PENANGANAN DAN PENGAWASAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA INTENSIFIKASI DI BIDANG E-COMMERCE (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN) Anita Aprilia Endang Siti Astuti Nila Firdausi Nuzula (Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang,
[email protected]) Abstract The globalization era has very board impact on the development of human activities, including business and trade. The correct development in trading activity is the use of electronic media for sellers to offer products and for buyers to purchase them. This phenomenon is called as e-commerce. This study to describe and analyse the efforts of Taxation Office in Malang (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan) in handling and supervising ecommerce taxation. This study found that Directorat General of Taxation (Direktorat Jenderal Pajak) has classified several models of e-commerce, that helps the officers to manage the taxation aspect. This study also found some such as the low compliance level of difficulties tax payers to report their activities and the lack of supporting taxation system and regulationon e-commerce. Keywords: e-commerce, handling and supervision, taxation. PENDAHULUAN Era globalisasi menuntut masyarakat
berkembang, Indonesia memiliki trend yang
untuk selalu memberikan sebuah terobosan
cukup baik terhadap perdagangan melalui
baru dalam setiap bidang kegiatannya. Pada
jaringan elektronik. Sistem online yang mudah
dasarnya, proses itulah yang membuat umat
dan sederhana dianggap sebagai sarana aman
manusia
dalam melakukan transaksi perdagangan.
menjadi
menghadapi
lebih
untuk segi
Kecenderungan masyarakat Indonesia
sosial,
dari transaksi online semakin besar. Potensi yang
maupun budaya. Salah satu dampak yang
didapat dari adanya transaksi e-commerce ini
dihasilkan
oleh
terciptanya
teknologi
ekonomi,
dunia global.
kreatif
kesehatan,
pendidikan,
adalah
cukup memberikan peluang baru bagi beberapa
Teknologi
sektor. Baik dari sisi bisnis, peraturan, maupun
internet memiliki efek besar pada perdagangan
segi perpajakannya. Data mengenai jumlah
global
transaksi e-commerce juga mempertegas bahwa
dalam
perangkat
era
Baik dari
hal
lunak
globalisasi internet.
layanan, komputer,
yang
meliputi
produk-produk
hiburan, layanan informasi, informasi teknik,
adanya
potensi
baru
yang
harus
digali.
Khususnya pada sektor perpajakan.
lisensi produk, layanan finansial dan layanan perdagangan dunia tercatat lebih dari $40 milyar Amerika, dan transaksi yang tercipta terjadi secara online (Ustadiyanto, 2001:33). Kemajuan di bidang teknologi, komputer, dan telekomunikasi
mendukung
perkembangan
pada transaksi perdagangan. Dengan internet
Nilai Transaksi Online
tenaga ahli (Ustadiyanto, 2001:32). Pada saat ini
8 6 4 2 0
pelaku bisnis tidak lagi mengalami kesulitan
2010 2011 2012 2013 2014
dalam memperoleh informasi apapun, untuk
Tahun
menunjang
aktivitas
bisnisnya
(Irnawati,
2011:95). Perubahan bentuk perdagangan secara konvensional
menuju sistem
online adalah
sebuah perkembangan yang perlu disesuaikan dengan keadaan sebuah negara. Indonesia sendiri peraturan
masih yang
membutuhkan mendukung
beberapa terciptanya
transaksi secara online. Pemerintah setidaknya mampu mempelajari terhadap implikasi yang terjadi di dalam sistem perdagangan secara elektronik atau e-commerce. Sebagai negara
Data Jumlah Transaksi Online di Indonesia (dalam Triliun Rupiah)
Gambar 1. Data Nilai Transaksi E-commerce di Indonesia Trend di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan untuk nilai transaksi online di Indonesia. Pada tahun 2012 terlihat bahwa nilai transaksi online mencapai 2,5 triliun rupiah. Pada tahun 2014 akan diproyeksikan mencapai 7,2 triliun rupiah. Meningkat sekitar tiga kali lipat dari nilai transaksi online pada tahun 2012. Jumlah transaksi tersebut diperoleh dari sekitar 6% dari 50 juta pengguna internet di Indonesia yang berbelanja secara online.
Di dalam sistem perpajakan Indonesia
bahwa segala dokumen yang dikeluarkan dari
terdapat hal yang dapat dilakukan sebagai
sistem perdagangan dunia maya adalah legal
bentuk
dan
proses
dalam
penanganan
dan
dapat
dipergunakan
untuk
laporan
pengawasan yaitu upaya intensifikasi pajak.
keuangan sebagai bukti fisik atas pelaporannya.
Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi
Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka tidak
penggalian penerimaan pajak terhadap objek
ada alasan apapun bagi para pelaku e-commerce
serta subjek pajak yang telah tercatat atau
untuk menghindari kewajiban perpajakannya.
terdaftar
dalam
administrasi
(Direktorat
Mengacu dari berbagai permasalahan
Jenderal Pajak) DJP (Vergina, 2009:1). Tujuan
pada transaksi e-commerce, kota Malang, Jawa
adanya
adalah
Timur merupakan kota dengan sektor industri
dalam
yang baik. Masyarakat kota Malang semakin
intensifikasi
mengintensifkan
pajak
semua
usaha
meningkatkan penerimaan pajak, khususnya
aktif
dalam hal ini adalah Wajib Pajak pelaku usaha
perdagangannya,
online. Wajib Pajak yang dimaksud adalah
maupun melalui jaringan media elektronik.
