PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILEUNGSI
*Deden Muhammad Haris Email :
[email protected] **Samsul Bahri *Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM 4 Serang ** Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI) Jl Pangkalan Asem No 55 Jakarta Pusat ABSTRACT: Changes in tax administration system of taxation based management master file into a local database management that is integrated at national level, requires knowledge and awareness of more than employees of Directorate Perpajakan. In addition Obligation Tax also charged more transaparan, discipline in reporting obligations and are not direct taxes shall be charged for the more proactive the business so that the expected level of tax must be increased. Main problems in this research is: How is the implementation of the application of modern administrative system in the Tax Services Office Cileungsi? Based on the principal problems the author set the goal of writing this essay is to know the implementation of the application of the Taxation Administration System in Modern Office Service Number Cileungsi. The writer uses the descriptive method in this research. The data collection technique that is used is field study and library study. The data analysis technique that is used in this research is the descriptive analysis. From the research result, it is known that the calculated value of r (Pearson correlation) of 0.821 or 82.10%, which shows the correlation or a strong relationship between the application of modern administrative system with the level of assessable. This means the Tax Office Cileungsi has implemented of Simplified Taxation System Administration well. Keywords : Reformasi Administrasi, Sistem Administrasi ModernKepatuhan Wajib Pajak
85
yaitu
Penerimaan pajak merupakan
misi
fiskal
adalah
pilar dan sumber utama pembiayaan
menghimpun
pemerintah
dan
negeri dari sektor pajak yang mampu
Berdasarkan
Undang
Nomor
tahun
16
pembangunan.
perubahan
atas
Nomor
tahun
45
penerimaan
untuk dalam
–
undang
menunjang kemandirian pembiayaan
2008
tentang
pemerintah
undang-
undang perpajakan dengan tingkat
Undang-undang 2007
berdasarkan
efektifitas dan efisiensi yang tinggi.
tentang
Untuk menilai keberhasilan
anggaran pendapatan dan belanja 2008,
penerimaan pajak, ada beberapa
rencana penerimaan pajak dalam
sasaran administrasi perpajakan yang
negeri
meliputi
Negara
tahun
anggaran
meningkat
menjadi
Rp.
:
(1
)
meningkatkan
534.530.790.000.000 (lima ratus tiga
kepatuhan para pembayar pajak, dan
puluh empat triliun lima ratus tiga
(2)
puluh miliar tujuh ratus sembilan
perpajakan secara seragam untuk
puluh
ini
mendapatkan penerimaan maksimal
merupakan 68 % ( enam puluh
dengan biaya minimal. Pengukuran
delapan persen ) dari total seluruh
efektifitas administrasi perpajakan
anggaran pendapatan dan belanja
yang lebih akurat adalah dengan
Negara
Rp.
mengukur berapa besarnya jurang
894,990,546,173,000 (delapan ratus
kepatuhan (tax gap), yaitu selisih
sembilan
antara
juta
rupiah).
Jumlah
sebesar
puluh
empat
triliun
melaksanakan
ketentuan
penerimaan dengan
yang
sembilan ratus sembilan puluh miliar
sesungguhnya
lima ratus empat puluh enam juta
potensial dengan tingkat kepatuhan
seratus tujuh luh tiga ribu rupiah ).
dari
masing-masing
pajak
sektor
perpajakan.
Dengan visi menjadi model yang
Kepatuhan Wajib Pajak ( Tax
dan
Compliance ) dapat diidentifikasi
manajemen perpajakan kelas dunia
dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam
yang dipercaya dan dibanggakan
mendaftarkan diri, kepatuhan untuk
masyarakat,
melaporkankan
pelayan
masyarakat
menyelenggarakan
sistem
Direktorat
Jenderal
kembali
Surat
Pemberitahuan ( SPT ), Kepatuhan
Pajak menetapkan salah satu misinya 86
dalam penghitungan dan pembayaran
kepercayaan terhadap administrasi
pajak terutang, dan kepatuhan dalam
perpajakan yang tinggi, dan (3)
pembayaran tunggakan. Kepatuhan
produktivitas
Wajib Pajak ini menjadi penting
yang
karena akan menimbulkan upaya
administrasi perpajakan modern juga
untuk menghindarkan pajak, seperti
merangkul
tax evasion dan tax avoidance, yang
terbaru
akan
Sistem Informasi Perpajakan ( SIP )
berakibat
pada
kurangnya
pegawai
tinggi.
perpajakan
Selain
itu
kemajuan dengan
sistem
teknologi
pengembangan
setoran pajak yang harus dibayar ke
menjadi
kas
prinsipnya
Perpajakan terpadu ( SAPT ) yang
kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi
dikendalikan oleh case management
oleh kondisi sistem perpajakan yang
sistem
dalam
meliputi
dengan
berbagai
enforcement. Perbaikan administrasi
kantor
serta
perpajakan
dengan basis e-Sistem seperti e-
Negara.
tax
Pada
service
dan
diharapkan
tax
dapat
Sistem
Administrasi
workflow modul
berbagai
e-Payment,
sistem otomasi
pelayanan
mendorong meningkatkan kepatuhan
Filling,
tax
Wajib Pajak. Berdasarkan uraian
account,
diatas tingkat kepatuhan Wajib Pajak
Counceling
dipengaruhi bagaimana administrasi
meningkatkan mekanisme kontrol
perpajakan dilakukan.
yang lebih efektif ditunjang dengan
e-Registration, yang
payer’s dan
e-
diharapkan
administrasi
penerapan
kode
perpajakan juga dibutuhkan untuk
Direktorat
Jenderal
meningkatkan
mengatur perilaku pegawai dalam
Reformasi
kemampuan
etik
pegawai
Pajak
yang
melaksanakan tugas.
