IMPLEMENTASI PENGENAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI PENDUDUK ASING (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

IMPLEMENTASI PENGENAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI PENDUDUK ASING (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh DANAR RISSANTO AGUNG WIBOWO E.1105063

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user

i


digilib.uns.ac.id

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa bersungguh-sungguh pasti ada jalan / terwujud” (MAN JADDA WAJADA)

Penulisan Hukum ini kupersembahkan kepada :  Bapak Soegijono (Alm) dan Ibu Manisih, orang tuaku tercinta  Andri Aryadi, Budi Nuryani, Cicik Cahyarini, kakakku tersayang  Almamater yang kubanggakan  Semua yang membantu dalam penulisan hukum

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama NIM

: Danar Rissanto Agung Wibowo : E1105063

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : IMPLEMENTASI PENGENAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI PENDUDUK ASING (Study di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 14 Juli 2011 yang membuat pernyataan

Danar Rissanto Agung Wibowo NIM. E1105063

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK DANAR RISSANTO AGUNG WIBOWO, E 1105063, IMPLEMENTASI PENGENAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBAGI BAGI PENDUDUK ASING (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta), Penulisan Hukum (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011. Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui implementasi pemungutan pajak orang pribadi bagi penduduk asing atau warga negara asing di Indonesia dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pemungutan PPh orang asing di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dengan melalui bahan-bahan kepustakaan. Instrument pengumpulan data dengan studi kepustakaan melalui buku-buku dan dibantu data tambahan melalui wawancara. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis silogisme interprestasi. Hasil penelitian bahwa implementasi Pengenaan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Penduduk Asing (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta) menunjukkan bahwa pertama dalam implementasi pemungutan pajak kepada orang asing tidak berbeda jauh dengan pemungutan kepada WNI, terdapat kekhususan kepada orang asing dalam hal persyaratan pendaftaran dan pengawasan. Kedua bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pemungutan PPh orang asing terdapat 3 faktor, meliputi penerapan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Penulis menyarankan untuk meningkatkan faktor pengawasan dengan merevisi peraturan perpajakan karena situasi dan kondisi sekarang ini, profesionalisme aparat pajak dan pelayanan pajak termasuk pendamping/konsultan yang dapat membantu kelancaran perpajakan dengan agar lebih baik dalam memaksimalkan pendapatan pajak penghasilan (PPh). Kata kunci : Implementasi, Pajak, Orang Asing

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT DANAR RISSANTO AGUNG WIBOWO, E 1105063, IMPLEMENTATION OF PERSONAL TAXPAYER TAKING FOR FOREIGNER (Study in the office of tax service office of Pratama Surakarta), Law Script, Law Faculty of Sebelas Maret University Surakarta, 2011. Purpose of this law script is to know implementation of personal tax taking for foreigner or foreign citizen in Indonesia and to know factors that influence implementation of PPH (for foreigners in Indonesia). This Study is a normative law and it is descriptive. Kind of data used in this research is secondary data with bibliotheca materials. Instrument of collecting data is with bibliotheca study to books and additional data trough interview. Technique of collecting data used is bibliotheca study. Interpretation syllogism analysis is used for data analysis. The result of the research is that implementation of personal taxpayer for foreigner ( study in the office of Tax service Pratama Surakarta) showed that firstly, in implementation of tax taking to foreign people is not far different to tax taking to citizen of Indonesia, there is specialty for foreigner registration requirements and controlling. Secondly is that there are 3 factors which influence implementation of PPh (income tax) taking for foreigner, they are implementation of law substances, law structure, and law culture. Author suggest to increase controlling factors by revising tax regulation because of the present situation and condition, professionalism of tax apparatus tax service included consultant or guide who can help smoothness of tax taking which is better in maximizing income tax gain (PPh). Keywords: Implementation, tax, foreigner

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmannirohim Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya yang besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) ini. Terwujudnya Penulisan Hukum (skripsi) tidak lepas dari bantuan segenap pihak, untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 1. Ibu Prof.Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Wasis Sugandha, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan hukum ini yang telah dengan ikhlas dan sabar serta bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis guna penyelesaian penulisan hukum ini. 3. Bapak Harjono, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak berjasa memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 5. Seluruh Bapak dan Ibu selaku staf Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang memberikan ijin dan data guna penyelesaian penulisan hukum ini. 6. Segenap staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, khususnya Seksi Pelayanan atas waktu dan bantuannya. 7. Serta berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan penulisan hukum ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu kritik dan commit tosangat user dibutuhkan demi memperbaiki saran yang membangun dari pembaca

viii


digilib.uns.ac.id

penulisan hukum di masa mendatang. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama untuk penulisan, kalangan akademik, praktisi dan masyarakat umum.

Surakarta, Juli 2011 Penulis

commit to user

ix


digilib.uns.ac.id DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL .......................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN .........................................................................

iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..............................................

iv

HALAMAN PERNYATAAN .........................................................................

v

HALAMAN ABSTRAK .................................................................................

vi

KATA PENGANTAR ....................................................................................

viii

DAFTAR ISI ...................................................................................................

x

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ...............................................................

xiii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ..........................................................

1

B. Perumusan Masalah .................................................................

4

C. Tujuan Penelitian .....................................................................

5

D. Manfaat Penelitian ................................................................ ..

5

E. Metode Peneltian .....................................................................

6

F. Sistematika Penulisan Hukum ..................................................

10

TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1.

Pengertian Pajak ...............................................................

12

2.

Ciri – Ciri Pajak ................................................................

13

3.

Fungsi Pajak .....................................................................

14

4.

Asas-asas pemungutan Pajak ............................................

14

5.

Syarat Pemungutan Pajak .................................................

15

6.

Sistem Pemungutan Pajak ................................................

16

7.

Pembagian (Pengelompokan) Pajak .................................

16

8.

Unsur-Unsur Pajak ...........................................................

18

9.

Subjek dan Objek Pajak ...................................................

18

10. Penanggung Pajak ............................................................

18

11. Fiskus ................................................................................ commit user 12. Asas Pengenaan Pajak to......................................................

19

13. Pengertian Hukum Pajak ..................................................

19

x

19


digilib.uns.ac.id

14. Pembagian Hukum Pajak .................................................

20

15. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak ......................................

20

16. Pajak Penghasilan (PPh) ...................................................

22

17. Teori Bekerjanya Hukum .................................................

23

B. Kerangka Pemikiran ................................................................

28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 1.

Tugas dan Wewenang Aparat ...........................................

30

a. Dalam Prosedur Pembuatan Rencana Kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi terkait SubBagian Umum ........................................................... b. Dalam

Prosedur

Penyusunan

32

Estimasi

Penerimaan Pajak Per Wajib Pajak ...........................

33

c. Dalam Prosedur Pengawasan Penerbitan Surat Teguran Kepada Wajib Pajak (WP) yang Belum Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) .............

34

d. Wewenang dan Tanggung Jawab MasingMasing Seksi .............................................................

34

e. Uraian Jabatan Kepala Seksi Pelayanan ....................

35

f. Uraian Jabatan Kepala Seksi PDI ..............................

38

g. Uraian Jabatan Kepala Seksi Penagihan ...................

41

B. Implementasi Pemungutan Pajak Orang Pribadi bagi Penduduk Asing atau Warga Negara Asing di Indonesia 1.

Kewajiban Mendaftarkan Diri ..........................................

44

2.

Fungsi NPWP ...................................................................

46

3.

NPWP ...............................................................................

47

4.

Syarat-syarat pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi ......

48

5.

Pengukuhan Penghasilan Kena Pajak (PPKP) .................

48

6.

Kewajiban Pembayaran dan Pembayaran ........................

49

7.

Pemotongan / Pemungutan ...............................................

51

8.

Pelaporan ..........................................................................

53

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pemungutan PPh commitNegara to userAsing di Indonesia Orang Asing atau Warga 1.

Penerapan Substansi Hukum ............................................ xi

59


BAB IV

digilib.uns.ac.id

2.

Penerapan Struktur Hukum ..............................................

64

3.

Penerapan Budaya Hukum (kultur Budaya) .....................

67

PENUTUP A. Kesimpulan ..............................................................................

70

B. Saran ........................................................................................

71

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran ......................................................................

28

Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. ..

31

Gambar 3. Sruktur Organisasi PDI .................................................................

38

Gambar 4. Kewajiban Hal yang Diperiksa (Jenis SPT) ...................................

54

commit to user

xiii

1 digilib.uns.ac.id


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Negara Republik Indonesia dalam sistem perpajakan yang sekarang ini dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat diharapkan berperan dalam melangsungkan dan meningkatkan pembangunan nasional. Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Pengertian negara hukum adalah negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh Undang Undang yang telah ditetapkan oleh badan pemberi suara rakyat (Parlemen / DPR) dalam menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga Negara. Oleh karena itu pemerintah membuat sistem perpajakan peraturan-peraturan yang baru yaitu dengan lahirnya beberapa Undang Undang perpajakan baru; yang terdiri atas: UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sebagai negara berkembang, bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan potensi masyarakat. Agar proses pembangunan selanjutnya berjalan dengan lancar perlu adanya hubungan yang selaras serasi dan seimbang antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara dimanis dan proporsional dalam rangka pelaksanaan pembangunnan yang bertanggung jawab sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan peran dan sarana di dalam

pembiayaan

pembangunan

nasional.

Upaya

dalam

meningkatan

pembangunan nasional yang berkesinambungan membutuhkan pembiayaan atau dana yang begitu besar yang berasal dari sumber-sumber pendapatan Negara. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. commit to user

1

2 digilib.uns.ac.id


Pajak adalah adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undangundang (yang dapat

dipaksakan) dengan

tiada mendapat

jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2008 : 1). Berkembangnya suatu negara menjadi negara maju salah satunya peningkatan interaksi sosial antar warga negara yang secara tidak langsung memberikan dukungan dan keuntungan secara financial khususnya dibidang ekonomi. Indonesia merupakan salah satu negara strategis dibidang perdagangan, meningkatnya warga asing (penduduk luar negeri) yang datang dengan kepentingan pribadi maupun umum dengan bermacam-macam tujuan dapat diharapkan sebagai lahan asset pendapatan nasional. Masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah penduduk asli Indonesia dan sebagiannya terdapat warga negara asing yang setiap tahun meningkat jumlahnya. Warga negara asing yang berada atau bertempat tinggal di Indonesia bahkan menjadi penduduk tetap (menjadi warga negara Indonesia) dan menjalankan usaha di Indonesia baik sebagai pegawai, konsultan perusahaan, kontraktor dan lain sebagainya. Dalam hal perpajakan maka mereka menjadi wajib pajak manakala memperoleh penghasilan. Menyangkut kepentingan antar negara dipastikan terjadi suatu transaksi dalam kerjasama ekonomi baik berupa perdagangan barang dan jasa, kerjasama lainnya adalah kerjasama di bidang sosial budaya. Disinilah berlakunya pengenaan pajak terhadap orang luar negeri (wajib pajak). Indonesia dalam sistem perpajakan yang menganut Self Assesment System, terutama untuk pajak langsung yaitu pajak penghasilan. Dalam Self Assesment System, wajib pajak diberi kepercayaan dan kewajiban untuk menghitung, memotong, memungut, menetapkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Meskipun diberikan kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam mengurus pajak masih sering menemui kendala dan hambatan. Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan masih sering commit to user terdapat pajak terutang yang tidak dilunasi bahkan tidak memberikan laporan


3 digilib.uns.ac.id

yang benar oleh wajib pajak sebagaimana mestinya sehingga terjadi kesalahan penghitungan pajak terutang. Jika tidak menjalankan sebagaimana mestinya, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi dapat berupa denda bahkan pidana di bidang perpajakan. Landasan hukumnya diatur di dalam Pasal 12 UUNomor 6 Tahun 1983 Jo. UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, khususnya PPh, dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi usahausaha untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak PPh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Mengoptimalkan dan mengefektifkan penerimaan dari sektor pendapatan pajak nasional, tidak hanya satu pihak melainkan pada kedua belah pihak, yaitu pemerintah sebagai aparat perpajakan (fiskus) dan orang pribadi/badan (wajib pajak) atau yang dikenai pajak. Dalam kaitannya dengan pengenaan wajib pajak orang pribadi terhadap warga negara asing yang berada di Indonesia, tidak semua warga negara asing menjadi wajib pajak dan tidak semua warga negara asing dapat dikenakan pajak, memerlukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan juga tidak semua penghasilan dikenakan pajak. Untuk menetapkan daya pikul wajib pajak juga harus dilihat dari berapa jumlah tanggungannya dan bagaimana susunan keluarganya. Dalam pengenaan pajak dan menghitung berapa besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak. PPh di sini sangat erat kaitanya dengan pengenaan pajak orang pribadi penduduk asing, karena sebagian besar hukum pajak internasional yang terkait hukum nasional, perpajakan diatur di dalam perundang-undangan Negara Indonesia yang di atur dalam UU No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Seperti yang telah diuraikankan di atas, dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan harus melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan. Dalam pelaksanaan memungut pajak, Pasal 23A Amandemen Ke-4 Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum pemungutan pajak to user mengatur bahwa pajak dipungutcommit oleh pemerintah berdasarkan undang–undang.