mereka yang telah memenuhi syarat sebagai
Dalam salah satu Sidang Paripurna Gotong
subjek pajak. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi
Royong Kotapraja Malang pada tahun 1962
atau Badan yang menerima atau memperoleh
menghasilkan Tri Bina Cita kota Malang dengan
penghasilan. Menurut Undang-Undang PPh,
ditetapkannya kota Malang sebagai kota pelajar,
subjek pajak terdiri dari orang pribadi, badan,
kota industri dan kota pariwisata. Ketiga pokok
BUT. Transaksi e-commerce merupakan salah
tersebut menjadi landasan masyarakat kota
satu objek yang perlu adanya instensifikasi
Malang
pajak.
perekonomian (www.kotaMalang.go.id, 2011), Melihat potensi yang cukup besar dari
data grafik tentang nilai transaksi e-commerce, maka
perlu
adanya
pengawasan
dan
giat
dalam baik
untuk
melakukan secara
usaha
konvensional
mengembangkan
sektor
yang akan membuat kawasan kota Malang memiliki perekonomian yang baik.
dan
Transaksi
e-commerce
pemilihan
wajib pajak yang melakukan transaksi
kegiatannya. Perdagangan yang tampak akan
besar pada e-commerce ini dikarenakan model
mengandalkan pada perdagangan secara fisik
perdagangan yang berbeda dari bisnis secara
atau konvensional saja. Persoalan ini menjadi
konvensional. Seseorang akan dengan mudah
lebih rumit karena pelaku-pelaku bisnis tersebut
memilih barang yang akan dibeli dari tempat
mengambil ranah di dunia maya. Alhasil, untuk
dimanapun
Lalu
orang pribadi dan badan yang melakukan
rekening
transaksi e-commerce akan lebih sulit daripada
penjual dan barang diantar langsung ke tempat
memeriksa wajib pajak dengan perlakuan bisnis
pembeli.
secara konvensional.
mengirimkan
sejumlah
internet.
uang
ke
pihak
karena
sulit
akses
jika
penting
commerce pada sistem perdagangannya. Potensi
dengan
dilacak,
yang
fokus
penanganan secara simultan kepada setiap e-
tema
menjadi
DJP
hanya
Di dalam Undang-Undang Republik
Tujuan penelitian ini adalah untuk
Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5 tentang
mendeskripsikan dan menganalisis penanganan
Informasi
dan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor
selanjutnya
dan
Transaksi UU
Elektronik
Selatan
bahwasanya subjek pelaku untuk kegiatan e-
terhadap potensi perpajakan dalam
rangka
commerce adalah orang yang telah melakukan
intensifikasi perpajakan di bidang e-commerce.
perbuatan hukum secara nyata untuk kegiatan
Penelitian
perdagangannya,
masukan pihak DJP dalam rangka peningkatan
dalam
elektronik
kedudukannya
adalah
ITE
yang
Malang
dokumen
disebut
hal dari
dikemukakan
ini
adanya
e-commerce
disetarakan
dengan
dokumen yang dibuat di atas kertas. Selain itu, kelegalan dokumen yang dilakukan oleh para pengusaha online dibahas di dalam Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-702/PJ.332/2006 tentang legalitas dokumen dari transaksi ecommerce. Isi dari surat tersebut menunjukkan
Pelayanan
masukan
Pajak
ini dari
Pratama
diharapkan pajak
dapat
untuk
Pendapatan Belanja Negara (APBN).
menjadi Anggaran
TINJAUAN TEORI
transaksi elektronik, khususnya dalam hal
Pajak
pembuktian dan hal yang terkait dengan Pajak
menurut
Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan
Tata
Cara
perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem eletronik.
Perpajakan
Permasalahan yang lebih luas terjadi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
pada bidang keperdataan karena transaksi
Undang Nomor 16 tahun 2000 sebagaimana
elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
sistem elektronik telah menjadi bagian dari
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang
perniagaan nasional dan internasional. Dalam
selanjutnya
adalah
kegiatan e-commerce telah didukung dalam UU
yang
ITE pasal 5 bahwa dokumen elektronik yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang
dijadikan sebagai alat atau bukti perdagangan
bersifat
yang sah di mata hukum merupakan salah satu
disebut
kontribusi
wajib
UU
KUP
kepada
memaksa
negara
berdasarkan
Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
hal
secara
perpajakan. Bahwasanya kegiatan e-commerce
langsung
keperluan
dan
negara
digunakan
bagi
untuk
sebesar-besarnya
yang
telah
merupakan
memperluas
kegiatan
aspek
perdagangan
dari
dimana
kemakmuran rakyat.
pelaku usaha yang terlibat wajib menaati
E-commerce
peraturan perundang-undangan yang ada.
E-commerce merupakan
suatu
pada
dasarnya
kontak
transaksi
Sementara
itu,
di
dalam
Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
perdagangan antara penjual dan pembeli
2014
dengan menggunakan media internet. Jadi
selanjutnya disebut dengan UU Perdagangan,
proses
yang dimaksud dengan perdagangan adalah
pemesanan
transaksi
barang,
hingga
pembayaran
pengiriman
barang
dikomunikasikan melalui internet.
