PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang) Laura Evalina Paranoan Wilopo Eko Supriatno PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
[email protected] ABSTRACT The objective of this research is to determine the influence of tax audit to tax revenue by the tax audit in order to decrease taxpayer cheating for their obligation ini paying the tax. Data collected throught questionnaire that have been tested for its validity and realibility. This research is conducted at the Tax Office (KPP) Madya Malang. The numbers of tax officers contributed for the research samples are 37 tax officers from the Tax Office (KPP) Madya Malang. The Sampling method uses in the study is convinince sampling, whereas rhe data processing method uses in a simple regression analysis. The result shows that the tax audit proved a significant effect on tax revenue. However, the effect of the tax audit on Income Tax Overpayment (SPTLB) will reduce tax revenues in KPP Madya Malang, because of the restitution which is the return of an overpayment by WP. Key Words : Tax audit, Income Tax Overpayment, and tax revenue.
ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak melalui pemeriksaan pajak yang merupakan upaya untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang telah diuji validitas dan realibilitasnya. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang. Jumlah Pegawai yang menjadi sampel penelitian ini adalah 37 pegawai pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah convenience sampling, sedangkan metode pegolahan data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun, dalam hal ini pengaruh pemeriksaan pajak atas SPTLB akan mengurangi penerimaan pajak di KPP Madya Malang, karena adanya restitusi yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Kata Kunci : Pemeriksaan pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Lebih Bayar, dan penerimaan pajak
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
1
PENDAHULUAN
WP yang tidak patuh mendapatkan efek jera
Negara yang menjalankan pemerintahan dan
sehingga tidak mengulangi perbuatan yang
pembangunan, membutuhkan dana yang tidak
sama. Dalam pelaksanaan Undang-Undang
sedikit. Dana tersebut didapatkan dari potensi
perpajakan,
fungsi
yang dimiliki oleh negara tersebut baik berupa
pembinaan
merupakan
sumber daya alam maupun iuran yang diperoleh
pemberian kepercayaan itu kepada WP.
dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran dari
pengawasan
sekaligus
konsekuensi
dari
Tahun 1983 Indonesia melakukan tax
masyarakat adalah pajak. Pajak merupakan
reform
potensi
dan
menyempurnakan sistem pemungutan pajak
digunakan untuk pembiayaan berbagai macam
dari yang sebelumnya official assessment menjadi
keperluan negara. Kontribusi penerimaan pajak
pemungutan pajak yang menganut sistem self
terhadap
assessment yaitu sistem pemungutan pajak yang
penerimaan
negara
penerimaan
terbesar
negara
diharapkan
(reformasi
memberi
dengan semakin menurunnya peranan minyak
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak
gas
yang terutang (Hidayat, 2009). Dengan adanya
terhadap
penerimaan
negara
(Priantara, 2005:1).
pada
WP
dengan
semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring bumi
wewenang
perpajakan)
untuk
reformasi perpajakan penerimaan pajak dari
Peningkatan penerimaan pajak perlu adanya
tahun 2011 hingga 2013 mengalami penigkatan.
kontrol terhadap pelaksanaan pajak, namun
Di bawah ini adalah data tentang penerimaan
dalam
pajak yang telah dihimpun oleh Badan Pusat
pelaksanaan
perpajakan
terdapat
perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak (WP)
Statistik Republik Indonesia.
dengan pemerintah. WP berusaha agar dapat membayar pajak sekecil mungkin karena akan mempengaruhi kemampuan ekonomis mereka. Dilain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk
membiayai
penyelenggaraan
pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan WP mengurangi jumlah pajak yang terutang baik secara legal maupun ilegal. Hal tersebut juga terjadi karena ada peluang yang
dimanfaatkan,
baik
karena
adanya
kelemahan dalam peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus). Tidak
hanya
kebijakan
yang
perlu
ditingkatkan, penegakan hukum lain juga perlu ditingkatkan, salah satunya dengan melalui pemeriksaan
pajak.
