Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan Oleh Misheriyanto Prodi Akuntansi – Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Jl. Politeknik Senggarang Tanjungpinang 29111 Telp.(0771).7001550 Abstract Change or modernization of the tax administration system is one of goverment’s efforts in improving taxpayer compliance. Change made covering the areas of organizational structure, business process and information technology and communications, human resource management, and implementation of good governance. The purpose of this study was to determine the influence of modernization of the tax administration system on taxpayer compliance. Tax office (KPP) Pratama Bintan used for research by selecting Taxable Entrepreneurs (PKP) as the study sample. The sample used was 57 PKP with purposive sampling technique. Technique of data collection is done by using a questionnaire. This study tested using multiple linear regression analysis. Based on result of the analysis can be concluded that the variables of the organizational structure have a effect on tax compliance. Variable business process and information technologi and communications, human resource management, and good governance have no effect on tax compliance in the tax office (KPP) Pratama Bintan. Keyword :
Modernization of the tax administration system, Organization structure, business process and information technology and communications, human resource management, implementation of good governance, taxable entrepreneurs, tax compliance Abstrak
Perubahan atau modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perubahan yang dibuat meliputi bidang struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan penerapan good governance. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintan digunakan untuk penelitian dengan memilih Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai sampel penelitian. Sampel yang digunakan adalah 57 PKP dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel struktur organisasi memiliki efek pada kepatuhan pajak. variabel proses bisnis dan tehnologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan good governance tidak berpengaruh pada kepatuhan pajak di kantor pajak (KPP) Pratama Bintan.
1
Kata kunci :
Modernisasi sistem administrasi perpajakan, struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, penerapan good governance, pengusaha kena pajak, kepatuhan pajak
PENDAHULUAN Indonesia pada dasarnya telah melakukan berbagai cara dalam upaya peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Saat ini sekitar 70% Anggaran Pembelanjaan Belanja Negara (APBN) Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Dalam penelitian ini penulis menganalisis tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai subjek pajak/wajib Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena pertama, kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) relatif mempunyai frekuensi tinggi karena Surat Pemberitahuan (SPT) yang bersifat masa (bulanan) tidak tahunan seperti halnya Wajib Pajak orang pribadi dan badan. Kedua adalah, meskipun penerimaannya belum sebesar Pajak Penghasilan (PPh), kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap negara sangatlah signifikan. Berdasarkan realisasi penerimaan pajak per 31 November 2015 penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri tumbuh sebesar 8,94% atau sebesar Rp.220,205 Triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp.202,131 Triliun. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lainnya juga tumbuh 69,56% atau sebesar Rp.246,21 Miliar dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp.145,21 Miliar. Tetapi penurunan impor sebagai akibat dari perlambatan ekonomi domestik baik dari sisi permintaan maupun produksi (impor sebagai input produksi) berpengaruh pada penurunan pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor sebesar 12,75% atau sebesar Rp.118,125 Triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp.135,381 Triliun. Kurang tercapainya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disebabkan karena tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih rendah dan juga masih banyak transaksi yang tidak tercatat atau yang dikenal dengan dengan ekonomi bawah tanah, sehingga penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mencapai target. Reformasi Perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama kali pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi Reformasi atau perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem Official Assesment ke sistem Self Assesment. Perubahan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara aparat pajak dengan Wajib Pajak yang sebelumnya di khawatirkan dapat menimbulkan praktek-praktek ilegal untuk 2
menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang bersangkutan. Direktorat Jendral Pajak telah dan akan terus melakukan reformasi perpajakan yang selaras dengan dinamika perekonomian dan dunia usaha agar dapat mewujudkan sistem perpajakan yang adil, kompetitif, dan memberikan kepastian hukum. Reformasi di bidang administrasi dilaksanakan melalui program modernisasi administrasi perpajakan. Adapun konsep program ini adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat pajak sebagai institusi yang professional dengan citra yang baik dimata masyarakat. Eksistensi modernisasi administrasi perpajakan mencakup 4 (empat) hal utama, yaitu: 1. restrukturisasi organisasi berdasarkan fungsi dan penerapan prinsip segmentasi wajib pajak, serta debirokratisasi pelayanan melalui penerapan struktur organisasi berdasarkan fungsi; 2. penyempurnaan proses bisnis melalui optiminalisasi penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang mengarah kepada full automation (otomasi lengkap); 3. penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia melalui pengembangan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi yang berlandaskan “transparency, fairness,dan performance based”; serta 4. penerapan kode etik pegawai secara tegas pada semua lini organisasi untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan “good governance”.
3
TINJAUAN PUSTAKA
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Menurut Rahayu dalam Madewing (2013:21) kepatuhan parpajakan adalah tindakan
wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajaknnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.16 tahun 2009 (KUP) pasal 1 angka 1 bahwa : “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 (KUP) pasal 1 angka 5 bahwa: “Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya”.
Batasan Peredaran Usaha (Omzet) Wajib Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Pengusaha yang Wajib Melaporkan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai Pasal 4 angka 1 bahwa: “Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan satu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat Miliar delapan ratus juta rupiah)”.
4
Selain itu, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pasal 3A Ayat 1, 1a, dan 2 bahwa; a. Pada pasal 3A Ayat 1 menyatakan, pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. b. Pasal 3A Ayat 1a menyatakan, pengusaha kecil yang mana dimaksud pada ayat 1 dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. c. Pasal 3A Ayat 2 menyatakan, pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dalam hal pengusaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi Rp.4,8 Milyar, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan pemohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Ketentuan ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK-197/PMK.03/2013 Pasal 7.
