IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG SELATAN) 1)
2)
3)
Evi Wahyuningsih , I Ketut Winaya ,Putu Nomy Yasintha , 1,2,3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana 1 Email:
[email protected] , 2 3
[email protected] ,
[email protected]
ABSTARCT E-filling system is a realization of government programs to help individual taxpayers or corporate taxpayers to carry out their obligations. E-filling system has been implemented and required to all taxpayers in indonesia since 2014. During the second (2) years of implementation, the use of e-filling system in submitting annual SPT such as has been running quite well, but if viewed from the number of annual notification that entered throught the e-filling system, the number is still not able to improve compliance from individual taxpayers to the maximum. E-filling system only can used by individual taxpayers that know internet and individual taxpayers who have a simple and very simple SPT form. This study must be have an porpuse, the purpose is to invertigate the implementation of e-filling system and obstacles in the implementation of e-filling system. The study used a descriptive qualitative research methodology. In obtaining primary data, the author directly to the field. While to get secondary data, the author use study documentation. And the author also use interviews directly in this study. This study have a conclusion, the conclusion e-filling sytem has been good, but has not been able to improve individual taxpayers compliance to the maximum due to lack of socialization and awareness of individual taxpayer. The obstacles that must be overcome is the socialization is not evenly distributed, the taxpayers do not know the internet and long queue when searching e-fin.
Keywords : public policy implementation, public policy, e-filling system
masyarakat. Sistem yang terdapat di e-
1. PENDAHULUAN E-goverment
dapat
goverment merupakan sistem yang mulai
diartikan
sebagai sistem inovatif yang dikeluarkan
dari
oleh pemerintah agar masyarakat terbantu
pemberitahuan informasi pelayanan bahkan
untuk melaksanakan kewajibannya dan
sampai ke titik yang rumit seperti pelaporan
menikmati
pajak.
pelayanan
publik.
Dalam
paling
sederhana
Dengan
adanya
berupa
e-goverment
pelayanan publik tidak hanya masyarakat,
diharapkan masyarakat bisa menikmati
para aparatur birokrasi juga diharapkan
pelayanan
terbantu dengan adanya sistem teknologi
melaksanakan
untuk
membayar pajak melalui sistem teknologi.
mempermudah
pelayanan
publik
melaksanakan dan
membantu
1
publik
dengan
kewajibannya
baik
dan seperti
Salah
satu
peraturan
dari
e-
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali
goverment adalah sistem e-filling. E-Filing
Tahun 2014-2016
adalah suatu layanan pengiriman SPT (Surat Pemberitahuan) yang dikirim secara internet
Sumber : Pengolahan Dokumen serta
dalam pelaksanaannya. Peraturan saat ini
terdapat pada 7 Kantor Pelayanan Pajak
Jumlah SPT lewat eKantor filling Pelayanan Pajak 2014 2015 2016 KPP 12.466 11.362 30.918 Pratama Denpasar Barat KPP 10.314 11.088 30.965 Pratama Denpasar Timur KPP 3.034 8.039 17.430 Pratama Badung Selatan KPP 5.704 8.594 20.645 Pratama Badung Utara KPP 6.723 9.330 37.213 Pratama Tabanan KPP 8.675 9.186 48.900 Pratama Gianyar KPP 4.527 8.803 25.558 Pratama Singaraja Bidang data dan Pengawasan Potensi
Pratama yaitu Badung Selatan, Badung
Perpajakan
Utara,
Pajak Bali, 2017
elektronik
yang
memanfaatkan
yang mengatur sistem e-filling adalah Per03/PJ/2015
yang
penyampaian
mengatur
Surat
tentang
Pemberitahuan
Elektronik, yang berlaku sejak 13 februari 2015 (Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Bali, 2016). Saat ini di Provinsi Bali, wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan sistem e-filling hanya sebesar 53%. Hal tersebut disebabkan oleh masih banyak Wajib Pajak yang belum menggunakan sistem e-filling karena
merasa
kebingungan
dalam
mengggunakan sistem tersebut. Selain itu sistem e-filling juga sering mengalami sistem eror dan down. Pelayanan pajak Orang Pribadi menggunakan e-filling di Provinsi Bali
Tabanan,
Gianyar,
Singaraja,
Kanwil
Direktorat
Jenderal
Denpasar Timur dan Denpasar Barat. Data
Ketujuh kantor tersebut telah menggunakan
tersebut
diatas
memperlihatkan pengguna sistem e-filling
sistem e-filling dalam penyampaian Surat
terendah adalah KPP Pratama Badung
Pemberitahuannya.
