LAPORAN TUGAS AKHIR PERANAN INTENSIFIKASI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA

LAPORAN TUGAS AKHIR PERANAN INTENSIFIKASI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA Oleh: AULIA HILMAN 062600051 Disusun sebagai salah satu syarat Untuk menyelesaikan Studi pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN MEDAN 2009 Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK HALAMAN PERSETUJUAN Nama

: Aulia Hilman

NIM

: 062600051

Departemen

: Program Studi Diploma III Adm. Perpajakan

Judul

: Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing

Supervisior Lapangan

( Drs.M.Husni Thamrin Nst,M.si)( Drs.Edward Ridwan M,sp)(Drs.Korpen Damanik) NIP: NIP : 131 459 297 NIP : 060046493

Diketahui Oleh : Dekan FISIP USU

(Prof. Dr. M. Arif Nasution MA) NIP : 131 757 010

Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK HALAMAN PENGESAHAN Laporan PKLM ini Telah Dipresentasikan di depan Panitia Penguji PRODIP III Administrasi Perpajakan FISIP USU Pada Hari

:

Tanggal

:

Pukul

: TIM MAJELIS PENGUJI

Ketua Nama

:

NIP

:

(

)

(

)

Anggota Nama

:

NIP

:


KATA PENGANTAR Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan,rahmat dan hidayahnya sehinggga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul “ Peranan Intensifikasi Bagi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia”. Laporan Tugas Akhir ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Dalam penulisan ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa isi dari tugas ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman baik dalam memperoleh, mengumpulkan, dan mengolah data. Meskipun demikian tetap diusahakan sebaik mungkin

agar laporan tuga akhihr ini selesai

sebagaiman mestinya. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis bersedia menerima kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan laporan tugas akhir ini dan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Pada kesempatan ini penulis berterima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta Alm. Rusdi Roesli dan Farida yang telah memberikan dukungan dan doa Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Laporan tugas Akhir ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution M.A selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Drs. M. Husni Thamrin Nst, M.si selaku ketua Program studi diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 3. Bapak Drs. Edward Ridwan M,sp selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan –masukan yang sangat berarti kepada penulis sehingga penulis dapat memperbaiki kesalahankesalahan selama dalam penulisan. 4. Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dan seluruh stafnya. 5. Keluarga besar

Alm. Roesli

Abdullah yang telah memberikan

semangat dan dorongan baik moril dan materil kepada penulis. 6. Buat adik Fikri dan Fauziah yang telah memberikan semangat dan perhatiannya kepada penulis. 7. Keluarga Bu Adek, Kak Lina, Kak Ita, Kak Diana, Bang Alim, Arman, Pandi, Ganang

dan Darso yang telah membantu penulis

selama menjalani masa perkulihan. Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

8. Buat Sahabat-sahabat Wahyu, Hasrul, Yetno, Trisura, Lia, Farida, Lola. 9. Buat anak-anak GERTAX- B 06 ( Kautsar, Imam, Zul, Afdhal, Nuel, Armansyah, Noverto, Reza, Anjar) Dessy dan Dina serta seluruh rekan–rekan mahasiswa di Adm. Perpajakan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas hari-hari yang penuh kenangan dan tak terlupakan.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan yang membutuhkannya. Buat semua pihak yang telah banyak membantu, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya amal ibadah kita semua diterima Allah SWT. Amin.

Penulis

Aulia Hilman


DAFTAR ISI

Halaman KAT A PENGANTAR ........................................................................................ i DAFTAR ISI ....................................................................................................... iv BAB I : PENDAHULUAN A. Latar belakang ............................................................................... 1 B. Tujuan dan Manfaat ....................................................................... 3 C. Ruang Lingkup .............................................................................. 5 D. Metode Praktik kerja Lapangan Mandiri ........................................ 6 E. Sistematika Penulisan Laporan ....................................................... 8 BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PKLM A. Sejarah singkat KPP Pratama Medan Polonia ................................. 10 B. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Polonia ........................... 13 C. Tugas dan Fungsi Pegawai ............................................................. 14 BAB III : GAMBARAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN A. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan ............................................ 19 B. Bentuk Intensifikasi PBB Yang Dilakukan KPP Pratama ............... 32 C. Hambatan Dalam Melaksanakan Intensifikasi ................................ 35 Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

D. Gambaran Data PBB Pada KPP Pratama Medan Polonia ............... 36

BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI ............................................................. 38 BAB V : PENUTUP A. Kesimpulan ..................................................................................... 42 B. Saran .............................................................................................. 43 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG PKLM Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materil maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Salah satunya adalah melalui pemungutan pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dangan tidak mendapatkan imbalan secara langsung Setiap orang yang hidup pada suatu Negara pasti berhubungan dengan pajak. Oleh karena itu penerimaan pajak perlu ditingkatkan dalam hal ini peran masyarakat sangat besar dalam membantu kewajiban perpajakannya kepada Negara. Salah satu jenis pajak yang dipungut negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang bersifat kebendaan (objectives) dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi/ bangunan. Keadaan subjek pajak tidak ikut menentukan besarnya jumlah


pajak terutang.

