PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI
Tugas Akhir Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan
Oleh : NURFIANI NIM F3407057
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO: Kebahagiaan adalah saat dimana kita menjadikan suatu kesedihan menjadi sesuatu yang indah. Bukan harta atau tahta, tetapi rasa bahagia. Yakinlah bahwa yang kita jalani sekarang adalah apa yang selama ini kita inginkan, maka kita akan bersyukur. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (Al-Baqarah:43)
Karya ini penulis persembahkan kepada: -
Allah SWT
-
Ibuku terima kasih atas doa dan dukungannya
-
Suamiku yang selalu setia mendampingiku
-
Buah hatiku tercinta
-
Adikku tersayang
-
Teman-teman D3 Pajak 2007
-
Almamaterku
v
KATA PENGANTAR
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan Judul ”PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI” dengan baik. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat Mencapai Gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Penulisan Tugas Akhir ini tidak akan berhasil dengan baik dan lancar tanpa adanya kerja sama serta bantuan dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Allah SWT, yang selalu memberikan penulis Karunia, Hidayah dan kemudahan dalam penyusunan laporan magang ini. 2. Bapak Prof. DR. Bambang Sutopo, M.Com., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Bapak Sri Suranta, SE, M.Si, Ak. BKP selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 4. Bapak Anis Widjajanto, SE, M.Si, Ak. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga Tugas Akhir ini dapat selesai dengan baik.
vi
5. Indra Susila, S.E., M.M. selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan magang kerja dan penelitian. 6. Mas Holili Haris selaku Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali dan pembimbing dalam kegiatan magang mahasiswa. 7. Saliman selaku Seksi Pelayan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. 8. Suamiku yang selalu setia mendampingiku, terima kasih untuk segalanya. 9. Buah hatiku tercinta terima kasih sayang kamu telah menjadi motivasi dalam hidupku. 10. Seluruh Staf Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bekal dengan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis. 11. Semua pihak yang telah membantu namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Namun demikian, karya sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
Surakarta,
Penulis
vii
Juni 2010
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL …………………………………………………………..... i ABSTRAK ……………………………………………………………................ ii HALAMAN PERSETUJUAN ………………………………………………….. iii HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. iv MOTTO DAN PERSEMBAHAN ……………………………………………… v KATA PENGANTAR ………………………………………………………….. vi DAFTAR ISI ……………………………………………………………………. viii DAFTAR TABEL ……………………………………………………………… xi DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………. xii DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………………….. xiii
BAB I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1 B. Rumusan Masalah ........................................................................ 4 C. Tujuan Penelitian ........................................................................ 4 D. Manfaat Penelitian ........................................................................ 5 E. Metode Penelitian ........................................................................ 5 1. Desain Penelitian ..................................................................... 5 2. Objek Penelitian ..................................................................... 6 3. Jenis dan Sumber Data ............................................................ 6 4. Teknik Pengumpulan Data ...................................................... 7 5. Pembahasan Analisis ............................................................... 8
viii
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA A. Prosedur ...................................................................................... 9 B. Pajak ......................................................................................... 10 1. Pengertian Pajak.................................................................... 10 2. Sistem Pemungutan Pajak..................................................... 11 3. Pedoman Pemungutan Pajak................................................. 12 C. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)................................ 13 1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan ................................ 13 2. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan .......................... 14 3. Dasar Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan .................... 14 4. Objek Pajak Bumi dan Bangunan ...................................... 14 5. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan ...................................... 16 6. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ......................................... 17 7. Prosedur Pemungutan PBB .................................................. 17
BAB III
PEMBAHASAN A. GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA BOYOLALI ........... 21 B. LAPORAN MAGANG KERJA ............................................... 30 1. Aktivitas Magang ................................................................. 30 2. Jadwal Magang .................................................................... 31 C. PEMBAHASAN MASALAH .................................................. 32 1. Penentuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan ....................... 32 2. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan ................................ 33 3. Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan .......................... 34 4. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ............................. 37
ix
BAB IV
PENUTUP A. KESIMPULAN .......................................................................... 39 B. SARAN ...................................................................................... 39
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
x
DAFTAR TABEL
TABEL
Halaman
III.1. Jadwal Kegiatan Magang ................................................................................ 33
xi
DAFTAR GAMBAR GAMBAR
Halaman
III.1. Struktur Organisasi KPP Pratama Kabupaten Boyolali................................. 25
xii
DAFTAR LAMPIRAN
1.
Surat Pernyataan
2.
Surat Permohonan Magang
3.
Surat Perijinan Magang dari Instansi/ Lembaga/ Perusahaan
4.
