PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU Rindi Lestari Suci Sofiyana Djamhur Hamid Muhammad Faisal Riza (PS Perpajakan, jurusan administrasi bisnis, fakultas ilmu administrasi, universitas brawijaya,
[email protected]) Abstract This research is motivated because the tax administration system modernization efforts undertaken by the Directorate General of Taxation is the current omzet limit changes for the Taxable Enterprises inaugural from Rp 600.000.000,- to Rp 4,8 billion. with a change in that omzet limit, the number of Taxable Enterprises in Indonesia be on the wane. The purpose of this study to investigate the effect of variables modernization of tax administration on tax compliance partially and simultaneousl. This research used in quantitative research and the type of research is explanatory research. This study used a questionnaire as a means of collecting data with a sample of Taxable Enterprises were enrolled in the KPP Pratama Batu with sample method used nonprobability sampling by purposive sampling technique. Result of the research of t-test, it is known that changes in the organizational structure and the implementation of service significantly influence taxpayer compliance. While the development of information technology and the code of conduct employee has no effect and no significant effect on tax compliance. The results of the F test it is known that the independent variables consisting of changes in the organizational structure, implementation services, the development of information technology and the code of ethics of employees significantly affect the dependent variable is tax compliance. Keyword : Modernization, Taxpayer Compliance
PENDAHULUAN Rencana
baik anggaran
wajib
pajak.
Dengan
cara
dan
melakukan: perbaikan pelayanan lewat program
belanja negara (RAPBN) di Indonesia pada tahun
perubahan (change program), penegakan hukum
2013 sebagian besar ditopang oleh sumber-
dan pelaksanaan kode etik yang lebih baik harus
sumber penerimaan negara yang berasal dari
diprioritaskan
kemampuan bangsa Indonesia sendiri. Indonesia
dapat
memiliki kebutuhan dana pemerintahan yang
Tuntutan
relatif cukup besar untuk menjalankan roda
peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib
pemerintahan
pajak serta perbaikan-perbaikan dan perubahan
maka
mengoptimalkan
penerimaan
kepada
pemerintah
akan
dalam
negara yang stabil, berasal dari masyarakat
menjadi
alasan
sendiri dan dari realokasi dana yang berasal dari
perpajakan.
masyarakat
yaitu
penerimaan
dari
sektor
Reformasi
administrasi
secara
mendasar
simpanan
sumber-sumber
cenderung
agar
berjalan
efektif
perpajakan dan
peningkatan
segala
efisien.
penerimaan,
aspek
perpajakan
dilakukannya
reformasi
di
Indonesia
dengan perubahan yang
perpajakan
mendasar
perpajakan. Oleh karena itu sektor perpajakan
diawali
harus dioptimalkan sedemikian rupa sehingga
mengenai
ketentuan
dapat menopang dalam pembangunan nasional
undangan
perpajakannya.
di Indonesia. Lima tahun terakhir, peranan
dilakukan
pembaharuan
Penerimaan Pajak dalam Pendapatan Negara
perpajakannya,
meningkat dari 60% menjadi hampir 70%,
kemampuan serta ketrampilan dalam rangka
kontribusi Penerimaan Kepabeanan & Cukai
memahami,
stabil
peraturan perpajakan yang baru. Pembaharuan
sekitar
Penerimaan
10%, Negara
sedangkan Bukan
sumbangan
Selain
itu
dalam
dengan
menguasai,
perundang-
dan
juga sistem
meningkatkan melaksanakan
(PNBP)
sistem ini yaitu sistem pemungutan pajak
menurun dari 30% menjadi lebih dari 20%
dimana yang sebelumnya dilakukan secara
(Departemen
Direktorat
official assessment system berubah menjadi self
Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang
assessment system. Pembaharuan dalam segi
berwenang
instansi
Keuangan, menangani
Pajak
peraturan
2013). masalah
perpajakan
harus berbenah memberi pelayanan yang lebih
pajak
lebih
menekankan
pada
peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, agar
dapat mendorong kepatuhan wajib pajak yang
maka
akhirnya
peningkatan
pengetahuan atau wawasan tentang teknologi
penerimaan pajak. Selain itu juga instansi pajak
informasi mengenai perpajakan yang berupa e-
berusaha
system di masyarakat. Sehingga hal ini dapat
akan
mempengaruhi
membenahi
baik
menyangkut
masih
kurangnya
prosedur, tata kerja, disiplin maupun mental.
