PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN DAN PENERAPAN SYSTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN DAN PENERAPAN SYSTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN DAN PENERAPAN SYSTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi) Zaenuddin Imam Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Fakultas Ekonomi UNTAG Banyuwangi ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) menganalisis pengaruh kualitaspelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (3) menganalisis pengaruhpenerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajibpajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dan menggunakan data primer berupa respon tertulis yang diberikan kepada subyek penelitian (responden) sebagai tanggapan atas pernyataan tertulis (kuisioner) yang diajukan oleh peneliti. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan convinience sampling. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terbukti dari nilai probabilitas signifikansi untuk variabel persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan sebesar 0,001, variabel kualitas pelayanan sebesar 0,045, dan variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebesar 0,010 yang masing masing lebih kecil dari 0,05. Kata Kunci : Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kepatuhan Wajib Pajak ABSTRACT This research aims to (1) analyze the effect of taxation sanctions on tax compliance, (2) analyze the impact of service quality on tax compliance, and (3) analyze the effect of the application of modern tax administration system on tax compliance. This research is quantitative, and using primary data in the form of written response provided to the study subjects (respondents) in response to written statement (questionnaire) proposed by researchers. The samples in this study using sampling convinience. Mechanical processing of data using multiple linear regression. The results of research conducted shows that taxation sanctions, quality of

JurnalIllmiah PROGRESSIF, Vol.11 No.31 April 2014

Page 43


service, and the application of modern tax administration system effect on taxpayer compliance. This is evident from the significance probability value for the variable perception of the taxpayer on taxation sanctions amounting to 0,001, the variable quality of service equal to 0.045, and the variable application of modern tax administration system at 0,010 each - each smaller than 0.05. Keywords

: taxation sanctions, Service Quality, Application of Tax Administration System Modern, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN Pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri menurut M. Said (Jatmiko,2006). Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayaidari pendapatan negara, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Supadmi (2008) mengatakan “kontribusi penerimaan pajak terhadappenerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak adalah karena sejak tahun fiskal 1984 pemerintah memberlakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem self assessment dalam pemungutan pajak”. Berbeda dengan sistem pemungutan pajak sebelumnya, yaitu official assessment system. Sistem self assessment memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Rahman (2009) mengatakan “meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat

kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan tax ratio, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (tax compliance)”. Kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi darikepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkankembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan danpembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaanakan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran pajak ke kas Negara. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah pengenaan sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan penerapan sistem adminisrasi perpajakan modern. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak merupakan salah satuupaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan wajib pajak diharapkan dapat menimbulkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:


Page 44


a. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? b. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? c. Apakah penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Tujuan Penelitian Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: a. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. b. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajibpajak. c. Untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN TEORITIS Sanksi Perpajakan Jatmiko (2006) mengatakan bahwa “sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Sehingga sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi”. Mardiasmo (2011:59) menegaskan“dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebihbanyak merugikannya. Menurut Mardiasmo (2011:59-60) “dalam undang-undang perpajakan dikenal ada dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana”. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi


pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah: a. Sanksi Administrasi Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 (tiga) macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. b. Sanksi Pidana Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undangundang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara. Kualitas Pelayanan Supadmi (2008) menegaskan pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat di pertangungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhankebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (Astuty, 2011) mengemukakan mengenai 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan, yang terdiri dari : a. Kehandalan (Reliability) Kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan kemampuan dapat dipercaya, terutama dalam memberikan pelayanan secara tepat waktu dengan cara yang sama sesuai jadwal yang telah dijanjikan. b. Daya Tanggap (Responsiveness) Kemampuan atau keinginan para karyawan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan konsumen.