4 digilib.uns.ac.id


Pasal 23A Amandemen Ke-4 Undang-Undang 1945 ini bertujuan menjamin kepastian hukum pelaksanaan pajak bagi pemerintah dan masyarakat. Sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan peran dan sarana di dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dalam penerapan struktur keorganisasian KPP modern dibanding sebelumnya, mengenai ketentuan-ketentuan khususnya dalam hal pelaksanaan pemungutan PPh dan penentuan subjek pajak orang pribadi serta penghitungan pajaknya terhadap warga negara asing yang berada atau bertempat tinggal di Indonesia diharapkan adanya kepastian hukum dan dapat meningkatkan pendapatan asli negara kedepannya. Oleh karena itu, dalam pelayanan pelaksanaan dan tata cara pengenaan wajib pajak terhadap orang asing harus memberikan kepastian hukum apabila terdapat hambatan-hambatan yang mengakibat terjadinya suatu sengketa. Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan

penulisan

hukum

dengan

judul

”IMPLEMENTASI

PENGENAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI PENDUDUK ASING” (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta).

B. Rumusan Masalah Dalam UU No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan. Dengan adanya pengenaan Pajak Penghasilan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana implementasi pemungutan pajak orang pribadi bagi penduduk asing atau warga negara asing di Indonesia? 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi pemungutan PPh orang asing atau warga negara asing di Indonesia?

commit to user

5 digilib.uns.ac.id


C. Tujuan Penelitian Setiap penelitian, pastilah mempunyai tujuan yang jelas. Demikian pula penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data yang akurat, sehingga dapat bermanfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Maka penelitian ini mempunyai tujuan objektif dan tujuan subjektis sebagai berikut : 1. Tujuan Objektif a. Untuk mengetahui implementasi pemungutan pajak orang pribadi bagi penduduk asing atau warga negara asing di Indonesia. b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pemungutan PPh orang asing atau warga negara asing di Indonesia. 2. Tujuan Subjektif a. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum sebagai sarana untuk memenuhi persyaratan wajib bagi penulis dalam meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. b. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran dalam memperluas ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum bagi penulis, khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara.

D. Manfaat Penelitian Dalam setiap penelitian diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat di ambil dari penelitian, sebab manfaat dan keguaan penelitian akan menentukan memiliki nilai hasil dari penelitian tersebut. Manfaat yang diharapkan dapat di ambil sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis a.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya Hukum Administrasi Negara.

b.

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan dan dapat dipergunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah bagi peneliti – commit to user peneliti dalam penelitian yang sejenis di masa kedepan nantinya.

6 digilib.uns.ac.id


2. Manfaat Praktis a.

Memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok bahasan yang sedang diteliti.

b.

Meningkatkan, mengembangkan daya fikir dan analisis yang akan membentuk pola pikir dimanis serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama ini baik teori maupun praktek.

E. Metodologi Penelitian Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, mengadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut, serta mengsahakan suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahan yng timbul didalam gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 1986 : 43). Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud,2006: 35). Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas dan merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian yang dihadapi. Dalam penelitian yang penulis lakukan ini diperlukan adanya sejumlah data agar data tersebut dapat dilakukan analisis secara akurat dan sistematis serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena itu diperlakukan metode penelitian yang digunakan untuk menentukan teknik pengumpulan data dan menganalisis data.

commit to user

7 digilib.uns.ac.id


Metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut : 1. Jenis penelitian Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum perpustakaan, yaitu hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan – bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto 1986: 13-14). Bahan – bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. 2. Sifat Penelitian Dilihat dalam sifatnya penelitian hukum ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan sifat penelitian yang doktrinal mengenai

hukum

perpajakan

yang

diterapkan

kedalam

masyarakat,

menggambarkan silogisnya hukum yang disosialisasikan atau yang sudah atau telah berjalan di masyarakat berjalan dengan baik ataupun tidak, melalui data yang telah didapat dari tulisan-tulisan, pendapat-pendapat, maupun data kualitatif yang didapat dari lapangan baik cetak maupun elektronik yang sudah ada dan masih segar serta masih hangat. Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat tehadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristikkarakteristik atau faktor-faktor tertentu (Bambang Sunggono, 2003 : 23). 3. Jenis Data Secara umum, didalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data pustaka (Soerjono Soekanto, 1986: 51).

commit to user

8 digilib.uns.ac.id


Jenis data yang digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder yaitu data yang berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan kepustakaan, maupun data cetak elektronik yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 4. Sumber Data Sumber data adalah tempat ditemukannya data. Adapun data dari penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu : a.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: 1) Bahan hukum primer Bahan hukum primer yaitu semua bahan atau meteri hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, yaitu bisa berupa norma atau kaidah dasar, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri, dan lain - lain. Diantaranya bahan hukum primer adalah : a) UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. b) UU No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. c) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 161/PJ./2001 tentang syarat setiap badan usaha dan orang pribadi yang telah memiliki penghasilan. d) Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. 2) Bahan hukum sekunder Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta untuk membantu menganalisa, memahami bahan hukum primer yang terdiri dari buku, hasil karya ilmiah, artikel, jurnal atau majalah yang berkaitan dengan materi penelitian ini. commit to user

9 digilib.uns.ac.id


3) Bahan hukum tersier Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain meliputi Kamus Besar Indonesia, Kamus Hukum, dan bahan-bahan dari internet (Soerjono Soekanto, 1986: 52). 5. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data adalah cara – cara yang digunakan dalam memperoleh data penelitian. Dalam melakukan penelitian, dibutuhkan kemampuan untuk memilih, menyusun dan alat pengumpulan data yang relevan. Karena kecermatan dalam memilih dan menyusun serta alat pengumpul data akan berpengaruh secara obyektif pada hasil penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, didalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka (studi kepustakaan), mengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soerjono Soekanto, 2005 :21). Dalam penelitian ini dilakukan studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, koran bahan kepustakaan lainya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti serta mengkaji struktur hukum, substansi hukum atau isi bahan hukum dan budaya hukum bahan-bahan tersebut. 6. Teknik Analisis Data Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Silogisme interprestasi yaitu mendapatkan makna dan pemahaman terhadap kata-kata dan tindakan para partisipan riset, dengan memunculkan commit to user konsep dan teori (atau teori berdasar generalisasi) yang menjelaskan temuan.

10 digilib.uns.ac.id


Kemudian, komunikasikan makna temuan kepada orang lain memalui laporan tertulis (Rhenald Kasali, 2008:369). Dari semua data yang diperoleh dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode silogisme interprestasi kualitatif. Pada identifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terdapat di dalam masyarakat dari keadaan, perilaku manusia, dan gejala-gejala yang ada secara langsung yang masih segar. Apakah hukum dengan peraturanperaturan yang ada, peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya sudah berlaku dengan benar dan efektif dalam praktek di masyarakat. Kualitatif karena sifat data dan penelitian adalah kualitatif, sehingga kesimpulan yang dapat ditarik adalah merupakan hasil dari intepretasi induktif.

F. Sistematika Penulisan Hukum Guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi dalam sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut. Dalam bab I ini penulis menguraikan tentang Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. Dalam bab II, diuraikan mengenai kerangka teoritis tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yang meliputi : kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan menguraikan Pengertian Pajak, Ciri – Ciri Pajak, Fungsi Pajak, Asas-asas pemungutan Pajak, Syarat Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Pembagian (Pengelompokan) Pajak, Unsur-Unsur Pajak, Subjek dan Objek Pajak, Penanggung Pajak, Fiskus, Asas Pengenaan Pajak, Pengertian Hukum Pajak, Pembagian Hukum Pajak, Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Pajak Penghasilan (PPh), Teori Bekerjanya Hukum. commit to user



Sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis akan menampilkan bagan kerangka pemikiran. Dalam bab III ini penulis menyajikan pembahasan berupa jawaban atas pertanyaan dalam perumusan masalah, yaitu mengenai : 1. Untuk mengetahui implementasi pemungutan pajak orang pribadi bagi penduduk asing atau warga negara di Indonesia. 2. Untuk

mengetahui

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

implementasi

pemungutan PPh orang asing atau warga negara asing di Indonesia. Dalam bab IV menguraikan mengenai kesimpulan atas perumusan masalah yang diteliti dan saran penulis atas pembahasan permasalahan tersebut dalam bab-bab sebelumnya. Daftar pustaka berisi berbagai sumber pustaka yang dikutip dalam penulisan hukum ini.

commit to user



BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori Dalam sebuah penelitian ilmiah, konsep teori sangat diperlukan, menjadi suatu langkah awal dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti, mencari data yang tepat dan akurat guna dapat tercapainya tujuan penelitian yang baik. Kerangka teori merupakan rangkuman yang mengarahkan kemana dari sisi sudut pandang yang ingin diteliti dalam suatu penelitian, sehingga sangat besar pengaruhnya di dalam menentukan kesimpulan akhir yang hendak dicapai. 1. Pengertian Pajak Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan nasional. Banyak ahli

yang mengemukakan pendapatnya mengenai

pengertian pembangunan nasional dan pajak, antara lain sebagai berikut : Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memerhatikan masalah pembiayaan pembangunan (Waluyo, 2006: 1). Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2006: 2). Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di negara itu (natural resources). Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Jadi dimana ada commit to user

12



kepentingan masyarakat, disitu timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa kepentingan umum (Erly Suandi, 2002: 7). Dalam definisi pajak dan hukum pajak. Pajak adalah suatu sumbangan paksaan dari perorangan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang bertalian dengan kepentingan orang banyak (umum) tanpa dapat ditunjukan adanya upaya keuntungan khusus terhadapnya (Seligman, 2009: 8). Pajak adalah adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2008: 1). Dalam Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan Umum pengertian wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, sedangkan badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan,

perseroan

atau

perkumpulan

lainnya,

firma,

kongsi,

perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap (Seligman, 2009: 8). 2. Ciri - ciri Pajak

Pajak sebagai salah satu pungutan negara mengandung ciri sebagai berikut : a. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang–undang serta aturan pelaksanaannya. b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. c. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. commit to user



d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran–pengeluaran pemerintah yang apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan uantuk pembiayaan public investment. e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan lain yang non budgeter, yaitu sebagai alat kebijakan perekonomian nasional (Erly Suandy, 2002: 11). 3. Fungsi Pajak Sebagaimana telah diketahui mengenai ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya empat fungsi pajak, yaitu : a. Fungsi Budgetair / Penerimaan Pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. b. Fungsi Regulerend / Mengatur Pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. c. Fungsi Demokrasi Pajak merupakan penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan untuk kemaslahatan umat dan sebagai hak seseorang untuk memperoleh pelayanan pemerintah. d. Fungsi Redistribusi Pajak lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat (Wirawan B. Ilyas, 2007: 11). 4. Asas-asas Pemungutan Pajak Undang–Undang Pajak harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu : a. Equality dan Equity b. Certainly c. Convenience of Payment

commit to user



d. Economic of Collection Equality mengandung pengertian bahwa pada keadaan yang sama seseorang harus dibebani pajak yang sama pula. Persamaan ini bukan pada tingkat pendapatnya tetapi pada tingkat kemampuan membayarnya atau daya pikul. Certainty, artinya pajak yang dibayar oleh wajib pajakharus jelas dan tidak mengenal kompromi (not arbitary). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak,objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya. Convenience of Payment, artinya pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak. Economic of Collections, artinya pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh (Erly Suandi, 2002: 27-28). 5. Syarat Pemungutan Pajak Syarat ini diperlukan agar pemungutan pajak tidak mengalami hambatan atau perlawanan, yaitu : a. Syarat Keadilan Dalam praktek pelaksanaan pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan adil, sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan. b. Syarat Yuridis Pelaksanaan pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang. c. Syarat Ekonomis Pelaksanaan pemungutan pajak tidak boleh menggangu kegiatan perekonomian, tidak menggangu kegiatan produksi maupun perdagangan. commit to user



d. Syarat Finansial Pelaksanaan pemungutan pajak harus efisien, hal ini sesuai dengan fungsi budgetair. Dimana biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari pajak yang dipungut. e. Sistem Pemungutannya Harus Sederhana Hal ini akan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Y. Sri Pudyatmoko, 2009: 44-46). 6. Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak dapat dibagi atas empat macam sistem, yaitu: a. Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. b. Semi Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. c. Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. d. Witholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus (Wirawan B. Ilyas, 2007: 22). 7. Pembagian (Pengelompokan) Pajak Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, objek, maupun lembaga pemungutnya.

commit to user



Berdasarkan golongannya, pajak dibedakan menjadi : a. Pajak langsung, adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu misalnya Pajak Penghasilan (PPh). b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi : 1) Pajak Subjektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamatama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan gaya pikulnya apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya Pajak Penghasilan (PPh). 2) Pajak Objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamatama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya baru kemudian dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Sukismo, 2008:1).