Direktorat Jenderal Pajak dalam
Penerapan
mengawasi pelaksanaan ketentuan
sistem
perpajakan yang berlaku dengan
administrasi modern pertama kali
prinsip-prinsip Good Governance.
dengan dibentuknya Kantor Wilayah
Program
administrasi
Direktorat Jenderal Pajak Wajib
perpajakan ini mempunyai tujuan
Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak
tercapainya : ( 1 ) tingkat kepatuhan
Wajib Pajak Besar Satu dan KPP
sukarela yang tinggi, (2) tingkat
Wajib
reformasi
87
Pajak
Besar
Dua
yang
beroperasi sejak 9 September 2002 .
perpajakan modern dalam kerangka
Dengan keberhasilan pembentukan
reformasi administrasi perpajakan
Kanwil dan KPP modern tersebut
terhadap kepatuhan Wajib Pajak
dilanjutkan ke kantor-kantor lainnya
karena
diseluruh Indonesia secara bertahap,
dimungkinkan menjadi salah satu
sehingga
variabel yang punya pengaruh besar
pada
tahun
2009
kepatuhan
Wajib
Pajak
terhadap penerimaan pajak.
diharapkan
penerapan
sistem
administrasi
perpajakan
modern
Ada tiga tujuan yang hendak
sampai dengan pembentukan KPP
dicapai dalam penelitian ini, yaitu :
Pratama direncanakan sudah dapat
1) Mengukur sejauh mana penerapan
beroperasi diseluruh Indonesia.
sistem modern
Pada tanggal 14 Agustus 2007,
sesuai
dengan
administrasi pada
perpajakan
KPP
Pratama
Cileungsi; 2) Menelaah pengaruh
Keputusan
Menteri Keuangan, penerapan sistem
penerapan
sistem
administrasi
modern
dengan
perpajakan
pembentukan
KPP
Pratama
administrasi
modern
terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP
KPP
Pratama Cileungsi; 3) Mencari solusi
merupakan
atas kendala dan permasalahan yang
pecahan dari KPP Pratama Cibinong
terjadi selama penerapan Sistem
yang wilyahnya meliputi Kecamatan
Administrasi Modern.
Cileungsi
mulai
didirikan.
Pratama
Cileungsi
Citeureup,
Menurut Chandler dan Plano
Kelapanunggal,
Cileungsi,
Jonggol,
Tanjungsari
dan
(1988) seperti dikutip Yeremias T.
Cariu,
Keban
Kecamatan
mengemukakan
bahwa,
“administrasi publik adalah proses
Sukamakmur. Dengan
subtansi
yang
dimana sumber daya dan personel
dikembangkan
terbatas
pada
publik
penerapan
sistem
diorganisasikan
untuk
memformulasikan,
administrasi
perpajakan modern sebagai praktek
mengimplementasikan,
reformasi administrasi perpajakan,
mengelola
penulis tertarik untuk meneliti sejauh
dalam kebijakan publik.” Kemudian
mana penerapan sistem administrasi
dijelaskan bahwa administrasi publik 88
dan
keputusan-keputusan
merupakan seni dan ilmu yang
meningkatkan jumlah penerimaan
ditujukan untuk mengatur public
pajak. Penerapan sanksi yang tegas
affairs dan melaksanakan berbagai
perlu diberikan terhadap mereka
tugas yang telah ditetapkan. Sebagai
yang
disiplin ilmu, administrasi publik
sebagai
bertujuan
sebenarnya potensial untuk itu. 2)
memecahkan
masalah-
belum
mendaftarkan
Wajib
Pajak
padahal
masalah publik melalui perbaikan-
Wajib
perbaikan
bidang
menyampaikan Surat Pemberitahuan
organisasi, sumberdaya manusia dan
(SPT). Bagi Wajib Pajak yang sudah
keuangan.
terdaftar tetapi tidak menyampaikan
terutama
di
Surat
Sophar Lumbantoruan (1997 :
582)
mengatakan
Pajak
diri
tidak
Pemberitahuan
misalnya
bahwa,
yang
dengan
(SPT), melakukan
(Tax
pemeriksaan pajak untuk mengetahui
Administration) ialah cara-cara atau
sebab-sebab tidak disampaikannya
prosedur pengenaan dan pemungutan
Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut.
pajak.
Permasalahan yang sering dihadapi
“administrasi
perpajakan
Menurut Carlos A. Silvani (1992)
seperti
Gunadi,
pemeriksa; 3) Penyelundup pajak
administrasi pajak dikatakan efektif
(tax evaders). Penyelundup pajak
bila mampu mengatasi masalah-
(tax evaders) adalah Wajib Pajak
masalah: 1) Wajib Pajak yang tidak
yang melaporkan pajak lebih kecil
terdaftar (unregistered taxpayers).
dari
Artinya sejauh mana administrasi
ketentuan
pajak
Keberhasilan sistem self assessment
mampu
mengambil
dikutip
adalah terbatasnya jumlah tenaga
mendeteksi
tindakan
dan
terhadap
yang
yang
seharusnya
menurut
perundang-undangan.
memberi
kepercayaan
anggota masyarakat yang belum
sepenuhnya kepada Wajib Pajak
terdaftar sebagai Wajib Pajak walau
untuk
seharusnya yang bersangkutan sudah
memperhitungkan,
memenuhi ketentuan untuk menjadi
melaporkan
Wajib Pajak. Penambahan jumlah
terutang,
Wajib Pajak secara signifikan akan
kejujuran Wajib Pajak. Tidak mudah 89
menghitung, menyetor,
sendiri
sangat
pajak
tergantung
dan yang dari
Setelah
untuk mengetahui apakah Wajib Pajak
melakukan
memperoleh
kepercayaan
penyelundupan
masyarakat
serta
pajak atau tidak. Dengan kondisi
pengertian dan dukungan rakyat
demikian, dukungan adanya bank
banyak,
data tentang Wajib Pajak dan seluruh
dapat
aktivitas usahanya sangat diperlukan;
Toshiyuki (2001) seperti dikutip
4) Penunggak pajak (delinquent tax
Gunadi menyatakan bahwa untuk
pavers).
mencapai hal tersebut, disyaratkan
Dari
tahun
ke
tahun
administrasi dianggap
pajak
sehat
kondisi
baru
(sound).
