PENGARUH PERAN ACCOUNT REPRESENTATIF, PEMAHAMAN PROSEDUR PERPAJAKAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN TEMPAT PELAYANAN TERPADU DI KANTOR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA (Studi Kasus Pada Delapan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Jakarta Selatan)
Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Diajukan Oleh: Nanda Muammarsyah NIM: 104082002658
JURUSAN AKUNTANSI/PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/2011 M
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. IDENTITAS PRIBADI 1. Nama
: Nanda Muammarsyah
2. Tempat & Tanggal Lahir
: Jakarta, 18 Maret 1986
3. Alamat
: Jl. Nusa Indah No. 8 RT 05/08 Perum Ciputat Baru, Ciputat, Tangerang Selatan, 15413.
4. Telepon
: (021) 7409194
II. PENDIDIKAN 1. MI Pembangunan IAIN Jakarta
Tahun 1992-1998
2. MTS Pembangunan IAIN Jakarta
Tahun 1998-2001
3. SMUN 29 Jakarta
Tahun 2001-2004
4. S1 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
Tahun 2004-2011
III. LATAR BELAKANG KELUARGA 1. Ayah
: Ir. M. Nurdin Johan
2. Ibu
: Cut Sri Mulyati
5. Alamat
: Jl. Nusa Indah No. 8 RT 05/08 Perum Ciputat Baru, Ciputat, Tangerang Selatan, 15413.
6. Telepon
: 08129376237
v
THE INFLUENCE OF THE ACCOUNT REPRESENTATIVE’S ROLE, THE TAXPAYER’S UNDERSTANDING OF TAX PROCEDURES, AND THE SERVICE QUALITY OF THE INTEGRATED SERVICES PLACE UPON TO THE TAXPAYERS COMPLIANCE IN FULFILLING THEIR TAXES OBLIGATIONS. (Case Study on Eight Tax Service Offices in South Jakarta)
By: Nanda Muammarsyah ABSTRACT
The aim of this research is to analyze the influence of the account representative’s role, the taxpayer’s understanding of tax procedures, and the service quality of the integrated services place upon to the taxpayers compliance in fulfilling their taxes obligations. Primary data of the research acquired from the field research with personal tax payers of eight tax service offices in South Jakarta as the research object and second data acquired this research. To analysis how independent variables influence dependent variable, this research used multiple linear regression analysis in SPSS 17,00 for Windows. Based on multiple linear regression found that the taxpayer’s understanding of tax procedures and the service quality of the integrated services place, significantly influence the taxpayers compliance. While the other independent variable, the account representative’s role, has no significant influence upon to the taxpayer compliance. With R Square 38,2% perceives that the account representative’s role, the taxpayer’s understanding of tax procedures, and the service quality of the integrated services place simultaneously have a significant influence upon to the taxpayers compliance. While the rest 61,8% is determinate by other variables that are unknown and not included in this regression analysis. The account representative’s role, the taxpayer’s understanding of tax procedures, and the service quality of the integrated services place simultaneously have a significant influence upon to the taxpayers compliance. Key words: The account representative’s role, the taxpayer’s understanding of tax procedures, the service quality of the integrated services place, the taxpayers compliance.
vi
PENGARUH PERAN ACCOUNT REPRESENTATIF, PEMAHAMAN PROSEDUR PERPAJAKAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN TEMPAT PELAYANAN TERPADU DI KANTOR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA (Studi Kasus Pada Delapan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Jakarta Selatan)
Oleh: Nanda Muammarsyah ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Peran Account Representative, Pemahaman Prosedur Perpajakan Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Tempat Pelayanan Terpadu terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari riset lapangan dengan objek penelitian wajib pajak pada delapan KPP Pratama yang ada di Jakarta selatan dan data sekunder yang dapat mendukung penelitian. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan analisis regresi linier berganda pada SPSS 17 for Windows. Berdasarkan analisis regresi linier berganda ditemukan bahwa variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan variable Peran Account Representative tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan R Square 38,2% menunjukan Peran Account Representative, Pemahaman Prosedur Perpajakan Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Tempat Pelayanan Terpadu secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak., sedangkan sisanya sebesar 61,8% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam analisis regresi ini. Peran Account Representative, Pemahaman Prosedur Perpajakan Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Tempat Pelayanan Terpadu secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya Kata Kunci: Peran Account Representative, Pemahaman Prosedur Perpajakan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan TPT, Kepatuhan Wajib Pajak
vii
KATA PENGANTAR
Segala puji serta syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Peran Account Representatif, Pemahaman Prosedur Perpajakan Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Petugas Tempat Pelayanan Terpadu di Kantor Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi Kewajiban Perpajakannya (Studi Kasus Pada Delapan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Jakarta Selatan)”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syaratsyarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada: 1. Orang Tuaku (M. Nurdin Johan dan Alm. Cut Sri Mulyati) dan kakak (Rita Zahara) serta Adikku (Andriansyah Putra), yang telah memberikan semangat, dukungan baik material maupun non material serta do’a yang tiada hentihentinya kepada penulis. 2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Rodoni selaku Pembimbing Skripsi I yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. 3. Bapak Dr. Amilin, SE., Ak., M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini 4. Seluruh Staff Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang telah membantu dalam menyebarkan kuesioner. 5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis mampu menyelsaikan perkuliahan ini dengan sebaikbaiknya.
viii
6. Keluarga Besar PADUAN SUARA MAHASISWA UIN JAKARTA, terimakasih banyak atas ilmu seni dan juga ilmu sosial yang telah kalian berikan padaku 7. Miranti Heras Tuwinda dan
Irvan Romadudin yang tidak henti-hentinya
memberikan semangat untuk menyelesaikan karya ilmiah ini 8. Seluruh keluarga besar FORUM UKM yang selalu berkarya yang memberikan saya inspirasi dalam mewarnai hidup
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.
