BAB 4 PEMBAHASAN 4.1
Rencana Penerimaan Dan Realisasi Penerimaan PPh dan PPN Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Adapun jumlah rencana penerimaan dan jumlah realisasi penerimaan pajak PPh dan PPN dari tahun 2010, 2011, dan 2012 yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dapat di lihat dari tabel di bawah ini: Tabel 4.1 Jumlah Rencana Penerimaan Dan Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak PPh dan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran No. Tahun
Rencana
Realisasi
Penerimaan PPh
Penerimaan PPh
dan PPN (Rp)
dan PPN (Rp) 993.985.159.897
1
2010
1.036.237.829.266
2
2011
1.193.514.749.850 1.180.083.398.365
3
2012
1.334.388.254.148 1.309.578.384.335
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran 51
Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah realisasi penerimaan pajak dari PPh dan PPN dari tahun 2010, 2011 sampai dengan 2012 masih dibawah target rencana penerimaan pajak dari PPh dan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Di tahun 2010 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran menargetkan penerimaan pajak dari PPh dan PPN sebesar Rp 1.036.237.829.266
namun
kenyataannya
hanya
terealisasi
sebesar
Rp
993.985.159.897. Dengan kata lain, tahun 2010 pencapaian penerimaan pajak dari PPh dan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran sebesar 95%. Berbeda dengan tahun 2011. Pada tahun 2011 hampir 100% tercapai target penerimaan pajak dari PPh dan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Pada tahun 2011 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran menargetkan penerimaan pajak dari PPh dan PPN sebesar Rp 1.193.514.749.850 dan yang terealisasi sebesar Rp 1.180.083.398.365. Di tahun 2011 % pencapaian penerimaan pajak mencapai 98,8%. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 95%. Lalu pada tahun 2012 rencana penerimaan pajak dari PPh dan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran sebesar Rp 1.334.388.254.148 dan yang terealisasi sebesar Rp 1.309.578.384.335. Ini berarti pada tahun 2012 target pencapaian penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran sebesar 98,1%. Dari data di atas maka dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak dari PPh dan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran masih belum melampaui target yang diinginkan sehingga pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran harus melakukan langkah penagihan pajak terhadap Wajib Pajak yang belum melunasi utang pajaknya.
52
4.2
Wajib Pajak Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. 4.2.1
Wajib Pajak Terdaftar Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar adalah Wajib Pajak dan/atau
PKP yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP). Adapun total Wajib Pajak terdaftar yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dapat kita lihat di bawah ini: Tabel 4.2 Wajib Pajak Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran
Wajib No. Pajak 1 2
Tahun 2010
2011
2012
Badan 10.178 10.917 11.715 OP
63.556 68.156 72.329
Total
73.734 79.073 84.044
Sumber:Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran
53
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar baik badan dan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran mengalami peningkatan tiap tahunnya. Total Wajib Pajak terdaftar tahun 2010 sebanyak 73.734 Wajib Pajak, lalu tahun 2011 sebanyak 79.073 Wajib Pajak, dan 2012 sebanyak 84.044. Selisih total Wajib Pajak terdaftar tahun 2011 dan 2010 sebanyak 5.339 Wajib Pajak, dengan perincian selisih Wajib Pajak Badan sebesar 739 Wajib Pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 4600 Wajib Pajak. Artinya dari tahun 2010 sampai 2011 ada total 5.339 Wajib Pajak baru yang terdaftar. Sedangkan selisih total Wajib Pajak terdaftar tahun 2012 dengan tahun 2011 sebanyak 4.971 Wajib Pajak, dengan perincian selisih Wajib Pajak Badan sebesar 798 Wajib Pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 4.173 Wajib Pajak. Artinya 54
dari tahun 2011 sampai 2012 ada total 4.971 Wajib Pajak baru yang terdaftar. Jadi tiap tahun Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran mengalami kenaikan atau peningkatan. Dari hasil wawancara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran usaha Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar di antaranya dengan mengadakan kegiatan ekstensifikasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, lalu dengan membuka stand di kampus dengan tujuan agar mahasiswa dapat memahami tentang wajib pajak terdaftar, dan dengan membuka stand di acara besar seperti PRJ (Pekan Raya Jakarta). 4.2.2
Wajib Pajak Efektif Wajib Pajak efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi seluruh kewajiban
perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagaimana mestinya. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE – 89/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak non Efektif yang selanjutnya disebut dengan WP NE adalah Wajib Pajak yang melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan Masa dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat di aktifkan kembali. Adapun total Wajib Pajak efektif yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dapat kita lihat sebagai berikut:
55
Tabel 4.3 Wajib Pajak Efektif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran Wajib
Tahun
No.