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi : 1) Pajak Pusat, adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Keuangan cp. Direktorat Jenderal Pajak yang termasuk dalam pajak pusat adalah : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Bea Materai dan Cukai.

commit to user



2) Pajak Daerah, adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah (Dipenda). Pajak daerah dibedakan atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten (Sukismo, 2008: 1). 8. Unsur-unsur Pajak Yang menjadi unsur-unsur pajak diantaranya : a. Iuran dari rakyat kepada Negara. b. Berdasarkan undang – undang. c. Tanpa jasa balik atau kontraprestasi secara langsung dari Negara. d. Guna membiayai rumah tangga Negara (Rochmat Soemitro, loc.cit: 8). 9. Subjek dan Objek Pajak Yang menjadi subyek pajak antara lain : a. Orang pribadi atau perseorangan. b. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak. c. Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan, atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap. d. Subyek Pajak terdiri dari subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri (Y.Sri Pudyatmoko, 2009: 20-25). 10. Penangung Pajak Penanggung pajak antara lain : a. Badan oleh pengurus. b. Badan yang dinyatakan oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan. c. Badan dalam likuidasi oleh likuidator. commit to user



d. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya, atau e. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya (Y. Sri Pudyatmoko, 2009: 23). 11. Fiskus Fiskus (fiscus) dalam perkembangan terkini sering diartikan sebagai aparatur pemerintah yang menangani pemasukan uang dari rakyat berupa pajak untuk dimasukan ke dalam kas Negara (Y. Sri Pudyatmoko, 2009: 24). 12. Asas Pengenaan Pajak Asas pengenaan pajak antara lain : a. Asas tempat tinggal (domisili). b. Asas negara asal (negara sumber). c. Asas kebangsaan (Y. Sri Pudyatmoko, 2009 : 43-44). 13. Pengertian Hukum Pajak Hukum pajak, yang juga disebut hukum fiscal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara Negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak) (Santoso Brotodiharjo, 1995: 1). Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan lain perkataan, hukum pajak menerangkan: a. Siapa-siapa wajib pajak (subyek pajak). b. Obyek-obyek apa yang dikenakan pajak (obyek pajak). c. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah. d. Timbul dan hapusnya utang pajak. e. Cara penagihan pajak dan

commit to user



f. Cara mengajukan keberatan dan banding pajak (Buhori, 1995: 25).

14. Pembagian Hukum Pajak Secara umum hukum pajak dapat dibedakan menjadi dua, yakni hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material memuat norma-norma yang menerangkan: a. Keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenai pajak (obyek pajak) atau disebut juga tatbestand. b. Siapa-siapa yang harus dikenai pajak (subyek pajak/wajib pajak) dan c. Berapa besarnya pajak. Disamping itu termasuk didalamnya adalah: a. Peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan, denda-denda. b. Peraturan-peraturan yang memuat hukuman-hukuman terhadap ketentuan perpajakan. c. Peraturan-peraturan tentang tata cara pembebasan dan pengembalian pajak. d. Peraturan-peraturan tentang hak mendahului dari fiskus. Keberadaan hukum pajak formal menyesuaikan dengan kebutuhan yang dikehendaki untuk berlakunya hukum pajak material. Agar hukum pajak material dapat berlaku efektif maka hukum pajak formal ini harus ada. Hukum pajak formal antara lain mengatur : a. Pendaftaran obyek pajak dan wajib pajak. b. Pemungutan pajak. c. Penyetoran pajak. d. Pengajuan keberatan. e. Permohonan banding. f. Permohonan

pengurangan

dan

penundaan

sebagainya (Y.Sri Pudyatmoko, 2009: 57). 15. Hak dan Kewajiban Umum Wajib Pajak commit to user a. Kewajiban mendaftarkan diri

pembayaran,

dan

lain



Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak. Obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. c. Kewajiban membayar pajak Pajak yang hasilnya dimasukan kedalam kas Negara sangat diperlukan untuk membiayai segala aktivitas dan berjalannya roda pemerintahan. d. Kewajiban membayar denda Pemenuhan kewajiban pajak ada kemungkinan terjadi kesalahan, baik itu karena kealpaan maupun karena unsur kesengajaan dari wajib pajak atau penanggung pajak. Kesalahan seperti itu perlu diluruskan kembali dan kepada wajib pajak ataupun penanggung pajak dapat dikenakan sanksi berupa denda. e. Kewajiban melakukan pembukuan dan pencatatan Mempunyai maksud mewujudkan tertib administrasi di dalam kegiatan usaha. Sekaligus memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang mempunyai hunungan dengan kegiatan usaha yang bersangkutan. f. Kewajiban menyerahkan dokumen pada waktu pemeriksaan Mengingat wajib pajak bisa saja keliru di dalam memenuhi kewajiban pajaknya, entah karena kesengajaan atau karena kelalaian. commit to user g. Hak membetulkan surat pemberitahuan (SPT).



h. Hak mengangsur dan menunda pembayaran pajak. i. Mendapatkan pengembalian pajak (Restitusi). j. Hak mengajukan gugatan. k. Hak mengajukan keberatan. l. Hak mengajukan banding. m. Perlindungan terhadap rahasia wajib pajak. n. Mendapatkan pengurangan dan pembatalan pajak. o. Mendapatkan pengurangan dan pembatalan sanksi administrasi Y.Sri Pudyatmoko, 2009 : 131-171). 16. Pajak Penghasilan (PPh) a. Subjek pajak Subjek pajak adalah orang pribadi, warisan, atau badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, yang mempunyai atau memperoleh penghasilan dari Indonesia (Djoko Muljono, 2010: 2-9). 1) Subjek Pajak Dalam Negeri Subyek Pajak Dalam Negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di dalam Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia atau luar Indonesia, baik dengan atau tanpa melalui bentuk usaha tetap di luar negeri dan juga warisan yang belum dibagi. 2) Subyek Pajak Dalam Negeri Subjek Pajak Dalam Negeri adalah pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik dengan ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap (Djoko Muljono, 2010 : 2). b. Wajib pajak Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut commit to user perpajakan ditentukan untuk ketentuan peraturan perundang-undangan



melakukan kewajiban-kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (Djoko Muljono, 2010 : 9). c. Objek pajak 1) Objek pajak dalam negeri Objek pajak dalam negeri adalah penghasilan yang diperoleh Subjek Pajak dalam negeri, termasuk BUT maupun Subjek Pajak Luar Negeri yang berasal dari Indonesia. Penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri didapatkan dari berbagai kegiatan, seperti : usaha, pekerjaan bebas, karyawan, pemanfaatan modal, dan berbagai cara lain yang menimbulkan penghasilan di Indonesia. 2) Objek pajak luar negeri Objek pajak luar negeri adalah penghasilan yang diperoleh Subjek Pajak dalam negeri, termasuk BUT yang berasal dari luar Indonesia. Penghasilan yang diperoleh dari luar negeri yang sudah atau belum dipotong pajak di tempat

penghasilan tersebut didapat, tetapi

merupakan objek pajak penghasilan di Indonesia, sedangkan bagi objek pajak luar negeri yang sudah dipotong pajak di luar negeri dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 24 UU PPh (Djoko Muljono, 2010: 11). 17. Teori Bekerjanya Hukum Pada hakekatnya hukum adalah sebagai sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu menggunakan pendekatan sistem (Esmi Warassih, 2005 : 30). Pengertian hukum sebagai sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedmen terdiri dari tiga komponen, yaitu: a. Komponen struktur hukum (legal structure) Struktur hukum (legal structure) merupakan batang tubuh, kerangka, commit to user bentuk abadi dari suatu sistem. Struktur hukum Friedman menjelaskan :



To begin whit, the legal system has the structure of legal system consist of elements of the kind the number and size of court;their jurisdiction…structure. Also means how the legislstive is organized. Wahat procedures he police department follow, and go on.strukture in a way is a kind of cross section of the legal system. A kind of photograph, with free the action (Lawrence M.Friedman, 1984 :7). Peranan aparatur penegakan hukum juga tidak kalah pentingnya dalam menentukan tingkat keberhasilan penegakan suatu peraturan perundangan, baik buruknya aparatur penegakan hukum dapat menentukan pula baik buruknya suatu penegakan peraturan perundangan. Suatu peraturan

perundang-undangan

yang

baik

terkadang

tidak

dapat

ditegakkan secara baik, apabila yang menegakan peraturan perundangan tersebut adalah aparatur penegakan hukum yang tidak baik atau cakap. Dan hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya rendahnya tingkat pemahaman dari aparatur penegak hukum terhadap substansi atau peraturan perundangan (M.Syamsudin, 2009: 53). Diberlakukannya

suatu

peraturan

perundang-undangan

yang

mempunyai maksud dan tujuan baik belum tentu memberikan suatu manfaat yang nyata bagi masyarakat, apabila tidak ditegakkan secara konsisten dan bertanggung jawab aturan-aturan hukum yang ada didalamnya. Karena suatu peraturan perundangan-undangan pada dasarnya adalah rangkaian kalimat yang tidak akan memberikan makna tanpa adanya mekanisme penegakan hukum yang jelas dan pelaksanaan yang konsisten dari aparatur penegak hukumnya. Salah satu masalah utama yang sulit diatasi di Indonesia sampai saat ini adalah masalah penegakan hukum yang konsisten dan bertanggung jawab dari para aparatur penegakan hukum yang telah dikemukakan sebelumnya. b. Komponen substansi hukum (legal substance) Substansi hukum (legal substance) aturan-aturan dan norma-norma commit to user aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk



perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Pemahaman tentang substansi hukum adalah sebagai berikut:…”Another aspect of the legal system is its substance. By this means the actual rules, norms behavioral pattens of the people inside the system….the strees here is on living law not just rules in law goods.” (Lawrence M.Friedman, 1984 :7). Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum (legal substance) menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Substansi atau materi dari suatu produk peraturan perundangan merupakan faktor yang cukup penting untuk diperhatikan dalam penegakan hukum, tanpa substansi atau materi yang baik dari suatu peraturan perundangan rasanya sangat sulit bagi aparatur penegak hukum untuk dapat menegakkan peraturan perundangan secara baik pula, dan hal tersebut sangat ditentukan atau dipengaruhi ketika proses penyusunan suatu peraturan perundangan dilakukan. Suatu

produk peraturan

perundangan dapat dikatakan baik apabila hal-hal yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut dirumuskan secara jelas, tegas, sistematis dan mudah untuk dimengerti oleh semua pihak, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi setiap orang (subjek hukum) yang membaca peraturan perundangan tersebut (M.Syamsudin, 2009: 53). c. Komponen budaya hukum (legal culture) Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan tentang budaya hukum bahwa…”The third component of legal system of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and the legal system their bilief, in other word, is the eliminate of social though and social force commit to user



which determines how law is used avended and afused” (Lawrence M.Friedman, 1984 :7). Budaya hukum (legal culture) merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa didukung oleh budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam system dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif (M.Syamsudin, 2009: 53). Terkait dengan budaya hukum, Lawrence M. Friedman membedakan menjadi dua bagian, yaitu: 1) Budaya hukum eksternal (external legal culture) 2) Budaya hukum internal (internal legal culture) Budaya hukum eksternal adalah budaya hukum dari masyarakat secara umum sedangkan budaya hukum internal adalah budaya hukum dari kelompok orang-orang yang mempunyai profesi di bidang hukum seperti hakim, birokrat dan lain-lainya. Menurut Friedman, kekuatan-kekuatan sosial secara terus menerus mempengaruhi sistem hukum, kadang-kadang ia merusak, memperbarui, memperkuat, atau memilih untuk lebih menampilkan segi-segi tertentu. Dalam melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yaitu struktur, substansi dan kultur atau budaya, dimana unsur-unsur yang satu dengan yang lainya saling mempengaruhi dalam bekerjanya hukum pada kehidupan sehari-hari. Perubahanperubahan sosial yang serba cepat dan perkembangannya yang tidak sama dalam kebudayaan, mengakibatkan ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri, mengakibatkan timbulnya disharmoni, konflikkonflik eksternal dan internal, juga terjadinya disorganisasi dalam commit to user



masyarakat

dalam

diri

pribadi.