membuat
Ditinjau dari konsep produktivitas penerimaan
sehingga perlu diperhatikan oleh KPP Pratama
pajaknya, maka apabila instansi pajak ingin
Batu. Karena itu peneliti tertarik ingin meneliti
meningkatkan
kepatuhan WP yang terdaftar pada KPP Pratama
penerimaan
pajaknya,
maka
instansi pajak tersebut harus respon terhadap perubahan
yang
merespon
perubahan
peluang
atau
terjadi,
karena
berarti
malah
melewatkan
menciptakan
menghasilkan
modernisasi
masalah.
modernisasi.
antara
kepatuhan
pajak,
administrasi
lain,
menjadi
terhambat
Batu. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
Tujuan
meningkatkan
kepercayaan
perpajakan
DJP
kegagalan
Reformasi disini merupakan cara yang ditempuh untuk
kinerja
mendapatkan
Modernisasi perpajakan
sistem
berdasarkan
administrasi
Peraturan
Menteri
terhadap
Keuangan No. 167/PMK.01/2012 yang dikutip
memacu
oleh
dan
Pandiangan
(2008:15)
tentang
produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Konsep
“Restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak dan
dari modernisasi perpajakan adalah pelayanan
Instansi Vertikal dibawahnya yaitu mengenai
prima
dengan
perencanaan implementasi program modernisasi
pelaksanaan pemerintahan yang baik (good
perpajakan secara komprehensif yang mencakup
governance).
semua lini operasi organisasi secara nasional”.
dan
pengawasan
intensif
Hal mendasar dalam modernisasi pajak adalah
terjadinya
perpajakan.
perubahan
Kepatuhan
wajib
paradigma pajak
dapat
Modernisasi
mendaftarkan
menengah.
menyetorkan
kembali
kepatuhan
dalam
Surat
untuk
Pemberitahuan,
administrasi
perpajakan
Penerapan
sistem
jangka
administrasi
perpajakan modern merupakan penyempurnaan
dan
atau perbaikan dari kinerja, baik secara individu,
pembayaran tunggakan. Pada prinsipnya suatu
kelompok, maupun kelembagaan agar lebih
perubahan yang terjadi pada sistem administrasi
efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan
perpajakan yang dapat mengubah cara berfikir
bentuk dari reformasi administrasi perpajakan.
dan juga perilaku aparat pajak serta tata nilai
Pelayanan
organisasi yang bertujuan untuk menjadikan DJP
dengan
menjadi suatu institusi yang profesional dengan
merupakan dasar dan konsep dari modernisasi
citra yang baik di masyarakat merupakan konsep
sistem administrasi perpajakan (Pandiangan,
dari
2008:9).
modernisasi
penghitungan
perpajakan
program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi
kepatuhan
administrasi
merupakan bentuk pelaksanaan dari berbagai
diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam diri,
Sistem
administrasi
perpajakan.
prima
dan
pengawasan
dilaksanakannya
Pendapat
good
Rahayu
intensif
governance
(2010:135)
yang
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu
menyatakan “bahwa awal tahun 2003 dibentuk
merupakan salah satu kantor pajak modern
Tim
dikarenakan sudah mulai menerapkan Standar
Jangka
Operating Procedure yang ada serta pada sistem
menyusun
teknologi pada KPP Batu sudah menggunakan
dengan sasaran sebagai berikut:
elektronik sistem (e-system). Dikarenakan daerah
1.
kota Batu yang menurut badan pusat statistik (BPS)
yang
memiliki pertanian,
penduduknya
mata
pencaharian
kehutanan,
sebagian dalam
perburuan,
besar
Menengah
Administrasi yang
administrasi
Tercapainya
Perpajakan
bertujuan
perpajakan
tingkat
kepatuhan
2.
sukarela
administrasi perpajakan yang tinggi 3.
Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang
(BPS, 2013). Alasan mengangkat judul penelitian
penerimaan pajak akan meningkat.
mata pencaharian yang sebagian besar petani
modern
Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap
sebesar 26.782 penduduk dari 98.261 penduduk ini dikarenakan pada kota Batu yang memiliki
untuk
wajib pajak yang tinggi
bidang
perikanan
Modernisasi
tinggi.
Apabila
setiap
Sehingga pegawai
diharapkan DJP
dapat
memaknai bahwa bekerja adalah memberikan
pelayanan untuk memuaskan stakeholder maka
pengertian
setiap pekerjaan baik yang berkaitan dengan
merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta
tuntutan negara akan dapat mengoptimalkan
melaksanakan ketentuan perpajakan.
harapan
dan
modernisasi menurut
tujuan
sistem
negara”.
Penerapan
administrasi
perpajakan
Pandiangan
(2008:9)
telah
terjadi
paradigma dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan perpajakan, yakni: 1. Rrestrukturisasi
Organisasi
dan
Sistem
bahwa
kepatuhan
Pelayanan Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pelayanan perpajakan merupakan salah satu pelayanan publik, apabila kinerja pelayanan yang dilakukan oleh KPP bagus maka akan dapat memperoleh meningkatkan perolehan
Kerja KPP Restrukturisasi
organisasi
pada
KPP
dilakukan agar sistem kerjanya dapat menjadi lebih efektif dan efisien maka dilakukannya restrukturisasi, serta agar dapat mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. 2. Perubahan Implementasi Pelayanan kepada
pajaknya.
Maka
DJP
memperhatikan diberikan ganda
agar
dapat
apabila
dengan
untuk
harus
pelayanan
tetap yang
memperoleh manfaat
kinerja
dikombinasikan assessment
disini
kinerja
pelayanan
tersebut
unsur-unsur
meningkatkan
self
kepatuhan
perpajakan bagi wajib pajak dan secara tidak
Wajib Pajak Pelayanan perpajakan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara (MenPan) No. 81 tahun 1993 dalam buku (Rahayu,
langsung akan meningkatkan pula penerimaan pajak. MODEL PENELITIAN 1.
Model konsep
2010:134) mengartikan “Pelayanan umum atau pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan
perpajakan
umum
yang
dilaksanakan
Kepatuhan wajib pajak
Modernisasi sistem administrasi perpajakan
oleh Gambar 1. Model Konsep
instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/D) dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan”.
2.
Model hipotesis Perubahan struktur organisasi (X1)
3. Fasilitas Pelayanan yang Memanfaatkan Teknologi Informasi (e-system) Salah satu upaya untuk mewujudkan tata
Implementasi pelayanan (X2)
Tingkat Kepatuhan wajib pajak (Y)
pemerintah yang baik adalah mempercepat proses
kerja
serta
modernisasi
administrasi
melalui
administrasi
perpajakan
pelayanan
kepada
otomatisasi dalam
masyarakat
sistem
di
bidang
Pengembangan teknologi informasi (X3)
memberikan yaitu
salah
Kode etik (X4)
satunya dari teknologi informasi. Gambar 2. Model Hipotesis
4. Perubahan Kode Etik Pegawai Good
governance
merupakan
program
pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Good governance bercirikan adanya kode etik pegawai
METODE PENELITIAN Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu
Dirjen Pajak berdasarkan Peraturan Menteri
explanatory
Keuangan Nomor 01/KMK.03/2007.
pendekatan
research
dengan
kuantitatif.
menggunakan Penelitian
ini
dikategorikan dalam penelitian survey karena Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Menurut
Kamus
Umum
data penelitian diperoleh dengan menggunakan Bahasa
instrumen
kuisioner.