Pajak
2010
2011
2012*
1
Badan
2.201
2.829
488
2
OP
19.108 23.048
5.878
Total
21.309 25.877
6.366
*Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran Per 31 Mei 2013
*Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran Per 31 Mei 2013
*Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran Per 31 Mei 2013 Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah Wajib Pajak efektif yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagaimana mestinya mengalami peningkatan dari tahun 2010 yang 56
berjumlah 21.309 menjadi 25.877 di tahun 2011. Maka terjadi peningkatan sebesar 4.568 Wajib Pajak efektif, dengan perincian selisih Wajib Pajak efektif Badan tahun 2010 dengan tahun 2011 sebesar 628 Wajib Pajak efektif dan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi selisihnya sebesar 3.940 Wajib Pajak efektif. Sedangkan di tahun 2012 masih
angka
sementara
karena
hingga
saat
ini
masih
dalam
proses
pengadministrasian. Jadi di tahun 2012 jumlah Wajib Pajak efektif per 31 Mei 2013 sebesar 6.366 dengan perincian Wajib Pajak efektif Badan sebesar 488 Wajib Pajak efektif dan untuk Wajib Pajak efektif Orang Pribadi sebesar 5.878 Wajib Pajak efektif . Tabel 4.4 Tabel Perbandingan Wajib Pajak Terdaftar dengan Wajib Pajak Efektif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran Wajib Pajak Terdaftar
Wajib No. Pajak 1 2
Wajib Pajak Efektif
Tahun 2010
2011
Wajib 2012
Badan 10.178 10.917 11.715 OP
63.556 68.156 72.329
Total
73.734 79.073 84.044
Tahun
No.
Pajak
2010
2011
2012*
1
Badan
2.201
2.829
488
2
OP
19.108 23.048
5.878
Total
21.309 25.877
6.366
*Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran Per 31 Mei 2013 Tidak semua Wajib Pajak yang terdaftar itu efektif. Di tahun 2010 Wajib Pajak Badan yang tidak efektif sebanyak 7.977 Wajib Pajak Badan sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak efektif sebanyak 44.448 Wajib Pajak. Ini artinya 57
52.425 Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan di tahun 2011 Wajib Pajak Badan yang tidak efektif sebanyak 8.088 Wajib Pajak Badan sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak efektif sebanyak 45.108 Wajib Pajak. Ini artinya sebanyak 53.196 Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagaimana mestinya. Ini artinya masih banyak Wajib Pajak yang belum sadar untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dari hasil wawancara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran masih banyak Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang tidak mengerti tentang perpajakan sehingga Wajib Pajak tidak mengetahui kapan harus melaporkan SPT. Lalu banyak Wajib Pajak Badan yang mendirikan usaha tetapi sudah tidak aktif lagi sehingga Wajib Pajak yang terdaftar cenderung lebih sedikit yang melaporkan SPT Tahunannya. 4.3
Penerbitan Surat Teguran Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis adalah surat
yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo, adapun jangka waktu Penerbitan Surat Teguran adalah 7 (tujuh) hari, sejak jatuh tempo atas Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP).