Modernisasi Administrasi Perpajakan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia modernisasi adalah proses pergeseran sikap
dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai tuntutan masa kini. Sebagai bentuk penghargaan atas peran serta masyarakat, DJP senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang efisien, professional, dan adil dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan. Semenjak tahun 2002, DJP telah meluncurkan program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang biasa disebut modernisasi. Jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan good governance, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para Wajib Pajak. Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah,sedang, dan akan dilakukan,maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa 5
perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner (Direktorat Jendral Pajak, Laporan Tahunan 2007). Yang melatar belakangi sistem administrasi perpajakan modern ini adalah berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Restrukturisasi Departemen Keuangan dan Instansi vertikal dibawahnya dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Resrtrukturisasi Direktorat Jendral Pajak dan Instansi vertikal dibawahnya yaitu mengenai perencanaan pengimplementasikan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini organisasi secara nasional.
Tujuan Modernisasi Perpajakan Menurut Direktorat Jendral Pajak pada Laporan Tahunan Tahun 2007 tujuan
modernisasi yang ingin dicapai adalah meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakaat, dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak. Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang berikut ini : 1. Struktur Organisasi 2. Proses Bisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi 3. Manajemen Sumber Daya Manusia 4. Pelaksanaan Good Governance
6
Kerangka Pemikiran
Struktur Organisasi (X1) Proses Bisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (X2) Manajemen Sumber Daya Manusia (X3)
H1
H2
Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y)
H3
H4
Pelaksanaan Good Governance (X4)
H5 Keterangan: = Pengaruh secara parsial = Pengaruh secara simultan
Pengembangan Hipotesis dan Hipotesis Penelitian
1. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dalam Hal Struktur Organisasi Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Struktur organisasi berdasarkan fungsi merupakan penerapan dalam sistem administrasi perpajakan modern. Bentuk layanan kepada masyarakat dengan memperbarui jalur penyelesaian pelayanan kepada Wajib Pajak dapat dengan mudah menyelesaiakan segala kegiatan perpajakannya sehingga bentuk dari pelayanan tersebut diharapkan akan dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Penelitian Madewing (2013), Mentayani, dkk (2015), dan Darmayana dan setiawan (2016) menunjukan hasil bahwa modernisasi struktur organisasi berpengaruh positif terhadap 7
kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Modernisasi struktur organisasi kerja yang lebih baik seperti pembentukan organisasi berdasarkan fungsi seperti adanya bagian pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan akan memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H1 : Struktur organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. 2. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dalam Hal Proses Bisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Tingkat KepatuhanPengusaha Kena Pajak Proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi merupakan
bagian dari
modernisasi sistem administrasi perpajakan. Bentuk pelayanan yang diberikan DJP kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi yang diterapkan pada kantor-kantor pusat seperti e-SPT, pembayaran secara online, juga pelaporan pajak elektronik akan memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan, pembayaran dan pendaftaran, sehingga dengan bentuk pelayanan tersebut diharapkan akan dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Penelitian Darmayasa dan Setiawan (2016) menunjukan hasil bahwa modernisasi proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Madewing (2013), Mentayani, dkk (2015), dan Anggraini (2015) menunjukan hasil bahwa proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H2: Proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. 3. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dalam Hal Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari modernisasi sistem administrasi perpajakan. Standar kualitas pelayanan yang maksimal kepada Wajib Pajak akan terpenuhi apabila sumber daya manusianya dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, bertanggung jawab, disiplin, dan transparan. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah 8
sumber daya manusia yang memberikan informasi yang akurat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan tidak melakukan penggelapan pajak atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku Seorang Wajib Pajak yang puas atas pelayanan yang diberikan sumber daya manusia cenderung akan melaksanankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan dan ketentan yang berlaku sehingga diharapkan dengan bentuk pelayanan tersebut akan dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Penelitian Mentayani, dkk (2015) menunjukan hasil bahwa manajemen sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tetapi sebaliknya penelitian Madewing (2013), Darmayasa dan Setiawan (2015), dan Anggraini (2016) menunjukan hasil bahwa manajemen sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H3 : Manajemen sumber daya manusia berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. 4. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dalam Hal Pelaksanaan Good Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena
Pajak
Good governance merupakan program pemerintahan yang bersih dan berwibawa juga merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan. Good governance merupakan bentuk pelayanan yang diberikan DJP kepada masyarakat dengan penerapan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan tugasnya. Membangkitkan kesadaran dan memotivasi aparatur pajak untuk menjadi aparatur DJP yang bersih, adil, dan jujur, serta menjunjung nilai-nilai moral dan etika merupakan langkah awal DJP dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Wajib Pajak akan merasa aman untuk melakukan pembayaran pajaknya tanpa harus
takut pembayaran pajak disalah gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga
diharapkan dengan bentuk pelayanan tersebut akan dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Penelitian Madewing (2013), Kembaren dan Gunadi (2013), dan Darmayasa dan Setiawan (2016) menunjukan hasil bahwa pelaksanaan good governance berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H4 : Pelaksanaan Good Governance berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.
9
5. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dalam Hal StrukturOrganisasi,Proses Bisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Manusia , dan Pelaksanaan Good Governance
Manajemen Sumber Terhadap
Tingkat
Daya
Kepatuhan
Pengusaha Kena Pajak Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : H5 : struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia , dan pelaksanaan
good governance berpengaruh terhadap tingkat
kepatuhan pengusaha kena pajak.
10
METODE PENELITIAN
Objek dan Ruang Lingkup Penelitian Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jendral Pajak yang
melaksanankan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jendral Pajak. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No.22, Tanjungpinang 29124 Kepulauan Riau. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 pada Februari sampai Juni.
Metode Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu menjelaskan hubungan antar
variabel dengan menganalisis data numerik (angka) menggunakan metode statistik melalaui pengujian hipotesis.