Jakarta, 31 Mei 2011
(Nanda Muammarsyah)
ix
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………….…....…..1 A. Latar Belakang Masalah …………………………………………………..1 B. Rumusan Masalah......................……………………………………...........5 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ……………………………………………6 1. Tujuan Penelitian …………………………………………………..6 2. Manfaat Penelitian ………………………………………………....6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA …………………………………………….....…..7 A. Pengertian Pajak …………………………………………………..............7 B. Pemahaman Mengenai Account Representatif………………………......10 1. Pengertian Account Representatif...……………...……...………..10 2. Tanggug Jawab Account Representatif .…………………...……..11 3. Tugas Account Representatif.......……………...………………….12
C. Pemahaman Mengenai Prosedur Perpajakan..............................................16 1. Pendaftaran......................................................................................17 2. Pembayaran Pajak............................................................................18 3. Tempat Pembayaran Pajak..............................................................20 4. Pemotongan/Pemungutan................................................................21 5. Pelaporan.........................................................................................23 6. Kelebihan Pembayaran....................................................................25 7. Pemeriksaan dan Penyidikan...........................................................26 8.
!
"
#
$
11. Pajak Ditanggung Pemerintah.......................................................37 D. Kualitas Pelayanan TPT.............................................................................37 1. Pengertian TPT...............................................................................37 2. Pengertian Kualitas Pelayanan........................................................38 E. Kepatuhan Perpajakan................................................................................41 F. Tinjauan PenelitianTerdahulu.....................................................................43 G. Hubungan Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis.................................45 1. Hubungan Peran AR dengan Kepatuhan WP..................................45 2. Hubungan Pemahaman Prosedur Perpajakan WP dengan Kepatuhan WP................................................................................45 3. Hubungan Kualitas Pelayanan TPT dengan Kepatuhan WP..........46
%
4.
&' !
(%
%
*
#
!
%) ) $+
BAB III METODE PENELITIAN ………………………………………….…....49 A. Ruang Lingup Penelitian…….. ………………………………………....49 B. Metode Penentuan Sampel……………………………………………....49 1. Populasi……………….….…….………………………………...49 2. Sampel………………..….…….………………………………....49 C. Metode Pengumpulan Data…. ……………………………………..........50 D. Metode Analisis…. ……………………………………………………...50 1. ,
%*
-
a. , .
% …...………….................……….…...............51
b. , '
% ……………................................................51
2. Uji Asumsi Klasik… ……………………………...........……......52 a. , /
(
b. ,
(%
% …...………………………................52 % %
% ………………………..................53
c. Uji Normalitas……………………....………….................53 d. , & ( (
% ………………….......……………............54
3. Uji Hipotesis………………..……………......................……........54 a. ' b. , '
% "
0
1…….. …....54
% ……..................……………...…....…..............55
c. , 2 d. ,
……………..……………..……....…..............56 ……………………................…...….............56
E. Operasionalisasi Variabel.……………………………......................…....57 1. .
3
2. .
*
…...………………………………...............57 ………………………………...................…..58
BAB IV PENEMUAN DAN PEMBAHASAN.………………..……………….....63 A. Sekilas Gambaran Umum objek Penelitian…..………………………....63 1. Deskripsi Objek Penelitian…….………………………………....63 2. Karakteristik Responden...…….…………………………….…....66 3. Profil Responden..…….….…….…………………………….…...67 B. Penemuan.....................................................………………………….......68 1. Uji Kualitas Data..…….….…….…………………………….…...68 a. Uji Validitas......................................................................68 b. Uji Reliabilitas Data..........................................................71 2. Uji Asumsi Klasik..…..….…….……………………………….....72 a. Hasil Uji Multikolinearitas................................................72 b. Hasil Uji Heteroskedastisitas.............................................73 c. Hasil Uji Normalitas..........................................................73 3. Uji Hipotesis..........…..….…….…………........……....……..…....75 a. Hasil Uji Regresi Berganda...............................................75 b. Hasil Uji Koefisien Determinasi........................................77 c. Hasil Uji Statistik F...........................................................78
d. Hasil Uji t...........................................................................79 BAB V PENUTUP.............................................………………………...…...…......82 A. Kesimpulan..................................................…..…………….......…….....82 B. Implikasi.........………....…………...........................................……........83 C. Saran..........................................................................................................84 DAFTAR PUSTAKA..…. …………………………………………..……….….......85 LAMPIRAN……………. ……………………………………….………….…........87
4
DAFTAR TABEL
No
Keterangan
Halaman
1.1
Penerimaan Pajak ..................................................
1
2.1
Periode Pembayaran dan Pelaporan SPT ..............
24
2.2
Sanksi Administrasi ...............................................
30
2.3
Penelitian Terdahulu..............................................
43
3.1
Operasional Variabel Penelitian ............................
59
4.1
Distribusi Kuesioner Penelitian .............................
67
4.2
Data Responden .....................................................
67
4.3
Uji Validitas Peran AR ..........................................
68
4.4
Uji Validitas Pemahaman Prosedur Perpajakan WP
69
4.5
Uji Validitas Kualitas Pelayanan TPT...................
70
4.6
Uji Validitas Kepatuhan WP .................................
70
4.7
Uji Reliabilitas .......................................................
71
4.8
Uji Multikolinioeritas ............................................
72
4.9
Uji Koefisien Regresi ............................................
75
4.10
Uji Koefisien Determinasi .....................................
77
4.11
Uji Statistik F.........................................................
78
4.12
Uji Statistik t ..........................................................
79
xv
DAFTAR GAMBAR
No
Keterangan
Halaman
2.1
Kerangka Pemikiran
48
4.1
Scatterplot ..............................................................
73
4.2
Normal Plot ...........................................................
74
4.3
Histogram ..............................................................
75
xvi
DAFTAR LAMPIRAN
No
Keterangan
Halaman
I
Kuesioner untuk Wajib Pajak .........................
88
II
Hasil Olahan Kuesioner ..................................
96
III
Hasil Uji Validitas dan Reabilitas ..................
99
IV
Hasil Regresi...................................................
