Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 2 (2014)
PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Ulfa Listriana
[email protected]
Titik Mildawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
ABSTRACT The purpose of this research is to find out the influence of the implementation of tax administration system to the tax compliance at KPP Pabean Cantikan Surabaya.The result of the research shows that the influence of the implementation of tax administration systems (Organization Procedure, Organization Strategy, and Organization Culture) simultaneously have significant to the tax compliance. The Organization Strategy variable shows that partially it has significant influence to the tax compliance. While the Organization Procedure and Organization Culture show that partially these variables have no significant influence to the tax compliance. Keywords:
Tax Administration System, Tax Compliance, Organization Procedure, Organization Strategy, Organization Culture. ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pabean Cantikan Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan (Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi, dan Budaya Organisasi) terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada variabel Strategi Organisasi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.Sedangkan pada variabel Prosedur Organisasi dan Budaya Organisasi menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Kata kunci: Sistem Adminstrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi, Budaya Organisasi
PENDAHULUAN Tujuan utama reformasi perpajakan adalah untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan kemampuan sendiri. Secara bertahap, pajak diharapkan bisa mengurangi ketergantungan utang luar negeri. Dalam hal ini, reformasi perpajakan akan menjadikan sistem yang berlaku menjadi lebih sederhana, yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak, dan pembayaran pajak serta pembenahan aparatur perpajakan yang menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin dan mental. Melalui reformasi perpajakan secara menyeluruh, diharapkan jumlah wajib pajak akan semakin luas serta beban pajak akan makin adil dan wajar, sehingga mendorong wajib pajak untuk membayar kewajibannya dan menghindarkan diri dari aparat pajak yang mengambil keuntungan untuk kepentingan sendiri. Berdasarkan luasnya, reformasi perpajakan dapat diklasifikasikan menjadi reformasi struktur perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan dapat dilaksanakan tanpa melakukan reformasi struktur perpajakan karena isu
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 2 (2014)
2
sentral atas keberhasilan reformasi administrasi perpajakan ke depan adalah kapasitas administrasi perpajakan dalam mengimplementasikan struktur perpajakan secara efisien dan efektif. Pendekatannya diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan yang menjadi dasar diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern. Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi tax service, dan tax enforcement. Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan account representative dan compliant center untuk menampung keberatan wajib pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan juga merangkul kemajuan teknologi terbaru di antaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi SistemAdministrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh case management system dan workflow system dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis e-system seperti e-SPT, e-Filling, e-Payment, Taxpayers Account, e-Registration dan e-Conceling yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas Adanya modernisasi administrasi perpajakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepuasan wajib pajak terhadap modernisasi Large Taxpayer Office (LTO). Tingkat kepuasan pajak ini dapat tercermin dalam ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT karena kemudahan e-filling, berkurangnya denda atau penalti atas keterlambatan pembayaran angsuran pajak karena kesulitan pengisian formulir, dan pada akhirnya kepuasan wajib pajak akan berimplikasi pada meningkatnya kepatuhan membayar pajak. Dengan substansi yang dikembangkan terbatas pada penerapan sistem administrasi perpajakan sebagai praktik reformasi administrasi perpajakan, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pabean Cantikan serta menelaah pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS Akuntansi Keperilakuan Menurut Ikhsan dan Muhammad (2005:91-92), Akuntansi Keperilakuan adalah suatu sistem informasi yang digunakan dalam penetapan suatu keputusan yang melibatkan aspekaspek keperilakuan dari para pengambil keputusan. Akuntansi keperilakuan menyediakan suatu kerangka yang disusun berdasarkan teknik berikut ini, yaitu: (1) untuk memahami dan mengukur dampak proses bisnis terhadap orang-orang dan kinerja perusahaan, (2) untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan terhadap perencanaan strategis, (3) untuk memengaruhi pendapat dan perilaku guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan perusahaan. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang perpajakan telah memfokuskan diri pada kepatuhan (tax compliance) dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan.