Pasal
1
tentang
Perdagangan
yang
tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui
Dilihat dari jenis transaksinya, e-
batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan
commerce dikelompokan menjadi dua segmen
hak atas barang atau jasa untuk memperoleh
yaitu, business to business e-commerce (B2B e-
imbalan atau kompensasi. Pada kegiatan e-
commerce) dan business to consumer (B2C). B2B
commerce terjadi sebuah transaksi perdagangan
e-commerce adalah transaksi perdagangan
yang dilakukan melalui jaringan elektronik.
melalui internet yang dilakukan oleh dua
Pada UU Perdagangan Pasal 65 ayat (1)
atau lebih perusahaan. Transaksi dagang
bahwasanya
tersebut sering disebut sebagai Enterprise
memperdagangkan barang atau jasa dengan
Resouces Planning (ERP) ataupun supply chain
menggunakan
management.
menyediakan
Sedangkan
merupakan
transaksi
B2C
sistem data
atau
usaha
yang
elektronik informasi
wajib secara
lengkap dan benar. Data atau informasi yang
internet antara penjual barang konsumsi
ditujukan adalah identitas dan legalitas pelaku
dengan konsumen (end user) (Ustadiyanto,
usaha, persyaratan mengenai teknis barang
2001:12). Terdapat pula e-commerce yang
yang ditawarkan, kualifikasi jasa, harga dan
dikelompokkan menjadi beberapa segmen
cara pembayaran, maupun cara penyerahan
yaitu,
barang tersebut. Pada UU Perdagangan Pasal
cash
on
beli
pelaku
melalui
metode
jual
e-commerce
setiap
delivery
(COD),
maupun toko online.
115 disebutkan pula mengenai ketentuan pidana
Beberapa hal selanjutnya yang menjadi
di sana dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha
tugas dari pemerintah untuk menggabungkan
yang
beberapa Undang-Undang yang telah dibuat
dengan menggunakan sistem elektronik yang
guna mempertegas adanya kegiatan e-commerce.
tidak sesuai dengan data atau informasi akan
UU ITE telah menegaskan bahwasanya pada
dipidana paling lama 12 tahun dan pidana
saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang
denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00.
dikenal
dengan
atau
jasa
Terlihat bahwasanya untuk kegiatan e-
internasional digunakan untuk istilah hukum
commerce ini telah didukung oleh Undang-
yang terkait dengan pemanfaatan teknologi
Undang yang dikeluarkan negara, yaitu UU ITE
informasi
Permasalahan
dan UU Perdagangan. Hal ini dimaksudkan
hukum yang seringkali terjadi dan tengah
bahwasanya e-commerce merupakan kegiatan
dihadapi
yang sah di mata hukum. Mulai dari pendirian
komunikasi.
adalah
penyampaian
telematika.
barang
Secara
dan
hukum
memperdagangkan
ketika
informasi,
terkait
dengan
komunikasi
dan
usahanya, para pelaku usaha yang terlibat,
transaksi antara penjual dan pembeli, sampai pada
dokumen
secara
elektronik
yang
Dalam penelitian kualitatif standar pada derajat kepercayaan dan kebenaran dari hasil
digunakan. Hal ini terkait pula dengan Undang-
penelitian
Undang perpajakan dimana segala kegiatannya
keabsahan
data.
merupakan
keabsahan
data
subjek
dan
objek
pajak
yang
dilakukan
dengan
Dalam
adanya
menetapkan
diperlukan
teknik
menjadi kewajiban dari para pelaku usaha yang
pemeriksaan.
terlibat.
pemeriksaan didasarkan atas sifat kriteria
Pelaksanaan
teknik
yang digunakan, yaitu: derajat kepercayaan, METODE PENELITIAN
kepastian, dan kebergantungan (Moleong,
Penelitian ini menggunakan metode penelitian
deskripsi
dengan
pendekatan
kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kantor Pelayanan
Pajak
Pratama
Malang
Selatan
dengan basis wilayah perpajakan pada daerah Klojen, Sukun, dan Kedungkandang.
Sumber
data yang digunakan adalah dengan proses wawancara
kepada
para
informan
atau
narasumber yaitu Account Representative (AR). Hal ini dikarenakan AR merupakan ujung tombak dari pihak DJP kepada para Wajib Pajak terkait dengan kewajiban perpajakannya. Serta data sekunder atau data pendamping di dapat melalui dokumen berupa UU PPh, UU PPN dan PPnBM, UU ITE, UU Perdagangan, dan Surat Edaran Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan
Perpajakan
atas
Transaksi
E-
commerce. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan selama
penelitian
berlangsung,
dan
dokumentasi. Hal itu dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori yang telah dibuat sebelumnya, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain. Selanjutnya, untuk tahapan dalam analisa data di lapangan yang dilakukan untuk penelitian ini adalah menurut model Miles dan Huberman. Berikut adalah gambar tahapan analisis data model Interaktif oleh Miles dan Huberman.
2007:326). HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Perpajakan di dalam transaksi e-commerce pada KPP Pratama Malang Selatan Mekanisme transaksi e-commerce dan aspek perpajakan Pihak pengawasan
DJP
dalam
serta
mengadakan
penanganan
terhadap
perpajakan di bidang e-commerce memerlukan langkah yang tepat di dalam penerapannya. Hal tersebut karena pada subjek dan objek pajak adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam dunia maya yang secara fisik sulit untuk ditemukan. Kegiatan e-commerce sendiri merupakan kegiatan perdagangan elektronik.
yang Para
menggunakan pelakunya
jaringan
tidak
dapat
diindentifikasi langsung secara fisik, karena kegiatannya yang berada di dunia maya. Dari sana terlihat bahwasanya masih perlu adanya pengawasan serta penanganan yang dilakukan dalam aspek perpajakan di bidang e-commerce. Permasalahan yang terjadi adalah terletak pada siapa subjek dan apa objek pajak
yang
melekat
pada
transaksi
ini.