Surat Keterangan Penyelesaian Magang
5.
Lembar Penilaian Magang
6.
Lembar Presensi Harian dalam Pelaksanaan KMM
7.
Memo Penerimaan Laporan Kegiatan Magang Mahasiswa
8.
SPPT
9.
STTS
10.
DHKP
11.
Surat Bupati Boyolali Nomor 971.11/07124/22/2009 tanggal 22 Oktober 2009
ABSTRACT
PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI NURFIANI NIM F3407057 KPP Pratama Boyolali handles the taxing administration including PPh, PPN, PPnBM, PTLL, PBB, and BPHTB. The objective of the research is to find out the Procedure of Land and Building Tax Collection in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. In this research used documentation, observation, and library method in collecting data. Meanwhile the discussion technique used was descriptive one. Based on the result of the research conducted, is found the strength of Procedure of Land and Building Tax Collection in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali include it uses two collection systems to facilitate the taxpayers in finding how much the outstanding tax should be paid. They are some weakness include the lack of illumination and sevice in the attempt of socializing to the taxpayer, so that a few taxpayers that understood the function of tax. Considering such finding, recommended the KPP Pratama Boyolali to improve its illumination and service in the attempt of socializing the obligation of taxpayers, so that the taxpayers can understand the function and benefit of tax it self and will be aware of their obligation to pay the tax orderly and timely.
Key Word : Land and Building Tax, Procedure of Land and Building Tax Collection, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali, taxpayer.
ABSTRAK PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI NURFIANI NIM F3407057
KPP Pratama Boyolali menangani administrasi perpajakan yang meliputi PPh, PPN, PPnBM, PTLL, PBB dan BPHTB. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. Dalam penulisan Tugas Akhir ini menggunakan metode deokumentasi, wawancara, observasi, dan metode pustaka dalam pengumpulan data. Sedangkan teknik pembahasan yang digunakan adalah Pembahasan Deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan kelebihan dari Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali yaitu dengan digunakannya dua sistem pemungutan akan mempermudah wajib pajak dalam mengetahui berapa besar pajak terutang yang harus dibayar. Kelemahan yang ditemukan adalah kurangnya penyuluhan dan pelayanannya dalam rangka sosialisasi kepada wajib pajak, sehingga belum banyak wajib pajak yang memahami fungsi dari pajak itu sendiri. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, disarankan kepada KPP Pratama Boyolali agar lebih meningkatkan penyuluhan dan pelayanannya dalam rangka sosialisasi kewajiban para wajib pajak, sehingga wajib pajak bisa memahami fungsi dan hikmah dari pajak itu sendiri serta sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak dengan tertib dan tepat waktu.
Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali, wajib pajak.
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Meskipun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah. Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-undang No.12 Tahun 1994, hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan pembagian sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai 2 pendapatan daerah yang bersangkutan. Dengan demikian daerah mendapat bagian yang besar. Mengingat pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka perlu penanganan dan
1
pengelolaan yang lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Untuk menaikkan penerimaan pajak perlu
dilakukan
penyempurnaan
aparatur
pajak
dengan
memberlakukan
komputerisasi, peningkatan mutu para pegawainya dan penggunaan sistem pemungutan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya sistem perpajakan nasional menganut Self Assesment System, dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal tersebut di atas dirasa belum tepat mengingat besarnya jumlah obyek pajak dan beragamnya tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak, terutama dipedesaan maka belum
sepenuhnya
wajib
pajak
dapat
melaksanakan
kewajiban
untuk
mendaftarkan dan melaporkan obyek pajaknya dengan baik. Oleh karena 3itu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, dilakukan pendataan terhadap obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan. Setiap orang atau badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan atau bangunan wajib mendaftarkan obyek pajaknya tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak/ lokasi obyek pajak. Pendaftaran tersebut dilakukan dengan mengisi formulir yang disebut Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP). SPOP tersebut dapat diperoleh secara cuma-cuma disetiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Setelah diisi dengan benar, jelas dan lengkap SPOP harus dikembalikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima (Pasal 9 Undang-undang