Page 45


c. Jaminan (Assurance) Berkaitan dengan pengetahuan, keramahan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya dari pemberi jasa untuk menghilangkan sifat keragu-raguan konsumen dan merasa terbebas dari bahaya dan resiko atas jasa yang diterimanya. d. Empati (Emphaty) Berkaitan dengan sikap karyawan maupun perusahaan untuk perhatian dan memahami kebutuhan maupun kesulitan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, kemudahan dalam melakukan komunikasi. e. Wujud Nyata (Tangibles) Meliputi tersedianya fasilitas fisik, perlengkapan dan sarana komunikasi dan lain-lain yang dapat dan harus ada dalam proses jasa. Penerapan Sistem Administrasi Modern Sriningsih (2011) menegaskan istilah penerapan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti proses, cara, dan perbuatan menerapkan. Definisi sistem pada dasarnya adalah kelompok elemen yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan. Administrasi pajak adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hakhak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak. Menurut Sofyan (2005) dapat dikatakan,penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistemadministrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebihefisien, ekonomis dan cepat. Sofyan (2005) menegaskan sejak tahun 2001, Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan jangkamenengah (3-5 tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan yang menjadi landasan bagi


terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien dandipercaya masyarakat dengan tujuan tercapainya: (1) tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, (2) tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yangtinggi, dan (3) produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi. Hadi Purnomo (Asih dan Salman, 2011) menjelaskan bahwa program dan kegiatan dalam kerangka reformasi dan modernisasi perpajakan dilakukan secara komprehensif meliputi aspek perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia. Reformasi perangkat lunak adalah perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi mulai dari pengenalan dan penyebaran informasi perpajakan, pemeriksaan dan penagihan, pembayaran, pelayanan, hingga pengawasan agar lebih efektif dan efisien. Keseluruhan operasi berbasis teknologi informasi dan ditunjang kerja sama operasi dengan instansi lain. Revisi Undangundang perpajakan dan peraturan terkait lainnya, juga penerapan praktik tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) dilaksanakan dalam konteks penegakan hukum dan keadilan yang memayungi semua lini dan tahapan operasional. Reformasi perangkat keras di upayakan pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan mutu dan menunjang upaya modernisasi administrasi perpajakan di seluruh Indonesia. Sofyan (2005) menjelaskan beberapa ciri khusus sistem administrasi perpajakan modern yakni perbaikan pelayanan melalui pembentukan account representative dan compliant center untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Selain itu juga merangkul kemajuan teknologi terbaru di antaranya e-filing, epayment, eregistration, dan e-counceling yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif. Manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan sistem bagi

Page 46


Wajib Pajak adalah simplicity, dimana alur pekerjaan lebih sederhana dengan bantuan Account Representative certainity yaitu terdapat kepastian dalam melaksanakan peraturan perpajakan didukung bidang pelayanan dan penyuluhan di Kanwil serta seksi pelayanan di KPP. Asih dan Salman (2011) menjelaskan sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern adalah: pertama, maksimalisasi penerimaan pajak; kedua, kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak; ketiga, memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi; keempat, menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak; kelima, pegawai pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional; keenam, peningkatan produktivitas yang berkesinambungan; ketujuh, wajib pajak mempunyai alat danmekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan; dan kedelapan, optimalisasi pencegahan penggelapan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri KeuanganNo.544/KMK.04/2000 (Muliari dan Setiawan, 2011 ), wajib pajak patuh adalah sebagai berikut : a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan


dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiaptiap jenis pajak yang terutang pelingbanyak lima persen. e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal. Menurut Chaizi Nasucha (Asih dan Salman, 2011) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Hipotesis Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Suyatmin (Jatmiko 2006) mengatakan bahwa Undang-Undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalammelaksanakan kewajiban perpajakannya. Pandiangan (Tambunan, 2011) menegaskan itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksiperpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukanataupun tidak dilakukan. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannyabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) sikap wajib pajak

