IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BENCHMARK BEHAVIORAL MODEL DALAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang) Sani’ Laicha Endang Siti Astuti Agung Darono Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
[email protected]
ABSTRACT Self assessment system is one kind of tax collection which the taxpayers have a duty to count, calculate, pay and report their tax obligation by themselves. In the other side, not all of taxpayers obey the rule to pay and report it well so supervision and tax audit needed by tax officer. One of the methods that used by tax officer in doing tax supervision and audit is using benchmark behavioral model methods or its usually called by BBM. The objective of research is to know and describe how the implementation of BBM policy in tax supervision and audit. This research using case study with qualitative approach. Result of research shows that BBM method can be used as a tool in supervision and audit but can not be used as the base of tax assessment letter. BBM has a function as an alarm for account representatif in doing tax intensification. BBM also helps tax auditor task in audit planning and audit area arrangement. Keywords : Self Assessmnet System, Supervision, Audit, BBM
ABSTRAK Self assessment system adalah salah satu jenis pemungutan pajak dimana wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor sendiri kewajiban perpajakannya. Di lain pihak, tidak semua wajib pajak patuh untuk menyetor dan melapor dengan baik dan benar sehingga diperlukan pengawasan dan pemeriksaan pajak oleh fiskus pajak. Salah satu metode yang digunakan oleh fiskus dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan pajak adalah dengan metode benchmark behavioral model atau yang lebih dikenal dengan BBM. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan BBM dalam proses pengawasan dan pemeriksaan pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa metode BBM digunakan sebagai salah satu alat bantu dalam pengawasan dan pemeriksaan namun tidak dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak. BBM berfungsi sebagai alarm bagi account representative dalam melakukan intensifikasi pajak. BBM juga membantu tugas pemeriksa pajak dalam hal penyusunan perencanaan pemeriksaan dan luas pemeriksaan. Kata kunci: Self Assessment System, Pengawasan, Pemeriksaan, BBM
PENDAHULUAN
pembiayaan belanja negara dan defisit anggaran
Penerimaan negara merupakan sumber pemasukan negara yang digunakan untuk pembiayaan dan pelaksanaan program-program pemerintahan. Penerimaan atau pendapatan negara adalah suatu bagian yang strategis dan sangat
penting
Pendapatan
dalam
dan
struktur
Belanja
Anggaran
Negara
(APBN),
dimana mempunyai peran sebagai sumber pendapatan
pemerintah,
mengurangi
(Hidayat,
2014).
Menurut
Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penerimaan yang termasuk dalam pendapatan negara merupakan Penerimaan Negara
Bukan
Pajak
(PNBP),
penerimaan
perpajakan, dan penerimaan hibah. Beberapa tahun
terakhir,
memberikan
penerimaan
kontribusi
perpajakan
lebih
besar
dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak, hal
ini
bisa dilihat dari
tax
ratio
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
1
yakni
perbandingan antara jumlah penerimaan pajak
bergantung pada tingkat kepercayaan terhadap
dengan
wajib pajak. Terdapat salah satu program dalam
pendapatan
domestik
bruto
yang
mencapai sekitar 12%. Kenaikan rasio ini bisa
intensifikasi
mengindikasikan keberhasilan dalam proses
ketidaksesuaian
pemungutan
khususnya
pajak,
karena
menunjukkan
pajak
untuk
pembayaran
wajib
pajak
wajib
yang
melakukan
pembukuan,
dipungut sebagai penerimaan pajak dari setiap
benchmark behavioral model yang selanjutnya
rupiah output nasional (Hidayat, 2014).