No.12 Tahun 1994). Jika pengembaliannya melewati waktu yang telah ditentukan, maka kepada wajib pajak dikenakan denda administrasi sebesar 25% dari pajak yang seharusnya diayar (Pasal 10 ayat (3) Undang-undang No.12 Tahun 1994). Pada prakteknya pengisian SPOP dapat juga dilakukan melalui kegiatan pendataan. Dalam hal ini maka aparat pajak secara aktif mendatangi wajib pajak dan mencatat data yang diperlukan. Dalam hal menentukan luas tanah atau bangunan maka petugas pendata dapat melakukan pengukuran obyek pajak tersebut atau mencatatnya dari dokumen/ bukti-bukti yang dimiliki oleh wajib pajak seperti sertifikat atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian obyek dan subyek PBB dimaksudkan untuk menciptakan suatu basis data PBB yang akurat, sehingga diharapkan dapat tercipta pengenaan PBB yang lebih adil, merata, tertib administrasi, peningkatan pokok ketetapan dan penerimaan PBB, serta peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Sebelum wajib pajak dikenai PBB perlu adanya obyek pajak yang ditentukan klasifikasinya. Untuk menentukan klasifikasi tanah dan bangunan Menteri Keuangan mengeluarkan surat keputusan. Menurut KMK.523/KMK/ 04/1998 nilai kelas tanah dan bangunan diklasifikasikan menjadi 2 golongan yaitu golongan A dan golongan B. Untuk nilai kelas tanah setiap golongan dibagi 4 menjadi 50 kelas, sedangkan untuk nilai kelas bangunan setiap golongan dibagi menjadi 20 kelas. Pada dasarnya PBB menggunakan dua sistem pemungutan yaitu Self Assessment System dan Official Assessment System, yang mana kedua sistem ini
diterapkan dalam kegiatan yang berbeda. Self Assessment System diterapkan dalam kegiatan menyerahkan SPOP, sedangkan Official Assesment System diterapkan dalam penentuan besarnya PBB. Dalam pemungutan PBB perlu adanya prosedur yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PBB, karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali kurang melakukan sosialisasi masalah prosedur pemungutan PBB, maka wajib pajak banyak yang kurang mengetahui tentang prosedur pemungutan PBB. Berdasarkan hal tersebut di atas maka ingin diketahui sebenarnya “PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI”.
B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penulisan Tugas Akhir ini dapat dirumuskan sebagai berikut. “Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali?”
C. TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan judul yang diambil penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali.
5
D. MANFAAT PENELITIAN Dengan diadakannya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik itu bagi akademik dan bagi pihak lain. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagi Akademik Dapat menambah kepustakaan dan dapat memberikan masukan dibidang perpajakan, khususnya mengenai prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. 2. Bagi Pihak Lain Dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan.
E. METODE PENELITIAN 1. Desain Penelitian Pembayaran
pajak
merupakan
perwujudan
dari
kewajiban
kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersamasama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Salah satu pajak yang diteliti dalam tugas akhir ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan.
6
Namun demikian, dalam pemungutannya ada prosedur yang harus dilalui oleh setiap wajib pajak dan petugas pemungut pajak, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan antara wajib pajak dan petugas pajak. 2. Obyek Penelitian Obyek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. 3. Jenis dan Sumber Data a. Jenis Data Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. b. Sumber Data Menurut Loefland dalam Moloeng (2002: 112) menyatakan bahwa “Sumber data yang pertama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. 1) Sumber Data berasal dari: a) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti mengenai data-data yang berhubungan langsung dengan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kabupaten Boyolali. b) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mempelajari buku-buku, literatur, makalah, UndangUndang Perpajakan yang berlaku dan buku-buku yang terkait dengan penulisan.
7
2) Sumber Data diambil dari: a) Informan yaitu orang yang dipandang mengetahui permasalahan yang akan dikaji dan bersedia memberikan informasi. b) Dokumen merupakan sumber data yang memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas, tetapi juga berupa gambaran atau benda peninggalan yang berhubungan dengan suatu peristiwa tertentu. 4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: a. Dokumentasi Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto 2000: 106). Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang sistem pengenaan PBB. b. Wawancara Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang segala sesuatu kepada informan untuk memperoleh informasi yang diharapkan. Teknik wawancara ini digunakan untuk melengkapi data dari metode dokumentasi.
8
c. Observasi Observasi adalah pengamatan langsung suatu objek yang akan diteliti dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai
objek penelitian.
Observasi
dilakukan penulis dengan
mengamati bagaimana Sistem Pengenaan PBB. d. Metode Pustaka Metode pustaka yaitu peneliti menggunakan sumber-sumber pustaka atau literatur. Metode ini sebagai pelengkap dalam pembuatan Tugas Akhir sebagaimana tiga metode yang sebelumnya. 5. Pembahasan Analisis Dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan cara deskripsi yaitu metode analisis data dengan cara memberikan gambaran, penjelasan, pengelompokan data atau memilih data kemudian dibandingkan dengan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah. Kemudian dibandingkan antara fakta yang ada dengan teori atau menganalisis fakta yang ada dengan teori, kemudian ditarik suatu kesimpulan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. PROSEDUR Prosedur adalah rangkaian metode yang telah mejadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan (Wursanto, 1991: 20). Menurut Mulyadi (2001: 5) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.