tunggakan pajak jumlahnya semakin
beberapa
administrasi
besar. Upaya pencairan tunggakan
perpajakan seperti berikut: Pertama,
pajak dilakukan melalui pelaksanaan
administrasi
tindakan penagihan secara intensif.
mengamankan penerimaan negara.
pajak
harus
dapat
Kedua, harus berdasarkan peraturan
Apabila kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi masalah-
perundang
masalah di atas secara efektif, maka
transparan.
administrasi
merealisasikan perpajakan yang sah
perpajakannya sudah
undangan
dan
Ketiga,
dan
ratio akan meningkat. Dasar bagi
menghilangkan
terwujudnya suatu administrasi pajak
wenangan, arogansi, dan perilaku
yang
yang
adalah
diterapkannya
sesuai
dapat
dapat dikatakan baik sehingga Tax
baik
adil
-
ketentuan
dan
kesewenang-
dipengaruhi
kepentingan
prinsip-prinsip manajemen modern
pribadi. Keempat, dapat mencegah
yaitu
Organizing,
dan
Controlling,
hukuman
Planning,
Actuating terdapatnya
dan kebijakan
memberikan yang
sanksi
serta
adil
atas
ketidakjujuran dan pelanggaran serta
perpajakan
yang jelas dan sederhana sehingga
penyimpangan.
memudahkan Wajib Pajak untuk
menyelenggarakan sistem perpajakan
melaksanakan
kewajibannya,
yang efisien dan efektif. Keenam,
tersedianya Pegawai Pajak yang
meningkatkan kepatuhan pembayar
berkualitas
pajak.
dan
jujur
serta
Kelima,
Ketujuh,
mampu
memberikan
pelaksanaan penegakan hukum yang
dukungan terhadap pertumbuhan dan
tegas dan konsisten.
pembangunan 90
usaha
yang
sehat
masyarakat
pembayar
pajak.
(compliance cost) serta menjadikan
Kedelapan,
dapat
memberikan
administrasi pajak sebagai bagian
kontribusi
atas
pertumbuhan
dari kebijakan pajak Masih
demokrasi masyarakat. Menurut
Chaizi
reformasi
Nasucha
menurut
administrasi
Gunadi memiliki
administrasi
tujuan utama untuk memberikan
perpajakan adalah penyempurnaan
pelayanan kepada masyarakat dalam
atau perbaikan kinerja administrasi,
memenuhi kewajiban perpajakannya.
baik
Kedua, untuk mengadministrasikan
(2004:37),
reformasi
secara individu,
kelompok,
maupun kelembagaan agar lebih
penerimaan
efisien, ekonomis, dan cepat. Bird
transparansi
dan Jantscer (1992) seperti dikutip
penerimaan sekaligus pengeluaran
Chaizi
mengemukakan
pembayaran dana dari pajak setiap
bahwa agar reformasi administrasi
saat bisa diketahui. Yang ketiga,
perpajakan
berhasil,
untuk memberikan suatu pengawasan
pajak
terhadap pelaksanaan pemungutan
disederhanakan untuk kemudahan,
pajak terutama adalah kepada aparat
kepatuhan, dan administrasi, (2)
pengumpul, kepada Wajib Pajak,
strategi reformasi yang cocok harus
ataupun
dikembangkan, (3) komitmen politik
pembayar pajak
Nasucha,
dibutuhkan:
yang
kuat
dapat (1)
struktur
terhadap
dan
sehingga akuntabilitas
kepada
masyarakat
Dalam reformasi perpajakan,
peningkatan
dua tugas utamanya menurut Chaizi
administrasi perpajakan.
Nasucha adalah untuk mencapai
Menurut Gunadi ( 2002 : 3 ) administrasi
pajak
perpajakan
efektivitas
dituntut
yang
tinggi,
yaitu
upaya
kemampuan untuk mencapai tingkat
kebijakan
kepatuhan yang tinggi dan efisiensi
perpajakan yang efektif. Kriteria
berupa kemampuan untuk membuat
fisibilitas administrasi menuntut agar
biaya
sistem pajak baru meminimalisir
penerimaan pajak sekecil- kecilnya.
biaya administrasi (administrative
Efektivitas dan efisiensi kadang-
cost)
kadang
bersifat
dinamik
peningkatan
dan
sebagai
penerapan
biaya
kepatuhan 91
admninistrasi
menciptakan
per
unit
kontradiksi
sehingga
diperlukan
diperlukan
adalah kebijakan fiskal, antara lain
koordinasi,
ukuran-ukuran
item-item yang tidak dimasukkan
khusus
untuk meningkatkan efektivitas dan
dalam
dasar
pengenaan
pajak,
efisiensi
pembelanjaan dan pelayanan publik.
administrasi
perpajakan.
meningkatkan
efektivitas
Dengan mendasarkan pada
digunakan ukuran (1) kepatuhan
teori Caiden (1991), menurut Chaizi
pajak sukarela, (2) prinsip-prinsip
Nasucha ( 2004 : 37 ), empat dimensi
self assesment, (3) menyediakan
reformasi administrasi perpajakan,
informasi kepada wajib pajak, (4)
yaitu:
kecepatan
menemukan
Dijelaskan Chaizi Nasucha bahwa
masalah-masalah yang berhubungan
struktur organisasi adalah unsur yang
dengan Surat Pemberitahuan (SPT)
berkaitan dengan pola-pola peran
dan pembayaran, (5) peningkatan
yang sudah ditentukan dan hubungan
dalam kontrol dan supervisi, (6)
antar peran, alokasi kegiatan kepada
sanksi
Dalam
dalam
yang
meningkatkan administrasi
1)
Struktur
unit-sub
organisasi.
tepat.
Dalam
sub
unit
terpisah,
efisiensi
dalam
pendistribusian wewenang di antara
perpajakan
secara
posisi administratif, dan jaringan
khusus dapat distimulasi oleh: (1)
komunikasi
formal;
penyediaan unit-unit khusus untuk
organisasi.