Operasionalisasi Variabel Penelitian Variabel independen atau variabel bebas (X) dari penelitian ini adalah Modernisasi
Sistem Administrasi Perpajakan dan variabel dependen atau variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak . Variabel Stuktur Organisasi (X1)
Dimensi 1. Sitem Pelayanan 2. Sebagai Pusat Analiasis dan kebijakan
Proses Bisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (X2)
Indikator a. Struktur organisasi berdasarkan fungsi b. Kemudahan pelayanan
1. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi 2. Program
Sistem administrasi modern
pemeriksaan berbasis resiko
Manajemenn Sumber
Potensi yang menjadi 11
Daya Manusia
Kualitas dan Kuantitas
(X3)
Pegawai
Pelaksanaan Good
1. Kode Etik Pegawai
Pelayanan yang adil dan
2. Tingkat
Jujur
Governance (X4)
motor penggerak dalam organisasi
kepercayaan Wajib Pajak
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X5)
1. Struktur Organisasi
a. Sitem Pelayanan
2. Proses bisnis dan
b. Sebagai Pusat
teknologi informasi
Analiasis dan
dan komunikasi
kebijakan
3. Manajemen sumber
c. Pemanfaatan
daya manusia 4. Pelaksanaan good governance
teknologi dan komunikasi d. Program pemeriksaan berbasis resiko e. Kualitas dan kuantitas pegawai f. Kode etik pegawai g. Tingkat kepercayaan Wajib Pajak
Kepatuhhan Wajib Pajak (Y)
Indikator Kepatuhan
a. Pendaftaran Wajib Pajak b. Penghitungan Pajak c. Pembayaran Pajak d. Pelaporan Surat Pemberitahuan e. Pembukuan
12
Untuk mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif maka digunakan skala pengukuran berupa skala likert. Menurut Sugiyono dalam Madewing (2013:43) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.
Metode Pengumpulan Data
Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara data subyek dan data dokumenter. 1.
Data subyek (self report data)
Data subyek yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden. 2.
Data dokumenter (Documentary Data)
Data dokumenter yang digunakan yaitu data-data mengenai KPP Pratama Bintan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Data Primer Data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan yang belum diolah dan perlu dikembangkan sendiri oleh penulis, misalnya data hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisioner. b. Data Sekunder Data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh peneliti, misalnya dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk diagram. Teknik Pengumpulan Data 1.
Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan.
2.
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi literatur dan kuesioner, dimana kuesioner tersebut dimodifikasi dari peneliti sebelumnya yaitu Madewing (2013). 13
3. Studi kepustakaan, yaitu penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan dari perpustakaan dengan mengumpulkan data berupa teori yang bersumber dari literatur, buku, dan bahan tulisan dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian.
Teknik Penentuan Populasi dan Sampel
Populasi Menurut Sugiyono dalam madewing (2013:40) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dari karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini seluruh Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan yaitu sebanyak 183 Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya terkait PPN. Sampel Menurut Sugiyono dalam Madewing (2013:40) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan kriteria yang dikehendaki. Kriteria sampel pada penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan dan Pengusaha Kena Pajak yang aktif melaporkan dan membayarkan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Prtama Bintan, jadi jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 57 sampel.
Metode Analisis Analisis data menurut Sugiyono dalam Madewing (2013:45-47) merupakan kegiatan
setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Analisis data digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel (variabel X dan variabel Y), sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan software statistik berupa SPSS 21 (Statistical Product and Service Solutions).
14
Analaisis Statistik Deskriptif Analisis deskriptif adalah merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Analisis deskriptif ini dilakukan dengan pengujian hipotesis deskriptif. Hasil analisis apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasi atau tidak (Siregar, 2013:126). Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. Pengukuran yang digunkan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan standard deviasi. Uji Validitas Menurut Sunyoto (2011:72) Uji validitas digunakan untuk mengukur sah/valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel dengan degree of freedom = n-k. Dimana n adalah banyaknya sampel dan k adaah banyaknya variabel bebas. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut : 1. Jika r hitung > r tabel, maka pertanyaan/pernyataan dinyatakan valid. 2. Jika r hitung < r tabel, maka pertanyaan/pernyataan dinyatakan tidak valid. Uji Reliabilitas Menurut sunyoto (2011:67) Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan dikatakan reliabel atau andal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konstan. Pengukuran reabilitas dapat dilakukan dengan cara mengukur korelasi cronbach’s alpha. Butir kuesioner dikatakan reliabel jika nilai cronbach’s alpha > 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika cronbach’s alpha < 0,60. Uji Normalitas Uji ini digunakan untuk melihat apakah sebaran data yang ada berdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan analisis grafik histogram dan normal plot. Pada analisis histogram bila grafik normal plot menunjukan data menyebar 15
disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda memenuhi asumsi normal. Data dapat dikatakan berdistribusi normal jika signifikansi untuk variabel yang dianalisis memiliki nilai signifikansi (p-value) lebih besar dari 0,05 (5%). Untuk mendekati normalitas data dapat dilakukan pula salah satu analisis statistik yaitu Kolmogorov-Smirnov test (K-S) (Ghozali, 2013:160-164). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis : H0 = Data residual berdistribusi normal Ha = Data residual tidak berdistribusi normal Dasar pengambilan keputusan pada uji K-S adalah sebagai berikut : 1. Apabila probabilitas nilai Z uji K-S signifikan secara statistik, maka H0 ditolak, yang berarti data berdistribusi tidak normal. 2. Apabila nilai probabilitas nilai Z uji K-S tidak signifikan secara statistik, maka H0 diterima, yang berarti data berdistribusi normal. Uji Multikolinearitas Uji asumsi klasik ini digunakan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas, dimana akan diukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan / pengaruh antar variabel bebas tersebutmelalui besaran koefisien korelasi (r). Uji ini dapat dapat dengan mengamati nilai variance inflation factor (VIF). Apabila nilai tolerance kurang dari 10% dn nilai VIF diatas 10, maka diperkirakan terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2013:106). Dasar pengambilan keputusannya ialah: 1. Apabila VIF > 10 maka persamaan regresi terdapat multikolinearitas. 2. Apabila VIF < 10 maka persamaan regresi tidak terdapat multikolinearitas. Uji Autokorelasi Menurut Sunyoto (2011:91) persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Masalah autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara linear antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dan kesalahan pengganggu t-1 (sebelumnya). Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW), dengan ketentuan sebagai berikut: 16
1. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW dibawah -2 (
-2 ).
2. Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada diantara -2 dan atau 3. Terjadi Autokorelasi negatif jika nilai DW di atas +2 atau
.
+2 .
Uji Heteroskedastisitas Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan varians dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139). Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik scatterplot dan juga dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada nilai uji Glejser serta Tabel Spearman’s
Rho.
Apabila
nilai
signifikannya
diatas
0,05,
maka
tidak
terjadi
heteroskedastisitas. Analisis Regresi Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. (Priyatno, 2011:238). Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah: Regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut: Y= a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+e Keterangan : Dimana : Y = Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak a = Konstanta b1-b4 = Koefisien regresi variable independen X1 = Struktur Organisasi X2 = Proses Bisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi X3 = Manajemen Sumber Daya Manusia X4 = Pelaksanaan Good Governance e = Error (Kesalahan)
17
Pengujian Hipotesis Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji koefisien determinasi, uji
signifikansi parameter individual (uji statistik t), dan uji signifikansi simultan (uji statistik f). 1. Uji Statistik t (Uji Parsial) Menurut Priyatno (2011:235), uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji t digunakan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam hal struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan good governance dengan tingkat signifikan 5%. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: a. Apabila nilai signifikan < 0.05, maka Hipotesis akan diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. b. Apabila nilai signifikan > 0.05, maka Hipotesis akan ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. 2.
Uji Statistik F (Uji Simultan) Menurut Priyatno (2011:258), uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel
independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji F bertujuan untuk mengukur pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam hal struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan good governance. Dengan tingkat signifikan sebesar 5%, maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut: a. Apabila F hitung > F tabel, maka Hipotesis akan diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. b. Apabila F
hitung
tabel,
maka Hipotesis akan ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh
yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. 3.
Koefisien Determinasi (Adjusted R2) Menurut Ghozali (2013), koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabelvariabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 18
Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2013).
19
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Unit Analisis
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai data-data deskriptif yang diperoleh dari responden. Data deskriptif disajikan agar dapat dilihat profil data penelitian dan hubungan yang ada antara variabel yang digunakan daam penelitian. Data deskriptif yang menggambarkan keadaan atau kondisi responden perlu diperhatikan sebagai informasi tambahan untuk memahami hasil penelitian. Responden dalam hal ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar dan aktif dalam membayarkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang beralamatkan di Bintan yang keseluruhannya berjumlah 57 responden. Kuesioner Responden Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar dan aktif dalam membayarkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan dengan mendatangi langsung Pengusaha Kena Pajak yang berlokasi di Bintan. Kuesioner yang disebar sejumlah 57 kuesioner dan terdapat 23 kuesioner yang tidak dapat diolah jadi jumlah kuesioner yang dapat diolah yaitu sejumlah 34 kuesioner dengan jumlah pertanyaan 22 item. Pertanyaan untuk variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan sejumlah 13 pertanyaan dan 9 pertanyaan untuk variabel kepatuhan pengusaha kena pajak. Deskripsi Jenis Kelamin Responden Berdasarkan data penelitian yang dilakukan dari penyebaran kuesioner maka diperoleh data tentang jenis kelamin responden yang dapat dilihat pada table berikut : No
Jenis Kelamin
Frekuensi
Persentase
1
Pria
28
82,4 %
2
Wanita
6
17,6 %
34
100 %
Jumlah Sumber : Output Pengolahan SPSS 21 (2016)
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian responden dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin pria, yaitu sebanyak 28 responden atau sekitar 82,4% dari jumlah
20
seluruh responden, sedangkan yang berjenis kelamin wanita sebanyak 6 responden aatau sekitar 17,6% dari jumlah seluruh responden. Deskripsi Tingkat Pendidikan Terakhir Responden Pendidikan terakhir biasanya mempengaruhi kemampuan, wawasan dan tingkat kepercayaan diri responden dalam melaksanakan pekerjaannya. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari penyebaran kuesioner maka diperoleh data tentang pendidikan terakhir responden yang dapat dilihat pada table berikut : No
Pendidikan Terakhir
Frekuensi
Persentase
1
Magister
1
2,9 %
2
Sarjana
3
8,8 %
3
Diploma
8
23,5 %
4
SMA
20
58,8 %
5
SMK
1
2,9 %
6
SD
1
2,9 %
34
100 %
Jumlah Sumber : Output Pengolahan SPSS 21 (2016)
Tabel diatas menunjukan dahwa dari 34 responden penelitian sebagian besar berpendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 20 responden atau sebesar 58,8 % dari jumlah keseluruhan responden, sedangkan yang berpendidikan terakhir Magister sebanyak 1 responden atau sebesar 2,9 %, yang berpendidikan terakhir Diploma sebanyak 8 responden atau sebesar 8,8 %, yang berpendidikan terakhir SMK sebanyak 1 responden atau sebesar 2,9 %, dan yang berpendidikan terakhir SD sebanyak 1 responden atau sebesar 2,9 % dari jumlah semua responden. Analisis Deskriptif Variabel Berikut ini akan dijelaskan hasil rata-rata jawaban responden, yaitu menjelaskan deskripsi data dari seluruh variabel yang akan dimasukkan kedalam model penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel data berikut :
21
Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
StrukturOrganisasi
34
5.0
15.0
11.618
1.7755
PBdanTIK
34
8.0
19.0
14.794
2.5320
PenyempurnaanManajemen
34
6.0
15.0
11.118
2.3194
GoodGovernance
34
5.0
15.0
11.294
2.3032
Kepatuhan
34
28.0
45.0
36.647
3.1226
Valid N (listwise)
34
SDM
Sumber : Output SPSS versi 21 (2016)
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 34 data. Untuk variabel struktur organisasi dalam penelitian ini memiliki nilai minimum 5, nilai maksimum 15, nilai rata-rata 11,618 dan nilai standar deviasi 1,7755. Untuk variabel proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi dalam penelitian ini memiliki nilai minimum 8, nilai maksimum 19, nilai rata-rata 14,794 dan nilai standar deviasi 2,5320. Untuk variabel penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dalam penelitian ini memiliki nilai minimum 6, nilai maksimum 15, nilai rata-rata 11,118 dan nilai standar deviasi 2,3194. Untuk variabel Good Governance dalam penelitian ini memiliki nilai minimum 5, nilai maksimum 15, nilai rata-rata 11,294 dan nilai standar deviasi 2,3032. Untuk variabel kepatuhan dalam penelitian ini memiliki nilai minimum 28, nilai maksimum 45, nilai rata-rata 36,647 dan nilai standar deviasi 3,1226.