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 2 (2014)
3
Sistem Perpajakan Nurmantu (2003:106) memaparkan bahwa sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yaitu tax policy, tax law, dan tax administration. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas Negara. Sedangkan sistem pemungutan pajak itu sendiri menurut waluyo (2011:17) yaitu: Pertama, Sistem Official Assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Kedua, Sistem Self Assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.Ketiga, Sistem Withholding adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk mendorong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Reformasi Perpajakan Menurut Abimanyu (2003) reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas menyangkut modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah (tiga hingga enam tahun) dengan tujuan tercapainya:Pertama, tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi. Kedua, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi. Ketiga, produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan Keban (2004:2) mengutip pendapat trecker, administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Menurut Lumbantoruan (1997:582), administrasi perpajakan ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Dalam arti sempit, administrasi perpajakan merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hakdan kewajiban-kewajiban pembayar pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun di tempat wajib pajak. Dalam arti luas, adminstrasi perpajakan dipandang sebagai: (1) fungsi, (2) sistem, (3) lembaga. Sebagai fungsi, administrasi perpajakan meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian perpajakan. Sebagai suatu sistem, administrasi perpajakan merupakan seperangkat unsur (subsistem) yaitu peraturan perundangan, sarana dan prasarana, dan wajib pajak yang saling berkaitan yang secara bersama-sama menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai lembaga, administrasi perpajakan merupakan institusi yang mengelola sistem dan melaksanakan proses perpajakan. Menurut Nasucha (2004:69-77), empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu: Pertama, Struktur Organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit- sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal. Kedua, Prosedur Organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur. Ketiga, Strategi Organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 2 (2014)
4
sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan berhasil. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna. Keempat, Budaya Organisasi diidentifikasikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang memiliki oleh anggota organisasi. Kepatuhan Wajib Pajak Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assessment system dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak. Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.Kondisi perpajakan menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya yang membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi.Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela/valuntary of comlience merupakan tulang punggung self assessment system, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Menurut Deviano dan Siti (2006:110) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan ada terdapat 2 macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.Pertama, Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.Ketika wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu maka wajib pajak tersebut sudah memenuhi kepatuhan secara formal.Kedua, Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.Keadaan dimana wajib pajak tidak hanya melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu tetapi wajib pajak juga harus mengisi dengan lengkap, benar dan jujur sesuai dengan ketentuan. Pengembangan Hipotesis Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Candra dan Wibisono (2013) mengungkapkan faktor dari kualitas pelayanan, fasilitas layanan dengan teknologi informasi dan kode etik pegawai secara simultan memiliki kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak.Penelitian Rapina et al. (2011) mengatakan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: H1:Terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh Prosedur Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Marpaunget al. (2010) mengatakan penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada prosedur organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Rahayu dan Lingga (2009) mengatakan perubahan implementasi pelayanan secara signifikan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 2 (2014)
5
H2:Terdapat hubungan yang signifikan antara prosedur organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh Strategi Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Marpaung et al. (2010) mengungkapkan penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada strategi organisasi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.sedangkan dalam penelitian Candra dan Wibisono (2013) mengungkapkan bahwa fasilitas layanan dengan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak masih belum terbiasa melakukan registrasi dan pelaporan online dan lebih percaya melaporkan pajaknya secara langsung dengan dating ke kantor pajak, sehingga fasilitas layanan dengan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.Hipotesis dalam penelitian ini adalah: H3 :Terdapat hubungan yang signifikan antara strategi organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Rapina et al. (2011) mengatakan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.Marpaung et al. (2010) mengatakan penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.Candra dan Wibisono (2013) mengungkapkan kode etik pegawai tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.Hasil yang tidak signifikan ini dikarenakan pengetahuan kode etik pegawai yang ada masih kurang dipahami dan dijalankan oleh pegawai pajak. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: H4 :Terdapat hubungan yang signifikan antara budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pabean Cantikan Surabaya.Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah stratified random sampling. Pengambilan sampel wajib pajak dilakukan dengan langkah-langkah yang dilakukan: (1) membagi populasi stratifikasi berdasarkan Account Representative. Hal tersebut dilakukan dengan alasan karena Account Representativebertugas memberi pelayanan dan pengawasan secara langsung kepada wajib pajak dan pembagian tugas Account Representativeberdasarkan jenis usaha wajib pajak yang jenis usahanya sejenis atau hamper sejenis. (2) mengambil sampel secara acak dari wajib pajak dalam satu Account Representative di KPP Pratama Pabean Cantikan Surabaya. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Variabel Independen a. Prosedur Organisasi (PO) Prosedur Organisasi adalah penyempurnaan administrasi dalam model pemberian pelayanan, pemeriksaan dan pengawasan yang disesuaikkan dengan tuntutan undangundang, masyarakat, serta biaya yang tersedia. Dimensi Prosedur Organisasi antara lain: perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan, inovasi proses, perubahan metode operasi, informasi.