Prosedur
perusahaan besar; (2) peningkatan
berkaitan dengan proses komunikasi,
perpajakan khusus untuk wajib pajak
pengambilan keputusan, pemilihan
kecil, (3) penggunaan jasa perbankan
prestasi,
untuk pemungutan pajak, dan lain-
Pembahasan
lain. Chaizi Nasucha menambahkan
prosedur organisasi berpijak pada
bahwa
administrasi
aktivitas organisasi yang dilakukan
perpajakan dapat dilaksanakan tanpa
secara teratur; 3) Strategi organisasi.
melakukan
Strategi
“reformasi
reformasi
perpajakan,
sosialisasi
2)
Prosedur organisasi
dan
dan
organisasi
karier.
pemahaman
dipandang
yaitu untuk mensinergikan faktor
sebagai siasat, sikap pandangan dan
internal
tindakan
dan
eksternal
yang
yang
mempengaruhi kinerja organisasi.”
memanfaatkan
Lingkungan eksternal yang dimaksud
faktor, peluang, dan sumber daya 92
segala
bertujuan keadaan,
yang ada sedemikian rupa sehingga
system
tujuan
modern. Direktorat Jenderal Pajak
organisasi
dapat
dicapai
administrasi
perpajakan
dengan berhasil dan selamat. Strategi
mengembangkan
berkembang dari waktu ke waktu
administrasi
sebagai pola arus keputusan yang
dalam kerangka reformasi admistrasi
bermakna; 4) Budaya organisasi.
perpajakan jangka menengah yang
Budaya
organisasi
didefinisikan
dimulai sejak tahun 2001. Penerapan
sebagai
sistem
penyebaran
sistem
konsep
sistem
perpajakan
administrasi
modern
perpajakan
kepercayaan dan nilai -nilai yang
modern adalah penerapan sistem
berkembang dalam organisasi dan
administrasi
perpajakan
yang
mengarahkan
mengalami
penyempurnaan
atau
anggotanya. mewakili
perilaku
anggota-
Budaya persepsi
perbaikan kinerjanya, baik secara
organisasi
umum
individu,
yang
kelompok,
kelembagaan
dimiliki oleh anggota organisasi.
lebih
efisien,
ekonomis dan cepat yang merupakan
Reformasi perpajakan terdiri dari reformasi struktur perpajakan
perwujudan
dan
kegiatan
reformasi
agar
maupun
administrasi
dari
program
reformasi
dan
administrasi
perpajakan. Reformasi administrasi
perpajakan jangka menengah yang
perpajakan dapat dilaksanakan tanpa
menjadi
melakukan
struktur
perpajakan yang digulirkan oleh
perpajakan karena isu sentral atas
Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun
keberhasilan reformasi administrasi
2001.
reformasi
prioritas
Tingkat
perpajakan ke depan adalah kapasitas
reformasi
efisiensi
dan
dalam
efektifitas administrasi perpajakan
struktur
yang lebih akurat adalah berapa
perpajakan secara efisien dan efektif.
besarnya jurang kepatuhan (tax gap),
administrasi
perpajakan
mengimplementasikan
Pendekatannya
yaitu selisih antara penerimaan yang
diletakkan
pada peningkatan dalam kepatuhan
sesungguhnya
dan tingkat kepercayaan masyarakat
potensial dengan tingkat kepatuhan
terhadap
dari
administrasi
perpajakan
dengan
masing-masing
pajak
sektor
perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak
yang menjadi dasar diterapkannya 93
dapat diidentifikasi dari kepatuhan
Pengukuran
Wajib Pajak dalam mendaftarkan
Laporan Ikhtisar Pengukuran Kinerja
diri,
Pelayanan
kepatuhan
untuk
Kinerja
Pelayanan.
merupakan
laporan
mengembalikan Surat Pemberitahuan
periodik setiap tiga bulan sekali
(SPT),
sebagai
kepatuhan
dalam
data
penghitungan dan pembayaran pajak
pelayanan
terutang,
Edaran
dan
kepatuhan
dalam
pembayaran
tunggakan.
Pada
hakekatnya
kondisi
indikator
sesuai
Direktur
kinerja
dengan
Surat
Jenderal
Pajak
Nomor : SE-19/PJ/2008 tanggal 25 Maret 2008.
sistem
Sedangkan untuk
administrasi perpajakan berpengaruh
indikator variabel kepatuhan Wajib
terhadap kepatuhan Wajib Pajak,
Pajak, penulis mendasarkan pendapat
langkah-langkah
dari Safri Nurmantu ( 2003 : 148 )
perbaikan dapat
yang tertuang dalam Laporan Key
mendorong kepatuhan Wajib Pajak,
Performance Indeks ( KPI ). Laporan
karena
Key Performance Indeks merupakan
administrasi
diharapkan
kepatuhan
Wajib
Pajak
dimungkinkan menjadi salah satu
laporan
variabel yang berperan besar dalam
mengukur kinerja tiap unit kerja
menentukan penerimaan pajak.
Direktorat Jenderal Pajak sesuai
Berdasarkan
setiap
dengan
penjelasan
Surat
semester
Edaran
Direktur
diatas, maka penulis menyimpulkan
Jenderal
bahwa
terdapat
18/PJ./2006 tanggal 27 Juli 2006.
sangat
erat
Administrasi
hubungan antara
Modern
yang
Pajak
untuk
Nomor
:
SE-
Sistem perpajakan
METODE Metode
dengan tingkat kepatuhan Wajib
penelitian
yang
Pajak. Dalam penelitian ini, untuk
digunakan dalam penulisan skripsi
pengambilan
variabel
ini adalah metode deskriptif yang
Sistem Administrasi Modern penulis
bersifat kualitatif dengan didukung
mendasarkan pada pendapat Chaizi
data
Nasucha ( 2004 : 143 ) berdasarkan
Penelitian yang penulis lakukan ini
aspek
mengambil
indikator
Prosedur Organisasi
yang
yang
bersifat
lokasi
deskriptif.
pada
Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.
tertuang dalam Laporan Ikhtisar 94
Obyek Penelitian yang digunakan
menggunakan
metode
penelitian
adalah data dari laporan Ikhtisar
kepustakaan dan penelitian lapangan
Penilaian Kinerja Pelayanan dan
dengan menggunakan observasi dan
Laporan Key Performance Indeks
wawancara.