kewenangan pemungutan PBB ada pada pemerintah pusat dan

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pajak bumi dan Bangunan menganut sistem Semi Self Assesment didalam pemungutannya, yaitu selain wajib pajak dipercaya mendaftar, menghitung, dan melaporkan sendiri juga fiskus aktif melakukan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan baik pendataan masal maupun pendataan individual secara berkala. Didalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No.12 tahun 1994 menyatakan bahwa ”besarnya Nilai jual objek pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh menteri keuangan kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnyaL. Dalam hal ini, kemauan untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya penerimaan dari sektor Pajak bumi dan Bangunan (PBB) telah lama Diupayakan. Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak bukanlah pekerjaan mudah. Agar penerimaan pajak tercapai sesuai target dibutuhkan dedikasi, kerja keras, kesadaran akan hak dan kewajiban serta kedisiplinan dari wajib pajak maupun seluruh jajaran aparatur perpajakan dibawah naungan Dirjen Pajak. Kita sebagai warga negara harus menyadari bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan Perwujudan kepatuhan kepada negara.


Oleh sebab itu, dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak diusahakan melalui diversifikasi dan intensifikasi. Intensifikasi khususnya di sektor PBB telah memunculkan keinginan penulis untuk memilih ” Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia” sebagai judul dalam penulisan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

B.TUJUAN DAN MANFAAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah sebagai syarat untuk menamatkan studi pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 1.Secara Khusus, Tujuan penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah: 1. Untuk mengetahui Peranan

intensifikasi dalam meningkatan penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan pada KPP Pratama Medan Polonia. 2. Mengetahui bentuk intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan KPP Pratama Medan Polonia. Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

3. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi KPP Pratama Medan Polonia dalam melaksanakan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan. 4. Untuk mengetahui rencana dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2.Manfaat yang ingin dicapai dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 1. Bagi Mahasiswa a. Mahasiswa dapat memperoleh kesempatan dan pengalaman untuk belajar pada suatu instansi pemerintah. b. Mengaplikasikan teori yang berhubungan dengan disiplin ilmu dari mahasiswa tersebut. c. Memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan mahasiswa. d. Menumbuhkembangkan rasa tanggung jawab dan profesionalisme. e. Sebagai sarana peningkatan rasa percaya diri dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia kerja. 2.Bagi Universitas Sumatera Utara a. Meningkatkan hubungan kerjasama antara universitas dengan instansi terkait. Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

b. Meningkatkan Kurikulum untuk setiap disiplin ilmu sehingga mampu mencapai standar mutu pendidikan yang baik. c. Memberikan uji nyata atas disiplin ilmu yang telah diberikan kepada mahasiswa. d. Meningkatkan citra baik universitas Sumatera Utara di mata masyarakat

3. Bagi Instansi tempat melaksanakan PKLM Yaitu KPP Pratama Medan Polonia. a. Peningkatan kinerja dalam lingkungan Instansi melalui kritik dan saran yang membangun dari mahasiswa yang melakukan PKLM. b. Meningkatkan citra baik Instansi tersebut di mata masyarakat dan universitas. 4. Bagi Masyarakat a. Menambah pengetahuan tentang pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dalam rangka menciptakan masyarakat yang sadar dan peduli pajak.

C. RUANG LINGKUP Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

Dalam pelaksanaan Praktik kerja Lapangan Mandiri ini penulis akan melakukan pembahasan yang lebih terperinci mengenai Peranan Intensifikasi Dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada KPP Pratama Medan Polonia. Adapun Ruang Lingkup PKLM ini adalah: 1. Bentuk intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan KPP Pratama Medan Polonia. 2. Kendala Yang dihadapi KPP Pratama Medan Polonia dalam melaksanakan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan. 3. Rencana/target dan Realisasi intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.

D.METODE PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik kerja Lapangan Mandiri adalah sebagai berikut: 1.Tahap persiapan Didalam tahap ini penulis melakukan beberapa persiapan yang dimulai dari penentuan topik yang akan diangkat, penentuan tempat pelaksanaan praktik, pengurusan administrasi dan ijin serta melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing. Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

2.Studi literatur Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan berbagai sumber pustaka dan daftar bacaan yang berhubungan dangan objek pembahasan untuk mendukung penulisan laporan tugas akhir. 3.Observasi lapangan Pada tahap ini penulis melakukan peninjauan secara langsung pada objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri yaitu KPP Pratama Medan Polonia Untuk mengetahui Peranan intensifikasi bagi peningkatan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan pada KPP Pratama Medan Polonia. 4.Pengumpulan data Penulis melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan atau penyusunan laporan tugas akhir melalui: a.Wawancara (interview) Yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak KPP Pratama Medan Polonia yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang diberikan bagi penyusun laporan. b.Observasi lapangan


Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam membahas masalah mengenai Pajak Bumi dan Bangunan penulis mengadakan pengamatan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. c.Dokumentasi Dalam Tahap ini, penulis meminta dokumen yang berhubungan dengan objek PKLM, dokumen tersebut dapat berupa struktur organisasi.

