BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Perusahaan 1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak terdiri dari 2 periode : a. Periode sebagai Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pengenaan pajak atas tanah mulai berlaku sejak masa sistem Belanda. Tepatnya pajak ats tanah (landrete), diberlakukan sejak Gurbenur Jenderal Sir Thomas Raffles (1811-1814). Akan tetapi pada masa tersebut pemungutan pajak atas tanah daru rakyat tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat kembali, melainkan untuk kepemimpinan penjajahan. Setelah berakhirnya masa sitem Belanda, undang- undang tentang (landrete) dihapus diganti dengan undang- undang No. 11 tahun 1951 tentang pajak peralihan. Dalam perkembangan selanjutnya, Peraturan Pemerintah Tahun 1959 memberlakukan pajak hasil Bumi(PHB), yang pengelolaannya oleh Direktorat Jenderal Pajak Hasil Bumi. Pembaruan sistem perpajakan nasional tidak berhentiakhir tahun 1983 serangkaian undan-undang perpajakan mulai diterbitkan pemerintah untuk penyempurnaan undang-undang sebelumnya. Tujuan dari sistem perpajakan nasional adalah menegakan kemandirian dalam 1
2
hal membiayai bangunan nasional, dengan memanfatkan segenap potensi dan kemampuan dalam negeri. Dalam upaya menjamin kelangsungan pembangunan tersebut, jalan yang ditempuh adalah dengan meningkatkan penerimaan Negara. Salah satu pembaruan sistem perpajakan nasional adalah diterbitkannya undang- undang No. 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan
Bangunan.
Mengingat
pelaksanaan
pembangunan
nasional
menunjukan perkembangan pesat, khususnya di bidang perekonomian, perubahan sistem perpajakan nasional yag kedua dilakukan kembali oleh pemerintah. Kala itu undang- undang perpajakan yang berlaku dinilai tidak elevan lagi, seiring dengan perkembangannya bentukbentuk dan praktek penyelenggara kegiatan usaha. Sehingga perubahan undang-undang perpajakan pun dilakukan sebagai langkah penyesuaian. Termasuk undang-undang No. 12 tahun 1994 tentang perubahan atas pajak bumi dan bangunan. PBB adalah pajak yang hasilnya memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan bangunan. Oleh karena itu peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bagi Wajib Pajak untuk penggalian potensi tersebut sangat dibutuhkan. Termasuk di dalamnya dengan pendirian Kantor Pelayanan PBB Demak yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan. Semula wilayah kota Semarang, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kendal tergabung dalam wilayah kerja Kantor Pelayananan
3
PBB Semarang. Sehingga pelayananan pajak dan pemantauan yang dilakukan oleh fiskus berpusat di Kantor Pelayanan PBB Semarang yang bertempat di Gedung Keuangan II Jalan Imam Bonjol No. 1-D Semarang. Akan tetapi dalam perkembangannya, cakupan wilayah yangterlalu luas menjadi tidak efektif lagi untuk meningkatan penerimaan pajak. Sehingga pada tahun 2002 terjadi reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak. Reorganisasi tersebut menyebabkan wilayah kerja Kantor Pelayanan PBB Semarang hanya mencangkup kota Semarang, sedangkan Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan tergabung dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan PBB Demak. Dengan berdirinya Kantor Pelayanan Pajak PBB Demak ini, diharapkan lebih terjangkau oleh Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Demak dan Grobogan, sehingga memungkinkan Wajib Pajak memperoleh Pelayanan lebih optimal dari pihak fiskus, dapat pula meningkatkan pelayanan, pihak fiskus juga lebih mudah mengadakan pemantauan terhadapat potensi PBB dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Instansi terkait wilayah kerjanya bertemapt kedudukan di Jalan Sulatn Fatah No. 9 Kabupaten Demak, Kantor Pelayaan Pajak PBB Demak dibangun secara bertahap. Pembangunan tahap pertama dengan luas bangunan 730 m2 dimulai pada tahun 2002 tahap berikuya pembangunan pada tahun 2003 berhasil menyelesaikan bangunan seluas 914 m2. Dengan demikian luas
4
bangunan
keseluruhan
hingga
saat
ini
1644
m 2.