Dengan
menggunakan
Indonesia (2011:1013), istilah kepatuhan berarti
rumus slovin maka populasi dalam penelitian ini
tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan.
sebesar 322 WP dan sample sebanyak 77
Menurut perpajakan kita dapat memberikan
responden dengan fokus pada WP Badan yang
Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
sudah dikukuhkan menjadi PKP yang terdaftar pada KPP Pratama Batu.
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Teknik sampling yang digunakan yaitu Model
nonprobability sampling. Nonprobability sampling
Std.
B
merupakan teknik pengambilan sampel yang
T
Sig.
Beta
Error
tidak memberi peluang atau kesempatan sama
1
1,639
0,106
bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk
Total x1
0,176
0,079
0,284
2,222
0,029
dipilih.
dari
Total x2
0,228
0,089
0,370
2,569
0,012
nonprobability yang digunakan yaitu sampling
Total x3
0,241
0,164
0,139
1,467
0,147
purposive. Menurut Sugiyono (2012:85) yang
Total x4
0,001
0,106
0,001
0,010
0,992
Dalam
menyatakan
penelitian
bahwa
ini
teknik
sampling
(Constant) 4,704
2,871
purposive Berdasarkan hasil analisis diatas maka
merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu
dapat
dihasilkan
persamaan
regresi
linier
yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dalam
berganda sebagai berikut :
melakukan penelitiannya si peneliti mengambil
Y = 4,704 + 0,176 X1 + 0,228 X2 + 0,241 X3 + 0,001 X4 Keterangan :
sampel berdasarkan hanya pada wajib pajak badan yang sudah dikukuhkan menjadi PKP
Y = Kepatuhan wajib pajak
pada KPP Pratama Batu. Menggunakan 3 teknik
X1 = Perubahan Struktur Organisasi
pengumpulan data, yaitu: kuesioner, observasi
X2 = Implementasi pelayanan
nonpartisipan, dokumentasi.
X3= Pengembangan teknologi informasi X4 = Kode etik pegawai
Uji validitas kuisioner penelitian ini
Berdasarkan tabel diatas dan persamaan
menggunakan teknik Pearson Product Moment dengan
tingkat
signifikansi
mengkorelasikan
5%
skor item dengan skor total.
Tahap berikutnya melakukan uji untuk
yang
mengukur
regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.
pengujian
dari
(α)
sebesar
4,704
menunjukkan bahwa tidak ada kenaikan
jawaban
nilai dari variabel X1, X2 , X3, X4 maka nilai
kekonsistenan hasil
constanta
realibilitas
variabel Y adalah 4,704.
responden. Teknik statistik yang digunakan dalam
Nilai
penelitian
ini
2.
Nilai
koefisien
perubahan
struktur
menggunakan Cronbach Alpha yang digunakan
organisasi untuk variabel X1 sebesar 0,176.
untuk mengukur konsistensi instrumen terhadap
Maka hal ini dapat menjelaskan bahwa
skor
setiap
jawaban
responden
dengan
tingkat
kenaikan
perubahan
struktur
organisasi satu satuan maka kepatuhan
signifikansi sebesar 0,05 atau 5%.
wajib pajak akan naik sebesar 0,176 dengan
Peneliti menggunakan SPSS versi 13.0 untuk menggambarkan pengaruh modernisasi
asumsi
sistem
digunakan dalam penelitian ini adalah
administrasi
perpajakan
terhadap
variabel
diluar
yang
tetap.
kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang 3.
digunakan adalah :
bahwa
Nilai
unstandardized
coefficients
untuk
1. Analisis deskriptif
variabel X2 berdasarkan hasil regresi sebesar
2. Uji Asumsi Klasik
0,228.