Pemeriksaan
menurut
Sadhani dalam Sukirman seperti yang dikutip oleh Febriyani (2013:14) adalah harus dapat mendorong pelaporan
kebenaran
dan
penghasilan
kelengkapan penyerahan,
pemotongan dan pemungutan serta penyetoran pajak oleh WP. Pemeriksaan pajak dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mengurangi terjadinya penyelundupan pajak oleh WP yang diperiksa. Sering kali WP dengan sengaja memanipulasi pembayaran
pajak
yang
seharusnya
tidak
dilakukan. Pemeriksaan pajak dilakukan agar
Tabel 1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), Tahun 2009-2013 Sumber 2011 2012 2013 Penerimaan 1. Penerimaan 873 874 1 016 237 1 192 Perpajakan 294 a. Pajak Dalam 819 752 968 293 1 134 Negeri 289 1) Pajak 431 122 513 650 584 890 Penghas ilan 2) Pajak 277 800 336 057 423 708 Pertamb ahan Nilai 3) Pajak 29 893 29 687 27 344 Bumi dan Bangun an 4) BPHB (1) 5) Cukai 77 010 83 267 92 004 6) Pajak 3 928 5 632 6 343 b. Pajak 54 122 47 944 58 705 Perdagang an Internasion al 1) Bea 25 266 24 738 27 003 Masuk 2) Pajak 28 856 23 206 31 702 Ekspor Sumber: Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Periode 20112013
Namun, dalam rangka pembinaan, penelitian dan memberi pengawasan terhadap pelaksanaan
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
2
kewajiban perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak
besar pula akibat keterlambatan penerbitan
masih dapat mengeluarkan Surat Ketetapan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Jika
Pajak (SKP). Pemeriksaan pajak dilakukan oleh
ada SPTLB yang masuk dan memang terjadi
Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana
lebih bayar maka akan dapat mengurangi
yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang
penerimaan pajak di KPP. KPP merupakan salah
berada di kantor pelayanan, kantor wilayah,
satu sarana pengawasan yang ada di Malang.
maupun kantor pusat. Dasar dari pemeriksaan
Berdasarkan latar belakang dan penjelasan teori
pajak
yang
di atas peneliti tertarik melakukan penelitian
dilakukan sendiri oleh WP dalam bentuk Surat
dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak
Pemberitahuan
Terhadap Penerimaan Pajak” (Studi pada
adalah
pemberitahuan Pajak
pajak
(SPT).
Mardiasmo
(2011:23) mengatakan bahwa SPT merupakan surat
yang
oleh
WP
digunakan
Kantor Pelayanan Pajak Madya di Malang).
untuk
melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak
TINJAUAN PUSTAKA
yang terutang menurut ketentuan perundang-
Pemeriksaan Pajak
undangan perpajakan . Berdasarkan Ketentuan
Pemeriksaan pajak adalah runtutan kegiatan
Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 ayat
dalam menghimpun, mengolah data, keterangan
(3c), SPT Pajak Penghasilan (PPh) badan, paling
dan/atau
lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.
professional dan objektif berdasarkan oleh
Saat penerimaan SPT Tahunan ini, petugas
bukti
standar
yang
pemeriksaan
dilaksanakan dalam
hal
secara menguji
pajak akan melakukan penelitian kelengkapan
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
formal dan penulisan pada kolom-kolom yang
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
terdapat pada SPT tersebut. SPT dari WP yang
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
telah lengkap akan diberi tanda terima SPT
undangan perpajakan
Tahunan dan selanjutnya SPT akan direkam,
Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji
namun
jika ternyata SPT belum lengkap
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dan/atau terdapat kesalahan dalam penulisan,
dalam rangka memberikan kepastian hukum,
maka SPT akan dikembalikan kepada WP untuk
keadilan, dan pembinaan kepada WP dan untuk
dilengkapi dan/atau diperbaiki (Purba dalam
tujuan
Febriyani, 2013:17). Pengawasan yang dalam hal
ketentuan
ini akan menekan jumlah SPT WP yang tidak
perpajakan (Suandy, 2011:204).