Selatan. KPP Pratama Badung Selatan mempunyai
tugas
dan
fungsi
yakni
melakukan pelayanan dan pengawasan perpajakan di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan. Dalam pelaksanaan sistem e-filling SPT
ini, wajib pajak diwajibkan untuk memiliki E-
melalui e-filling seluruh KPP di Kantor
Fin (Elektronik Filling Identification Number)
Tabel
1.2.
Data
Penyampaian
yang
2
merupakan
syarat
utama
dalam
menggunakan sistem ini. Namun, untuk mendapatkan
E-Fin
(Elektronik
Makna
Filling
sebenarnya
implementasi
adalah
dari
upaya
untuk
Identification Number) harus melalui antrian
memahami apa yang senyatanya terjadi
yang
sesudah suatu program dinyatakan berlaku
sangat
panjang
dan
lama.
Hal
tersebut menyebabkan banyak Wajib Pajak
atau
yang kesal dan malas karena merasa
perhatian implementasi kebijakan, yakni
waktunya terbuang hanya untuk mengantri
kejadian – kejadian dan kegiatan – kegiatan
untuk mendapatkan E-Fin (Elektronik Filling
yang
Identification Number). Proses inilah yang
pedoman – pedoman kebijakan Negara,
membuat Wajib Pajak di Badung Selatan
yang mencakup baik usaha – usaha untuk
malas untuk beralih ke sistem e-filling..
mengadministrasikannya
Berdasarkan
masalah
yang
mendalam
“Implementasi
Sistem
Meningkatkan
Kepatuhan
Wajib
sesudah
fokus
disahkannya
maupun
untuk
pada masyarakat atau kejadian – kejadian hal
mengenai
E-filling
timbul
merupakan
menimbulkan akibat atau dampak nyata
yang
ditemui, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dirumuskan
tersebut
dinyatakan
oleh
Sabatier
(dalam Widodo 2012 : 87)
dalam
Sedangkan menurut Horn dalam
Pajak
Kadji (2008: 46) beberapa variabel yang
Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak
dimasukkan sebagai sesuatu hal yang
Pratama Badung Selatan”.
mempengaruhi proses kebijakan publik adalah : a. Aktivitas
2. KAJIAN PUSTAKA
implementasi
dalam
komunikasi antar organisasi
Teori Kebijakan Publik
b. Karakteristik
dan
agen
pelaksana/implementasi
Kebijakan publik dapat diartikan
c.
sebagai apa yang dipilih oleh pemerintah
Kondisi ekonomi, sosial, politik
d. Kecenderungan
untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan
(disposition)
dari
pelaksana/implementator
menurut Thomas R. Dye ( dalam Agustino 2014; 7). Dalam persfektif yang serupa,
Model
William N Dunn (1999) memformulasikan
Implementasi
Kebijakan
Model Merilee S. Grindle (1980)
proses kebijakan publik menjadi 5 tahap
Menurut
yaitu tahap penyusunan agenda, formulasi
Grindle
(1980)
keberhasilan suatu implementasi kebijakan
kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi
publik
kebijakan dan evaluasi kebijakan.
ditentukan
oleh
derajat
implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (contex of policy)
Implementasi Kebijakan Isi kebijakan (content of policy) memiliki enam indikator yakni :
3
Sistem e-filling dapat dijelaskan
1. Kepentingan - kepentingan yang
bahwa sistem e-filling adalah suatu cara
mempengaruhi suatu kebijakan 2. Manfaat dari kebijakan 3. Derajat
perubahan
penyampaian Surat Pemberitahuan yang yang
dilakukan melalui sistem on-line dan real-
ingin
time hal tersebut dinyatakan oleh Fidel
dicapai, 4. Letak pengambilan keputusan,
(2010 : 56). E-filling memiliki beberapa
5. Pelaksana program dan
syarat dan ketentuan yang harus dilalui,
6. Sumber
–
sumber
daya
yakni Wajib Pajak harus memiliki e-FIN
yang
(Electronic Filling Identification Number).
digunakan. Sedangkan lingkungan kebijakan (contex of
Manfaat penerapan e-filling
policy) memiliki tiga indikator yakni : 1. Kekuasaan,
kepentingan
-
Sistem e-filling
memiliki tujuh
kepentingan dan strategi dari aktor
manfaat yang dapat dirasakan secara
yang terlibat,
langsung
2. Karakteristik lembaga dan
rezim
bagi
Wajib
melakukan
yang berkuasa , serta
dalam
pelaporan
Pemberitahuannya.