Disamping
pembangunan gedung kantor, pada tahun 2003 Kantor Pelayanan PBB Demak telah dibuat peta digital yang berkoordinat. Peta tersebut dikembangkan dengan aplikasi informasi Rinci Objek Pajak yang memuat informasi lebih terperinci tentang subjek dan objek pajak, dilengkapi dengan peta dan foto objek pajak, aplikasi ini juga darahkan untuk kegiatan ekstenfikasi penerimaan pajak lainnya, seperti PPh Orang Pribadi yang tentunya akan berpengaruh pula terhadap peningkatan penerimaan daerah. Sarana- sarana pendukung lain seperti sistem internet dan perangkat videotron Direktorat Jenderal Pajak turut melengkapi kantor PBB Demak. Sistem internet Direktorat Jenderal Pajak sekaligus berfungsi sebagai bank data lokalyang dapat memudahkan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan PBB. Sedangkan perangkat videotron Direktorat Jendral Pajak berguna sebagai media sosialisasi kepada masyarakat tentang arti penting penerimaan pajak bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan sarana multimedia ini diharpkan tercipta masyarakat yang sadardan peduli pajak, sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan daerah. Pendirian Kantor Pelayanan PBB Demak ternyata cukup efektif untuk meningkatkan penerimaan PBB dan BPHTB. Terbukti pada pendiriannyatelah dapat menunjukan peningkatan penerimaan
5
PBB dan BPHTB yang signifikan, dari Rp. 11.423.498.000,00 (tahun 2002) menjadi Rp.19.744.821.000,00 (tahun 2003) b. Periode Sebagai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Mulai tahun 2007 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak merubah nama di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak. Hal ini terjadi karena terorganisasi yang terjadi di Rektorat Jendral Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dihapuskan karena fungsi PBB menjadi salah satu bagian dari fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak. Lokasi kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak terletak di jalan Sultan Fatah No. 9 Demak 2. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Monografi siskal 2011 yang dibuat dalam rangka memenuhi Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomer : SE-20/PJ.22/1995 tanggal 4 Juli 1995 sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomoe : SE-01/PJ.22/2003 tanggal 8 Agustus 2003. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak adalah seluruh wilayah Kabupaten Demak,yang terdiri atas 14 kecamatan dan 256 kelurahaan yaitu : a. Kecamatan Mranggen
: 19 kelurahan
b. Kecamatan Karangawen
: 12 kelurahan
c. Kecamatan Guntur
: 20 kelurahan
d. Kecamatan Sayung
: 20 kelurahan
e. Kecamatan Karangtengah : 17 kelurahan
6
f. Kecamatan Bonang
: 21 kelurahan
g. Kecamatan Demak
: 19 kelurahan
h. Kecamatan Wonosalam
: 21 kelurahan
i. Kecamatan Dempet
: 19 kelurahan
j. Kecamatan Kebonagung
: 21 kelurahan
k. Kecamatan Gajah
: 16 kelurahan
l. Kecamatn Karanganyar
: 17 kelurahan
m. Kecamatan Mijen
: 15 kelurahan
n. Kecamatan Wedung
: 20 kelurahan
3. Logo Perusahaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak merupakan instansi pemerintah di bawah naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Untuk itu, logo dari Kantor Pelayanan Pratama Demak yaitu logo Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Adapun logonya adalah sebagai berikut :
Logo Kementerian Keuangan Republik Indonesia Gambar 1.1 Sumber : Subag Umum KPP Pratama Demak
7
Keterangan dari logo pada Gambar 1.1 adalah : a. Motto
: Negara Dana Rakca
b. Bentuk
: Segi Lima
c. Tata wana : Biru kehitam-hitaman, kuning emas, putih dan hijau d. Lukisan
:
1) Padi sepanjang 17 butir 2) Kapas sepanjang 8 butir, terdiri dari : 4 buah berlengkung 4, 4 buah berlengkung 5 3) Sayap 4) Gada 5) Seluruh unsur-unsur tersebut tergambar dalam ruang segi lima e. Susunan : 1) Dasar segi lima berwarna biru kehitam-hitaman 2) Padi kuning emas 3) Kapas putih dengan kelopak hijau 4) Sayap kuning emas 5) Gada kuning emas 6) Bokor kuning emas 7) Pita putih 8) Moto (semboyan) biru kehitam- hitaman
8
f. Makna : 1) Padi dan kapas melambangkan cita- cita upaya kita untuk mengisi kesejahteraan Bangsa dan sekaligus diberi arti sebagai tanggak lahirnya Negara Republik Indonesia 2) Sayap melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas 3) Gada melambangkan daya upaya menghimpun, mengerahkan, mengamankan keuangan Negara 4) Ruang segilima melambangkan dasar dasar Negara Pancasila g. Arti keseluruhan
:
Makna dari lambang tersebut adalah ungkapan sesuatu daya yang mempersatukan dan menyerasikan dalam gerak kerja, untuk melaksanakan tugas Kementrian Keuangan. 4. Visi Dan Misi Perusahaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak adalah instansi di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Adapun visi misi dari Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut : a. Visi Direktorat Jenderal Pajak Menjadi Institusi Pemerintah penghipun pajak negara yang terbaik di Asia Tenggara. b. Misi Direktorat Jenderal Pajak Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan undang-undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggraan negara demi kemakmuran rakyat.
9
5. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Demak a. Tugas : Kantor Pelayanan Pjak Pratama Demak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan proporsional Direktorat Jenderal Pajak dalam wilayah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal
Pajak
diantaranya
melaksanakan
kegiatan
pelayanan,
pengwasan dan konsultasi Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang- undangan. b. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak menjalankan fungsi sebagai berikut : 1) Pengolahan data pajak 2) Pendataan dan penilaian pajak 3) Penetapan pajak 4) Penata usahaan piutang pajak, penerimaan, menagih serta restitusi dan kompensasi pajak 5) Penyelesaian
keberatan,uraian
banding,
pengurangan
dan
verifikasi atas permohonan keberatan, serta pengurangan pajak. 6) Pengurusan tata usaha rumah tangga, kepegawaian dan keuangan.
10
6. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Kantor Pelayanan Pajak merupakan Instansi di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Stuktur organisasi kantor pelayanan pajak terdiri dari : a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak b. Subag Umum c. Seksi Waskon (Pengawasan dan Konsultasi) d. Seksi Pelayanan e. Seksi Penagihan f. Seksi Pemeriksaan g. Seksi Ekstensifiksi Pajak h. Seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi) i. Seksi Fungsional Pemeriksa Pajak j. Seksi Fungsional Penilai Kepala Kantor
Subag Umum
Waskon I
Waskon II
Seksi Fungsional Penilai
Fungsi Pemeriksaan Pajak
Seksi PDI
Seksi Pelayanan
Sumber : Subag Umum KPP Pratama Demak Gambar 1.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Demak
Seksi Penagihan
Seksi Ekstensifikasi Pajak
11
7. Jabatan dan Wewenang Adapun Jabatan, Tugas dan Wewenang masing-masing Kepala Seksi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak adalah sebagai berikut : a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak 1) Ikhtisar Jabatan Mengelola Pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 2) Tugas a) Menetapkan
rencana
pengamanan
penerimaan
pajak
berdasarkan potensi pajak perkembangan kegiatan ekonomi keuangan serta reslisasi penerimaan pajak tahun lalu. b) Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan. c) Menetapkan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SPPT, DHKP, DHR, SKP PBB, SKKP PBB, STP, STTS, SKBKP, STB, SKBBLB, SKBN serta produk hukum lainnya. d) Menjamin pelaksaan pencarian data dan pengelolaan data yang strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ ekstensifikasi perpajakan.