Sedangkan menurut Moekijat (1989: 194), ciri-ciri prosedur meliputi: 1. Prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup mengenai situasi tertentu, tidak didasarkan atas dugaan-dugaan atau keinginan. 2. Suatu prosedur harus memiliki stabilitas, akan tetapi masih memiliki fleksibilitas. Stabilitas adalah ketentuan arah tertentu dengan perubahan yang dilakukan hanya apabila terjadi perubahan-perubahan penting dalam faktafakta yang mempengaruhi pelaksanaan prosedur. Sedangkan fleksibilitas digunakan untuk mengatasi suatu keadaan darurat dan penyesuaian kepada suatu kondisi tertentu. Dari beberapa pengertian di atas maka dapat di simpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang telah menjadi pola tetap dalam
9
10
melaksanakan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang didasarkan pada fakta-fakta dan tidak ketinggalan jaman.
B. PAJAK 1. Pengertian Pajak Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009: 1) yang dimaksud dengan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum. Menurut
Soemahamidjaja
dalam
Santoso
(1981:
34)
dalam
desertasinya yang berjudul pajak berdasarkan asas gotong royang, Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barangbarang jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
Dari kedua pengertian pajak di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung, dan apabila ada dari masyarakat yang tidak melunasinya maka dikenakan sanksi oleh negara.
11
2. Sistem Pemungutan Pajak a. Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, adapun ciri-ciri Official Assessment System: 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 2) Wajib pajak bersifat pasif. 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. b. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, adapun ciri-ciri Self Assessment System : 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. c. With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
12
Cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.
3. Pedoman Pemungutan Pajak Menurut Adam Smith dalam Suandy (2002: 64) mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama Four Cannons atau The Four Maxim dengan uraian sebagai berikut: a. Equity dan Equality Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal Equality ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda. b. Certainty Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenal subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan ketentuan mengenai pambayarannya. c. Convenienci of Payment Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak.
13
d. Economic of Collection Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh (Suandy, 2002: 27-28).
C. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Suandy (2002: 64), yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak. Menurut Suharno (2003: 32) yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagi hasil pajak. Dari pengertian tentang Pajak Bumi dan Bangunan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan negara yang berasal dari rakyat atas kebendaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah masing-masing untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut.
14
2. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Landasan Hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB. 3. Dasar Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Azhari dalam Suharno (2003: 3) kaitannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan ada empat asas utama yang harus diperhatikan, yaitu: a) Sederhana, dengan pengertian mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan. b) Adil, dalam arti keadilan vertikal maupun horizontal dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. c) Mempunyai kepastian hukum, dengan pengertian bahwa pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dengan Undang-Undang dan peraturan atau ketentuan pemerintah sehingga mempunyai kekuatan dan hukum. d) Gotong-royong, dimana semua masyarakat baik berkemampuan rendah maupun tinggi ikut berpartisipasi dan bertanggung-jawab mendukung pelaksanaan Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 4. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994. Pasal 2 1) Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan atau bangunan.
15
2) Klasifikasi obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan. Pasal 3 1) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang: a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. 2) Obyek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 3) Besarnya nilai jual obyek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap satuan bangunan.
16
4) Batas nilai jual Bangunan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan disesuaikan dengan suatu faktor penyesuaian yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 5. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Diatur dalam pasal 4 UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994. Pasal 4 1) Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. 2) Subyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut UndangUndang ini. 3) Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai wajib pajak. 4) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud. 5) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
17
dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. 6) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. 7) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui. 6. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah sebesar 0,5%.
7. Prosedur Pemungutan PBB a. Penentuan Obyek Pajak Penentuan Obyek Pajak diatur dalam UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 Pasal 9 dan 10, adalah sebagai berikut : Pasal 9 1) Dalam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan obyek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak. 2) Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 hari
18
setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh subyek pajak. 3) Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Pasal 10 1) Berdasarkan
Surat
Pemberitahuan
Obyek
Pajak
sebagaimana
dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang. 2) Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut: a) Apabila Suarat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. b) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yeng terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang disampaikan oleh wajib pajak. 3) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
19
4) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, adalah pokok selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Oyek Pajak ditambah denda administrasi ditambah 25% dari selisih pajak yang terhutang. b. Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Pengenaan dan cara menghitung pajak diatur dalam pasal 6 UU No. 12 tahun 1994, adalah sebagai berikut : 1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak. 2) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. 3) Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setingi-tingginya 100% dari nilai jual obyek pajak. 4) Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. c. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tata cara pembayaran PBB diatur dalam pasal 11 UU No. 12 tahun 1994, adalah sebagai berikut :
20
1) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak. 2) Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) harus dilunasi selambatlambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak. 3) Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak. 5) Pajak yang terhutang dibayar di bank, kantor pos dan giro dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 6) Tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) diatur oleh Menteri Keuangan.