3. Tingkat kepatuhan dan adanya
Pajak
Surat
Manfaat
tersebut
adalah sebagai berikut :
respon dari pelaksana.
a. Wajib pajak dapat melaporkan SPT dengan aman, cepat serta kapan saja
e-goverment
karena bisa dilaporkan selama 24 jam
e-goverment adalah suatu upaya dari
pemerintah
pelayanan
untuk
terhadap
meningkatkan
masyarakat
membantu
masyarakat
melaksanakan
kewajibannya
pemanfaatan goverment
ini
meningkatkan menghemat
sistem memiliki kualitas waktu,
setiap hari b. Dalam
dan
tidak dikenakan biaya sama sekali
melalui
tujuan
c.
E-
Sistem
ini
menggunakan
sistem
komputer sehingga perhitunagn dapat
untuk
dilakukan secara tepat
pelayanan,
tranparansi,
surat
pemberitahuan tahunan wajib pajak
dalam
elektronik.
melaporkan
d. Pengisian
uang,
SPT
berbentuk
wizard
sehingga wajib pajak bisa lebih mudah
tanggung jawab, dan sumber daya yang
dalam menyampaikan SPTnya
lain. Dalam pelaksanaannya e-goverment
e. Terdapat
sistem
validasi
dalam
dipengaruhi oleh partisipasi, Sumber Daya
menyampaikan SPT, sehingga wajib
Manusia, infrastruktur dan dukungan dari
pajak tidak akan pernah kurang atau
pemerintah.
tidak lengkap dalam menyampaikan SPTnya f.
Karena menggunakan sistem online atau
elektronik,
jadi
dalam
menyampaikan SPTnya wajib pajak
e-filling
tidak
4
menggunakan
kertas
lagi
sehingga
bisa
menghemat
biaya
b. Wajib pajak di website tersebut akan memasukkan NPWP dan e-
kertas serta ramah lingkungan
FIN
g. Dokumen pelengkap lain tidak perlu
serta
kode
lagi dibawa ke Kantor Pelayanan
kemudian
Pajak dimana wajib pajak tersebut
masuk ke website djponline
terdaftar.
c.
klik
keamanan
verifikasi
untuk
Wajib pajak mengisi data yang diminta di website djponline dan
Tata cara e-filling
terakhir buat kata sandi untuk website djponline tersebut
Sistem e-filling saat ini bisa diakses
d. Setelah membuat kata sandi dan
melalui website direktorat jenderal pajak, terdapat beberapa tahapan utama yang
sudah
harus
nantinya
dilalui
menggunakan
oleh
wajib
sistem
pajak
e-filling,
dalam
menerima
pajak email
pengguna, kata sandi dan tautan.
Mengajukan permohonan e-FIN,dalam
Wajib pajak jika ingin mengaktifkan
mengajukan permohonan E-fin, wajib
akun
pajak harus melalui hal – hal berikut,
mengklik tautan agar akun dari
yakni :
wajib pajak aktif.
a. Wajib pajak Kantor
3.
datang sendiri ke
Pelayanan
Pajak
dari
wajib
pajak
harus
Setelah memiliki akun, wjaib pajak akan bisa menyampaikan SPT melalui
tanpa
e-filling, melalui proses berikut :
diwakilkan oleh orang lain b. Formulir permohonan E-fin diisi dan
a. Waji pajak harus login dengan akun
ditandatangai oleh wajib pajak yang
wajib pajak yaitu id pengguna,
mencari E-fin
NPWP dan kata sandi
c.
b. Kemudian pilihlah menu e-filling
Wajib pajak menyerahkan NPWP
lalu pilihlah menu buat SPT
atau Surat Keterangan Terdaftar c.
