BAB 4 PEMBAHASAN. 4.1 Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1

Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pajak Pribadi berdasarkan Pasal 1 angka 2 adalah orang yang memperoleh penghasilan, baik sebagai seorang direktur dari satu, beberapa, atau bahkan ratusan perusahaan atau seorang pemegang saham atau komisaris atau pegawai menengah atau pegawai rendah atau pekerja mandiri seperti dokter, notaris, pengacara. Sedangkan Wajib Pajak Badan berdasarkan Pasal 1 angka 3 adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Berikut adalah tabel jumlah Wajib Pajak yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu:

47

Tabel 4.1 Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu (22 April 2013)

Tahun

Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Orang Pribadi

2010

3174

4663

2011

3255

4759

2012

3449

4956

Sumber: Seksi Pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu

Dari tabel informasi jumlah Wajib Pajak terdaftar diatas, dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, baik itu untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, ataupun Wajib Pajak Badan. Disamping itu terdapat Wajib Pajak Tertentu yang dikecualikan dari menyampaikan SPT atau lebih dikenal dengan Wajib Pajak Non Efektif, berikut adalah jumlah Wajib Pajak Non Efektif dalam tiga (3) tahun masa pajak yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu:

48

Tabel 4.2 Wajib Pajak Non Efektif Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu (22 April 2013) WP Badan 2010 Wajib Pajak NE

905

100%

2011 958

100%

WP Orang Pribadi 2012 1029

100%

WPOP dibawah PTKP WPOP tidak menjalankan usaha Joint operation

360

40%

379

40%

401

39%

Representative office

545

60%

579

60%

628

61%

2010

2011

2012

401

100%

425

100%

476

100%

152

38%

143

34%

146

31%

249

62%

282

66%

330

69%


Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak Non Efektif untuk Wajib Pajak Badan untuk tahun 2010 adalah sebesar 905 Wajib Pajak, untuk Tahun 2011 adalah sebesar 958 Wajib Pajak, dan untuk tahun 2012 adalah sebesar 1029 Wajib Pajak. Sedangkan untuk jumlah Wajib Pajak Non Efektif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tahun 2010 adalah sebesar 401 Wajib Pajak, untuk tahun 2011 adalah sebesar 425 Wajib Pajak, dan untuk tahun 2012 adalah sebesar 476 Wajib Pajak.

Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang Perpajakan, yaitu keseimbangan antara hak Negara dan hak warga Negara sebagai pembayar pajak (Wajib Pajak), maka Undang- Undang Perpajakan yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak. Sesuai dengan sistem self assessment, maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau

49

kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Disamping melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui e-register, yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik on-line (internet).

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor pajak yang diberikan kepada mereka Wajib Pajak sebagai identitas untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ini dapat kita dapatkan setelah kita melakukan registrasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Dengan menganut sistem self assessment semua Wajib Pajak wajib mendaftarkan dirinya sendiri baik secara langsung kepada Kantor Pelayanan Pajak

atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

setempat ataupun melakukan register secara online dengan e-registration. Ketika seseorang memiliki NPWP artinya dia telah memenuhi persyaratan subjektif (Orang Pribadi) dan objektif (memiliki Penghasilan) untuk menjadi Wajib Pajak, setelah memiliki NPWP, melekatlah hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 3(1), Kewajiban Wajib Pajak selain membayar pajak salah adalah mengisi Surat Pemberitahuan dengan Benar, Lengkap dan Jelas dan menandatanganinya, kemudian menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Benar adalah benar dalam perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan, juga benar dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Lengkap adalah memuat unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT (bukti potong). Jelas adalah melaporkan dengan jelas sumber atau asal-usul dari objek pajak dan

50

unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT. Dengan Wajib Pajak melaporkan pajaknya secara benar, lengkap dan jelas, maka Wajib Pajak tersebut dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang patuh.

Menurut pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, Kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak harus mengetahui hak dan kewajibannya terlebih dahulu. Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan adalah dengan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) masa Pajak Penghasilan, PPN (apabila Wajib Pajak Badan). Wajib Pajak itu sendiri harus mengetahui batas-batas penyampaian SPT tersebut, yaitu untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pada tanggal 31 Maret, dan untuk Wajib Pajak Badan yaitu pada tanggal 30 April. Disamping mereka melakukan hal tersebut, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi juga harus mengisi SPT mereka dengan benar, dan melaporkannya dengan tepat waktu.

Untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, dapat dilihat melalui beberapa aspek. Yang pertama yaitu dapat dilihat dari pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT). Hasil dari Pelaporan SPT Tahunan ini dapat berupa SPT Kurang Bayar (KB), SPT Lebih Bayar (LB) dan SPT Nihil. Tabel di bawah ini akan menjelaskan mengenai Pelaporan SPT Pajak Penghasilan dalam tiga (3) Tahun masa Pajak pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu:

51

Tabel 4.3 Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu 2010, 2011, dan 2012 (22 April 2013)

Wajib Pajak Badan 2010 2011 2012 3174 3255 3449 905 958 1029 2269 2297 2420

Wajib Pajak Orang Pribadi 2010 2011 2012 4663 4759 4956 401 425 476 4262 4334 4480

Wajib Pajak Terdaftar WP Non Efektif WP Efektif SPT tahunan: Kurang Bayar 800 854 902 955 846 1331 Lebih Bayar 114 126 135 79 86 98 Nihil 990 1201 1446 1018 1352 1445 Jumlah SPT yang Masuk 1904 2181 2483 2052 2284 2874 Persentase Kepatuhan (%) 83.91% 94.95% 102.60% 48.15% 52.70% 64.15% Sumber: Seksi Pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu

Berdasarkan data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Tahun 2010 yaitu 83,91%, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Tahun 2011 yaitu 94,95%. Dan pada Tahun 2012, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yaitu 102,60%. Disamping Wajib Pajak Badan, dari data diatas kita juga dapat mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Tahun 2010 yaitu 48,15%, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Tahun 2011 yaitu 52,70%. Dan pada Tahun 2012 tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu 64,15%. Dari data yang di peroleh, dapat ditarik kesimpulkan bahwa tingkat kepatuhan baik Wajib Pajak Badan, maupun Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami peningkatan dari Tahun 2010 hingga Tahun 2012. Bila dilihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Tahun 2012, jumlah SPT tahunan yang masuk lebih tinggi dibandingan dengan Jumlah Wajib Pajak Efektif nya. Hal ini dikarenakan terdapat Wajib Pajak Non Efektif yang berubah menjadi Wajib Pajak Efektif pada tahun

52

2012, dan hal tersebut belum dilakukan verifikasi penghitungan ulang Wajib Pajak Non Efektif oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu yang kedua yaitu, Wajib Pajak yang terlambat melaporkan Pajaknya. Salah satu bukti dari kepatuhan yaitu Wajib Pajak yang terlambat melaporkan SPT. Semakin rendah jumlah Wajib Pajak yang terlambat melaporkan SPT, makan semakin tinggi tingkat kepatuhannya, namun sebaliknya, jika semakin tinggi jumlah Wajib Pajak yang terlambat melaporkan SPT, maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan Wajib Pajaknya. Berikut adalah tabel jumlah Wajib Pajak yang Terlambat Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dalam tiga (3) Tahun masa Pajak pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tabel 4.4 Wajib Pajak Terlambat SPT Pajak Penghasilan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu 2010, 2011, dan 2012 (22 April 2013)

Jumlah SPT yang masuk Wajib Pajak yang Telat Lapor WP Lapor Tepat Waktu Persentasi Kepatuhan (%)

Wajib Pajak Badan 2010 2011 2012 1904 2181 2483 476 611 670 1428 1570 1813 75.00% 71.99% 73.02%

Wajib Pajak Orang Pribadi 2010 2011 2012 2052 2284 2874 349 434 632 1703 1850 2242 82.99% 81.00% 78.01%


Berdasarkan data yang telah diolah pada Tabel 4.5, dapat ditarik kesimpulan bahwa persentase kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Tahun 2010 adalah 75,00%, pada Tahun 2011 sebesar 71,99%, dan pada Tahun 2012 sebesar 73,02%. Sedangkan

53

persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Tahun 2010 sebesar 82,99%, pada Tahun 2011 sebesar 81,00%, dan pada Tahun 2012 sebesar 78,01%. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 tahun 2009 Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 Pasal 7 (1) Ketentuan Umum Perpajakan) berupa denda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan, pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap: 1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia; 2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; 3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia; 4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia; 5. Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; 7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau 8. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

54

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (Pasal 13A Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan). Setiap orang yang karena kealpaannya: tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 38 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan).

Untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu yang ketiga yaitu, kepatuhan Wajib Pajak yang dilihat dari aspek Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang di terbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Seperti yang tertuang didalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/KMK.03/2007, salah satu kriteria Wajib Pajak Patuh yaitu tidak memiliki tunggakan pajak. Wajib Pajak dikatakan tidak memiliki tunggakan pajak apabila SKP dan STP yang di terbitkan, dibayar tepat waktu.

55

Dalam kasus ini penulis membandingkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang di terbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang telah dibayar. Berikut adalah tabel jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan, dalam tiga (3) Tahun masa Pajak pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu: Tabel 4.5 SKP di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu 2010, 2011, dan 2012 (22 April 2013)

SKP yang diterbitkan SKP tertunggak SKP yang telah dibayar Persentasi Kepatuhan (%)




Berdasarkan data yang telah diperoleh, dapat di tarik kesimpulan bahwa persentase kepatuhan Wajib Pajak bila dilihat dari variabel jumlah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu untuk Wajib Pajak Badan pada Tahun 2010 sebesar 82,49%, untuk Tahun 2011 sebesar 86,67% atau naik sebesar 4,18% dari tahun sebelumnya, dan untuk Tahun 2012 sebesar 92,02% atau naik sebesar 5,35% dari tahun sebelumnya. Disamping itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu juga menerbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Tahun 2010 sebesar 77,65%, untuk Tahun 2011 adalah sebesar 83,70%, atau naik sebesar 6,05% dari tahun sebelumnya. Sedangkan Pada Tahun 2012 sebesar 88,29%, atau naik sebesar 4,59% dari tahun sebelumnya.

56

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat di tarik kesimpulan bahwa persentase kepatuhan untuk Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi sama-sama mengalami peningkatan dari Tahun 2010 hingga Tahun 2012. Untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu yang keempat yaitu, Kepatuhan Wajib Pajak yang dilihat dari aspek Surat Teguran Pajak yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat tagihan pajak (STP) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa. Mengacu kepada Undang-undang Pasal 3 ayat 5(A) mengenai Ketentuan Umum Perpajakan, “Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran. Berikut adalah tabel jumlah Surat Teguran yang diterbitkan, dalam tiga (3) Tahun masa Pajak pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu:

57

Tabel 4.6 Surat Teguran di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu 2010, 2011, dan 2012 (22 April 2013)

Wajib Pajak Badan 2010 2011 2012 1904 2181 2483

Wajib Pajak Orang Pribadi 2010 2011 2012 2052 2284 2874

Jumlah SPT yang masuk Surat Teguran yang di 272 369 601 697 683 terbitkan 324 Selisih 1580 1909 2114 1451 1587 2191 Persentasi Kepatuhan (%) 82.98% 87.53% 85.14% 70.71% 69.48% 76.24% Sumber: Seksi Pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah, dapat dilihat persentase kepatuhan Wajib Pajak Badan melalui jumlah Surat Teguran yang di keluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu untuk Tahun 2010 sebesar 82,98%, untuk Tahun 2011 sebesar 87,53% atau naik sebesar 4,55% dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2012 dapat dilihat tingkat kepatuhannya sebesar 85,14% atau turun sebesar 2,39% dari tahun sebelumnya. Sedangkan persentase kepatuhan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Tahun 2010 sebesar 70,71%, untuk Tahun 2011 sebesar 69,48%, atau turun sebesar 1,23% dari Tahun sebelumnya. Sedangkan Pada Tahun 2012 sebesar 76,24%, atau naik sebesar 6,76% dari Tahun sebelumnya.

Untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu yang kelima yaitu, Kepatuhan Wajib Pajak yang dilihat dari aspek Surat Tagihan Pajak yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu.