BAB III PEMBAHASAN
A. GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA BOYOLALI KPP Pratama Boyolali dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan mulai beroperasi pada tanggal 30 Oktober 2007 sesuai dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak nomor KEP-141/PJ/2007 tanggal 03 Oktober 2007
tentang Penerapan Organisasi dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. KPP Pratama Boyolali beralamat di Jalan Raya Solo – Boyolali Km. 24 Mojosongo Boyolali. Sebelumnya di Boyolali telah berdiri Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Boyolali yang menangani administrasi PBB dan BPHTB yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen, sedangkan untuk administrasi PPh, PPN, PPnBM dan PTLL untuk wilayah Kabupaten Boyolali pada saat itu masuk wilayah kerja KPP Pratama Surakarta.
21
22
Sehubungan dengan modernisasi Direktorat Jenderal Pajak yang diikuti dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, dimana bertujuan untuk menggabungkan fungsi kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yaitu KPP, KP PBB, Karikpa serta KP4 menjadi KPP Pratama dan KP2KP, maka dibentuk KPP Pratama Boyolali yang merupakan pecahan dari KPP Surakarta, yang menangani administrasi perpajakan yang meliputi PPh, PPN, PPnBM, PTLL, PBB dan BPHTB. Wilayah kerja KPP Pratama Boyolali meliputi Kabupaten Boyolali yang terletak antara 1100 22’ – 1100 50’ Bujur Timur dan 70 36’ – 70 71’ Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 75 sampai dengan 1500 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Boyolali dibatasi oleh Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur, Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, dan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang di sebelah barat. Luas Kabupaten Boyolali adalah 101.510,1955 Ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 22.946,6594 Ha dan tanah kering 78.563,5361 Ha. Tugas utama Kantor Pelayanan Pajak Pratama yaitu: Mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang perpajakan
dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
23
Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu: Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu: Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Nilai Direktorat Jenderal Pajak yaitu: 1. Integritas Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten, dan menepati janji. 2. Professionalisme Memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma profesi, etika dan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma profesi, etika dan sosial. 3. Inovasi Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan/atau alternatif pemecahan masalah yang kreatif, dengan memperhatikan aturan dan norma yang berlaku. 4. Teamwork Memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan orang/pihak lain, serta membangun network untuk menunjang tugas dan pekerjaan.
STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA BOYOLALI Kepala Kantor
Pejabat Fungsional
Seksi PDI
Seksi Pelayanan
Seksi Penagihan
Subbag Umum
Seksi Pemeriksaan
Seksi
Seksi Waskon I
Seksi Waskon II
Ekstensifikasi Perpajakan
Gambar III.1. Struktur Organisasi KPP Pratama Boyolali
24
25
Keterangan: 1. Kepala Kantor : Indra Susila, SE., MM. 2. Pejabat Fungsional a. Penilai PBB : Tugiman b. Pemeriksa Pajak : 1). Drs. Mochammad Faisol, Ak. 2). Rio Vabella, SH. 3). Eko Indroprasetyo, SH. 4). Udi Marwoto, SE. 5). Sriyanto, SE. 6). Dennis Arfinanda, SE. 7). Safi’i 8). Wisnu Suryadi 3. Subbag Umum a. Kepala Bagian : Suminten, S.IP. b. Seksi-seksi: 1). Karmidi 2). Zainuddin 3). Sri Wahyuningsih 4). Astri Apriliana Dewi 5). Purwanti 6). Indaryati
26
4. Seksi PDI a. Kepala Seksi : Ch. Astri Widyastuti b. Seksi-seksi : 1). Sumarsih, SE. 2). Pardoyo 3). Mila Isiyana Wardani 4). Agus Winarno 5). Ali Ahsanulhak 6). Ari Hartanto 7). Widadi 5. Seksi Pelayanan a. Kepala Seksi : Mas Holili Haris b. Seksi-seksi: 1). Joko Sudaryanto, SH. 2). Sri Murni 3). R. Sumardi Handoyo K. 4). Saliman 5).Sardi, SE. 6). Krisna Handayani 7). Ladiyono 8). Muh Arifin 9). Bagus Pratomo 10). Djuni
