ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN DIMAS WIBISONO Jalan Taruna III no. 8 Kelurahan Serdang Jakarta Pusat, 08561808586,
[email protected] Maya Safira Dewi, SE., AK., M. Si.
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Untuk metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode/riset eksploratoria (kualitatif) dengan menggunakan metode pengumpulannya datanya yaitu wawancara. Hasil penelitiannya adalah bahwa prosedur pemeriksaan pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Simpulan dari penelitian ini adalah masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran seperti jumlah tenaga pemeriksa yang kurang dan fasilitas yang tidak memadai yang sering menghambat proses pemeriksaan (DW) Kata Kunci Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak.
PENDAHULUAN Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan. Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai Pemeriksa Pajak. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Penulis memilih Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran untuk melakukan penelitian dan pengamatan karena pemeriksaan pajak KPP Pratama Jakarta Kemayoran belum optimal didalam penerapan tata cara pemeriksaan pajak dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Ruang Lingkup Penelitian Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka dilakukan pembatasan ruang lingkup masalah. Penelitian ini dibatasi hanya pada bagaimana proses dan upaya pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh seksi pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran sebagai berikut: a. Apakah proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang pemeriksaan pajak? b. Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pemeriksaan pajak agar lebih optimal? c. Bagaimana upaya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran agar dapat dilaksanakan secara efektif?
Tujuan penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: a. b. c.
Mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak Mengetahui bagaimana upaya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran.
Ringkasan Metodologi Penelitian Dalam membuat penelitian ini menggunakan dua metode penelitian sebagai berikut: 1.
2.
Penelitian lapangan Pada metode penelitian lapangan, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu : a. Pengamatan Melakukan pengamatan dan peninjauan secara langsung dengan mendatangi KPP Pratama Jakarta Kemayoran untuk memperoleh data dan informasi yang akurat. b. Dokumentasi Melakukan pengumpulan data baik berupa dokumen maupun catatancatatan lainnya yang terkait dengan penelitian. c. Wawancara Melakukan tanya jawab kepada pihak yang terkait guna mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian Kepustakaan Penelitian kepustakaan adalah satu cara pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan membaca informasi yang diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel, jurnal, peraturan-peraturan perpajakan dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
HASIL DAN BAHASAN ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat persentasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Rencana penerimaan dan realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran senantiasa mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah jumlah rencana dan realisasi penerimaan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran pada tahun 2010, 2011, dan 2012:
Table 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran Tahun 2010, 2011, dan 2012 Tahun Rencana Penerimaan 2010 996.832.499.436 2011 1.303.029.097.136 2012 1.244.618.567.830 Sumber : KPP Pratama Jakarta Kemayoran
Realisasi Penerimaan 1.059.677.967.409 1.233.337.735.994 1.373.937.784.004
Lebih / Kurang (+/-) 62.835.467.973 (69.691.361.142) 129.319.216.174
Dari table di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2010 sebesar 1.059.677.967.409 lebih besar dari rencana penerimaan pajak sebesar 996.832.499.436. Sedangkan ditahun 2011 sebesar 1.233.337.735.994 lebih kecil dari rencana penerimaan pajak yang sebesar 1.303.029.097.136 ini terjadi karena adanya Wajib Pajak yang tidak patuh untuk membayar pajak. Untuk tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 129.319.216.174 dari target yang direncanakan yaitu 1.244.618.567.830.
Penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran Penerimaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran senantiasa mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah jumlah penerimaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran pada tahun 2010, 2011, dan 2012:
Tabel 4.2 Penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran Tahun 2010, 2011, dan 2012 Jenis Pajak
Tahun Pajak 2010
2011
2012
PPh
405.535.943.877,00
439.145.634.893,00
508.131.038.821,00
PPN
588.449.216.020,00
740.937.763.472,00
801.447.345.514,00
Sumber: KPP Pratama Jakarta Kemayoran Dari data di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak atas pajak penghasilan (PPh) untuk tahun 2010 sebesar Rp 405.535.943.877,00 dan pada tahun 2011 meningkat sebesar 8,29% menjadi Rp 439.145.634.893,00 atau naik sebesar Rp 33.609.691.016,00 sedangkan ditahun 2012 mengalami
kenaikan penerimaan sebesar 15,71% menjadi Rp 508.131.038.821,00. Penerimaan pajak penghasilan (PPh) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 selalu mengalami kenaikan. Penerimaan pajak atas pajak pertambahan nilai (PPN) untuk tahun 2010 sebesar Rp 588.449.216.020,00 dan pada tahun 2011 meningkat sebesar 25,91% menjadi Rp 740.937.763.472,00 atau naik sebesar Rp 152.488.547.451,00 sedangkan tahun 2012 mengalami kenaikan penerimaan sebesar 8,17% menjadi Rp 60.509.582.042,00 total penerimaan PPN menjadi Rp 801.447.345.514,00. Penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 selalu mengalami kenaikan. Dari data yang ada di atas dapat dilihat bahwa penerimaan PPh lebih kecil dari penerimaan PPN itu terjadi karena jumlah PKP yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran lebih banyak, dan tepat waktu menyetorkan pajak itu yang menyebabkan jumlah penerimaan PPh lebih kecil dari penerimaan PPN.