58
Berdasarkan data keterlambatan pembayaran tunggakan pajak yang diperoleh dari sistem, Juru Sita Pajak mencetak konsep Surat Teguran penagihan dan meneruskannya kepada kepala seksi penagihan. Surat Teguran penagihan tersebut dicetak minimal rangkap 2 (dua), yang selanjutnya lembar pertama diberikan untuk Wajib Pajak dan lembar kedua untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kepala seksi penagihan pajak meneliti dan memarafkan konsep Surat Teguran penagihan dan meneruskannya kepada kepala kantor pelayanan pajak, tetapi jika dalam hal ini kepala seksi penagihan pajak tidak menyetujui maka Juru Sita Pajak harus memperbaiki dahulu dokumen tersebut sampai disetujui oleh kepala seksi penagihan pajak dan ditanda tangani oleh kepala kantor pelayanan pajak. Setelah semua proses tersebut di atas, Surat Teguran penagihan paksa dikembalikan kepada kepala seksi penagihan pajak untuk ditata usahakan dan dikirimkan ke Wajib Pajak yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak untuk mencatat Surat Teguran pada kartu pengawasan tunggakan pajak. Kemudian Surat Teguran di arsipkan dan disampaikan kepada sub bagian umum untuk dikirim kepada Wajib Pajak. Berikut di bawah ini data jumlah Surat Teguran dan jumlah tunggakan yang belum dibayar setelah Surat Teguran diterbitkan dari tahun 2010, 2011, dan 2012 yang diperoleh penulis dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran:
59
Tabel 4.5 Jumlah Surat Teguran dan Jumlah Tunggakan pada Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran No Tahun
Jumlah
Jumlah utang
Jumlah utang
Jumlah
Surat
pajak (Rp)
pajak
Surat
terealisasi
Teguran
(Rp)
Yang
Teguran
Terealisasi 1
2010
1325
42.252.669.369 1.778.039.582
530 lembar
13.431.351.485 2.060.949.044
522 lembar
24.809.869.813 1.132.396.411
620 lembar
lembar 2
2011
1307 lembar
3
2012
1551 lembar
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran Dari hasil penelitian atas Surat Teguran di seksi penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran selama tahun 2010 Surat Teguran yang terbit sebanyak 1.325 lembar dengan jumlah utang pajak sebanyak Rp 42.252.669.369 dan telah terealisasi sebanyak 530 lembar surat teguran dengan nilai utang pajak yang terealisasi sebesar Rp 1.778.039.582. Pada tahun 2011 Surat Teguran yang diterbitkan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran sebanyak 1.307 lembar dengan nilai utang pajaknya Rp 13.431.351.485 dan telah terealisasi sebanyak 522 lembar dengan nilai utang pajak yang terealisasi sebesar Rp 2.060.949.044. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah Surat Teguran yang terbit sebanyak 1.551 lembar dengan nilai utang pajak sebesar Rp 24.809.869.813 dan telah terealisasi sebanyak 620 lembar surat teguran dan dengan nilai utang pajak terealisasi sebesar Rp 1.132.396.411. 60
Dari data di atas dapat dilihat bahwa selama 3 tahun terakhir dari 2010, 2011, sampai 2012 surat teguran yang terealisasi hanya 40% dari jumlah surat teguran yang diterbitkan oleh pihak seksi penagihan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Menurut hasil wawancara dengan seksi penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran hanya 40% saja surat teguran yang terealisasi dikarenakan Wajib Pajak masih banyak yang mengabaikan surat teguran tersebut sehingga masih banyak yang belum melunasi utang pajaknya sampai 21 hari setelah surat teguran diterbitkan. Disamping itu, Sistem informasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran sedikit bermasalah beberapa Wajib Pajak yang seharusnya bisa diterbitkan Surat Tegurannya namun tidak diterbitkan Surat Tegurannya dikarenakan adanya sistem informasi perpajakan yang salah dalam pengisian pendataan SPT Wajib Pajak. Penerbitan surat teguran oleh pihak seksi penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran
sebenarnya sudah cukup efektif
dengan sudah terealisasinya surat teguran sebesar 40% di tiap tahunnya dari tahun 2010, 2011, dan 2012, namun masih banyak Wajib Pajak yang belum jera dengan diterbitkannya surat teguran tersebut. Sehingga seksi penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran harus melakukan langkah selanjutnya sesuai proses penagihan pajak yaitu 21 hari setelah penerbitan surat teguran maka harus diterbitkannya surat paksa kepada Wajib Pajak yang belum melunasi utang pajaknya. 4.4
Penerbitan Surat Paksa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak. Surat Paksa diterbitkan 21 (dua puluh satu) hari setelah