Hasil Penelitian
Uji Kualitas Data Uji kualitas data yang digunakan adalah dengan uji regresi, dimana data yang digunakan adalah data primer, maka sebelum pengujian data baik untuk deskripsi maupun untuk pengujian asumsi perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dapat dilakukan dengan melihat nilai corrected item-total correlation dengan kriteria : jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilainya positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Namun sebaliknya, jika r hitung lebih kecil dari r 22
tabel maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid. Nilai r tabel dicari pada signifikansi 0,05dengan uji 2 sisi dan r tabel didapat dari df=n-2, yaitu df=34-4=30, maka nilai r tabel yaitu 0,3439. Hasil uji validitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut : Variabel
Item Pertanyaan
r hitung
r tabel
Kesimpulan
Struktur Organisasi
P1
0,506
0,3494
Valid
P2
0,632
0,3494
Valid
P3
0,796
0,3494
Valid
Proses Bisnis dan
P4
0,875
0,3494
Valid
Teknologi Informasi
P5
0,725
0,3494
Valid
dan Komunikasi
P6
0,605
0,3494
Valid
P7
0,576
0,3494
Valid
Penyempurnaan
P8
0,823
0,3494
Valid
Manajemen Sumber
P9
0,636
0,3494
Valid
Daya Manusia
P10
0,666
0,3494
Valid
Good Governance
P11
0,700
0,3494
Valid
P12
0,875
0,3494
Valid
P13
0,744
0,3494
Valid
Q1
0,509
0,3494
Valid
Q2
0,358
0,3494
Valid
Q3
0,405
0,3494
Valid
Q4
0,408
0,3494
Valid
Q5
0,519
0,3494
Valid
Q6
0,589
0,3494
Valid
Q7
0,442
0,3494
Valid
Q8
0,547
0,3494
Valid
Q9
0,441
0,3494
Valid
Kepatuhan
Sumber : Output SPSS versi 21 (2016)
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa item peryantaan variabel struktur organisasi sebanyak 3 pernyataan, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi sebanyak 4 pernyataan, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia sebanyak 3 pernyataan, good governance sebanyak 3 pernyataan, dan kepatuhan sebanyak 9 pernyataan, 23
semua dinyatakan valid karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Sehingga dapat digunakan untuk uji selanjutnya. Uji Reliabilitas Reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien cronbach alpha. Jika nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal atau reliabel. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut : Variabel
Cronbach
Batas
Keterangan
Alpha
Reliabilitas
Struktur Organisasi
0,733
0,6
Reliabel
Proses Bisnis dan TIK
0,842
0,6
Reliabel
Penyemprnaan Manajemen SDM
0.873
0,6
Reliabel
Good Governance
0,850
0,6
Reliabel
Kepatuhan
0,921
0,6
Reliabel
Sumber : Output SPSS versi 21 (2016)
Hasil pengujian reliabilitas pada tabel diatas menunjukan bahwa nilai Cronbach Alpha pada semua variabel dalam penelitian ini dengan angka lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini adalah reliabel dan dapat dipercaya.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas Data Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian data dilakuakan dengan menggunakan pengujian One Sample Kolmogorov Smirnov. Dalam uji ini nilai residual dinyatakan normal apabila nilai Asym sig (2 tailed) lebih besar dari nilai batas normal 0,05. Berikut adalah gambaran hasil uji normalitas data :
24
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N Normal Parameters
34 a,b
Most Extreme Differences
Mean Std. Deviation
.0000000 2.53160505
Absolute
.192
Positive
.192
Negative
-.129
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)
1.118 .164
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Sumber : Output SPSS versi 21 (2016)
Tabel diatas merupakan nilai residual dari uji regresi variabel struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, good governance, dan kepatuhan. Pada tabel tersebut menunjukan bahwa nilai asymp sig (2 tailed) sebesar 0,164 > 0,05, maka disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Selain One Sample Kolmogorov Smirnov Test, untuk melihat normalitas juga dapat dilakuakan dengan menggunakan normal probability plot. Dalam uji ini data dianggap berditribusi normal apabila titik-titik plot berada diantara garis normal
25
Berdasarkan gambar diatas menunjukan bahwa data berdistribusi normal, karena titiktitik plot berada didekat atau diantara garis diagonal, sehingga dapat digunakan untuk uji selanjutnya. Uji Multikolinearitas Data Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah didalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel indpenden. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Dalam penelitian ini ada tidaknya multikolinearitas dilihat dari tolerance dan variance inflation factor (VIF), apabila nilai VIF di sekitar angka 1 dan nilai tolerance mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung multikolinearitas. Berdasarkan uji yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : Coefficients Model
a
Unstandardized
Standardiz
Coefficients
ed
T
Sig.
