EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA

TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan

Disusun Oleh: ERVINA YULIANI OEY F3409029

PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012 commit to user


digilib.uns.ac.id

EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA

ABSTRAK

ERVINA YULIANI OEY F3409029

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, serta tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, yang berkaitan dengan kelengkapan berkas wajib pajak pada saat penyampaian SPT. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi, kepustakaan dan metode analisa data. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, yaitu data jumlah wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta serta data jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang diterima baik oleh KPP sendiri atau melalui Drop Box dan data jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah diteliti oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Dari data yang telah ada tersebut dapat dilihat seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan serta tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, yang berkaitan dengan kelengkapan berkas wajib pajak pada saat penyampaian SPT. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan oleh penulis, hasil tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan target tingkat kepatuhan Wajib Pajak ditahun yang akan datang. Kata Kunci: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, Kepatuhan Wajib Pajak.

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

THE EVALUTION OF OBEDIENCE WAJIB PAJAK BADAN AND WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI IN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA

ABSTRACT

ERVINA YULIANI OEY F3409029

The objectives of this study was to determine the obedience level of wajib pajak badan and wajib pajak orang pribadi in submitting of Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), as well as the obedience and awareness level of wajib pajak in the fulfillment of tax obligations, relating to the completeness of the wajib pajak file at the time of SPT delivery. This study was conducted by interview, observation, literature and data analysis methods. Based on the data obtained from the Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, the data of the wajib pajak badan and wajib pajak orang pribadi listed in Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta and the number of delivery of Surat Pemberitahuan Tahunan was received by the KPP itself or via the Drop Box and amount Surat Pemberitahuan Tahunan data that has been investigated by Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta and existing data can be seen how much the level of wajib pajak obedience in submitting Surat Pemberitahuan Tahunan and awareness level of wajib pajak in the fulfillment of tax obligations, relating to the completeness of the wajib pajak files during SPT delivery. Based on the results of data processing has been done by the authors, these results can be used as a reference for setting a target of wajib pajak obedience level in the year to come. Keywords: KPP Pratama Surakarta, Evalution of obedience.

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir dengan judul “EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA” telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan guna mencapai derajat Ahli Madya Program Diploma III Perpajakan FE UNS.

Surakarta,

Juni 2012

Disetujui dan diterima oleh

Pembimbing

M. Syafiqurrahman, SE., MM., Ak. NIP. 19800604 200502 1 001

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan

Surakarta,

Juni 2012

Tim Penguji Tugas Akhir 1. Christiyaningsih Budiwati, SE., M.Si., Ak.

(

)

(

)

NIP. 19751103 200012 2 001 Dosen Penguji 2. M. Syafiqurrahman, SE., MM., Ak. NIP. 19800604 200502 1 001 Dosen Pembimbing

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

§

Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahankesalahan yang ia lakukan, dan akan mencoba kembali melakukan dalam suatu cara yang berbeda. (Dale Carnegie)

§

Semakin dalam duka itu menggores ke dalam jiwa, maka semakin mampulah jiwamu menampung bahagia. (Kahlil Gibran)

§

Bermimpilah seolah-olah anda hidup selamanya, hiduplah seakan-akan inilah hari terakhir anda. (James Dean)

§

Berdoa, bersyukur dan berusaha (Penulis)

Penulis mempersembahkan Tugas Akhir ini kepada: 1. Papa dan Mama tersayang, atas segala doa, dukungan dan kasih sayangnya. 2. Kakak, abang, adik dan keponakan kecilku. 3. Seluruh saudara dan keluarga besarku. 4. Mr. Gengsiku YSR yang aku cintai. 5. Teman-temanku semua yang aku sayangi. commit to user 6. Almamaterku vi


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA”. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat mencapai Gelar Ahli Madya Pada Program Studi Diploma III Perpajakan Falkutas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Kesuksesan dan keberhasilan bukan hanya berasal dari kerja keras semata, melainkan kekuatan dan dukungan dari berbagai pihak. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada: 1.

Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta karunia-Nya.

2.

Papa dan Mama dan keluarga yang telah memberikan doa, dukungan, perhatian dan kasih sayang yang tidak ternilai kepada penulis baik moral maupun materiil.

3.

Bapak Dr. Wisnu Untoro, M.S, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4.

Bapak Drs. HanungTriatmoko, M.Si,Ak, selaku Ketua Program Diploma III Akuntansi Perpajakan.

commit to user

vii


5.

digilib.uns.ac.id

Bapak M. Syafiqurrahman S.E., MM., Ak. Selaku dosen pembimbing dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

6.

Untuk kakak, abang, adik, keponakan kecilku, seluruh saudara dan keluarga besarku terima kasih buat semangat, doa dan dukungannya.

7.

Buat Yanuar terima kasih untuk semua dukungan, semangat, saran dan waktunya selama ini yang sangat berkesan dan tidak akan terlupakan.

8.

Buat

sahabat-sahabatku,

serta

teman-teman

Diploma

III

Akuntansi

Perpajakan ’09. 9.

Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu selama penyelesaian laporan ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini belum

sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun atas penulisan laporan ini sangat penulis harapkan. Penulis berharap agar penulisan laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya.

Surakarta, Juni 2012 Penulis

commit to user

viii

Ervina Yuliani Oey


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL........................................................................................

i

ABSTRAK .......................................................................................................

ii

ABSTRACT .....................................................................................................

iii

HALAMAN PERSETUJUAN .........................................................................

iv

HALAMAN PENGESAHAN..........................................................................

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................................................

vi

KATA PENGANTAR .....................................................................................

vii

DAFTAR ISI ....................................................................................................

ix

DAFTAR TABEL ............................................................................................

xiii

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................

xiv

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................

xv

BAB I

PENDAHULUAN commitPenelitian to user ......................................... A. Gambaran Umum Obyek

ix

1


BAB II

digilib.uns.ac.id

B. Latar Belakang Masalah ...........................................................

8

C. Rumusan Masalah ....................................................................

13

D. Tujuan Penelitian ......................................................................

13

E. Manfaat Penelitian ....................................................................

13

F. Metode Penelitian .....................................................................

14

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. TINJAUAN PUSTAKA ...........................................................

18

1. Pajak ....................................................................................

18

a. Pengertian Pajak..............................................................

18

b. Fungsi Pajak ....................................................................

19

c. Asas Pemungutan Pajak ..................................................

20

d. Pengelompokan Pajak .....................................................

20

e. Sistem Pemungutan Pajak ...............................................

22

2. Wajib Pajak..........................................................................

23

a.

Pengertian Wajib Pajak ................................................

23

b.

Jenis-jenis Wajib Pajak .................................................

23

3. Surat Pemberitahuan (SPT) .................................................

25

a.

Definisi Surat Pemberitahuan .......................................

25

b.

Fungsi Surat Pemberitahuan .........................................

25

c.

Jenis-jenis Surat Pemberitahuan ...................................