61
diterbitkannya Surat Teguran jika Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya. Surat Paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya, terhadap Wajib Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus atau Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan. Jika jumlah utang pajaknya dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding tidak dilunasi oleh Wajib Pajak maka kantor pajak dapat menerbitkan Surat Paksa. Proses penagihan penerbitan Surat Paksa dimulai berdasarkan data Surat Teguran yang sudah lewat waktu dari sistem. Dalam hal ini Juru Sita Pajak meneliti dan mencetak konsep Surat Paksa dan berita acara pemberitahuan Surat Paksa serta meneruskannya kepada kepala seksi penagihan, kepala seksi penagihan pajak meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa dan berita acara serta meneruskannya kepada kepala kantor pelayanan pajak, yang selanjutnya menyetujui dan menandatangani Surat Paksa yang seterusnya disampaikan kembali kepada Juru Sita Pajak dan Juru Sita Pajak melanjutkannya kepada Wajib Pajak. Juru Sita Pajak membuat sekaligus menandatangani laporan pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) dan disampaikan kepada kepala seksi penagihan pajak yang kemudian diteliti oleh kepala seksi penagihan pajak tersebut dan ditanda tanganinya. Kemudian laporan pelaksanaan Surat Paksa tersebut (LPSP) diserahkan kembali kepada Juru Sita Pajak untuk ditata usahakan. Laporan Pelaksanaan Surat Paksa tersebut ditata usahakan dengan cara dicatat pada kartu pengawasan dan di arsipkan. Juru Sita Pajak kemudian melanjutkan Surat Paksa tersebut kepada Penanggung Pajak dan 62
menuangkan pelaksanaan penyampaian Surat Paksa tersebut dalam laporan pelaksanaan penagihan Surat Paksa. Dalam laporan pelaksanaan Surat Paksa tercantum tanggal pelaksanaan Surat Paksa, Objek Sita dan taksiran harga serta kepada siapa Surat Paksa tersebut disampaikan. Laporan tersebut juga dilampiri dengan Surat Paksa yang telah ditanda tangani oleh Wajib Pajak sebagai bukti bahwa Surat Paksa telah disampaikan. Berikut di bawah ini merupakan data Surat Paksa yang diterbitkan setelah adanya Surat Teguran dari tahun 2010, 2011, dan 2012 serta jumlah utang pajaknya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran: Tabel 4.6 Jumlah Surat Paksa dan Jumlah Tunggakan pada Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran No Tahun
Jumlah
Jumlah utang
Jumlah utang
Jumlah
Surat
pajak (Rp)
pajak
Surat
terealisasi
Paksa
(Rp)
Yang
Paksa
Terealisasi 1
2010
688
39.779.353.191 6.391.510.913
275
2
2011
569
47.167.433.898 7.814.051.280
227
3
2012
609
13.998.432.584 7.388.820.131
243
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran Dari penelitian di atas yang didapat dari sumber di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran, khususnya di seksi penagihan pajak selama tahun 2010 menunjukkan bahwa telah diterbitkan Surat Paksa sebanyak 688 lembar dengan jumlah utang pajaknya Rp 39.779.353.191 dan jumlah surat paksa yang telah 63
terealisasi sebanyak 275 lembar dengan jumlah utang pajak yang terealisasi sebesar Rp. 6.391.510.913. Pada tahun 2011 menunjukkan bahwa telah diterbitkan Surat Paksa sebanyak 569 lembar dengan nilai utang pajaknya Rp 47.167.433.898 dan surat paksa yang terealisasi sebesar 227 lembar dengan jumlah utang pajak yang terealisasi sebanyak Rp 7.814.051.280. Menurut wawancara dengan Juru Sita Pajak adanya penurunan di tahun 2011 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 119 lembar dikarenakan belum diterbitkannya Surat Paksa atas beberapa Wajib Pajak karena petugas Juru Sita Pajak menyatakan bahwa jumlah utang pajak atas Wajib Pajak tidak ekonomis untuk diterbitkannya Surat Paksa. Surat Paksa baru dapat diterbitkan jika utang pajak atas nama Wajib Pajak tersebut akan daluarsa. Utang Pajak yang dimaksud adalah uang pajak dengan jumlah sampai dengan Rp 500.000. Pada tahun 2012 seperti yang kita lihat dari tabel di atas terjadi peningkatan dalam penerbitan jumlah Surat Paksa sebanyak 609 lembar dengan nilai utang pajaknya sebesar Rp 13.998.432.584 dan telah terealisasi sebesar 243 lembar surat paksa dengan jumlah utang pajak yang terealisasi sebesar Rp 7.388.820.131. Dari data di atas dapat dilihat bahwa selama 3 tahun terakhir dari 2010, 2011, sampai 2012 surat paksa yang terealisasi kurang lebih sebesar 40% dari jumlah surat paksa yang diterbitkan oleh pihak seksi penagihan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Menurut hasil wawancara dengan seksi penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran diterbitkannya Surat Paksa kepada Wajib Pajak sudah menimbulkan efek takut sehingga banyak Wajib Pajak yang melunasi utang pajaknya sehingga jumlah Surat Paksa yang beredar lebih kecil daripada jumlah Surat Teguran yang diterbitkan dan sudah bisa dikatakan efektif dengan diterbitkannya surat paksa tersebut. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa Wajib Pajak yang mengabaikan ajakan petugas 64
pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya sehingga seksi penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran harus melakukan tindakan selanjutnya sesuai dengan alur penagihan pajak yaitu dengan menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) setelah 2 x 24 jam setelah diterbitkannya surat paksa kepada Wajib Pajak yang belum juga melunasi utang pajaknya. 4.5
Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang Wajib
Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan adalah 2x24 jam atau 2 hari setelah diterbitkannya Surat Paksa. Jika Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya maka Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP). Juru Sita Pajak meneliti data tunggakan pajak beserta pelunasannya (SSP/STTS/SSB/bukti Pbk) atau pengurangan keputusan pembetulan/keputusan keberatan putusan banding/keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak/keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, membuat konsep SPMP dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi penagihan pajak. Selanjutnya Kepala Seksi penagihan pajak meneliti dan memaraf konsep SPMP yang kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Apabila Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani SPMP maka SPMP tersebut akan diteruskan kembali kepada kepala seksi penagihan pajak. SPMP yang diterima oleh Juru Sita yang telah disetujui dan pada prakteknya penyitaan itu dilakukan oleh Juru Sita dengan disaksikan oleh dua orang dewasa, penduduk Indonesia, dan dikenal oleh Juru Sita Pajak dan dapat dipercaya. Setelah 65
Juru Sita Pajak melakukan Penyitaan maka Juru Sita Pajak tersebut segera membuat berita acara harga pasar yang wajar, nama alamat, dan tindakan para saksi serta gagalnya penyitaan. Penelitian terhadap berita acara sita yang dibuat oleh Juru Sita Pajak menunjukkan bahwa penyitaan dilakukan terhadap barang bergerak terlebih dahulu, kemudian jika berdasarkan taksiran Juru Sita Pajak menunjukkan bahwa Penyitaan tersebut tidak memenuhi utang pajak dan biaya-biaya penagihan pajak, maka Penyitaan diteruskan kepada barang-barang tidak bergerak. Biasanya kendala utama yang dihadapi oleh Juru Sita Pajak dalam hal melakukan proses penyitaan adalah ditemukannya alamat Wajib Pajak, alamat tidak dikenal atau Wajib Pajak pindah tanpa mekalukan pemberitahuan kepada KPP atau kelurahan setempat. Tabel 4.7 Jumlah SPMP dan Jumlah Tunggakan SPMP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran No Tahun
Jumlah
Jumlah utang
Jumlah utang
Jumlah
SPMP
pajak (Rp)
pajak terealisasi
SPMP
(Rp)
Yang Terealisasi
1
2010
25
29.779.353.191
27.481.242.796
23
2
2011
15
34.126.542.300
4.205.985.311
3
3
2012*
34
5.452.165.214
629.206.443
5
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran Per Mei 2013 Menurut data yang di dapat dari Seksi Penagihan Pajak Surat Perintah Melakukan Penyitaan pajak selama tahun 2010 telah diterbitkannya SPMP sebanyak 25 lembar dengan nilai utang pajak sebesar Rp 29.779.353.191 dan telah terealisasi sebanyak 23 lembar SPMP dengan jumlah utang pajak yang terealisasi sebesar Rp
66
27.481.242.796. Pada tahun 2010 SPMP yang berhasil teralisasi mencapai 92% dari SPMP yang diterbitkan oleh pihak seksi penagihan pajak. Sisa utang pajak yang masih ada akan dilakukan tindakan blokir oleh jurusita pajak. Ini dilakukan untuk mengunci aset tidak bergerak Wajib Pajak yang sebelum dilakukan tindakan lelang. Pada tahun 2011 telah diterbitkan SPMP adalah sebanyak 15 lembar dengan nilai utang pajak sebesar Rp 34.126.542.300 dan sebanyak 3 lembar SPMP yang telah terealisasi dengan jumlah utang pajak yang teralisasi sebesar Rp 4.205.985.311. Pada tahun 2011 SPMP yang terealisasi hanya sebesar kurang lebih 18% dari jumlah SPMP yang diterbitkan dari seksi penagihan pajak. Pada tahun 2011 ada beberapa Wajib Pajak terkena pailit sehingga