Diperlukan pemahaman yang lebih terkait mekanisme
serta
aspek
perpajakan
yang
melekat untuk kegiatan e-commerce ini. Datadata laporan keuangan yang terjadi di dalam suatu objek perpajakan menjadi penanganan yang mendapatkan sedikit kesulitan dalam hal pengenaan perpajakan. Di dalam e-commerce tidak
ada
perbedaan
dengan
transaksi
perdagangan secara konvesional, hanya saja karena transaksi yang digunakan melalui media elektronik, maka menjadi hal yang penting dalam penegasan aspek perpajakannya. Sesuai dengan Surat Edaran DJP Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-commerce, disana telah dijelaskan bahwasanya perlu adanya pengoptimalan dalam potensi penerimaan pajak
Gambar 2. Proses Analisis Data Model
dari transaksi e-commerce. Secara garis besar,
Interaktif Miles dan Huberman
karena model transaksi yang cukup sederhana
Sumber: Miles and Michael A. Huberman,1992
serta kegiatan yang dapat dilakukan dimana saja, maka transaksi ini menjadi daya tarik
tersendiri
bagi
para
pelakunya.
Dalam
4. Online Retail
penanganan yang telah dilakukan oleh pihak
E-commerce dalam kategori ini paling
DJP terdapat empat model transaksi e-commerce
banyak digunakan oleh pelaku usaha online di
beserta aspek perpajakannya. Keempat model
Indonesia. Seperti halnya melakukan kegiatan
transaksi tersebut adalah sebagai berikut:
promosi dan penjualan melalui jejaring media
1. Online Marketplace
sosial.
Transaksi
model
Online
Retail
merupakan
kegiatan
merupakan
menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh
kegiatan untuk menyediakan tempat usaha di
Penyelenggara Online Retail sekaligus sebagai
Mal Internet sebagai tempat Online Marketplace
Online Retail Merchant (penjual) kepada Pembeli
Merchant (penjual) dalam hal menjual barang
di situs Online Retail. Untuk model e-commerce
atau jasa kepada pembeli yang bertransaksi
ini
melalui Mal Internet. Dalam hal bertransaksi
penjual yang ikut serta dalam hal bertransaksi
dengan model e-commerce ini menggunakan
atas barang atau jasa yang dipajang di dalam
pihak ketiga sebagai rekening escrow account
media online. Contoh model e-commerce ini
bank Penyelenggara Online Marketplace. Pihak
adalah Bhinneka.com. Pihak-pihak yang terkait
penyelenggara
di
akan
ini
membayarkan
hasil
penyelenggara juga berfungsi sebagai
dalam
kegiatan
transaksi
ini
adalah
penjualan barang atau jasa kepada penjual
Penyelenggara Online Retail sekaligus sebagai
dengan terlebih dahulu melakukan pemotongan
Online Retail Merchant (penjual) dan Pembeli.
fee
atas
hasil
yang
didapatkan.
Pembeli
membayarkan barang atau jasanya melalui
Penanganan terhadap pajak di bidang e-
rekening
commerce
Penyelenggara.
Contoh
model
e-
comerce ini adalah zalora.com. Pihak-pihak yang terkait
dalam
transaksi
penyelenggara
Online
model
Penanganan yang dilakukan oleh para
ini
adalah
AR pada KPP Pratama Malang Selatan memuat
Marketplace,
Online
dari berbagai klasifikasi model bisnis masing-
Marketplace Merchant (penjual), dan Pembeli
masing transaksi e-commerce. Para Wajib Pajak
2. Classified Ads
pelaku usaha online dilakukan pemungutan oleh
Transaksi pada jenis model e-commerce
pihak fiskus berdasarkan aspek perpajakan atas
ini merupakan kegiatan untuk menyediakan
kegiatan dagangnya. Baik dari segi penjualan,
tempat atau waktu guna memajang content (teks,
pembelian, pajak atas pertambahan nilai barang
grafik, video penjelasan, informasi dan lain-lain)
atau jasa tersebut maupun seluruh proses yang
berupa barang atau jasa bagi Pengiklan untuk
berkaitan dengan pemungutan pajak yang
memasang
kepada
sebelumnya telah diatur di dalam Undang-
Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan
Undang Perpajakan. Aspek perpajakan tersebut
oleh
iklan
yang
Penyelenggara
ditujukan
Classified
Ads.
Baik
berlaku bagi setiap pihak-pihak yang berkaitan
Pengguna
Iklan
akan
dengan penyelenggaraan kegiatan e-commerce.
bertransaksi secara mandiri, tidak terdapat
Para pelakunya merupakan subjek dan objek
pihak ketiga yang membantu dalam hal proses
yang
pembayaran barang atau jasa yang akan dijual.
memiliki aspek perpajakan yang dikenakan.