lengkap. PPh
badan
yang
lebih
bayar
juga
dalam peraturan
Menurut
Tidak hanya SPT yang tidak lengkap, namun SPT
lain
(Mardiasmo, 2009:50).
rangka
perundang-undangan
PER-23/PJ2013
Pemeriksaan
tentang
Direktorat
mendefinisikan
melaksanakan
pemeriksa
Jenderal pajak
Standar Pajak sebagai
mendapatkan pengawasan dan diberi perlakuan
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat
khusus terhadap SPT Lebih Bayar (SPTLB)
Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk
tersebut karena sebagaimana diketahui dalam
oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas,
pasal 17B KUP terikat oleh jangka waktu yang
wewenang,
terbatas, yakni 12 bulan sejak permohonan
melaksanakan pemeriksaan pajak.
diterima
Penerimaan Pajak
secara
lengkap.
Tahapan
dan
tanggung
jawab
untuk
pengembaliannya pun harus melalui prosedur
Penerimaan Pajak adalah sumber pembiayaan
pemeriksaan terlebih dahulu yang tentunya
negara yang dominan baik untuk belanja rutin
membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak
maupun pembangunan (Suryadi, 2006:105). Dari
sedikit. Dalam hal ini tentu saja pemeriksa harus
pengertian tersebut, penerimaan dapat menjadi
menentukan prioritas terhadap SPT mana yang
sumber
harus didahulukan dan mana yang dapat
menunjang
ditunda
pekerjaan.
pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan
Otomatis dalam hal ini, SPTLB PPh Badan yang
efisien. Sumber penerimaan pajak dapat dibagi
terlebih dulu masuk ke Kantor Pelayanan Pajak
menjadi 2 yaitu penerimaan pajak dari dalam
(KPP)
untuk
negeri dan luar negeri (Eman, 2009). Dalam
menghindari sanksi berupa imbalan bunga yang
penelitian ini yang menjadi fokus peneliti adalah
terkait
akan
dengan
lebih
beban
didahulukan
pembiayaan
pembangunan
kemandirian
untuk
pembiayaan
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
3
penerimaan pajak dalam negeri yang salah
Tabel 2 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Model
satunya adalah Pajak Penghasilan Badan. Model Hipotesis Model Penelitian dapat ditunjukkan dengan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam sebuah model penelitian sebagai berikut :
Pemeriksaan Pajak
Penerimaan Pajak
Gambar 3. Model Hipotesis Sumber : Data Diolah (2015)
Hipotesis : H0 :
Diduga variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh
signifikan
terhadap
penerimaan pajak H1
:
Diduga
variabel
berpengaruh
pemeriksaan sigifikan
pajak
terhadap
penerimaan pajak.
Unstandardized Coefficients B
Std. Error
t hitung
Kete rang an
Sig. t
1 (Constant )
3.721
2.778
1.339
.189 Non Sign ifika n
Pemeriks aan Pajak (X)
.150
.048
3.139
.003 Sign ifika n
t tabel : t(5%,35) R2 F hitung Sig. F F tabel : F(5%,1,35)
2.030 .220 9.853 .003 4.121
Sumber: Data Diolah Peneliti (2015)
Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas adalah :
METODE PENELITIAN
Y = 3,721 + 0,150 X + e
Jenis Penelitian
Interpretasi model regresi di atas adalah : 1) Konstanta sebesar 3,721 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel X maka nilai variabel Y adalah 3,721. 2) Nilai Koefisien untuk variabel X sebesar 0,150. Hal ini mengandung arti bahwa pemeriksaan pajak akan meningkat untuk setiap tambahan satu satuan. Jadi, apabila pemeriksaan pajak mengalami peningkatan 1 satuan, maka penerimaan pajak meningkat sebesar 0,150 satuan dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap atau konstan.