26

d.

Batas Waktu Penyampaian SPT ...................................

28

e.

Yang Perlu Dilampirkan Saat Menyampaikan SPT .....

28

f.

commit toDianggap user SPT Tidak Lengkap Tidak Disampaikan .....

29

x


digilib.uns.ac.id

g.

Bukti Penyampaian Laporan Surat Pemberitahuan ......

30

4. Drop Box .............................................................................

31

a. Pengertian Drop Box.......................................................

31

b. Fungsi Drop Box .............................................................

32

c. Ukuran Drop Box ............................................................

32

5. Pojok Pajak dan Mobil Pajak...............................................

32

a. Pengertian Pojok Pajak dan Mobil Pajak ........................

32

b. Fungsi Pojok Pajak dan Mobil Pajak ..............................

33

6. Kepatuhan Perpajakan .........................................................

34

7. Wajib Pajak Patuh................................................................

35

a. Definisi Wajib Pajak Patuh .............................................

34

b. Syarat-syarat Wajib Pajak Patuh .....................................

35

c. Tata Cara Mendapatkan Status Wajib Pajak Patuh.........

36

d. Keuntungan Wajib Pajak Patuh ......................................

36

B. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .............................

37

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta ..............................................................................

37

a. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 2008-2010 ......... b. Tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak commit to user

xi

39


digilib.uns.ac.id

dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, yang berkaitan dengan kelengkapan berkas wajib pajak pada saat penyampaian SPT .........................................

51

BAB III TEMUAN A. Kelebihan..................................................................................

54

B. Kelemahan ................................................................................

55

BAB IV PENUTUP A. Simpulan...................................................................................

56

B. Rekomendasi ............................................................................

57

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman II.1. WP Badan KPP Pratama Surakarta Tahun 2008–2010 ..........................

40

II.2. WP OP KPP Pratama Surakarta Tahun 2008–2010 ...............................

41

II.3. WP Efektif KPP Pratama Surakarta Tahun 2008-2010 ..........................

41

II.4. SPT Badan yang diterima KPP Pratama Surakarta dan Drop Box Tahun Pajak 2008–2010 .........................................................................

42

II.5. SPT OP yang diterima KPP Pratama Surakarta dan Drop Box Tahun Pajak 2008–2010 .........................................................................

44

II.6. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Pajak Penghasilan KPP Pratama Surakarta ...................................................................................

47

II.7. SPT WP Badan dan WP OP yang diterima KPP Pratama Surakarta Dan Drop Box Tahun Pajak 2010 ...........................................................

51

II.8. SPT WP Badan dan WP OP KPP Pratama Surakartayang telah diteliti Tahun Pajak 2010 ...................................................................................

commit to user

xiii

52


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman I.1. Struktur Organisasi KPP Pratama Surakarta ...........................................

commit to user

xiv

5


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Tugas Akhir 2. Surat Pengantar Izin Magang 3. Surat Jawaban Dari Institusi Magang 4. Lembar Penilaian Magang 5. Tanda Terima Laporan Kegiatan Magang Kerja

commit to user

xv

1 digilib.uns.ac.id


BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta telah ada sejak dulu dengan berbagai nama. Sebelum tahun 1996, Kantor Palayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta berstatus sebagai Kantor Dinas Luar Tingkat I (KDL Tk.I) Surakarta dibawah wewenang wilayah kerja dari Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta. Pada tahun 1966 dikarenakan semakin banyaknya jumlah Wajib Pajak dan jumlah penerimaan pajak, Kantor Dinas Luar (KDL Tk.I) Surakarta ditingkatkan menjadi Kantor Inspeksi Keuangan (KIK) Surakarta yang membawahi diantaranya KDL Tk. I Klaten. Pada akhir tahun 1966 semua istilah Kantor Inspeksi Pajak Surakarta A berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja DJP, dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, serta Kantor Penyuluhan Pajak (Kapenpa) Sragen yang berkedudukan di Sragen.

commit to user

1


2 digilib.uns.ac.id

Sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Surakarta telah berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta yang terletak di Jalan Kyai Haji Agus Salim No.1 Surakarta dibentuk berdasarkan keputusan Direktur Jendral Pajak Kep-141/PJ/2007 yang ditetapkan tanggal 3 Oktober 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroprasinya Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta mulai beroprasi pada 30 Oktober 2007. Pembentukan KPP Pratama merupakan bagian dari program reformasi birokrasi perpajakan yang sifatnya komprehensif dan telah berjalan sejak tahun 2002, ditandai dengan terbentuknya Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Pembentukan KPP Pratama lanjutan dilandasi oleh terbitnya SE-19/PJ/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Persiapan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP). Pada umumnya perubahan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Seluruh Indonesia terjadi pada tahun 2007-2008. Perubahan yang dilakukan meliputi struktur organisasi, prosesbisnis, teknologi informasi dan commit to user


3 digilib.uns.ac.id

komunikasi, sarana dan prasarana serta manajemen sumber daya manusia. Perbaikan dalam struktur DJP terefleksi pada karakter kantor modern antara lain adanya Account Representative untuk pelayanan Kepada Wajib Pajak, penerapan Kode Etik Pegawai yang diawasi oleh komite kode etik pagawai, dan sistem penggajian yang lebih baik. Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan penggabungan tiga jenis unit kantor yang berbeda yakni gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan Karikpa (Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak).

2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta a. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta sebagaimana visi Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut: Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. b. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta sebagaimana visi Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut: Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan commit to user

4 digilib.uns.ac.id


Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

3. Wilayah Kerja Kantor PelayananPajakPratama Surakarta Sampai saat ini wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta meliputi lima wilayah kecamatan: a.

Kecamatan Laweyan

b. Kecamatan Jebres c.

Kecamatan Serengan

d. Kecamatan Pasar Kliwon e.

Kecamatan Banjarsari

4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Berikut ini merupakan susunan struktur organisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dapat dilihat pada gambar I.1

commit to user

5

Gambar I.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Surakarta Kepala Kantor Kepala Subbag Umum Pelaksana

Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi PDI

Kepala Seksi Ekstensifikasi

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Kepala Seksi Waskon I

AR

Pelaksana

Kepala Seksi Waskon II

Kepala Seksi Waskon III

AR

AR

AR

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Kepala Seksi Waskon IV

Kepala Seksi Pemeriksaan

Pelaksana

Kepala Seksi Penagihan

Juru Sita

Pelaksana

Kelompok Fungsional

5 5

6 digilib.uns.ac.id


5. Deskripsi Jabatan a. Kepala Kantor Kepala kantor bertugas mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan

oprasional pelayanan

perundang-undangan

perpajakan,

perpajakan berdasarkan untuk

meningkatkan

peraturan kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan. b. Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) Secara umum memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak yang berupa bimbingan atau penyuluhan, selain itu ada tugas pengawasan yang berupa kepatuhan pembayaran dan pelaporan, juga melakukan penggalian potensi berdasar hasil pengawasan dan bimbingan. Di KPP Pratama Surakarta terdapat 4 seksi waskon dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut: 1.