sisa utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Di tahun 2012 telah diterbitkan SPMP adalah sebanyak 34 lembar dengan nilai utang pajak sebesar Rp 5.452.165.214 dan ada 5 lembar SPMP yang telah teralisasi dengan jumlah utang pajak yang terealisasi sebesar Rp 629.206.443. Pada tahun 2012 penulis hanya mendapatkan data sampai dengan bulan Mei 2013 karena saat ini masih dalam perhitungan. Dari data di atas dapat dilihat bahwa tahun 2010 SPMP yang terealisasi kurang lebih sebesar 92% dari jumlah SPMP yang diterbitkan oleh pihak seksi penagihan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Sedangkan tahun 2011 hanya sekitar 18% jumlah SPMP yang terealisasi dari jumlah SPMP yang diterbitkan oleh pihak seksi penagihan pajak. Disamping itu di tahun 2011 ada beberapa Wajib Pajak pailit sehingga sisa utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Lalu pada tahun 2012 penulis hanya mendapatkan pada per 31 Mei 2013 karena sampai saat ini masih dalam perhitungan. Menurut hasil wawancara dengan seksi penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran diterbitkannya SPMP
67
kepada Wajib Pajak sudah sangat efektif karena sudah menimbulkan efek takut sehingga banyak Wajib Pajak yang melunasi utang pajaknya sehingga tidak dilaksanakannya lelang. Namun pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran harus dilaksanakan pemblokiran rekening karena ini cara terakhir untuk membekukan aset tidak bergerak milik Wajib Pajak. Adapun tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Juru Sita Pajak berdasarkan SPMP (Surat Perintah Melakukan Penyitaan pajak) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran, tanpa adanya SPMP penyitaan ini tidak dapat dilakukan. Juru Sita Pajak melakukan tindakan penyitaan semata-mata untuk memperoleh jaminan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan membayar penagihannya, apabila semua kewajibannya telah dilaksanakan oleh Wajib Pajak maka barang-barang tersebut dapat segera dikembalikan. Setelah SPMP terbit, Juru Sita Pajak harus segera melakukan tindakan penyitaan kepada Wajib Pajak. Dan sering kali kendala utama yang sering dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran yang selama ini terjadi dalam proses penyitaan adalah setelah ditelusuri ternyata alamat pajak tidak dikenal, tidak ada atau pindah domisili tanpa melakukan pemberitahuan kepada Kantor Pelayanan Pajak atau aparat setempat. Dari pengamatan penulis sedikitnya SPMP yang bisa disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak dikarenakan hal-hal pada saat dilakukan penetapan pajak sebagai hasil pemeriksaan SPT masa atau SPT tahunan data alamat yang dicantum sudah tidak valid dimana Wajib Pajak sudah tidak ada lagi atau tidak dikenal atau pindah alamat tanpa pemberitahuan, untuk mengatasi hal ini perlu dibuat sebuah aturan tentang surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh
68
kelurahan setempat dimana untuk mendapatkan surat keterangan domisili yang baru Wajib Pajak harus melampirkan surat keterangan pindah domisili dari kelurahan yang lama dengan cara ini kelurahan yang lama akan memiliki data kemana Wajib Pajak pindah alamat. Selain itu sedikitnya SPMP yang disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak dapat juga dikarenakan dimana tindakan penagihan pajak tidak segera dilakukan meskipun surat keputusan pajak telah lama diterbitkan dalam situasi seperti itu dapat memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak yang berniat untuk tidak membayar pajaknya, untuk pindah alamat atau domisili tanpa memberitahukan kepindahannya kepada Kantor Pelayanan Pajak atau kelurahan setempat, dan untuk mengatasinya, seharusnya tindakan penagihan pajak dilakukan secara konsisten dan memperhatikan jadwal waktunya dan dilakukan secara terus menerus kepada Wajib Pajak. Pemblokiran Rekening Wajib Pajak Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran untuk mengatasi kendala selama proses penagihan pajak salah satunya dengan blokir rekening Wajib Pajak, dalam Pasal 17 UU No. 19 Tahun 1999 disebutkan bahwa pemblokiran dapat dilakukan dalam rangka fiskus melakukan penyitaan apabila Penanggung Pajak dalam jangka waktu yang telah diberikan tidak melunasi utang pajaknya, penyitaan tersebut dapat dilaksanakan terhadap milik Penanggung Pajak berupa barang bergerak, termasuk deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilakukan dengan pemblokiran terlebih dahulu.