27
11). Agung Nugroho 12). Ferri 13). Ana Sulitiani 14). Gino 15). Juhartono 16). Zailani 17). Handika Kurniawan 6. Seksi Penagihan a. Kepala Seksi: M. Kuriadi b. Seksi-seksi: 1). Mudiyono 2). Sumarno 3). Achmad Riyadi 4). Triyatno 5). Jaka Widiyana 7. Seksi Pemeriksaan a. Kepala Seksi : Nur Bambang Widayanto b. Seksi-seksi : 1). Esti Wahyuningsih 8. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan a. Kepala Seksi : Haryono, SE.,MT. b. Seksi-seksi : 1). Hary Sarwanto
28
2). Budi Hartono 3). Dwi Setyawan, Sp. 4). Dwi Ari Munandar 9. Seksi Waskon I a. Kepala Seksi : Yamti Rakhmani, SE. b. Seksi-seksi : 1). Yuni Sulistyo Rini, ST. 2). Reni Febriani, SE. 3). Domo Tri Sukoco 4). Isak purnomo, SE., Ak. 5). Subiyanto 6). Y. Cahyo Purnomo, SE. 7). Dhudy Susilo Nugroho c. Pelaksana : Eko Supriyono 10. Seksi Waskon II a. Kepala Seksi : Suharjono, S.Sos. b. Seksi-seksi : 1). Jeane Roselina, SE. 2). F. Iwan Widiyatmoko, S.Pt., M.Si. 3). Wiyanto, SE. 4). Edy Rustono 5). Susanto Nugroho c. Pelaksana : Lelono Jaka Suwarno
29
Diskripsi Jabatan: 1. Sub Bagian Umum Melaksanakan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tatausaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak. 2. Seksi PDI Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing serta penyiapan laporan kinerja. 3. Seksi Pelayanan Melaksanakan
penetapan
dan
penerbitan
produk
hukum
perpajakan,
pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Seksi Penagihan Melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Seksi Pemeriksaan Melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
30
6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. 7. Seksi Waskon Melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.
B. LAPORAN MAGANG KERJA 1. Aktivitas Magang Aktivitas yang dilakukan penulis selama menjalankan kegiatan magang pada KPP Pratama Boyolali adalah membantu dalam proses penyelesaian produkproduk untuk pemungutan PBB. Produk-produk yang dimaksud antara lain SPPT, DHKP, dan STTS. Produk-produk tersebut dibagi dalam beberapa buku dan dikelompokkan menurut jenis, wilayah kecamatan serta wilayah kalurahannya. Satu wilayah kalurahan bisa terbagi dalam beberapa buku, dan jumlah buku dari masing-masing kalurahan berbeda-beda tergantung dari banyaknya Nomor Objek Pajak. Dalam penyelesaian pembuatan produk-produk tersebut, kegiatan yang dikerjakan oleh penulis antara lain: a. Menstempel SPPT
31
b. Penyobekan/ penyusunan STTS c. Pemisahan/ penyusunan DHKP d. Penulisan sampul STTS e. Penulisan sampul DHKP f. Pembuatan berita acara pengiriman SPPT g. Pembuatan berita acara pengiriman STTS h. Penyortiran SPT tahunan 2. Jadwal Magang Setiap harinya penulis hadir di KPP Pratama Boyolali pada pukul 07.30 WIB dan
segera menemui pembimbing untuk meminta tugas yang bisa
dikerjakan. Setelah bertemu dengan pembimbing dan diberi tugas serta pengarahan, penulis mulai mengerjakan tugas yang telah diberikan. Dalam selasela pengerjaan tugas penulis sering menanyakan tentang hal-hal baru yang ditemui dalam kegiatan tersebut, terutama tentang masalah perpajakan kepada pembimbing dan para staf yang lain. Pembimbing dan staf di KPP Pratama Boyolali sangat terbuka dalam masalah perpajakan, mereka memberikan pengalaman yang sangat banyak kepada penulis. Hal ini membuat penulis lebih mengerti tentang masalah perpajakan. Kegiatan di KPP Pratama tergolong santai tetapi fokus kepada pekerjaan yang sedang dikerjakan. Setelah pukul 12.00 WIB penulis beristirahat, sholat, dan makan. Pada pukul 13.00 WIB penulis mulai melanjutkan tugas kembali sampai dengan pukul 15.00 kemudian diijinkan untuk pulang dan melanjutkan tugas pada hari berikutnya.