Waskon I untuk wilayah Kecamatan Laweyan

2.

Waskon II untuk wilayah Kecamatan Jebres

3.

Waskon III untuk Kecamatan Serengan dan Pasar Kliwon

4.

Waskon IV untuk wilayah Kecamatan Banjarsari

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Melakukan

pengumpulan, pencarian

dan

pengolahan

data,

pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT, dan e-filling serta penyiapan laporan kerja. commit to user

6

7 digilib.uns.ac.id


d. Seksi Pelayanan Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, peneriman dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. e. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Merupakan peralihan dari Seksi Pendataan dan Penilaian pada KPPBB, serta menindaklanjuti data yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk dihimbau agar segera memiliki NPWP. f. Seksi Pemeriksaan Melakukan

penyusunan

rencana

pemeriksaan,

pengawasan

pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pelaksanaan Pajak (SP3), serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. g. Seksi Penagihan Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. h. Sub Bagian Umum Sub bagian umum terdiri dari tiga bagian, yaitu:

commit to user

8 digilib.uns.ac.id


1) Bagian Kepegawaian Bertugas

melaksanakan

urusan

kepegawaian

antara

lain

menatausahakan surat masuk dan surat keluar, pengetikan, penataan/ penyusunan arsip dan dokumen serta membantu urusan lapangan. 2) Bagian Keuangan Bertugas melaksanakan urusan pelayanan keuangan dengan cara menyusun rencana kerja keuangan atau menyusun Daftar Usulan Kegiatan dan memproses surat permintaan pembayaran. 3) Bagian Rumah Tangga Bertugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor dengan cara merencanakan kebutuhan, mengatur pengadaan dan menyalurkan perlengkapan kantor serta memelihara barang inventaris.

B. Latar Belakang Masalah Salah satu tujuan bangsa Indonesia seperti yang tertuang di dalam Undang-undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, salah satu caranya adalah dengan melaksanakan pembangunan di seluruh Indonesia. Untuk itu setiap Negara dituntut untuk memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk menjalankan pemerintahannya. Begitu pula dengan pemerintah Indonesia yang harus terus meningkatkan penerimaannya untuk kelangsungan pembangunan dan sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara commit to user


9 digilib.uns.ac.id

yang terbesar, oleh karena itu pengoptimalan penerimaan pajak sangat diperlukan untuk menyediakan pendanaan yang memadai bagi pembangunan. Mekanisme sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah Self Assesment System. Self assessment merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, memperhitungkan, membayar serta, melaporkan penghitungan dan pembayaran pajaknya dengan media yang telah disediakan untuk Wajib Pajak yaitu Surat Pemberitahuan Tahunan, disingkat SPT ke Kantor Pelayanan Pajak, sehingga aparat pajak hanya mengawasi saja, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada wajib pajak. Sesuai dengan sistem Self Assesment System maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang telah mempunyai NPWP berkewajiban untuk melaksanakan 3M yaitu: menghitung pajak, menyetor/ membayar pajak, dan melaporkan pajak. Pajak dilaporkan dengan menggunakan SPT, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan commit to user

10 digilib.uns.ac.id


untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengisian Surat Pemberitahuan harus benar, jelas dan lengkap dengan lampiran-lampirannya dan harus disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 3 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. Selain Wajib Pajak tersebut dapat langsung menyampaikan SPT Tahunannya ke KPP setempat dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta sebagai instansi dibawahnya juga telah memberikan suatu kemudahan dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu dengan memberikan sarana berupa Drop Box, yang telah ditempatkan di lokasi-lokasi yang strategis. Hal tersebut sesuai dengan surat edaran yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Surat Edaran No. SE-15/PJ/2009 tentang Penggunaan Drop Box sebagai Media Penyampaian SPT Tahunan dan Spanduk Sosialisasinya. Drop Box adalah suatu kotak yang bisa digunakan untuk meletakkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak. Kotak-kotak tersebut diletakkan di tempat-tempat tertentu dan didampingi oleh petugas KPP, yang selanjutnya petugas tersebut akan memberikan tanda bukti terima bahwa Wajib Pajak telah commit to user



memasukkan Laporan SPT Tahunan PPh ke dalam kotak tersebut. Konsep Drop Box bisa dikatakan sebagai kelanjutan dari konsep Sunset Policy. Sunset Policy sendiri merupakan pengampunan pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak yaitu dengan memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga astas pembetulan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2007 dan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang bayar untuk tahun pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan diri secara sukarela untuk mendapatkan NPWP. Dengan adanya Sunset Policy maka akan semakin banyak jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ataupun Wajib Pajak yang membetulkan SPT Tahunan Pajak Penghasilannya. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak memberikan sarana Drop Box sebagai antisipasi melonjaknya jumlah pemegang NPWP yang baru akan menyerahkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan mereka untuk pertama kalinya. Dan untuk memperluas akses penyerahan SPT Tahunan guna menghindari terjadinya antrian yang panjang pada akhir-akhir penyerahan batas waktu SPT maka muncul sebuah ide untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu melalui fasilitas Pojok Pajak dan Mobil Pajak. Ketentuan mengenai Pojok Pajak dan Mobil Pajak diatur oleh PER-18/PJ/2009 tentang Perubahan PER-43/PJ/2008 tentang Pojok Pajak dan Mobil Pajak. commit to user



Pojok Pajak merupakan sarana penyuluhan dan pelayanan perpajakan bagi masyarakat dan/ atau Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang ditempatkan di pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat bisnis, pameran-pameran atau tempat-tempat tertentu lainnya di seluruh Indonesia. Mobil Pajak (Mobile Tax Unit) adalah kendaraan yang digunakan sebagai sarana penyuluhan dan pelayanan perpajakan bagi masyarakat dan/ atau Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang ditempatkan di tempat-tempat tertentu di seluruh Indonesia. Fungsi dari Pojok Pajak dan Mobil Pajak ini antara lain menyediakan leaflet, brosur dan sarana penyuluhan lainnya, konsultasi perpajakan, pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi, dan penerimaan SPT Wajib Pajak. SPT Tahunan yang telah diterima melalui kegiatan Pojok Pajak maupun Mobil Pajak nantinya akan melalui proses yang sama dengan proses Drop Box. Namun dalam pelaksanaanya, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang berkaitan dengan kelengkapan berkas wajib pajak pada saat penyampaian SPT, masih senantiasa dijumpai berbagai permasalahan dan membutuhkan pendalaman untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan kelengkapan berkas Wajib Pajak pada saat penyampaian SPT Tahunan. commit to user



Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik tersebut dalam laporan ini, dengan judul “Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta”.

C. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta.