dikenal dengan singkatan BBM. Berdasarkan
pajak
merupakan
melalui
pajak
semakin tingginya nilai rupiah yang dapat
Pemungutan
yaitu
menilai
penyusunan
bentuk
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
kewajiban warga negara selaku wajib pajak
SE-40/PJ/2012, BBM merupakan “salah satu alat
serta bukti peran aktif masyarakat dalam
bantu penggalian potensi wajib pajak elalui
membantu pembiayaan kepentingan negara
pemetaan risiiko ketidakpatuhan pembayaran
seperti
dimana
pajak wajib pajak badan…”. BBM adalah alat
pelaksanaannya ditujukan untuk kesejahteraan
yang digunakan oleh fiskus pajak dalam
bangsa dan negara serta diatur dalam undang-
melakukan pembinaan wajib pajak, pengawasan
undang dan peraturan pemerintah (Waluyo,
terhadap wajib pajak dan menjadi acuan awal
2008:6). Self assessment system adalah salah satu
dalam menentukan wajib pajak berisiko.
pembangunan
nasional,
jenis pemungutan pajak yang digunakan di
Istilah benchmarking lebih dikenal oleh para
Indonesia, dimana wajib pajak melaporkan
pebisnis dan telah secara umum diterapkan
sendiri laporan laba rugi mereka serta jumlah
dalam dunia usaha. Syafaruddin (2012:54)
pajak yang harus mereka bayar. Konsekuensi
mengemukakan definisi benchmarking sebagai
dari sistem self assessment ini yakni tindakan
“proses berkelanjutan dari pengukuran produk,
penegakan hukum melalui pemeriksaan tidak
pelayanan dan pelaksanaan melawan pesaing
hanya menguji tingkat kepatuhan, namun juga
atau
merupakan mekanisme pengawasan terhadap
pemimpin
wajib pajak (Waluyo, 2008:27).
bidang peningkatan”. DJP mengembangkan
Bentuk
pengawasan
yang
industri
dikenal
untuk
sebagai
mengidentifikasi
dilakukan
metode benchmarking sebagai salah satu alat
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) didasarkan pada
bantu penggalian potensi wajib pajak dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
rangka
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
memberikan
(KUP), yang menjelaskan bahwa dalam proses
terhadap
pengawasan
melakukan
pembandingan dengan anggapan bahwa wajib
tingkat
pajak yang memiliki karakteristik sama akan
kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
mempunyai kecenderungan untuk memiliki
dan tujuan lain sesuai dengan
ketentuan
perilaku bisnis yang sama. Pembandingan ini
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
digunakan untuk mengetahui atau mendeteksi
Apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya,
wajib
kegiatan
ketidakpatuhan
pemeriksaan
DJP
yang
perusahaan
berwenang
untuk
pengawasan
mengukur
dan
pemeriksaan
melaksanakan bimbingan
wajib
pajak
pajak.
fungsinya dan DJP
untuk
pengawasan melakukan
yang
memiliki
risiko
tinggi,
sehingga
dapat
merupakan kegiatan yang saling berkaitan,
dilakukan tindak lanjut yang sesuai (Surat
terutama yang berhubungan dengan usaha
Edaran Direktur Jenderal Pajak, 2009).
penegakan
peraturan
perpajakan
yang
Kebijakan ini dilakukan serentak oleh
bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia
pajak akan kewajiban perpajakannya.
sejak ditetapkan pada tahun 2012. Salah satu
Kepatuhan wajib pajak di Indonesia saat ini
unit KPP yang ikut menggunakan BBM dalam
masih tergolong rendah. Pada tahun 2014, dari
penerapan proses pengawasannya adalah KPP
18,35 juta wajib pajak terdaftar yang wajib
Madya Malang. KPP Madya Malang merupakan
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT),
KPP yang mempunyai tugas melaksanakan
sebanyak
penyuluhan,
10,78
juta
wajib
pajak
yang
pelayanan
dan
pengawasan
merealisasikannya. Jumlah tersebut terdiri dari
kepada wajib pajak. KPP Madya bertugas
9,5 juta wajib pajak orang pribadi dan 500 ribu
khusus untuk melakukan proses administrasi
wajib pajak badan (Laisila dan Hapsari, 2015).
terhadap wajib pajak besar regional dan wajib
Mekanisme perhitungan pajak yang didasarkan
pajak besar khusus yang meliputi badan dan
pada self assessment membuat pelaporan pajak Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
2
orang asing, penanaman modal asing serta
pelaksanaan tersebut menyimpang dari rencana
perusahaan masuk bursa (Faisal, 2009:37).
maka perlu diadakan koreksi seperlunya.