12
e) Menjamin terlaksanakannya pengelolahan data Wajib Pajak guna
menyajikan
informasi
perpajakan
yang
dapat
dimanfaatkan oleh Kantor Pajak lain. f)
Menetapkan penyusunan monografi perpajakan.
g) Menjamin terlaksanakannya pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan PPh, dan pembayaran masa PPN/PPnBM, serta pembayaran PBB dan PBHTB untuk mengetahui
tingkat
kepatuhan
wajib
pajak
serta
mengendalikan atau melaksanakan pemeriksaan pajak. h) Menjamin pelaksanaan penelitian Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan melalui batas waktu dan penelitian
sehubungan
dengan
Surat
Pemberitahuan
Tahunan yang tidak disampakaikan. i)
Menetapkan surat ketetapan pajak berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (Pemeriksaan Lengkap dan Pemeriksaan Pajak Sederhana lapangan/kantor) dan daftar Wajib Pajak yang akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak guna memberikan kepastian atas besarnya pajak yang terutang.
j)
Menetapkan
surat
himbauan
kepada
wajib
pajak
berdasarkan hasil penelitian formal/penelitian material atas SPT Tahunan PPh,SPT Masa PPh, SPT Masa PPN/PPnBM. k) Menetapkan SKB PPh, surat keputusan pengurangan Angsuran PPh
pasal 25, Surat keputusan penangguhan
13
Pembayaran Masa, dan SKB PPN atas penyerahan barang kena pajak tertentu yang dibebaskan berdasrkan ketentuan yang berlaku guna memberikan kepastian atas hak dan kewajiban perpajakan. l)
Menetapkan
pemberian
persetujuan/penolakan
atas
permohonan penundaan/pencicilan pembayaran pajak dan perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. m) Menyetujui jawaban surat permintaan klarifikasi/konfirmasi yang diajukan oleh Kantor Pelayanan Pajak lain, Kantor Wilayah, Kantor Pusat serta instansi lain guna memberikan informasi perpajakan yang akurat. n) Menjamin penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak atas Wajib Pajak. o) Menjamin penatausahaan perimaan pajak dan pemberian restitusi serta permintaan Pbk untuk mengetahipermintaan murni dan Netto Kantor Pelayanan Pajak. p) Menjamin pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak. q) Menjamin
pelaksanaan
pengawasan,
bimbingan
dan
pemberian konsultasi terhadap Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban
perpajakan
administrasi perpajakan.
dan
pemantauan
atas
proses
14
r)
Menjamin pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak serta penilaian oleh Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
s)
Menjamin pelaksanaan perekaman, pengelolaan data, analisis dan penyajian informasi PBB dan BPHTB berdasarkan ketentuan yang berlaku.
t)
Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait mengenai PBB.
3) Wewenang a) Mengajukan usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah perpajakan kepada Kantor Wilayah. b) Memonitor realisasi intensifikasi/ekstensifikasi besarnya pajak yang terutang. c) Menetapkan, mengurangkan, dan membebaskan besarnya pajak yang terutang. d) Menginformasikan dan mengusulkan perubahan LPP. e) Membebaskan pembayaran pajak. f) Menetapkan besarnya kelebihan pembayaran pajak. g) Memaksa dan menyita atas kekayaan Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan. h) Memindahkan proses penelitian material ke pemeriksaan. i) Menolak pembebasan dan penanguhan pembayaran pajak.
15
j) Menolak memberikan informasi dan data perpajakan kepada pihak- pihak yang tidak berkepentingan. k) Meneliti salah tulis, salah hitung SPT dan SKP yang ditetapkan. l) Mengusulkan mutasi atau promosi kepegawian. m) Menegakan disiplin pegawai. n) Memberikan penghargaan atau menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai bawahan. o) Menjaga kerahasian pelaksanaan tugas. p) Membimbing dan memberikan pengarahan pelakanaan tugas. b. Kepala Subagian Umum 1) Ikhtisar Jabatan Melaksanakan tugas pelayanan kesektariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta erlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak. 2) Tugas a) Melaksanakan pengurusan surat masuk Kantor Pelayanan Pajak yang bukan dari Wajib Pajak. b) Melaksanakan pengurusan surat keluar dari lingkungan Kantor Pelayanan Pajak.
16
c) Melaksanakan pemrosesan berkas/arsip umum (non Wajib Pajak) d) Melaksanakan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna atau telah memenuhi jadwal retensi arsip. e) Membimbing pelaksananan tugas tata usaha kepegawian. f) Melaksanakan penyelenggaraan administrasi DP3, LP2P, KP4, dan Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku. g) Melaksanakan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Penjabat Fungsional. h) Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembega (RKA-KL) di Lingkungan Kantr Pelayanan Pajak. i) Melaksanakan
penerimaan
Daftar
Isian
Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) dari Kantor Wilayah/Kantor Pusat. j) Melaksanakan pembuatan Daftar Perencana Pembiayaan berdasarkan Dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan data kebutuhan dari Subagian Umum dan seksi- seksi di Lingkunga kantor Pelayanan Pajak. k) Melaksanakan Inventarisasi alat perlengkapan kantor/alat tulis kantor/formulir.