Perbuatan-perbuatan

ini

berupa

penyimpangan dari pola-pola umum yang berlaku. Ketiga komponen ini sangat berpengaruh dalam penegakan hukum. Jika salah satu komponen saja tidak berfungsi dengan baik maka dapat dipastikan penegakan hukum dalam masyarakat akan menjadi lemah. Selanjutnya Friedman mengatakan bahwa unsur sistem hukum tidak terdiri dari struktur dan substansi, masih diperlukan unsur ketiga yaitu budaya hukum (M.Syamsudin, 2009: 53). Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang ke-empat, yang disebut komponen dampak hukum (legal impact). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti. Berkaitan dengan budaya hukum (legal culture) ini, menurut Roger Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap hukum dan kemauan dengan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikasi hukum yang relative, dalam menjelaskan pemikiran dan prilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara dimana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.

commit to user



B. Kerangka Pemikiran

Peraturan Perundangundangan

NEGARA

UU No.36 Th 2008 UU No.17 Th 2000 UU No.28 Th 2007

Wajib Pajak

WNI

Fiskus

Orang Asing

PPh

Hak dan Kewajiban

Implementasi Hukum (Undang-Undang / Peraturan)

Faktor Pengaruh: Struktur, Substansi, Kultur

Gambar 1. Kerangka Pemikiran commit to user



Penjelasan Kerangka Pemikiran : Negara merupakan pihak yang berkepentingan dalam pemungutan pajak, dalam hal ini pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatur tentang pajak bertujuan mengisi devisa negara guna pembangunan yang berkelanjutan. Salah satunya adalah pajak penghasilan, terkait pelaksanaannya didasarkan dalam ketentuan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 dan UndangUndang No.26 Tahun 2008. Menyangkut pajak penghasilan terdapat orang pribadi sebagai subjek PPh, yang diambil dari orang pribadi adalah penghasilan yang didapat orang pribadi tersebut, yang besarnya sesuai peraturan perundangundangan mengenai PPh. PPh mengatur orang asing atau warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Dalam pelaksanaan pembayaran hingga pelaporan dapat dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri dan juga termasuk pihak pemerintah (fiscus), yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban, khususnya bagi warga asing yang berada di Indonesia dan termasuk juga bagi aparatnya (fiskus). Dalam pelaksanaannya akan dikaji dari sisi struktur hukum, substansi dan kulturnya. Pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sedang akan di bahas dalam implementasi hukumnya dan untuk mendapatkan hubungan keterkaitan antara wajib pajak dengan negara.

commit to user



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 1.

Tugas dan Wewenang Aparat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta adalah salah satu kantor umum dimana institusi yang melaksanakan kewenangan yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP) guna pengawasan dan penelitian kepatuhan Wajib Pajak di lakukan oleh seorang Account Representive (AR) dan sebagai pemeriksa Wajib Pajak yang dilakukan oleh fungsional Pemeriksa Pajak. Dengan demikian ruang lingkup tugas sangat jelas dan beban pekerjaan yang harus dilaksanakan sangat berat, sehingga dalam hal penyelenggaraan pelayanan pajak oleh Undang–Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Setiap Instansi Pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala/Ketua, yang dinamakan Pimpinan Instansi, memiliki tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya pelayan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Instansi. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 587/KMK.01/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi dan Tata Cara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar disebutkan bahwa tugas SubBagian Umum adalah melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan tumah tangga. Tugas pokok tersebut kemudian dijabarkan dalam Uraian Jabatan Struktural dan Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan Kanwil DJP Wajb Pajak Besar sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: useryang menegaskan bahwa tugas 161/KMK.1/2005 tanggal 7commit Juni to 2005

30



Kasubag umum yang membawahi sub-bagian umum adalah mengkoordinasi tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kewajiban, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak. Pembagian tugas dan wewnangnya akan diuraikan dalam bagan struktur dibawah ini :

Kepala Kantor Pelayanan Pratama

Sub Bagian Umum

Seksi PDI

Seksi Pelayana n

Juru Sita

Seksi Penagiha n

Seksi Pemeriksaan

WASKON IV WASKON II WASKON I

WASKON III FUNGSIONA L

Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta (Sumber : Struktur Oraganisasi Kantor Pajak Pratama Modern di Indonesia). commit to user



Di bawah ini akan penulis uraikan sebagian gambaran mengenai kepemimpinan instansi pajak meliputi wewenang dan tanggung jawab dalam hubungannya dengan Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON), SubBagian Umum, Seksi PDI, Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan dan Seksi Penagihan serta wewenang dan tanggung jawab diantara masing-masing Seksi yang harus dilaksanakan oleh pejabat untuk dapat melaksanakan tugastugas pembagian dengan karisma kepemimpinannya, wewenang dan tanggung jawab diantaranya: a. Dalam Prosedur Pembuatan Rencana Kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi terkait Sub-Bagian Umum 1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan pengarahan dan penugasan kepada para Kepala Seksi / Kepala Sub-bagian Umum untuk menyusun Rencana Kerja Seksi / Sub bagian masing – masing; 2) Kepala Seksi Waskon menugaskan AR untuk menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Seksi WASKON. 3) AR menyiapkan bahan Rencana Kerja berdasarkan hasil kerja tahun berjalan dan usulan Rencana Kerja tahun berjalan dan usulan Rencana Kerja tahun berikutnya, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Seksi Waskon. 4) Kepala Waskon mempelajari, membahas dan menyusun konsep Rencana Kerja bersama para AR, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 5) Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyetujui Rencana Kerja Seksi Waskon dan mengembalikan kepada Kepala Seksi Waskon. 6) Kepala Waskon menugaskan Pelaksana untuk menyampaikan Rencana Kerja Seksi WASKON ke Sub-bagian Umum untuk dikompilasi. commit to user



7) Pelaksana menyampaikan Rencana Kerja ke Sub-bagian Umum untuk dikompilasi. 8) Kepala Seksi WASKON menerima Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pajak yang telah dikompilasi dari Sub-bagian Umum dan meneruskan kepada Pelaksana . 9) Pelaksana menatausahakan dan memyampaikan Rencana Kerja kepada para AR untuk dilaksanakan. b. Dalam Prosedur Penyusunan Estimasi Penerimaan Pajak Per Wajib Pajak 1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan pengarahan dan penugasan kepada Kepala WASKON untuk menyusun Estimasi Pemerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan. 2) Kepala Seksi WASKON menugaskan AR untuk menyiapkan bahan penyusunan Konsep Estimasi Penerimaan Pajak per Wajib Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan. 3) Para AR membuat bahan konsep Estimasi Pemerimaan Pajak per Wajib

Pajak,

perkembangan

ekonomi

dan

keuangan

serta

menyampaikan kepada Kepala Seksi WASKON. 4) Kepala WASKON meneliti, mempelajari, membahas konsep Estimasi Pemerimaan Pajak per Wajib Pajak berdasarkan

potensi pajak,

perkembangan ekonomi dan keuangan bersama para AR, selanjutnya merumuskannya

ke

dalam

Estimasi

Penerimaan

Pajak

dan

menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 5) Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyetujui Estimasi Penerimaan Pajak tersebut dan mengembalikan kepada Kepala Seksi WASKON. commit to user



6) Kepala WASKON menugaskan Pelaksana untuk menyampaikan Estimasi Penerimaan Pajak tersebut kepada Kepala Seksi WASKON. 7) Pelaksana menyampaikan Estimasi Pemerimaan Pajak tersebut ke Seksi PDI. 8) Kepala Seksi WASKON menerima Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pajak yang telah dikompilasi dari Sub-bagian Umum dan meneruskan kepada Pelaksana. 9) Pelaksana menatausahakan dan memyampaikan Rencana Kerja kepada para AR untuk dilaksanakan. c. Dalam Prosedur Pengawasan Penerbitan Surat Teguran Kepada Wajib Pajak (WP) yang Belum Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 1) Kepala Seksi WASKON menugaskan AR untuk menginvestariskan Wajib Pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); 2) Para AR melalui Sistem Administrasi Perpajakan menginventariskan Wajib Pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) mengusulkan penerbitan Surat Teguran dan Surat Tagihan Pajak, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Seksi WASKON; 3) Kepala WASKON meneliti, menyetujui usulan penerbitan Surat Teguran dan Surat Tagihan Pajak (SPT) selanjutnya menugaskan Pelaksana untuk menyampaikan usulan penerbitan Surat Teguran Pajak (SPT) ke Seksi Pelayanan; 4) Pelaksana menyampaikan usulan penerbitan Surat Teguran dan Surat Tagihan Pajak (SPT) ke Seksi Pelayanan. d. Wewenang dan Tanggung Jawab Masing-Masing Seksi 1) Seksi Pelayanan. 2) Seksi Ekstesifikasi.

commit to user



3) Seksi PDI. 4) Seksi WASKON. 5) Seksi Pemeriksaan. 6) Seksi Penagihan. e. Uraian Jabatan Kepala Seksi Pelayanan 1) Nama Jabatan Struktural: Kepala Seksi Pelayanan a) Wewenang: (1). Mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. (2). Menandatangani SKT. (3). Menandatangani Surat Pengukuhan PKP. (4). Menandatangani Bukti Pendaftaran WP. (5). Menandatangani Surat Tugas Pembuktian Alamat. (6). Menandatangani Acara Hasil Pembuktian Alamat. (7). Menandatangani Surat Penolakan Pendaftaran WP dan pelaporan PKP. (8). Menandatangani Bukti Laporan PKP. (9). Menandatangani Surat Pindah. (10). Menandatangani Surat Pencabutan SKT. (11). Menandatangani Surat Pencabutan Surat Pengukuhan PKP. (12). Menandatangani Surat Penghapusan NPWP. (13). Menandatangani Surat Pemberitahuan Pernyataan Pindah. (14). Meminta kelengkapan berkas permohonan pendaftaran dan perubahan data WP. commit to user (15). Menandatangani pengiriman formulir SPT Tahunan PPh.



(16). Menandatangani Surat Tegoran WP yang tidak atau belum memasukkan SPT. (17). Menandatangani Surat permintaan kelengkapan SPT PPh kepada WP. (18). Menandatangani STP selain hasil pemeriksaan. (19). Meneliti dan memaraf SPT, SKPKB, SKPLB, SKPN, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB dan produk hukum lainnya. (20). Menjatuhkan hukuman disiplin yang melanggar ketentuan. (21). Mengajukan mutasi pegawai bawahan. (22). Menilai pelaksanaan dan menandatangani DP3 pagawai. (23). Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas. (24). Menegakkan disiplin pegawai. (25). Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pegawai bawahan. b) Tanggung Jawab: (1). Kebenaran usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. (2). Kebenaran SKT. (3). Kebenaran Surat Pengukuhan PKP. (4). Kebenaran Bukti Pendaftaran WP. (5). Kebenaran Surat Tugas Pembuktian Alamat. (6). Kebenaran Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat. (7). Kebenaran Surat Penolakan Pendaftaran WP dan pelaporan PKP. (8). Kebenaran Bukti Laporan PKP. (9). Kebenaran Surat Pindah. (10). Kebenaran Surat Pencabutan SKT. (11). Kebenaran Surat Pencabutan Surat Pengukuhan PKP. (12). Kebenaran Surat Penghapusan NPWP. commit to user (13). Kebenaran Surat Pemberitahuan Pernyataan Pindah.