(SKT) serta memperlihatkan asli
Wajib pajak wajib mengisi SPT
KTP dan menyerahkan fotokopi
dengan benar dan lengkap dengan
KTP
mengikuti panduan pengisian SPT
(bagi
WNI),
Paspor
dan
yang telah tersedia di website
KITAS/KITAP (bagi WNA) 2.
akan
wajib
yang di dalamnya terkandung id
menurut
www.pajak.go.id , yakni : 1.
terdaftar,
Setelah memiliki e-fin, wajib pajak
tersebut
wajib mendaftarkan diri agar memiliki
d. Setelah
selesai
mengisi
SPT,
akun wajib pajak didjponline, wajib
kirimlah SPT anda, nantinya bukti
pajak dapat harus melalui hal – hal
penerimaan secara elektronik akan
berikut yakni :
dikirim ke email wajib pajak.
a. Wajib
pajak
membuka
djponline
website
Definisi Pajak
yakni
(www.djponline.pajak.go.id).
Pajak
adalah
kontribusi
wajib
kepada negara yang terutang oleh orang
5
pribadi atau badan yang bersifat memaksa
yakni
berdasarkan Undang – Undang, dengan
kebijakan.
tidak
mendapatkan
imbalan
secara
bagi
sebesar
–
kebijakan
dan
lingkungan
1. Isi Kebijakan
langsung dan digunakan untuk keperluan negara
isi
a. Kepentingan
besarnya
–
kepentingan
yang mempengaruhi
kemakmuran rakyat hal tersebut dijelaskan
Sasaran yang ingin dicapai
dalam Pasal 1 angka 1 UU KUP.
oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
3. METODELOGI PENELITIAN Penelitian
ini
filling
aktif.
dunia sosial dan perspektifnya di dalam
terdapat
dan persoalan tentang manusia yang diteliti
dilakukan
oleh
Implementasi
Sistem
Meningkatkan
Kepatuhan
filling
penelitian
penulis
Pajak
Pratama
mana
sistem
Manfaat
Badung
e-filling
dalam pelaporan Surat Hal
ini
b. Tipe Manfaat
oleh
Selatan). Penelitian ini menggambarkan sejauh
yang
sistem e-filling belum merata.
Pajak
Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan
pajak
memperlihatkan sasaran dari
dalam
Wajib
wajib
masih
Pemberitahuannya.
yaitu
E-filling
pada
belum memanfaatkan sistem e-
menurut Riche dalam Moleong (2014,6).
yang
Namun
pelaksanaannya,
dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi
judul
tahun 2016 ini adalah
seluruh wajib pajak yang masih
kualitatif adalah upaya untuk menyajikan
dengan
Selatan
dalam pelaksanaan sistem e-
menggunakan
penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian
Sesuai
Badung
yang
wajib
dirasakan
pajak
yaitu
membantu dalam melaporkan
memiliki
surat
pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan
pemberitahuannya,
sedangkan bagi KPP Pratama
dari wajib pajak orang pribadi di KPP
Badung
Pratama Badung Selatan. serta melihat apa
Selatan
membantu
saja hambatan dan kendala yang dialui
adalah
meningkatkan
pelayanan menjadi lebih baik.
dalam melaksanakan sistem e-filling.
c.
Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Derajat
perubahan
yang
Dalam penelitian yang dilakukan
diinginkan
oleh
Kantor
oleh penulis, model implementasi yang
Pelayanan
Pajak
Pratama
digunakan
Badung
Selatan
dengan
dalam
implementasi sistem E-filling
menganalisis
pelaksanaan sistem e-filling ini
di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan
adalah
adalah teori dari Marilee S. Grindle. Teori
padatnya
tersebut dijelaskan menjadi dua variabel
penyampaian
6
untuk
mengurangi
antrian
dalam Surat
Pemberitahuan. Namun masih
Pajak Pratama Badung Selatan
saja terjadi antrian yang padat
sudah
di akhir tahun pajak. Selain itu
melaksanakan sistem e-filling .
perubahan yang terjadi setelah
Terdapat 3 sumber daya yang
sistem
diperhitungkan
e-filling
dilaksanakan
berkompeten
dalam
dalam
adalah para pegawai di KPP
pelaksanaan sistem e-filling di
Pratama
Kantor
Badung
Selatan
Pelayanan
Pajak
merasakan bahwa mereka bisa
Pratama Badung Selatan, yaitu
melakukan pekerjaan lebih baik
sumber daya modal, sumber
dan lebih fokus lagi.
daya
d. Letak Pengambilan Keputusan Dalam
mengambil
wewenang
terjadi
2. Lingkungan Kebijakan a. Kekuasaan,
untuk
keputusan
masalah
sumber
suatu
Pajak Pratama Badung Selatan
memutuskan
dan
daya teknologi.