17
l) Melaksanakan perencanaan pengadaan alat perlengkapan kantor/alat
tuliskantor/formulir
serta
proses
penyelesaiannya. m) Melaksanakan laporan realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Angaran (DIPA) bulanan berdasarkan Buku Pengawasan DIPA/SSP?SPM Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)/ Uang Persediaan (UP) beserta surat pengantarnya. n) Membimbing pelaksanaan penyaluran atau pendistribusian alat perlengkapan kantor/alaat tulis kantor/formulir. o) Menyusun rencana pemeliharaan atau perbaikan alat perlengkapan kantor/gedung kantor. p) Menyusun rencana pengahapusan investaris kantor. q) Melaksanakan pelelangan barang inventaris yag telah mendapat keputusan penghapusan. r) Melaksanakan pelaksanaan laporan mutasi barang milik Negara triwulan dan laporan inventaris tahunan. s) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan barang berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SA-BMN). t) Menyusun konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pelayanan
18
Pajak sebagai bahan masukan untuk penyusun Renstra, RKT, PK dan Lakip Kantor Wilayah. 3) Wewenang a) Mengajukan usul, sasaran dan pendapatan kepada Kantor Pelayanan Pajak. b) Mengoreksi dan memaraf konsep surat-surat atau laporan. c) Menyetujui atau menolak penggandaan surat dan dokumen lainnya. d) Mengawasi penatausahaan arsip dan dokumen. e) Mengusulkan rekanan dalam rangka penggadaan barang. f) Mengawasi pengelolaan barang. g) Mengusulkan
permintaan
atau
penghapusan
barang
inventaris. h) Menegakan disiplin pegawai. i) Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas. j) Membimbing dan memberikan pengarahan pelaksanaan tugas pegawai. c. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi 1) Ikhtisar Jabatan Melaksanakan
pengumpulan,
pengelolaan
data,
penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling serta penyiapan laporan kinerja.
19
2) Tugas a) Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perlembangan ekonomi dan keuangan. b) Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data. c) Melaksanakam pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan. d) Melaksanakan
perekaman
dan
validasi
dokumen
perpajakan. e) Melaksanakan perbaikan (updating) data. f) Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan. g) Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemanfaatan aplikasi e-SPT dan e-Filling. h) Melaksanakan kegiatan teknik operasional komputer, pemeliharaan basis data, back up data, transfer data dan recovery data, perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komputer di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak. i) Melaksanakan penyajian informasi perpajakan. j) Menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK) dan Laporan
Akuntabiltas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LAKIP), Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan masukan untuk penyusunan Restra, RKT, PK, Lakip Kantor Wilayah.
20
k) Menyusun konsep untuk tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Instansi pengawasan fungsional. l) Membimbing pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profesionalisme di Seksi Pengolahan Data dan Informasi. m) Menyusun laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 3) Wewenang a) Mengajukan usul, saran, pendapat mengenai data masukan dan keluaran, perekaman serta informasi perpajakan. b) Menilai kebenaran dan kelengkapan data. c) Menjaga kerahasiaan data perpajakan. d) Meminta konfirmasi keberadaan bukti pembayaran pajak kepada intansi terkait. e) Melakukan sosialisasi implementasi aplikasi e-SPT dan efilling. f) Mengoreksi data keluaran yang dihasilkan. g) Memberikan penilaian dan menandatangani DP3 pegawai bawahan. h) Menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai yang melanggar ketentuan. i) Menegakan disiplin pegawai.
21
d. Kepala Seksi Pelayanan 1) Ikhtisar Jabatan Melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan
dan
pengolahan
surat
pemberithuan,
serta
menerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. 2) Tugas a) Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dawi Wajib Pajak dan surat lainnya. b) Melaksanakan penyelesaian registrasi Wajib Pajak, Objek Pajak dan atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). c) Melaksanakan penerbitan STP, SPKB, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SKP PBB, SKKP PBB, STP PBB serta produk hukum lainnya. d) Melaksanakan penerbitan surat penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta pembatalan/pembetulan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SKP PBB, SKKP PBB, STP PBB, SKBKB,STB serta produk hukum lainnya.
22
e) Melaksanakan penerbitan Surat Keputusan Pembentulan produk hukum Kantor Pelayanan Pajak. f) Melaksanakan penyelesaian proses permohonan Wajib Pajak untuk pindah ke Kantor Pelayanan Pajak lama, baik domisili/status meaupun perpajakan lainnya. g) Melaksanakan penyiapan pengambilan formulir e-SPT Tahunan PPh berikut aplikasi elektronik e-SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak dan penatausahaan SPT Tahunan yang telah diterima kembali serta menyediakan SPOP dan SSB dalam rangka pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. h) Melaksanakan penyelesaian proses permohonan Wajib Pajak untuk pindah ke Kantor Pelayanan Pajak baru baik yang berdomisili/status maupun kewajiban perpajakan lainnya. i) Melaksanakan
penerimaan
dan
penatausahaan
SPT
Tahunan, SPT Masa, STTS, STB, dan SPOP. j) Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan NJOP. k) Melaksanakan pengarsipan berkas Wajib Pajak baik dalam bentuk formulir maupun dalam media elektronik. l) Melaksanakan peminjaman kertas Wajib Pajak. m) Melaksanakan
pelaksanaan
pemenuhan
permintaan
konfirmasi dan klarifikasi PPh, PPN, dan PBB dari unit terkait.
23
n) Melaksanakn pelaksanaan konfirmasi NJOP kepentingan validasi SSP/SSB dan Wajib Pajak. o) Melaksanakan penerbitan Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh, SPT Masa PPN dan SPOP. p) Melaksanakan
penyelesaian
permintaan
salinan/pembetulan/ pembatalan SPPT, SKP, PBB, STP, SKBKB, SKPKBT, SKBN dan produk hukum lainnya. q) Melaksanakan
penyuluhan
perpajakan
dalam
rangka
memberikan informasi di tempat pelayanan. r) Melaksanakan kerjasama perpajakan dengan instansi lain. s) Menyusun konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan masukan untuk menyusun Renstra, RKT, dan LAKIP DJP. t) Menyusun konsep surat tanggapan atas permasalahan dari Wajib Pajak. u) Membimbing pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas, dan profesionalisme dari Seksi Pelayanan. v) Menyusun laporan berkala Seksi Pelayanan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
24
w) Menyusun konsep tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari instansi pengawasan funsional. 3) Wewenang a) Mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksana tugas. b) Meandatangani SKT. c) Menandatangani surat pengukuhan PKP. d) Menandatangani Bukti Pendaftaran Wajib Pajak. e) Menandatangani Surat Tugas Pembuktian Alamat. f) Menandatangani Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat. g) Menandatangani Surat Penolakan Pendaftaran Wajib Pajak dan pelaporan PKP. h) Menandatangani Bukti Laporan PKP. i) Menandatangani Surat Pindah. j) Menandatangani Surat Pencabutan SKT. k) Menandatangani Surat Pencabutan Surat Pengukuhan PKP. l) Menandatangani Surat Penghapusan NPWP. m) Menandatangani Surat Pemberitahuan Pernyataan Pindah Pindah. n) Meminta kelengkapan berkas permohonan pendaftaran dan perubahan data Wajib Pajak. o) Menandatanani daftar nominatif pengiriman formulir SPT Tahunan PPh.