Page 47


pada pelaksanaan sanksi denda memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H1 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Supadmi (2008) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pandiangan (Patmawati, 2008) menegaskan salah satu langkah penting yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan pajak adalah memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Supadmi (2008) menegaskan bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan wajib pajak diharapkan dapat menimbulkan kepuasan kepadab wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (wajib pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Patmawati (2008) hasilnya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H2 : Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Surjoputro dan Widodo (Asih dan Salman, 2011) kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi tax service dan


tax enforcement pada hakekatnya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui dua cara. Pertama, wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kedua, wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir bahwa mereka akan mendapat sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan. Hasil penelitian yang dilakukan Sofyan (2005) menunjukkan sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Asih dan Salman (2011) hasilnya menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H3 : Penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian Dalam hal ini objek yang di ambil oleh peneliti adalah Wajib Pajak Penghasilan (PPh 21) Perorangan pada Praktek Dokter Umum yang berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi. Penentuan Popolasi dan Sampel Arikunto (2006:130) menjelaskan “populasi adalah keseluruhan subyek penelitian”. Populasi dalam penelitian ini adalah ini seluruh praktik Dokter Umum yang tercatat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi yang berjumlah 127 orang.

Page 48


Jogiyanto (2004:77) menjelaskan “sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti dan dianggap bias mewakili populasi, dimana jumlahnya lebih sedikit dari populasinya”. Sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 35 orang dengan menggunakan metode Convenience Sampling yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang diinginkan. Metode Pengumpulan Data Sumber data yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu data primer. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data subyek (Self Report Data) yang berupa respon tertulis yang diberikan kepada subyek penelitian (responden) sebagai tanggapan atas pernyataan tertulis (kuisioner) yang diajukan oleh peneliti. Identifiksi dan Definisi Oprasional Variabel Indentifikasi Variabel Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yang meliputi sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan penerapan sistem administrasi modern, dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Definisi Oprasional Variabel Variabel Dependen (Y) Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan ini diukur melalui kuesioner yang diadaptasi dari kuesioner Supriyati


dan Nur Hidayati (2008) dengan skala Likert 5 poin untuk 6 pernyataan. Variabel Independen (X) 1. Sanksi Perpajakan (X1) Mardiasmo (2009:59-64) “menjelaskan bahwa Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan katalain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”. Sanksi perpajakan ini diukur melalui kuesioner yang diadaptasi dari kuesioner Latuperisa (2009) dengan skala Likert 5 poin untuk 6 pernyataan. 2. Kualitas Pelayanan (X2) Patmawati (2008) menegaskan bahwa kualitas pelayanan adalah suatu ukuran layanan yang telah diberikan kepada pelanggan untuk tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan agar pelanggan mendapatkan kepuasan dan akan membayar kepuasan tersebut. Variabel ini diukur melalui kuesioner yang diadaptasi dari kuesioner Astuty (2011) dengan skala Likert 5 poin untuk 6 pernyataan. 3. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X3) Sofyan (2005) menegaskan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Variabel ini diukur melalui kuesioner yang diadaptasi dari kuesioner Asih dan Salman (2011) dengan skala Likert 5 poin untuk 6 pernyataan. Uji Analisis dan Hipotesis Metode Analisis Indriantoro dan Supomo (2009) menegaskan bahwa statistik deskriptif

Page 49


dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan di interpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden (jika ada). Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa: frekuensi, tandensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standar varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian. Uji Kualitas Data Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian, maka perlu dilakukan pengujian Validitas dan Reliablitas. 1. Uji Validitas Ghozali (2011:52) menjelaskan uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur untuk kuesioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan metode korelasi Pearson (Person Correlation) yaitu dengan cara mengkorelasikann masing-masing skor item atau butir pertanyaan dengan skor total item. Skor total item adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Jika nilai korelasi (r-hitung) lebih besar dari r-tabel maka item kuesioner tersebut dinyatakan valid pada taraf signifikasi 5% atau 0,05. Sebaliknya jika r-hitung lebih kecil dari r-tabel atau nilai korelasi negatif maka item tidak valid. 2. Uji Reabilitas Ghozali (2011:47) menjelaskan uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner


yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk menguji reliabilitas data yaitudengan menggunakan metode Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliabel jika Cronbach Alpha > 0.60.