3. Analisis Regresi Linier Berganda
mengakibatkan
Setiap
implementasi
kenaikan
satu
satuan
kenaikan
pengaruh
pelayanan
terhadap
HASIL DAN PEMBAHASAN
kepatuhan wajib pajak sebesar 0,228 dengan
Analisis Regresi Linier Berganda
asumsi bahwa nilai variabel diluar yang
Pengujian
hipotesis
menggunakan
model
dalam analisis
penelitian regresi
tetap.
linier
berganda yang menggunakan SPSS 13 dapat dilihat pada tabel berikut:
digunakan dalam penelitian ini adalah
ini 4.
Nilai
unstandardized
coefficients
untuk
variabel X3 berdasarkan hasil regresi sebesar 0,241. Setiap kenaikan nilai dalam satu satuan maka menunjukkan bahwa terdapat kenaikan
pengaruh
pengembangan
teknologi informasi terhadap kepatuhan
5.
wajib pajak sebesar 0,241 dengan asumsi
X1.6
0,613
0,000
Valid
bahwa variabel diluar yang digunakan
X1.7
0,635
0,000
Valid
dalam penelitian ini adalah tetap.
X1.8
0,716
0,000
Valid
X1.9
0,627
0,000
Valid
X1.10
0,620
0,000
Valid
X2.1
0,614
0,000
Valid
X2.2
0,668
0,000
Valid
X2.3
0,665
0,000
Valid
X2.4
0,619
0,000
Valid
Nilai
unstandardized
coefficients
untuk
variabel X4 berdasarkan hasil regresi sebesar 0,001.
Setiap
kenaikan
satu
satuan
X2
mengakibatkan kenaikan pengaruh kode etik pegawai terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,001 dengan asumsi bahwa
X2.5
0,588
0,000
Valid
variabel diluar yang digunakan dalam
X2.6
0,632
0,000
Valid
penelitian ini adalah tetap.
X2.7
0,532
0,000
Valid
X2.8
0,647
0,000
Valid
X2.9
0,495
0,000
Valid
Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan
X2.10
0,602
0,000
Valid
tingkat
X2.11
0,533
0,000
Valid
X3.1
0,681
0,000
Valid
antar item dengan sehingga apabila angka
X3.2
0,791
0,000
Valid
korelasi yang diperoleh lebih besar dari nilai
X3.3
0,837
0,000
Valid
X4.1
0,721
0,000
Valid
X4.2
0,642
0,000
Valid
X4.3
0,786
0,000
Valid
X4.4
0,719
0,000
Valid
X4.5
0,749
0,000
Valid
X4.6
0,644
0,000
Valid
Y1
0,632
0,000
Valid
Y2
0,736
0,000
Valid
Y3
0,733
0,000
Valid
Y4
0,800
0,000
Valid
Y5
0,775
0,000
Valid
Y6
0,786
0,000
Valid
Uji Reliabilitas signifikansi
0,05
untuk
mengukur
konsistensi instrumen dengan cara menguji skor
kritis, berarti item tersebut dikatakan reliable begitu
juga
sebaliknya.
Dimana
X3
X4
tingkat
signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Cronbach
Variabel
Keterangan
Alpha
Perubahan struktur
0,838
organisasi (X1) Implementasi pelayanan (X2)
0,821
Pengembangan teknologi
0,656
Reliabel Reliabel Reliabel
informasi (X3) Kode etik pegawai (X4)
0,799
Tingkat kepatuhan wajib
0,839
Y
Reliabel Reliabel
pajak (Y)
Uji Normalitas Dapat disimpulkan bahwa data yang dihasilkan dalam penelitian ini memiliki distribusi normal
Uji Validitas
dikarenakan data yang dihasilkan menyebar
Uji validitas pada penelitian ini menggunakan
membentuk suatu pola yang mendekati garis
rumus
lurus.