Pengiklan
maupun
Penyelenggara Classified Ads hanya sebagai tempat
bagi
dalam
kegiatan
perdagangannya
Selain itu penanganan untuk transaksi ecommerce ini adalah sesuai dengan transaksi
promosi barang atau jasa yang akan dijual.
pada perdagangan secara konvensional. Tidak
Contoh Classified Ads adalah Berniaga.com.
ada perbedaan dalam hal pemungutannya, yaitu
Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi model
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
ini
yang
Penyelenggara
hal
dalam
proses
adalah
Pengiklan
di
Classified
Ads,
berlaku.
Hanya
saja
penerapannya
Pengiklan, dan Pengguna Iklan.
terhadap para pelaku bisnis di bidang e-
3. Daily Deals
commerce membutuhkan proses penangkapan
E-commerce
dalam
kategori
ini
atau
penjaringan
data
yang
cukup
sulit.
merupakan penyediaan kegiatan usaha berupa
Keadaan para pelaku yang menggunakan media
situs Daily Deals yang berfungsi sebagai tempat
dunia maya, menyebabkan pihak DJP menjadi
Daily Deals Merchant (penjual), dalam hal
kesulitan. Berikut adalah flowchart penanganan
menjual barang atau jasa kepada para Pembeli
perpajakan bagi AR terhadap Wajib Pajak
dengan menggunakan Voucher sebagai sarana
pelaku e-commerce.
pembayaran. Pihak-pihak yang terkait di dalam model transaksi jenis ini adalah Penyelenggara Daily Deals, Daily Deals Merchant dan Pembeli.
Wajib Pajak Pelaku E-commerce
Seksi Pelayanan
Account Representative
Meneliti dan memeriksa berkas. Baik untuk SPT Tahunan, Masa dan Laporan Keuangan
Mulai
Tidak
Membuat surat Tidak himbauan kepada Wajib Pajak atas SPT yang dilaporkan
Ya
Mengisi formulir untuk Surat Pemberitahuan Tahuan atau Masa
Membuat tanda terima kepada Wajib Pajak atas penyerahan Laporan SPT
Formulir SPT Tahunan dan Masa
Tanda Terima Penyerahan SPT
Surat Himbauan
Meneliti pembetulan atas kesalahan tersebut.
Memperbaiki kesalahan yang terdapat pada Surat Himbauan
SPT benar, lengkap, dan jelas
Selesai
Gambar 3. Flowchart Penanganan Perpajakan Pelaku E-commerce Pengawasan AR AR
merupakan
ujung
tombak
dari
surat
kabar.
Hal
ini
bertujuan
untuk
pelayanan yang dilakukan oleh pihak DJP
mengembangkan dan meningkatkan potensi
kepada para Wajib Pajak. Salah satu tugas dan
dari e-commerce di KPP Pratama Malang Selatan
tanggungjawab
melalui pengawasan yang dilakukan para AR..
dari
AR
adalah
meneliti
pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak serta
Prosedur atau skema pengawasan dalam
melakukan penelitian dan analisa kepatuhan
rangka intensifikasi perpajakan terhadap e-
material Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban
commerce dapat dijelaskan melalui flowchart di
perpajakannya. Maka, secara tidak langsung
bawah ini. Hal ini bertujuan guna menganalisis
pengawasan
potensi
upaya yang dilakukan AR terhadap Wajib Pajak
perpajakan yang sesuai dengan wilayahnya
pelaku usaha e-commerce. Selain itu kegiatan
merupakan
pengawasan di dalam perpajakan menjadi tolak
atas
pemenuhan
tanggungjawab
dari
para
AR
tersebut. Proses pengawasan yang dilakukan para AR adalah dengan melakukan penggalian data, melalui data internal yang telah dimiliki oleh DJP sesuai dengan basis wilayah perpajakannya. Maupun melalui kegiatan pencarian data pelaku e-commerce dengan data dari internet maupun
ukur dalam proses intensifikasi yang terjadi untuk terus mengamankan penerimaan negara melalui pajak.
Account Representative
Wajib Pajak Pelaku E-commerce
Mulai
Melaksanakan kewajiban perpajakan seperti menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya.
Menggali potensi melalui data internal DJP atau data eksternal seperti media internet, surat kabar. Dokumen Perpajakan: Kartu NPWP, SPT
Data Wajib Pajak pelaku e-commerce
Selesai
Gambar 4. Flowchart Pengawasan Perpajakan di Bidang E-commerce
Faktor
Pendukung
dan
Penghambat
melakukan
pengawasan
dan
penanganan
Penanganan dan Pengawasan dalam Rangka
kepada Wajib Pajak pelaku usaha online.
Intensifikasi di Bidang E-commerce
b.
1. Faktor Pendukung
Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak Pelaku Usaha Online
Adanya Klasifikasi mengenai E-commerce
Beberapa permasalahan yang terjadi
DJP telah menggarap untuk pengawasan
pada dunia perpajakan di Indonesia adalah
serta penanganan bagi para pelaku usaha online.
pada kepatuhan dan kesadaran dari Wajib
Perpajakan bagi para pelaku usaha online pada
Pajak. Dalam hal ini para Wajib Pajak pelaku
dasarnya adalah sama dengan penanganan
usaha online masih memiliki kesadaran yang
untuk para pedagang secara konvesional. Baik
rendah dalam hal kewajiban perpajakannya.
untuk perhitungan pada PPh, PPN, maupun
Seperti untuk pemenuhan pelaporan perpajakan
PPnBM. Maka dari itu, DJP telah membuat Surat
dalam
Edaran Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan
Tahunan,
Ketentuan
produk hukum pajak lainnya.
