BAB 4 PEMBAHASAN 4.1
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat persentasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Rencana penerimaan dan realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran senantiasa mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah jumlah rencana dan realisasi penerimaan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran pada tahun 2010, 2011, dan 2012: Table 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran Tahun 2010, 2011, dan 2012 Tahun
Rencana
Realisasi
Lebih / Kurang
Penerimaan
Penerimaan
(+/-)
2010
996.832.499.436
1.059.677.967.409
62.835.467.973
2011
1.303.029.097.136
1.233.337.735.994
(69.691.361.142)
2012
1.244.618.567.830
1.373.937.784.004
129.319.216.174
Sumber : KPP Pratama Jakarta Kemayoran
38
Dari table di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2010 sebesar 1.059.677.967.409 lebih besar dari rencana penerimaan pajak
sebesar
996.832.499.436.
Sedangkan
ditahun
2011
sebesar
1.233.337.735.994 lebih kecil dari rencana penerimaan pajak yang sebesar 1.303.029.097.136 ini terjadi karena adanya Wajib Pajak yang tidak patuh untuk membayar pajak. Untuk tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 129.319.216.174 dari target yang direncanakan yaitu 1.244.618.567.830. Grafik 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran Tahun 2010, 2011, dan 2012
Sumber : KPP Pratama Jakarta Kemayoran Dari table di atas dapat dilihat bahwa realisasi pencairan piutang untuk tahun 2010 melampaui target yang direncanakan terealisasi sebesar 106,30%. Sedangkan tahun 2011 hanya terealisasi sebesar 94,65%, ini terjadi karena 39
terdapat beberapa Wajib Pajak yang pindah ke KPP lain sehingga menyebabkan penerimaan pencairan piutang pada tahun 2011 hanya sebesar Rp 1.233.337.735.994 dari target pencairan sebesar 1.303.029.097.136. Untuk tahun 2012 realisasi pencairan piutang melampaui target yang direncanakan setiap tahunnya yaitu mencapai 110,39%. Rencana penerimaan pajak mengalami kenaikan dan penurunan itu terjadi karena yang menentukan penerimaan itu adalah DPR setelah itu diteruskan ke kementrian keuangan merealisasikan ke DJP, dan DJP menentukan rencana penerimaan ke setiap kanwil, dan kanwil akan merealisasikan lagi ke setiap KPP dan membuat rencana penerimaan pajak. Besar kecilnya rencana penerimaan pajak yang dibuat oleh KPP tergantung APBN yang didapat. 4.2
Penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran Penerimaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran senantiasa mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah jumlah penerimaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran pada tahun 2010, 2011, dan 2012:
40
Tabel 4.2 Penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran Tahun 2010, 2011, dan 2012 Jenis
Tahun Pajak
Pajak
2010
2011
2012
PPh
405.535.943.877,00
439.145.634.893,00
508.131.038.821,00
PPN
588.449.216.020,00
740.937.763.472,00
801.447.345.514,00
Sumber: KPP Pratama Jakarta Kemayoran Grafik 4.2 Penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran Tahun 2010, 2011, dan 2012
Sumber : KPP Pratama Jakarta Kemayoran
41
Dari data di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak atas pajak penghasilan (PPh) untuk tahun 2010 sebesar Rp 405.535.943.877,00 dan pada tahun 2011 meningkat sebesar 8,29% menjadi Rp 439.145.634.893,00 atau naik sebesar Rp 33.609.691.016,00 sedangkan ditahun 2012 mengalami kenaikan penerimaan sebesar 15,71% menjadi Rp 508.131.038.821,00. Penerimaan pajak penghasilan (PPh) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 selalu mengalami kenaikan. Penerimaan pajak atas pajak pertambahan nilai (PPN) untuk tahun 2010 sebesar Rp 588.449.216.020,00 dan pada tahun 2011 meningkat sebesar 25,91%
menjadi
Rp
740.937.763.472,00
atau
naik
sebesar
Rp
152.488.547.451,00 sedangkan tahun 2012 mengalami kenaikan penerimaan sebesar 8,17% menjadi Rp 60.509.582.042,00 total penerimaan PPN menjadi Rp 801.447.345.514,00. Penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 selalu mengalami kenaikan. Dari data yang ada di atas dapat dilihat bahwa penerimaan PPh lebih kecil dari penerimaan PPN itu terjadi karena jumlah PKP yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran lebih banyak, dan tepat waktu menyetorkan pajak itu yang menyebabkan jumlah penerimaan PPh lebih kecil dari penerimaan PPN.