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 2 (2014)
6
b. Strategi Organisasi (StO) Strategi Organisasi adalah penyempurnaan dengan melakukan perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi Organisasi menggambarkan secara umum arah organisasi serta keperluan yang nyata baik di tingkat unit kegiatan maupun organisasi secara keseluruhan. Dimensi Strategi Organisasi antara lain: Strategi non finansial dan strategi finansial. c. Budaya Organisasi (BO) Budaya Organisasi adalah penyempurnaan yang berkaitan dengan kebiasaan dan cara hidup dalam lingkungan kerja organisasi. Dimensi Budaya Organisasi antara lain: Nilai, Norma, Iklim organisasi, Komitmen pegawai terhadap tugasnya. Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) Yaitu kepatuhan Wajib pajak yang terdiri dari: a. Aspek Yuridis yaitu pemenuhan kepatuhan wajib pajak dilihat dari ketaatan terhadap prosedur administrasi perpajakan yang ada. Aspek ini meliputi laporan perkembangan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara presentase yang diisi secara benar dan tidak benar, serta laporan perkembangan penyampaian angsuran berdasarkan perkembangan Surat Pemberitahuan (SPT) masa. Dimensi Aspek Yuridis antara lain: pendaftaran wajib pajak, pelaporan surat pemberitahuan, perhitungan pajak, pembayaran pajak. b. Aspek Psikologis yaitu kepatuhan wajib pajak dilihat dari persepsi wajib pajak terhadap penyuluhan pelayanan dan pemeriksaan pajak. Dimensi Aspek Psikologis antara lain: Penyuluhan, Pelayanan, dan Pemeriksaan. c. Aspek Sosiologis yaitu kepatuhan wajib pajak dilihat dari aspek sosial sistem perpajakan antara lain kebijakan publik, kebijakan fiskal, kebijakan perpajakan, dan administrasi perpajakan. Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Bentuk model persamaan analisis regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut: Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e Keterangan: X1= Modernisasi Prosedur Organisasi X2= Modernisasi Strategi Organisasi X3= Modernisasi Budaya Organisasi Y= Kepatuhan Wajib Pajak a= Nilai Konstanta b= Koefisien Variabel Persamaan regresi ini akan digunakan untuk mengetahui apakah sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 2 (2014)
7
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Uji Validitas dan Reliabilitas Berdasarkan hasil pengujian validitas menunjukkan nilai korelasi > 0.30 maka dapat disimpulkan seluruh butir pertanyaan untuk sistem administrasi perpajakan tersebut telah valid.Sedangkan pada butir pernyataan untuk kepatuhan wajib pajak pada butir pertanyaan KWP5.3 yang memiliki nilai korelasi < 0.30 maka item tersebut dinyatakan tidak valid. Hasil uji reliabilitas menunjukan bahwa nilai Cronbach’s Alpha untuk tiap-tiap butir pertanyaan pada variabel bebas (sistem administrasi perpajakan) dan variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) memiliki nilai > 0.60 yang mengindikasikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel. Distribusi Frekuensi Prosedur Organisasi Tabel 1 menunjukkan statistik deskriptif masing-masing dimensi pada variabel prosedur organisasi yaitu perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan (PO1), inovasi proses (PO2), perubahan metode operasi (PO3), informasi (PO4). Tabel 1 Statistik Deskriptif N
Mini
Maxi
mum
mum
Mean
Std.
Skewness
Kurtosis
Deviatio n
Statis
Statis
Statis
Statis
Statis
Statis
Std.
Statis
Std.
tic
tic
Tic
tic
tic
tic
Error
tic
Error
PO1
40
2
8
6.23
1.271 -1.710
.374
4.678
.733
PO2
40
4
8
6.90
1.105
-.514
.374
-.618
.733
PO3
40
5
12
9.33
1.289
-.801
.374
2.632
.733
PO4
40
6
12
9.65
1.406
.142
.374
.132
.733
Valid N (listwise)
40
Dari tabel 1 diatas menunjukkan bahwa Prosedur Organisasi dalam Perubahan Metode Pelayanan dan Pemeriksaan (PO1) nilai minimum 2 dan nilai maksimum 8 dengan mean 6.23 dan standart deviasi 1.271 maka dapat diartikan responden wajib pajak berpendapat bahwa Perubahan Metode Pelayanan dan Pemeriksaan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tetapi dihitung rasio skewness dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio skewness antara -2 sampai 2 dengan perhitungan skewness/standar error of skewness atau -1.710/0.374= -4.57. Dan dari rasio kurtosis dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio kurtosis antara -2 sampai 2 dengan perhitungan kurtosis/standar error of kurtosis atau 4.678/4.678= 6.38. Prosedur Organisasi dalam Inovasi Proses (PO2) nilai minimum 4 dan nilai maksimum 8 dengan mean 6,90 dan standart deviasi 1.105 maka dapat diartikan responden wajib pajak berpendapat bahwa Inovasi Proses dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dihitung rasio skewness dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio skewness antara -2 sampai 2 dengan perhitungan skewness/standar error of skewness atau -0.514/0.374= -1.37 maka data ini berdistribusi normal. Dan dari rasio kurtosis dengan kriteria yang digunakan yaitu