Uji Asumsi Klasik Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasiregresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala heteros kedastisitas, gejala multikolinearitas, dan gejala autokorelasi. Model regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan best linear unbiased estimator. 1. Uji Normalitas Ghozali (2011:160) menjelaskan uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika nilai residual tidak mengikuti distribusi normal, uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi datanormal atau mendekati normal. Untuk mengetahui normal atau tidak maka dilakukan metode probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal. 2. Uji Multikolinearitas Ghozali (2011:105) menjelaskan uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi

Page 50


yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. 3. Uji Heteroskedastisitas Ghozali (2011:139) menjelaskan uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji Hipotesis Analisis Regresi Linier Berganda Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel sanksi perpajakan (X1), kualitas pelayanan (X2) dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), sehingga dapat dirumuskan dalam model persamaan berikut : Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e Keterangan: Y = kepatuhan wajib pajak a = konstanta b = koefisien regresi X1 = sanksi perpajakan X2 = kualitas pelayanan X3 = penerapan sistem administrasi perpajakan modern e = kesalahan regresi (error)

Pengujian hipotesis ini dengan menggunakan uji t. Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel indevenden secara individu (parsial) berpengaruh terhadap variabel devenden. Pengujian ini dinilai dengan taraf signifikansi adalah 95% atau α = 5% dengan kriteria sebagaiberikut: a. Jika p-value < 0,05, maka Hₒ ditolak dan Hₐ diterima b. Jika p-value > 0,05, maka Hₒ diterima dan Hₐ ditolak Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji f) Pengujian hipotesis ini dengan menggunakan uji f. Uji f dilakukan untuk menguji apakah variabel indevenden secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel devenden dengan tingkat signifikansi menggunakan α = 5%. Uji f dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig, jika probabilitas < 0,05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat dan model regresi bisa dipakai untuk memprediksi variabel terikat. Atau jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Membandingkan f hitung dengan f tabel, jika f hitung > dari f tabel, (Hₒ di tolak dan Hₐ diterima). HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisis Data Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, penerapan sistem administrasi perpajakan modern, dan kepatuhan wajib pajak. Berikut ini disajikan statistik deskriptif untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Variabel N Max Min Mean Std Deviation Sanksi Perpajakan 35 25 17 24,4000 2,60317 JurnalIllmiah PROGRESSIF, Vol.11 No.31 April 2014

Page 51


Kualitas Pelayanan 35 24 SAP Modern 35 25 Kepatuhan Wajib 35 29 Pajak Sumber Data : Hasil perhitungan SPSS Berdasarkan tabel 1 di atas, diketahui bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki nilai rata-rata 24,4000 yang artinya artinya sebagian besar responden menjawab setuju atas kuesioner yang terkait dengan sanksi perpajakan. Nilai terendah dari variabel sanksi perpajakan sebesar 17 menunjukkan adanya responden yang menjawab ragu atas pernyataan kuesioner yang terkait dengan sanksi perpajakan. Sedangkan nilai tertinggi sebesar 25 menunjukkan terdapat respondenyang menjawab setuju atas pernyatan kuesioner terkait dengan sanksi perpajakan. Pada variabel kualitas pelayanan memiliki nilai rata-rata 22,2000 yang artinya sebagian besar responden menjawab baik atas kuesioner yang terkait dengan kualitas pelayanan. Nilai terendah dari variabel kualitas pelayanan sebesar 12 menunjukkan adanya responden yang menjawab tidak baik atas pernyataan kuesioner yang terkait dengan kualitas pelayanan. Sedangkan nilai tertinggi sebesar 24 menunjukkan terdapat responden yang menjawab baik atas pernyatan kuesioner terkait dengan kualitas pelayanan. Pada variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern memiliki nilai rata-rata 22,3714 yang artinya sebagian besar responden menjawab setuju atas kuesioner yang terkait dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern.