25
p) Menandatangani Surat Teguran Wajib Pajak yang tidak atau belum memasukan SPT. q) Menandatangani surat permintaan kelengkapan SPT PPh kepada Wajib Pajak. r) Menandatangani STP selain hasil pemeriksaan. s) Meminta data yang berkaitan dengan penetapan PBB dan BPHTB baik dari Seksi maupun instansi terkait dan/atau pihak ketiga/sumber sumber lainnya. t) Meneliti dan memaraf STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SKBLB, SKBN, SKP PBB, SKKPBB serta produk hukum lainnya. e. Kepala Seksi Penagihan 1) Ikhtisar Jabatan Melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penunda dan angsura tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpangan dokumendokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. 2) Tugas a) Menyusun penyesuaian rencana kerja tahunan seksi Penagihan. b) Melaksanakan penatausahaan SKPKB/SKPKBT/STP/STB beserta
lampirannya
dan
surat
pembayaran
pajak
26
(SSP/STTS/SSB) beserta bukti pemindahbukuan dalam rangka pengawasan tunggakan dan pelunasan pajak. c) Melaksanakan penatausahaan surat keputusan pembetulan keputusankeberatan, keputusan pengurangan, keputusan peninjauan kembali, surat keputusan pelaksanaan putusan banding beserta putusan banding. d) Melaksanakan penatausahaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSPB) atas pelaksanaan SP dan SPMP. e) Menyusun konsep surat keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. f) Meneliti penerbitan konsep surat teguran, surat paksa, surat perintah
melakukan
penyitaan
dn
surat
permintaan
pemblokiran kepada pimpinan Bank tempat kekayaan penanggung pajak tersimpan dalam rangka pencairan tunggakan pajak. g) Meneliti pembuatan permintaan jadwal waktu dan tempat lelang ke kantor pelayanan piutang dan lelang Negara sebagai dasar pelaksanaan lelang harta milik atau kekayaan penanggung pajak. h) Meneliti pembuatan surat pemberitahuan lelang kepada Wajib Pajak serta media masa dalam rangka informasi lelang harta Wajib Pajak.
27
i) Meneliti pembuatan surat pencabutan sita/pemblokiran dan pembatalan lelang harta Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak telah melunasi biaya penagihan dan hutamg pajaknya dan atau putusan pengadilan. j) Meneliti penerbitan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus terhadap Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak. k) Membuat usulan pencegahan atau permohonan izin penyanderaan terhadap Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak. l) Melaksanakan penelitian administratif terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih. m) Melaksanakan penelitian setempat terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak mngkin ditagih lagi. n) Melaksanakan pemindahan berkas penagihan beserta datadata tunggakan pajak lainnya, bagi Wajib Pajak yang pindah di Kantor Pelayanan Pajak. o) Membuat
daftar
usulan
penghapusan
piutang pajak
berdasarkan daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi. p) Membuat daftar usulan penghapusan piutang pajak. q) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak untuk mengetahui jumlah realisasi penagihan.
28
r) Membuat laporan bulanan atau triwulan tata usaha piutang pajak untuk mengetahui jumlah tunggakan pajak per Wajib Pajak/jenis/tahun pajak. s) Meneliti nota perhitungan STP bunga penagihan. t) Membuat usulan pemeriksaan dalam rngka penagihan pajak. u) Membuat konfirmasi tumggakan pajak. v) Membuat usulan pencabutan pencegahan terhadap Wajib Pajak tertentu atau pemberitahuan pelepasan penanggung jawab yang disandera. w) Menerbitkan surat perintah penyanderaan dan pelaksanaan penyanderaan terhadap Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak. 3) Wewenang a) Mengajukan
usul,
saran,
pendapat,
telaahan,
dari
pemecahan masalah yang berkenaan dengan bidang penagihan. b) Mengajukan usul rencana kerja Seksi Penagihan. c) Menyetujui/menolak hasil penelitian surat permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak. d) Menyetujui/menolak usul melakukan penyitaan. e) Menyetujui/menolak usul melakukan pelelangan.