D. Tujuan Penelitian Berdasarkan gambaran umum penelitian dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta.

E. Manfaat Penelitian Dengan hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada semua pihak. Adapun manfaat yang ingin diambil dari penelitian ini adalah:

commit to user



1. Bagi KPP Pratama Surakarta Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangan pikiran yang bergunadalam meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. 2. Bagi Penulis Hasil

penelitian

ini

dapat

menambah

pengetahuan

dan

dapat

mengaplikasikan ilmu perpajakan yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam dunia nyata melalui karya ilmiah. 3. Bagi Mahasiswa dan Pembaca Lain Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, referensi, dasar bagi penelitian selanjutnya dan informasi khususnya bagi mahasiswa Jurusan Perpajakan yang sedang menyusun Tugas Akhir dengan pokok permasalahan yang sama.

F. Metode Penelitian 1. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta yang beralamat di jalan Kyai Haji Agus Salim No. 1 Surakarta. 2. Waktu Penelitian Waktu penelitian Tugas Akhir ini dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Februari 2012 sampai 30 Maret 2012.

commit to user



3. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu menggambarkan suatu situasi dan kondisi yang berlangsung pada suatu tempat, dalam hal ini adalah KPP Pratama Surakarta dan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta sebagai operasionalnya.

4. Jenis Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis data, yaitu: a. Data Primer Adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti mengenai data-data yang berhubungan langsung dengan peneliti. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara dengan sumber atau pihak yang terkait yang mempunyai wewenang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. b. Data Sekunder Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mempelajari buku-buku, makalah, undang-undang perpajakan yang berlaku, studi kepustakaan, dan lain-lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu:

commit to user



a. Metode Penelitian Kepustakaan (library research) Metode

penelitian

kepustakaan

merupakan

metode

dengan

mengumpulkan literature dan referensi sebagai pedoman dalam menganalisa

sebuah

penelitian

dan

membantu

penulis

dalam

menyampaikan informasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut. b. Metode Observasi (field research) Metode observasi merupakan metode yang secara langsung dilakukan di lapangan. Metode ini merupakan metode yang biasa digunakan, karena peneliti dapat secara langsung mengamati objek penelitian dan dapat memahami situasi dan kondisi lapangan. Metode observasi ini digunakan penulis dalam mengamati dan mengumpulkan data serta informasi yang berkaitan secara langsung di lapangan, yaitu di KPP Pratama Surakarta. c. Metode Wawancara Metode yang dilakukan dengan mewawancarai secara langsung pihakpihak yang berkaitan atau terlibat secara langsung dengan penelitian. Metode jenis ini mungkin menghasilkan data yang lebih akurat karena dihasilkan dari sumber yang berkaitan langsung dengan penelitian yang dilakukan. Penulis melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak di KPP Pratama Surakarta. d. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, digunakan 2 analisis sebagai berikut: commit to user



1) Analisis Kualitatif Proses penulisan data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka atau tidak menggunakan rumus-rumus statistik. Analisis ini digunakan untuk

mengetahui

hal-hal

yang

berhubungan

dengan

Surat

Pemberitahuan Tahunan. Contohnya fungsi dari SPT, jenis-jenis SPT, batas penyampaian SPT dan lain-lain. 2) Analisis Kuantitatif Proses data menggunakan angka atau rumus. Hal ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penyampaian SPT Tahunan yang diterima di KPP Pratama Surakarta dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang berkaitan dengan kelengkapan berkas wajib pajak pada saat penyampaian SPT Tahunan. a) Rumus untuk menghitung Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT

b) Rumus untuk menghitung tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang berkaitan dengan kelengkapan berkas wajib pajak pada saat penyampaian SPT Tahunan

commit to user



BAB II ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN PUSTAKA 1. Pajak a. Pengertian Pajak Soemitro (1991) dalam Mardiasmo (2008) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 yang merupakan Perubahan Kelima atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa

berdasarkan

Undang-Undang,

dengan

tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi Dr. Soeparman Soemanhamidjaja dalam desertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong” dalam Ilyas dan Burton (2008) menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma commit to user 18



hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut: 1)

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang.

2)

Iuran dari rakyat kepada Negara yang dapat dipaksakan.

3)

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi dari Negara secara langsung.

4)

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah bagi kepentingan masyarakat.

b. Fungsi Pajak Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak (Waluyo dan Ilyas, 2002) yaitu: 1)

Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2)

Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

commit to user



c. Asas Pemungutan Pajak Asas pemungutan pajak menurut Sumardiyanti dan Suryo (2003) adalah sebagai berikut: 1)

Asas Menurut Falsafah Hukum Pajak dipungut berdasarkan hukum, yang berarti pemungutan pajak harus berdasarkan pada keadilan, selanjutnya keadilan ini sebagai asas pemungutan pajak.

2)

Asas Yuridis Pemungutan pajak selalu dilandasi oleh hukum pemungutan pajak Pasal 23, ayat (2) UUD 1945.

3)

Asas Ekonomis Pemungutan pajak selalu diupayakan untuk tidak menghambat kegiatan ekonomi baik masyarakat secara individu maupun ekonomi secara keseluruhan.

d. Pengelompokan Pajak Pengelompokan pajak di Indonesia dalam Ilyas dan Burton (2008) dibagi menjadi 3 yaitu menurut sifatnya, sasaran/ objeknya, dan lembaga pemungutannya. 1)

Menurut Sifatnya a) Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan commit to user



kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya Pajak Penghasilan (PPh). b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada halhal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 2)

Menurut Sasarannya/ Obyeknya a) Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Misalnya Pajak Penghasilan (PPh). b) Pajak Objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/ melihat objeknya baik berupa keadaan

perbuatan

atau

peristiwa

yang

menyebabkan

timbulnya kewajiban membayar pajak. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 3)

Menurut Lembaga Pemungutnya a) Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan b) Pajak daerah adalah jenis pajak yamg dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Hasil dari pemungutan daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai commit to user



bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

e. Sistem Pemungutan Pajak Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu: 1)

Official Assessment System Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2)

Self Assessment System Dalam sistem ini, inisiatif dalam kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk: menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak). commit to user



3)

With Holding System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga. Penunjukan pihak ketiga ini dapat dilakukan dengan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan

dan

mempertanggungjawabkan

melalui

sarana

perpajakan yang tersedia.

2. Wajib Pajak a. Pengertian Wajib Pajak Pasal 1, angka 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 yang merupakan Perubahan Kelima atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Jenis-jenis Wajib Pajak Pada dasarnya wajib pajak dibagi menjadi 3 (tiga), antara lain sebagai berikut:

commit to user



1)

Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, dan tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua (nondiscrimination).