Perpajakan
Atas
Transaksi
E-
c.
commerce. Surat Edaran ini juga bertujuan untuk
hal
pengisian
Surat
Pemberitahuan
Surat Pemberitahuan Masa,
dan
Peraturan Perpajakan mengenai Transaksi E-commerce
menambah pengetahuan bagi para pegawai
Tidak
adanya
peraturan
khusus
pajak dalam hal melakukan pengawasan serta
mengenai sistem perpajakan pada transaksi e-
penanganan perpajakan di bidang e-commerce.
commerce juga
Baik secara model bisnis dari masing-masing
dalam pemenuhan potensi perpajakan di sektor
transaksi
perdagangan
e-commerce
sampai
pada
aspek
menjadi jenis
ini.
faktor
penghambat
Sistem
e-commerce
perpajakan yang akan menjadi subjek serta
memiliki skema yang berada di jaringan dunia
objek
maya,
pajak.
Hal
itu
dilakukan
untuk
jika pemerintah
belum siap
untuk
mempermudah dalam penyampaian kewajiban
penyediaan sistem yang tepat maka aspek yang
perpajakan dari para Wajib Pajak pelaku usaha
lain akan terkendala pula.
online. 2. Faktor Penghambat
Pembahasan
a. Sistem Internal DJP
Mekanisme
kegiatan
dalam
Aspek Perpajakan
permasalahan pengawasan serta penanganan
E-commerce
Faktor
penghambat
di
e-commerce
dikelompokkan
dalam menjadi
perpajakan di bidang e-commerce ada pada
beberapa segmen yaitu, business to consumer
sistem internal yang berada di DJP. Data-data
(B2C), metode cash on delivery (COD), maupun
perpajakan yang tersedia merupakan bagian
toko online. Sesuai dengan karakteristik yang
dari analisa dan penelitian yang dilakukan oleh
terdapat di dalam penegasan untuk e-commerce
para AR maupun petugas pajak lainnya dalam
dalam perpajakan, masing-masing memiliki model bisnis yang berbeda sesuai dengan
segmen karakeristik dari
e-commerce.
Pada
pihak
DJP
untuk
praktiknya, terdapat beberapa model dalam
transaksi
yang
penyelenggaraan transaksi e-commerce. DJP telah
perpajakannya.
memastikan
berlangsung
mengenai
beserta
aspek
menyampaikan hal tersebut di dalam Surat
Pengawasan dari para AR juga sudah
Edaran Nomor SE-62/PJ/2013, mengenai model
dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban
bisnis yang terjadi.
perpajakan bagi Wajib Pajak pelaku usaha
Segmentasi yang ada pada e-commerce telah
disesuaikan
dengan
mekanisme
online. Pengawasan secara menyeluruh kepada Wajib Pajak pelaku usaha online dan sistem
perpajakan yang telah berlaku. Pihak DJP
fasilitas
berusaha membuat skema yang berlangsung
meningkatkan potensi perpajakan dari transaksi
pada
Hal
e-commerce. Pengawasan tersebut berlaku dalam
tersebut bertujuan untuk meningkatkan Wajib
hal pemantauan terhadap maraknya berdagang
Pajak pelaku usaha online untuk penerimaan
dan berbelanja secara online. Kemudahan yang
Negara serta menciptakan kondisi bisnis di
didapat baik dari sisi penjual maupun pembeli
Indonesia khususnya pada e-commerce secara
meningkatkan proses bisnis untuk e-commerce.
masing-masing
jenis
e-commerce.
pendukung
dari
DJP
mampu
baik dan teratur. Aspek perpajakan pada setiap
Secara garis besar, pengawasan para
proses bisnisnya menjadi landasan yang penting
pegawai pajak khususnya AR dalam menangani
bagi fiskus dalam melakukan penelitian untuk
permasalahan
para Wajib Pajak pelaku usaha online.
wilayahnya
perpajakan menjadi
masing-masing
tolak
ukur
dalam
perlakuan terhadap e-commerce. Upaya yang Pengawasan Perpajakan di Bidang E-commerce
telah dilakukan masih bersifat manual dengan
Transaksi e-commerce merupakan objek
akses informasi yang tersedia, sebagai contoh
dan subjek pajak yang dapat dipungut atas
media internet, surat kabar dan media informasi
pajaknya. Strategi perpajakan di bidang e-
lainnya. Selayaknya, pihak DJP membuat sistem
commerce seharusnya memiliki perlakuan yang
khusus dalam hal pengawasan yang nantinya
berbeda untuk sistem dalam hal pengawasan.
akan
Pemerintah
melaksanakan tanggungjawabnya pada masing-
sebagai
aktor
dalam
pembuat
membantu
para
AR
masing
bertanggungjawab
pengawasan yang dilakukan akan terjadi secara
kewenangan
atas
melakukan
pemungutan
pajak
di
perpajakannya.
untuk
kebijakan, dalam hal ini adalah DJP yang untuk
wilayah
bagi
Sehingga,
sistematis dan terukur.
Indonesia. Pengawasan perpajakan dilakukan secara menyeluruh untuk pemungutan pajak di
Penanganan Perpajakan di Bidang E-commerce
bidang e-commerce di Indonesia.