korelasi
Product
Moment
yang
dikemukakan oleh Pearson. Koefisien korelasi (r) sama dengan 0,3 atau lebih (paling kecil 0,3) atau r ≥ 0,3 maka butir instrumen dinyatakan valid. Tabel 3. Hasil Uji Validitas Instrumen Korelasi Product Moment Variabel
Item
Keterangan
Koefisien korelasi
Sig
(r) X1
X1.1
0,652
0,000
Valid
X1.2
0,669
0,000
Valid
X1.3
0,614
0,000
Valid
Uji Heteroskedastisitas
X1.4
0,650
0,000
Valid
Berdasarkan hasil dari pengujian diatas maka
X1.5
0,594
0,000
Valid
dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara
Gambar 3. Grafik P-P Plot Uji Normalitas
acak serta tersebar dengan baik diatas dan
Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi
dibawah angka 0 dan sumbu Y, sehingga dapat
Koefisien DW 1,819
disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas.
Du
Dl
4 – Du
Keterangan
1,7407
1,5228
2,2593
Tidak terdapat autokorelasi
Koefisien Determinasi (R2) dapat dilihat bahwa koefisien determinasi (R2) sebesar 0,426 = 42,6 %. Dari nilai tersebut dapat dijelaskan bahwa besarnya pengaruh variabel X1, X2 , X3, X4 terhadap variabel Y adalah sebesar 42,6 % dan sisanya sebesar 57,4 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi (R2)
Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Model
R
R Square
1
.676a
Adjusted R Square .426
.456
PENGUJIAN HIPOTESIS Uji F (Uji Simultan)
Uji Multikolinieritas
Berdasarkan uji F yang dilakukan, nilai Sig. 0,000
Untuk mengetahui bahwa data tersebut tidak
lebih kecil dari α (0,000 < 0,05). Hasil tersebut
terjadi multikolinieritas maka dilihat dari nilai
menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima.
tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Berdasarkan
Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat
hasil pengujian diatas dapat terlihat bahwa nilai
pengaruh secara bersama-sama antara variabel
VIF pada masing-masing variabel bebas kurang
X1, X2 , X3, X4 terhadap variabel kepatuhan wajib
dari 10, sehingga dapat ditarik kesimpulan tidak
pajak (Y).
terjadi multikolinieritas. Tabel 7. Hasil Uji Simultan (Uji F) Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas Variabel
Tolerance
VIF
Model
bebas X1
0,463
2,161
X2
0,363
2,752
X3
0,836
1,196 1,741
4
43.541
Non
Residual
207.370
72
2.880
Multikoliniieritas
Total
381.532
76
Non Non
15.117
.000a
a.
Perubahan Struktur Organisasi (X1)
Besarnya thit variabel X1 terhadap variabel Y adalah 2,222 dengan nilai sig t 0,029. Hasil menunjukkan
thitung
lebih
besar
daripada ttabel dan Sig. t lebih besar daripada Sig.
Uji Autokorelasi Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat dilihat dari tabel Durbin Watson diketahui du = 1,7407 dan dl = 1,5228, sehingga menunjukkan bahwa nilai du < DW < 4 – du (1,7407 < 1,819 < 2,2593). yang
Sig.
Uji t (Uji Parsial)
pengujian
nilai
F
Non
Multikoliniieritas
Dari
Mean Square
174.162
Multikoliniieritas 0,575
Df
Squares 1 Regression
Multikoliniieritas
X4
Sum of
Keterangan
ditunjukkan
maka
dapat
disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi sehingga model analisis regresi telah terpenuhi.
α.
Dengan
demikian
perubahan
struktur
organisasi (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). b. Implementasi Pelayanan (X2) Besarnya thit variabel X2 terhadap variabel Y adalah 2,569 dengan nilai sig t 0,012. Artinya t hit > ttab (2,569 > 1,993) dengan sig t < α (0,012 < 0,05). Dengan demikian implementasi pelayanan (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). c.