Collinearity Statistics
Coefficient s B
Std.
Beta
Toleran
Error 27.020
3.335
StrukturOrganisasi
1.091
.396
PBdanTIK
-.408
PenyempurnaanMa
(Constant)
1
VIF
ce 8.103
.000
.621
2.759
.010
.448
2.233
.432
-.331
-.944
.353
.185
5.419
-.299
.391
-.222
-.763
.451
.268
3.729
.558
.548
.412
1.018
.317
.139
7.218
najemenSDM GoodGovernance
a. Dependent Variable: Kepatuhan
Sumber : Output SPSS versi 21 (2016)
Berdasarkan uji multikolinearitas pada tabel diatas, maka data yang diperoleh dari sampel tidak terdapat multikolinearitas karena besaran statistic tolerance mendekati angka 1 dan nilai VIF untuk struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi komunikasi, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, dan good governance di sekitar angka 1, yang berarti tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen.
26
Uji Autokorelasi Data Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi, dalam penelitian ini terjadi atau tidaknya autokorelasi adalah dilihat dari nilai Durbin-Watson, apabila nilai Durbin-Watson berada diantara -2 dan atau -2 ≤ DW ≤ +2. Berdasarkan uji yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : b
Model Summary Model
1
R
.585
R Square a
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
.343
.252
2.7006
Durbin-Watson
1.747
a. Predictors: (Constant), GoodGovernance, StrukturOrganisasi, PenyempurnaanManajemenSDM, PBdanTIK b. Dependent Variable: Kepatuhan
Sumber : Output SPSS versi 21 (2016)
Berdasarkan uji autokorelasi pada tabel diatas, maka data yang diperoleh tidak memiliki masalah atokorelasi, hal tersebut dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson yang diperoleh yaitu sebesar 1,747. Karena -2 ≤ 1,747 ≤ +2 maka dapat disimpulkan data pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi sehingga data dapat digunakan untuk uji selanjutnya. Uji Heteroskedastisitas Data Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang digunakan adalah scatterplot yaitu melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen, heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Adapun hasil uji grafik scatterplot dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai dalam penelitian ini. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik berikut :
27
Sumber : Output SPSS versi 21 (2016)
Analisis dengan grafik plots ini memiliki kelmahan yang cukup signifikan oleh karena pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterprestasikan hasil grafik plot. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji statistik untuk menjamin keakuratan hasil yaitu dengan menggunakan uji spearman rho. Hasil uji yang dilakukan dengan uji spearman rho dapat dilihat pada tabel berikut : Correlations StrukturO PBdan Penyemp rganisasi
TIK
GoodGo
Unstand
urnaanM vernance
ardized
anajeme
Residual
nSDM Correlation
*
1.000
.406
.
.017
34
**
-.219
.000
.001
.214
.643
**
.531
StrukturOrganisa Coefficient si
Sig. (2-tailed) N Correlation
34
34
34
34
*
1.000
**
**
-.033
.017
.
.000
.000
.851
34
34
34
34
34
**
**
1.000
**
-.200
.000
.000
.
.000
.258
34
34
34
34
34
**
**
**
1.000
-.196
.406
.612
.806
Coefficient PBdanTIK
Sig. (2-tailed) N
Spearman 's rho
Correlation Penyempurnaan
.643
.612
.715
Coefficient
ManajemenSDM Sig. (2-tailed) N Correlation GoodGovernanc
Coefficient
e
Sig. (2-tailed) N
.531
.806
.715
.001
.000
.000
.
.268
34
34
34
34
34
28
Correlation Unstandardized
Coefficient
Residual
Sig. (2-tailed)
-.219
-.033
-.200
-.196
1.000
.214
.851
.258
.268
.
34
34
34
34
34
N *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sumber : Output SPSS versi 21 (2016)
Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa model tidak terkena masalah heteroskedastisitas. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai sig diatas tingkat kepercayaan 5% atau nilai sig untuk keempat variabel lebih besar dari 0,05. Regresi Linear Berganda Pengujian dengan regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, penyempurnaan manajeman sumber daya manusia, dan good governance terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Hasil regresi linear dibawah ini meliputi nilai koefisien determinasi, hasil uji statistik F dan uji t. Berikut hasil dari analisis regresi linear berganda : Coefficients Model
a
Unstandardized
Standard
Coefficients
ized
t
Sig.
Collinearity Statistics
Coefficie nts B
Std.
Beta
Toleran
Error
ce
27.020
3.335
8.103
.000
StrukturOrganisasi
1.091
.396
.621 2.759
.010
.448
2.233
PBdanTIK
-.408
.432
-.331
-.944
.353
.185
5.419
PenyempurnaanManaje
-.299
.391
-.222
-.763
.451
.268
3.729
.558
.548
.412 1.018
.317
.139
7.218
(Constant)
1
VIF
menSDM GoodGovernance a. Dependent Variable: Kepatuhan
Sumber : Output SPSS versi 21 (2016)
Berdasarkan tabel diatas persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut : Y = 27.020 + (1.091X1) + (-0.408X2) + (-0.299X3) + (0.558X4) + e 29
Y = 27.020 + 1.091X1 – 0.408X2 – 0.299X3 + 0.558X4 + e 1. Pada persamaan regresi diatas menunjukan nilai konstantsa sebesar 27.020. Hal ini berarti bahwa jika variabel struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, dan good governance dianggap konstan maka tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak akan konstan sebesar 27.020. 2. Koefisien regresi variabel struktur organisasi sebesar 1,091, hal ini berarti jika variabel struktur organisasi bertambah satu satuan dan variabel independen lainnya tetap maka tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak akan bertambah 1.091. 3. Koefisien regresi variabel proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi sebesar 0.408, hal ini berarti jika variabel proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi bertambah satu satuan dan variabel independen lainnya tetap maka tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak akan berkurang sebesar 0.408. 4. Koefisien regresi variabel penyempurnaan manajemen sumber daya manusia sebesar 0.299, hal ini berarti jika variabel penyempurnaan manajemen sumber daya manusia bertambah satu satuan dan variabel independen lainnya tetap maka tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak akan berkurang sebesar 0.299. 5. Koefisien regresi variabel good governance sebesar 0,558, hal ini berarti jika variabel good governance bertambah satu satuan dan variabel independen lainnya tetap maka tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak akan bertambah 0,558.