107
V
Surat Riset.......................................................
xvii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Seperti yang kita ketahui, peran pajak pada suatu negara sangat penting di dalam perkembangan ekonomi. Besar kecilnya pajak pada suatu negara sudah ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan rakyat negara tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah di dalam pajak ini sangat penting, karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan negara itu sendiri. Direktorat Jendral Pajak telah banyak melakukan usaha peningkatan pendapatan pajak demi kemakmuran bersama. Salah satu cara untuk mengoptimalkan pendapatan pajak adalah dengan meningkatkan kesadaran akan kepatuhan para wajib pajak. Semenjak reformasi perpajakan, penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dapat dilihat dari data tabel di bawah ini: Tabel 1.1 Penerimaan Pajak (dalam milyar rupiah)
TAHUN
JUMLAH
2005
Rp. 347.031,1
2006
Rp. 409.203,0
2007
Rp. 490.988,7
2008
Rp. 658.700,8
2009
Rp. 619.922,2
2010
Rp. 743.325,9
Sumber: (http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/11-01-10, Data Pokok APBN 2011_Indonesia_rev2.pdf)
1
Namun demikian, walaupun mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak belum pernah mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Ini mengindikasikan bahwa masih ada beberapa persen lagi yang belum terealisasi. Namun demikian hal ini patut diapresiasi karena Dirjen Pajak setidaknya telah sukses menumbuh kembangkan tingkat kesadaran penting pajak dan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia. Dalam
reformasi
undang-undang
perpajakan,
digunakan
self
assessment, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya mengisi surat pemberitahuan SPT, yaitu untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sedangkan fiskus berperan dalam memberikan penyuluhan, pengawasan dan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu masayarakat/para wajib pajak harus memahami aturan-aturan dan penghitungan perpajakan yang berlaku di indonesia. Namun tidak sedikit masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam memahami aturan-aturan, prosedur, dan cara penghitungan pajak. Hal itu disebabkan karena masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi dan sosialisasi tentang aturan-aturan perpajakan dengan baik sehingga kurang memahami tentang pajak. Pemahaman wajib pajak mengenai prosedur perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui kapan seharusnya ia mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
2
Dengan diperolehnya NPWP maka akan timbul kewajiban-kewajiban lainnya, dimana wajib pajak wajib melaporkan SPT masa dan tahunan, melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. Apabila wajib pajak dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan pelaporan SPT yang telah disampaikannya, maka wajib pajak dapat mengetahui segala hak dan kewajibannya. Seperti, misalnya membayar kekurangan pajak sebagai akibat timbulnya surat keterangan pajak, maupun mengajukan suatu keberatan atau banding apabila penetapan pajak tidak benar oleh wajib pajak. Pemberian kepercayaan yang sangat besar kepada wajib pajak ini selayaknya perlu diimbangi dengan instrument pengawasan yang memadai agar kepercayaan ini tidak dilalaikan atau disalahgunakan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, salah satu stategi yang ditempuh agar dapat memberikan pengawasan sekaligus pelayan prima yang intensif kepada para wajib pajak adalah dengan dibentuknya Account Repesentative (AR) pada kantor pelayanan pajak yang tlah mengimplementasikan organisasi modern sesuai dengan
Keputusan
Mentri
Keuangan
Republik
Indonesia
No.
98/KMK.01/2006. Account Representative (AR) adalah petugas yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah melaksanakan Sistem Administrasi Modern. AR berkewajiban melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, melaksanakan bimbingan dan melaksanakan himbauan kepada Wajib Pajak (WP). Setiap AR mempunyai beberapa Wajib Pajak (WP) yang harus diawasi. Penugasan pelayanan oleh AR dilakukan berdasarkan jenis
3
usaha
sehingga
meningkatkan
profesionalisme
dan
meningkatkan
produktivitas kerja karena pelaksanaan pekerjaan lebih terfokus. AR direkrut secara khusus akan berfungsi sebagai liaison officer antara KPP dan Wajib Pajak, yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan perpajakan secara langsung, edukasi dan asistensi serta memastikan dan mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Kebijakan penunjukan AR untuk setiap Wajib Pajak juga bertujuan agar permasalahan perpajakan Wajib Pajak dapat segera ditangani dengan efektif. Pembentukan AR adalah untuk memberikan pelayanan yang memudahkan wajib pajak untuk bekomunikasi dengan aparatur pajak dan juga untuk memudahkan wajib pajak memahami informasi mengenai mekanisme dan peraturan-peraturan perpajakan. Selain memberikan pelayanan yang memudahkan wajib pajak, AR juga berfungsi sebagai pengawas administrasi perpajakan dan sebagai konsultan pajak bagi wajib pajak yang ditanganinya. AR adalah penghubung antara KPP WP Besar dan wajib pajak yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi perpajakan secara efektif dan professional. Mereka telatih untuk memberikan respon yang efektif atas pertanyaan dan permasalahan yang diajukan wajib pajak. Selain dari pada itu, untuk meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan para wajib pajak, kualitas pelayanan para karyawan dari kantor pajak di bagian Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) terus diperbaiki Oleh Dirjen Pajak, yang mana saat ini sedang digalakan pelayanan yang berkualitas yang disebut Pelayanan Prima (Excellent Service), yang diharapkan dapat dipahami dan
4
diterapkan oleh aparatur pajak dalam memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat sebagai pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan tujuan utama pelayanan prima. Kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila petugas TPT dapat melayani para wajib pajak secara optimal dan maksimal dan memuaskan. Direktorat Jendal Pajak berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak terutama peningkatkan kinerja para petugas TPT. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan petugas TPT diharapkan dapat memenuhi kepuasan wajib pajak sehingga meningkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian-uraian diatas, telah mendorong penulis untuk memilih fenomena tersebut sebagai obyek penulisan skripsi, khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama se-Jakarta Selatan dengan judul: “Pengaruh Peran Account Representatif, Pemahaman Prosedur Perpajakan Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Tempat Pelayanan Terpadu di Kantor Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi Kewajiban Perpajakannya (Studi Kasus Pada Delapan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Jakarta Selatan)”.