5.Analisis dan evaluasi Pada tahap ini penulis melakukan pengelompokan data agar lebih mudah melakukan analisa dan evaluasi serta dapat mengambil kesimpulan dari data yang telah diperoleh. E.SISTEMATIKA PENULISAN Untuk memudahkan, penulisan tugas akhir ini dibagi dalam beberapa bab, yang terdiri dari: BAB I

:PENDAHULUAN


Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang dilaksanakannya praktik kerja lapangan mandiri, dasar pemikiran dalam penyusunan laporan, tujuan serta manfaat , metode PKLM, dan sistematika penulisan laporan. BAB II

:GAMBARAN

UMUM

LOKASI

PRAKTIK

KERJA

LAPANGAN MANDIRI Pada bab ini akan diuraikan sejarah singkat berdirinya KPP Pratama Medan Polonia, susunan struktural organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi serta gambaran pegawai di tempat praktik.

BAB III

:GAMBARAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran data secara umum seperti pengertian, dasar hukum, subjek dan objek pajak, tarif, dan data-data penerimaan pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Medan Polonia.

BAB IV

:ANALISIS DAN EVALUASI Pada bab ini semua data yang telah terkumpul dianalisia dan evaluasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


Setelah semua data dianalisis dan dievaluasi maka dapat diambil sebuah kesimpulan dan saran. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PKLM A.SEJARAH SINGKAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA Pada tahun 1978, Kantor Pelayanan Pajak masih disebut Kantor Inspeksi Pajak (KIP). Pada saat itu masih ada 2 (dua) Kantor Inspeksi Pajak yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Dengan adanya Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

pertumbuhan ekonomi penduduk yang semakin cepat, pemerintah merasa perlu adanya tambahan Kantor Inspeksi Pajak yang digunakan

untuk menambah

penerimaan Negara dari sektor pajak. Karena itu, didirikan Kantor Inspeksi Pajak Medan Barat yang berkedudukan di Jl.Asrama No.7A Medan. Untuk

memantapkan

pelayanan

yang

diberikan

pemerintah

kepada

masyarakat umum, khususnya wajib pajak berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No.27/KMK/01/1994 tentang Organisasi dan Tata Usaha Direktorat Jenderal Pajak, maka Kantor Inspeksi Pajak diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Kemudian pada tanggal 29 Maret 1994 dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK/1994 terhitung mulai tanggal 1 april 1994 Kantor Pelayanan Pajak di Medan menjadi 4 kantor, yaitu : 1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat, Jl. Suka Mulia No.17 A Medan 2. Kantor Pelayanan Pajak Timur, Jl.Diponegoro No. 30 Medan 3. Kantor Pelayanan Pajak Utara, Jl.Asrama No. 7 Medan 4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai, Jl. Asrama

Kemudian

sesuai

dengan

surat

keputusan

Menteri

Keuangan

No.

443/KMK/01/2001 tanggal 23 Juli 2001 Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat di


pecah menjadi dua yaitu Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia, yang berlaku sejak 25 Januari 2002. Tahun 2008 pemerintah melakukan modernisasi pada lingkungan Direktorat Jendral Pajak dengan merubah Kantor Pelayanan Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 67/PMK.01/2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama mulai beroperasi pada tanggal 27 Mei 2008. Visi KPP Pratama adalah menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sitsem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Misi KPP Pratama dibidang fiskal, menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-undang perpajakn dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Dibidang ekonomi, mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang dapat meminimasi distorsi. Dibidang politik, mendukung proses demokratisasi kelembagaan, senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir. Kantor Pelayanan Pajak Pratama ada 8 kantor, yaitu : 1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. 6. Kantor pelayanan Pajak Pratama Medan petisah 7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia mencakup wilayah kerja : 1. Kecamatan Medan Tuntungan 2. Kecamatan Medan Selayang 3. Kecamatan Medan Johor 4. Kecamatan Medan Baru 5. Kecamatan Medan Polonia 6. Kecamatan Medan Maimun

B. STUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA Stuktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masingAulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 55/PMK.01/2007 sebagai berikut : 1. Sub Bagian Umum 2. Seksi Ekstensifikasi 3. Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI) 4. Seksi Penagihan 5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 9. Seksi Pemeriksaan 10. Kelompok Fungsional 11. Seksi Pelayanan

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia terdiri dari :


NO

STRUKTUR

JUMLAH

ORGANISASI 1.

Kepala Kantor

1

2.

Kepala Seksi

10

3.

Supervisor

1

4.

Account Representative

14

5.

Pemeriksa Pajak

5

6.