Pengawasan dan pemeriksaan pajak adalah salah satu bagian penting dari kegiatan fiskus pajak
dalam
upaya
untuk
Pemeriksaan Pajak
meningkatkan
Pemeriksaan merupakan hal penting yang
penerimaan dari sektor pajak. Sementara itu,
harus dilakukan oleh fiskus sebagai bentuk
BBM menjadi salah satu alat yang digunakan
pengawasan (tax enforcement) terhadap wajib
dalam
pajak
mendukung
kegiatan
Berdasarkan
latar
dipaparkan,
peneliti
era
self
assessment
system.
Pemeriksaan pajak menurut Undang-Undang
untuk
No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum
bagaimana
dan Tata Cara Perpajakan adalah “serangkaian
pelaksanaan
kegiatan menghimpun dan mengolah data,
pengawasan dan pemeriksaan pajak dengan
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
lokasi penelitian yang bertempat di KPP Madya
secara objektif dan professional berdasarkan
Malang.
suatu standar pemeriksaan untuk menguji
berinisiatif
penelitian
penerapan
BBM
yang
dalam
telah
melakukan
belakang
tersebut.
tentang dalam
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan KAJIAN PUSTAKA
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
Pajak
melaksanakan ketentuan perundang-undangan
Resmi adalah
(2008:1),
“kejadian
mengemukakan dan
pajak
perbuatan
perpajakan”.
yang
memberikan perbuatan tertentu, tetapi bukan
Proposisi Penelitian
sebagai hukuman, menurut peraturan yang
Proposisi mengarahkan perhatian peneliti
ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,
kepada sesuatu yang harus diselidiki dalam
tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara
ruang lingkup penelitiannya (Ulfatin, 2013:72).
secara
Sesuai
langsung,
untuk
memelihara
dengan
latar
belakang
yang
telah
kesejahteraan umum”. Prinsip kebijakan pajak
dikemukakan, proposisi dalam penelitian ini
merupakan
adalah:
suatu
system
pajak
terhadap
kegiatan ekonomi makro dan mikro yang harus
1. KPP Madya Malang menggunakan kebijakan
bersifat netral, agar terdapat pengalokasian
BBM
sumber daya yang optimal sesuai dengan
pengawasan dan pemeriksaan pajak.
keadaan
atau
dinamika
pasar
(Sunarto,
sebagai
acuan
dalam
proses
2. Proses pengawasan dan pemeriksaan pajak
2005:156).
di KPP Madya Malang menjadi lebih terarah
Benchmark Behavioral Model
dengan adanya BBM.
Benchmark disebut
behavioral
BBM
model
juga
METODE PENELITIAN
metodologi
Jenis penelitian yang digunakan peneliti
benchmarking yang dikembangkan oleh DJP
adalah jenis penelitian studi kasus dengan
dalam
dan
pendekatan kualitatif (Ulfatin, 2013:49). Lokasi
efektivitas pengawasan kepatuhan wajib pajak.
penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan
BBM dikembangkan dengan maksud dan tujuan
Pajak Madya Malang, Jalan Panji Suroso,
tertentu yakni guna menjadi suatu alat bantu
Malang Trade Center Kav.1-6 sedagkan situs
untuk pelaksanaan penggalian potensi wajib
penelitian ini adalah seksi pengawasan dan
pajak.
konsultasi serta seksi pemeriksaan di KPP
rangka
merupakan
yang
meningkatkan
efisiensi
Madya Malang. Analisis data dilakukan dengan Pengawasan Pajak
menggunakan analisa data studi kasus (Yin,
Pengawasan merupakan “segala tindakan
2013:133).
atau aktivitas untuk menjamin agar pelaksanaan suatu aktivitas tidak menyimpang dari rencana
HASIL PENELITIAN
yang telah ditetapkan” (Rahayu, 2010:331).