Aspek perpajakan pada penanganan di
Kemunculan transaksi e-commerce di
bidang e-commerce merupakan hal yang sama
Indonesia menyebabkan trend baru di negara
pada
aspek
perpajakan
berkembang ini. Aspek ekonomi khususnya
perdagangan secara konvensional. Hal tersebut
perpajakan menjadi fokus pemerintah untuk
terletak pada PPh, PPN, PPnBM, dan Bea
menghimpun pendanaan untuk APBN. Namun,
Materai. Aspek perpajakan ini dikenakan atas
pengawasan menjadi permasalahan tersendiri
kegiatan transaksi yang dilakukan. Hal tersebut
bagi DJP dalam perkembangan bisnis di dunia
akan
maya. E-commerce menjadi media perdagangan
meneliti Wajib Pajak pelaku usaha online.
mempermudah
untuk
pihak
fiskus
bidang
dalam
yang cukup efektif bagi masyarakat. Kebutuhan
Untuk PPh dapat dihitung berdasarkan
akan informasi secara cepat dapat didapat
peredaran usaha, penghasilan lain, maupun
melalui media elektronik, disanalah e-commerce
penghasilan bruto. PPN dapat dikenakan atas
berkembang.
penyerahan dari Jasa Kena Pajak atau Barang
Pengawasan yang terpenting adalah
Kena Pajak dan Bea Meterai terjadi pada saat
berasal dari sistem yang dimiliki dan dibuat
para pelaku berkaitan dengan persetujuan
oleh DJP serta pemerintah. Fasilitas pendukung
dokumen elektronik mengenai syarat maupun
untuk keamanan dirasa perlu disesuaikan untuk
tata cara pembelian dan penjualan. Hal tersebut
menjaring para pelaku usaha online yang masih
digunakan untuk penanganan pajak di bidang e-
belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Para
commerce
pelaku
Pemberitahuan Tahunan, Surat Pemberitahuan
tersebut
himbauan
seharusnya
mengenai
mendapatkan
perpajakan
yang
dalam
hal
pengisian
Surat
Masa, dan Surat Pemberitahuan Masa PPN.
berlangsung. Data-data mengenai identitas dari
Penanganan perpajakan terkait dengan
para pelaku usaha online wajib dimiliki oleh
transaksi e-commerce memberikan ruang bagi
pemenuhan potensi perpajakan. Secara umum
rangka intensifikasi dengan memberikan
penanganan yang sama diberikan untuk Wajib
pelayanan yang baik serta pemahaman dari
Pajak pelaku usaha online. Aspek perpajakan
para AR kepada Wajib Pajak, baik secara
yang timbul merupakan kewajiban dari Wajib
administrasi
Pajak
commerce,
untuk
melaksanakan
perpajakannya
sesuai
kewajiban
dengan
peraturan
perpajakan,
dan
aspek
mekanisme
perpajakan
e-
yang
melekat di dalamnya.
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. DJP telah membuat klasifikasi serta aspek
Penanganan para AR kepada Wajib Pajak
perpajakan yang melekat pada kegiatan
pelaku
dalam
bisnis e-commerce. Hal tersebut termuat di
meningkatkan penerimaan pada KPP Pratama
dalam Surat Edaran dari Direktorat Jenderal
Malang Selatan.
Pajak
usaha
online
berpotensi
Dampak yang akan dihasilkan dengan adanya penanganan terhadap transaksi ini adalah
perubahan
ekonomi.
Untuk
Nomor
Penegasan
SE-62/PJ/2013
Ketentuan
mengenai
Perpajakan
atas
Transaksi E-commerce. Faktor pendukung dan penghambat dalam
pembangunan sistem keamanan bagi para
pengawasan
pelaku usaha online, sistem perpajakan untuk
terhadap transaksi e-commerce di wilayah kota
peningkatan
Malang.
penerimaan
negara,
maupun
dan
penanganan
perpajakan
membangun kesadaran para Wajib Pajak pelaku
1. Faktor pendukung yang mampu menunjang
usaha online untuk melaksanakan kewajiban
pengawasan serta penanganan perpajakan di
perpajakannya.
bidang e-commerce adalah adanya klasifikasi model
bisnis
e-commerce
dan
aspek
KESIMPULAN DAN SARAN
perpajakan oleh DJP melalui Surat Edaran
Kesimpulan
Nomor SE-62/PJ/2013. Hal tersebut bertujuan
Dari data dan pembahasan
yang telah
untuk membantu pegawai pajak dalam
dipaparkan, maka sebenarnya terdapat potensi
memahami transaksi e-commerce dan aspek
perpajakan
perpajakan yang melekat di dalamnya.
yang
berasal
dari
intensifikasi
terhadap adanya transaksi e-commerce. Beberapa
2. Faktor Penghambat dalam hal pengawasan
kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian
dan penanganan perpajakan atas transaksi e-
ini adalah sebagai berikut:
commerce adalah keberadaan sistem Internal
Pengawasan
perpajakan
dari DJP yang belum mampu memberikan
terhadap transaksi e-commerce di wilayah kota
dan
penanganan
kebutuhan data yang tepat untuk para
Malang.
pelaku usaha online dan peredaran transaksi
1.