12 12 12

22,2000 22,3714 22,9429

1,84391 2,61315 2,60026

Nilai terendah dari variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebesar 12 menunjukkan adanya responden yang menjawab tidak setuju atas pernyataan kuesioner yang terkait dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern. Sedangkan nilai tertinggi sebesar 25 menunjukkan terdapat responden yang menjawab setuju atas pernyatan kuesioner terkait dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern. Pada variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai rata-rata 22,9429 yang artinya sebagian besar responden menjawab setuju atas kuesioner yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Nilai terendah dari variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 12 menunjukkan adanya responden yang menjawab tidak setuju atas pernyataan kuesioner yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan nilai tertinggi sebesar 29 menunjukkan terdapat responden yang menjawab setuju atas pernyatan kuesioner terkait dengan kepatuhan wajib pajak.

Uji Kualitas Data 1. Uji Validitas Uji Validitas dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas alat ukur


Page 52


penelitian ini menggunakan angka kritis taraf signifikan 5% korelasi product moment yaitu dan r tabel pada n = 35 sebesar dengan cara mengkorelasikan tiap 0,3338. Adapun hasil pengujian pertanyaan dengan skor total. dapat dinyatakan pada tabel Kemudian hasil korelasi tersebut berikut : selanjutnya dibandingkan dengan Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan Item r hitung r tabel P Keterangan XIQI 0,420 0,3338 0,012 Valid X1Q2 0,631 0,3338 0,000 Valid X1Q3 0,375 0,3338 0,026 Valid X1Q4 0,582 0,3338 0,000 Valid X1Q5 0,631 0,3338 0,003 Valid X1Q6 0,617 0,3338 0,000 Valid Sumber Data: Hasil perhitungan SPSS Berdasarkan Tabel 2 dapat tabel. Hal ini berarti indikatordiketahui bahwa masing-masing indikator dari variabel ini valid indikator dari variabel atas sanksi digunakan sebagai pengumpul perpajakan mempunyai nilai r data. hitung yang lebih besar dari r Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan Item r hitung r tabel P Keterangan X2QI 0,807 0,3338 0,000 Valid X2Q2 0,849 0,3338 0,000 Valid X2Q3 0,925 0,3338 0,000 Valid X2Q4 0,718 0,3338 0,000 Valid X2Q5 0,884 0,3338 0,000 Valid X2Q6 0,939 0,3338 0,000 Valid Sumber Data: Hasil perhitungan SPSS Berdasarkan Tabel 3 dapat indikator dari variabel ini valid diketahui bahwa masing-masing digunakan sebagai pengumpul indikator dari variabel atas data. Kualitas Pelayanan mempunyai nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel. Hal ini berarti indikatorTabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel SAP Modern Item r hitung r tabel P Keterangan X3QI 0,779 0,3338 0,000 Valid X3Q2 0,813 0,3338 0,000 Valid X3Q3 0,797 0,3338 0,000 Valid X3Q4 0,668 0,3338 0,000 Valid X3Q5 0,795 0,3338 0,000 Valid X3Q6 0,811 0,3338 0,000 Valid Sumber Data: Hasil perhitungan SPSS


Page 53


Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa masing-masing indikator dari variabel atas sistem administrasi perpajakan modern mempunyai nilai r hitung yang