Implementasi BBM di KPP Madya Malang
Pengawasan
dapat
juga
diartikan
sebagai
Setiap kebijakan yang disusun mempunyai
kegiatan membandingkan antara hasil yang
maksud tertentu, seperti halnya DJP, menyusun
sudah terlaksana dengan standar yang telah
kebijakan
ditetapkan sebelumnya, dan apabila hasil dari
memaksimalkan potensi perpajakan wajib pajak
BBM
untuk
membantu
badan. Penggalian potensi pajak merupakan Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
3
slaah satu program ynag dijalankan oleh
pajak terdaftar di KPP yang bersangkutan,
pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan
termasuk juga kegiatan kunjungan ke tempat
kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak.
wajib pajak. Analisa awal yang dilakukan oleh
BBM merupakan pengembangan kebijakan total
Account
benchmarking
mengetahui kewajaran atas laporan wajib pajak,
yang
telah
diterapkan
di
Representative
salah
ketidakwajaran
Rasio
Petunjuk
menggunakan benchmarking. Himbauan terbagi
Pemanfaatannya. Tujuan adanya benchmarking
dalam dua macam, yakni himbauan direspon
adalah untuk menjadi alat bantu dan sebagai
dan himbauan tidak direspon.
dan
untuk
untuk
Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 tentang Benchmarking
alat
adalah
lingkungan DJP melalui Surat Edaran Direktur Total
satu
(AR)
tersebut
mengetahui
yakni
dengan
pembanding dengan kondisi SPT Tahunan yang dilaporkan
wajib
pajak
serta
membantu
pengawasan kepatuhan wajib pajak, terutama menyangkut kepatuhan materialnya.
Proses Pemeriksaan di KPP Madya Malang Seksi mempunyai
pemeriksaan tugas
KPP
melakukan
Madya
penyusunan
BBM mempunyai peran penting dalam
rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan
proses pengawasan dan pemeriksaan pajak.
aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran
Peran tersebut dijelaskan dalam Surat Edaran
Surat
Direktur Jenderal Pajak No-96/PJ./2009 dan No-
administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya
40/PJ./2012 bahwa benchmark merupakan suatu
serta pelaksanaan pemeriksaan oleh pertugas
alat
dapat
pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala
digunakan oleh aparat pajak dalam melakukan
kantor. Salah satu cara mengetahui pemeriksaan
pembinaan wajib pajak, pengawasan terhadap
adalah dengan memeriksa atau menganalisis
wajib
kepatuhan
kepatuhan wajib pajak, yang dapat dilihat
perpajakannya. BBM tidak dapat menjadi acuan
melalui SPT, pelaporan, pembayaran ataupun
utama dalam penerbitan surat ketetapan pajak.
data lain dari wajib pajak. Dalam kegiatan
Nilai
ditetapkan
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib
berdasarkan kelompok Klasifikasi Lapangan
pajak terdapat pemeriksaan yang dilakukan
Usaha (KLU) dan dilakukan secara bertahap
berdasarkan analisis risiko. Wajib pajak yang
oleh kantor pusat DJP. Sumber data yang
termasuk dalam analisis risiko akan dilakukan
digunakan dalam tahap awal pembentukan
pemeriksaan khusus oleh fungsional pemeriksa.
bantu
(supporting
pajak
dan
rasio-rasio
tools)
yang
menilai
benchmark
Perintah
Pemeriksaan
(SP2)
dan
benchmark adalah data intenal dalam sistem informasi perpajakan DJP, yang terdiri dari elemen-leen SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa
Penggunaan BBM dalam Pengawasan dan
PPN dan transkrip laporan keuangan (Surat
Pemeriksaan Pajak
Edaran Direktur Jenderal Pajak, 2009). BBM disusun
berdasarkan
rasio-rasio
Metode BBM digunakan dalam proses
laporan
analisa, baik itu analisa pengawasan maupun
keuangan dan dengan cara membandingkan
analisa pemeriksaan. Dalam kedua analisa
rasio laporan keuangan wajib pajak badan
tersebut, metode BBM hanya digunakan sebagai
dengan kelompok rasio keuangan wajib pajak
analisa awal untuk menentukan kewajaran, atau
badan yang sejenis, yakni yang memiliki KLU
untuk melihat standar normal dari suatu nilai
dan skala usaha yang sama dan terdaftar dalam
rasio. BBM digunakan sebagai alat pembanding
satu KPP yang sama.