Penanganan yang dilakukan oleh KPP
yang terjadi, sehingga pegawai pajak dapat
Pratama Malang Selatan terhadap para
melakukan
pelaku
terhadap para pelaku usaha online tersebut.
usaha
online
adalah
dengan
melakukan pelaksanaan peraturan yang
3. Faktor
penelitian
Penghambat
dan
himbauan
selanjutnya
pada
sesuai dengan peraturan perpajakan pada
pengawasan dan penanganan perpajakan di
umumnya, seperti PPh, PPN, PPnBM, dan
bidang e-commerce di KPP Pratama Malang
Bea
Selatan
Meterai.
perpajakan
Penanganan adalah
pada
sama
aspek dengan
adalah
kesadaran
Wajib
tingkat Pajak
kepatuhan tersebut
dan untuk
penanganan perpajakan pada perdagangan
menjalankan kewajiban perpajakan. Adanya
secara konvensional.
hubungan yang baik antara Wajib Pajak
2. Pengawasan pada KPP Pratama Malang
pelaku usaha online dan para pegawai pajak
Selatan terhadap perpajakan di bidang e-
mampu
commerce
maksimal baik dari potensi penerimaan
masih
terkendala
dalam
hal
melacak atau tracking para pelaku usaha online
yang
yang
maupun sistem perpajakan yang ada.
yang
4. Selanjutnya, faktor penghambat yang ada adalah peraturan perpajakan khusus untuk
informasi yang ada, seperti media internet,
transaksi e-commerce. Dibutuhkan regulasi
jejaring
yang tepat guna penanganan perpajakan di
masih
sosial,
Pelacakan
kontribusi
media
dilakukan
terlibat.
memberikan
berkutat
surat
kabar
pada dan
media
informasi lainnya. Minimnya data yang tersedia eksternal
baik
secara DJP
internal belum
maupun mampu
mengidentifikasi para pelaku usaha online tersebut.
Pengawasan
dilakukan
dalam
bidang e-commerce.
Saran Saran yang dapat diberikan dalam hal penanganan dan pengawasan perpajakan di
DAFTAR PUSTAKA Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
bidang e-commerce adalah sebagai berikut:
sebagaimana telah beberapa kali diubah
1. Memastikan pada para Wajib Pajak baru
terakhir
pelaku usaha sosialisasi
online
terkait
agar
mendapatkan
perpajakan
mengenai
transaksi e-commerce. Sosialisasi dilakukan oleh setiap AR dalam rangka intensifikasi terhadap wilayahnya kepada pelaku usaha online. Hal ini dilaksanakan agar para pelaku usaha online sadar terhadap kewajiban dan hak perpajakannya. 2. AR pada KPP Pratama Malang Selatan aktif dalam menjaring Wajib Pajak baru pelaku usaha online dengan cara melakukan tracking di media sosial maupun jejaring media internet lainnya. Dapat juga melalui data internal DJP atau media surat kabar. Selain itu,
pihak
DJP
seharusnya
telah
mempersiapkan sistem yang terintegrasi dengan baik terhadap peredaran usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha online tersebut, agar pengawasan dan penanganan dapat dimaksimalkan. 3. Pihak DJP dapat bekerjasama dengan pihak Bank untuk melakukan pengawasan pada para Wajib Pajak pelaku usaha online, arsitektur perbankan yang ada seharusnya memungkinkan pihak DJP untuk dapat melakukan pengawasan atas aliran transaksi yang terjadi dalam e-commerce. 4. Pihak
DJP
dapat
bekerjasama
dengan
organisasi yang menaungi para pelaku ecommerce.
Contohnya
pada
Asosiasi
dengan
Undang-Undang
Nomor 16 tahun 2009. Mathew B. Miles, dan Michael A. Huberman. (1992), Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-Metode Baru terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI press. Moleong,
L.
(2007),
Kualitatif,
Metodologi
Bandung:
PT
Penelitian REMAJA
ROSDAKARYA. Ustadiyanto, R. (2001), Framework e-commerce, Yogyakarta: ANDI. Irnawati, D. (2011). Pemanfaatan E-commerce dalam Dunia Bisnis. Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis. Politeknik Negeri Sriwijaya, pp. 95 Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013
tentang
Penegasan
Ketentuan Perpajakan atas Transaksi Ecommerce. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perdagangan.
E-
commerce Indonesia (idEA), yaitu wadah
Undang-Undang
Nomor
7
Tahun
1983
yang didirikan untuk pelaku industri e-
sebagaimana telah beberapa kali diubah
commerce. Diciptakannya asosiasi ini guna
terakhir
menunjang kebutuhan pengembangan untuk
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
transaksi e-commerce serta sumber daya
Penghasilan.
dengan
Undang-Undang
manusia yang berada di dalamnya. 5. KPP Pratama Malang Selatan selaku kantor yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan
penyuluhan,
pelayanan,
kepada
Wajib
dan Pajak
Vergina, dan Ratna J. 2009. Pengaruh Ekstensifikasi dan Instensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Jurnal. STIE MDP.
diharapkan melakukan penelitian berupa klasifikasi terhadap model e-commerce dari
Website Kota Malang. (2011). Tri Bina Cita Kota
para Wajib Pajak pelaku usaha e-commerce di
Malang, (online), diakses pada tanggal 27
wilayah kota Malang. Hal ini berguna untuk
Desember 2013 darihttp://G:/Pemerintah
memudahkan dalam hal pengawasan dan
Kota Malang Sekilas Malang Tri Bina
penanganan
Cita.htm
dalam
rangka
intensifikasi
untuk aspek perpajakan dari masing-masing model bisnis e-commerce yang berlangsung.