Pengembangan Teknologi Informasi (X3)
Besarnya thit variabel X3 terhadap variabel Y
dengan
adalah 1,467 dengan nilai sig t 0,147. Artinya thit <
memberikan dampak positif terhadap kepatuhan
ttab (1,467 < 1,993) dengan sig t > α (0,147 > 0,05).
wajib
Dengan
kenyamanan dan kemudahan terhadap wajib
demikian
informasi
(X3)
Pengembangan
berpengaruh
teknologi
secara
tidak
adanya pajak
pajak
restrukturisasi
karena
dalam
dapat
organisasi memberikan
mengurus Pernyataan
kewajiban
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
perpajakannya.
d. Kode Etik Pegawai (X4)
dengan pendapat Pandiangan (2008:9) bahwa
tersebut
sesuai
Besarnya thit variabel X4 terhadap variabel Y
“restruktur organisasi pada KPP dilakukan agar
adalah 0,010 dengan nilai sig t 0,992. Artinya t hit <
dalam sistem kerjanya menjadi lebih efektif dan
ttab (0,010 < 1,993) dengan sig t > α (0,992 > 0,05).
efisien, serta untuk mencapai tujuan organisasi
Dengan demikian Kode etik pegawai (X4)
yang diinginkan”. Adanya perubahan struktur
berpengaruh secara tidak signifikan terhadap
organisasi yang dilakukan oleh KPP maka akan
kepatuhan wajib pajak (Y).
dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji t)
2.
Coefficients B
1
Coefficients
Std. Error
implementasi
pelayanan
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
Unstandardized Standardized Model
Hubungan
T
Sig.
1,639
0,106
Beta
Implementasi pelayanan (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
(Constant) 4,704
2,871
Total x1 0,176
0,079
0,284
2,222
0,029
Total x2 0,228
0,089
0,370
2,569
0,012
Total x3 0,241
0,164
0,139
1,467
0,147
Total x4 0,001
0,106
0,001
0,010
0,992
(Y). Dari hasil uji t pada tabel 8 dapat menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak juga harus diimbangi dengan pemuasan pelayanan KPP terhadap wajib pajak dengan begitu wajib pajak
akan
semakin
patuh
mendapatkan
Hubungan modernisasi sistem administrasi
dalam pelayanan yang diberikan oleh KPP.
perpajakan
Pernyataan
bersama-sama
terhadap
ini
didukung
serta
telah
Pembahasan Hasil Penelitian secara
kenyamanan
karena
kepuasan
dengan
adanya
pendapat dari Zain (2008:34) yang mengatakan
tingkat kepatuhan wajib pajak (R2)
bahwa pelayanan dan bantuan yang diberikan
menunjukkan adanya pengaruh modernisasi
oleh aparat pajak kepada wajib pajak perlu
sistem
dikembangkan
Hasil
koefisien
administrasi
determinasi
perpajakan
mengenai
dan
ditingkatkan
untuk
variabel independen yang terdiri dari perubahan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Petugas
struktur organisasi (X1), implementasi pelayanan
pajak disini memiliki tanggung jawab atas segala
(X2), pengembangan teknologi informasi (X3) dan
pemberian informasi yang diperlukan dan harus
kode etik pegawai (X4) dalam mempengaruhi
siap dalam membantu wajib pajak memenuhi
variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak
kewajiban perpajakannya. Maka dari itu KPP
(Y) sebesar 42,6 % dan sisanya sebesar 57,4 %
sebaiknya lebih meningkatkan lagi kualitas dan
dipengaruhi oleh variabel diluar yang digunakan
mutu pelayanan yang diberikan kepada wajib
dalam
pajak
penelitian
penelitian kepatuhan ekonomi,
ini
ini.
Variabel
yang
seperti
dapat
dari
mempengaruhi
kejelasan,
kenyamanan,
diluar
prosedur
agar
kepatuhan
dapat
semakin
meningkatkan
wajib
pajak
dikarenakan
kontinuitas,
implementasi pelayanan merupakan salah satu
organisasi,
faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib
strategi organisasi, dan budaya organisasi.
pajak. 3.