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 2 (2014)
8
rasio kurtosis antara -2 sampai 2 dengan perhitungan kurtosis/standar error of kurtosis atau -0.618/0.733= -0.84 maka data ini berdistribusi normal. Prosedur Organisasi dalam Perubahan Metode Operasi (PO3) nilai minimum 5 dan nilai maksimum 12 dengan mean 9.33 dan standart deviasi 1.289maka dapat diartikan responden wajib pajak berpendapat bahwa Perubahan Metode Operasi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tetapi Dihitung rasio skewness dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio skewness antara -2 sampai 2 dengan perhitungan skewness/standar error of skewness atau -0.801/0.374= -2,14. Dan dari rasio kurtosis dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio kurtosis antara -2 sampai 2 dengan perhitungan kurtosis/standar error of kurtosis atau 2.632/0.733= 3.59. Prosedur Organisasi dalam Informasi (PO4) nilai minimum 6 dan nilai maksimum 12 dengan mean 9.65 dan standart deviasi 1.406 maka dapat diartikan responden wajib pajak berpendapat bahwa Prosedur Organisasi dalam Informasi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dihitung rasio skewness dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio skewness antara -2 sampai 2 dengan perhitungan skewness/standar error of skewness atau 0.142/0.374= 0.38 maka data ini berdistribusi normal. Dan dari rasio kurtosis dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio kurtosis antara -2 sampai 2 dengan perhitungan kurtosis/standar error of kurtosis atau 0.132/0.733= 0.18 maka data ini berdistribusi normal. Distribusi Frekuensi Strategi Organisasi Tabel 2 menunjukkan distribusi frekuensi masing-masing dimensi pada variabel strategi organisasi yaitu strategi non finansial (StO1), strategi finansial (StO2) Tabel 2 Statistik Deskriptif N
Mini
Maxi
mum
mum
Mean
Std.
Skewness
Kurtosis
Deviatio n
Statis
Statis
Statis
Statis
Statis
Statis
Std.
Statis
Std.
tic
tic
Tic
tic
tic
tic
Error
tic
Error
StO1
40
10
20
16.00
2.353
-.348
.374
-.180
.733
StO2
40
6
12
9.00
1.261
.081
.374
.187
.733
Valid N (listwise)
40
Dari tabel 2 diatas menunjukkan bahwa Strategi Organisasi dalam Strategi Non Finansial (StO1) nilai minimum 10 dan nilai maksimum 20 dengan mean 16,00 dan standart deviasi 2.353 maka dapat diartikan responden wajib pajak berpendapat bahwa Strategi Organisasi dalam Non Finansial dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dihitung rasio skewness dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio skewness antara -2 sampai 2 dengan perhitungan skewness/standar error of skewness atau -0.348/0.374= -0.93 maka data ini berdistribusi normal. Dan dari rasio kurtosis dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio kurtosis antara -2 sampai 2 dengan perhitungan kurtosis/standar error of kurtosis atau -0.180/0.733= -0.25 maka data ini berdistribusi normal. Strategi Organisasi dalam Strategi Finansial (StO2) nilai minimum 6 dan nilai maksimum 12 dengan mean 9.00 dan standart deviasi 1.261 maka dapat diartikan responden wajib pajak berpendapat bahwa Strategi Organisasi dalam Finansial dapat mempengaruhi
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 2 (2014)
9
kepatuhan wajib pajak. Dihitung rasio skewness dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio skewness antara -2 sampai 2 dengan perhitungan skewness/standar error of skewness atau 0.081/0.374= 0.22 maka data ini berdistribusi normal. Dan dari rasio kurtosis dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio kurtosis antara -2 sampai 2 dengan perhitungan kurtosis/standar error of kurtosis atau 0.187/0.733= 0.26 maka data ini berdistribusi normal. Distribusi Frekuensi Budaya Organisasi Tabel 3 menunjukkan distribusi frekuensi masing-masing dimensi pada variabel budaya organisasi yaitu Nilai (BO1), Norma (BO2), Iklim Organisasi (BO3), komitmen pegawai terhadap tugasnya (BO4) Tabel 3 Statistik Deskriptif N
Minim Maxim
Mean
Std.
Skewness
Kurtosis
um
um
Deviation
Statis
Statis
Statis
Statis
Statis
Statis
Std.
Statis
Std.