keputusan, Kantor Pelayanan
memiliki
manusia
kepentingan
–
kepentingan dan strategi aktor
jika
yang terlibat
yang
Di
dalam
pelaksanaan
berkenaan dengan perpajakan
sistem e-filling tidak terdapat
di
penyalahgunaan
wilayah
Pelayanan
kerja Pajak
Kantor Pratama
atau
wewenang
pengaruh
dari
Badung Selatan.
kepentingan pihak lain. Hal ini
e. Pelaksana Program
dapat dilihat dari kerjasama
Dalam pelaksanaan sistem
yang baik antara KPP Pratama
E-filling
di Kantor Pelayanan
Badung Selatan dengan para
Pajak
Pratama
stakeholder
Badung
Selatan, pelaksanaan sistem efilling
perpajakan,
b. Karakteristik
oleh
Lembaga
dan
Rezim yang Berkuasa
sebab itu pelaksana program
Stakeholder yang terlibat
tersebut sudah memperlihatkan
dalam pelaksanaan sistem e-
pelaksanaan sistem e-filling di
filling
Kantor
Pajak
Pelayanan
Pratama
f.
melaksanakan sistem e-filling.
dilakukan oleh seluruh
aparatur
dalam
Badung
Pajak
di Kantor Pelayanan Pratama
Badung
Selatan
Selatan sudah siap dalam hal
sudah dilakukan oleh tenaga
menjembatani sosialisasi dan
perpajakan yang berkompeten.
melaksanakan sistem e-filling .
Sumber – Sumber Daya yang
c.
Digunakan Sumber
daya
yang
Tingkat
kepatuhan
dan
Adanya
Respon
dari
Pelaksana
terdapat di Kantor Pelayanan
7
Dalam pelaksanaan sistem e-filling
Daya tanggap wajib pajak yang terdapat di wilayah kerja
selama
Kantor
Pajak
mengalami kendala dan hambatan baik dari
Selatan
wajib pajak sendiri maupun dari Kantor
sangat positif dengan adanya
Pelayanan Pajak. Terdapat tiga hambatan
sistem e-filling . Namun untuk
yang terjadi pada pelaksanaan sistem e-
kepatuhan wajib pajak dalam
filling
menyampaikan
Surat
merata tentang sistem e-filling
Pemberitahuan
Tahunannya,
pajak, wajib pajak tidak bisa menggunakan
masih ditemui ketidakpatuhan
internet dan antrian yang masih panjang
dalam menyampaikan Surat
dalam mendapatkan e-fin.
Pelayanan
Pratama
Badung
tiga
tahun
terakhir
banyak
ini yaitu sosialisasi yang kurang ke wajib
Pemberitahuan tahunan.
e-goverment
Keterkaitan
dengan
5. KESIMPULAN
pelaksanaan sistem e-filling
Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh penulis yaitu
Kebijakan e-goverment menuntut
mengenai Implementasi Sistem E-filling
adanya partisipasi dari masyarakat dalam
dalam
melaksanakan suatu kebijakan, selain itu juga
harus
memadai
tersedia untuk
infrastruktur
didapatkan kesimpulab berupa :
tersebut diatas, tersedianya Sumber Daya juga
diperlukan
Wajib
Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan)
suatu
kebijakan e-goverment. Selain kedua hal
Manusia
Kepatuhan
Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor
yang
melaksanakan
Meningkatkan
1. Pelaksanaan Sistem
E-filling di
dalam
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
pelaksanaan kebijakan e-goverment. Hal
Badung Selatan sudah berjalan
terakhir
cukup
yang
harus
melaksanakan
suatu
ada
jika
ingin
kebijakan
e-
baik
dan
sudah
sesuai
dengan teori implementasi Marille
goverment adalah harus ada dukungan dari
S.
pemerintah agar pelaksanaan kebijakan
sistem
bisa
meningkatkan kepatuhan dari wajib
berjalan
dengan
pelaksanaannya,
sistem
baik. e-filling
Dalam yang
Grindle.
pajak
Namun
e-filling
orang
penerapan
belum
pribadi
bisa
secara
diterapkan di KPP Pratama Badung Selatan
maksimal
sudah
sosialisasi ke wajib pajak dan
memenuhi
keberhasilan
dalam
melaksanakan e-goverment.
karena
kurangnya
kesadaran dari wajib pajak sendiri. 2. Pelaksanaan sistem e-filling belum
Hambatan
dalam
mencapai ke seluruh sasaran yaitu
Pelaksanaan
seluruh wajib pajak aktif.