32
Tabel III.1. Jadwal Kegiatan Magang Pukul
Kegiatan
07.30
Hadir di KPP Pratama Boyolali mengisi absensi
07.30-12.00 mengerjakan tugas 12.00-13.00 istirahat, sholat, makan 13.00-15.00 mengerjakan tugas kembali 15.00
Pulang
C. PEMBAHASAN MASALAH Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Boyolali dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Penentuan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam penentuan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya. Penentuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). KPP Pratama Boyolali akan memberikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara cuma-cuma kepada wajib pajak untuk diisi dan dikembalikan kembali kepada KPP Pratama Boyolali. Dalam hal ini Kepala Dusun sangat berperan aktif. Subjek pajak akan mendapatkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak dengan dibantu oleh
Kepala Dusun. Kepala Dusun akan memintakan SPOP ke KPP Pratama Boyolali untuk selanjutnya diisi oleh subjek pajak dengan dibantu oleh Kepala Dusun. Surat Pemberitahuan Objek Pajak harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan tepat waktu serta ditandatangani dan disampaikan kepada KPP Pratama Boyolali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Objek Pajak oleh subjek pajak. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran maka KPP Pratama Boyolali akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak. Setelah selesai diisi, Kepala Dusun mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak ke KPP Pratama Boyolali. 2. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Setelah menerima pengembalian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang telah diisi oleh wajib pajak, petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali mengelompokkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tersebut untuk diolah dan dihitung besarnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sesuai dengan keadaan bumi dan atau bangunan yang dimaksud. Dalam melakukan penghitungan NJOP menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan kapitalis 34 pendapatan. Kemudian dilakukan pengklasifikasian besarnya NJOP. Hal ini untuk mempermudah cara penghitungan PBB. 3. Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan
Dalam menghitung Pajak Bumi dan Bangunan, terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa faktor antara lain: Tarif Pajak, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). a. Tarif pajak bumi dan bangunan seperti yang telah kita ketahui adalah sebesar 0,5%. b. Nilai Jual Objek Pajak dapat diketahui dengan mengalikan luas bumi dan atau bangunan dengan nilai jual per M2. Nilai jual bumi dan atau bangunan tersebut diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu Kelompok golongan A dan Kelompok golongan B. Untuk nilai kelas tanah setiap golongan dibagi menjadi 50 kelas, sedangkan untuk nilai kelas bangunan setiap golongan dibagi menjadi 20 kelas. Dengan demikian Nilai Jual Objek Pajak akan berbeda-beda sesuai dengan keadaan bumi dan atau bangunannya masingmasing. c. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk wilayah Boyolali adalah sebesar Rp 6.000.000,00 hal ini sesuai dengan Surat Bupati Boyolali Nomor 971.11/07124/22/2009 tanggal 22 Oktober 2009. d. Nilai Jual Kena Pajak, persentase Nilai Jual Kena Pajak untuk Kabupaten Boyolali adalah 20% dari Nilai Jual Objek Pajak, sehingga Nilai Jual Kena Pajak dapat diketahui dengan mengalikan persentase Nilai Jual Kena Pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak yang setelah terlebih dahulu dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.
Setelah diketahui besarnya Nilai Jual Kena Pajak maka dapat dihitung berapa besarnya PBB yang terhutang, yaitu dengan mengalikan tarif PBB dengan Nilai Jual Kena Pajak. Dengan demikian dapat dirumuskan: PBB = 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) Kemudian setelah diketahui besarnya PBB yang terhutang dimasukkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tehutang berdasarkan Nomor Objek Pajak dari masing-masing wajib pajak yang telah dikelompokkan berdasarkan wilayah kecamatan dan kalurahannya. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang berisi hal-hal sebagai berikut: a. Letak objek pajak b. Nama dan alamat wajib pajak c. Jenis objek pajak d. Luas objek pajak e. Kelas objek pajak f. NJOP per M2 g. Total NJOP 36 h. Penghitungan besarnya pajak terhutang i. Besarnya PBB yang terhutang j. Tanggal jatuh tempo dan tempat pembayaran k. Tanda tangan Kepala KPP Pratama dan stempel KPP Pratama Boyolali