tic
tic
Tic
tic
tic
tic
Error
tic
Error
BO1
40
1
4
3.00
.641
-.616
.374
1.730
.733
BO2
40
2
4
3.15
.580
-.004
.374
-.004
.733
BO3
40
3
8
5.85
1.331
-.192
.374
-.591
.733
BO4
40
2
4
3.12
.463
.483
.374
1.499
.733
Valid N (listwise)
40
Dari tabel 3 diatas menunjukkan bahwa Budaya Organisasi dalam Nilai (BO1) nilai minimum 1 dan nilai maksimum 4 dengan mean 3.00 dan standart deviasi 0.641 maka dapat diartikan responden wajib pajak berpendapat bahwa Budaya Organisasi dalam Nilai dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dihitung rasio skewness dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio skewness antara -2 sampai 2 dengan perhitungan skewness/standar error of skewness atau -0.616/0.374= -1.65 maka data ini berdistribusi normal. Tetapi dari rasio kurtosis dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio kurtosis antara -2 sampai 2 dengan perhitungan kurtosis/standar error of kurtosis atau 1.730/0.733= 2.36. Budaya Organisasi dalam Norma (BO2) nilai minimum 2 dan nilai maksimum 4 dengan mean 3.15 dan standart deviasi 0.580 maka dapat diartikan responden wajib pajak berpendapat bahwa Budaya Organisasi dalam Norma dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dihitung rasio skewness dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio skewness antara -2 sampai 2 dengan perhitungan skewness/standar error of skewness atau 0.004/0.374= -0.010 maka data ini berdistribusi normal. Tetapi dari rasio kurtosis dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio kurtosis antara -2 sampai 2 dengan perhitungan kurtosis/standar error of kurtosis atau -.004/0.733= -5.45. Budaya Organisasi dalam Iklim Organisasi (BO3) nilai minimum 3 dan nilai maksimum 8 dengan mean 5.85 dan standart deviasi 1.331 maka dapat diartikan responden wajib pajak berpendapat bahwa Budaya Organisasi dalam Iklim Organisasi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dihitung rasio skewness dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio skewness antara -2 sampai 2 dengan perhitungan skewness/standar error of skewness atau -0.192/0.374= -0.51 maka data ini berdistribusi normal. Dan dari
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 2 (2014)
10
rasio kurtosis dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio kurtosis antara -2 sampai 2 dengan perhitungan kurtosis/standar error of kurtosis atau -0.591/0.733= -0.81 maka data ini berdistribusi normal. Budaya Organisasi dalam Komitmen Pegawai Terhadap Tugasnya (BO4) nilai minimum 2 dan nilai maksimum 4 dengan mean 3.12 dan standart deviasi 0.463 maka dapat diartikan responden wajib pajak berpendapat bahwa Budaya Organisasi dalam Komitmen Pegawai Terhadap Tugasnya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dihitung rasio skewness dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio skewness antara -2 sampai 2 dengan perhitungan skewness/standar error of skewness atau 0.483/0.374= 1,29 maka data ini berdistribusi normal. Tetapi dari rasio kurtosis dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio kurtosis antara -2 sampai 2 dengan perhitungan kurtosis/standar error of kurtosis atau 1.499/0.733= 2.045. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak Tabel 4 menunjukkan distribusi frekuensidalam aspek yuridis dimensi pendaftaran wajib pajak (KWP1), pelaporan surat pemberitahuan (KWP2), perhitungan pajak (KWP3), pembayaran pajak (KWP4), aspek psikologis dimensi penyuluhan (KWP5), pelayanan (KWP6), pemeriksaan (KWP7), aspek sosiologis dimensi kebijakan publik (KWP8), kebijakan fiskal (KWP9), kebijakan perpajakan (KWP10) dan administrasi perpajakan (KWP11). Tabel 4 Statistik Deskriptif N
Minim
Maxim
Mean
Std.
Skewness
Kurtosis
um
um
Statis
Statis
Statis
Statis
Statis
Statis
Std.
Statis
Std.
Tic
tic
tic
tic
tic
tic
Error
tic
Error
Deviation
KWP1
40
4
8
6.45
1.085
.008
.374
-.225
.733
KWP2
40
9
16
12.83
2.024
-.120
.374
-.469
.733
KWP3
40
8
16
12.55
2.075
-.283
.374
.172
.733
KWP4
40
10
16
12.75
1.794
.649
.374
-.497
.733
KWP5
40
7
12
9.73
1.261
.552
.374
-.288
.733
KWP6
40
5
8
6.73
.987
.089
.374
-1.258
.733
KWP7
40
4
8
6.13
.757
-.588
.374
2.354
.733
KWP8
40
5
12
9.72
1.519
-.200
.374
1.134
.733
KWP9
40
4
8
6.45
1.011
.221
.374
-.314
.733
KWP10
40
4
8
6.75
.981
-.322
.374
-.058
.733
KWP11
40
6
12
9.75
1.235
-.440
.374
1.648
.733
Valid N (listwise)
40
Dari tabel 4 diatas Kepatuhan Wajib Pajak dalam Aspek Yuridis dimensi Pendaftaran Wajib Pajak (KWP1) memiliki nilai minimum 4 dan nilai maksimum 8 dengan nilai mean 6.45 dan standar deviasi 1.085 maka dapat diartikan responden wajib pajak berpendapat bahwa Pendaftaran Wajib Pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dihitung rasio