Sistem E-filling di Kantor Pelayanan
3. Sistem
Pajak Pratama Badung Selatan.
e-filling
mendapatkan
respon yang positif dari wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
8
Badung
Selatan.
Hal
ini Kadji,
diperlihatkan dengan meningkatnya
Yulianto.
2008.
Implementasi
penggunaan sistem e-filling dalam
kebijakan Publik Dalam Perspektif
melaporkan SPT tahunan selama 3
Realitas
tahun terakhir. 4. Hambatan
atau
kendala
Moloeong,
yang
Lexy
J.
2014.
Metodologi
ditemui pada implementasi Sistem
Penelitian Kualitatif. Bandung ; PT
E-filling di Kantor Pelayanan Pajak
Remaja Rosdakarya
Pratama Badung Selatan yaitu : Sugiyono.
a. Sosialisasi yang kurang merata b. Wajib
pajak
tidak
2011.
Metode
penelitian
Administrasi. Bandung ; Alfabeta
bisa
menggunakan internet c.
Antrian
panjang
Sumadi, I Kadek. 2014. Ketentuan Umum
saat
mendapatkan e-fin
Pajak : Diktat KUP. Denpasar; CV Utama
6. DAFTAR PUSTAKA
Widodo, Joko. 2012. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses
Buku Agustino, Leo. 2014.
Dasar
Kebijakan
– Dasar
Publik.
Malang.
Bayumedia Publishing
Kebijakan Publik. Alfabeta ; Bandung
Data Sekunder Kanwil Direktorat Jenderal
Dokumen
Pajak Bali 2017
Peraturan
PerUndang-
Undangan Direktorat Jenderal Pajak bali, 2016
Data Sekunder Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan 2017
Instruksi RI Nomor 3 tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia
Dunn William N, 1999. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta ; Gadjah Mada
Kamus Umum Bahasa Indonesia
University Press
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Per-
Fidel. 2010. Cara Mudah Dan Praktis Memahami
Masalah
–
03/PJ/2015
Masalah
perpajakan. Jakarta ; Murai Kencana Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Thaun 2007
Grindle, Marilee S, (ed). 1980. Politics and Apolicy Implementation in the Third World. Jakarta; Gunung Agung
9
Jurnal
http://www.academia.edu/11652003/SI_di_ DJP
Lai Ming Ling. (2008). “Electronic Tax Filling
Sistem
Perspectives”. Akuntansi.
:
eprints.undip.ac.id
Taxpayers
Journal.
Universitas
Fakultas
Erwin; 2016; Kendala Sistem, Pelaporan
Teknologi
SPT Tahuan E-filling dan e-SPT
MARA. Malaysia
Maish Bisa Sampai 30 April 2016; bali.tribunnews.com; diakses rabu 28
Mikel Alla. (2014). “The System of Tax
desember 2016
Filling in Albania “E-Filling””. Journal. Lecture
of
Finance.
Alexander
Xhuvani
of
Elbasan
University.
Hukumonline,
www.hukumonline.com,
diakses 11 april 2017
Albania Natalia Indah; 2015; 53% Wajib pajak bali Mukesh Kumar. (2014). “E-Filling : Creative
Gunakan
New Revolution in Taxation of India”. Journal.
Department
E-filling;
diakses selasa 27 Desember 2016
Administrasi
Bisnis. Universitas Lucknow. India
Ortax.org
Internet
Turnip; 2016; SPT Pajak Secara E-filling
Amriyono; 2016; Kurang Informasi, Wajib
Baru 68 Persen, Ini yang Dilakukan
pajak Tidak tahu Cara isi E-Filling;
DJP
tribunnews.com; diakses selasa 27
Bali;
bali.tribunnews.com;
diakses senin 26 Desember 2016
Desember 2016
Arie Widodo, Cs;
bali.bisnis.com;
2015;
tribunnews.com
Pelajari dan
Pahami Sebelum Memilih Terpisah; www.ortax.org;
diakses
rabu
www.djponline.pajak.go.id
4
januari 2017
www.pajak.go.id
bali.bisnis.com
bali.tribunnews.com
http://egov.Waseda.ac.jp/pdf/2015_waseda _IAC_E Goverment_Press_Release.pdf
10