lebih besar dari r tabel. Hal ini berarti indikator-indikator dari variabel ini valid digunakan sebagai pengumpul data.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Item r hitung r tabel P Keterangan YQI 0,775 0,3338 0,000 Valid YQ2 0,918 0,3338 0,000 Valid YQ3 0,867 0,3338 0,000 Valid YQ4 0,863 0,3338 0,000 Valid YQ5 0,836 0,3338 0,000 Valid YQ6 0,817 0,3338 0,000 Valid Sumber Data: Hasil perhitungan SPSS Berdasarkan Tabel 5 dapat Uji reliabilitas bertujuan untuk diketahui bahwa masing-masing menunjukkan sejauh mana suatu indikator variabel kepatuhan hasil pengukuran tetap konsisten pajak mempunyai nilai r hitung bila dilakukan pengukuran ulang yang lebih besar dari r tabel. pada subjek yang sama dengan Halini berarti indikator-indikator alat ukur yang sama juga. Hasil variabel ini valid digunakan dari uji reliabilitas disajikan pada sebagai pengumpul data. Tabel 6 di bawah ini : 2. Uji Reliabilitas Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas Instrument No Variabel Cronbach Alfa Keterangan 1 Sanksi Perpajakan 0,681 Reliabel 2 Kualitas Pelayanan 0,806 Reliabel 3 SAP Modern 0,794 Reliabel 4 Kepatuhan Wajib Pajak 0,805 Reliabel Sumber Data: Hasil perhitungan SPSS Berdasarkan Tabel 6 di atas nilai r berdistribusi normal atau mendekati Alpha masing-masing variabel normal, tidak ada multikolinearitas menunjukkan angka lebih dari 0,6 dan tidak heteroskedastisitas. sehingga bisa dinyatakan bahwa 1. Uji Normalitas instrumen yang digunakan reliabel. Normalitas adalah syarat yang harus dipenuhi oleh suatu sebaran data sebelum melakukan Uji Asumsi Klasik Untuk mendapatkan model empiris analisis. Hal ini berguna untuk yang tepat maka koefisien regresi menghasilkan model yang baik. harus memenuhi syarat Best Linear Model yang baik adalah data Unbiased Estimation (BLUE). yang berdistribusi normal atau Untuk memperoleh hasil koefisien mendekati normal. Uji yang BLUE harus memenuhi normalitas data dapat dilihat dari asumsi klasik yaitu data normal probability plot yang


Page 54


membandingkan distribusi komulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi komulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data

adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Hasil dari pengujian normalitas dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :

Gambar 1. Hasil pengujian Normalitas Pada gambar di atas terlihat korelasi variabel yang bahwa garis yang bersangkutan nilainya terletak di menggambarkan data luar batas-batas penerimaan sesungguhnya akan mengikuti (critical value) maka koefisien garis diagonalnya. Dengan korelasi bermakna dan terjadi demikian data yangdigunakan multikolinearitas. Apabila memenuhi asumsi kenormalan. koefisien korelasi terletak di dalam batas-batas penerimaan 2. Uji Multikolinearitas maka koefisien korelasinya tidak Multikolinearitas berarti terjadi bermakna dan tidak terjadi interkorelasi antar variabel bebas multikolinearitas. yang menunjukkan adanya lebih dari satu hubungan linier yang signifikan. Apabila koefisien Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Tolerance VIF Keterangan Sanksi Perpajakan 0,884 1,132 Tidak terjadi multikolinieritas Kualitas 0,301 3,323 Tidak terjadi multikolinieritas Pelayanan SAP Modern 0,283 1,530 Tidak terjadi multikolinieritas Sumber Data: Hasil perhitungan SPSS


Page 55


Berdasarkan hasil analisis Collinearity Statistic diketahui bahwa dalam model tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat pada tabel di atas dimana VIF dari variabel bebas sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan sistem penerapan administrasi pajak modern masing-masing bernilai kurang dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebas dalam penelitian.