Pelaksana

54 Jumlah

85

C. TUGAS DAN FUNGSI PEGAWAI KANTOR PELAYANAN PAJAK Adapun tugas pokok dan fungsi pada masing-masing seksi pada KPP Pratama Medan Polonia adalah sebagai berikut: 1. Sub Bagian Umum Memiliki tugas dan fungsi : a. Pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

b. Melakukan urusan keuangan c. Melakukan urusan rumah tangga serta perlengkapan. 2. Seksi Pelayanan Memiliki tugas dan fungsi : a. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya d. Penyuluhan perpajakan e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak f. Kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) a. Memiliki tugas dan fungsi : b. Pengumpulan data c. Pengolahan data d. Penyajian informasi perpajakan e. Perekaman dokumen perpajakan f. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan g. Pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea h. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

i.

Pelayanan dukungan teknis computer

j.

Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing

k. Penyiapan laporan kinerja 4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi Memiliki tugas : a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (PPH, b. PPN, PBB, BPHTB dan Pajak lainnya) c. Bimbingan /himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan d. Penyusunan Profil Wajib Pajak e. Analisis kinerja Wajib Pajak f. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi g. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. h. Dalam satu KPP Pratama terdapat 4 (empat) Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah (territorial) tertentu. 5. Seksi Ekstensifikasi Memiliki tugas dan fungsi : Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan b. Pendataan obyek dan subyek pajak c. Penilaian obyek pajak d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Seksi Pemeriksaan Memiliki tugas dalam hal a. Pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan c. Penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak d. Administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya 7. Seksi Penagihan Memiliki tugas dalam hal a. Pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif b. Penagihan piutang pajak c. Penundaan dan angsuran tunggakan pajak d. Usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 8. Kelompok Fungsional Kelompok Fungsional yang terdiri atas 1. Pejabat Fungsional Pemeriksa Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

2. Pejabat Fungsional Penilai yang bertangggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama Medan Polonia. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.

9. Unit Fiskal Luar Negeri Unit Fiskal Luar Negeri bertugas memberikan pelayanan fiskal luar negeri kepada warga Negara yang hendak bepergian ke luar negeri. Unit ini berada di Bandara Internasional Polonia Medan, dan bertugas setiap hari.


BAB III GAMBARAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak negara yang dikenakan terhadap Bumi dan atau Bangunan berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi dan bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.


Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak perairan) serta wilayah Indonesia. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah : a. Jalan lingkungan dalam kesatuan dengan komplek bangunan. b. Jalan Tol. c. Kolam renang. d. Pagar mewah. e. Tempat olahraga. f. Galangan kapal, dermaga. g. Taman mewah. h. Tempat Penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak fasilitas lain yang memberikan manfaat.

2. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan dan Peraturan Serta Keputusan Yang Mengatur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan


Dasar hukum PBB adalah pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Sedang dasar pemungutannya adalah pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “Segala Pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang”. Dalam pelaksanaan Pemungutannya adalah Undang-undang No.12 tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.12 Tahun 1994. Peraturan dan keputusan yang mengatur pemungutan PBB adalah: a. Peraturan Pemerintah No.46 tahun1985 tentang Persentase Nilai Jual Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan. b. Peraturan Pemerintah No. 104 tentang Penerimaan Negara dari PBB. c. Peraturan pemerintah No. 47 tahun 1985 tentang pembagian hasil PBB antara Pemerintah pusat dan daerah. d. Keputusan Menteri Keuangan No.83/KMK.04/1994. e. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-04 / PJ.6 /1998 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian Objek Pajak dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Pembentukan dan atau pemeliharaan Basis Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).


3.Subjek dan objek pajak Bumi dan Bangunan a. Subjek Pajak 1) Yang dimaksud subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. 2) Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 diatas, yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. 3) Dalam hal diatas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1sebagai wajib pajak. 4) Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen pajak untuk menentukan subjek wajib pajak, apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya.. Untuk lebih jelasnya diberikan contoh sebagai berikut: − Subjek pajak X memanfaatkan Bumi/ Bangunan milik Y bukan karena sesuatu hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian, maka X ditetapkan sebagai Wajib Pajak.


− Suatu Objek Pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak. − Subjek pajak dalam waktu yang lama diluar wilayah letak objek pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan, maka yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak. Penunjukan sebagai wajib pajak oleh Dirjen Pajak Bukan merupakan bukti pemilikan hak. b. Objek Pajak 1) Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. 2) Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan

bangunan menurut nilai jualnya dan

digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah perlu diperhatikan faktorfaktor sebagai berikut: •

Letak

•

Peruntukan

•

Pemanfatan

Dalam menentukan klasifikasi bangunan perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut : Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

•

Bahan yang digunakan

•

Rekayasa

•

Letak

•

Kondisi lingkungan dan lain-lain

Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang: 1) Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain: -

Dibidang ibadah, contoh: Masjid, gereja, dan vihara.

-

Dibidang kesehatan, contoh: Rumah sakit.

-

Dibidang pendidikan, contoh: pesantren, madrasah.

-

Dibidang sosial, contoh: panti asuhan.