2)

Wajib Pajak Badan Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3)

Wajib Pajak Bendaharawan Wajib Pajak Bendaharawan adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintahan, Lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan. commit to user



3. Surat Pemberitahuan (SPT) a. Definisi Surat Pemberitahuan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Fungsi Surat Pemberitahuan Fungsi Surat Pemberitahuan menurut Ilyas (2001: 26), sebagai berikut: 1)

Bagi Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan adalah sarana untuk melaporkan dan untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan: a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/ atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam Satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. b) Penghasilan merupakan obyek pajak dan/ atau bukan obyek pajak. c) Harta dan kewajiban. commit to user



d) Pembayaran

dari

pemotong

atau

pemungut

tentang

pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 2)

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: a) Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/ atau melalui pihak lain dalam 1 Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3)

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

c. Jenis-jenis Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis antara lain sebagai berikut:

commit to user



1)

SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat, seperti: a) SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 b) SPT Masa PPh Pasal 15 c) SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 23 d) SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 e) SPT Masa PPH Pasal 25 f)

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

g) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bagi pemungut 2)

SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, seperti: a) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha (1770) b) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang memberitahukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi (1770 Y) c) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Karyawan yang tidak melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha tetapi menerima penghasilan dari suatu pemberi kerja, menerima commit to user



penghasilan dalam negeri lainnya, dan menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final (1770) d) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Karyawan yang tidak melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha yang penghasilan brutonya tidak melebihi Rp. 60 juta per tahun (1770SS) sesuai SE-21/PJ/2009 dan PP/07/2009 e) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771) f)

SPT Tahunan PPh wajib pajak badan yang diijinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Anmerika Serikat (1771 $)

g) SPT Tahunan PPh wajib pajak badan yang mengajukan pemberitahuan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771 Y)

d. Batas Waktu Penyampaian SPT Sesuai Pasal 3 ayat (3) Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu penyampaian SPT diatur: 1)

Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;

2)

Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. commit to user



e. Yang Perlu Dilampirkan Saat Menyampaikan SPT 1)

Untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan pencatatan perlu dilampiri:

2)

a)

Surat setoran pajak atas pajak yang terutang

b)

Surat peredaran bruto per bulan dalam setahun

c)

Daftar yang menjadi tanggungan wajib pajak

Untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan perlu dilampiri:

3)

a)


b)

Laporan laba-rugi

c)

Laporan neraca

d)

Daftar penyusutan dan amortisasi fiskal

Untuk wajib pajak badan perlu dilampiri: a)


b)

Laporan laba-rugi

c)

Laporan neraca

d)

Daftar penyusutan dan amortisasi fiskal

e)

Transip kutipan dari elemen-elemen keuangan

f)

Daftar perhitungan kompensasi kerugian fiskal

g)

Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa

h)

Daftar fasilitas penanaman

i)

Daftar cabang utama perusahaan

j)

Perhitungan PPh pasal 24 ayat (4) commit to user



k)

Daftar kredit pajak luar negeri

f. SPT Tidak Lengkap Dianggap Tidak Disampaikan Surat pemberitahuan tahunan dianggap tidak disampaikan apabila: 1)

Surat pemberitahuan tidak ditandatangani

2)

Surat pemberitahuan tidak sepenuhnya dilengkapai keterangan dan/ atau dokumen

3)

Surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah tiga tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis

4)

Surat pemberitahuan disampaikan setelah Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

g. Bukti Penyampaian Laporan Surat Pemberitahuan Surat pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh wajib pajak ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberikan Bukti Penerimaan surat kepada wajib pajak. Bukti penerimaan surat ini dijadikan bukti tanda terima dan tanggal melaporkan Surat Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak. Penyampaian surat pemberitahuan dapat dikirimkan melalui kantor pos dengan pos tercatat dan sebagai tanda bukti dan tanggal pelaporan adalah seperti tertera dalam Surat Tercatat dari kantor commit to user



pos dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang SPT tersebut tidak lengkap.

4. Drop Box a. Pengertian Drop Box Secara sederhana Drop Box dapat diartikan sebagai tempat dimana SPT Tahunan dapat diterima. Dilihat dari kosa katanya sendiri, Drop Box tersusun atas dua kata bahasa asing yakni Drop (jatuh) Box (kotak). Secara fisik, Drop Box adalah kotak berlogo DJP berukuran cukup besar dengan lubang seperti celengan diatasnya yang berfungsi untuk menerima SPT Tahunan. Selain itu dapat diartikan bahwa Drop Box adalah kotak khusus yang dapat dipergunakan untuk menerima Surat Pemberitahuan Tahunan yang ditempatkan di Kantor Pelayanan Pajak, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat strategis lainnya. SPT Tahunan yang diterima oleh Drop Box adalah SPT Tahunan Orang Pribadi (1770SS. 1770S dan 1770) serta SPT Tahunan Badan (1771 dan 1771S). Untuk SPT Tahunan Pasal 21 (1721) sendiri untuk tahun pelaporan 2009 sudah dihapuskan karena sudah tercakup dalam SPT Masa Pasal 21/26

bulan Desember. Jika WP juga hendak

melaporkan SPT Tahunan pembentulan untuk SPT Tahunan tahun-tahun yang lalu, dapat pula disampaikan melalui Drop Box. commit to user



b. Fungsi Drop Box Drop Box mempunyai fungsi sebagai tempat untuk memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. c. Ukuran Drop Box Dalam Surat Edaran No. SE-15/PJ/2009 tentang Penggunaan Drop Box sebagai Media Penyampaian

SPT Tahunan dan

Spanduk

Sosialisasinya adalah panjang 50 cm, lebar 37 cm, dan tinggi 80 cm dengan pembatas ditengahnya, bahan dapat dibuat dari kardus, triplek atau bahan lain yang dapat membentuk kotak (box).

5. Pojok Pajak dan Mobil Pajak a. Pengertian Pojok Pajak Dan Mobil Pajak Untuk memperluas akses penyerahan SPT Tahunan guna menghindari

terjadinya

antrian

yang

panjang

pada

akhir-akhir

penyerahan batas waktu SPT maka DJP memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu melalui fasilitas Pojok Pajak dan Mobil Pajak. Pada prinsipnya SPT Tahunan yang diterima melalui fasilitas pojok pajak dan mobil pajak tersebut nantinya akan melalui proses yang sama dengan proses Drop Box. Pasal 1, angka 1 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER 43/PJ/2008 Tentang Pojok Pajak dan Mobil Pajak menyebutkan bahwa pengertian Pojok Pajak adalah sarana penyuluhan dan pelayanan commit to user



perpajakan bagi masyarakat dan/ atau Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang ditempatkan di pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat bisnis, pameran-pameran atau tempat-tempat tertentu lainnya di seluruh Indonesia. Dan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER - 43/PJ/2008 Tentang Pojok Pajak dan Mobil Pajak menyebutkan bahwa pengertian Mobil Pajak adalah kendaraan yang digunakan sebagai sarana penyuluhan dan pelayanan perpajakan bagi masyarakat dan/ atau Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang ditempatkan di tempat-tempat tertentu di seluruh Indonesia.

b. Fungsi Pojok Pajak dan Mobil Pajak Pojok Pajak dan Mobil Pajak mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut: 1)

Penyediaan leaflet, brosur dan sarana penyuluhan lainnya.