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 2 (2014)
11
skewness dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio skewness antara -2 sampai 2 dengan perhitungan skewness/standar error of skewness atau 0.008/0.374= 0.02 maka data ini berdistribusi normal. Dan dari rasio kurtosis dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio kurtosis antara -2 sampai 2 dengan perhitungan kurtosis/standar error of kurtosis atau .225/0.733= -0.31 maka data ini berdistribusi normal. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Aspek Yuridis dimensi Pelaporan Surat Pemberitahuan (KWP2) memiliki nilai minimum 9 dan nilai maksimum 16 dengan nilai mean 12.83 dan standar deviasi 2.024 maka dapat diartikan responden wajib pajak berpendapat bahwa Pelaporan Surat Pemberitahuan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dihitung rasio skewness dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio skewness antara -2 sampai 2 dengan perhitungan skewness/standar error of skewness atau -0.120/0.374= -0.32 maka data ini berdistribusi normal. Dan dari rasio kurtosis dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio kurtosis antara -2 sampai 2 dengan perhitungan kurtosis/standar error of kurtosis atau 0.469/0.733= -0.64 maka data ini berdistribusi normal Kepatuhan Wajib Pajak dalam Aspek Yuridis dimensi Perhitungan Pajak (KWP3) memiliki nilai minimum 8 dan nilai maksimum 16 dengan nilai mean 12.55 dan standar deviasi 2.075 maka dapat diartikan responden wajib pajak berpendapat bahwa Perhitungan Pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dihitung rasio skewness dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio skewness antara -2 sampai 2 dengan perhitungan skewness/standar error of skewness atau -0.283/0.374= -0.76 maka data ini berdistribusi normal. Dan dari rasio kurtosis dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio kurtosis antara 2 sampai 2 dengan perhitungan kurtosis/standar error of kurtosis atau 0.172/0.733= 0.23 maka data ini berdistribusi normal Kepatuhan Wajib Pajak dalam Aspek Yuridis dimensi Pembayaran Pajak (KWP4) memiliki nilai minimum 8 dan nilai maksimum 16 dengan nilai mean 12.55 dan standar deviasi 2.075 maka dapat diartikan responden wajib pajak berpendapat bahwa Pembayaran Pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dihitung rasio skewness dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio skewness antara -2 sampai 2 dengan perhitungan skewness/standar error of skewness atau 0.649/0.374= 1.74 maka data ini berdistribusi normal. Dan dari rasio kurtosis dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio kurtosis antara 2 sampai 2 dengan perhitungan kurtosis/standar error of kurtosis atau -0.497/0.733= -0.68 maka data ini berdistribusi normal Kepatuhan Wajib Pajak dalam Aspek Psikologis dimensi Penyuluhan (KWP5) memiliki nilai minimum 7 dan nilai maksimum 12 dengan nilai mean 9.73 dan standar deviasi 1.261 maka dapat diartikan responden wajib pajak berpendapat bahwa Penyuluhan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dihitung rasio skewness dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio skewness antara -2 sampai 2 dengan perhitungan skewness/standar error of skewness atau 0.552/0.374= 1.48 maka data ini berdistribusi normal. Dan dari rasio kurtosis dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio kurtosis antara -2 sampai 2 dengan perhitungan kurtosis/standar error of kurtosis atau -0.288/0.733= -0.39 maka data ini berdistribusi normal Kepatuhan Wajib Pajak dalam Aspek Psikologis dimensi Pelayanan (KWP6) memiliki nilai minimum 5 dan nilai maksimum 8 dengan nilai mean 6.73 dan standar deviasi 0.987 maka dapat diartikan responden wajib pajak berpendapat bahwa Pelayanan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dihitung rasio skewness dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio skewness antara -2 sampai 2 dengan perhitungan skewness/standar error of skewness atau 0.089/0.374= 0.24 maka data ini berdistribusi normal. Dan dari rasio kurtosis dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio kurtosis antara -2 sampai 2 dengan
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 2 (2014)
12