Hubungan
Hubungan modernisasi sistem administrasi
informasi
perpajakan secara parsial terhadap tingkat
wajib pajak
kepatuhan wajib pajak 1.
Hubungan
restrukturisasi
pengembangan terhadap
Pengembangan organisasi
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Perubahan restrukturisasi organisasi (X1)
tingkat
teknologi
teknologi kepatuhan
informasi
(X3)
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
(Y).
Hal
ini
menggambarkan
pengembangan teknologi tidak berpengaruh
memiliki pengaruh secara signifikan terhadap
terhadap
kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan
kecanggihan teknologi yang digunakan tidak
kepatuhan
wajib
pajak
karena
memberi
pengaruh
yang
besar
terhadap
dapat mengoptimalkan kepatuhan wajib
kepatuhan wajib pajak. Pernyataan diatas telah
pajak.
sesuai dengan pendapat Pandiangan (2008:34), untuk
mendukung
jalannya
modernisasi
2.
Pegawai
pajak
diharapkan
sudah
perpajakan dan peningkatan pelayanan kepada
mengetahui tugas pokok dan fungsinya
wajib
masing-masing
sehingga
pengembangan pemanfaatan dan penerapan e-
meningkatkan
kenyamanan
system terkait dengan perpajakan.
dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
4.
pajak,
sebaiknya
terus
dilakukan
Hubungan kode etik pegawai terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Kode
terhadap
etik
pegawai
kepatuhan
tidak
wajib
berpengaruh
pajak.
Hal
ini
dikarenakan kode etik merupakan masalah internal KPP yang tidak berhubungan dengan kondisi WP sehingga ketika terjadi perubahan kode
etik
pegawai,
kepatuhan
WP
tidak
mengalami perubahan.
dapat
lebih
wajib
pajak
DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik. 2013. Kota Batu dalam angka
2013.
http://www.batukota.bps.go.id.
(Diakses
pada tanggal 10 November 2013). Departemen Keuangan. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2013.
2014.
www.anggaran.depkeu.go.id/Content?RA
KESIMPULAN DAN SARAN
PBN.pdf. (Diakses pada tanggal 5 Juni
Kesimpulan
2014 pukul 10.00).
1.
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial,
2008.
Modernisasi
dan
Reformasi Pelayanan Perpajakan. Cetakan
implementasi pelayanan (X2) berpengaruh
Pertama. Jakarta: Elex Media Komputindo.
terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
dibuktikan dengan nilai Sig. berdasarkan
Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2011. Jakarta:
hasil uji t yang lebih kecil daripada nilai
Gramedia. Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia:
Berdasarkan hasil uji F dapat disimpulkan
Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta: Graha
bahwa variabel bebas yang digunakan dalam
Ilmu.
penelitian ini berpengaruh secara bersamasama
terhadap
kepatuhan
variabel
wajib
pajak.
terikat Ini
yaitu
dibuktikan
dengan nilai Sig. berdasarkan pengujian yang dilakukan lebih kecil daripada Sig. α yang telah ditentukan. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil ini berarti bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel X1, X2 , X3, X4 pada modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap
variabel kepatuhan
wajib pajak (Y). Hasil ini membuktikan bahwa keempat variabel tersebut dapat memberikan kemudahan serta kenyamanan kepada
wajib
pajak
dalam
melakukan
kepatuhan perpajakannya. Saran 1.
Liberti.
perubahan struktur organisasi (X1) dan
signifikansi yang telah ditentukan. 2.
Pandiangan,
Diharapkan
DJP
untuk
melakukan
perekrutan pegawai pajak lebih banyak untuk
memberikan
pelayanan
yang
maksimal terhadap wajib pajak sehingga
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Zain, Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan ed.3. Jakarta: Salemba Empat.