29
f) Menyetujui/menolak
permintaan jadwal melaksanakan
lelang ke DJPLN. g) Menyetujui/menolak usul melakukan pencegahan atau penyanderaan. h) Menyetujui/menolak lembar dan nota penghitungan STP Bunga Penagihan. i) Mengajukan usul penghapusan piutang pajak. j) mengajukan usulan pencabutan sita/pemblokiran dan pembatalan lelang. k) menilai dan menandatangani DP3 pegawai bawahan. l) Mengusulkan mutasi kepegawaian. m) Mengusulkan hukuman disiplin pegawai yang melanggar ketentuan. n) Menegakan disiplin pegawai. o) Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas. p) Membimbing dan memberikan pengarahan pelaksana tugas. f. Kepala Seksi Pemeriksaan 1) Ikhtisar Jabatan Melaksanakan
penyusuan
rencana
pemeriksaan,
pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 2) Tugas
30
a) Melakukan penyesuaian rencana pemeriksaan pajak agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar. b) Menyusun daftar nominatif dan/atau lembar penugasan pemeriksaan Wajib Pajak yang akan dipaksa diperiksa. c) Membuat usulan pembatalan daftar nominatif dan/atau Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) Wajib Pajak yang akan diperiksa. d) Menerbitkan dan menyalurkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3), Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak atau Surat Pemanggilan Pemeriksaan Pajak. e) Mengajukan
permohonan
perpanjang
jangka
waktu
penyelesaian pemeriksaan. f) Mengajukan usulan permohonan perluasan pemeriksaan. g) Melakukan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. h) Melakukan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan ketentuan administrasi pemeriksaan. i) Melakukan penelitian permohonan Surat Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar (LB) Wajib Pajak Patuh. j) Melaksanakan
administrasi
pemeriksaan
perpajakan
lainnya. k) Meminta kelengkapan berkas permohonan restitusi PPN, atau PPN dan PPnBM.
31
l) Melaksanakan penerbitan dan penyaluran surat perintah pemriksaan dalam rangka penagihan pajak. m) Mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan. n) Melaksanakan
pembuatan
kartu
tanda
pengenal
pemeriksaan. o) Melaksanakan peminjaman berkas dan data Wajib Pajak kepada seksi pelayanan. p) Melaksanakan pengembalian berkas dan data Wajib Pajak kepada Seksi Pelayanan. q) Melaksanakan penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan Nota Penghitungan Kredit (Nothit). r) Melaksanakan
pengiriman
Daftar
Kesimpulan
Hasil
Pemeriksaan (DHKP) dan Alat Keterangan (Alket). s) Melaksanakan
penyiapan
berkas
dan/atau
tanggapan
keberatan dari hasil pemeriksaan kelompok fungsional pemeriksa pajak. t) Menerbitkan surat perintah pengamatan. u) Mengirimkan laporan hasil pelaksanaan pengamatan. v) Menelaah konsep Laporan Hasil Pemeriksaan. w) Menyusun
konsep
laporan/surat
tanggapan
atas
permasalahan yang berkaitan dengan Seksi Pemeriksaan.
32
3) Wewenang a) Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada kepala kantor. b) Meneliti dan memaraf surat dan laporan berkala. c) Mengusulkan
untuk
melakukan/tidak
melakukan
pemeriksaan bukti Kantor Pelayanan Pajak dan penyidikan pajak pemeriksa bukti permulaan oleh pejabat fungsional pemeriksa pajak kantor wilayah. d) Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan pajak. e) Menilai dan menandatangani DP3 pegawai pelaksana. f) Mengusulkan mutasi kepegawaian. g) Mengusulkan hukuman disiplin pegawai bawahan yang melanggar ketentuan. h) Menegakan disiplin pegawai bawahan. i) Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas. j) Membimbing dan memberikan pengarahan pelaksanaan tugas. g. Kepala Seksi Pemeriksaan 1) Ikhtisar Jabatan Melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan objek dan subyek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
33
2) Tugas a) Menyusun konsep rencana kerja pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data) objek dan subyek pajak. b) Melaksanakan pendataan penatausahaan hasil pendataan (pembentukan dan/pemeliharaan basis data) objek dan subyek pajak. c) Menyusun konsep surat teguran dan surat penundaan pengembalian SPOP. d) Menyusun konsep laporan analisis indikasi nilai pasar properti untuk pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti serta laporan analisis upah pekerja dan harga bahan bangunan untuk penyusunan Data Biaya Komponen Bangunan (DBKB). e) Menyusun konsep rencana kerja penilaian (massal dan atau individual) objek pajak. f) Melaksanakan dan menatausahaan hasil penilaian massal dan individual objek pajak. g) Menyusun konsep laporan penilaian kembali (kaji ulang) objek pajak dalam rangka keberatan. h) Menyusun konsep surat keputusan menteri keuangan tentang klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dan bangunan, NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak ), dan NPOPTKP (nilai perolehan objek pajak TKP).
34
i) Melaksanakan pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan berdasarkan rencana kerja ekstensifikasi dan instruksi instansi vertikal. j) Menyusun konsep monografi perpajakan. k) Melaksanakan
penerbitan
dan
penatausahaan
surat
himbauan NPWP dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). l) Menyusun daftar nominatif Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian NPWP dan atau pengukuhan PKP secara jabatan. m) Membimbing pelaksanaan dan penatausahaan pemeriksa untuk tujuan lain dalam rangka pemberian NPWP dan atau pengukuhan PKP secara jabatan. n) Melaksanakan pemprosesan permohonan surat ketetapan NJOP dan pendaftaran, pemecahan, penggabungan, mutasi dan pengahapusan objek pajak. o) Melakukan
penatausahaan
laporan
bulanan
dari
Notatis/PPAT dan kantor pertahanan/kantor wilayah BPN dan kantor pelayanan piutang dan lelang negara. p) Menelaah konsep tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari instansi pengawasan fungsional.
35
q) Mengarahkan pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profesionalisme dari Seksi Ekstensifikasi KPP. r) Menyusun laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. s) Menyetujui konsep Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahuan (RKT), penetapan kinerja (PK), dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) KPP sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renstra, RKT, PK, LAKIP kantor wilayah. 3) Wewenang a) Mengajukan usul, saran, pendapat serta penyelesaian masalah di bidang pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian dan klasifikasi objek pajak. b) Meminta data yang diperlukan dalam pendataan obyek dan subyek pajak, penilain dan klasifikasi objek pajak kepada Seksi terkait dan instansi terkait. c) Meneliti konsep surat dan laporan. d) Memantau jadwal dan perkembangan penilaian massal dan indivisual objek pajak. e) Memantau jadwal dan perkembangan penilaian kembali objek pajak.