perhitungan kurtosis/standar error of kurtosis atau -1.258/0.733= -1.72 maka data ini berdistribusi normal Kepatuhan Wajib Pajak dalam Aspek Psikologis dimensi Pemeriksaan (KWP7) memiliki nilai minimum 4 dan nilai maksimum 8 dengan nilai mean 6.13 dan standar deviasi 0.757 maka dapat diartikan responden wajib pajak berpendapat bahwa Pemeriksaan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dihitung rasio skewness dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio skewness antara -2 sampai 2 dengan perhitungan skewness/standar error of skewness atau --0.588/0.374= -1.57 maka data ini berdistribusi normal. Tetapi dari rasio kurtosis dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio kurtosis antara -2 sampai 2 dengan perhitungan kurtosis/standar error of kurtosis atau 2.354/0.733= 3.21. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Aspek Sosiologis dimensi Kebijakan Publik (KWP8) memiliki nilai minimum 5 dan nilai maksimum 12 dengan nilai mean 9.72 dan standar deviasi 1.519 maka dapat diartikan responden wajib pajak berpendapat bahwa Kebijakan Publik dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dihitung rasio skewness dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio skewness antara -2 sampai 2 dengan perhitungan skewness/standar error of skewness atau -0.200/0.374= -0.53 maka data ini berdistribusi normal. Dan dari rasio kurtosis dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio kurtosis antara 2 sampai 2 dengan perhitungan kurtosis/standar error of kurtosis atau 1.134/0.733= 1.55 maka data ini berdistribusi normal Kepatuhan Wajib Pajak dalam Aspek Sosiologis dimensi Kebijakan Fiskal (KWP9) memiliki nilai minimum 4 dan nilai maksimum 8 dengan nilai mean 6.45 dan standar deviasi 1.011 maka dapat diartikan responden wajib pajak berpendapat bahwa Kebijakan Fiskal dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dihitung rasio skewness dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio skewness antara -2 sampai 2 dengan perhitungan skewness/standar error of skewness atau -0.221/0.374= 0.59 maka data ini berdistribusi normal. Dan dari rasio kurtosis dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio kurtosis antara -2 sampai 2 dengan perhitungan kurtosis/standar error of kurtosis atau -0.314/0.733= -0.43 maka data ini berdistribusi normal Kepatuhan Wajib Pajak dalam Aspek Sosiologis dimensi Kebijakan Perpajakan (KWP10) memiliki nilai minimum 4 dan nilai maksimum 8 dengan nilai mean 6.75 dan standar deviasi 0.981 maka dapat diartikan responden wajib pajak berpendapat bahwa Kebijakan Perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dihitung rasio skewness dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio skewness antara -2 sampai 2 dengan perhitungan skewness/standar error of skewness atau -0.322/0.374= -0.86 maka data ini berdistribusi normal. Dan dari rasio kurtosis dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio kurtosis antara -2 sampai 2 dengan perhitungan kurtosis/standar error of kurtosis atau 0.058/0.733= -0.08 maka data ini berdistribusi normal Kepatuhan Wajib Pajak dalam Aspek Sosiologis dimensi Administrasi Perpajakan (KWP11) memiliki nilai minimum 6 dan nilai maksimum 12 dengan nilai mean 9.75 dan standar deviasi 1.235 maka dapat diartikan responden wajib pajak berpendapat bahwa Administrasi Perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dihitung rasio skewness dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio skewness antara -2 sampai 2 dengan perhitungan skewness/standar error of skewness atau -0.440/0.374= -1.18 maka data ini berdistribusi normal. Tetapi dari rasio kurtosis dengan kriteria yang digunakan yaitu rasio kurtosis antara -2 sampai 2 dengan perhitungan kurtosis/standar error of kurtosis atau 1.648/0.733= 2.25
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 2 (2014)
13
Uji Asumsi Klasik a. Uji Multikolinearitas.Nilai tolerance semua variabel bebas lebih besar dari 0,10, demikian pula nilai VIF semuanya kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengindikasikan adanya multikolinieritas. b. Uji Autokorelasi.Dengan n= 40 dan k=3 (dari tabel Durbin Watson) diperoleh nilai DL= 1,338 dan DU= 1,659 jadi 4-DU= 4-1,659= 2,341. Dari tabel diatas dapat diketahui nilai DW sebesar 2,164. Karena DW terletak antara DU < DW < 4-DU ( 1,659< 2,164 < 2,341 ) maka tidak terjadi autokorelasi. c. Uji Heteroskedastisitas. Nilai korelasi ketiga variabel independen dengan Unstandardized Residual memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi homoskedasitas telah terpenuhi. d. Uji Normalitas.Bahwa residual terdistribusi secara normal dan berbentuk simetris tidak menceng ke kanan maupun ke kiri.Dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal. Uji Hipotesis Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan (Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi, Budaya Organisasi) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tabel 5 Analisis Regresi Unstandardized Coefficients Model
1
Std. Error 27.798
8.340
PO
.631
.490
StO
1.539 .882
BO a. Dependent Variable: KWP
t
Sig.