B. Rumusan Masalah Kepatuhan pajak dari wajib pajak diharapkan dapat ditimbulkan dari tingkat kepuasan pelayanan kantor pajak, kepercayaan terhadap aparat pajak, dan tingat pemahaman wajib pajak mengenai prosedur perpajakan, Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah peran
5
Account Representatif, pemahaman prosedur perpajakan para wajib pajak, kualitas pelayanan petugas tempat pelayanan terpadu, berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak pada delapan KPP Pratama di Jakarta Selatan?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh signifikan baik parsial maupun secara simultan peran Account Representatif, pemahaman para wajib pajak mengenai prosedur perpajakan, dan Kualitas pelayanan petugas TPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan di delapan KPP Pratama di Jakarta Selatan. 2. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya, bagi siapa saja yang berminat untuk melakukan penelitian dalam tema yang sama dengan penelitian ini.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam sektor perpajakan, dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan.
6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Pajak Berikut disajikan beberapa definisi dari beberapa pakar perpajakan yang diuraikan oleh Resmi (2005): Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro: ”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi tersebut kemudian disempurnakan, sehingga berbunyi: ”Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”. Menurut P. J. A. Adriani (http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak) “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R (http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak) “Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.” Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan
7
gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya
untuk
kepentingan
penguasaan
barang
dan
jasa.
Kedua,
bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undangundang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan (http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak): "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Karakteristik pokok dari pajak adalah pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Diperlukan perumusan macam pajak dan berat ringannya tarif pajak itu, untuk itulah masyarakat ikut didalam menetapkan rumusannya. Dari berbagai definisi di atas, dapat ditarik
8
kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat dalam pengertian pajak adalah sebagai berikut: a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/ administrator pajak). c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum
pemerintah
dalam
rangka
menjalankan
fungsi
pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak. e. Selain fungsi budgeter (anggaran), pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi regulative). Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka
9
kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
B. Account Representatif 1. Pengertian Account Representatif Ega Fitriani dan Aan Almaidah yang dikutip dari Welyando (2006:15) mengemukakan pengertian Account Reperesentatif
menurut
kamus inggris yaitu: ”account” dapat didefinisikan sebagai ”to give satisfactory reasons or an explanation, to make satisfactory amends”, sementara kata “representative” dapat didefinisikan sebagai “representing or serving represent, composed of person duly otorized, as by election, to act and speak for others”. Sementara menurut http://lookwayup.com, Account Representative diartikan sebagai “Some one in charge of a client’s account for advertising agency or brokerage or other business”. Dari definisi di atas, dapat ditarik pengertian bahwa AR adalah: (1) seseorang yang dipilih atau ditugaskan, (2) mewakili orang/lembaga, dan (3) menyuarakan sesuatu, mempublikasikan kebijakan atau memberikan pelayanan tertentu. Menurut
Welyando
Ricki
(2006:15),
pengertian
Account
Representatif adalah Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diberi kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab untuk memberikan pelayana, pembinaan dan pengawasan secara langsung pada Wajib Pajak tertentu. Berdasarkan definisi yang diungkapkan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa AR adalah petugas yang berada di Kantor
10
Pelayanan Pajak (KPP) yang telah melaksanakan Sistem Administrasi Modern.
AR
berkewajiban
melaksanakan
pengawasan
kepatuhan
kewajiban perpajakan, melaksanakan bimbingan dan melaksanakan himbauan kepada Wajib Pajak (WP). Setiap AR mempunyai beberapa Wajib Pajak (WP) yang harus diawasi. Penugasan pelayanan oleh AR dilakukan berdasarkan jenis usaha sehingga meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan produktivitas kerja karena pelaksanaan pekerjaan lebih terfokus. AR juga dilatih agar menjadi staf yang proaktif, bersikap melayani, dan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik. Seorang AR memiliki akses terhadap rekening Wajib Pajak (tax payer account) secara on-line. Selain itu, Wajib Pajak dapat secara mudah menghubungi AR-nya baik secara langsung datang ke KPP maupun menggunakan telepon atau e-mail. 2. Tanggung Jawab Account Representatif Account Representative (AR) yang merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk melayani sejumlah Wajib Pajak tertentu yang
telah
menjadi
tanggung
jawabnya.
Dalam
situs
www.kanwilpajakwpbesar.go.id, dijelaskan bahwa Tanggung Jawab AR adalah: a. menangani sejumlah kecil Wajib Pajak tertentu b. bertanggung jawab untuk menginformasikan semua perubahan peraturan c. merespon pertanyaan atau permintaan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban atau hak perpajakan
11
AR adalah penghubung antara Kantor Pelayanan Pajak dengan para WP. AR yang juga disebut staf pendukung pelaksana dalam tiap Kantor Pelayanan Pajak Modern, bertanggung jawab dan berwenang untuk memberikan
pelayanan
secara
langsung,
menyampaikan
informasiperpajakan secara efektif dan professional, memberikan respon yang efektif atas pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan Wajib Pajak, edukasi, asistensi, serta mendorong dan mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak. 3. Tugas Account Representatif Secara Spesifik tugas Account Representative (AR) dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu yang berhubungan dengan Wajib Pajak dan
yang
berhubungan
dengan
atasannya.