3. Uji Heterokedastisitas Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan mengunakan grafik scatterplot. Hasil pengujiannya dapat dinyatakan sebagai berikut:

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedasitas Hasil uji heteroskedastisitas Analisis Regresi Linier Berganda pada model regresi 1. Koefisien Regresi menunjukkan bahwa titik Analisis regresi berganda dalam menyebar dengan tidak penelitian ini bertujuan untuk membentuk pola tertentu. Jadi melihat pengaruh sanksi dengan demikian bisa perpajakan, kualitas pelayanan, disimpulkan bahwa model dan penerapan sistem regresi terbebas dari gejala administrasi pajak modern heteroskedastisitas. terhadap terhadap kepatuhan pajak. Besarnya nilai masingmasing koefisien regresi tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:


Page 56


Tabel 8. Hasil Uji Regresi Variabel Koefisien Regresi T hitung P Konstanta 1,484 2,335 0,040 Sanksi Perpajakan 0,398 2,852 0,001 Kualitas 0,376 2,090 0,045 Pelayanan SAP Modern 0,511 2,760 0,010 Sumber Data: Hasil perhitungan SPSS Berdasarkan pengujian regresi akan diikuti kenaikan berganda pengaruh sanksi kepatuhan wajib pajak perpajakan, kualitas pelayanan, sebesar 0,376 dengan asumsi dan sistem administrasi sanksi perpajakan dan sistem perpajakan modern terhadap administrasi perpajakan kepatuhan pajak, maka dapat modern konstan. disusun persamaan sebagai d. Koefisien regresi dari sistem berikut: administrasi perpajakan Y = 1,484 + 0,389X1 + 0,376X2 modern sebesar 0,511 bisa + 0,511X3 diartikan bahwa setiap Besarnya pengaruh masingkenaikan 1 sistem masing variabel tersebut dapat administrasi perpajakan dijelaskan sebagai berikut: modern akan diikuti kenaikan kepatuhan wajib pajak a. Nilai konstanta sebesar 1,484 sebesar 0,511 dengan asumsi bisa diartikan bahwa jika sanksi perpajakan dan sanksi perpajakan, kualitas kualitas pelayanan konstan. pelayanan, dan sistem administrasi perpajakan 2. Uji Hipotesis modern sama dengan nol, Pengujian hipotesis untuk maka kepatuhan wajib pajak mengetahui pengaruh sanksi akan berkurang sebesar perpajakan, kualitas pelayanan, 1,484. dan sistem administrasi b. Koefisien regresi dari sanksi perpajakan modern digunakan perpajakan sebesar 0,389 bisa uji t. Adapun langkah-langkah diartikan bahwa setiap dalam melakukan pengujian kenaikan 1 perserpsi wajib adalah sebagai berikut: pajak atas sanksi perpajakan a. Perumusan Hipotesis akan diikuti kenaikan Ha1 : Sanksi perpajakan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan sebesar 0,389 dengan asumsi wajib pajak. kualitas pelayanan dan sistem Ha2 : Kualitas pelayanan administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan modern konstan. wajib pajak. c. Koefisien regresi dari kualitas Ha3 : Penerapan sistem pelayanan sebesar 0,376 bisa administrasi perpajakan diartikan bahwa setiap modern berpengaruh kenaikan 1 kualitas pelayanan


Page 57


terhadap kepatuhan wajib pajak. b. Penentuan Nilai t Hitung Dari tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa variabel sanksi perpajakan (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 2,852, variabel kualitas pelayanan (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 2,090, dan variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X3) memiliki nilai t hitung sebesar 2,760. c. Penentuan Signifikansi Penentuam Signifikansi yang diharapkan adalah α = 5% d. Pengujian Signifikansi 1) Jika p-value < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 2) Jika p-value > 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Berdasarkan Tabel 8 di atas maka pengujian hipotesis untuk mengetahuipengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah: a. Pengujian hipotesis variabel sanksi perpajakan memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan Ha1 diterima. Dengan demikian sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. b. Pengujian hipotesis variabel kualitas pelayanan memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,045 yang lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan Ha2 diterima. Dengan demikian kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Pengujian hipotesis variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,010 yang lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan Ha3 diterima. Dengan demikian sistemadministrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pembahasan Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan hasil dari pengujian menggunakan uji t untuk mencaripengaruh variabel sanksi perpajakan diketahui bahwa probabilitas signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Ha1 diterima dan H0 ditolak, yang berarti sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dari nilai koefisien regresi sebesar 0,389. Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung penelitian Jatimiko (2006) yang meneliti sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Muliari dan Setiawan (2009) yang menunjukkan hasil bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Menurut Suyatmin (2004) dalam Jatmiko (2006) Undang-Undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan


Page 58


kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dapat disimpulkan bahwa adanya sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pula. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan hasil dari pengujian menggunakan uji t untuk mencari pengaruh variabel kualitas pelayanan diketahui bahwa probabilitas signifikansi sebesar 0,045 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Ha2 diterima dan H0 ditolak, yang berarti kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dari nilai koefisien regresi sebesar 0,376. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Patmawati (2008) yang menunjukkan hasil bahwa kualitas pelayanan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi. Menurut Pandiangan (2007) dalam Patmawati (2008) salah satu langkah penting yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan pajak adalah memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam mengoptimalkan

penerimaan negara. Dengan demikian adanya kualitas pelayanan yang baik dapat menimbulkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan hasil dari pengujian menggunakan uji t untuk mencari pengaruh variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern diketahui bahwa probabilitas signifikansi sebesar 0,010 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Ha3 diterima dan H0 ditolak, yang berarti penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dari nilai koefisien regresi sebesar 0,511. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sofyan (2005) yang menunjukkan hasil bahwa sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Asih dan Salman (2011) yang hasilnya menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


Page 59


Langkahlangkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui dua cara. Pertama, wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kedua, wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir bahwa mereka akan mendapat sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan dari hasil analisis data pada penelitian ini maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengujian hipotesis variabel sanksi perpajakan hasilnya menunjukkan H0 ditolak dan Ha1 diterima. Dengan demikian sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Jatmiko (2006) dan Muliari dan Setiawan (2009). 2. Pengujian hipotesis variabel kualitas pelayanan hasilnya menunjukkan H0 ditolak dan Ha2 diterima. Dengan demikian kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung

hasil penelitian Patmawati (2008). 3. Pengujian hipotesis variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern hasilnya menunjukkan H0 ditolak dan Ha3 diterima. Dengan demikian sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Sofyan (2005) dan Asih dan Salman (2011). Saran Saran dalam penelitian ini bagi peneliti selanjutnya adalah: 1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat diperluas pada seluruh Dokter Praktik Umum di Kabupaten Banyuwangi. 2. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk dapat menambah variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu variabel kesadaran dan pengetahuan wajib pajak. DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Seharsimi. 2006. Prosedur penelitian: Suatu pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta Asih D.T dan K.R Salman. 2011. Studi Kepatuhan Wajib Pajak Dari Aspek Pengetahuan, Persepsi, dan Sistem Administrasi. The Indonesian Accounting Review Volume 1, No. 1, January 2011, page 45-58. Astuty N.F. 2011. Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25 Yang Dimoderasi


Page 60


Oleh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Se-Dki Jakarta. Tugas Akhir. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran“. Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate denagn Program IBM SPSS19. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Indrianto dan Supomo. 2009. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Petama. Yogyakarta: BPFE. Jatmiko A.N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Tesis. Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Jogiyanto, Hartono. 2004. Metodologi Penelitian Bisnis, Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Muliari N.K dan P.E Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Denpasar Timur. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Patmawati, Yulia. 2008. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Tugas Akhir. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia. Rahman, Abdul. 2009. Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Administrasi Volume VI No. 1. Sofyan M.T. 2005. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Tugas Akhir. Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Sriningsih, Endang. 2011. DasarDasar Perpajakan I. Surabaya: Politeknik Sakti. Supadmi , Ni Luh. 2008. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak MelaluiKualitas Pelayanan. Jurnal Akuntansi & Bisnis, Vol. 4, No. 2. Supadmi N.L. 2008. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. Jurnal Akuntansi & Bisnis, Vol. 4, No. 2.


Page 61

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN DAN PENERAPAN SYSTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Recommend Documents