42
4.3
Wajib Pajak Terdaftar Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 73/PMK.03/2012 tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran, pemberian, dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
Tabel 4.3 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran tahun 2010, 2011, dan 2012
Jenis WP
TAHUN PAJAK 2010
2011
2012
BADAN
10.178
10.917
11.715
OP
63.556
68.156
72.329
TOTAL
73.734
79.073
84.044
Sumber: KPP Pratama Jakarta Kemayoran
Dari data di atas dapat dilihat bahwa Wajib Pajak Badan pada tahun 2010 berjumlah 10.178 dan pada tahun 2011 meningkat sebesar 7,26% menjadi 10.917 atau naik sebesar 739 , sedangkan ditahun 2012 Wajib Pajak Badan mengalami kenaikan sebesar 7,31% menjadi 11.715. Jumlah Wajib 43
Pajak Badan terdaftar dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 selalu mengalami kenaikan. Ini terjadi karena kesadaran Wajib Pajak Badan untuk melaporkan kegiatan usaha dan membuat NPWP sendiri. Grafik 4.3 Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar
Sumber : KPP Pratama Jakarta Kemayoran Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2010 berjumlah 63.556 dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 68.156 atau naik sebesar 7,24% sedangkan pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 6,12% atau menjadi 72.329. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dari tahun 2010 sampai dengan 2012 selalu mengalami peningkatan. Ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak meningkat dan membuat NPWP sendiri.
44
Grafik 4.4 Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar
Sumber : KPP Pratama Jakarta Kemayoran Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran dalam tahun 2010, 2011, dan 2012 selalu mengalami kenaikan. Itu terjadi karena adanya sosialisasi yang terus dilakukan oleh KPP dan melakukan SPN (sensus pajak nasional) dan pemerintah melakukan progam Ekstensifikasi dan Intensifikasi untuk mencari wajib pajak yang bersembunyi dan pengungkapan pelaporan pajak yang tidak sesuai agar masyarakat patuh dan sadar untuk membayar pajak, dan Wajib Pajak Baru yang membuat NPWP setiap tahunnya membuat Wajib Pajak terus meningkat setiap tahun.
45
4.4
Wajib Pajak Efektif yang Menyampaikan SPT Tahunan Pasal 1 angka 11 undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pengertian surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengaturan SPT tersebut selanjutnya dimuat dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, berikut ini adalah jumlah Wajib Pajak efektif yang menyampaikan SPT tahunan pada tahun 2010, 2011, dan 2012 :
Table 4.4 Wajib Pajak Efektif yang Menyampaikan SPT Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran Tahun 2010, 2011, dan 2012 Jenis WP
Tahun Pajak 2010
2011
2012*
Badan
2.201
2.829
488
Orang Pribadi
19.108
23.048
5.878
Total
21.309
25.877
6.366
Keterangan : * per 31 mei Sumber : KPP Pratama Jakarta Kemayoran Dari data diatas dapat dilihat wajib pajak efektif yang menyampaikan SPT tahunan, pada tahun 2010 wajib pajak badan yang menyampaikan SPT 46
tahunan sebesar 2.201 pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 28,53% menjadi 2.829 pada tahun 2012 Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT tahunan sebesar 488 untuk SPT tahunan tahun 2012 masih merupakan angka sementara karena hingga saat ini masih dalam proses pengadministrasian. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT tahunan, pada tahun 2010 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT tahunan sebesar 19.108 pada tahun 2011 menjadi 23.048 atau mengalami kenaikan sebesar 20,62% dan pada tahun 2012 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT tahunan sebesar 5.878 untuk SPT tahunan tahun 2012 masih merupakan angka sementara karena hinggan saat ini masih dalam proses pengadministrasian. 4.5 Surat Ketetapan Pajak Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
145/PMK.03/2012 tentang tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak. Pengertian Surat Ketetapan Pajak sesuai dengan undangundang Nonor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak ini sebagai suatu ketetapan tertulis (istilah hukum dalam bahasa Belanda yaitu schriftelijke beschikking) yang menimbulkan hak dan kewajiban. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau STP untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sebelum 47
wajib pajak diberikan atau diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP, apabila diperoleh data dan atau informasi yang menunjukan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi wajib pajak.