Uji Hipotesis
Uji Parsial (Uji t) Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5%, dengan derajat kebebasan df=(n-k-1), dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel bebas (Sunyoto, 2011:13). Dengan tingkat signifikansi 0,05 dan df=(n-1-k)=(34-14)=29, maka diperoleh nilai t tabel sebesar 2,04523. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah : a. Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak (ada pengaruh) b. Jika t hitung < t tabel maka H0 tidak dapat ditolak (tidak ada pengaruh) 30
Coefficients Model
a
Unstandardized
Standardiz
Coefficients
ed
t
Sig.
Collinearity Statistics
Coefficients B
Std.
Beta
Toleran
Error
ce
27.020
3.335
8.103
.000
StrukturOrganisasi
1.091
.396
.621 2.759
.010
.448
2.233
PBdanTIK
-.408
.432
-.331
-.944
.353
.185
5.419
PenyempurnaanManaje
-.299
.391
-.222
-.763
.451
.268
3.729
.558
.548
.412 1.018
.317
.139
7.218
(Constant)
1
VIF
menSDM GoodGovernance a. Dependent Variable: Kepatuhan
Sumber : Output SPSS versi 21 (2016)
Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Pengaruh struktur organisasi terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak diperoleh nilai t
hitung sebesar 2.759 > t tabel (2.04523) maka dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. 2. Pengaruh proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi terhadap kepatuhan
pengusaha kena pajak diperoleh nilai t hitung sebesar -0.944 < t tabel (2.04523) maka dapat disimpulkan bahwa proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan 3. Pengaruh penyempurnaan manajemen sumber daya manusia terhadap kepatuhan
pengusaha kena pajak diperoleh nilai t hitung sebesar -0.763 < t tabel (2.04523) maka dapat disimpulkan bahwa penyempurnaan manajemen sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. 4. Pengaruh good governance terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak diperoleh nilai t
hitung sebesar 1.018 < t tabel (2.04523) maka dapat disimpulkan bahwa good governance tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan.
31
Uji Simultan (Uji F) Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% dengan degree of freedom (df), yaitu df1=k-1, dan df2=n-k. Dimana k adalah jumlah variabel independen, dan n adalah banyaknya sampel. Maka dalam penelitian ini df1=4-1=3, dan df2=34-4=30, jadi nilai f tabel adalah sebesar 2,92. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah : 1. Jika f hitung > f tabel maka H0 ditolak (ada pengaruh) 2. Jika f hitung < f tabel maka H0 tidak dapat ditolak (tidak ada pengaruh) a
ANOVA Model
1
Sum of Squares
df
Mean Square
Regression
110.267
4
27.567
Residual
211.498
29
7.293
Total
321.765
33
F 3.780
Sig. .014
b
a. Dependent Variable: Kepatuhan b. Predictors: (Constant), GoodGovernance, StrukturOrganisasi, PenyempurnaanManajemenSDM, PBdanTIK
Berdasarkan hasil uji f pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa pengaruh struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komukikasi, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, dan good governance terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan diperoleh nilai f hitung sebesar 3.780 dengan signifikansi 0.014. Karena f hitung > f tabel (3.780 > 2,92) dan 0.014 < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komukikasi, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, dan good governance secara simultan berpengaruh terhadap terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. Uji Koefisien Determinasi (R2) Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengukur hubungan atau tingkat asosiasi antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komukikasi, penyempurnaan manajemen sumber daya 32
manusia, dan good governance berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena apajaka pada Kantor Palayanan Pajak Pratama Bintan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut : b
Model Summary Model
1
R
.585
R Square a
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
.343
.252
2.7006
Durbin-Watson
1.747
a. Predictors: (Constant), GoodGovernance, StrukturOrganisasi, PenyempurnaanManajemenSDM, PBdanTIK b. Dependent Variable: Kepatuhan
Sumber : Output SPSS versi 21 (2016)
Nilai adjusted R Square sebesar 0,252 yang berarti tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak (variabel Y) dapat dijelaskan oeh struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komukikasi, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, dan good governance atau dapat dikatakan bahwa kontribusi struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komukikasi, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, dan good governance terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan adalah sebesar 25,2 %. Sedangkan sisanya sebesar 74,8 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
Pembahasan
Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Hasil H1 dalam penelitian ini menunjukan bahwa modernisasi sistem administrasi dalam hal struktur organisasi secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. Adanya perubahan struktur organisasi berdasarkan fungsi dalam sistem administrasi perpajakan dan kemudahan pelayanan dengan adanya Account Representative telah memberikan kemudahan kepada Pengusaha Kena Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu H1 dalam penelitian ini dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Madewing (2013), Mentayani, dkk (2015), dan Darmayana dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa struktur organisasi memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. 33
Pengaruh Proses Bisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Hasil H2 dalam penelitian ini menunjukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam hal proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. Hal ini ditunjukan oleh nilai t hitung yang lebih kecil dari nilai t tabel (-0.944 < 2.04523), hasil ini menunjukan bahwa sistem administrasi modern dalam hal proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi belum benar-benar dimanfaatkan oleh pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. Hal ini bisa saja disebabkan karena kurangnya pemahaman dari Pengusaha Kena Pajak terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan oleh kantor pajak. Oleh karena itu H2 dalam penelitian ini tidak dapat diterima. Hasil peneitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Hasil H3 dalam penelitian ini menunjukan bahwa penyempurnaan manajemen sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. Hal ini ditunjukan oleh nilai t hitung yang lebih kecil dari nilai t tabel (-0.763 < 2.04523), hasil ini menunjukan bahwa aparatur pajak masih kurang bersikap kompeten dalam melayani pengusaha kena sehingga belum bisa meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. Oleh karena itu H3 dalam penelitian ini tidak dapat diterima. Hasil peneitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mentayani, Dkk (2015) menunjukan hasil bahwa manajemen sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