(KPI ) Semester Pertama (Januari sd. Juni) Tahun 2008 Kantor Pelayanan
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pajak Pratama Cileungsi. Teknik pengumpulan
data
yang
Modernisasi
penulis
administrasi
Sistem
perpajakan
gunakan dalam penelitian ini adalah :
sangat
1) Studi Kepustakaan; 2) Studi
pembenahan fungsi pelayanan dan
Lapangan dan observasi. u teknik
pemeriksaan, pendelegasian otoritas
pengumpulan
sumber-
kegiatan pelayanan dan pemeriksaan,
sumber tertulis yang bersifat teoritis
sistem pelaporan secara rutin serta
seperti buku, dan berbagai macam
jalur pengawasan tugas pelayanan
literatur yang berhubungan dengan
dan pemeriksaan.
data
dari
terkait
erat
modern dengan
permasalahan yang diteliti. Analisis
Berdasarkan data sekunder
data menggunakan Analisa Regresi
berupa Laporan Ikhtisar Pengukuran
Linier Sederhana, Analisis Korelasi
Kinerja Pelayanan ( Variabel Y )
Pearson,
Koefisen
semester I ( Januari sd. Juni ) tahun
Korelasi Pearson dan Probabilitas /
2008, diperoleh data sebagai berikut:
Uji
Statistik
Sig ( 2-tailed ) dan Uji Statistik Regresi Linier Sederhana.
Dalam
penyusunan
penulis
skripsi
ini,
95
Tabel 1 : Pengukuran Kinerja Pelayanan Semester I ( Januari - Juni ) Tahun 2008
No
Indikator Pelayanan
Penyelesaian 1 Permohonan Pendaftaran NPWP Penyelesaian 2 Permohonan Pengukuhan PKP Permohonan 3 Restitusi PPN SKPLB Resiko Tinggi 4 Penerbitan SPMKP Penyelesaian 5 Permohonan Keberatan Penetapan Pajak Penyelesaian 6 Permohonan Pengurangan PBB
Jumlah Waktu Penyelesaian 11.438 Jam
Jumlah Produk Pelayanan
Standar Waktu Pelayanan
Rata-Rata Waktu Pelayanan
1.612
8 Jam Kerja
14,22
116
Hari
69
3 Hari Kerja
5,86
175
Bulan
28
12 Bulan
12,61
162
Hari
53
15 Hari Kerja
6,1
146
Bulan
26
9 Bulan
12,43
8
Bulan
6
2 Bulan
2,4
Sumber : Laporan Ikhtisar Pengukuran Kinerja Pelayanan KPP Pratama Cileungsi
Sedangkan variabel X ( Laporan Key Performance Indeks / KPI ) adalah sebagai berikut : Tabel 2 : Key Performance Indicator ( KPI) Semester I ( Januari sd. Juni ) Tahun 2008 No 1 2 3 4 5 6
Uraian Coverage Ratio PBB Penyampaian SPT PPh Badan Penyampaian SPT Masa PPN Penyampaian SPT PPh OP Ratio Ekstensifikasi WP OP Kepatuhan Pelunasan PBB
Indeks KPI 89,82% 25,70% 69,79% 28,20% 31,93% 18,00%
Sumber : Aplikasi KPI DJP ( Portal Intranet DJP ) 96
Sistem
dalam ketentuan perundangan yang
Administrasi Perpajakan Modern
berlaku. Misalnya untuk pelayanan
Pada KPP Pratama Cileungsi
penyelesaian
Tingkat
Penerapan
Berdasarkan Tabel 1 tentang
pendaftaran NPWP sesuai dengan
pengukuran kinerja pelayanan yang
ketentuan
dilaksanakan Cileungsi
oleh
permohonan
yang
berlaku
adalah
KPP
Pratama
selama 8 ( delapan ) jam kerja harus
menunjukan
bahwa
selesai dan KPP Pratama Cileungsi
pelayanan yang dilakukan pegawai
bisa
pajak untuk menyelesaikan tugasnya
tersebut dalam waktu rata – rata 7,11
sudah
jam ( 14,22 jam / 2 triwulan ).
diatas
standar
waktu
menyelesaikan
pekerjaan
penyelesaian pelayanan yang diatur Tabel 3 Descriptive Statistics Kepatuhan Wajib Pajak Penerapan SAM
Mean 43.9067
Std. Deviation 28.88169
8.9367
4.77181
N 6 6
Sumber : Diolah dari data sekunder
Berdasarkan Tabel VII diatas, rata
–
rata
Administrasi
penerapan Perpajakan
Sistem Modern
Kendala
Dan
Permasalahan
Selama
Penerapan
Sistem
Administrasi Modern Keberadaan
sebesar 8,9367. Sedangkan dari total
KPP
Pratama
indikator kinerja pelayanan sesuai
Cileungsi yang baru menerapkan
standar waktu pelayanan sebesar
Sistem
8,16667 sehingga kinerja pelayanan
Modern sejak 14 Agustus 2007,
dalam
dalam
menerapkan
Administrasi
Perpajakan
Sistem
Administrasi
hal
penunjang
Modern
sarana sistem
Perpajakan
dan
prasana
administrasi
berbasis teknologi komputer yang
sudah Baik.
diberlakukan, masih banyak hal yang
97
perlu untuk dibenahi, seperti dalam
Penyelesaian Berkas Pajak Bumi
hal – hal berikut :
dan Bangunan ( PBB) Pada KPP Pratama harus
Fasilitas Sistem Informasi
menyelesaikan berkas-berkas Pajak
Direktorat Jenderal Pajak ( SIDJ )
Bumi
Dalam sistem administrasi perpajakan
modern
dan
KPP
maupun
masalah
menggunakan
Madya, Sistem
sudah
sudah
terintergrasi
Madya
tidak
PBB,
mengurusi
sehingga
praktis
penyelesaian berkas PBB menjadi
Informasi
beban berat bagi KPP Pratama.
Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang
(PBB),
sedangkan pada KPP WP Besar dan
yang
diberlakukan pada KPP WP besar KPP
Bangunan
Penyelesaian
secara
berkas
PBB
online di Kantor Pusat Direktorat
yang mengajukan pendaftaran obyek
Jenderal Pajak. Sedangkan pada KPP
pajak baru, pemutakhiran data dan
Pratama yang sudah ada, belum bisa
mutasi Obyek Pajak menjadi lama,
menggunakan fasilitas SIDJP, yang
dikarenakan tingkat volume berkas
digunakan untuk sementara waktu
yang
adalah Sisten Informasi Perpajakan
sementara pegawai yang menangani
yang
berkas tersebut terpusat pada Seksi
dimodifikasi
(SIPMOD),
masuk
dimana data yang digunakan adalah
Ekstensifikasi
data
jumlah
server
terintegrasi
lokal dengan
yang
belum
Perpajakan
karyawannya
banyak
yang terbatas.
Sementara tugas Seksi Ekstensifikasi
kantor pusat
bukan
Direktorat Jenderal Pajak.
maka
sangat
hanya
mengerjakan
Dengan belum adanya SIDJP,
penanganan berkas masuk, tetapi
pengawasan
alur
juga mengerjakan tugas rutin lainnya
masih bersifat manual,
yang lebih penting seperi pendataan
pekerjaan
terhadap
cash
SISMIOP, Digitasi Obyek Bumi,
management seperti halnya pada
Penilaian Individual, Pembentukan
SIDJP.
Bank Data Nilai Pasar Properti,
belum
terintegrasi
pada
Pendataan NPWP dan atau PKP serta tugas lain seperti yang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur 98
yang telah ditetapkan Direktorat
Pemda TK. II Kabupaten Bogor
Jenderal Pajak
,Cibinong, kerjanya
Pembayaran
PBB
yang
sementara meliputi
wilayah Kecamatan
Citeureup, Klapanunggal, Cileungsi,
belum
Jonggol,
Online
Tanjungsari
dan
Pelunasan atas Pajak Bumi
Sukamakmur yang jauh dari wilayah
dan Bangunan (PBB) dilakukan di
kerjanya sehingga banyak Wajib
lokasi
Pajak
pembayaran
seperti
Bank
yang
mengeluh
akan
keberadaan Kantor.
Rakyat Indonesia (BRI), Bank Jabar, dan Bank Nusa Parahyangan (BNP). KPP Pratama Cileungsi menyediakan
Pengaruh
loket
dengan
Administrasi Perpajakan Modern
kerjasama dengan Bank BNP dengan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
pembayaran
Pada KPP Pratama Cileungsi
pembayaran
50.000.000
PBB
maksimal (Lima
Rp.
Puluh
Penerapan
Berdasarkan
Juta
Sistem
Tabel
Rupiah). Keberadaaan Bank-bank
(Descriptive Satatistics) di atas, lebih
tersebut
yang
jauh dapat dijelaskan sebagai berikut
terdapat di Desa atau Kecamatan
: Rata - rata Kepatuhan Wajib Pajak
belum sepenuhnya online dengan
adalah sebesar 43,9067 dan rata -
Kantor
sehingga
rata Penerapan Sistem Administrasi
banyak pembayaran yang dilakukan
Modern sebesar 8,9367. Sedangkan
direkam ulang oleh pihak KPP
Deviasi Standar Kepatuhan Wajib
Pratama Cileungsi. Demikian juga
Pajak adalah sebesar 28,88169 dan
kantor Bank Jabar atau BNP yang
Deviasi Standar Penerapan Sistem
tidak mempunyai cabang dipedesaan
Administrasi
semakin mempersulit Wajib Pajak
4,77181.
khususnya
BRI
BRI
pusatnya,
dalam membayar PBB. Disamping kendala teknologi tersebut, kendala yang lain adalah bahwa keberadaaan KPP Pratama Cileungsi yang berada di lingkungan 99
Modern
sebesar
Uji
Statistik
Koefisien
H0 : Tidak ada hubungan ( korelasi )
Korelasi
Pearson dan Probabilitas / Sig (2-
antara dua variabel
tailed)
H1 : Ada hubungan ( korelasi ) Uji statistik koefisien korelasi
antara dua variabel.
Pearson ( r ) digunakan untuk
Dasar
pengambilan
menguji signifikan atau tidaknya
keputusan : Jika probabilitasnya >
hubungan antara variabel X dan
0,05 maka H0
Variabel Y. Sedangkan Probabilitas /
probabilitasnya < 0,05 maka
Sig ( 2-tailed ) adalah pengujian
ditolak.
hipotesis
dengan
dua
Dengan
pihak
diterima, dan jika
bantuan
H0
aplikasi
(variabel) dimana hipotesis nol ( H0 )
SPSS, hubungan variabel Kepatuhan
berbunyi
“sama
dan
Wajib Pajak ( Y ) dan Penerapan
hipotesis
alternatifnya
)
Sistem Administrasi Modern ( X )
dengan” (
H1
berbunyi “tidak sama dengan” (H0 =
dapat
dilihat
pada
Tabel
4.
dan H1 ≠) dengan Hipotesis yang dipakai :
Tabel 4 : Korelasi Variabel Kepatuhan dan Penerapan SAM Kepatuhan Penerapan Kepatuhan Wajib Pajak
Pearson Correlation
Wajib Pajak 1
Sig. (2-tailed) Penerapan SAM
SAM .821 * .045
N Pearson Correlation
6 .821 *
6 1
Sig. (2-tailed)
.045 6
6
N *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Administrasi
Dari matrik korelasi Pearson
Perpajakan
Modern
diatas diperoleh nilai 0,821 yang
dengan Kepatuhan Wajib Pajak,
merupakan nilai r hitung. Angka ini
artinya
menunjukkan korelasi atau hubungan
Administrasi Perpajakan Modern-
yang kuat antara Penerapan Sistem 100
jika
Penerapan
Sistem
nya meningkat maka Kepatuhan
mempunyai
Wajib Pajaknya tentu bertambah.
variabel
hubungan
dengan
Penerapan
Sistem
Administrasi Perpajakan.