4.5.1 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Sebagai tindak lanjut pengawasan dan penilaian pelaksanaan self assessment oleh wajib pajak, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB, sesuai dengan pasal 13 dan 13A KUP dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. Table 4.5 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran Tahun 2010, 2011, dan 2012 Tahun
Jumlah
2010
84
2011
110
2012
69
Sumber : KPP Pratama Jakarta Kemayoran
48
Grafik 4.5 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar KPP Pratama Jakarta Kemayoran Tahun 2010, 2011, dan 2012
Sumber : KPP Pratama Jakarta Kemayoran Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan sebesar 84 pada tahun 2011 jumlah Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan naik 30,92% menjadi 110 hal tersebut terjadi karena pembukuan atau pencatatan dan pemenuhandata dan informasi sehubungan pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang, untuk tahun 2012 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan mengalami penurunan sebesar 37,27% hal tersebut terjadi karena banyak Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tepat pada waktunya.
49
4.5.2 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Khusus untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terkait karena terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang, SKPLB dimaksud hanya dapat diterbitkan jika wajib pajak memasukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pajak telahmeneliti kebenaran pembayaran pajak memang terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.03/2007.
Table 4.6 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran Tahun 2010, 2011, dan 2012 Tahun
Jumlah
2010
204
2011
225
2012
880
Sumber : KPP Pratama Jakarta Kemayoran
50
Grafik 4.6 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar KPP Pratama Jakarta kemayoran Tahun 2010, 2011, dan 2012
Sumber : KPP Pratama Jakarta Kemayoran Dari data diatas dapat dilihat pada tahun 2010 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang diterbitkan sebesar 204, pada tahun 2011 jumlah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang diterbitkan naik 10,29% menjadi 225 dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 291,11% menjadi 880 ini terjadi karena terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dan jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang. 4.6 Surat Tagihan Pajak Sesuai dengan pasal 14 KUP STP
diterbitkan setelah dilakukan
penelitian administrasi perpajakan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.
51
Dalam hal STP diketahui rusak, tidak terbaca, hilang, atau tidak diketemukan lagi, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya, dapat menerbitkan kembali STP sebagai pengganti asli STP dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan asli STP. Berikut ini adalah data STP yang diterbitkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran tahun 2010, 2011, dan 2012 : Table 4.7 Surat Tagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran tahun 2010, 2011, dan 2012 Tahun
Jumlah
2010
657
2011
489
2012
1273
Sumber : KPP Pratama Jakarta Kemayoran
Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan sebesar 657 pada tahun 2011 penerbitan Surat Tagihan Pajak turun 25,57% menjadi 489 dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan yang cukup besar sebesar 160,33% menjadi 1273 Surat Tagihan Pajak yang terbit. Hal tersebut terjadi karena terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau kesalahan hitung oleh Wajib Pajak pada SPT yang mengakibatkan pajak kurang dibayar dan banyak PKP yang melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
52
4.7
Proses Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diberi kewenangan oleh UU KUP untuk melakukan
pemeriksaan.
Pemeriksaan
adalah
serangkaian
kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional. Tindakan pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dimuat dalam pasal 29 ayat (1). Untuk melaksanakan pemeriksaan pajak, perlu diketahui mengenai ruang lingkup pemeriksaan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/2013.tgl 7/1/13 tentang tata cara pemeriksaan pajak. 4.7.1 Perencanaan Pemeriksaan Perencanaan pemeriksaan perlu dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan agar pemeriksaan pajak bisa berjalan dengan efektif dan tepat waktu. Hal yang dilakukan dengan membentuk tim pemeriksa yang telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak yang sesuai dengan standar UndangUndang yang berlaku yang bertugas berdasarkan surat perintah pemeriksaan dapat dibantu oleh pegawai DJP bukan pemeriksa tetapi memiliki keahlian dibidang tertentu dan bertugas berdasarkan surat tugas membantu pelaksanaan pemeriksaan. 53
4.7.2 Pelaksanaan Pemeriksaan Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan pajak. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, luas pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan permintaan keterangan, konfirmasi, teknik samplingdan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan. Dalam
melakukan
pemeriksaan
petugas
pemeriksa
wajib
memberitahukan kapada Wajib Pajak secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan pajak, menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib pajak, melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak. Melakukan pemeriksaan pada dokumen atau catatan yang sudah dilihat atau dipinjam oleh Wajib Pajak, petugas pemeriksa memberikan pendapat dan simpulan harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasar
pembukuan
atau
pencatatan,
dan
dokumen
lainnya.
