WAWANCARA NARASUMBER KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN 1. Apakah penagihan pajak sesuai dengan alur / sesuai dengan peraturan perpajakan? 2. Kalau belum efektif, dampak, dan solusinya bagaimana? 3. Usaha apa yang dilakukan DJP agar meningkatnya WP terdaftar ditiap tahunnya? 4. Mengapa masih banyak Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT? 5. Mengapa jumlah Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dari tahun 2010 ke 2011 mengalami penurunan? dan tahun 2012 mengalami kenaikan kembali dari tahun 2011? 6. Mengapa jumlah Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dari tahun 2010 ke 2011 mengalami penurunan? dan tahun 2012 mengalami kenaikan kembali dari tahun 2011? 7. Mengapa jumlah SPMP pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dari tahun 2010 ke 2011 mengalami penurunan? dan tahun 2012 mengalami kenaikan kembali dari tahun 2011? 8. Apakah dengan diterbitkannya Surat Teguran kepada Wajib Pajak dapat memberikan efek jera pada Wajib Pajak tersebut? 9. Sampai saat ini, apakah ada Wajib Pajak yang piutang pajaknya tidak dapat ditagih lagi? 10. Ada berapa banyak barang yang disita di KPP? 11. Apa kendala yang biasa dihadapi dalam pelaksanaan penagihan pajak di KPP Kemayoran? 12. Lalu upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi selama proses penagihan pajak? JAWAB
1. Penagihan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kemayoran sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. 2. – 3. Melakukan ekstensifikasi, lalu membuka stand di kampus dan di acara besar seperti PRJ saat ini, dan usaha-usaha lainnya. 4. Karena masih banyak Wajib Pajak yang tidak mengerti tentang perpajakan sehingga Wajib Pajak tidak mengetahui kapan harus melaporkan SPT. Lalu banyak Wajib Pajak Badan yang mendirikan usaha tetapi sudah tidak aktif lagi sehingga Wajib Pajak yang terdaftar cenderung lebih sedikit yang melaporkan SPT Tahunannya. 5. Terjadinya penurunan jumlah Surat Teguran dikarenakan banyak Wajib Pajak yang taat langsung melunasi utang pajaknya dan langsung lapor apabila STP terbit. Dan tahun 2012 mengalami kenaikan
dikarenakan pada tahun 2012 banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan STP nya sehingga diterbitkannya Surat Teguran. 6. Terjadinya penurunan jumlah Surat Paksa dikarenakan belum diterbitkannya Surat Paksa atas Wajib Pajak karena petugas Juru Sita Pajak menyatakan bahwa jumlah utang pajak atas Wajib Pajak tidak ekonomis untuk diterbitkannya Surat Paksa dan terjadi kenaikan dikarenakan pada tahun 2012 banyak Wajib Pajak yang mengabaikan Surat Teguran yang sudah diterbitkan sehingga tidak membayar tunggakan pajaknya yang mengakibatkan diterbitkannya Surat Paksa. 7. Terjadi penurunan jumlah SPMP dikarenakan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar utang pajaknya semakin meningkat dan menimbulkan efek jera pada saat diterbitkannya Surat Paksa sehingga tunggakan pajak segera dilunasi. Namun data SPMP dari tahun 2011 sampai 2012 mengalami kenaikan sebesar 19 lembar, hal ini dikarenakan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar utang pajak menurun sehingga terjadi kenaikan 19 lembar SPMP pada tahun 2012. 8. Dengan diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa kepada Wajib Pajak akan menimbulkan efek takut sehingga banyak Wajib Pajak yang melunasi utang pajaknya sehingga jumlah Surat Paksa yang beredar lebih kecil daripada jumlah Surat Teguran yang diterbitkan. Namun pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang mengabaikan ajakan petugas pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya. 9. Ada. 10. Saat ini sudah ada 1 buah Truk dan 1 buah mesin foto kopi yang disita. 11. Kendalanya antara lain: •
WP tidak paham tentang peraturan perpajakan. Ini dikarenakan SDM masih kurang.
•
WP tidak ditemukan lagi. Bisa sengaja menghilang atau usahanya bangkrut sehingga tak ditemukan lagi.
•
Tidak ditemukannya objek sita. Ini biasanya WP bandel yang menyewa kantor untuk usaha, namun pada saat diperiksa objek sitanya bukan atas nama WP yang bersangkutan.
•
Penetapan pajak yang tidak tepat waktu. Biasanya WP menyerahkan ke konsultan pajak, lalu setor namun tidak lapor. Kasus ini paling sering terjadi di KPP Kemayoran.
12. Upayanya antara lain: •
Biasanya melakukan pendekatan persuasif dengan memanggil WP ke KPP agar WP beritikad baik.
•
Menyuruh WP untuk membuat komitmen.
•
Sita barang yang ada, dengan catatan apabila WP tidak punya harta sama sekali.
•
Melakukan tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan yang ada.
Jakarta, 28 Juni 2013
KPP Pratama Jakarta Kemayoran