36
f) Memantau jadwal dan perkembangan pelaksanaan analisis indikasi nilai pasar properti. g) Menilai menandatangani DP3 pegawai yang melanggar ketentuan. h) Mengusulkan mutasi pegawai. i) Mengusulkan hukuman disiplin pegawai yang melanggar ketetntuan. j) Menegakkan disiplin pegawai. k) Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas. h. Kepala Seksi Pemeriksaan 1) Ikhtisar Jabatan Melaksanakan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. 2) Tugas a) Meneliti estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan. b) Meneliti pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak serta penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya.
37
c) Meneliti
pelaksanaan
bimbingan/himbauan
mengenai
ketentuan perpajakan serta konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak. d) Menetapkan pembuatan/kemutahiran profil Wajib Pajak serta usul rencana kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak dalam rangka pengawasan dan pemutahiran data Wajib Pajak. e) Meneliti pelaksanaan rekonsiliasi data Wajib Pajak. f) Meneliti konsep surat pemberitahuan perubahan besarnya angsuran PPh pasal 25 berdasarkan data yang diterima sesuai ketentuan yang berlaku. g) Meneliti konsep penelitian pembebasan atau pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25. h) Meneliti
konsep
penerbitan
surat
keterangan
bebas
pemotongan atau pemungutan PPh dan pemungutan PPN. i) Meneliti Nita Penghitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak (tidak termasuk STP bunga penagihan pasal 7, pasal 8 ayat (2), pasal 9 ayat (2a), pasal 14 ayat (3) dan pasal 19 ayat (3). j) Mengkoordinir penerbitan Surat Tagihan Pajak (tidak termasuk STP bunga penagihan) pasal 7, pasal 8 ayat (2), pasal 9 ayat (2a) pasal 14 ayat (3) pasal 19 ayat (3).
38
k) Meneliti konsep surat usulan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) fiktif. l) Meneliti usulan Wajib Pajak patuh. m) Meneliti konsep Surat Keterangan Fiskal (SKF) non bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. n) Meneliti usulan pemeriksaan dan/atau penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. o) Meneliti
konsep
Surat
Keputusan
Pengembalian
Kelebihanan pajak sesuai dengan ketentuanyang berlaku. p) Meneliti konsep Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP). q) Meneliti konsep Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SKPMKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. r) Meneliti konsep Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. s) Meneliti konsep Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) sesuai ketentuan yang berlaku. t) Meneliti konsep Surat Keterangan Pembayaran Pajak Sementara (SKPPS). u) Meneliti penghitungan Lebih Bayar. v) Meneliti
Penerbitan
Bukti
Pemindahbukuan
berdasarkan permohonan Wajib Pajak. w) Meneliti bukti pemindahbukuan (Pbk) secara jabatan.
(Pbk)
39
x) Memantau penelitian dalam rangka penerbitan surat izin penggunaan mesin teraan materai, pembubuhan tanda bea materai, pembubuhan tanda bea materai lunas dengan teknologi percetakan dan pembubuhan tanda bea materai lunas dengan sistem komputerisasi. y) Meneliti laporan pencabutan izin penggunaan mesin teraan materai, pembubuhan tanda bea materai lunas dengan teknologi percetakan dan pembubuhan tanda bea materai lunas dengan sistem komputerisasi. z) Meneliti pembukaan segel mesin teraan dan pembuatan berita acara pembukaan pembukaan segel teraan. aa) Meneliti laporan penelitian pengalihan saldo bea materai dengan mesin teraan, teknologi percetakan dengan sistem komputerisasi. bb) Meneliti proses pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UU KUP. cc) Meneliti uraian pelaksanaan putusan banding atau putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung. 3) Wewenang a) Mengajukan usul rencana pengamanan penerimaan beserta program pelaksanaannya. b) Mengajukan
usul,
pelaksanaan tugas.
saran
dan
pendapat
mengenai
40
c) Meneliti kebenaran dan ketetapan waktu pembayaran dan pelaporan SPT Wajib Pajak. d) Melakukan penelitian material atas kebenaran pelaporan SPT Wajib Pajak. e) Meneliti kebenaran konsep surat teguran atau himbauan atau klarifikasi terhadap Wajib Pajak. f) Meneliti kebenaran konsep SKP, SPT, SKPPKP, SPMKP, SPMIB. g) Meneliti kebenaran konsep surat keputusan pengurangan angsuran, surat keputusan pengurangan angsuran, surat keputusan perubahan angsuran. h) Membuka segelmesin teraan. i) Meneliti
kebenaran
konsep
surat
keterangan
bebas
pemotongan atau pemungutan pajak. j) Menjawab pertanyaan Wajib Pajak atas ketentuan yang berlaku. k) Mengajukan usul pemeriksaan atau penyidikan berdasarkan kreteria yang berlaku. l) Melaksanakan kunjugan kerja ke lokasi Wajib Pajak. m) Mengusulkan mutasi pegawai. n) Menilai dan menandatangani DP3 pegawai bawahan. o) Mengusulkan pemberian penghargaaan dan usulan promosi pegawai bawahan.
41
p) Menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai yang melanggar ketentuan. q) Membimbing dan memberikan pengarahan pelaksanaan tugas.