Nilai dari Sig (2-tailed) atau probabilitas adalah 0,045. Dari dasar
Kemudian jika ingin dilihat
pengambilan keputusan, nilai 0,045
berapa besar pengaruh penerapan
adalah kurang dari 0,05 maka H0
sistem
ditolak , berarti ada hubungan antara
modern terhadap kepatuhan wajib
variabel X dan Y. Dengan demikian
pajak
variabel Kepatuhan Wajib Pajak
seperti pada Tabel 5 di bawah ini
administrasi
maka
perpajakan
digunakan
analisis
Tabel 5: Model Summary Penerapan SAM terhadap Kepatuhan WP
Model 1
R .821 a
R Square .674
Adjusted R Square .593
Std. Error of the Estimate 18.43662
a. Predictors: (Constant), Penerapan SAM
Model
R Square disebut koefisien
diatas dapat dijelaskan
determinasi. Dari tabel dapat dibaca
sebagai berikut : R disebut juga
bahwa nilai R square (R2) adalah
dengan koefisien korelasi. Dapat
0,674, artinya 67,40% variasi yang
dibaca bahwa nilai koefisien korelasi
terjadi
antara variabel Penerapan Sistem
rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak
Administrasi
disebabkan variasi Penerapan Sistem
Berdasarkan Summary
Tabel
Perpajakan
Modern
terhadap
tinggi
(X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Administrasi
(Y) adalah 0,821, berarti hubungan
sedangkan sisanya (32,60%) tidak
antara
dapat diterangkan.
Penerapan
Administrasi dengan
Perpajakan
Kepatuhan
Wajib
Sistem Modern
Perpajakan
atau
Adjusted
R
Modern,
square
merupakan nilai R2 yang disesuaikan
Pajak
adalah sebesar 82,10% (pada tabel
sehingga
ini tidak dituliskan nilai korelasi
mendekati mutu penjajakan model
tersebut bernilai positif atau negatif).
dalam populasi. 101
gambarannya
lebih
n -1 Adjusted R2 = 1 – (1 – R2) n- k
Uji
Dimana:
Tabel Anova (Uji F)
Statistik
Regresi
Linier
Sederhana
Tabel ini menampilkan Fhitung.
n = jumlah sampel k = jumlah parameter
Uji F berguna untuk menentukan
Adjusted R2 = 1 – (1 – 0,674)
apakah model penaksiran yang
6 -1 = 0,593 6- 2
digunakan tepat atau tidak. Model persamaan yang digunakan adalah model linear Ŷ = a + b
Std. Error of the Estimation merupakan kesalahan standar dari penaksiran dan bernilai 18,43662
Tabel 6 : Daftar Anova Analisis Regresi Penerapan SAM dengan Kepatuhan WP b
Model 1
Regression Residual Total
Sum of Squares 2811.123
df 1
Mean Square 2811.123
1359.636
4
339.909
4170.759
5
F 8.270
Sig. .045
a
a. Predictors: (Constant), Penerapan SAM b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan Tabel Anova di
Oleh karena Fhitung>Ftabel maka dapat
atas dapat dijelaskan sebagai berikut
disimpulkan bahwa model linear Ŷ =
: Untuk menguji apakah model linear
a + bX tepat dan dapat digunakan.
Ŷ = a + bX tersebut sudah tepat atau
Selain membandingkan Fhitung
belum, Fhitung pada tabel anova perlu
dengan Ftabel, ada cara yang lebih
dibandingkan dengan Ftabel. Fhitung =
mudah untuk menentukan ketepatan
8,270.
model
Ftabel
dilihat
pada
taraf
di
atas,
yaitu
dengan
signifikansi 5%, df pembilang =
membandingkan probabilitas (pada
jumlah variabel – 1 = (2 – 1) = 1, df
tabel Anova tertulis Sig) dengan taraf
penyebut = jumlah data – jumlah
nyatanya (0,05 atau 0,01). Jika
variabel = (6 – 2) = 4 Ftabel = 7,71.
probabilitasnya > 0,05 maka model 102
ditolak. Jika probabilitasnya < 0,05
Uji t
maka model diterima. Dapat dilihat
Uji t berguna untuk menguji
probabilitas (Sig) adalah 0,045 <
signifikan atau tidaknya hubungan
0,05 berarti model diterima atau
dua
dapat disimpulkan bahwa bentuk
regresinya.
variabel
melalui
koefisien
persamaan linear Ŷ = a + bX tepat. Tabel 7 : Koefisien Analisis Regresi Penerapan SAM
Model 1
Unstandardized Coefficients B Std. Error -.500 17.178 4.969 1.728
(Constant) Penerapan SAM
Standardized Coefficients Beta .821
t
Sig. .978 .045
-.029 2.876
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan
Tabel
b. Menentukan taraf nyata ( ά )
7
koefisien regresi di atas didapat
dan t tabel
persamaan regresi Ŷ = -0,500 +
Karena uji t yang dilakukan adalah uji 2 ( dua ) arah maka yang
4,969X Uji t berguna untuk menguji
dibaca adalah t (½ 0,05) atau t 0,025.
signifikansi koefisien regresi (b),
Sedangkan nilai t tabel memiliki
yaitu apakah variabel independen
derajat bebasnya adalah 4 (6-2 )
(X) berpengaruh secara nyata atau
dengan n
tidak. Prosedur uji statistiknya adalah
dalam hal ini bernilai 6, k
sebagai berikut :
jumlah variabel yang digunakan,
a. Menentukan formulasi hipotesis
dalam hal ini bernilai 2.