dalam melakukan analisa dan rasio BBM menjadi standar normal dalam pembandingan
Proses Pengawasan di KPP Madya Malang
tersebut.
Seksi Pengawasan dan Konsultai (Waskon)
Analisa dilakukan dengan cara melakukan
II, III dan IV mempunyai wewenang untuk
penelusuran di setiap akun-akun dalam SPT
melakukan pengawasan di KPP Madya Malang,
maupun laporan keuangan. BBM sebagai alat
dimana masing-masing bertugas melakukan
bantu analisis yang disusun oleh pemerintah
pengawasan penggalian potensi wajib pajak.
memegang peran penting dalam proses analisis.
Bapak Agus Imam Asrori membagi tugas bagian
Dalam melakukan analisis baik terhadap SPT
pengawasan menjadi 3 tugas pokok, yakni
maupun laporan keuangan wajib pajak, AR dan
profiling, analisis dan himbauan. Profiling adalah
pemeriksa menggunakan berbagai alat bantu
kegiatan dalam rangka menyusun profil wajib
dalam pelaksanaan prosesnya. BBM memiiki Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
4
fungsi sebagai jaring untuk masuk dalam
benchmark yang digunakaan saat ini adalah
tahapan analisis yang lebih dalam. Laporan
benchmark yang ditetapkan oleh pemerintah
keuangan atau SPT yang tidak sesuai dengan
pada tahun 2010, daftar rasio tersebut diatur
benchmark mempunyai kemungkinan bahwa
dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
laporan tersebut tidak wajar atau tidak sesuai
Nomor SE-139/PJ/2010 tentang Penetapan Rasio
dengan ketentuan pajak, sehingga dilanjutkan
Total Benchmarking Tahap V. Berdasarkan salah
dengan analisis lebih dalam melalui data-data
satu perbaikan yang dilakukan pemerintah
lain yang tersedia. Apabila ditemukan bukti
terhadap kebijakan total benchmarking menjadi
bahwa laporan keuangan wajib pajak yang
kebijakan BBM yakni adanya pengurangan
bersangkutan tidak wajar akan dilanjutkan
jumlah rasio yang dipakai dalam benchmark, hal
proses himbauan dan pemeriksaan.
itu menunjukkan bahwa penggunaan rasio total benchmarking
saat
ini
kurang
efektif
jika
PEMBAHASAN
diterapkan dikarenakan terdapat perbedaan
Implementasi BBM di KPP Madya Malang
jumlah rasio yang digunakan antara metode
Analisis rasio atau analisis benchmarking
total benchmarking dan metode BBM.
bukan satu-satunya analisis yang dilakukan dalam proses pengawasan, melainkan hanya
Penggunaan BBM dalam Pengawasan dan
salah satu alat dan hanya menjadi jaring atau
Pemeriksaan Pajak
pintu masuk yang kemudian akan dilanjutkan
Pengawasan
secara
material
dan
dengan analisis pengawasan lain yang lebih
pemeriksaan pengujian kepatuhan memerlukan
kompleks. untuk
Analisis
benchmarking
bertujuan
tindakan analisis agar dapat mencapai tujuan
mengetahui
laporan
keuangan
yang
dikehendakinya.