2)

Konsultasi perpajakan.

3)

Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi dan

4)

Penerimaan SPT Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat.

commit to user



6. Kepatuhan Perpajakan Ismawan (2001) mengemukakan prinsip administrasi pajak yang diterima secara luas menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung self assesment yang mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Kepatuhan Perpajakan sebagai “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut (Devano, 2006): a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. b.

Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. d.

Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan

material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undangundang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan yang mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. commit to user



7. Wajib Pajak Patuh Berikut ini beberapa hal mengenai Wajib Pajak Patuh yang bersumber dari www.pajakonline.com: a. Definisi Wajib Pajak Patuh Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

b. Syarat-syarat Wajib Pajak Patuh 1)

Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2)

Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

3)

SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.

4)

Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak: a) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. b) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir. commit to user



5)

Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

6)

Dalam hal laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. a)

Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.

b)

Apabila dalam dua tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10 % (sepuluh persen).

c. Tata Cara Mendapatkan Status Wajib Pajak Patuh 1)

Ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar.

2)

Wajib Pajak mengajukan sendiri untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh, surat permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) commit to user



bulan sebelum tahun buku berakhir ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Terdaftar.

d. Keuntungan Wajib Pajak Patuh Wajib

Pajak

Patuh

berhak

mendapatkan

pengembalian

pendahuluan kelebihan pajak untuk jenis pajak: 1)

Untuk Pajak Penghasilan (PPh) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima

2)

Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima

B. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 1.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Mekanisme sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah self assesment system. Self assessment merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk: menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan mempertanggungjawabkan pajak commit to user



yang terutang. Dengan adanya sistem ini, dalam diri wajib pajak diharapkan tumbuh adanya: a.

Kejujuran

b. Tax mindness/ hasrat untuk membayar pajak c.

Tax discipline, yaitu disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan pajak sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya

memenuhi

kepadanya

oleh

kewajiban-kewajiban

Undang-Undang,

seperti

yang

dibebankan

memasukan

Surat

Pemberitahuan pada waktunya, membayar pajak tanpa diperingatkan. d. Tax consciousness (kesadaran/ kepatuhan) yaitu kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi sebagai berikut: 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Dari hasil penelitian, ternyata belum semua wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya, misalnya masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuannya, wajib pajak tidak menyetorkan pajak dengan jumlah yang sebenarnya, wajib pajak tidak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, wajib pajak tidak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya dan bahkan masih banyak wajib pajak yang belum commit to user



mendaftarkan dirinya, walaupun menurut ketentuan perundang-undangan mereka seharusnya sudah memenuhi syarat menjadi wajib pajak. Dalam hal ini penulis akan meneliti seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya antara lain: a.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 2008-2010. Pada umumnya wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dibagi menjadi dua jenis wajib pajak, yaitu: 1) Wajib Pajak Efektif Wajib pajak efektif adalah wajib pajak terdaftar dikurangi dengan wajib pajak non efektif. 2) Wajib Pajak Non Efektif Wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban

perpajakannya

berupa

memenuhi

kewajiban

menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa dan/ atau Surat Pemberitahuan Tahunan. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-09/PJ.8/1998 tanggal 2 Oktober 1988 wajib pajak non efektif adalah: a) Wajib pajak yang berturut-turut selama 2 (dua) tahun tidak memasukkan surat pemberitahuan pajak penghasilan. commit to user



b) Wajib pajak yang sudah meninggal dunia/ bubar, tetapi belum ada surat keterangan resminya. c) Wajib pajak tidak ditemukan alamatnya, walaupun sudah diusahakan pencariannya oleh dinas luar. d) Wajib pajak yang secara nyata tidak menunjukkan kegiatan usaha. Berikut adalah data jumlah Wajib Pajak Badan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk periode tahun 2008 sampai dengan 2010:

Tabel II. 1 W PTahun B 2008 a 2009 d 2010

Terdaftar (a) 5.972 6.580 7.247

NE (b) 375 385 393

Efektif (a - b) 5.597 6.195 6.854 an

Cabang (d) 588 630 688

WP wajib SPT (a – b - d) 5.009 5.565 6.166

KPP Pratama Surakarta Tahun 2008–2010

Sumber Data: Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Pada dasarnya Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang wajib untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunannya (SPT), namun pada prakteknya tidak commit semua to Wajib user Pajak Efektif diwajibkan untuk



menyampaikan SPT Tahunannya, misalnya Wajib Pajak Badan untuk cabang yang wajib untuk menyampaikan SPT Tahunan hanya Wajib Pajak Badan induknya saja, selanjutnya Wajib Pajak Orang Pribadi Istri yang menginduk pada Nomor Pokok Wajib Pajak suami (cabang) tidak wajib untuk menyampaikan SPT Tahunan, yang wajib menyampaikan SPT Tahunan hanya suami saja dan istri hanya perlu melampirkan bukti potong pada SPT Tahunan yang akan dilaporkan oleh suaminya tersebut.

Berikut adalah data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk periode tahun 2008 sampai dengan 2010:

Tabel II. 2 WP OP KPP Pratama Surakarta Tahun 2008–2010 Terdaftar NE Efektif Cabang (a) (b) (a - b) (d) 2008 40.159 1.755 38.404 1.101 2009 57.455 2.390 55.065 1.339 2010 67.018 2.572 64.446 1.588 Sumber Data : Seksi Pengawasan dan Konsultasi Tahun

WP wajib SPT (a – b - d) 37.303 53.726 62.858

Dari perhitungan dengan rumus diatas maka dapat dilihat jumlah Wajib Pajak Efekif baik Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib untuk menyampaikan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta adalah sebagai berikut: commit to user



Tabel II. 3 WP Efektif KPP Pratama Surakarta Tahun 2008-2010 Tahun 2008 2009 2010

Jenis Wajib Pajak Badan Orang Pribadi 5.009 37.303 5.565 53.726 6.166 62.858

Jumlah 42.312 59.291 69.024

Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Dalam penentuan ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta menetapkan target penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebesar 50%, karena sesuai dengan target yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sebesar 50% untuk setiap wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Untuk menghitung tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta penulis membandingkan antara jumlah

Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan

Tahunan baik yang diterima oleh KPP Pratama Surakarta itu sendiri dan SPT Tahunan yang diterima melalui drop box, pojok pajak dan mobil pajak dengan jumlah Wajib Pajak Efektif yang wajib untuk menyampaikan SPT Tahunan. Berikut ini adalah daftar penyampaian SPT Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk tahun pajak 2008 sampai dengan 2010: commit to user Tabel II. 4



SPT Badan yang diterima KPP Pratama Surakarta dan Drop Box Tahun Pajak 2008–2010 Jenis SPT Tahun Pajak Kurang Bayar Lebih Bayar 2008 1.131 25 2009 1.209 28 2010 1.218 23 Sumber Data : Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Nihil 1.198 1.263 1.274