Wajib Pajak Terdaftar Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 73/PMK.03/2012 tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran, pemberian, dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Tabel 4.3 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran tahun 2010, 2011, dan 2012 Jenis WP 2010 BADAN 10.178 OP 63.556 TOTAL 73.734 Sumber: KPP Pratama Jakarta Kemayoran
TAHUN PAJAK 2011 10.917 68.156 79.073
2012 11.715 72.329 84.044
Dari data di atas dapat dilihat bahwa Wajib Pajak Badan pada tahun 2010 berjumlah 10.178 dan pada tahun 2011 meningkat sebesar 7,26% menjadi 10.917 atau naik sebesar 739 , sedangkan ditahun 2012 Wajib Pajak Badan mengalami kenaikan sebesar 7,31% menjadi 11.715. Jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 selalu mengalami kenaikan. Ini terjadi karena kesadaran Wajib Pajak Badan untuk melaporkan kegiatan usaha dan membuat NPWP sendiri. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2010 berjumlah 63.556 dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 68.156 atau naik sebesar 7,24% sedangkan pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 6,12% atau menjadi 72.329. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dari tahun 2010 sampai dengan 2012 selalu mengalami peningkatan. Ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak meningkat dan membuat NPWP sendiri.
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran dalam tahun 2010, 2011, dan 2012 selalu mengalami kenaikan. Itu terjadi karena adanya sosialisasi yang terus dilakukan oleh KPP dan melakukan SPN (sensus pajak nasional) dan pemerintah melakukan progam Ekstensifikasi dan Intensifikasi untuk mencari wajib pajak yang bersembunyi dan pengungkapan pelaporan pajak yang tidak sesuai agar masyarakat patuh dan sadar untuk membayar pajak, dan Wajib Pajak Baru yang membuat NPWP setiap tahunnya membuat Wajib Pajak terus meningkat setiap tahun.
Wajib Pajak Efektif yang Menyampaikan SPT Tahunan Pasal 1 angka 11 undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pengertian surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengaturan SPT tersebut selanjutnya dimuat dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan undangundang yang berlaku, berikut ini adalah jumlah Wajib Pajak efektif yang menyampaikan SPT tahunan pada tahun 2010, 2011, dan 2012 :
Table 4.4 Wajib Pajak Efektif yang Menyampaikan SPT Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran Tahun 2010, 2011, dan 2012 Jenis WP
Tahun Pajak 2010 2011 Badan 2.201 2.829 Orang Pribadi 19.108 23.048 Total 21.309 25.877 Keterangan : * per 31 mei Sumber : KPP Pratama Jakarta Kemayoran
2012* 488 5.878 6.366
Dari data diatas dapat dilihat wajib pajak efektif yang menyampaikan SPT tahunan, pada tahun 2010 wajib pajak badan yang menyampaikan SPT tahunan sebesar 2.201 pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 28,53% menjadi 2.829 pada tahun 2012 Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT tahunan sebesar 488 untuk SPT tahunan tahun 2012 masih merupakan angka sementara karena hingga saat ini masih dalam proses pengadministrasian. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT tahunan, pada tahun 2010 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT tahunan sebesar 19.108 pada tahun 2011 menjadi 23.048 atau mengalami kenaikan sebesar 20,62% dan pada tahun 2012 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT tahunan sebesar 5.878 untuk SPT tahunan tahun 2012 masih merupakan angka sementara karena hinggan saat ini masih dalam proses pengadministrasian.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Sebagai tindak lanjut pengawasan dan penilaian pelaksanaan self assessment oleh wajib pajak, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB, sesuai dengan pasal 13 dan 13A KUP dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. Table 4.5 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran Tahun 2010, 2011, dan 2012 Tahun 2010 2011 2012 Sumber : KPP Pratama Jakarta Kemayoran
Jumlah 84 110 69
Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan sebesar 84 pada tahun 2011 jumlah Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan naik 30,92% menjadi 110 hal tersebut terjadi karena pembukuan atau pencatatan dan pemenuhandata dan informasi sehubungan pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang, untuk tahun 2012 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan mengalami penurunan sebesar 37,27% hal tersebut terjadi karena banyak Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tepat pada waktunya.