secara
material
belum. Analisis rasio dalam BBM tidak bisa
menemukan
menjadi penentu benar atau tidaknya kewajiban
keuangan wajib pajak yang dinilai tidak wajar
perpajakan wajib pajak serta tidak bisa menjadi
oleh fiskus pajak. Dilain pihak, pemeriksaan
alasan penerbitan surat ketetapan pajak. Wajib
pengujan kepatuhan mempunyai tugas untuk
pajak yang memiliki kinerja keuangan yang
menemukan bukti apabila wajib pajak yang
lebih rendah dari benchmark bukan merupakan
bersangkutan
suatu bukti bahwa wajib pajak tersebut tidak
kewajiban
melakukan kewajiban perpajakannya dengan
ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam
benar. Jika terdapat suatu nilai atau transaksi
melakukan analisis SPT wajib pajak, AR tidak
dari
yang
bisa meminta data bukti lain dari wajib pajak,
menunjukkan ketidakwajaran atau nilai yang
melainkan AR melakukan analisa dengan cara
lebih
AR
membandingkannya bersama data lain yang
menindaklanjuti dengan memeriksa akun-akun
sudah tersedia di database perpajakan atau data
laporan keuangan wajib pajak dengan data lain
dari institusi lain.
laporan atau
yang
keuangan kurang
berkaitan
wajib
dari
dengan
pajak
benchmark,
wajib
pajak
bersangkutan.
memiliki
Pengawasan
perusahaan sudah sesuai dengan benchmark atau
potensi
dinilai
tujuan
yakni
untuk
pajak
dalam
kinerja
belum
perpajakannya
Undang-undang
melaksanakan
sesuai
KUP
dengan
Pasal
35A
menjelaskan mengenai kewajiban institusi lain
Menurut SE-40/PJ/2012, BBM digunakan
untuk memberikan data kepada DJP, yakni
dengan cara membandingkan kinerja keuangan
“setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi
wajib pajak badan dengan kinerja keuangan
dan pihak lain, wajib memberikan data dan
wajib pajak badan yang memiliki skala usaha
informasi yang berkaitan dengan perpajakan
dan KLU yang sama. Namun, BBM yang
kepada DJP…”. AR dapat memperoleh data
dipakai oleh AR adalah BBM dalam skala
tersebut melalui pelaporan wajib pajak sendiri
nasional, hal tersebut bertentangan dengan
dan pihak ketiga. Data-data tersebut digunakan
penjelasan yang ada dalam peraturan. Tingkat
oleh AR sebagai data utama dalam melakukan
akurasi
proses
dalam
berkurang
penggunaan
dikarenakan
BBM
perbedaan
dapat
analisa
terhadap
wajib
pajak.
AR
standar
membandingkan data-data tersebut dengan SPT
usaha beberapa wilayah di Indonesia, jika
dan laporan keuangan wajib pajak. Posisi
proses analisis menggunakan satu standar
benchmark hanya sebagai alat bantu dalam
nasional, terdapat kemungkinan hasil yang
analisis awal saja, sebelum masuk lebih dalam
diperoleh tidak maksimal. Disamping itu, rasio Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
5
dan dilanjutkan dengan analisis bukti dan data
permasalahan pada keterbatasan basis data
diatas.
internal DJP, Klasifikasi Lapangan Usaha
Di lain pihak, dalam proses pemeriksaan,
(KLU) yang kurang terinci dan penggunaan
data benchmark dapat digunakan pemeriksa
rasio-rasio benchmark yang menggunakan
untuk membantu tugas dalam hal melakukan
pedoman lama.
perencanaan
pemeriksaan
(audit
plan).
Benchmarking dapat membantu pemeriksa pajak
Saran
dalam penentuan pos-pos SPT yang akan
1. Bagi
DJP
hendaknya
melakukan
diperiksa. Penentuan pos-pos di SPT dilakukan
pembaharuan mengenai rasio-rasio yang
dengan melakukan analisis awal dalam laporan
digunakan dalam analisis benchmarking dan
keuangan, sehingga dapat diketahui bagian pos
disesuaikan dengan rasio yang terdapat
mana saja di laporan keuangan tersebut yang
dalam Surat Edaran BBM sehingga proses
tidak
analisa yang dilakukan di pengawasan dan
wajar
atau
Penggunaan
memiliki
potensi
pajak.