l. Keterangan tanggal penerimaan SPPT, tanda tangan dan nama terang wajib pajak. Dengan demikian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang siap diedarkan. Petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali mendistribusikan SPPT tersebut ke Dipenda Boyolali bersama dengan Dokumen Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP). Saat pendistribusian tersebut petugas membuat berita acara pengiriman SPPT. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) berisi besarnya setoran pajak terutang yang telah dibayarkan oleh wajib pajak sesuai yang tercantum di SPPT. Surat Tanda Terima Setoran dibagi menjadi 4 (empat) lembar antara lain: a. lembar untuk wajib pajak, b. lembar untuk Dipenda, c. lembar untuk KPP Pratama, d. lembar untuk Bank. Petugas KPP Pratama Boyolali mendistribusikan STTS ke bank-bank persepsi yang telah ditunjuk bersama dengan pengisian berita acara pengiriman STTS. Untuk Kabupaten Boyolali STTS didistribusikan ke Bank BRI di tiap-tiap kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali. Jika dalam satu kecamatan 37 terdapat beberapa bank maka STTS tersebut juga akan terbagi di beberapa bank dalam satu kecamatan tersebut. 4. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Setelah petugas KPP Pratama Boyolali mendistribusikan SPPT dan DHKP ke Dipenda Boyolali, kemudian Dipenda Boyolali mengirimkan SPPT dan DHKP
ke tiap-tiap kecamatan di wilayah Kabupaten Boyolali. Kecamatan mengirimkan SPPT dan DHKP yang telah diterima dari Dipenda Boyolali ke tiap-tiap kalurahan/ desa. Setelah sampai di kalurahan/ desa barulah SPPT akan diserahkan kepada wajib pajak. Melalui Kepala Dusun setempat SPPT diserahkan kepada tiap-tiap wajib pajak, sedangkan DHKP tetap berada di kalurahan untuk diarsipkan. Dengan SPPT tersebut telah diterima wajib pajak mengetahui besarnya pajak terhutang yang dibebankan kepadanya, kemudian melakukan pembayaran PBB kepada Kepala Dusun setempat. Setelah semua pajak terutang telah terkumpul, Kepala Dusun menyetorkan PBB yang telah dibayar oleh wajib pajak tersebut ke bank BRI yang telah ditunjuk di tiap kecamatan. Saat penyetoran PBB tersebut Kepala Dusun menunjukkan SPPT, kemudian pihak bank akan memeriksa dan memberikan STTS yang diterima dari KPP Pratama Boyolali kepada Kepala Dusun sebagai bukti bahwa PBB telah dilunasi. Kepala Dusun kemudian menyerahkan STTS yang diterima dari bank kepada tiap-tiap wajib pajak yang telah melaksanakan pembayaran PBB tersebut. 38 Dengan demikian proses pendaftaran sampai pembayaran PBB terutang telah diselesaikan oleh wajib pajak. Tata cara pembayaran yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali adalah SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak).
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN Berdasarkan penemuan di lapangan, maka dalam Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Boyolali dapat
disimpulkan langkah-langkahnya sebagai sebagai berikut: 1. Penentuan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan 2. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 3. Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan 4. Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan
B. SARAN Berdasarkan hasil temuan di atas, maka dapat disarankan kepada: 1. Kantor Pelayanan Pajak Diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali lebih meningkatkan penyuluhan dan pelayanannya dalam rangka sosialisasi kewajiban para wajib pajak, sehingga wajib pajak bisa memahami fungsi dan hikmah dari pajak itu sendiri serta sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak dengan tertib dan tepat waktu.
40
2. Petugas Pajak
39
Kepada petugas pajak diharapkan dapat memantau dan menarik pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan diharapkan dapat mencari langkah-langkah supaya wajib pajak mempunyai motivasi untuk membayar pajak, misalnya dengan memberikan waktu tenggang dalam membayar pajak dan memberikan rangsangan berupa hadiah dan diskon apabila dapat membayar pajak lebih awal, atau dengan penghargaan lain. 3. Wajib Pajak Para wajib pajak diharapkan sadar akan pentingnya pajak bagi pembangunan nasional serta bisa memahami sepenuhnya isi dari undang-undang yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan, karena dalam Undang-Undang tersebut berisi tentang bagaimana kandungan dan fungsi pajak itu sendiri, sebab pajak merupakan salah satu komitmen sebagai sumber penerimaan dalam membangun negara, agar bisa mengalihkan pinjaman luar negeri ke sumber-sumber dalam negeri.
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Tinjauan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Baridwan, Zaky. 1998. Sistem Akuntansi. Yogyakarta: BPFE. Brotodiharjo, Santoso. R. 1981. Ilmu Hukum Pajak. Jakarta: PT. Eresco JakartaBandung. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-251/PJ./2000 tentang Tata Cara Penetapan Besarnya NJOPTKP sebagai Dasar Penghitungan PBB. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 205/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya NJOPTKP sebagai Dasar Penghitungan PBB. Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Moekijat. 1989. Tata Laksana Kantor. Bandung: Alumni. Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. Suandy, Early. 2002. Hukum Pajak. Yogyakarta:Salemba Empat. Suharno. 2003. Potret Perjalanan Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta: Perpustakaan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