-

Dibidang kebudayaan nasional, contoh: Museum, candi.

2) Digunakan untuk perkuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu. 3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat, berdasarkan perlakuan asas timbal balik. Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan. 4. Cara Mendaftarkan Objek Pajak Orang atau Badan yang menjadi subjek PBB harus mendaftarkan objek pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Kantor Pelayanan PBB, yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak tersebut, dengan menggunakan Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Yang tersedia gratis Di KPP Pratama dan KP PBB setempat.

5. Tarif Pajak Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan adalah tarif tunggal sebesar 0,5 %. 6. Dasar Pengenaan Pajak Dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pengertian NJOP dalam pasal 1 angka 3 Undanng-undang No.12 tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994 adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditentukan melalui:


a. Harga rata-rata diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. b. Perbandingan harga dengan objek lainnya yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya. c. Nilai Perolehan baru. d. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pengganti. Besarnya NJOP tersebut digunakan sebagai dasar pengenaan PBB yang ditetapkan setiap tiga tahun sekali, ditetapkan oleh Menteri Keuangan kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan daerahnya. Sedangkan dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20 % dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Besarnya persentase NJKP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 1998 Yaitu sebesar: 1. 40% (empat puluh persen) yaitu pada: − Objek pajak perumahan, yang wajib pajaknya perseorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih bersih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Ketentuan ini berlaku untuk objek pajak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI, dan


para pensiunan termasuk janda dan duda, yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiun. − Objek pajak perkebunan yang luas lahannya sama atau lebih besar dari dua puluh lima hektare (25 Ha) yang dimiliki, dikuasai atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), maupun berdasarkan kerjasama operasional antara pemerintah dan swasta. − Objek pajak kehutanan, tetapi tidak termasuk arel blok penebangan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan hak pengusaha hutan, pemegang hak pemungutan hasil hutan dan pemegang izin pemanfaatan kayu yang pengenaan PBB-nya dilakukan sekaligus dengan pemungutan iuran hasil hutan. 2. 20 % (dua puluh persen) − Untuk objek pajaknya apabila NJOP kurang dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). − Untuk objek pajak pertambangan.

7. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)


Nilai Jual objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NJOPTKP) merupakan batas Nilai Jual Objek Pajak atas Bumi dan atau Bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) untuk setiap daerah kabupaten/ kota setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut: a. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu tahun pajak . b. Apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP

hanya pada satu objek pajak yang

nilainya terbesar dan tidak dapat digabung dengan objek pajak lainnya.

8. Penghitungan pajak terutang Cara menghitung pajak adalah dengan mengalihkan tarif pajak dengan NJKP. Namun demikian khusus untuk NJOP yang besarnya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tidak kena pajak, yang disebut dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Rumus perhitungan PBB = Tarif x NJKP Jika NJKP = 20% x (NJOP-NJOPTKP) Maka besarnya PBB


= 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) = 0,1 x (NJOP-NJOPTKP) Jika NJKP = 40% x (NJOP-NJOPTKP) Maka besarnya PBB = 0,5% x 40% x(NJOP-NJOPTKP) = 0,2% x(NJOP-NJOPTKP) atau Bumi

= Rp.------

Bangunan

= Rp.----- +

NJOP total

= Rp.-----

NJOPTKP

= Rp.----- (-)

NJKP

= Rp. ------

Assesment Value

= 20% atau 40% X NJKP = Rp.------

Tarif

= 0,5 % X Rp. ------

PBB terutang

= Rp.----------


9. Dasar penagihan PBB Adapun dasar penagihan PBB, yaitu: a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Surat pemberitahuaan pajak terutang diterbitkan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak. b. Surat Ketetapan Pajak (SKP) Surat Ketetapan Pajak diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan untuk memberitahukan besarnya pajak Yang terutang, termasuk denda administrasi kepada Wajib Pajak dalam hal: 1. Wajib pajak tidak

mengembalikan SPOP yng disampaikan

kepadanya walaupun telah ditegur. 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib Pajak c. Surat Tagihan Pajak (STP) Surat Tagihan Pajak digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk menagih pajak terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

kurang bayar beserta denda administrasi sebesar 2% per bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran

10. Tahun pajak Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim. Jangka waktu satu tahun takwim adalah dari 1 januari sampai dengan 31 Desember. Saat yang menentukan pajak terutang adalah keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 januari. Perubahan setelah tanggal 1 januari, baik penambahan atau pengurangan tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang terutang untuk tahun yang bersangkutan. Contoh: A menjual tanah kepada B pada tanggal 2 januari 2008 . kewajiban PBB tahun 2008 masih menjadi tanggungan A. Sejak tahun 2009 kewajiban PBB sudah menjadi tanggungan Si B. 11. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pajak yang terutang menurut SPPT

harus dilunasi selambat-lambatnya 6

bulan Sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Sedangkan pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh Wajib Pajak. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh Wajib Pajak. Pembayaran pajak yang terutang dapat dilakukan di: a. Bank atau Kantor Pos dan Giro yang tercantum pada SPPT. b. Petugas Pemungut PBB Kelurahan atau desa yang ditunjuk resmi. c. ATM BCA, ATM BII, ATM Mandiri, Bank Bukopin, dan Bank Bumi Putera di mana saja untuk objek pajak seluruh Indonesia.