Memberitahukan hasil pemeriksaan pajak kepada WP, bila WP setuju dengan hasil pemeriksaan maka WP harus menandatangani surat persetujuan. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui
atau
diberitahukan
kepadanya
oleh
WP
dalam
rangka 54
pemeriksaan.Jangka waktu yang diperlukan untuk proses pemeriksaan pajak adalah 4 (empat) sampai 8 (delapan) bulan. Kendala yang sering dialami dalam melakukan pemeriksaan adalah kurangnya jumlah tenaga ahli didalam melakukan pemeriksaan, dokumen Wajib Pajak yang tidak lengkap, dan fasilitas untuk tim pemeriksa yang kurang memadai. 4.7.3 Pelaporan Pemeriksaan Kegiatan pemeriksaan untuk memenuhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). Laporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai penugasan pemeriksaan, identitas Wajib Pajak, pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, buku dan dokumen yang dipinjam, data/informasi yang tersedia, materi yang diperiksa, uraian hasil pemeriksaan, ikhtisar hasil pemeriksaan, penghitungan pajak terhutang, simpulan dan usul pemeriksa pajak.
55
Kendala yang dialami didalam pelaporan pemeriksaan adalah data atau dokumen yang tidak lengkap, terjadi perselisihan pada hasil pemeriksaan yang telah dibuat. 4.7.4 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/tidak bergerak apabila wp tidak memenuhi kewajiban yakni tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya, WP tidak berada ditempat atau sengaja tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan tidak memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 4.7.5
Pemberitahuan
Hasil
Pemeriksaan
Dan
Pembahasan
Hasil
Pemeriksaan Mengingat hasil pemeriksaan sangat sensitif karena menyangkut penilaian
dan
evaluasi
kepatuhan
WP
memenuhi
syarat
kewajiban
perpajakannya, sehingga temuan hasil pemeriksaan berimplikasi pada penetapan pajak berserta sanksi administratif atau bahkan sangsi pidana, maka pemeriksa pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada WP untuk lebih memberikan hak kepada WP menanggapi temuan hasil pemeriksaan dan memberikan hak WP untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Dalam hal WP tidak hadir dalam batas waktu yang ditentukan, hasil pemeriksaaan ditindaklanjuti 56
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yakni hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dengan penetapan pajak dan WP yang diperiksa tidak dapat memenangkan keberatan dan banding pada kasus ini. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, terhadap hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak yang dibatalkan, proses pemeriksaannya diulangi atau dilanjutkan dengan melaksanakan pemeriksaan. Jadi ditegaskan bahwa pembatalan tersebut tidak membatalkan seluruh kegiatan pemeriksaan yang pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, agar hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan merupakan suatu produk hukum yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan, maka Direktur Jenderal Pajak melanjutkan pemeriksaan
yang
telah
dibatalkan
dengan
melaksanakan
prosedur
pemeriksaan yang belum dilakukan berupa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. WP dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil pemeriksaan kepada DJP dan surat permohonan pembatalan tersebut hanya dapat diajukan oleh WP 1 (satu) kali. DJP dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonanditerima harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan telah lewat tapi DJP tidak memberi suatu keputusan, permohonan WP untuk pembatalan hasil pemeriksaan dianggap dikabulkan. Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak dalam hal : Apabila terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap; atau berdasarkan pertimbangan
57