69
4.6
Lelang Pengumuman Lelang dilakukan segera oleh Pejabat apabila utang pajak dan
biaya Penagihan yang masih harus dibayar atau utang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah lewat dari 14 hari setelah tanggal pelaksanaan Penyitaan. Apabila utang pajak dan atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang. Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusaahn lain, dikecualikan dari penjual secara lelang. Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang biaya penagihan pajak ditambah 1% dari hasil penjualan Uang Tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain yang disita digunakan untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan utang pajak. Lelang dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang di ajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan Direktorat Jenderal Pajak, dilain pihak lelang dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Wajib Pajak. Dan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Badan Peyelesaian Sengketa Pajak atau Objek Sita musnah pelaksanaan lelang tidak dapat dilaksanakan. Hasil lelang digunakan lebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak dan sisanya untuk membayar utang pajak, jika lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak pelaksanaan lelang dihentikan meskipun barang yang dilelang masih ada. Selanjutnya sisa barang
70
beserta kelebihan uang hasil lelang akan dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah pelaksanaan lelang. Adapun pejabat yang lalai melaksanakan pelelangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Setelah lelang selesai hak Wajib Pajak atas barangnya berpindah kepada pembeli, dan pembeli diberikan risalah lelang sebagai bukti otentik untuk pendaftaran dan pengalihan hak. Tindakan pelaksanaan lelang yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak yang disita adalah cara yang ampuh, setelah berbagai upaya penagihan pajak dilakukan tetapi Wajib Pajak mangkir dan tidak melunasi utang pajaknya. Jika semua itu terjadi maka pelelanganpun dapat segera dilakukan walaupun pelelangan sebenarnya bukanlah tujuan akhir tindakan penagihan pajak karena pelelangan hanyalah merupakan salah satu sarana dari tujuan akhir tindakan penagihan pajak yaitu pembayaran utang pajak oleh Wajib Pajak dan KPP harus yakin bahwa prosedur penagihan pajak tersebut sudah benar dan berkas tindakan penagihan pajak juga sudah lengkap mulai dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagai hasil dari pemeriksaan sampai penyitaan aset Wajib Pajak. Sebenarnya dalam jeda waktu antara tanggal pengumuman lelang sampai dengan dilakukannya tindakan pelelangan atas aset-asetnya, Wajib Pajak masih diberi kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajaknya, hal ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak yang masih mempunyai keinginan untuk memiliki kembali aset-asetnya yang telah disita. Untuk lelang penulis hanya dapat mendeskripsikan tata cara pelaksanaan lelang, dalam hal ini penulis tidak dapat menganalisis pelaksanaan lelang, dikarenakan selama tahun 2010, 2011, dan 2012 tidak ada kegiatan lelang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran.
71
4.7
Evaluasi dari Penagihan Pajak Pada pengolahan dan pemrosesan penulis yang dilakukan di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran yang mengacu pada data yang didapat dari seksi penagihan di KPP dari tahun 2010, 2011, 2012 didapatkan bahwa dalam Sistem Informasi Perpajakan khususnya Surat Teguran terlihat adanya beberapa Wajib Pajak yang menurut SIDJP sudah bisa diterbitkan tetapi belum diterbitkan Surat Tegurannya. Hal ini dikarenakan adanya Sistem Informasi yang salah dalam penyampaian STP Wajib Pajak. Untuk Surat Paksa berdasarkan perbandingan antara data dengan sub bagian menu Surat Paksa dalam SIDJP masih terlihat adanya Wajib Pajak yang menurut Sistem Informasi Perpajakan sudah bisa diterbitkan Surat Paksa namun belum diterbitkan juga. Berdasarkan wawancara dengan Juru Sita Pajak diketahui belum diterbitkannya Surat Paksa karena batas minimal utang pajak yang tidak ekonomis untuk menerbitkan Surat Paksa dan jika Surat Paksa yang diterbitkan sudah memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan. Surat Perintah Melakukan Penyitaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak sering terjadi di Kantor Pelayanan Pajak khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dikarenakan pada saat dilakukan penetapan pajak sebagai hasil pemeriksaan SPT masa atau SPT tahunan data alamat Wajib Pajak yang tercantum sudah tidak vaild, dimana Wajib Pajak sudah tidak lagi atau tidak dikenal atau pindah alamat tanpa pemberitahuan. Dan dapat terjadi juga berlarutnya tindakan penagihan pajak dimana tindakan penagihan pajak segera dilakukan meskipun keputusan pajak telah lama diterbitkan, hal ini dapat memberi kesempatan kepada Wajib Pajak yang berniat untuk tidak membayar pajak untuk pindah alamat atau