Jumlah 2.354 2.500 2.515

Jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah diterima tersebut kemudian diteliti untuk digolongkan berdasarkan jenis-jenis SPT yang telah ditentukan yaitu : 1) SPT Kurang Bayar: Surat Pemberitahan Tahunan yang isinya menjelaskan bahwa jumlah pajak yang terutang lebih besar daripada jumlah pajak yang telah dibayar sehingga memunculkan utang pajak yang harus segara dibayarkan oleh wajib pajak tersebut. 2) SPT Lebih Bayar: Surat Pemberitahuan Tahunan yang isinya menjelaskan bahwa jumlah pajak yang telah dibayar lebih dari jumlah pajak yang seharusnya terutang sehingga dapat diajukan permohonan

pengembalian

pembayaran

pajak

atau

dikompensasikan ke tahun pajak selanjutnya. 3) SPT Nihil: Surat Pemberitahuan Tahunan yang isinya menjelaskan bahwa jumlah pajak yang terutang dengan jumlah pajak yang telah dibayarkan sama besarnya sehingga tidak memunculkan kurang bayar atau lebih bayar. commit to user



Selain data mengenai jumlah penyampaian SPT Tahunan untuk Badan seperti tabel diatas berikut ini adalah daftar penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk tahun pajak 2008 sampai dengan 2010: Tabel II. 5 SPT OP yang diterima KPP Pratama Surakarta dan Drop Box Tahun Pajak 2008-2010 Jenis SPT Tahun Pajak Kurang Bayar Lebih Bayar 2008 4.564 24 2009 4.707 77 2010 4.521 67 Sumber Data : Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Nihil 18.249 29.598 29.587

Jumlah 22.837 34.382 34.175

Dari data yang telah ada maka untuk menghitung tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta digunakan rumus sebagai berikut:

Dari perhitungan dengan menggunakan rumus diatas dapat dilihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta:

commit to user



1) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi terhadap Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk tahun pajak 2008 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta:

= 59,536% Tingkat kepatuhan dibagi berdasarkan jenis Wajib Pajak: a) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk tahun pajak 2008 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta:

=46,995% b) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk tahun pajak 2008 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta:

61,22% 2) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi terhadap Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk tahun pajak 2009 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta: commit to user



= 62,205% Tingkat kepatuhan dibagi berdasarkan jenis Wajib Pajak: a) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk tahun pajak 2009 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta:


63,995% 3) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi terhadap Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk tahun pajak 2010 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta:

= 53,155% commit to user



Tingkat kepatuhan dibagi berdasarkan jenis Wajib Pajak: a) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk tahun pajak 2010 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta:


54,368% Untuk mempermudah pembaca berikut penulis sajikan hasil dari perhitungan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam bentuk tabel dibawah ini: Tabel II. 6 Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Pajak Penghasilan KPP Pratama Surakarta Tahun 2008 2009 2010

Tingkat Kepatuhan WP Badan 46.995% 44,923% 40,788%

Tingkat Kepatuhan Tingkat Kepatuhan WP OP WP Badan & OP 61,22% 59,536% 63,995% 62,205% 54,368% 53,155%

commit to user



Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta atas penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya untuk tahun pajak 2008

sebesar 59,536%,

46,995% untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan sebesar 61,22% untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi itu artinya tingkat kepatuhan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi telah memenuhi target sebagaimana yang telah diharapkan oleh KPP Surakarta, yaitu sebesar 50%, sesuai dengan target yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, namun untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan belum memenuhi target yang diharapkan, dan secara keseluruhan tingkat kepatuhan Wajib Pajak telah mencapai target yang telah ditentukan. 2) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta atas penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya untuk tahun pajak 2009

sebesar 62,205%,

44,923% untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan sebesar 63,995% untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun pajak 2008 maka terjadi penurunan untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 2,072% hasil ini didapat dari selisih tingkat persentase kepatuhan Wajib Pajak Badan tahun 2008 ke tahun commit to user Wajib Pajak Badan untuk tahun 2009, artinya tingkat kepatuhan



2009 belum memenuhi target karena tingkat persentase kepatuhan Wajib Pajak Badan masih dibawah 50%, sedangkan untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami peningkatan sebesar 2,775% hasil ini didapat dari selisih tingkat persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2008 ke tahun 2009, untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi telah mencapai target yang diharapkan oleh KPP Pratama Surakarta, dan secara keseluruhan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak mengalami peningkatan sebesar 2,669% dan telah melebihi target yang diharapkan oleh KPP Surakarta yaitu 50%, sesuai dengan target yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sebesar 50% untuk setiap wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama. 3) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta atas penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya untuk tahun pajak 2010

sebesar 53,155%,

40,788% untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan sebesar 54,368% untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun pajak 2009 maka terjadi penurunan yang cukup signifikan untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yaitu sebesar 4,135% hasil ini didapat dari selisih tingkat persentase kepatuhan Wajib Pajak Badan tahun 2009 ke tahun 2010, artinya tingkat kepatuhan Wajib commit to user



Pajak Badan untuk tahun 2010 belum memenuhi target karena tingkat persentase kepatuhan Wajib Pajak Badan masih dibawah 50%, sedangkan untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 9,627% hasil ini didapat dari selisih tingkat persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2009 ke tahun 2010, untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi telah mencapai target yang diharapkan oleh KPP Pratama Surakarta, dan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan persentase tingkat kepatuhan sebesar 9,05%, karena untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami penurunan, sehingga secara otomatis mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara keseluruhan, namun tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara keseluruhan untuk tahun pajak 2010 telah melebihi target yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu sebesar 50% untuk setiap wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Maka berdasarkan perhitungan yang telah ada dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk tahun pajak 2008-2010 belum mencapai target yang telah diharapkan oleh KPP Pratama Surakarta karena tingkat persentase kepatuhan Wajib Pajak Badan masih dibawah 50%, sedangkan untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak commit to user



Orang Pribadi terhadap penyampaian SPT untuk tahun pajak 2008-2010 telah mencapai target yang diharapkan oleh KPP Pratama Surakarta yaitu sebesar 50%, dan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penyampaian SPT untuk tahun pajak 2008-2010 telah mencapai target yang diharapkan oleh KPP Pratama Surakarta yaitu sebesar 50%, karena sesuai dengan target yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sebesar 50% untuk setiap wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Dan tingkat kepatuhan yang paling baik dalam hal penyampaian SPT Tahunan ada pada tahun 2009 yaitu sebesar 62,205%.

b. Tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, yang berkaitan dengan kelengkapan berkas wajib pajak pada saat penyampaian SPT.