11. Penerimaan PBB Pengunaan hasil penerimaan PBB diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu sebagian besar hasil penerimaan PBB Diserahkan Kepada Pemerintah daerah sebagai pendapatan daerahyakni dengan persentase 10% untuk Pemerintah pusat dan 90% untuk Pemerintah daerah. Atau dengan perinciaan sebagai berikut: − Pemerintah Pusat

10%

− Pemerintah Dati I

16,2%

− Pemerintah Dati II

64,8%

− Biaya Pemungutan

9%


Penyerahan kepada Pemerintah daerah tersebut mempunyai tujuan agar masyarakat Memenuhi kewajiban membayar pajaknya, yang sekaligus menciptakan masyarakat yang sadar dan peduli Pajak.

B. Bentuk intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Yang Dilakukan KPP Pratama Medan Polonia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia telah mengupayakan beberapa tindakan untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Salah satunya melalui intensifikasi Pajak. Bentuk intensifikasi yang telah dilakukan adalah: 1.Pendataan Objek dan Subjek Pajak Pendataan objek pajak dilaksanakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dengan menggunakan Formulir SPOP dan dilakukan sekurang-kurangnya untuk satu wilayah administrasi desa/kelurahan. Pendataan dapat dilakukan dengan cara: a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP Dapat dilaksanakan pada daerah/ wilayah yang pada umumnya belum/ tidak mempunyai peta, daerah terpencil, atau potensi PBB relatif kecil. Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

b. Identifikasi objek pajak Dapat dilaksanakan pada wilayah yang sudah mempunyai peta garis/ peta foto yang dapat menentukan posisi relatif OP tetapi tidak mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap.

c. Verifikasi objek Pajak Dapat dilakukan Pada daerah yang sudah peta garis/ peta foto yang dapat menentukan posisi relatif OP dan mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap. d. Pengukuran Bidang Objek pajak Dapat dilakukan pada wilayah yang hanya mempunyai sket peta desa/ menentukan kelurahan dan atau peta garis/ peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif OP. 2.Penilaian -Penilaian Massal (Mass Appraissal) •

NJOP Bumi dihitung berdasarkan Nilai indikasi Rata-rata (NIR) yang terdapat pada setiap zona Nilai tanah.


•

NJOP Bangunan dihitung berdasarkan daftar biaya komponen bangunan dikurangi penyusutan phisik.

•

Perhitungan penilaian massal dilakukan dengan menggunakan program komputer.

-Penilaian individual (individual appraissal) Diterapkan untuk objek pajak tertentu yang bernilai tinggi atau keberadaannya mempunyai sifat khusus, antara lain: •

Jalan tol

•

Pelabuhan laut/sungai/ udara

•

Lapangan Golf

•

Industri semen/pupuk

•

PLTA, PLTU, PLTG

•

Pertambangan

•

Tempat rekreasi

•

Objek pajak tertentu seperti rumah mewah, pompa bensin, usaha Perkebunan dan perhutanan


3.Penagihan aktif oleh Fiskus (Pemungut Pajak) Pajak Bumi dan Bangunan menganut asas Semi Self Assesment yaitu selain Wajib Pajak yang aktif fiskus Juga harus aktif didalam mendata dan menagih pajak. Bila ada Wajib Pajak yang belum membayar PBB maka fiskus akan mendatanginya secara langsung. Untuk objek pajak massal kantor pajak bekerjasama dengan dengan aparat setempat misalnya dengan pihak kelurahan. Sedangkan untuk objek pajak khusus barulah pegawai dari kantor pajak. Selain itu untuk mengumpulkan tunggakan pajak dari subjek pajak biasanya pihak kelurahan selalu mengharuskan subjek pajak memiliki surat lunas PBB bagi subjek pajak yang ingin mengurus administrasi kependudukan. Hal ini dilakukan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak. Dari data yang diperoleh penulis cara seperti ini cukup efektif dalam peningkatan pelunasan tunggakan yang juga berarti penimgkatan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan. C. Hambatan Dalam Melaksanakan Intensifikasi PBB Dalam melaksanakan Intensifikasi pihak KPP Pratama Medan Polonia juga mengalami hambatan atau kendala antar lain dalam hal Kesadaran Wajib Pajak. Sebagaimana Pengertian pajak yaitu kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dangan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Hal ini menyebabkan Wajib Pajak Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

mempunyai Pandangan negatif terhadap pajak. Hal ini sangat merugikan karena dalam jangka pendek , strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah meningkatkan jumlah wajib pajak termasuk untuk PBB. Wajib pajak tidak mengerti bahwa dana hasil penerimaan PBB sebenarnya dibagikan kepada pusat hanya 10 % dan kepada daerah sebesar 90% guna membiayai kepentingan daerah. Disamping itu ada juga wajib pajak yang telah mengetahui seluk beluk perpajakan tetapi dimanfaatkan untuk perbuatan yang tidak jujur misalnya menghindari atau mengurangi