34
Pengaruh Good Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Hasil H4 dalam penelitian ini menunjukan bahwa Good Governance secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. Hal ini ditunjukan oleh nilai t hitung yang lebih kecil dari nilai t tabel (1.018 < 2.04523) berarti penerapan tata kelola dalam pelaksaan tugas aparatur pajak masih kurang baik. Sehingga menimbulkan rasa kurang aman dan takut pembayaran pajak dari pengusaha kena pajak digunakan untuk kepentingan pribadi, maka pelaksaan good governance tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. Oleh karena itu H4 dalam penelitian ini tidak dapat diterima. Hasil peneitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Madewing (2013), Kembaren dan Gunadi (2013), dan Darmayasa dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa pelaksanaan good governance berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pengaruh Struktur Organisasi, Proses Bisnis dan Teknologi Informasi
dan
Komunikasi, Manajemen Sumber Daya Manusia , dan Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Hasil H5 dalam penelitian ini menunjukan bahwa struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia , dan pelaksanaan good governance secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. Oleh karena itu H5 dalam penelitian ini dapat diterima. Hal ini juga ditunjukan oleh nilai koefisien determinasi yang cukup rendah, yaitu nilai Adjusted R Square sebesar 25.2%. Yang memperlihatkan bahwa 25,2% tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan dipengaruhi oleh struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan good governance. Sedangkan sisanya 74,8% dipengaruhi variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.
35
KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan good governance terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam hal struktur organisasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. 2. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam hal proses bisnis dan teknologi
informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. 3. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam hal penyempurnaan manajemen
sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. 4. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam hal penerapan Good Governance tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. 5. Struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia , dan pelaksanaan good governance secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diungkapkn beberapa saran yang diberikan peneliti, yaitu sebagai berikut : 1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan Modernisasi sistem administrasi perpajakan daalam hal struktur organisasi memiliki pengaruh pada tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan, maka dari itu pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam hal struktur organisasi semoga bisa dipertahankan atau bila perlu ditingkatkan ke arah yang 36
lebih baik. Sedangkan untuk modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam hal proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan good governance semoga kedepannya dapat menjadi lebih baik dengan dilakukan nya evaluasi yang dilakukan agar tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Bintan dapat meningkat. 2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. Dan juga diharapkan dapat melakuakan penelitian dengan jumlah sampel penelitian yang lebih banyak.
37
DAFTAR PUSTAKA Anggraini, Funika Anggun, 2015. The Effect of the Implementation on Modernization of the Tax Administration System to the Complience Level of Taxable Entrepreneurs at Tax Service Office Pratama Tebet South Jakarta. Jurnal Akuntansi. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementrian Keuangan. 2015. “Penetapan secara jabatan atau permohonan sendiri? Siapa cepat…..dapat!”. www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167- artikel- pajak/21232- penetapan -secara-jabatan-atau-permohonan-sendiri- siapacepat…-dapat. Diakses 3 April 2016. Darmayasa, I Gede dan Putu Ery Setiawan. 2016. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Dianasari, dan Rima Rachmawati, 2010, Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Pencapaian Akuntabilitas Pada KPP Modern. Jurnal Manajemen Keuangan. Direktorat Jendral Pajak, 2007. Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak 2007. Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan. 2012. “Seri PPN dan PPnBM-Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PPN dan PPnBm”. http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-tata -cara- pembayaran-danpenyetoran-ppn-dan-ppnbm.Diakses 3 April 2016. Direktorat Jendral Pajak. Kementrian Keuangan. 2016. “Realisasi Penerimaan Pajak Per 30 November 2015”. http://www.pajak.go.id/content/article/realisasi-penerimaanpajak-30november-2015. Diakses 2 April 2016. Fasmi, Lasnofa dan Misra, Fauzan. 2012, Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang, jurnal Akuntansi. Vol. 15. Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
21Update
Ir. Syofian siregar, M.M. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana Irawan, Hasan dan Siti Khairani, 2013, Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. Jurnal Akuntansi. Kembaren, Boris Sembiring dan Gunadi. 2013. Pengaruh Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Pajak Pratama Cakung Dua. Jurnal FISIP Universitas Indonesia. Madewing Irmayanti, 2013, Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara. Skripsi Universitas Hasanuddin, Makasar. 38
Mentayani, Ida, dkk. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Pengembangan dan pembinaan bahasa kemdikbud. www.kbbi.web.id/modernisasi. Diakses 3 April 2016.
2016.
“Modernisasi”..
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 55/PMK.01/2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak.
Tata
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi Kerja Departemen Keuangan.
Dan
Tata
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak.
Dan
Tata
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 197/PMK.03/2013 tentang perubahan atas PMK68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Priyatno, D. (2011). SPSS Analisis Statistk Data. Yogyakarta: Mediakon. Sunyoto, Danang, 2011, Analisis Regresi dan Uji Hipotesis, Yogyakarta: Caps.. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Cara Perpajakan.
dan
Tata
Undang-Undang RI NO.42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU NO 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. .
39
