INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR
Nama NPM Pembimbing
: Anisa Ulfasari :40211927 :Dr. Misdiyono
PENDAHULUAN • Latar Belakang Indonesia termasuk negara yang berkembang, yang memiliki pendapatan dari berbagai sumber salah satunya yaitu berasal dari pemungutan pajak, baik pajak negara maupun pajak daerah yang menjadi sumber terbesar pendapatan negara kita berasal dari pemungutan pajak. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk meningkatkan peran serta aktif dari masyarakat diubahlah sistem pemungutan pajak yang semula sistem Official Assesment menjadi sistem Self Assesment. Jenis pajak yang diperhitungkan pada sisi penerimaan dalam APBN antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Biaya Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dari banyak jenis pajak, penulis tertarik akan salah satunya jenis pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan.
HASIL DAN PEMBAHASAN • Hasil Kerja Praktik Hasil yang diperoleh selama melakukan kerja praktik di UPPD Duren Sawit Jakarta Timur adalah mengetahui Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di UPPD Duren Sawit Jakarta Timur.
• Pengertian Intensifikasi dan PBB Intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat dan terdaftar dalam administrasi DJP. PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi (tanah) dan bangunan.
• Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di UPPD Duren Sawit Jakarta Timur 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di UPPD Duren Sawit Jakarta Timur Tahun 2013 Tahun
Target
Realisasi
%
2013
Rp 51.888.000.000
Rp 32.370.383.145
62,39%
Dari data diatas, dapat diketahui dengan jelas bahwa selama satu tahun pengelolaan PBB penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan tidak mencapai target atau lebih tepatnya tidak melebihi target.
2. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tiap Kelurahan Sawit Jakarta Timur Tahun 2013
di UPPD Duren
No
Kelurahan
Target APBD 2013
Penerimaan 2013
%
1
Pondok Bambu
Rp 10.403.544.000
Rp 6.199.340.161
59,59 %
2
Duren Sawit
Rp 12.038.016.000
Rp 7..306.081.616
60,69 %
3
Pondok Kelapa
Rp 15.696.120.000
Rp 9.741.780.040
62,06 %
4
Pondok Kopi
Rp 3.424.608.000
Rp 1.809.609.761
52,84 %
5
Malaka Jaya
Rp 1.312.766.400
Rp
899.245.997
68,50 %
6
Malaka Sari
Rp 2.589.211.200
Rp 1.827.381.560
70,58 %
7
Klender
Rp 6.423.734.400
Rp 4.586.944.010
71,41 %
Total
Rp 51.888.000.000
Rp 32.370.383.145
62,39 %
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan di tiap kelurahan yang ada di Jakarta Timur tidak dapat mencapai target ataupun melampaui target yang telah ditetapkan APBD-2013.
• Intensifikasi Pemungutan PBB Ditinjau dari Aspek Psikologis Meliputi : penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan. 1. Penyuluhan UPPD PBB telah melakukan penyuluhan dengan cara melakukan sosialisasi di kelurahan–kelurahan tentang pentingnya melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak dan juga memberikan bimbingan atau semacam himbauan kepada Wajib Pajak agar lebih patuh dan tepat waktu dalam melaporkan SPOP-nya juga dalam membayar pajak. Selain itu pihak UPPD PBB juga melakukan melalui media online, penyebaran pamvlet dan pemasangan umbul–umbul. 2. Pelayanan Pelayanan di UPPD Duren Sawit Jakarta Timur sudah cukup memuaskan. Selain itu jika dilihat dari prosedurnya, mulai dari pendaftaran sampai dengan pembayaran pajak dapat berjalan dengan baik dan cukup memudahkan masyarakat selaku Wajib Pajak. 3. Pemeriksaan Pemeriksaan dapat dilakukan bila terdapat bukti bahwa SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar, adanya pengaduan dari masyarakat yang mengetahui kecurangan Wajib Pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maupun jika terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
•
Dari Informasi tersebut Intensifikasi Pemungutan PBB Ditinjau dari Aspek Psikologis maka dapat disimpulkan aparat pajak dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa sudah cukup baik. Dari segi proses, pelaksanaan pemungutan PBB di Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Duren Sawit Jakarta Timur telah berjalan dengan intensif. Hal ini terlihat dari penyuluhan yang telah dilakukan oleh aparat pajak pada beberapa Wajib Pajak, selain itu juga dipasang iklan untuk menghimbau masyarakat Wajib Pajak agar taat membayar pajak. Dari segi pelayanan, masyarakat Wajib Pajak juga cukup puas terhadap kinerja dari aparat pajak. Begitu pula pada proses pemeriksaan, dimana tingkat kedisiplinan petugas dalam melakukan pemeriksaan sudah cukup baik.