Dalam
situs
www.kanwilpajakwpbesar.go.id dijelaskan bahwa tugas dari AR yaitu: a. Tugas Account Representative (AR) yang berhubungan dengan Wajib Pajak (WP): 1.
melaksanakan pengawasan kepatuhan formal WP
2.
melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material WP
3.
melaksanakan
bimbingan/himbauan
mengenai
ketentuan
perpajakan kepada WP 4.
memberikan konsultasi teknis perpajakan kepada WP
5.
membuat dan memutakhirkan profil WP
6.
membuat Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25
12
7.
membuat
uraian
penelitian
pembebasan/pengurangan
pembayaran angsuran PPh Pasal 25 8.
membuat usulan rencana kunjungan kerja ke lokasi WP dalam rangka pengawasan dan pemutakhiran data WP
9.
membuat Nota Penghitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak (tidak termasuk STP bunga penagihan) Pasal 7, Pasal 8 (2), Pasal 9 (2a) dan Pasal 14 (3)
10. membuat konsep Nota Penghitungan dalam rangka penerbitan
SKPKB/SKPKBT tanpa prosedur pemeriksaan 11. melaksanakan proses pembetulan ketetapan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP 12. membuat konsep usulan WP / PKP Fiktif dan WP Patuh 13. membuat konsep perhitungan Lebih Bayar (LB) 14. melaksanakan penelitian dalam rangka penerbitan Bukti Pbk
berdasarkan permohonan WP 15. melaksanakan penelitian Bukti Pemindahbukuan secara jabatan 16. membuat konsep Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pajak (SKPPKP), Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP), Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Keterangan Pembayaran Pajak Sementara (SKPPS)
13
17. membuat uraian penelitian dalam rangka penerbitan Surat
Keterangan
Bebas
Pemotongan/Pemungutan
PPh
dan
Pemungutan PPN 18. membuat konsep Surat Keterangan Fiskal (SKF) Non Bursa 19. melakukan
penelitian dalam rangka penerbitan Surat Ijin
Penggunaan Mesin Teraan Meterai, Surat Ijin Pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan teknologi percetakan dan dengan sistem
komputerisasi
dan
memproses
pencabutan
ijin
penggunaannya 20. membuka segel mesin teraan dan membuat Berita Acara-nya 21. melaksanakan pengalihan saldo bea meterai dengan mesin teraan,
pengalihan saldo bea meterai dengan teknologi percetakan dan dengan sistem komputerisasi 22. merekonsiliasikan data WP 23. menyusun konsep uraian pelaksanaan dan konsep evaluasi hasil
Putusan Banding/Peninjauan Kembali 24. membuat konsep laporan penelitian Ijin Perubahan Tahun Buku
dan Metode Pembukuan Pertama 25. membuat konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat b. Tugas Account Representative (AR) yang berhubungan dengan atasannya secara langsung, yaitu: 1.
membuat konsep rencana kerja
14
menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak,
2.
perkembangan ekonomi dan keuangan 3.
mengusulkan pemeriksaan dan atau penyidikan
4.
membuat konsep laporan berkala seksi
Seluruh Wajib Pajak Besar mempunyai Account Representative (AR) yang bertanggung jawab untuk memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan Wajib Pajak. AR akan memberikan informasi mengenai: 1.
Rekening Wajib Pajak untuk semua jenis pajak.
2.
Kemajuan proses pemeriksaan dan restitusi.
3.
Interpretasi dan penegasan atas suatu peraturan.
4.
Perubahan data identitas Wajib Pajak.
5.
Tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak.
6.
Kemajuan proses keberatan dan banding.
7.
Perubahan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
AR adalah penghubung antara KPP WP Besar dan Wajib Pajak, yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi perpajakan secara efektif dan profesional. Mereka terlatih untuk memberikan respon yang efektif atas pertanyaan dan permasalahan yang diajukan Wajib Pajak sesegera mungkin. AR juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Wajib Pajak memperoleh hak-haknya secara transparan.
15
C. Pemahaman Mengenai Prosedur Perpajakan Dalam reformasi undang-undang perpajakan tersebut, digunakan self assessment, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya mengisi surat pemberitahuan SPT, yaitu untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sedangkan fiskus berperan dalam memberikan penyuluhan, pengawasan dan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pengertian wajib pajak mengenai prosedur perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui kapan seharusnya ia mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dengan diperolehnya NPWP maka akan timbul kewajiban-kewajiban lainnya, dimana wajib pajak wajib melaporkan SPT masa dan tahunan, melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. Apabila wajib pajak dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan pelaporan SPT yang telah disampaikannya, maka wajib pajak dapat mengetahui segala hak dan kewajibannya. Seperti, misal membayar kekurangan pajak sebagai akibat timbulnya surat keterangan pajak sebagai akibat timbulnya surat keterangan pajak, maupun mengajukan suatu keberatan atau banding apabila penetapan pajak tidak benar oleh wajib pajak.
Ketentuan dan tata cara perpajakan di Indonesia diatur dalam UU no. 28 tahun 2007. Undang-undang tersebut menjelaskan bagaimana cara pendaftaran,
pembayaran,
pemungutan,
pemotongan,
pelaporan,
pemeriksaan penyidikan, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Berikut ini tata cara/prosedur perpajakan sebagaimana yang dijelaskan UU No. 28 tahun 2007 adalah sebagai berikut:
16
1. Pendaftaran Sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Disamping melalui KPP atau KP4, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui e-register, yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik on-line (internet). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai
sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada KPP, atau
KP4 dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan, atau dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui e-register. Syarat-syarat pendaftaran Wajib Pajak yang dijelaskan di situs www.pajak.go.id adalah: 1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dokumen yang diperlukan hanya berupa Fotokopi KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga. 2. Bagi Wajib Pajak Badan, dokumen yang diperlukan antara lain: a.
Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan,
b.
Fotokopi KTP Pengurus, dan
c.
Surat Keterangan Kegiatan Usaha dari Lurah.