58

Berikut adalah tabel jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan, dalam tiga (3) Tahun masa Pajak pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu: Tabel 4.7 STP di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu 2010, 2011, dan 2012 (22 April 2013)

STP yang diterbitkan STP tertunggak STP yang telah dibayar Persentasi Kepatuhan (%)




Berdasarkan Tabel 4.7 mengenai jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu dapat dilihat persentase kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Tahun 2010 sebesar 92,46%, untuk Tahun 2011 sebesar 88,10% atau turun sebesar 4,36% dari Tahun sebelumnya, dan untuk Tahun 2012 sebesar 83,92% atau turun sebesar 4,18% dari Tahun sebelumnya. Sedangkan persentase kepatuhan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2010 sebesar 81,42%, untuk Tahun 2011 sebesar 80,12% atau turun sebesar 1,3% dari Tahun sebelumnya, dan untuk Tahun 2012 sebesar 85,59% atau naik sebesar 5,47% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang telah diolah pada Tabel 4.7, didapat perbedaan jumlah STP yang cukup besar antara Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi, menurut petugas Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu hal ini dikarenakan jenis Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan untuk Wajib Pajak Badan lebih banyak, seperti STP masa Pajak Penghasilan Pasal 21, STP masa 59

Pajak Penghasilan pasal 23, STP masa Badan, SPT masa PPN dibandingkan dengan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang jenisnya lebih sedikit.

Berdasarkan persentase kepatuhan Wajib Pajak yang telah di dapat, Penulis membuat tabel rata-rata kepatuhan Wajib Pajak sebagai garis besar yang memberikan gambaran mengenai kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Satu secara keseluruhan.

Tabel 4.8 Rata-Rata Kepatuhan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu

Wajib Pajak Badan 2010 2011 2012

Wajib Pajak Orang Pribadi 2010 2011 2012

Jumlah Pelaporan SPT Tahunan Jumlah Wajib Pajak Telat Lapor SPT

83.91% 75.00%

94.95% 71.99%

102.60% 73.02%

48.15% 82.99%

52.70% 81.00%

64.15% 78.01%

Jumlah SKP yang diterbitkan Jumlah Surat Teguran yang diterbitkan Jumlah Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan

82.49% 82.98%

86.67% 87.53%

92.02% 85.14%

77.65% 70.71%

83.70% 69.48%

88.29% 76.24%

92.46%

88.10%

83.92%

81.42%

80.12%

85.59%

Rata-rata Kepatuhan

83.37%

85.85%

87.34%

72.18%

73.40%

78.45%

Berdasarkan tabel 4.8 mengenai rata-rata kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Satu untuk Tahun 2010, 2011, dan 2012, rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan untuk Tahun 2010 adalah sebesar 83,37%, untuk Tahun 2011 sebesar 85,85% dan untuk Tahun 2012 sebesar 87,34%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2012. Sedangkan rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu pada Tahun 2010 yaitu sebesar 72,18%, untuk Tahun

60

2011 sebesar 73,40% dan untuk Tahun 2012 sebesar 78,45%, sehingga dapat disimpulkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Pribadi mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga tahun 2012.

4.2

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak pada

umumnya, diantaranya yaitu: 1. Pemahaman terhadap sistem Self Assesment Self Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak di hitung sendiri oleh Wajib Pajak. Contoh dari Self Assesment System yaitu Pajak Penghasilan. Sistem Self Assesment yang diterapkan di dalam perpajakan Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terhutang Wajib Pajak. Sistem ini akan efektif apabila Wajib Pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalankan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, relatif rendahnya kesadaran pengisian SPT Tahunan merupakan faktor yang secara signifikan menyebabkan Wajib Pajak tidak mengisi sendiri SPT Tahunannya. Hal ini menunjukan bahwa rendahnya pemahaman tentang Self Assesment System akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pemahaman terhadap sistem Self Assesment berpengaruh

61

signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jadi semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak terhadap Self Assesment System akan semakin meningkat pula kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga meningkat pula penerimaan pajak.

2. Kualitas Pelayanan Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Hakikat pelayanan umum adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang pelayanan umum. b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat di selenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efisien dan efektif) c. Mendorong

tumbuhnya

kreativitas,

prakarsa,

dan

peran

serta

masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Di samping itu juga kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan Wajib Pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang

62

memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, Kantor Pelayanan Pajak ini memiliki kekurangan yaitu, kurangnya Sumber Daya Manusia, sehingga menyebabkan petugas Pajak mengalami kesulitan dalam menangani Wajib Pajak.