(14). Kebenaran Pindah. (15). Kelengkapan berkas permohonan pendaftaran dan perubahan data WP. (16). Kebenaran daftar nominative pengiriman formulir SPT Tahunan PPh. (17). Kebenaran Surat Teguran WP yang tidak atau belum memasukkan SPT. (18). Kebenaran Surat permintaan kelengkapan SPT PPh kepada WP. (19). Kebenaran STP selain hasil pemeriksaan. (20). Kebenaran SPT, SKPKB, SKPLB, SKPN, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB dan produk hukum lainnya. (21). Penjatuhkan hukuman disiplin yang melanggar ketentuan. (22). Usul mutasi pegawai bawahan. (23). Penilaian pelaksanaan dan menandatangani DP3 pagawai; (24). Kerahasiaan pelaksanaan tugas; (25). Penegakkan disiplin pegawai; (26). Bimbingan dan arahan kepada pegawai bawahan. c) Proses dan Sistem Pendaftaran Wajib Pajak Dalam pendaftaran baik orang pribadi maupun badan, pendaftaran diperlukan syarat: (1). Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Paspor. (2). Fotocopy KK (Kartu Keluarga). (3). Mengisi Formulir Pendaftaran. Pendaftaran Wajib Pajak setelah menyerahkan syarat dan mengiri formulir kepada bagian pendaftaran di Seksi Pelayanan, maka wajib Pajak akan mendapat NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Data tersebut akan disimpan dalam pemberkasan sebagai Data valid yang commit akan dikirim to userke Kantor Pelayanan Pajak Pusat



Jakarta dan data tersebut akan direkam oleh Seksi PDI (Perekam, Data dan Informasi) sebagai data pemberkasan. f. Uraian Jabatan Kepala Seksi PDI 1) Nama Jabatan Struktural: Kepala Seksi PDI a) Wewenang: Seksi PDI adalah pengumpulan, pencairan dan pengolahan data, pengamatan potensi pepajakan, serta penyajian informasi perpajakan. Penjabaran fungsi ini akan diuraikan dalam sub-sub selanjutnya 2) Sruktur Organisasi PDI SEKSI

PDI

KEPALA SEKSI

PENATA USAHA

OPERATOR

PENGOLAH

Gambar 3. Struktur Organisasi PDI (Sumber : Struktur Oraganisasi Kantor Pajak Pratama Modern di Indonesia).

Keterangan : a) Seksi PDI dikepalai oleh seorang kepala seksi yang memperoleh tugas dan pengarahan dari kepala Kantor Pelayanan Pajak, serta commit to user mengajukan usul, saran dan pendapat kepada kepala kantor pajak.



b) Bawahan kepala seksi PDI adalah para petugas yang terbagi manjadi Penata Usaha Data dan informasi, Operator Console serta pengolah data dan informasi. 3) Tugas Seksi PDI Sesuai dengan fungsinya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 161/KM.1/2005 tanggal 7 Juni 2005 tentang uraian jabatan struktural dan pelaksanaan kanwil DJP Jakarta khusus, kanwil DJB wajib pajak besar, KPP di lingkungan kanwil DJP wajib pajak besar, seksi PDI bertugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling serta penyiapan laporan kerja. Tugas-tugas seksi PDI dapat dikelompokan menjadi tiga bagian : a) Pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekam dokumen perpajakan. Tugas ini dilaksanakan oleh pengolah data dan informasi. b) Pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling. Keberadaan operator console akan berperan dalam tugas ini. c) Penyajian laporan kinerja, yang dilaksanakan oleh penata usaha data dan informasi. 4) Uraian Tugas dan Kegiatan a) Penataanusahaan data dan informasi. b) Tugas-tugas penataanusahaan data informasi meliputi : (1).

Penyusunan rencana kerja seksi PDI sebagai bahan penyusun rencana kerja KPP. commit to user



(2).

Penyusunan

estimasi

penerimaan

pajak.

Tugas

ini

dilaksanakan dengan seksi pengawasan dan konsultasi yang menghitungan potensi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, faktor ekonomi makro. (3).

Penataanusahaan surat masuk dan keluar.

(4).

Penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat fungsional maupun pengwasan masyarakat yang berkaitan dengan seksi PDI.

(5).

Penyusunan konsep surat tanggapan atas permasalahan yang berkaitan dengan seksi PDI.

c) Output dari penatausahaan data dan informasi adalah : (1).

Rencana kerja seksi PDI.

(2).

Kompilasi estimasi penerimaan pajak.

(3).

Administrasi surat masuk/keluar.

(4).

Konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan.

(5).

Konsep surat tanggapan permasalahan yang berkaitan dengan seksi PDI.

(6).

Laporan kinerja dan laporan berkala lainnya seksi PDI.

(7).

Pelayan dukungan teknis.

d) Tugas dan pelayanan dukungan teknis meliputi : (1).

Pengumpulan dan pengolahan data. Dalam tugas ini melibatkan operator console dan pengolah data dan informasi.

(2).

Updating data.

(3).

Pemberian dukungan teknis implementasi aplikasi e-SPT, efilling. commit to user



(4).

Teknis operasional komputer, pemeliharaan basis data, back up data, transfer data recovery data, software dan hardware, jaringan komputer.

(5).

Penyajian informasi perpajakan.

e) Hasil kerja dari kegiatan ini berupa : (1).

Upload data elektronik ke sistem aplikasi.

(2).

Updating data dalam sistem administrasi perpajakan.

(3).

Sosialisasi e-SPT dan e-filling.

(4).

Pemeliharaan basis data, back-up data, transfer data, jaringan komputer.

(5).

Pengolahan data informasi.

f) Tugas-tugas pengolahan data dan informasi ini meliputi : (1).

Pengumpulan dan pengolahan data.

(2).

Peminjaman dan penyaluran informasi.

(3).

Perekaman dan validasi dokumen perpajakan.

(4).

Tata usaha dan penerimaan perpajakan.

g) Hasil kerja kegiatan ini adalah : (1).

Dokumen perpajakan yang telah divalidasi.

(2).

Daftar bukti pbk dan pengantar.

(3).

Sph kirim dan pengantar.

g. Uraian Jabatan Kepala Seksi Penagihan 1) Prosedur Surat Teguran a) Penatausaha piutang pajak akan mencetak surat teguran. b) Hasil print out surat teguran dikirim kepala seksi penagihan untuk diteliti dan disetujui selanjutnya dikirim ke kepala kantor untuk ditandatangani. c) Apabila ternyata wajib pajak telah melunasi tunggakan pajak yang akan ditegur,

maka petugas penata usaha piutang pajak akan commit to user



menge-drop kasus teguran tersebut dan akan masuk ke case management kepala seksi penagihan untuk di setujui. 2) Prosedur Surat Paksa a) Kepala seksi penagihan akan memverifikasi kasus paksa tersebut. b) Surat paksa yang telah disetujui akan muncul case management juru sita pajak untuk dicetak. c) Hasil print out surat paksa dikirim ke kepala kantor untuk ditanda tangani. 3) Prosedur Surat Sita a) Kepada seksi penagihan akan memverifikasi kasus atas surat tersebut. b) Surat sita yang sudah disetujui akan muncul pada menu case management juru sita untuk dicetak. c) Hasil print out surat paksa dkirim ke kepala kantor untuk ditanda tangani. 4) Proseduar Pemberian Angsuran Pembayaran Tunggakan Pajak a) Surat permohonan WP dikirim ke seksi penagihan. b) Petugas penata piutang pajak meneliti apakah permohonan WP diterima atau tidak dengan mengisi alasan-alasan yang mendukung kemudian simpan. c) Laporan penelitian tersebut akan masuk ke case management kepala seksi penagihan untuk di verifkasi. d) Setelah di verifikasi oleh kepala seksi panagihan, maka kasus tersebut akan masuk ke case management kepala kantor untuk mendapat persetujuan. e) Setelah disetujui oleh kepala kantor, maka akan muncul pada menu commit to user case management pelaksanaan seksi pelayanan untuk di cetak.



f) Hasil print out surat paksa dkirim ke kepala kantor untuk di tanda tangani. 5) Prosedur Pemberian Penundaan Pembayaran Tunggakan Pajak a) Wajib

Pajak

mengajukan

surat

permohonan

mengangsur

pembayaran pajak yang dterima seksi pelayanan. b) Surat permohonan WP dikirim ke seksi penagihan. c) Pelaksanaan seksi penagihan akan meneliti apakah permohonan WP diterima atau tidak dengan mengisi alasan-alasan yang mendukung, kemudian simpan. d) Setelah di verifikasi oleh kepala penagihan, maka kasus tersebut akan masuk ke case management kepala kantor untuk mendapat persetujuan. e) Setelah di setujui oleh kepala kantor, maka akan muncul pada menu case management pelaksanaan seksi pelayanan untuk di cetak. 6) Prosedur Kerja Penerbitan STP Bunga Penagihan a) Dibuat oleh pelaksanaan seksi penagihan. b) Kemudian di kirim ke kepala kantor untuk di tandatangani.

B. Implementasi Pemungutan Pajak Orang Pribadi bagi Penduduk Asing atau Warga Negara Asing di Indonesia Pemerintah dalam pembiayaan pembangunan nasional, kemampuan pembiayaan sangat dipengaruhi kemampuan ekonomi. Melalui peningkatan interaksi sosial antar warga negara, baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dukungan dan keuntungan secara financial kepada pemerintah. Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu kriteria yang sangat penting untuk menilai secara nyata suatu pemerintahan dalam commit to user



mengatur dan mengelola pendapatan rumah tangganya sendiri yang bertujuan meningkatkan pembangunan nasional. Diimplementasikannya kebijakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan tata cara perpajakan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

merupakan

produk

hukum

pemerintah

sebagai

wujud

penyelenggaraan pemerintah dalam penunjang pembiayaan pembangunan nasional. Dengan Undang-Undang ini membuka peluang bagi pemerintah berupaya untuk memaksimalkan diharapkan sebagai lahan asset pendapatan nasional dengan memanfaatkan meningkatnya warga negara asing yang berdatangan bersama maksud, tujuan, dan kepentingan. Berlakunya Undang-Undang ini diwujudkan dalam implementasi pemungutan pajak orang pribadi warga negara asing sebagai penegakan hukum dalam memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak (WP) dalam pengenaan pajak atas penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, sebagai berikut: 1. Kewajiban Mendaftarkan Diri Orang pribadi sebagai subjek pajak mempunyai kewajiban perpajakan. Mempunyai syarat bagi orang pribadi warga negara asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, kewajiban pajak subjektifnya berlaku atau dimulai sejak hari pertama orang pribadi warga negara asing tersebut berada di Indonesia, orang pribadi warga negara asing ini termasuk Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan sudah mempunyai kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri (WP Dalam Negeri). Sedangkan bagi orang pribadi warga negara asing yang tidak berada di Indonesia, tidak lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 12 bulan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia maka termasuk Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri dan tidak mempunyai kewajiban perpajakan. commit to user



Pengenaan Pajak terhadap penghasilan orang pribadi warga negara asing disini berlaku hanya jika Indonesia sudah mempunyai hak untuk mengenakan pajak, atas penghasilan dari professional orang pribadi warga negara asing yang mempunyai karakter independen, seperti akuntan, konsultan dan lainya atau penghasilan orang pribadi warga negara asing dari hubungan kerja dan karyawan atau penghasilan yang pajaknya tidak dibayarkan oleh pihak ketiga dan juga tidak dibebankan kepada BUT (Bentuk Usaha Tetap) maka orang pribadi warga negara asing wajib mendaftarkan dirinya sebagai WP. Khusus bagi WP orang pribadi warga negara asing yang termasuk WP Dalam Negeri wajib mengisi