Kepada Wajib Pajak diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
paling lambat pada hari kerja berikutnya dan Kartu NPWP diberikan paling
17
lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap. Perlu diketahui masyarakat bahwa untuk pengurusan NPWP tersebut di atas
tidak dipungut biaya apapun. Setelah memperoleh NPWP, Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada KPP, KP4, atau dapat pula dilakukan
secara on-line melalui e-register. Dalam rangka pengukuhan sebagai PKP tersebut maka akan dilakuan penelitian setempat mengenai keberadaan dan kegiatan usaha yang bersangkutan. Dengan dikukuhkannya Pengusaha sebagai PKP maka atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak,
wajib diterbitkan Faktur Pajak. 2. Pembayaran Pajak Mekanisme pembayaran pajak dijelaskan dalam situs www.pajak.go.id: a. Membayar sendiri pajak yang terutang: 1. Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25) Pembayaran
PPh
Pasal
25
yaitu
pembayaran
pajak
penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Wajib Pajak diwajibkan
untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak setiap bulan. 2. Pembayaran PPh Pasal 29 setelah akhir tahun Pembayaran PPh Pasal 29 yaitu pelunasan pajak penghasilan yang dilakukn sendiri oleh Wajib Pajak pada akhir tahun pajak
18
apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari jumlah total pajak yang dibayar sendiri dan pajak yang
dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak. b. Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 4
(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, dan 23, serta PPh Pasal 26). Pihak lain disini berupa: 1. Pemberi penghasilan 2. Pemberi kerja, atau 3. Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah. .
c. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah. d. Pembayaran Pajak-pajak lainnya, yaitu: 1. Pembayaran
PBB
yaitu
pelunasan
berdasarkan
Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Untuk daerah Jakarta, pembayaran PBB sudah dapat dilakukan dengan menggunakan
ATM di Bank-bank tertentu. 2. Pembayaran BPHTB yaitu pelunasan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. 3. Pembayaran Bea Meterai yaitu pelunasan pajak atas dokumen yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan benda meterai berupa meterai tempel atau kertas bermeterai atau dengan cara
lain seperti menggunakan mesin teraan. Dalam
hal
terjadi
pemotongan
maupun
pemungutan
Pajak
19
Penghasilan (PPh), pemotong atau pemungut PPh diwajibkan memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi
atau badan yang dipotong atau dipungut PPh. Dan khusus untuk penghasilan karyawan atau pegawai tetap, pemotong PPh Pasal 21, yaitu pemberi kerja wajib memberikan tanda bukti pemotongan paling lama 1 (satu) bulan setelah
tahun kalender berakhir. Perlu diingat, sebagaimana di Pasal 3 Permenkeu di atas, dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Yang dimaksud
sebagai hari libur nasional adalah termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti
bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. 3. Tempat Pembayaran Pajak Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
184/pmk.03/2007 Pasal 4 menyebutkan bahwa pembayaran pajak dapat dilakukan di kantor pos dan bank yang telah ditunjuk oleh Mentri Keuangan. Pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-payment). Walaupun ketentuan ini terlihat sangat sederhana, namun dalam kenyataannya, tidak sedikit anggota masyarakat yang mengira pembayaran
pajak dapatdilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pembayaran dan penyetoran pajak tersebut harus dilakukan dengan menggunakan formulir
20
Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. SSP atau sarana administrasi lain tersebut berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak hanya apabila telah disahkan oleh pejabat kantor
penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi dan menjadi dianggap sah bila telah di-validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN). 4. Pemotongan/Pemungutan Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran
bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Adapun jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPN dan PPn
BM. Adapun definisi dari masing-masing pajak penghasilan tersebut adalah sebagai berikut: 1. PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang
Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan (seperti gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh
perusahaan dimana dia bekerja). 2. PPh Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor barang
dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu (seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah). 3. PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan dengan penghasilan tertentu seperti : deviden, bunga,
21
royalty, sewa, dan jasa yang diterima oleh WP badan dalam negeri, dan
BUT. 4. PPh Pasal 26 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan denan penghasilan yang diterima oleh WP luar negeri. 5. PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), ada beberapa penghasilan yang dikenakan PPh Final. Yang dimaksud final disini bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak ketiga atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan
(bukan pembayaran di muka) terhadap utang pajak pada akhir tahun dalam penghitungan pajak penghasilan pada SPT Tahunan. Beberapa
contoh penghasilan yang dikenakan PPh final: bunga deposito, penjualan tanah dan bangunan, persewaan tanah dan bangunan, hadiah
undian, bunga obligasi dsb. 6. PPh Pasal 15 adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Wajib Pajak tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus,
antara
lain
perusahaan
pelayaran
atau
penerbangan
international, perushaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan
yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah. Seperti halnya PPh Pasal 25, pemotongan/pemungutan tersebut
merupakan angsuran pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan
mekanisme Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM). Apabila pihak-pihak yang diberi kewajiban oleh DJP untuk melakukan pemotongan/pemungutan tidak melakukan sesuai dengan
22
ketentuan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dan kenaikan 100%. Masing-masing
pemotongan
dan
pemungutan
PPh
memiliki
pemotong pajak dan jenis penghasilan yang berlainan sehingga tidak
mungkin ada satu jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan atau pemungutan oleh jenis pemotongan dan pemotongan yang berlainan. Misalnya penghasilan yang telah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 tidak
mungkin dipotong PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26. 5. Pelaporan Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan
jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaan atau pelunasan pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan
pemungutan yang dilakukan oleh pihak ke-3, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur pajak. Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau
KP4 dimana Wajib Pajak terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut: 1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Ada beberapa SPT Masa: - PPh Pasal 21,
23
- PPh Pasal 22, - PPh Pasal 23, - PPh Pasal 25, - PPh Pasal 26, - PPN dan PPnBM, - Pemungut PPN 2. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada beberapa jenis SPT Tahunan: - Badan - Orang Pribadi - Pasal 21 Untuk lampiran 1721 A1 pada SPT Tahunan PPh Pasal 21 dapat digunakan media elektronik (disket dan cartridge). Saat ini khusus untuk SPT
Masa PPN sudah dapat disampaikan secara elektronik (on-line) melalui aplikasi e-filing. Dalam waktu dekat, penyampaian SPT Tahunan PPh dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-SPT. Keterlambatan pelaporan untuk SPT masa dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.