Penelitian menggunakan
ini
dirancang
explanatory
research
dengan dengan
pendekatan kuantitatif. Explanatory Research adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal
antara
variabel-variabel
yang
mempengaruhi hipotesis (Sugiyono, 2008:10). Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap Penerimaan Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah sebesar 37. Sampel
pada
penelitian
ini
menggunakan
sampel jenuh dimana semua populasi yang ada digunakan sebagai sampel yaitu 37 Pemeriksa Pajak pada KPP Madya Kota Malang. Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil
HASIL UJI HIPOTESIS 1. Hasil Koefisien Determinasi Model regresi penelitian ini mempunyai nilai koefisien determinasi yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi
(Sugiyono, 2011:85).
Model
HASIL DAN PEMBAHASAN Setelah penelitian dilakukan dan seluruh data
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
telah dikumpulkan, maka dilakukan analisis dan
d1
pembahasan untuk memperoleh jawaban dari
Sumber: Data Diolah Peneliti (2015)
penelitian yang telah dilakukan. Sehingga, dapat
Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui nilai R Square sebesar 0,220 atau 22,0%. Artinya variabel Penerimaan Pajak (Y) dijelaskan sebesar 22,0% oleh variabel Pemeriksaan Pajak (X). Sedangkan sisanya sebesar 78,0% dijelaskan oleh variabel lain atau variabel independen di luar persamaan regresi.
menjawan pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, Hasil Analisis dan pembahasan :
.469a
.220
.197
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
1.55831
4
2. Hasil Uji Parsial (Uji-t) Untuk uji-t hasilnya dapat dilihat pada tabel 2, Variabel Pemeriksaan Pajak (X) dengan nilai t hitung 3,139. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel 2,030 atau nilai signifikansi 0,003 lebih kecil dari alpha 5% atau 0,050. Sehingga pengujian hipotesis untuk H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial variabel Pemeriksaan Pajak (X) mempengaruhi Penerimaan Pajak (Y). Pembahasan Hasil Penelitian 1. Pemeriksaan Pajak di KPP Madya Malang Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa semakin efektif seorang pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak yang berdasarkan peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor : 17/pmk.03/2013 dapat mempengaruhi penerimaan pajak di KPP Madya Malang. Peran pemeriksaan pajak tidak hanya berpengaruh terhadap penerimaan pajak namun juga sebagai pengawasan yang efektif terhadap kepatuhan WP sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dan meneliti apakah kewajiban perpajakan WP yang bersangkutan telah dilaksanakan dan telah memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan, dan 4pemungutan serta penyetoran pajak oleh WP (Sadhani, 1995). Pemeriksaan pajak di KPP Madya Malang di lakukan berdasarkan pedoman pemeriksaan pajak yang berlaku sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dengan adanya pedoman pemeriksaan pajak akan mempermudah pemeriksaan pajak dalam pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dapat berjalan lebih efisien dan langkah dalam pengambilan keputusan akan lebih akurat. Pemeriksaan pajak pada SPTLB akan dianalisis, dengan dilakukan dengan perbandingan laporan dengan tahun sebelumnya, yaitu transaksi keuangan yang dilakukan oleh WP. Pemeriksa hendaknya teliti dalam melakukan pemeriksaan pajak, karena ada kecenderungan WP untuk mengurangi pajak yang terutang baik secara illegal maun secara legal. 2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa pemeriksaan pajak
berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Pemeriksaan pajak dalam penelitian ini adalah pemeriksaan rutin yang dilakukan pada SPTLB PPh badan. Pada tebel dibawah ini dapat dilihat mengenai SPTLB PPh badan yang masuk ke KPP Madya sepanjang tahun 2010-2014. Tabel 5 Jumlah nilai SPTLB PPh Badan yang diajukan untuk restitusi ke KPP Madya tahun 20102014 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Nilai 36,822,056,099 72,793,030,511 232,824,609,297 220,891,022,167 7,514,478,383
Sumber: Seksi PDI KPP Madya Malang (2015)
Namun, berdasarkan SPTLB PPh badan yang masuk ke KPP Madya Malang, tidak semuanya dikembalikan. pemeriksaan
Tergantung pajak
yang
dari dilakukan
hasil oleh
pemeriksa pajak. Jika benar terjadi kelebihan pembayaran pajak maka akan terjadi restitusi. Seperti yang terlihat pada tabel 6 berikut ini : Tabel 6 Jumlah nilai SPTLB PPh Badan yang restitusi tahun 2010-2014 Tahun Jumlah Nilai (Rp) 2010 18,139,143,448 2011 72,472,055,797 2012 227,399,578,168 2013 220,670,684,362 2014 7,514,478,383 Sumber : Seksi PDI KPP Madya Malang (2015)
Pada tabel 6, di tahun 2010 yang restitusi jumlah nilainya tidak sebanyak SPTLB PPh Badan yang diajukan untuk restitusi. Begitu juga dengan
tahun
2011
hungga
2013
yang
restitusinya tidak sebanyak SPTLB PPh badan yang diajukan untuk restitusi. Beda dengan tahun 2014 restitusi dilakukan sesuai dengan jumlah restitusi yng diajukan. Dari gambaran dua tabel diatas yaitu tabel 5 dan tabel 6 dapat dilihat bahwa setiap SPTLB PPh badan yang diajukan
restitusi
tidak
semuanya
akan
dikembalikan. Namun harus melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Oleh karena itu, sangat diperlukan pemeriksaan pajak, jika tidak maka
dapat
merugikan
negara
dari
segi
penerimaan pajak. Berikut merupakan penerimaan pajak sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan pajak di KPP Madya Malang.
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
5
Tabel 7 Penerimaan Pajak sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak di KPP Madya Malang Tahun Jumlah Bruto Jumlah Neto Penerimaan Pajak Penerimaan Sebelum dilakukan Setelah Pemeriksaan Pajak dilakukan (Rp) Pemeriksaan Pajak (Rp) 2010 2,027,698,641,188 2,045,837,784,636
pajak di KPP Madya Malang. Saran 1. Pemeriksaan
yang
2,252,729,293,606
2,180,257,237,809
2012
2,727,273,336,624
2,499,873,758,456
2013
3,775,017,198,193
3,554,346,513,831
2014
6,673,425,819,127
6,665,911,340,744
KPP
kualitas dari pemeriksaan pajak yang objektif dan pemeriksaan yang dapat memberikan
2011
dilakukan
Madya Malang telah memperhatikan
hasil
yang
signifikan
terhadap penerimaan pajak, semakin efektif
suatu
dijalankan
pemeriksaan
maka
akan
yang dapat
mempengaruhi penerimaan pajak baik penerimaan
Sumber: Seksi PDI KPP Madya (2015)
Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak di KPP Madya Malang mengalami peningkatan setiap tahunnya, tidak hanya itu setiap tahun juga mengalami restitusi yang dapat mengurangi penerimaan pajak. Oleh karena itu, sebagai pemeriksa pajak, memerlukan tanggungjawab yang besar untuk setiap SPTLB PPh badan yang diperiksa. Pemeriksa harus memperhatikan juga waktu pemeriksaan atas SPTLB PPh badan yang dilaporkan oleh WP. Karena jika ada kelebihan pembayaran maka DJP harus menerbitkan surat ketetapan pajak (SKPLB). Semakin banyak SKPLB yang diterbitkan otomatis dapat mengurangi penerimaan pajak di KPP Madya Malang.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan mengenai pemeriksaan pajak penerimaan
pajak
(Studi
Pada
Pemeriksa Pajak di KPP Madya Malang), maka dapat ditarik kesimpulan: 1. Berdasarkan
penelitian
jaminan
mutu
yang
telah
dilaksanakan maka dapat diketahui bahwa pemeriksaan pajak di KPP Madya Malang telah sesuai dengan pedoman pemeriksaan
di
KPP
Madya
atas
hasil
kerja
pemeriksaan selain diperlukan kualitas yang baik, diperlukan juga prosedur pemeriksaan
serta
norma
yang
mengatur seorang pemeriksa pajak, agar
tidak terjadi pemeriksaan yang
bermasalah.