Selain membahas masalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, penulis juga membahas masalah tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, yaitu yang berkaitan dengan kelengkapan berkas wajib pajak pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. Berikut ini adalah data jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak commit to user OP yang diterima oleh KPP Pratama Surakarta untuk tahun pajak 2010:



Tabel II. 7 SPT WP Badan dan WP OP yang diterima KPP Pratama Surakarta dan Drop Box Tahun Pajak 2010 SPT diterima SPT diterima KPP sendiri melalui drop box 2010 30.890 9.705 Sumber Data : Seksi Pengawasan dan Konsultasi Tahun

Jumlah 40.595

Berdasarkan SPT yang telah diterima oleh KPP Pratama Surakarta tersebut, kemudian SPT tersebut diteliti dan digolongkan berdasarkan jenisnya: 1) Surat Pemberitahuan Lengkap adalah Surat Pemberitahuan yang semua elemen Surat Pemberitahuan Induk dan semua lampiran yang disyaratkan telah diisi dan disampaikan dengan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. 2) Surat Pemberitahuan Tidak Lengkap adalah Surat Pemberitahuan yang pengisian dan lampirannya tidak memenuhi ketentuan formal. Berikut ini adalah data jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak OP yang diterima oleh KPP Pratama Surakarta untuk tahun pajak 2010 yang telah digolongkan berdasarkan jenis-jenisnya: Tabel II. 8 SPT WP Badan dan WP OP KPP Pratama Surakarta yang telah diteliti Tahun Pajak 2010 SPT Tidak SPT Belum Lengkap Diteliti 2010 39.065 823 707 commit dan to user Sumber Data :Seksi Pengawasan Konsultasi Tahun

SPT Lengkap

Jumlah 40.595



Untuk menghitung tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang berkaitan dengan kelengkapan berkas Wajib Pajak pada saat penyampaian SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta penulis membandingkan antara jumlah SPT Tahunan yang diterima oleh KPP Pratama Surakarta itu sendiri dan SPT Tahunan yang diterima melalui drop box, pojok pajak, dan mobil pajak dengan jumlah SPT yang diterima dengan berkas-berkas yang lengkap dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Dari perhitungan dengan menggunakan rumus diatas dapat dilihat tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang berkaitan dengan kelengkapan berkas Wajib Pajak pada saat penyampaian SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta adalah sebagai berikut:

= 96,231% Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang berkaitan dengan kelengkapan berkas Wajib Pajak pada saat penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama commit to user Surakarta untuk tahun pajak 2010 adalah sebesar 96,231%, angka



tersebut menunjukkan bahwa hampir semua Wajib Pajak baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi patuh dan sadar akan kewajiban

perpajakannya

dalam

melengkapi

berkas-berkas

perpajakannya pada saat akan menyampaikan SPT Tahunan mereka.

BAB III TEMUAN

Setelah penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta terutama mengenai evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, penulis menemukan kelebihan dan kelemahan terkait dengan hal tersebut. Adapun kelebihan dan kelemahan tersebut adalah sebagai berikut: A. Kelebihan 1.

Dengan berbagai macam fasilitas perpajakan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta diharapkan dapat meningkatkan persentase tingkat kepatuhan, baik untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi, fasilitas perpajakan tersebut dikenal dengan istilah jemput bola yaitu Drop Box, Pojok Pajak dan Mobil Pajak, yang memberikan kemudahan

bagi

Wajib

Pajak

dalam

menyampaikan

Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT), sehingga jumlah SPT Tahunan Pajak commit to user



Penghasilan

yang

dilaporkan

oleh

Wajib

Pajak

mengalami

peningkatan. Dengan meningkatnya jumlah pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tersebut maka secara otomatis persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan juga meningkat, sehingga dapat dijadikan evaluasi untuk target pelaporan tahun berikutnya. 2.

Realisasi

penyampaian

Surat

Pemberitahuan

Tahunan

secara

keseluruhan baik Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tahun pajak 2008-2010 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta sudah melebihi dari target yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak.

B. Kelemahan 1.

Masih banyak Wajib Pajak baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dan kesadaran Wajib Pajak yang berkaitan dengan kelengkapan berkas pada saat penyampaian SPT Tahunan, sehingga penyampaian SPT Tahunan kurang maksimal.

2.

Keterbatasan data yang diperoleh oleh penulis sehingga penulis tidak dapat mengolah data secara maksimal untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang berkaitan dengan kelengkapan berkas Wajib commit to user



Pajak pada saat penyampaian SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, dikarenakan sistem yang dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Berdasarkan pembahasan yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang berhubungan dengan evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 1.

Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan melalui fasilitas perpajakan seperti Drop Box, Pojok Pajak, dan Mobil Pajak yang bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya cukup efektif, hal tersebut dapat dilihat dari persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang sudah melebihi dari target yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak.

2.

Tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang berkaitan dengan kelengkapan berkas commit to user Wajib Pajak pada saat penyampaian SPT Tahunan di Kantor Pelayanan



Pajak Pratama Surakarta sangat baik karena persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak telah mencapai angka 96,231%.

B. Rekomendasi

56

Selain menarik kesimpulan-kesimpulan diatas, penulis juga memberikan rekomendasi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada, yaitu: Untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi, dalam memenuhi kewajiban perpajakannya baik itu dalam hal menyampaikan SPT maupun mengenai masalah kelengkapan berkas pada saat penyampaian SPT, dapat dilakukan misalnya dengan melalui: 1.

Penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat yang dijadwal secara lebih rutin yang menjelaskan tentang pentingnya peran aktif masyarakat khususnya Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna tercapainya pembangunan yang merata di seluruh Indonesia demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

2.

Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya melalui media cetak maupun elektronik, atau dengan memasang spanduk dan baliho ditempat-tempat yang strategis. Hal tersebut dilakukan untuk mengingatkan kembali mengenai kewajiban

Wajib Pajak yang sudah ber-NPWP, dan mengajak Wajib Pajak tersebut untuk commit to user



dapat mematuhi kewajiban perpajakannya antara lain, dalam hal penyampaian SPT Tahunan dan berkas-berkas apa saja yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT Tahunan. Dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Devano Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta: Prenada Media Group. Ilyas, Wirawan B dan Burton Richard, 2008 Hukum Pajak. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat. Ilyas, Wirawan B, 2001. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Ismawan, Indra. 2001. Memahami Reformasi Perpajakan 2000. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Mardiasmo, 2008. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Diploma III Perpajakan FE UNS Tahun 2012. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER - 43/PJ/2008 tentang Pojok Pajak dan Mobil Pajak. Sumardiyanti, Sri Valentina dan Suryo Aji, 2003. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN. Surat Edaran No. SE - 15/PJ/2009 tentang Penggunaan Drop Box sebagai Media Penyampaian SPT Tahunan dan Spanduk Sosialisasinya. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Waluyo dan Ilyas, Wirawan B. 2002. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba commit to user Empat.

EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA

Recommend Documents