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Khusus untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terkait karena terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang, SKPLB dimaksud hanya dapat diterbitkan jika wajib pajak memasukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pajak telahmeneliti kebenaran pembayaran pajak memang terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.03/2007. Table 4.6 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran Tahun 2010, 2011, dan 2012 Tahun 2010 2011 2012 Sumber : KPP Pratama Jakarta Kemayoran
Jumlah 204 225 880
Dari data diatas dapat dilihat pada tahun 2010 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang diterbitkan sebesar 204, pada tahun 2011 jumlah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang
diterbitkan naik 10,29% menjadi 225 dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 291,11% menjadi 880 ini terjadi karena terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dan jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang.
Surat Tagihan Pajak Sesuai dengan pasal 14 KUP STP diterbitkan setelah dilakukan penelitian administrasi perpajakan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa. Dalam hal STP diketahui rusak, tidak terbaca, hilang, atau tidak diketemukan lagi, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya, dapat menerbitkan kembali STP sebagai pengganti asli STP dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan asli STP. Berikut ini adalah data STP yang diterbitkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran tahun 2010, 2011, dan 2012 : Table 4.7 Surat Tagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran tahun 2010, 2011, dan 2012 Tahun
Jumlah
2010
657
2011
489
2012
1273
Sumber : KPP Pratama Jakarta Kemayoran
Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan sebesar 657 pada tahun 2011 penerbitan Surat Tagihan Pajak turun 25,57% menjadi 489 dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan yang cukup besar sebesar 160,33% menjadi 1273 Surat Tagihan Pajak yang terbit. Hal tersebut terjadi karena terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau kesalahan hitung oleh Wajib Pajak pada SPT yang mengakibatkan pajak kurang dibayar dan banyak PKP yang melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan 1.
Secara keseluruhan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran telah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, dimana kegiatan pemeriksaan mulai dari penerbitan surat pemeriksaan, meminjam buku catatan dan dokumen, menganalisis data-data yang telah
2.
3.
dipinjam, memberikan surat hasil pemeriksaan, pembahasan hasil akhir pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, dan pemeriksaan ulang. Namun pelaksanaan pemeriksaan tersebut belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Kendala-kendala yang terjadi didalam pelaksanaan pemeriksaan pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran adalah jumlah SDM atau tenaga pemeriksa yang kurang dan mengakibatkan proses kegiatan pemeriksaan pajak belum bisa optimal. Fasilitas yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran untuk petugas pemeriksaan pajak juga kurang memadai yang mengakibatkan terhambatnya proses pemeriksaan. Upaya yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan pajak untuk mengoptimalisasikan proses pemeriksaan pajak dengan cara melakukan sosialisasi kepada Wajib pajak tentang tata cara pemeriksaan agar wajib pajak bisa patuh dan tidak melakukan kecurangan dalam membayar pajak.
Saran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kemayoran sebaiknya menyesuaikan jumlah sumber daya manusia khususnya petugas pemeriksa pajak dengan jumlah Wajib pajak yang melakukan kecurangan pajak sehingga upaya-upaya yang dilakukan untuk pelaksanaan pemeriksaan berjalan dengan baik dan optimal. 2.
Penambahan fasilitas penunjang, terutama kendaraan dinas untuk menunjang pelaksanaan pemeriksaan.
3.
Diperhitungkan secara cermat target waktu pemeriksaan agar pemeriksaan bisa berjalan dengan maksimal.
4.
memberikan pembinaan kode etik pegawai yang diberikan secara teratur agar tidak terjadi kecurangan didalam proses pemeriksaan.
5.
memberikan sosialisasi secara teratur tentang pemeriksaan pajak kepada Wajib pajak agar Wajib pajak patuh untuk membayar pajak.
REFERENSI Faisal, G. S. (2009). How To Be a Smarter Taxpayer Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas? Jakarta: Grasindo. Ilyas, w. B. (2007). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Mardiasmo. (2009). Perpajakan Indonesia Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi. Priantara,D. (2011) Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan, Dan Penyidikan Pajak. Jakarta: Indeks. Priantara,D. (2012) Perpajakan Indonesia Edisi 2, Jakarta: Mitra Wacana Media. Suandy,E. (2008). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Waluyo. (2011). Perpajakan indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15207 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, diakses 1 Juni 2013. http://www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/kategori/view.php?id=9084df79b057a0c74bb6b6619c9 857e6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang Menteri Keuangan, di akses 20 Juni 2013. http://www.ortax.org/files/downaturan/12PJ_PER04.pdf Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per04/Pj/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Metode Dan Teknik Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, diakses 21 Juni 2013.
RIWAYAT PENULIS Dimas Wibisono lahir di kota Jakarta pada 22 November 1991. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Ekonomi Akuntansi pada tahun 2013.