Direktur Jenderal Pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan harus didahului dengan Pemeriksaan Ulang dalam hal sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan. 4.7.6 Evaluasi Pemeriksaan Evaluasi adalah proses penilaian atas dokumen, kegiatan, sistem, dan sejenisnya berdasarkan kriteria tertentu. Evaluasi dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu sebelum (pre test) dan sesudah (post test)proses pemeriksaan. Evaluasi yang dilakukan sebelum proses pemeriksaan berguna untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan sebagai cara untuk mengukur ke efektifan rencana pemeriksaan yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan evaluasi yang dilakukan setelah proses pemeriksaan berguna untuk mengetahui kualitas pemeriksaan dibandingkan dengan prosedur formal yang diatur dalam ketentuan perpajakan. Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: a. Pahami gambaran umum dan kegiatan usaha Wajib Pajak, akta-akta Wajib Pajak, bagan organisasi,bagan kepemilikan, proses produksi, hasil
Rapat,
Umum
Pemegang
Saham
(RUPS),
surat-
suratkeputusan,supplierutama, konsumen utama, dan sebagainya; b. Pelajari dan cek kelengkapan SPT termasuk lampiran-lampiran dan dokumen-dokumen Wajib Pajaklainnya; c. Lakukan penilaian atas sistem pengendalian internal Wajib Pajak;
58
d. Identifikasi jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak berdasarkanmaster filesaatterdaftar, pengukuhan sebagai PKP, KLU, dan/atau profil Wajib Pajak; e. Buatchecklistprosedur formal tata cara pemeriksaan; f. Pelajari hasil pemeriksaan pajak tahun-tahun sebelumnya; g. Lakukan penilaian kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan informasiinformasi yang tersedia; h. Bandingkan hasil pemeriksaan dengan rencana pemeriksaan; i. Bandingkan check list prosedur formal tata cara pemeriksaan dengan pelaksanaan pemeriksaan; j. Dan sebagainya. Analisis angka-angka adalah penelaahan dan penguraian atas angkaangka dan bagian-bagiannya sertahubungannya dengan angka pada pos lain untuk mengetahui kewajaran jumlah suatu pos. Analisis angka-angka dilakukan dengan menelaah keterkaitan angka yang terdapat pada suatu pos dengan angkadalam pos lainnya yang berhubungan.Misalnya kenaikan beban penyusutan mesin dengan penambahan jumlah atau nilai aktiva mesin, hubunganbiaya pemasaran dengan jumlah penjualan, hubungan biaya pengangkutan dengan penjualan, hubunganbiaya bunga dengan pinjaman, dan sebagainya. Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: a. Cek penghitungan matematis seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalamSPT;
59
b. Bandingkan dan lakukan analisis atas angka-angka dalam SPT Wajib Pajak dengan neraca, laporanlaba rugi, dan laporan atau dokumen lainnya; c. Bandingkan dan lakukan analisis atas laporan keuangan Wajib Pajaktahun pajak yang diperiksadengan tahun-tahun sebelumnya; d. Lakukan analisis rasio dengan menggunakan informasi baik yang berasal dari internal atau eksternalWajib Pajak; e. Dan sebagainya. 4.8 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pemeriksaan Melihat pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana diuraikan pada subbab sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa kegiata pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta Kemayoran sudah sesuai dengan peraturan berdasarkan tata cara pemeriksaan PMK.17/2013 Tanggal 7/1/2013 dan undang-undang yang berlaku, aparat pajak masih menghadapi berbagai kendala yang mengganggu kelancaran pemeriksaan. Berikut ini adalah kendala-kendala yang dihadapi petugas pemeriksaan pajak: 1. Kurangnya sumber daya manusia (pemeriksa), yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran yang mengakibatkan tidak maksimalnya proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa di Kantor pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. 2. Kurangnya fasilitas yang menujang untuk melakukan pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran yang mengakibatkan pemeriksaan menjadi terhambat. 3. Data Wajib Pajak kurang lengkap. Alamat Wajib Pajak berubah dan belum diperbaharui oleh wajib pajak yang
60
bersangkutan sehingga pengiriman Surat Pemberitahuaan Pemeriksaan tidak sampai kepada Wajib Pajak. 4. Wajib Pajak tidak memenuhi Surat Panggilan yang dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka pelaksanaan Peneriksaan Pajak. 5. Wajib Pajak tidak memberikan/mengizinkan memberikan pinjaman berupa buku-buku, catatan-catatan, dokumendokumen yang dibutuhkan oleh tim Pemeriksa Pajak.
61