Coefficients B
(Constant)
Standardized
Beta 3.333
.002
.218
1.288
.206
.607
.490
2.535
.016
.599
.200
1.473
.149
Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa prosedur organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan memiliki hubungan positif.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 ditolak.Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan Rahayu dan Lingga (2009) yang menyatakan bahwa perubahan implementasi pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.Tetapi pada penelitian yang dilakukan Candra dan Wibisono (2013) mengungkapkan bahwa kualiatas layanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Strategi organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan memiliki hubungan positif.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3diterima.Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rapina et al. (2011) yang mengatakan bahwa strategi organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Candra dan Wibisono (2013) mengungkapkan bahwa fasilitas layanan dan teknologi informasi tidak berpengaruh positif
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 2 (2014)
14
terhadap kepatuhan wajib pajak.wajib pajak yang belum terbiasa melakukan registrasi dan pelaporan online dan lebih percaya melaporkan pajaknya secara langsung dengan dating ke kantor pajak, sehingga fasilitas layanan dengan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan memiliki hubungan positif.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 ditolak.Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Candra dan Wibisono (2013) mengungkapkan bahwa kode etik pegawai tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.hasil yang tidak signifikan ini dikarenakan pengetahuan kode etik pegawai yang ada masih kurang dipahami dan dijalankan oleh pegawaipajak. Nilai adjusted R-Square sama dengan 0.716 yang berarti 71.6% variabel bebas (prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi)menjelaskan secara keseluruhan kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 28.4% dijelaskan oleh faktor lain diluar model regresi. Secara bersama-sama sistem administrasi perpajakan (prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi)berpengaruh signifikan terhadapkepatuhan wajib pajak hal ini dapat diketahui dari hasil uji F yang menunjukkan nilai 30.283 dengan signifikansi 0.000.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima. Hail penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rapina et al. (2011) mengatakan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. SIMPULAN DAN KETERBATASAN Simpulan Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : (1) Prosedur Organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) Budaya Organisasi yang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini mengindikasikan bahwapenyempurnaan administrasi dalam pemberi pelayanan, pemeriksaan dan pengawasan dalam prosedur organisasi sedangkan dalam budaya organisasi, penyempurnaan yang berkaitan dengan kebiasaan atau cara hidup dalam lingkungan kerja organisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak tidak mampu digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.; (3) Strategi Organisasi pada penerapan sistem administrasi perpajakan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang dapat diartikan bahwa pengaruh strategi organisasi ini secara langsung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.; (4) pada penerapan sistem administrasi perpajakan antara prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keterbatasan Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah bahwa tempat penelitian yang diambil penelitian menaungi sedikit wilayah yang di daerah tersebut, sehingga hasil yang diperoleh belum bias mewakili dari seluruh wajib pajak yang terdaftar. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti memilih tempat penelitian di KPP yang menaungi wilayah yang lebih luas agar penelitian yang diambil mempunyai cakupan yang lebih luas.
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 2 (2014)
15
DAFTAR PUSTAKA
Abimanyu,A. 2003. Reformasi Perpajakan Perlu Dukungan Masyarakat.Badan Analisa FiskalDepartemen Keuangan. http://www.fiskal.depkeu.go.id/beta/kolom1. 15 Des 2004 (22:29) Brotodiharjo, R. S. 1991. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Eresco NV Candra, R. dan H. Wibisono, dan Mujilan. 2013. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.Jurnal Riset Manajemen & Akuntansi 1(1):1-9 Deviano,S dan Siti, K, R. 2006. Perpajakan Konsep Teori dan Isu. Jakarta:Kencana. Gunadi. 2002. Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan. Jakarta: Salemba Empat Ikhsan, A., dan M. Ishak, 2005.Akuntansi Keperilakuan. Salemba Empat. Jakarta Keban, Y, T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Penerbit Gava Media Lumbantoruan, S. 1997. Ensiklopedi Perpajakan. Jakarta: Erlangga Mardiasmo. 2006. Perpajakan, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta Marpaung. E. I, L. Tjun, dan C. Dwi Karya Susilawati. 2010. Pengaruh Penerapan Sistem AdministrasiPerpajakan Modern TerhadapKepatuhan Wajib Pajak(Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi).Akuntansi Universitas Kristen Maranatha. Bandung Nasucha,C. 2004. Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta Nurmantu, S. 2003. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor Pandiangan,L. 2008. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan, PT Elex Media Komputindo, Jakarta Priyatno, D. 2012. Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20.ANDI. Yogyakarta Purnomo, H. 2004. Reformasi Administrasi Perpajakan. Dalam Heru Subyantoro dan Singgih Riphat.Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi. Jakarta: Kompas Rahayu, S. dan I. S. Lingga. 2009. Pengaruh Modern Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi 1(2):119-138 Rapina, Jerry, Y. Carolina. 2011. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). Jurnal Riset Akuntansi 3(2):1-35. Resmi, S. 2004. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat. ----------. 2008. Perpajakan : Teori dan Kasus, buku 1, edisi 4, Salemba Empat, Jakarta Rosandy, N. N. 2007. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak I dan II.Skripsi. Akuntansi Universitas Airlangga. Surabaya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Waluyo. 2006. Perpajakan Indonesia. Jakarta : salemba empat ---------. 2011. Perpajakan Indonesia, Edisi Sepuluh. Salemba Empat. Jakarta Wirawan,I.B dan R.Burton. 2007. Hukum Pajak, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta Yeni, R. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada Kpp Pratama Padang.Skripsi.Akuntansi Universitas Negeri Padang.Padang
●●●