• Intensifikasi Pemungutan PBB Ditinjau dari Aspek Yuridis Meliputi : 1. Pendaftaran Wajib Pajak Persentase jumlah wajib pajak terdaftar perkelurahan dengan target yang direncanakan ditahun 2013 Nama Kelurahan
Target 2013
2013
%
Pondok Bambu
11.703
7.013
59,92 %
Duren Sawit
13.440
7.219
53,71 %
Pondok Kelapa
16.105
9.113
56,58 %
Pondok Kopi
6.323
3.496
55,29 %
Malaka Jaya
6.455
5.110
79,16 %
Malaka Sari
7.889
5.016
63,58 %
Klender
10.948
5.977
54,59 %
Total
72.863
42.944
58,94 %
jumlah wajib pajak terdaftar ditahun 2013 tidak mencapai target yang direncanakan ditahun 2013. Target 2013 jumlah Wajib Pajak direncanakan mencapai 72.863 WP, namun setelah terealisasikan jumlah wajib pajak terdaftar ditahun 2013 hanya mencapai 42.944 atau sebesar 58,94 % atau Jumlah WP yang belum terdaftar sebanyak 29.919 WP. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak belum cukup baik. 2. Pelaporan SPOP SPOP yang masuk sebagian besar Wajib Pajak telah melakukan pengisian SPOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan jika kemudian terjadi keganjalan maka kepada Wajib Pajak akan diberikan surat himbauan untuk melakukan klarifikasi terhadap kesalahan yang dilakukan. 3. Penghitungan Pajak kemampuan Wajib Pajak dalam melakukan penghitungan pajaknya belum cukup mahir sehingga masih harus dituntun.
4. Pembayaran Pajak Contoh perhitungan : SPPT tahun 2010 diterima pada tanggal 1 Maret 2010 dengan pajak terhutang sebesar Rp. 500.000.- . Sesuai dengan ketentuan UU jatuh tempo pembayaran PBB tersebut adalah 6 (enam) bulan setelah SPPT diterima yaitu tanggal 31 Agustus 2010.Oleh Wajib Pajak baru dibayar tanggal 1 September 2010 maka Wajib Pajak tersebut dikenakan denda administrasi sebesar 2 % yaitu: 2 % x Rp 500.000 = Rp 10.000 Pajak yang harus dibayar pada tanggal 1 September 2010 adalah: Pokok Pajak + Denda Administrasi = Rp 500.000 + Rp 10.000 = Rp510.000 Bila Wajib Pajak tersebut baru membayar hutang pajaknya pada tanggal 21 Oktober 2010, maka terhadap Wajib Pajak tersebut dikenakan denda 2 x 2 % dari pokok pajak karena terlambat sebulan dua puluh hari maka dihitung sebesar dua bulan yaitu: 4 % x Rp 500.000 = Rp 20.000 Pajak yang terutang yang harus dibayar pada tanggal 21 oktober adalah: Pokok pajak + Denda Administrasi = Rp 500.000 + Rp 20.000 = Rp 520.000
Beberapa Wajib Pajak di UPPD Duren Sawit masih ada yang belum bisa menghitung kewajiban pajaknya dan juga terlambat dalam membayar pajaknya sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Laporan Tunggakan PBB Perkelurahan di UPPD Duren Sawit Jakarta Timur pada Tahun 2013 Kelurahan
Tunggakan
Total Penerimaan
%
2013 Pondok Bambu
Rp 1.359.017.523
Rp 7.558.357.684
72,65 %
Duren Sawit
Rp 1.805.991.532
Rp 9.112.073.148
75,69 %
Pondok Kelapa
Rp 2.468.161.356
Rp12.209.941.396
77,79 %
Pondok Kopi
Rp
845.125.724
Rp 2.654.735.485
77,52 %
Malaka Jaya
Rp
203.683.186
Rp 1.102.929.183
84,02 %
Malaka Sari
Rp
431.598.042
Rp 2.258.979.602
87,25 %
Klender
Rp
633.934.449
Rp 5.220.878.459
81,27 %
Total
Rp 7.747.511.812
Rp 40.117.894.957
77,32 %
Dari laporan tunggakan PBB diatas, dapat dilihat bahwa total penerimaan 2013 sebesar Rp 40.117.894.957 diperoleh dari penerimaann PBB sebesar Rp 32.370.383.145 (table 4.1) dijumlahkan dengan total tunggakan yang terjadi yakni sebesar Rp 7.747.511.812. Tunggakan terbanyak terdapat pada kelurahan Pondok Kelapa dengan presentasi 77,79 % atau sebesar Rp 2.468.161.356. •
Dari Informasi tersebut Intensifikasi Pemungutan PBB Ditinjau dari Aspek Yuridis maka dapat disimpulkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangatlah kurang sehingga dari aspek yuridis tidak cukup intensif.
KESIMPULAN Bahwa secara umum intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Unit Pelayanan Pajak Daerah Duren Sawit Jakarta Timur belum cukup baik dikarenakan pengelolaan PBB di UPPD Duren Sawit Jakarta Timur untuk realisasi penerimaan PBB tidak mencapai target yang ditetapkan. Selain itu kurangnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak sehingga pendataan jumlah wajib pajak tidak juga mencapai target. Masih banyak terjadi penunggakan pembayaran PBB.
SARAN Melihat Masih belum seimbangnya peningkatan jumlah Wajib Pajak dengan Jumlah pelapor SPOP, Maka sebaiknya aparat pajak lebih memberikan penyuluhan atau pembinaan tentang Pajak kepada Wajib Pajak, utamanya bagi mereka yang belum memahami betul cara-cara pengisian SPOP dan juga bagi mereka yang masih terlambat membayar pajak dan melaporkan SPOP.