dalam
analisis
awal
BBM
pemeriksaan membantu pemeriksa pajak dalam menentukan
ketidakwajaran
suatu
laporan
keuangan.
pemeriksaan dapat lebih sesuai; 2. Bagi
peneliti
yang
ingin
melaksanakan
penelitian sejenis, hendaknya melakukan tinjauan penelitian terhadap faktor lain seperti, kegiatan penggalian potensi karena
KESIMPULAN DAN SARAN
benchmarking merupakan salah satu bentuk
Kesimpulan
kegiatan tersebut, atau kepatuhan wajib
Penelitian
ini
implementasi
menganalisis kebijakan
pelaksanaan
proses
mengenai
pajak karena tujuan akhir dari terbentuknya
dalam
metode BBM adalah mempermudah tugas
BBM
pengawasan
dan
pengawas
dan
pemeriksa
pemeriksaan di KPP Madya Malang. Hasil
diharapkan dapat
penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:
kepatuhan wajib pajak.
1. BBM laporan
disusun
berdasarkan
keuangan
rasio-rasio
dan
penggunaannya
dilakukan dengan cara
membandingkan
rasio-rasio SPT wajib pajak serta laporan keuangan wajib pajak yang diperiksa dengan rasio-rasio yang ada di BBM;
sehingga
meningkatkan tingkat
DAFTAR PUSTAKA Faisal, Gatot S.M. (2009), How to be A Smarter Taxpayer; Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas, Jakarta: Grasindo. Hidayat, Amir (2014). Potensi Pajak dan Kinerja
2. Metode BBM merupakan salah satu alat
Pemungutannya. Diakses pada tanggal 10
bantu dalam melakukan pengawasan dan
Februari 2015 dari http://www.kemen
pemeriksaan terhadap wajib pajak, sehingga
keu.go.id/sites/default/files/Pajak%20Pote
nilai benchmark tidak bisa digunakan sebagai
nsi%20dan%20Pengumpulannya.pdf.
dasar koreksi dan penerbitan surat ketetapan pajak; 3. Metode BBM berfungsi sebagai alarm bagi AR dalam melakukan intensifikasi pajak khususnya terkait analisis laporan keuangan dengan membandingkan satu jenis usaha dengan usaha sama yang sejenis serta dalam skala usaha yang sama; 4. Metode
BBM
dapat
membantu
tugas
fungsional pemeriksa terhadap pemeriksaan dalam
hal
penyusunan
tersedianya data indikator awal sehingga akan membuat pemeriksaan menjadi lebih terarah dan efektif; yang
Laporan SPT Tahunan 2015 Tak Sesuai Target.
Diakses
pada
November
tanggal
2015
06 dari
http://www.suara.com/bisnis/ 2015/04/09/003224/laporan-spt-tahunan2015-tak-sesuai-target. Rahayu, Ani S. (2010), Pengantar Kebijakan Fiskal, Jakarta: Bumi Aksara.
perencanaan
pemeriksaan dan luas pemeriksaan karena
5. Permasalahan
Laisila, Laban dan Dian Kusumo Hapsari (2015).
ditemui
berkaitan
Resmi, Siti (2008), Perpajakan: Teori Dan Kasus, Jakarta: Salemba Empat. Sunarto (2005), Pajak dan Retribusi Daerah, Yogyakarta: AMUS dan Citra Pustaka.
dengan penerapan metode BBM diantaranya
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
6
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009
tentang
Benchmarking
dan
Rasio
Total
Petunjuk
Pemanfaatannya. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-40/PJ/2012
tentang
Pembuatan
Benchmark Behavioral Model dan Tindak Lanjutnya. Syafaruddin (2012), Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Medan: Perdana Publishing. Ulfatin, Nurul (2013), Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, Malang: Bayumedia Publishing. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Waluyo (2008), Akuntansi Pajak, Jakarta: Salemba Empat. Yin, Robert K. (2013), Studi Kasus: Desain dan Metode, Jakarta: Rajawali Pers.
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
7