72
domisili tanpa pemberitahuan kepindahannya kepada Kantor Pelayanan Pajak atau aparat setempat. Untuk evaluasi pelaksanaan Lelang tidak dapat penulis simpulkan karena tidak pernah terjadi kegiatan lelang selama tahun 2010, 2011, dan 2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Dari serangkaian tindakan penagihan pajak, penulis menyimpulkan bahwa penerbitan surat teguran, surat paksa, SPMP dan blokir rekening Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran sudah baik dan sudah benar dilakukan oleh petugas pajak sehingga pada 3 tahun terakhir 2010, 2011, dan 2012 sudah menjadi sedikit jumlah utang pajak yang belum terealisasi hingga diterbitkannya SPMP. Namun pihak seksi penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran harus lebih baik lagi dalam melaksanakan penagihan pajak ditiap tindakan penagihan pajak agar Wajib Pajak bersedia membayar utang pajaknya. 4.8
Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak
4.8.1
Penetapan Pajak Yang Tidak Tepat Waktu Masalah penetapan pajak yang tidak tepat waktu dengan UU No. 28 Tahun
2007 tentang ketentuan umum bahwa dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutang pajaknya berakhir, bagian tahun pajak DJP dalam mengeluarkan SKP. Sedangkan situasi Wajib Pajak masih jauh berada dalam situasi 5 tahun lalu. Wajib Pajak rutin sedang mengalami kemunduran, jatuh pailit atau meninggal dunia. Bila pemeriksaan menghasilkan pajak yang cukup besar kemungkinan Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran atau tidak mungkin melunasinya. Jika
73
terjadi maka tindakan penagihan pajak yang dilakukan Juru Sita Pajak tidak akan tuntas kepada pelunasan utang pajak oleh Wajib Pajak. Sebenarnya semua dapat diatasi dengan cara mempercepat waktu pemeriksaan yang artinya jarak antara pelaksanaan pemeriksaan dengan tahun pajak jangan sampai terlalu jauh. Dengan melakukan pemeriksaan dan sekaligus mengeluarkan SKP yang sedekat mungkin dengan tahun pajak yang diperiksa, besar kemungkinan Wajib Pajak untuk mengatasi tambahan utang pajak yang timbul dari SKP yang masih ada. Solusi ini bukan tanpa masalah karena kendala lain yang menghalang adalah keterbatasan waktu dan tenaga para pemeriksa pajak yang tidak mencukupi jika seluruh Wajib Pajak diperiksa berdasarkan dengan tahun pajaknya. 4.8.2
Wajib Pajak Tidak Ditemukan Lagi Kendala yang seperti ini yang sering menyulitkan dan merepotkan dalam
tindakan dan penagihan Juru Sita Pajak. Data fakta yang terjadi selama ini adalah ketika Wajib Pajak sudah tidak dikenal lagi atau berpindah tempat atau alamat tanpa diketahui alamat yang baru. Fakta seperti ini yang oleh Juru Sita Pajak tidak bisa dilakukan akibatnya jumlah tunggakan pajak akan membengkak dari tahun ke tahun. 4.8.3
Objek Sita Tidak Ditemukan Objek Sita tidak dapat ditemukan terkait dengan penetapan pajak yang tidak
tepat waktu serta tindakan penagihan pajak yang berlarut-larut. Penetapan pajak yang dilakukan ketika kondisi ekonomi sedang turun, bangkrut atau pailit. Padahal jika potensi ini digarap dengan serius, kontribusi tindakan penagihan pajak dapat membantu negara dalam membiayai pembangunan.
74
4.8.4
Wajib Pajak Tidak Memahami Peraturan Perpajakan Seharusnya Wajib Pajak telah sadar untuk melakukan seluruh kewajiban
perpajakannya dengan baik dan benar sejak diterapkannya self assessment system. Namun faktanya kesadaran tersebut masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat setiap kali diadakannya pemeriksaan terhadap SPT tahunan maupun masa yang seringkali ditemukan adanya kesalahan pajak baik yang disengaja maupun tidak disengaja dan akhirnya berakibat dikeluarkannya ketetapan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak bertambah. Hal itu sering membuat Wajib Pajak mengeluh dan berkelit bahwa mereka tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku termasuk mengacuhkan tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak. 4.9
Upaya – Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang
Dihadapi Selama Proses Penagihan Pajak Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi selama proses penagihan pajak antara lain dengan mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat awam agar dapat memperlancar penyelesaian dalam pengisian formulir – formulir dan Surat Penyetoran dan Pelaporan. Disamping itu pengadaan sarana dan prasarana untuk penagihan pajak diwujudkan guna memperlancar pencairan tunggakan pajak. Selain itu melakukan penyisiran, penelitian dan penyelidikan keberatan Wajib Pajak berdomisili. Dapat juga mengeluarkan biaya tambahan untuk memohon bantuan pada instansi berwajib lainnya atau mengadakan petunjuk pelaksanaan yang dapat dilakukan yaitu dengan peningkatan pegawai agar produktifitas kerja lebih meningkat.
75