50.000,- dan SPT tahunan sebesar Rp. 100.000,-. Tabel 2.1 Periode Pembayaran dan Pelaporan SPT Batas Waktu Batas Waktu No Jenis SPT Pembayaran Pelaporan Masa 1 PPh Pasal 21/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 2 PPh Pasal 23/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 3 PPh Pasal 25 Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 4 PPh Pasal 22, PPN & PPn BM 1 hari setelah dipungut 7 hari setelah oleh Bea Cukai pembayaran 5 PPh Pasal 22 - Bendaharawan Pada hari yang sama Tgl. 14 bulan berikujt Pemerintah saat penyerahan barang 6 PPh Pasal 22 - Pertamina Sebelum Delivery Order dibayar
24
Batas Waktu Pembayaran 7 PPh Pasal 22 - Pemungut tertentu Tgl. 10 bulan berikut 8 PPh Pasal 4 ayat (2) Tgl. 10 bulan berikut 9 PPN dan PPn BM - PKP Tgl. 15 bulan berikut 10 PPN dan PPn BM Tgl. 17 bulan berikut Bendaharawan
Batas Waktu Pelaporan Tgl. 20 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut Tgl. 14 bulan berikut
11 PPN & PPn BM - Pemungut Non Tgl. 15 bulan berikut Bendaharawan
Tgl. 20 bulan berikut
No
Jenis SPT
1
PPh - Badan, OP, PPh Pasal 21
2
PBB
3
BPHTB
Tahunan Tgl. 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT Dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan bangunan
Tgl. 31 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak ----
----
Sumber: (http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=916%3Akewajib an-wajib-pajak&catid=98%3Ahak-dan-kewajiban-wajib-pajak&Itemid=141&limitstart=4)
6. Kelebihan Pembayaran Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang
dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali
kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Untuk Wajib Pajak masuk kriteria Wajib Pajak Patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh da 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Perlu
diketahui pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan. Wajib Pajak dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak melalui dua cara:
25
1). dengan melalui Surat Pemberitahuan (SPT), 2). mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP. Apabila DJP terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka Wajib Pajak berhak menerima bunga 2% per
bulan maksimum 24 bulan. Proses pengembalian kelebihan pembayran pajak yang seharusnya
tidak terutang adalah dengan menyampaikan surat permohonan dengan mencantumkan alasan meminta kembali pembayaran pajak, jumlah yang
diminta pengembaliannya, perincian dari pembayaran dan/atau penyetoranpenyetoran yang diminta pengembaliannya disertai tanggal dan nomor dari tiap-tiap bukti setoran, hutang-hutang pajak lainnya. Permohonan dapat disetujui sebagian atau sepenuhnya, apabila memenuhi syarat telah terjadi kekeliruan/kesalahan pembayaran pajak atau pemotongan pajak atau
pemungutan pajak, sehingga terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Wajib Pajak atau Subyek Pajak atau bukan Subyek Pajak menyerahkan
asli
bukti-bukti
pembayaran
atau
pemotongan
atau
pemungutan dari pajak yang diminta kembali pembayarannya. Penyelesaian
permohonan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima lengkap. Dasar hukum pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE31/PJ.2/1988 7. Pemeriksaan & Penyidikan a. Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dengan
26
tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak dan tujuan lain yang ditetapkan
oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak berhak: - Meminta Surat Perintah Pemeriksaan - Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa - Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan - Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT Pemeriksaan yang dilakukan dapat dibedakan menjadi pemeriksaan
rutin, pemeriksaan kriteria seleksi, pemeriksaan khusus, pemeriksaan Wajib Pajak lokasi, pemeriksaan tahun berjalan dan pemeriksaan bukti
permulaan. Pemeriksaan yang disebutkan terakhir adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadapWajib Pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Berdasarkan ruang lingkunya jenis-jenis pemeriksaan sebagaimana disebutkan di atas dapat dibedakan menjadi
pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Suatu jenis pemeriksaan dapat dilakukan hanya dengan pemeriksaan kantor, sedangkan jenis
pemeriksaan lainnya dapat dilakukan dengan keduanya. b. Penyidikan Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik yaitu Pengawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan. Tindak pidana di bidang perpajakan dapat berupa kealpaan atau kesengajaan yang
dilakukan oleh Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan kealpaan disini
27
adalah Wajib Pajak alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara. Kealpaan dapat diartikan tidak sengaja, lalai,
tidak
hati-hati,
atau
kurang
mengindahkan
kewajibannya.
Sedangkan kriteria kesengajaan adalah sebagai berikut: 1. Tidak mendaftarkan diri, atau penyalahgunaan NPWP atau PPKP 2. Tidak menyampaikan SPT 3. Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap 4. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan 5. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu 6. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku,
catatan atau
dokumen lainnya 7. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada
Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Data dan Informasi
28
dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai
nasabah debitur, data transksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/ atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar DJP. Setiap orang yang dengan
sengaja tidak memenuhi kewajiban memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sedangkan untuk setiap orang yang dengan sengaja
menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain (kewajiban memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh)
bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). 8. Penetapan, Keberatan, Banding & Peninjauan Kembali Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang
dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding.
Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
29
a. Penetapan Penetapan pajak dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jenisjenis ketetapan yang dikeluarkan adalah: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat
Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Disamping itu dapat diterbitkan pula Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal dikenakannya sanksi administrasi. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan jenis dan besaran sanksi
administrasi dari setiap permasalahan Tabel 2.2 Sanksi Administrasi No
Pasal
1.
7 (1)
2.
8 (3)
3.
14 (4)
3
14 (4)
1.
8 (2)
2.
9 (2a)
3.
13 (2)
4.
13 (5)
5.
14 (3)
Masalah
Sanksi
Ket.
Denda SPT Terlambat disampaikan : a. Masa Rp. 50.000 Per SPT b. Tahunan Rp. 100.000 Per SPT Pembetulan sendiri dan belum 200% Dari jumlah pajak yang disidik kurang dibayar a. Pengusaha kena PPN tidak 2% Dari DPP PKP b. Pengusaha tidak PKP buat faktur pajak c. PKP tidak buat faktur atau faktur tidak lengkap Bunga Pembetulan SPT dalam 2 tahun Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 10 tahun karena adanya tindak pidana a. PPh tahunn berjalan tidak/kurang bayar
b. SPT kurang bayar
2%
\
2% /
> Dari DPP
2% Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar 2% Per bulan, dari jumlah pajak terutang 2% Per bulan, dari jumlah kurang dibayar, max 24 bulan 48% Dari jumlah paak yang tidak mau atau kurang dibayar. 2% Per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang dibayr, max 24 bulan 2% Per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang dibayr, max 24 bulan
30
No 6.