Ho
=
Penerapan
berpengaruh
SAM
nyata
=
jumlah sampel, =
tidak
terhadap
Pengambilan Keputusan •
Kepatuhan Wajib Pajak. Ha = Penerapan SAM berpengaruh
Jika
–ttabel
maka Ho diterima
nyata terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 103
•
Jika
KESIMPULAN DAN SARAN
thitung<-thitung
Kesimpulan
atau thitung>ttabel maka Ho
menghasilkan
ditolak •
persamaan
ttabel dilihat dengan derajat
regresi Ŷ = -0,500 + 4,969X, yang
bebas = n – k
artinya setiap kenaikan 1 skor
Menentukan nilai uji statistik ( nilai
variabel Penerapan SAM (X) dapat
t0 )
meningkatkan 4,969 skor variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
Berdasarkan tabel distribusi t
Kendala dan permasalahan
maka ttabel = 2,78 dan thitung (X) = 2,876 berdasarkan Tabel 7.
menyangkut
Keputusan
Administrasi Modern belum
Berdasarkan nilai uji statistik
penerapan
adanya
Sistem berupa :
fasilitas
Sistem
diatas, karena thitung>ttabel maka Ho
Informasi Direktorat Jenderal Pajak
ditolak artinya Penerapan Sistem
(SIDJP)
Administrasi
pengadaaannya dipercepat sehingga
Modern
berpengaruh
secara
proses
nyata
hendaknya
proses
pengawasan
atas
alur
(signifikan) terhadap Kepatuhan
pekerjaan lebih terawasi, masalah
Wajib Pajak. Persamaan regresi
penyelesaian
linear yang didapat adalah Ŷ = -
volumenya tinggi hendakanya lebih
0,500
+
4,969X
dimana
Ŷ=
diatur
berkas
lagi
PBB
dalam
yang
Standar
Kepatuhan Wajib Pajak, dan X =
Operasional Prosedur (SOP), dan
Penerapan SAM . Dari persamaan
masalah
dapat
belum online hendaknya pejabat
dijelaskan
bahwa
setiap
pembayaran
yang
kenaikan 1 skor variabel penerapan
yang
SAM (X) dapat meningkatkan 4,969
kerjasama dengan pihak Bank agar
skor
Wajib
dibuka atau bank yang sudah ada di
Pajak. Pengambilan keputusan juga
wilayah pedesaan supaya dibuat
dapat
melihat
online dengan jaringan pusatnya.
nilainya
Saran
variabel
dilakukan
probabilitasnya
Kepatuhan
dengan dimana
berwenang
PBB
melakukan
Penerapan
0,000 lebih kecil dari 0,05.
Administrasi 104
Perpajakan
Sistem Modern
sebagai perwujudan program dan
dalam penerapan sistem adinistrasi
kegiatan
administrasi
perpajakan modern sebagai wujud
menengah
reformasi administrasi perpajakan
reformasi
perpajakan
jangka
berkaitan
dengan
hendaknya
modernisasi
dapat
meningkatkan
prosedur organisasi dan struktur
integritas dan moral pegawai pajak
organisasi yang memiliki pengaruh
dan dapat mendorong komitmen
besar
wajib
terhadap
kepatuhan
wajib
pajak
dalam
pemenuhan
pajak sebagai salah satu tujuan
kewajiban
reformasi administrasi perpajakan
meningkatkan
kepercayaan
hendaknya
masyarakat
administrasi
lebih
mendapatkan
perpajakan
terhadap
serta
perpajakan Indonesia.
perhatian Direktorat Jenderal Pajak khususnya di KPP Pratama karena merupakan KPP yang bersentuhan
DAFTAR RUJUKAN
langsung dengan Wajib Pajak yang
Brotodihardjo,R.Santoso,S.H., Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung : Refiko Aditama, 2003.
jumlahnya besar ditambah dengan WP PBB. Atas setiap kekurangan dan kelemahan
penerapan
Sistem
Administrasi
Perpajakan
Modern
pada
Pratama
KPP
Nurmanto, Safri. Pengantar Perpajakan. Jakarta : Granit, 2003. Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton, Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat, 2004 Gunadi, Prof.,DR.,MSc. keberhasilan Pajak tergantung partisipasi masyarakat,” Dalam persfektif baru,URL: http://www.persfektif.net/arti cles/view/.asp?id=431,27 Setember 2003
Cileungsi
hendaknya segera diperbaiki dan dibenahi
untuk
mencapai
administrasi perpajakan yang efektif dan efisien dari waktu ke waktu. Sebagai sistem dan sarana, penerapan
sistem
administrasi
perpajakan modern sangat tergantung pelaksaannya, perpajakan dengan
terutama
yang Korupsi,
Nepotisme.
bidang
sangat Kolusi
Semangat
Siagian, Sondang. P, Filsafat Administrasi, Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
rentan dan
perubahan 105
The
UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
Liang Gie. Ensiklopedia Administrasi. Jakarta : PT Gunung Agung, 1983.
Keputusan Menteri Keuangan No : 545/KMK.04/2000 tentang Tata cara pemeriksaan
Keban, Yeremias T. PhD. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2004.
Keputusan Menteri Keuangan No : 254/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I,Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I
Lumbantoruan, Sophar. Ensiklopedi Perpajakan. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997. Nasucha, Chaizi, Dr., Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
Keputusan Menteri Keuangan nomor : 382/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
Purnomo, Hadi. “Reformasi Administrasi Perpajakan,” Dalam Heru Subyantoro dan Singgih Riphat, peny., Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
Mulyadi,Drs., M.Sc. Ak., Sistem Akuntansi. Yogyakarta : STIE-YKPN, 1989
Laporan Evaluasi Penerimaan Pajak Bulan Juni 2008 KPP Pratama Cileungsi
Pandiangan, Liberty. Pelayanan, Wajah Kantor Pajak. Bisnis Indonesia, 27 Desember 2004.
Laporan Ikhtisar Pengukuran Kinerja Pelayanan Triwulan I ( Januari sd. Maret ) dan Triwulan II ( April sd. Juni ) Tahun 2008
UU No. 16 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran tahun 2008.
Laporan Key Performance Indeks (KPI) semester I tahun 2008
106