Untuk
mengatasi
kemungkinan terjadinya pemeriksaan pajak yang bermasalah,
KPP
Madya
Malang selalu mengevaluasi terhadap semua faktor-faktor pemeriksaan pajak secara
berkala dengan pengawasan
yang baik. Selain itu, SPTLB PPh badan yang masuk di proses sesuai dengan waktu yang telah ditentukan karena jika dari
ditentukan
Kesimpulan
pajak
Malang. Sedangkan untuk mendapatkan
lewat
KESIMPULAN DAN SARAN
terhadap
menambah maupun mengurangi jumlah
jangka sejak
waktu
yang
diterimanya
Surat
Pemberitahuan
maka
akan
mengakibatkan
kerugian
bagi
penerimaan
pajak
di
KPP
Madya
Malang. 2. Mengingat
variabel
bebas
yaitu
pemeriksaan pajak dalam penelitian ini merupakan hal yang penting dalam mempengaruhi
penerimaan
pajak
disarankan hasil penelitian ini dapat
pajak yang ada di KPP Madya Malang yang
dipakai acuan bagi peneliti selanjutnya
berlandaskab
yang
untuk mengembangkan penelitian ini
berlaku yaitu peraturan menteri keuangan
dengan mempertimbangkan variabel-
republik Indonesia nomor :17/pmk.03/2013.
variabel
perundang-undangan
2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan
lain
mempengaruhi
yang
juga
dapat
penerimaan
pajak.
pajak terhadap penerimaan pajak dilakukan
Dengan memperhatikan keterbatasan-
uji t. Berdasarkan hasil uji t, didapatkan
keterbatasan yang ada dalam penelitian
bahwasannya
pajak
ini, disarankan ada penelitian lanjutan
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan
yang serupa di masa yang akan datang
pemeriksaan
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
6
untuk
memperbaiki
keterbatasan
keterbatasan-
tersebut.
Peneliti
selanjutnya disarankan agar menambah variabel independen lainnya yang tidak
Priantara, Diaz. 2005. Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Djambatan, Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan Republik
dimasukkan dalam penelitian ini seperti
Indonesia nomor : 17/pmk.03/2013
sistem
tentang Tata Cara Pemeriksaan
administrasi
pelayanan,
perpajakan,
penegakan
hukum
perpajakan, dan tarif pajak.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2014
yusup
saputra.
Perubahan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
DAFTAR PUSTAKA Eman,
tentang
2009.Sumber
Penerimaan Negara.
PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat
(http://ekoxi.blogspot.com/2009/12/su mber-sumber-penerimaannegara.html, diakses tanggal 12 Maret
Tagihan Pajak. Suandy, Erly, 2011, Hukum Pajak, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
2015) Febriyani, Irna. 2013. Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan
Sugiyono , 2008, Metode Penelitian Bisnis, CV. Alfabeta, Bandung.
Pajak Terhadap Penerimaan Pajak, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
, 2011, Metode Penelitian Bisnis, CV. Alfabeta, Bandung. Sadhani,
Pustaka Utama.
Djazoeli.
Pemeriksaan
Hidayat,Muhammad Ade. 2009.Pusat
1995.
dan
Lokakarya
Penyidikan
Pajak.
Jakarta: Sasono Mulya Ballroom, Le Meridien Hotel.
Perpajakan Tunas Nusantara. (http://pusatperpajakan.blogspot.com/
Suryadi, April 2006.Model Hubungan
2009/04/sunset-policy_23.html,diakses
Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan
tanggal 4 Februari 2015)
Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap
Mardiasmo, 2009. Perpajakan, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta
Wilayah
Jawa
Timur,
(http://www.pajak.go.id/content/pemeri
, 2011. Perpajakan, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di
ksaan- pajak, diakses tanggal 20 April 2015).
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
7