kewajiban

perpajakannya

tanpa

ketentuan

perundang-undangan

perpajakan yang berlaku. Selain itu karena kantor pajak bekerja sama dengan pihak kelurahan maka pihak kantor pajak sendiri tidak dapat mementau langsung pegawai kelurahan yang memungut pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal ini sering terjadi pegawai kantor kelurahan tidak sungguh-sungguh dalam memungut pajak. E. Gambaran Data Pajak Bumi dan Bangunan Di KPP Pratama Medan Polonia Pada KPP Pratama Medan Polonia banyaknya jumlah Objek pajak yang telah dilakukan pendataan dan penilaian oleh fiskus dan juga besarnya luas bumi dan bangunan yang dikenakan Pajak akan berpenngaruh terhadap tingkat penerimaan pajak.agar lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini: Rekapitulasi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan KPP Pratama Medan Polonia Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

Jumlah

Kecamatan Medan OP

Luas(m²)

SPPT

Bumi

Pokok ketetapan

Bangunan

Tuntungan

23,276

21,251

19,331,117

1,131,553

5,353,483,143

Selayang

23,315

21,544

12,062,922

1,522,745

9,947,892,424

Johor

28,106

26,846

12,160,809

2,170,245

8,131,309,401

Baru

9,440

9,203

2,854,097

1,446,439

7,758,983,024

Polonia

9,978

9,538

4,690,709

1,540, 558 14,940,954,446

Maimun

10,488

10,225

1,921,628

1,457,167

Jumlah

104,603

98,597

53,021,282

7,734,804,798

9,288,707 53,847,427,236

Sumber: Seksi Ekstensifikasi Dari tabel diatas dapat kita lihat sebagai contoh kecamatan Medan Tuntungan dengan jumlah Objek pajak 23,276 dengan luas tanah/bumi 19,331,117 m² dan bangunan 1,131,553 m² dengan pokok ketetapan Rp. 5,353,483,143 dan kecamatan Medan Selayang dengan jumlah Objek pajak 23,315 dengan luas tanah/bumi 12,062,922

m²

Rp.9,947,892,424.

dan

bangunan

Dengan

1,522,745

demikian

dapat

m²

dengan

disimpulkan

pokok bahwa

ketetapan semakin

bertambahnya jumlah objek pajak pada suatu wilayah akan berpengaruh terhadap jumlah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak, disamping itu juga perpajakan Indonesia menganut asas keadilan dimana wajib pajak yang mengalami kesulitan Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

membayar pajak dikarenakan faktor yang dapat diterima alasannya seperti terkena bencana alam ataupun kurang mampu membayar pajak karena faktor ekonomi sehingga wajib pajak tidak mampu membayar Pokok ketetapan PBB nya maka Wajib pajak tersebut dapat mengajukan Permohonan pengurangan pajak dan keberatan atas pajak.

BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI Dari data yang diperoleh dapat dilihat Intensifikasi PBB yang dilakukan KPP Pratama Medan Polonia sangat berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat perkembangan penerimaan tunggakan PBB pada KPP Pratama Medan Polonia pada tabel dibawah ini: Laporan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Yang Berhasil Diterima Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

Periode 01-01-2009 s/d 26-05-2009 wilayah

STTS

PBB 2009

Tuntungan

1.280

148.747.360

416

72.308.471

159

69.471.943

Selayang

1.210

326.528.655

474

233.715.902

137

60.228.876

Johor

2.208

331.768.938

618

165.826.347

172

58.561.153

Medan Baru

390

321.947.804

187

189.846.266

36

58.160.474

Polonia

342

656.123.209

155

130.469.173

25

8.146.657

Maimun

315

301.173.230

120

41.489.446

26

6.109.918

2.086.301.196 1.970

883.655.605

555

260.679.021

Jumlah

6.345

STTS

PBB 2008

STTS

PBB 2007

Berdasarkan Tabel diatas dan analisa penulis intensifikasi dalam bentuk pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek dan subjek pajak lebih bertujuan untuk pemutakhiran data dan penyesuaian keadaan data di kantor dengan keadaan di lapangan. Yang paling dominan untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah kegiatan intensifikasi berupa penagihan aktif yang dilakukan kantor pajak bekerja sama dengan aparat kelurahan setempat. Adanya suatu keharusan untuk melunasi PBB Terutang dalam mengurus segala transaksi jual beli tanah, Bea Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta dalam mengurus administrasi kependudukan merupakan salah satu cara meningkatkan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan terutama untuk meningkatkan jumlah pelunasan utang pajak Bumi dan Bangunan. Dangan adanya persyaratan seperti ini penerimaan dari sektor PBB menjadi lebih optimal. Untuk periode 1 januari s/d 26 mei 2009, penerimaan tahun 2009 Rp.2.086.301.196 dengan jumlah Surat tanda terima setoran (STTS) sebanyak 6.345. penerimaan ini akan terus bertambah karena masa pembayaran PBB Tahun 2009 belum jatuh tempo.sedangkan tunggakan PBB tahun 2008 yang berhasil ditagih sebesar Rp.883.655.605 dengan jumlah STTS sebanyak 1.970, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2007 sebesar Rp.260.679.021. dengan jumlah STTS sebanyak 555. Untuk Tahun 2009 KPP Pratama Medan Polonia juga membuat Target atau Rencana Penerimaan Yang akan dicapai. Dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Rencana Penerimaan PBB Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2009