Surat

Pemberitahuan

Domisili,

menandatangani

dan

menyampaikannya ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Sesuai dengan sistem self assessment maka orang pribagi warga negara asing sebagai WP Dalam Negeri mempunyai kewajiban perpajakan untuk mendaftarkan diri ke Kantor KPP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan orang pribadi warga negara asing tersebut. Bagi warga negara asing bertempat tinggal d wilayah Surakarta dan sudah mempunyai kewajiban perpajakan, maka mereka wajib mendaftarkan dirinya ke KPP Pratama Surakarta. Dari hasil wawancara dengan Bapak Dimas dan Bapak Feri selaku petugas konsultasi dan informasi KPP Pratama Surakarta pada hari kamis 19 Mei 2011 bahwa jadwal Tempat Pelayanan Terpadu adalah pukul 08.00-16.30 waktu setempat, jadwal pelayanan tersebut WP Dalam Negeri dapat mendaftarkan diri dengan mengisi Form Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi serta fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor kemudian diserahkan kepada Seksi Pelayanan untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kemudian Seksi Pelayanan mendaftarkan identitas Wajib Pajak Dalam Negeri kedalam form aplikasi sesuai KTP atau paspor WP didaftarkan secara online ke Dirjen Pajak yang berpusat di Jakarta, saat itu juga dapat ditunggu NPWP bagi WP commit to user



atau paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak form pendaftaran diterima Seksi Pelayanan. Jenis pelayanan pada Tempat Pelayanan Terpadu bagi Wajib Pajak di KPP Pratama antara lain : a. Pemberian informasi perpajakan. b. Penerimaan surat - surat permohonan dari Wajib Pajak dan Surat lainnya. c. Penerima pelaporan dan surat penundaan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. d. Penerima SPT Masa PPh dan PPN. e. Pelayanan PBB dan BPHTB. f. Pelayanan lainya. Disamping pendaftaran melalui KPP yang berkantor sesuai domisili WP Dalam Negeri, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui e-register, yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik on-line (internet) kemudian pemberitahuan atas WP orang asing

terdaftar

dapat

diambil

dan

dapat

langsung

melakukan

kewajibannya sebagai WP di KPP tempat WP orang asing mendaftarkan diri. 2. Fungsi NPWP : Dari hasil wawancara dengan bapak Dimas dan Bapak Feri selaku petugas konsultasi dan informasi KPP Pratama Surakarta pada hari senin 23 Mei 2011 bahwa Wajib Pajak yang sudah terdaftar, fungsi NPWP bagi Wajib Pajak yaitu : a. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. b. Sebagai identitas Wajib Pajak. c. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. d. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Dengan memiliki NPWP, WP Dalam Negeri memperoleh beberapa commit to user manfaat langsung lainnya, seperti : sebagai pembayaran pajak di muka



(angsuran / kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke Luar Negeri, memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank, dan memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti tender – tender yang dilakukan oleh pemerintah. 3. NPWP NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (orang pribadi warga negara asing/orang asing) sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Seperti yang sudah diuraikan di atas, untuk memperoleh NPWP secara garis besar bahwa orang pribadi warga negara asing yang termasuk Waji Pajak Dalam Negeri wajib mendaftarkan diri pada KPP dengan mengisi formulir pendaftaran dan/atau menyerahkan identitas dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan (biaya fotocopy identitas KTP atau paspor) kepada Seksi Pelayanan, atau dapat pula mendaftarkan diri secara on-line melalui e-registration. Apabila terjadi Wajib Pajak Dalam Negeri yang sudah ber-NPWP malakukan pindah domisili baik masih dalam wilayah KPP maupun keluar wilayah KPP maka Wajib Pajak Dalam Negeri wajib mendaftarkan kembali dengan mengisi Form Perubahan Data Orang Pribadi dan diserahkan kepada Seksi Pelayanan di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Orang pribadi warga negara asing termasuk sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri dan sudah berkewajiban mendaftarkan diri di KPP Pratama setempat dapat disebut Wajib Pajak Orang Asing (WP orang asing). 4. Syarat-syarat pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi a.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas (misalnya karyawan), dokumen yang diperlukan commitKTP to user hanya berupa Fotokopi yang masih berlaku atau paspor



ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan khusus bagi orang asing dan mengisi Form Pendaftaran Orang Pribadi. b.

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai kegiatan usaha , persyaratannya selain fotokopi KTP juga ditambah dengan surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau usaha pekerjaan bebas dari Wajib Pajak. Bentuk surat pernyataan telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang harus dibuat oleh WP orang asing. Dari KPP tempat WP orang asing terdaftar kepada WP orang

asing diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap. Perlu diketahui juga bagi masyarakat dalam dan luar negeri bahwa untuk pengurusan NPWP tersebut di atas tidak dipungut biaya apapun. 5. Pengukuhan Penghasilan Kena Pajak (PPKP) Bagi WP orang asing sebagai Penghasilan yang dikenakan PPN, setelah memperoleh NPWP, WP orang asing wajib melaporkan usahanya bila melakukan usaha untuk dikukuhkan sebagai Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada KPP atau dapat pula dilakukan secara on-line melalui eregistration. Dalam pengukuhan sebagai PKP tersebut di KPP Pratama Surakarta, keberadaan

petugas sampai

pajak

akan

kegiatan

melakukan

usaha

WP

penelitian orang

asing.

mengenai Dengan

dikukuhkannya Pengusaha sebagai PKP maka atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, wajib diterbitkan Faktur Pajak. Selain itu, dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi WP orang asing tersebut, para Kepala KPP Pratama se-Indonesia juga melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk mendapatkan data tentang keberadaan dan kegiatan usaha WP orang asing, antara lain dengan pihak Badan Koordinasi dan Penanaman Modal/Daerah atau dengan Kantor Wilayah Depnaker untuk mendapatkan data Ijin Kerja Tenaga Asing commit to user



(IKTA), Kantor Imigrasi untuk mendapatkan data jumlah orang asing dan maksud kedatangannya dan instansi terkait lainnya. 6. Kewajiban Pembayaran dan Pembayaran Dari hasil wawancara dengan Bapak Dimas dan Bapak Budi selaku petugas Waskon KPP Pratama Surakarta pada hari jumat 27 Mei 2011 bahwa WP orang asing dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan sistem self assessment wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang. a. Pembayaran Pajak Mekanisme Pembayaran Pajak : 1) Membayar sendiri pajak yang terutang : a) Pembayaran angsuran setiap bulan Pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban seorang WP dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. WP diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak setiap bulan, pembayaran dapat dilakukan melalui bank di seluruh Indonesia. b) Pembayaran setelah akhir tahun; Pembayaran dalam pelunasan Pajak Penghasilan yang dilakukan sendiri oleh seorang WP pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari jumlah total pajak yang dibayar sendiri dan pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak dan pajak akhir tahun ini pembayarannya melalui bank. 2) Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. Pihak lain disini berupa : a)

Pemberi penghasilan;

b)

Pemberi kerja; atau

c)

Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah. commit to user



WP orang asing yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penagihan Pajak. Penagihan Pajak dilakukan apabila WP orang asing tidak membayar Pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam STP, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding. Maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan. Proses penagihan dimulai dengan surat teguran dan dilanjutkan dengan surat paksa. Dalam hal WP orang asing tetap tidak membayar tagihan pajaknya maka dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta WP orang asing yang disita tersebut untuk melunasi pajak yang tidak/belum dibayar. Jangka waktu proses penagihan sebagai berikut: a) Surat Teguran diterbitkan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak tidak membayar utang pajaknya. b) Surat Paksa diterbitkan dalam jangka 21 (dua puluh satu) hari setelah surat teguran apabila Wajib Pajak tetap belum melunasi utang pajaknya. c) Sita dilakukan dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak Surat Paksa disampaikan. d) Lelang dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman

lelang.

sedangkan

pengumuman

lelang

dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan. Direktorat

Jendral

Perpajakan

dapat

melakukan

pencegahan dan penyanderaan terhadap WP orang asing / penanggung Pajak yang tidak kooperatif dalam membayar hutang pajaknya. commit to user



Dalam kenyataan dilapangan dari hasil wawancara Bapak A’an selaku petugas Sub.Bagian Umum dan informasi KPP Pratama Surakarta pada hari kamis 19 Mei 2011, sampai sekarang belum pernah terjadi pelanggaran atas Wajib Pajak Orang Asing/Orang Pribadi (Wajib Pajak Dalam Negeri). Yang kerap kali terjadi dilapangan adalah warga negara asing yang hanya berada kurang dari 183 hari di Indonesia maka tergolong Wajib Pajak Luar Negeri dan tidak memiliki kewajiban perpajakan, warga negara asing tersebut melakukan usaha di Indonesia dan karena tidak termasuk WP yang berkewajiban, ketika disurvei oleh petugas pajak menjelang 183 hari, orang asing tersebut sudah kembali ke negara asalnya. 7. Pemotongan / Pemungutan Dari hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku petugas Waskon KPP Pratama Surakarta pada hari jumat 27 Mei 2011 bahwa selain pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh WP orang asing, ada pembayaran

yang

dilakukan

dengan

mekanisme

pemotongan/

pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Jenis pemotongan/pemungutan adalah sebagai berikut : a. Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan orang asing (seperti gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan dimana dia bekerja). b. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor barang dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu (seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah). c. Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan dengan penghasilan tertentu seperti : deviden, bunga, royalty, sewa, to badan user dalam negeri, dan BUT. dan jasa yang diterimacommit oleh WP



d. Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh WP luar negeri. e. PPh Final. Ada beberapa penghasilan yang dikenakan PPh Final. Yang dimaksud final disini bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak ketiga atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan (bukan pembayaran di muka) terhadap utang pajak pada akhir tahun dalam penghitungan pajak penghasilan pada SPT Tahunan. Beberapa contoh penghasilan yang dikenakan PPh final antara lain: bunga deposito, penjualan tanah dan bangunan, persewaan tanah dan bangunan, hadiah undian, bunga obligasi. f. Pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh WP tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan international, perushaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan

pada

masa

diberlakukannya

pemungutan

dengan

mekanisme Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM). Apabila pihak-pihak yang diberi kewajiban oleh Direktorat Jenderal Perpajakan untuk melakukan pemotongan/pemungutan tidak melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dan kenaikan 100%. Para Kepala KPP dalam hal ini juga ikut melakukan pengawasan atas kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan WP orang asing termasuk kepatuhan perpajakan Pemotong PPh sesuai pasal Pasal 21 dan atau Pasal 26 UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh WP orang asing. commit to user



8. Pelaporan Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi WP orang asing di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan WP sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ke-3, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah juga mengawasi pelaksanaan hal-hal tersebut di atas di lingkungan wilayahnya. Sehingga Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi WP maupun aparatur / petugas pajak dan pelaporan pajak disampaikan WP orang asing ke KPP dimana WP terdaftar. SPT dapat dikenakan kepada WP orang asing dibedakan sebagai berikut : a. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. b. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada beberapa jenis SPT Tahunan : 1) Badan 2) Orang Pribadi 3) Pasal 21 Saat ini seluruh KPP Pratama dalam waktu dekat WP orang asing penyampaian SPT Tahunan PPh akan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-SPT. Keterlambatan pelaporan untuk keterlambatan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Khususnya mulai tahun 2008 dikenakan denda commit to user



sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan SPT tahunan PPh Badan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). c. Kewajiban Dalam Hal Diperiksa No

Jenis SPT

Batas Waktu

Batas

Pembayaran

Waktu Pelaporan

Masa 1

2

3

PPh Pasal 21/26

PPh Pasal 23/26

PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk wajib Pajak

Tgl. 10 bulan

Tgl. 20 bulan

berikut

berikut

Tgl. 10 bulan

Tgl. 20 bulan

berikut

berikut

Tgl. 15 bulan

Tgl. 20 bulan

berikut

berikut

Akhir masa Pajak

Tgl 20

terakhir

setelah

orang pribadi dan badan PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk wajib Pajak kriteria tertentu yang

berakhirnya

diperbolehkan

masa Pajak

melaporkan beberapa

terakhir

Masa Pajak dalam satu SPT Masa 4

PPh Pasal 22, PPN &

1 hari setelah

7 hari setelah

dipungut

pembayaran

PPh Pasal 22 -

Pada hari yang

Tgl. 14 bulan

Bendaharawan

sama saat

berikut

PPn BM oleh Bea Cukai 5

commit to user penyerahan



Pemerintah 6

PPh Pasal 22 – Pertamina

barang Sebelum

Â

Delivery Order dibayar 7

PPh Pasal 22 - Pemungut tertentu

8

PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 15

Pph Pasal 4 ayat (2), Pasal 15. 21,23 PPN dan PPnBM untuk wajib

Tgl. 10 bulan

Tgl. 20 bulan

berikut

berikut

Tgl. 10 bulan

Tgl. 20 bulan

berikut

berikut

Tgl. 10 bulan

Tgl. 20 bulan

berikut

berikut

Sesuai batas

Tanggal 20

waktu per SPT

setelkah

masa

berakhirnya

Pajak criteria tertentu

masa Pajak terakhir

9

10

PPN dan PPn BM – PKP

PPN dan PPn BM – Bendaharawan

11

PPN & PPn BM Pemungut Non

Tgl. 15 bulan

Tgl. 20 bulan

berikut

berikut

Tgl. 17 bulan

Tgl. 14 bulan

berikut

berikut

Tgl. 15 bulan

Tgl. 20 bulan

berikut

berikut

Bendaharawan Tahunan 1

PPh - Badan, OP, PPh Tgl. 25 bulan commit to user ketiga setelah

akhir bulan ketiga setelah



Pasal 21

berakhirnya

berakhirnya

tahun atau bagian

tahun atau

tahun pajak

bagian tahun pajak

2

PBB

6 (enam) bulan

----

sejak tanggal diterimanya SPPT 3

BPHTB

Dilunasi pada

----

saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan bangunan Gambar 4. Kewajiban Dalam Hal Diperiksa

Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2010 bagi WP orang asing batas waktu pembayarannya adalah sebelum SPT Tahunan PPh tersebut disampaikan, sedangkan untuk pelaporannya khusus untuk SPT Tahunan Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun Pajak. Untuk menguji kepatuhan WP orang asing dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap WP orang asing. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan tehadap WP yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan WP diterapkan kepada seluruh WP termasuk WP orang asing. d. SPT PPh Orang Pribadi bagi Orang Asing harus mengisi, antara lain : 1) Lembar Isian Wajib Pajak; commit to user 2) Formulir 1770 Induk;



3) Formulir 1770-I-1 (Lampiran 1, Halaman 1); 4) Formulir 1770-I-2 (Lampiran 1, Halaman 2); 5) Formulir 1770-II (Lampiran 2); 6) Formulir 1770-III (Lampiran 3); 7) Formulir 1770-IV (Lampiran 4); 8) Perincian PPh Bulanan; 9) Surat Norma Penghitungan hanya bagi Orang Asing yang sudah terdaftar dapat mengajukan, termasuk WP Dalam Negeri; 10) Formulir 1770-S Induk; 11) Formulir 1770-S-I (Lampiran 1); 12) Formulir 1770-S-II (Lampiran 2); 13) Formulir 1770-SS. e. Kewajiban seorang WP yang diperiksa adalah : 1) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor tempat WP bekerja. 2) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang Pajak. Khusus untuk pemeriksaan lapangan, WP orang asing wajib memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. 3) Memberikan kesempatan kepada WP orang asing untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan. 4) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. 5) Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan commit to user publik khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor.



f. Pengawasan. 1) Kewajiban Memberi Data Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktort Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan self assessment, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, hasil wawancara dengan Bapak A’an selaku petugas Sub.Bagian Umum dan informasi KPP Pratama Surakarta pada hari kamis 19 Mei 2011, dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi khusus WP orang asing, para Kepala KPP seIndonesia juga melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk mendapatkan data tentang keberadaan dan kegiatan usaha WP orang asing, KPP Pratama Surakarta melakukan kerjasama antara lain

dengan

pihak

Badan

Koordinasi

dan

Penanaman

Modal/Daerah atau dengan Kantor Wilayah Depnaker untuk mendapatkan data Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA), Kantor Imigrasi untuk mendapatkan data jumlah orang asing dan maksud kedatangannya dan instansi terkait lainnya. Data dan Informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi warga negara asing yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transksi keuangan dan lalu lintas devisa, user kartu kredit, sertacommit laporantokeuangan dan/ atau laporan kegiatan



usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Perpajakan. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dan untuk setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain (kewajiban memberikan data dan informasi tentang WP orang asing yang berkaitan dengan perpajakan) dapat dikenakan pidana.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pemungutan PPh Orang Asing atau Warga Negara Asing di Indonesia. 1. Penerapan Substansi Hukum Undang-Undang Penghasilan

adalah

Nomor

produk

36

hukum

Tahun

2008

Pemerintah

tentang sebagai

Pajak wujud

penyelenggaraan pemerintah dalam penunjang pembangunan nasional. Tata cara pengenaan pajak dan pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. GG. Howard dan RS Summers menyatakan bahwa : “faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hukum adalah undang-undang/peraturan daerah yang mengaturnya harus diarancang dengan baik (perancangan

undang-

undang/peraturan daerah harus memusatkan tugasnya dengan baik pula”. Implementasi Pajak Penghasilan yg diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikaitkan dengan teori Friedman yang menyatakan bahwa salah satu komponen bekerjanya hukum adalah substansi hukum (Legal Substance) yang merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem. Setiap peraturan hukum menunjukan aturan tentang commit to user bagaimana seorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak.



Undang-Undang

Nomor

36

Tahun

2008

tentang

Pajak

Penghasilan, terdiri dari 9 (sembilan) bab yaitu mengatur hal-hal sebagai berikut : a.

Bab I mengenai Ketentuan Umum. Ketentuan Umum diatur dalam Pasal 1 yaitu mengenai Pajak Penghasilan dikenakan kepada Orang Pribadi atau Perseorangan dan Badan berkenaan penghasilan yang didapat dalam masa satu tahun.

b.

Bab II mengenai Subjek Pajak, diatur dalam 2 pasal yaitu pasal 2 mengatur tentang subjek pajak itu sendiri, pembagian subjek pajak yang terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri serta pengertiannya. Pasal 3 mengatur tentang siapa-siapa yang tidak termasuk subjek pajak.

c.

Bab III mengenai Objek Pajak diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 sampai Pasal 15 mengenai: 1) Yang menjadi objek pajak penghasilan baik yang diperoleh WP atau tambahan kemampuan ekonomis (Pasal 4 (1)); 2) Pengenaan pajak atas bunga deposit berjangka dan tabungan lai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 4(2)); 3) Yang tidak termasuk Objek Pajak (Pasal 4 (3)); 4) BUT yang tidak termasuk WP Dalam Negeri namun mempunyai hubungan istimewa dengan induk perusahaan berdasarkan ketentuan Pasal 26 (Pasal 5 (2));; 5) Besarnya penghasilan pajak (Pasal 6 (1)) 6) Orang

pribadi

atau

peseorangan

sebagai

WP

diberikan

pengurangan dimaksud dalam Pasal 7 (Pasal 6 (2)); 7) Kompensasi penghasilan (Pasal 6 (3)); 8) Pengurangan penghasilan tidak kena pajak bagi Orang Pribadi commit to user dan Peseorangan sebagai WP Dalam Negeri untuk sampai kepada



penghasilan kena pajak diberikan pengurangan yang dinamakan penghasilan tidak kena pajak. Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak luar negeri, yaitu WP orang pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 12 (dua belas) bulan berturut-turut dari suatu tahun pajak, tidak diberikan potongan berupa penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Bagi orang pribadi sebagai WP luar negeri, penghasilan kena pajak, adalah jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Penerapan, faktor yang menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak (Pasal 7); 9) Setiap WP yang memperoleh penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan

bebas

wajib

menyelenggarakan

pembukuan

di

Indonesia (Pasal 13); 10) Pada hakekatnya untuk dapat memenuhi kewajiban pajak atas penghasilan dari usaha dan pekerjaan bebas dengan sebaikbaiknya

diperlukan

adanya

pembukuan.

Undang-undang

bermaksud mendorong semua WP untuk menyelenggarakan pembukuan, namun disadari pula bahwa tidak semua WP mampu menyelenggarakan pembukuan itu. WP yang diizinkan untuk tidak menyelenggarakan pembukuan lengkap meliputi para WP yang peredaran usahanya atau penerimaan brutonya berjumlah kurang dari Rp.60.000.000,- setahun (Pasal 14 (1) dan (2)); 11) Pasal ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan-golongan WP tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Dalam praktek sering dijumpai kesukaran dalam menghitung besarnya penghasilan dan penghasilan kena pajak bagi golongan WP tertentu, sehingga berdasarkan pertimbangan praktis, oleh undang-undang ini, Menteri Keuangan diberi to user Keputusan untuk menentukan wewenang untukcommit mengeluarkan



Norma Penghitungan

Khusus

guna

menghitung besarnya

penghasilan netto, yang dengan sendirinya akan menjadi dasar penghitungan penghasilan kena pajak bagi golongan WP tertentu tersebut (Pasal 15). d.

Bab IV mengenai Cara penghitungan pajak diatur dalam pasal 16 sampai pasal 19, mengenai : 1) Penghasilan kena pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terhutang. Seperti tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) dikenal 2 (dua) golongan Wajib Pajak yaitu : a) WP dalam negeri dan WP Luar Negeri. b) Bagi WP Dalam Negeri terdapat 2 (dua) cara pada dasarnya untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak : (1). Cara penghitungan biasa, (2). Cara penghitungan dengan mempergunakan Norma Penghitungan. WP Dalam Negeri dan WP Luar Negeri (Pasal 16). 2) Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak (Pasal 17);

e.

Bab V mengenai Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan yang diatur dalam Pasal 20 sampai pasal 27 mengenai pelunasan pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak pada saat dalam tahun berjalan atas hasil perkiraan akan terutang dalam suatu tahun pajak (Pasal 20 dan Pasal 21);

f.

Bab VI mengenai Kredit Pajak, Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak, Surat Pemberitahuan Tahunan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Pasal 28 sampai Pasal 31); commit to user



g.

Bab VII mengenai Ketentuan Lain-Lain yaitu : Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan undangundang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 32).

h.

Bab VIII mengenai Ketentuan Peralihann yaitu WP yang tahun bukunya berakhir pada tanggal 30 Juni 1984 serta yang berakhir antara tanggal 30 Juni 1984 dan tanggal 30 Desember 1984 dapat memilih cara menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925 atau Ordonansi Pendapatan 1944 dan termasuk Penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya sehubungan dengan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil (Pasal 33 dan Pasal 34);

i.

Bab IX mengenai Ketentuan Peutup yaitu hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 35 dan Pasal 36); Melihat isi/substansi ketentuan/pengaturan perundang-undangan

mengenai pajak penghasilan sebagaimana yang tertuang dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 dapat dikatakan bahwa Undang-Undang sudah baik. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan secara jelas, sistematis dan mudah dimengerti oleh semua pihak sehingga setiap isi ketentuan mengenai pajak penghasilan dalam Undang Nomor 36 Tahun 2008 tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda

bagi

setiap

orang

yang

membacanya

baik

itu

pelaksanaan/pegawai pajak yang bertugas menangani penyelenggaraan pajak penghasilan, WP maupun masyarakat umum. 2. Penerapan Struktur Hukum Lawrence M.Friedman, menyebuatkan bahwa struktur dari sistem hukum merupakan bentuk dari keseluruhan instansi-instansi penegak commit to user



hukum. Di Indonesia

struktur dari system hukum tersebut, yaitu:

Advokat, Polisi, Jaksa, Hakim dan para penegak hukum lainya, para penegak hukum lainya adalah mereka yang ditunjuk undang-undang atau peraturan-peraturan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan tata cara pengenaan pajak dan pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu selain aparat penegak hukum lainya juga dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta yang paling mempengaruhi adalah pelaksana yaitu (fiskus) aparat/petugas KPP. Dalam implementasi sebuah kebijakan, sikap dan tindakan pelaksana kebijakan merupakan variabel yang sangat penting bagi berhasilnya implementasi. Kesuksesan kebijakan bisa diharapkan jika aparat/petugas pelaksana memiliki pandangan yang positif dan mau menerima tujuan kebijakan yang ada, karena ada kemungkinan besar aparat pelaksana/petugas akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan. Untuk melihat sejauh mana sikap aparat pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan melihat tingkat pemahaman aparat pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Ini adalah hubungan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dari hasil penelitian empiris sebagai data tambahan penelitian normatif yang penulis lakukan tidak banyak data yang diperoleh penulis, hasil penelitian menunjukan bahwa pemahaman dan kesungguhan aparat/petugas pelaksana dalam menjalankan tugas cukup baik meski masih sedikit kurang dalam implementasinya. Kesungguhan aparat pelaksana dalam menjalankan tugas ditunjukan dengan tidak adanya panduan dalam proses penetapan pajak dan pengenaan WP. Sesegera commit to user mungkin untuk dilakukan langkah lebih lanjut agar pengukuhan wajib



pajak segera keluar manakala persyaratanya sudah dipenuhi. Sosialisasi kepada wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi warga asing juga masih dirasa kurang, terkait self essesment aparat/petugas pelaksana sebagian besar lebih terlibat pengelolaan data hasil laporan SPT. Selain itu penetapan domisili KPP yang terkait kepada WP orang asing ditentukan dan ditetapkan dari DPJ. Kasus penundaan pemrosesan penetapan pajak penghasilan orang pribadi warga asing jarang terjadi dan kalaupun terjadi lebih disebabkan persyaratan yang dilampirkan tidak tersampaikan karena faktor domisili KPP bertempat. Pemahaman aparat terhadap hakekat tujuan dari kebijakan sangat berpengaruh pada tingkat kesungguhan aparat. Kasus komplain mengenai pajak penghasilan WP orang asing sangat jarang sekali terjadi bahkan dapat dikatakan tidak ada. Salah satu bentuk kesungguhan dan daya tanggap yang baik dari aparat/petugas pelaksana adalah adanya upaya sosialisasi yang terus-menerus tentang persyaratan penetapan pajak penghasilan dan upaya mendatangi WP sebagai upaya penagihan. Sebagaimana ditegaskan oleh KPP yang bertugas mengurus penyelenggaraan pajak penghasilan: Dari sisi tanggung jawab aparat pelaksana dalam menjalankan tugas sudah cukup baik. Tanggung jawab yang sangat besar dari aparat pelaksana ditujukan dari komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas dan dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada pengenaan atas penetapan pajak penghasilan. Bentuk konkret tanggung jawab pelaksana adalah yang dituju sesuai dan tidak semuanya tersampaikan, sebab sering terjadi alamat yang terdaftar di KPP tidak sesuai domisili atau tidak tersampaikan karena tidak menutup kemungkinan domisili WP yang baru atau pindahnya domisili WP ke domisili baru, hal ini sering terjadi mengakibatkan SPT yang dikirim dikembalikan kepada KPP tentunya terjadi keterlambatan pemrosesan atau dapat dikenakan denda administrasi. Dalam pelaksanaan internal ketika masuk dalam masa tahun commit user dan april, laporan pengembalian laporan yang jatuh antara bulantomaret