3. Tingkat Pendidikan Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya Wajib Pajak terutama Orang Pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang Wajib Pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

4. Tingkat Penghasilan Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, penghasilan Wajib Pajak sebagai Objek Pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak yang terhutang. Disamping itu tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya tepat pada waktunya.

63

Kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.

5. Kesadaran akan hukum yang masih rendah Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang Undang-undang Perpajakan menyebabkan rendahnya kesadaran akan hukum .

4.3 Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam hal meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, beberapa hal telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, diantaranya: 1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu telah menyediakan Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan, dan Konsultasi (Waskon) untuk menangani wajib pajak yang ingin mendalami atau berkonsultasi tentang pajak. 2. Help Desk Apabila Wajib Pajak mempunyai atau membutuhkan informasi maka Wajib Pajak dapat secara langsung bertanya kepada petugas yang ditempatkan di Help Desk atau petugas tersebut dapat mengarahkan Wajib Pajak kepada Seksi yang terkait sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

64

3. Pendekatan Persuasif Pendekatan persuasif yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu adalah berupa pemberian himbauan kepada Wajib Pajak agar terjalin komunikasi yang baik supaya para Wajib Pajak dapat secara jujur menyampaikan data objek pajaknya. 4. Sosialisasi Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peran penting dalam upaya

memasyarakatkan

pajak

sebagai

dalam

upaya

kehidupan

berbangsa dan bernegara. Negara dalam hal ini memberikan mandat kepada pemerintah telah menjalankan kewajiban pemungutan pajak kepada masyarakat. Namun proses pemungutan pajak ini tidak mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan arti pentingnya pajak bagi pembiayaan negara khususnya pembangunan sarana publik. Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak KEP-30/PJ/2008 menjelaskan bahwa program-program yang telah dilakukan berkaitan dengan kegiatan penyuluhan tersebut antara lain: a) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan b) Mengadakan seminar-seminar di berbagai profesi serta pelatihan pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta. c) Memasang spanduk yang bertemakan pajak. d) Memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi. e) Mengadakan acara tax goes to campus yang diisikan dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan

65

pamahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis. Selain mahasiswa, para pelajar juga perlu dibekali tentang dasar-dasar Pajak melalui acara “tax education road show”.

4.4 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Adapun kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, seperti: 1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak akan fungsi dan manfaat pajak. Hingga saat ini kesadaran masyarakat akan membayar pajak belum mencapai

tingkat

sebagaimana

yang

diharapkan.

Pada

umumnya

masyarakat masih kurang percaya pada keberadaan pajak karena merasa sama dengan iuran yang diwajibkan, bersifat memberatkan, dan pembayarannya sering mengalami banyak kesulitan, ketidakpahaman masyarakat tentang apa dan bagaimana dalam mengurus pajak yang ribet dan tata cara menghitung dan melaporkannya, serta masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat (Wajib Pajak) terhadap fungsi dan manfaat dari pajak itu sendiri. 2. Sosialisasi yang terhambat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu telah melakukan sosialisasi dalam bentuk seminar kepada Wajib Pajak, hanya saja sosialisasi ini sering kali tidak mendapat perhatian dari Wajib pajak.

66

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, jumlah Wajib Pajak yang menghadiri seminar yang diadakan, hanya kurang lebih 50% dari Wajib Pajak yang diundang menghadirinya. 3. Persepsi dari Wajib Pajak tentang “Bayar pajak, Nanti dulu” Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, masih terdapat banyak Wajib Pajak yang enggan membayar pajaknya, dikarenakan masih banyak keperluan lain yang lebih mendesak dari pada membayar pajak. Padahal Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan jembatan, sekolah, rumah sakit / puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang pajak. 4. Wajib Pajak masih bersifat tertutup. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, masih terdapat banyak Wajib Pajak yang tertutup dalam memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya, sehingga Petugas Pajak mengalami kesulitan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP tersebut. 5. Grey Area Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, peraturan yang dibuat oleh pemerintah kita belum menjangkau semua seluk-beluk perpajakan, masih terdapat Grey Area yang belum di jangkau oleh peraturan perpajakan. Hal ini yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang enggan membayar pajak sesuai dengan nilai yang seharusnya.

67

BAB 4 PEMBAHASAN. 4.1 Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu

Recommend Documents