Sektor

2009

Perkotaan

47.467.060,00

Pertambangan

37.055.848,00


BPHTB

46.184.083,00

Sumber : Seksi Ekstensifikasi

Diharapkan dengan intensifikasi yang dilakukan rencana penerimaan tersebut dapat terealisasi sesuai target. Target yang telah dibuat merupakan tantangan yang harus diusahakan secara maksimal. Dalam hal ini intensifikasi pajak yang dilakukan juga harus maksimal. Namun pengupayaan intensifikasi masih terbentur dengan beberapa kendala yaitu Data yang diterima/ tercantum pada KPP Pratama Medan Polonia tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Apalagi untuk objek pajak massal pemungutannya diserahkan kepada aparat daerah setempat sehingga data pada kantor pajak bisa saja tidak sesuai dengan data dilapangan karena yang turun ke lapangan bukan pegawai kantor pajak langsung. Bisa jadi pemungut pajak tidak maksimal dalam melakukan pendataan dan pemungutan dan tidak terpantau oleh kantor pajak ataupun disebabkan wajib pajak yang ingin mengurangi kewajiban perpajakannya dengan cara yang tidak jujur. Ini sangat berpengaruh pada pengoptimalan Penerimaaan PBB. Dalam hal ini tindakan tegas dari pihak KPP Pratama Medan Polonia harus dilakukan bagi wajib pajak yang menunggak atau mengurangi pajaknya dengan cara yang tidak sesuai

dengan

ketentuan yang berlaku. Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

BAB V PENUTUP A.KESIMPULAN


Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dan data yang tel;ah diperoleh dari hasil penelitian pada KPP Pratama Medan Polonia, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikukt: 1. Banyak wajib pajak yang menunda pembayaran PBBnya dan baru membayarnya pada masa akhir pembayaran. Dan ternyata setelah jatuh tempo masa pembayaran pun masih banyak wajip pajak yang belum membayar PBB. 2. Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan KPP Pratama Medan Polonia Yaitu dengan intensifikasi PBB. Bentuk intensifikasi yang dilakukan adalah pendataan objek dan subjek pajak, penilaian serta melakukan penagihan aktif sesuai sistem pemungutan PBB (semi self assesment) dimana wajib pajak dan pemungut pajak / fiskus samasama aktif. 3. Hambatan dalam melakukan intensifikasi adalah kurangnya kesadaran dari wajib pajak dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak dan kurang maksimalnya kinerja tenaga yang diperbantukan dalam memungut pajak. 4. Pendataan yang dilakukan untuk objek pajak massal dilakukan oleh pihak atau aparat kelurahan yang diberi wewenang dalam memungut pajak Bumi dan Bangunan sedangkan untuk objek pajak khusus didata oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

5. Tingkat pelunasan utang PBB pada KPP Pratama Medan Polonia meningkat dalam tiga tahun terakhir sehingga penerimaan lebih optimal dan diharapkan mampu menambah devisa negara. B.SARAN Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mencoba memberikan beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi KPP Pratama Medan Polonia dalam meningkatkan penerimaan pajaknya dimasa mendatang. 1. Melihat pajak merupakan sumber pembiayaan paling besar bagi negara kita, Diharapkan KPP Pratama Medan Polonia melalui seksi ekstensifikasi dapat menggali potensi-potensi pajak yang baru sehingga penerimaan pajak untuk masa mendatang menimgkat dari tahun-tahun sebelumnya. 2. Dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak oleh aparat pemerintah daerah hendaknya dapat diciptakan suasana yang sehat dan kekeluargaan antara aparat dangan masyarakat agar pengertian dan pemahaman akan hak dan kewajiban masing-masing dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada. .

DAFTAR PUSTAKA Aulia Hilman : Peranan Intensifikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2010.

Mulyono, Eugenia Liliawati, Tanya Jawab Pajak Bumi dan Bangunan, Harvarindo, Jakarta, 1999. Soemitro, Rachmat, Pajak Bumi dan Bangunan, PT.Eressco, Jakarta, 1989. Undang-undang No.12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang No.12 Tahun 1985. Brosur yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2007 tentang Pajak Bumi dan Bangunan


LAPORAN TUGAS AKHIR PERANAN INTENSIFIKASI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA

Recommend Documents