandingan tingkat kepatuhan Pelaporan SPT secara elektronik (e-SPT) dan Manual oleh Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN Badan dan SPT Tahunan PPh Badan yang telah dibayar, di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Hasil yang diperoleh yaitu : Berdasarkan jumlah pelaporan SPT Masa PPN dan SPT PPh Tahunan Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu tahun 20112013, pelaporan yang dilakukan Wajib Pajak sebagian besar dilakukan secara Manual. Sebagian besar Wajib Pajak yang melaporkan SPT secara elektronik (e-SPT) adalah Wajib Pajak yang melakukan banyak transaksi (PPN). Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan e-Filling di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun dengan persentase yang tidak begitu banyak, karena e-Filing merupakan suatu program baru yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti tentang tata cara penggunaan e-Filing tersebut, karena kurangnya penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh DJP. Pelaporan menggunakan eFiling juga belum diwajibkan karena belum ada peraturan yang mengaturnya. Sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan menggunakan e-Filing tidak menghasilkan persentase yang cukup banyak.
3.
Saran Adapun saran yang dapat penulis berikan agar penggunaan e-SPT dan e-Filing dapat terus berkembang dan mempunyai manfaat bagi masyarakat adalah sebagai berikut :
1.
Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pihak Direktorat Penyuluhan Pajak dapat mensosialisasikan lagi tentang penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) melalui Media elektronik, baik melalui e-SPT maupun e-Filing kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak mendapatkan pemahaman dan dapat menerapkan e-SPT dan e-Filing.
2.
Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dari sistem e-Filing baik dari konektifitas jaringan internet ataupun masalah lain yang sering dikeluhkan oleh Wajib Pajak, agar Wajib Pajak banyak yang beralih melaporkan SPT secara e-Filing.
3.
Petugas Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu harus lebih giat dalam mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan tentang pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Seperti memberikan brosur, buku petunjuk, dan penjelasan mengenai tata cara perpajakan termasuk cara menggunakan e-SPT dan e-Filing. Dan memberikan informasi yang berkaitan dengan perpajakan terutama tentang pentingnya membayar Pajak untuk membangun negara, guna menambah wawasan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak menjadi mengerti tentang pentingnya peran pajak di Indonesia, dan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik.
4.
Petugas Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu perlu meningkatkan kualitas pelayanannya seperti : Petugas Pajak harus ahli dan memiliki pengetahuan yang luas dalam menggunakan e-Filing dan e-SPT. Sehingga apabila Wajib Pajak bertanya atau mengalami kesulitan, Petugas Pajak dapat memberikan solusi yang tepat dan dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak. Sehingga Wajib Pajak mau melaksanakan kewajiban Perpajakannya dengan sukarela, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu perlu menambah jumlah pegawai pajak. Agar dapat melayani permasalahan Wajib Pajak dengan lebih responsif lagi dan dapat meningkatkan jumlah kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya.
5.
Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan baik dari segi waktu, biaya dan keterbatasan lainnya, diantaranya penelitian ini terbatas hanya kepada Wajib Pajak yang berada di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Kemudian penelitian ini hanya mengkaji tentang modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib pajak dalam pelaporan e-SPT dan e-Filing, tanpa mengukur kepatuhan Wajib Pajak yang seharusnya diwajibkan melaporkan SPT secara elektronik SPT (e-SPT) namun tidak melaporkannya secara e-SPT. Oleh karena itu, diharapkan peneliti yang berikutnya dapat mengembangkan lagi objek penelitiannya dan variabel yang diteliti secara lebih baik.
REFERENSI Alm, James. & McClellan, Chandler. (2012), Tax Morale And Tax Compliance From The Firm’s Perspective, 30(3), 404-413. Anonim. (2011). Pajak Penghasilan. Penerbit : Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan dan Humas. Atawod, Ojochogwu Winnie. & Ojeka, Stephen Aanu. (2012), Factors That Affect Tax Compliance among Small and Medium Enterprises (SMEs) in North Central Nigeria. 7(12), 87-96. Candra, Ricki. Wibisono, Haris. & Mujilan. (2013), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak, 1(1), 40-48. https://efiling.pajak.go.id/index http://pelayanan-pajak.blogspot.com Kirchler, Erich & Wahl, Ingrid. (2010) Tax Compliance Inventory: TAX-I Voluntary Tax Compliance, Enforced Tax Compliance, Tax Avoidance, And Tax Evasion, 31(3), 331-346.
Mardiasmo. (2013). Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta. Pandiangan, Liberti. (2008). Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. Penerbit: PT Elex Media Komputindo. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tanggal 5 April 2010 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak NOMOR PER-44/PJ/2010 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak NOMOR PER-36/PJ/2013 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 Rahayu, Siti Kurnia. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal (edisi 1). Yogyakarta: Graha Ilmu. Rahayu, Sri. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung “X”), 1(2), 119138. Rapina, Yenni. (2011), Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap KPP Pratama Bandung Cibeunying), 1(1), 68-96. Undang-Undang Pajak Lengkap. (2010). Jakarta: Mitra Wacana Media. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia (edisi 10). Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
RIWAYAT PENULIS Nama penulis adalah Nita Arifani. Lahir di kota Metro pada 06 Juni 1992. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Akuntansi pada tahun 2014.