B. Latar Belakang Masalah Pembangunan
sarana
dan
prasarana
yang
terus
menerus
berkesinambungan dan berkelanjutan merupakan salah satu ciri dari suatu negara yang sedang berkembang menjadi negara yang lebih maju. Untuk melakukan pembangunan yang terus menerus berkesinambungan dan berkelanjutan pada suatu negara tentu saja di perlukan biaya anggaran yang besar pula di setiap tahun anggarannya. Sumber penerimaan negara pun juga beragam macam, mulai dari penerimaan negara yang berasal dari pajak yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya, sedangkan penerimaan negara bukan pajak antara lain penerimaan dari pengelolaan dana pemerintah, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, penerimaan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, penerimaan putusan pengadilan dan yang berasal dari denda administrasi, penerimaan hibah yang merupakan hak pemerintah, dan penerimaan lainnya yang diatur undang – undang tersendiri (UU nomor 20 tahun 1997). Namun dari sedemikian banyak sumber penerimaan negara, penerimaan negara yang berasal dari pajak adalah yang
42
tertinggi dan mengambil peranan penting dalam pembiayaan anggaran negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan negara, tanpa adanya pajak kehidupan negara tidak akan berjalan dengan baik. Hal tersebut memang tidak dapat dipungkiri mengingat penerimaan negara yang berasal dari pajak berkontribusi begitu besar yaitu sebesar 70% dari total seluruh penerimaan negara (www.pajak.go.id). Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, pendidikan, kesehatan, fasilitas publik, subsidi bahan bakar minyak, dan biaya lain – lain yang berkaitan dengan warga negara, semuanya dibiayai oleh pajak. Sedikit atau banyaknya penerimaan pajak yang diterima oleh negara akan berpengaruh pada seberapa besar tingkat kemajuan suatu negara. Definisi pajak sendiri adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang kemudian definisi tersebut disempurnakan menjadi peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi 2013). Sebagai salah satu direktorat jenderal dibawah Kementrian Keuangan Indonesia yang bertugas merumuskan serta melaksanakan
43
kebijakan serta standarisasi dibidang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga terus menyempurnakan berbagai cara untuk menghimpun penyetoran pajak dari masyarakat. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, Wajib Pajak (WP) dapat menyetorkan pajak melalui mekanisme Surat Setoran Pajak (SSP) yang tersedia diseluruh Kantor Direktorat Jenderal Pajak termasuk juga di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang tersebar diseluruh Indonesia atau WP dapat juga mencetak sendiri formulir SSP tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 yang kemudian terdapat sedikit perubahan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2013. Menggunakan sistem SSP sebenarnya cukuplah mudah, dibalik atau dibelakang formulir SSP tersebut terdapat petunjuk pengisian dan penjelasan mengenai kode akun pajak apa saja yang ingin disetorkan oleh WP. Namun petunjuk dan penjelasan saja tidaklah cukup, WP juga diminta utuk mengisi SSP dengan rangkap 4 sampai 5 lembar sesuai dengan ketentuan, setelah mengisi formulir tersebut, WP pun harus mengantri sesuai nomor urut antrian, kemudian ke Bank atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membayar jumlah sesuai dengan yang disetorkan. Tahapan – tahapan tersebut cukuplah panjang dan menyita waktu bagi WP yang ingin melakukan penyetoran pajak. Pada zaman sekarang ini yang hampir semua pekerjaan lebih banyak menggunakan gadget yang terhubung dengan internet atau biasa disebut dengan online, Direktorat Jenderal Pajak pun membuat sebuah sistem aplikasi
44
online
yang bernama SSP Elektronik (e-billing) guna memudahkan WP
untuk melakukan penyetoran pajak kepada negara sehingga WP tidak perlu lagi mengantri lama di KPP Pratama, cukup dengan mengakses website ebilling yaitu www.sse.pajak.go.id dari komputer, laptop, ataupun handphone yang terhubung dengan internet, WP dengan mudah dapat mengaksesnya dimana saja dan kapan saja tanpa perlu antre lagi. Pembayaran setoran pajaknya pun juga mudah, tinggal mencetak kode ID billing kemudian dapat membayarkannya ke Bank atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kode ID billing tersebut juga bisa digunakan untuk pembayaran via ATM, Internet Banking, Mobile Banking, dan Electronic Data Chapture, sehingga fasilitas tersebut semakin memudahkan WP untuk menyetorkan pajaknya. Namun dari segala kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem aplikasi online e-billing bukanlah tanpa kendala, masih banyak WP yang memilih melakukan penyetoran pajak dengan menggunakan SSP manual, padahal untuk e-billing tersebut sudah mulai efektif diberlakukan per 1 Januari 2016 dan secara bertahap mekanisme pembayaran pajak melalui Modul Penerimaan Negara Generasi 1 (MPN G1) yaitu SSP manual akan dihentikan, dan kemudian pembayaran pajak akan menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2) yaitu Surat Setoran Elektronik (SSE) yang berdasar sistem billing secara penuh. Dilihat dari kedua macam mekanisme pembayaran pajak diatas meski memiliki fungsi dan tujuan yang sama tetapi keduanya mempunyai
45
proses tahapan yang berbeda satu sama lain . Baik itu menggunakan Surat Setoran Pajak maupun menggunakan e-Billing, wajib pajak juga tetap harus membayarkan pajaknya kepada negara. Atas dasar tersebut , penulis mengambil
tugas
PEMBAYARAN
akhir
PAJAK
yang
berjudul
MENGGUNAKAN
“PERBANDINGAN SURAT
SETORAN
PAJAK DAN E-BILLING DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEMAK”.
C. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah di penelitian ini adalah bagaimana prosedur proses pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan e-Billing serta pengaruh diterapkannya pembayaran pajak e-Billing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak ?
D. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang diambil penulis, maka tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui prosedur atau proses pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan e-Billing, 2. Untuk mengetahui pengaruh diterapkannya pembayaran pajak e-Billing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak.
46
E. Manfaat Penelitian Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 1. Bagi Masyarakat. Menambah pengetahuan serta informasi kepada masyarakat luas pada umumnya serta bagi Wajib Pajak pada khususnya tentang bagaimana mekanisme pembayaran pajak yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 2. Bagi KPP Pratama Demak. Memberikan sumbangan pikir sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelayanan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak sehingga lebih optimal. 3. Bagi Penulis. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang sistem perpajakan pada umumnya, dan sistem mekanisme pembayaran pajak pada khususnya.