SPT dari subjek pajak dalam negeri WNI aslipun tidak sedikit dan waktunya sempit, maka memungkinkan pemrosesan PPh dalam SPT wajib pajak orang asing juga ikut terlambat, karena pengembalian laporan SPT dilakukan secara manual, setelah terkumpul terpisah yang berdasarkan tanggal dan bulan, barulah kemudian diproses secara elektronik yaitu (input) dimasukakan data laporan ke dalam sistem online dan kemudian dilaporkan kepada DPJ yang bertempat di Jakarta. Kalaupun terdapat keluhan yang disampaikan oleh WP orang asing, aparat pelaksana berusaha untuk menampung dan memberikan jawaban sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang ada yang kemudian disampaikan kepada Waskon di wilayah yang sudah ditentukan berdasarkan penetapan tugas wilayah yang ditangani. Seberapa

besar

tanggung

jawab

untuk

dimiliki

oleh

aparat/petugas pelaksana dapat dilihat juga dari bagaimana aparat melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab dan out put dari pelaksanaan tugas tersebut. Kendala muncul dalam pelaksanaan tugas yang dihadapi oleh aparat pelaksana adalah wajar terjadi. Kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan tugas adalah ketidaktahuan WP membayar pajak yang terhutang terkait pengawasan dalam bentuk data laporan SPT dan memang sebagian WP orang asing yang berada di Indonesia menyerahkan laporannya untuk diwakilkan kepada notaris setempat, notaris yang oleh WP percaya. Dalam pengawasan dan penelitian kepatuhan WP di lakukan oleh seorang Account Representive (AR) dan sebagai pemeriksa WP yang dilakukan oleh fungsional Pemeriksa Pajak dilakukan setelah adanya laporan SPT yang mengalami keganjilan, sehingga otamatis aparat pelaksana (AR) menindaklanjuti perlu menyiapkan berkas dan menyampaikan kepada pihak Waskon dan laporan

SPT

Wajib

Pajak

terjadi

keterlambatan.

Menghadapi

permasalahan seperti ini mengharuskan aparat lebih kreatif dalam mengambil langkah inisiatif dan tindakan. Apabila penagihan ini telah user berhasil maka bila perlu WP dilakukan berulang kalicommit namuntokurang



didatangi oleh Waskon yang bertugas di wilayah yang sudah ditetapkan, aparat Waskon menyampaikan kepada wajib pajak baik melalui sosalisasi yang diharapkan ada rasa tanggung jawab besar dari WP dalam memenuhi kewajibanya namun hal tersebut tidak pernah terjadi kepada WP orang asing. Faktor dukungan dana bagi implementasi kebijakan pajak penghasilan ini memang secara khusus tidak ada alokasi dana untuk penanganan pajak penghasilan. Dari pihak pribadi sebagian besar dana alokasi dikeluarkan sebagai dana operasional secara keseluruhan di lapangan Secara garis besar sikap aparat pelaksana kebijakan pajak penghasilan di KPP Pratama Surakarta cukup mendukung implementsi pengenaan wajib pajak orang pribadi warga negara asing berdasarkan Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pemahaman aparat pelaksana pada tujuan kebijakan yang cukup kemudian tanggung jawab cukup. 3. Penerapan Budaya Hukum (kultur Budaya) Untuk dapat melakukan kajian yang holistik terhadap budaya hukum, maka diperlukan suatu pendekatan dari aspek hukum empiris yang

memungkinkan

dapat

berlakunya

hukum

di

masyarakat

berkewarganegaraan asing. Kultur hukum atau budaya hukum (Legal Culture) adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, atau disalahgunakan oleh wajib pajak. Dalam

kaitan

dengan

budaya

hukum

Lawrence

M.Friedman

membedakan menjadi dua bagian, yaitu: a. Budaya hukum eksternal (external legal culture ) b. Budaya hukum internal (internal legal culture ) Budaya hukum eksternal adalah budaya hukum dari warga nnegara asing secara umum baik dan taat hukum, sedangkan budaya hukum internal adalah budaya hukum dari kelompok orang – orang yang commit to user



mempunyai profesi di bidang hukum seperti hakim, birokrat, lawyer, konsultan dan lain-lainya. Menurut Friedman, kekuatan-kekuatan social secara terus menerus

mempengaruhi

sistem

hukum,

terkadang

merusak,

memperbarui, memperkuat, atau memilih untuk lebih menampilkan segisegi tertentu. Dalam melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M.Friedman yaitu struktur, substansi dan kultur atau budaya, dimana unsur – unsur yang satu dengan yang lainya saling mempengaruhi dalam bekerjanya hukum pada kehidupan sehari-hari. Perubahan-perubahan sosial yang serba cepat dan perkembangannya (singkron) sama dalam kebudayaan pada dirinya, sehingga individu mampu untuk menyesuaikan diri dan harmoni dalam menyikapi sistem hukum nasional serta terorganisasi dalam diri pribadi mereka. WP orang pribadi warga negara asing terdiri dari masyarakat yang terbuka dan mampu menerima perubahan sosial budaya sejalan dengan perkembangan jaman, serta dapat bekerjasama di bidang ekonomi dengan prinsip kesejajaran dalam diri pribadi yang berstatus sebagai pendatang (investor) termasuk sebagai tenaga kerja, maupun kepentingan yang diusungnya sepanjang hal tersebut memberikan peluang dan kesempatan untuk meningkatkan standar kehidupannya. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi yang besar dari WP orang asing. Upaya peningkatan pendapatan dari sektor pajak ini tentu saja merupakan bagian dari upaya pengembangan KPP dalam sektor pajak penghasilan (PPh). Dalam pengembangan sistem penegakan hukum

di

Indonesia

nantinya

memberi

dampak

positif

bagi

pengembangan ekonomi masyarakat dalam tujuan pembangunan nasional. Masyarakat Indonesia sendiri juga terlibat banyak dalam membantu

perkembangan

pembangunan

nasional

sesuai

dengan

kepentingan dan prioritas mereka melalui interaksi baik kerjasama to user ekonomi, sosial, budaya,commit pendidikan melalui tukar menukar mahasiswa



dan lain-lain sebagai bentuk mendatangkan warga negara asing dengan kepentingannya secara tidak langsung membantu pendapatan negara dalam sektor pajak penghasilan.

commit to user



BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan yang menjadi pokok bahasan dari penulisan hukum ini, yaitu sebagai berikut : 1. Bahwa implementasi pengenaan WP orang pribadi bagi penduduk asing di Indonesia adalah subjek pajak yang mempunyai kewajiban perpajakan (kewajiban pajak subjektif)

yang tidak jauh berbeda dengan Wajib Pajak

warga asli Indonesia sendiri dan juga harus memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketika orang asing berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, maka orang asing menjadi subjek pajak memiliki kewajiban perpajakan dan mendaftarkan diri dengan menandatangi Surat Keterangan Domisili (form ditetapkan DPJ) untuk disampaikan kepada KPP dimana orang asing tersebut bertempat tinggal. Kemudian orang asing menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku atau paspor dan disertakan Surat Keterangan Domisili sebagai WP orang asing ber-NPWP dan mulai terhitung sejak mulai WP orang asing berada di Indonesia. Status orang asing tersebut berubah menjadi WP Dalam Negeri (WP orang asing) yang status namanya sama seperti Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki kewajiban perpajakan. Sesuai dengan self essesment bahwa WP berkewajiban membayar, menghitung dan melaporkan penghasilannya (penghasilan netto) dalam menyampaikan SPT. WP didalam menjalankan kewajiban perpajakan perlu diawasi KPP setempat agar data dan informasi kegiatan WP orang asing dapat mendukung implementasi perpajakan dengan baik serta berjalannya hukum dalam memberikan kepastian hukum kepada WP orang asing dan pengawasan dilakukan para Kepala/Ketua KPP dengan bekerjasama bersama pihak Instansi yang terkait dengan WP orang asing. commit to user

70



2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pemungutan PPh orang asing atau warga negara asing di Indonesia, antara lain : a. Substansi/ketentuan/pengaturan perundang-undangan mengenai pajak penghasilan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dikatakan bahwa Undang-Undang sudah baik dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi setiap orang yang membacanya. b. WP orang asing dalam kultur secara dapat menyikapi sistem hukum nasional, dalam diri pribadi mereka 69 sebagian besar yang mau taat hukum dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Terkait self essesment, sosialisasi kepada WP orang asing juga masih dirasa kurang, aparat pelaksana sebagian

besar

lebih

terlibat

pengelolaan

data

hasil

laporan

SPT/kurangnnya aparat lapangan dan penanganan Account Representive (AR) yang dapat mempengaruhi keterlambatan SPT baik menyangkut domisili, identitas hingga penghasilan WP yang wajib dilaporkan. Kurangnya inisiatif sikap dan tindakan tegas aparat pelaksana kepada wajib pajak yang tidak melaporkan dengan alasan tidak mengerti, lupa ataupun tidak mengetahui, maka kembali lagi kepada tindakan sosialisasi dan profesioalisme. Secara garis besar sikap aparat pelaksana kebijakan pajak penghasilan di KPP Pratama di Surakarta cukup baik dalam mendukung implementsi pengenaan wajib pajak orang pribadi warga asing berdasarkan Undang Nomor 36 Tahun 2008.

B. SARAN Saran yang bisa penulis berikan dari uraian diatas adalah bahwa pada dasarnya dalam hal pendaftaran orang asing sebagai WP hingga pemberkasan SPT WP orang asing, untuk dapat mengefisiensikan implementasi WP orang asing sebagai

upaya

peningkatan

pajak

adalah

dengan

menyempurnakan aspek organisasi KPP Modern, antara lain : commit to user

memperbaiki

atau



1. Dalam implementasi faktor pengawasan kepada WP orang asing tidak hanya

didominasi oleh para kepala KPP dengan bekerjasama dengan instansi tertentu saja, diharapkan lebih luas lagi hingga ke masyarakat umum dalam mendapatkan informasi dan data sumber pendapatan/penghasilan orang asing, karena semakin berkembang dengan pesatnya kondisi dan situasi sekarang ini. Hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan menambah/ atau merevisi beberapa ketentuan yang terkait dengan aspek pengawasan. 2. Menghadapi permasalahan yang dapat timbul terkait kekurangtahuan secara

teknis kepada para aparat pajak sediri untuk lebih profesionalisme dan ketidaktahuan informasi bagi WP orang asing terkait self essesment yang kerap timbul diharapkan aparat/petugas pajak khususnya Seksi Pelayanan dalam memberikan informasi serta Waskon yang terdiri Account Representive (AR) bersama fungsionalnya untuk lebih kreatif dalam mengambil langkah inisiatif dan tindakan sebagai langkah awal pelayanan yang lebih baik diluar jadwal kegiatan KPP. Dengan sosialisasi kepada WP orang asing untuk lebih ditingkatkan karena masih dirasa kurang. 3. WP orang asing dalam memenuhi kewajiban perpajakan perlu untuk

melibatkan pendamping/konsultan pajak agar memudahkan WP orang asing dalam memenuhi kewajibannya dan mendukung kelancaran perpajakan.

commit to user

IMPLEMENTASI PENGENAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI PENDUDUK ASING (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)

Recommend Documents