Pasal 15 (4)
Masalah SKPKBT diterbitkan setelah lewat wkatu 10 tahun karena adanya tindak pidana
7.
19 (1)
8
19 (2)
SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar Mengangsur atau menunda
9.
19 (3)
1.
8 (5)
2.
13 (3)
Kekurangan pajak akibat penundaan SPT Kenaikan Pengungkapan ketidak benaran SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP Apabila: SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29 a. PPh yang tidak atau kurang dibayar b. tidak/kurang dipotong/ dipungut/ disetorkan
Sanksi Ket 48% Dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
2% Per bulan, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
2% Per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan 2% Atas kekurangan pembayaran pajak 50% Dari pajak yang kurang dibayar
50% Dari PPh yang tidak/kurang dibayar 100% Dari PPh yang tidak/kurang dipotong/dipungut c. PPN/PPnBM tidak atau 100% Dari PPN/PPnBM yang kurang dibayar tidak atau kurang dibayar 3. 15 (2) Kekurangan pajak pada 100% Dari jumlah kekurangan SKPKBT pajak tersebut Sumber: (http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=144% 3Atest&catid=98%3Ahak-dan-kewajiban-wajib-pajak&Itemid=141&limitstart=2)
b. Keberatan Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat
ketetapan, dan atas keberatan tersebut Direktur Jenderal Pajak akan memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan sejak surat keberatan diterima. Syarat pengajuan keberatan adalah:
31
1. Mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, Pemotongan dan Pemungutan oleh pihak ketiga. 2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan
menyebutkan alasan-alasan yang jelas. 3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya. 4. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. c. Banding Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Surat Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka Wajib Pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam waktu 3
(tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri surat Keputusan Keberatan tersebut. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding. Perlu diketahui bahwa Wajib Pajak yang mengajukan banding
harus membayar minimal 50% dari utang pajak yang diajukan banding. Pengadilan Pajak harus menetapkan putusan paling lambat 12 (dua belas)
bulan sejak Surat Banding diterima. Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan
sebagian
atau
seluruh
Banding,
maka
kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
32
2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. d. Peninjauan Kembali (PK) Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Putusan Banding,
maka Wajib Pajak masih memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan
Pajak. Pengajuan permohonan PK dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim Pengadilan pidana memperoleh
kekuatan hukum tetap atau ditemukannya bukti tertulis baru atau sejak putusan banding dikirim. Mahkamah Agung mengambil keputusan dalam jangka wkatu 6 (enam) bulan sejak permohonan PK diterima. 9. Penagihan Apabila WP tidak membayar pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, maka
DJP dapat melakukan tindakan penagihan. Proses penagihan dimulai dengan Surat Teguran dan dilanjutkan dengan Surat Paksa. Dalam hal WP tetap tidak membayar tagihan pajaknya maka dapat dilakukan penyitaan dan
pelelangan atas harta WP yang disita tersebut untuk melunasi pajak yang tidak/belum dibayar. Adapun jangka waktu proses penagihan sebagai berikut: 1. Surat Teguran diterbitkan jika dalam jangka 7 (tujuh) hari dari jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak tidak membayar utang pajaknya.
33
2. Surat Paksa diterbitkan dalam jangka 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran apabila Wajib Pajak tetap belum melunasi
utang pajaknya. 3. Sita dilakukan dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak Surat Paksa disampaikan. 4. Lelang dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Sedangkan pengumuman lelang dilakukan
paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan. Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan aktif dan penagihan pasif. Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak. Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak
dengan Surat Paksa dilakukan diatur dalam Undang-Undang No.19 tahun 1997 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2000. enagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan
Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih
besar. DJP dapat melakukan pencegahan dan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/penanggung pajak yang tidak kooperatif dalam membayar hutang pajaknya.
34
10. Hak-hak Wajib Pajak Lainnya a. Kerahasiaan Wajib Pajak Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan
perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, sepert ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan
undang-undang perpajakan. Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain: - Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak; - Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia - Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan atu dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau
bukti tertuils dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan. b. Penundaan Pembayaran Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.
35
c. Pengangsuran Pembayaran Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak. d. Penundaan Pelaporan SPT Tahunan Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh
Pasal 21. e. Pengurangan PPh Pasal 25 Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25. f. Pengurangan PBB Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek
pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebabsebab tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana
alam dan juga bagi Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan
pengurangan atas pajak terutang. g. Pembebasan Pajak Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pembebasan
atas
pemotongan/
pemungutan
pajak
penghasilan. h. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan
36
pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan. 11. Insentif Perpajakan Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan
tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api,
Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan
Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku.
D. Kualitas Pelayanan Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) 1. Pengertian Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) adalah tempat yang disediakan oleh kantor pelayanan pajak untuk pelayanan administrasi perpajakan berupa pendaftaran NPWP, pengukuhan PKP, penerimaan SPT baik masa maupun tahunan, dan pelayanan administrasi perpajakan lainnya (sumber: www.seputarakuntansi.info). Karena berhubungan langsung dengan para wajib pajak, para petugas yang beerja di bagian TPT memerlukan pemahaman yang cukup terhadap aspek perpajakan. Pegawai yang berhubungan langsung dengan para Wajib Pajak harus menjaga sopan santun dan perilaku, ramah, tanggap, cermat dan cepat, serta tidak mempersulit pelayanan.
37
setempat. Pada jam istirahat, pelayanan tetap diberikan dengan cara mengatur secara bergiliran petugas yang beristirahat atau menambah jumlah petugas jika TPT terlihat antrian yang panjang. Selain pegawai DJP, tidak diperkenankan orang lain ditempatkan di TPT. Apabila ada panggilan penting dan terpaksa harus meninggalkan Wajib Pajak, petugas memohon maaf kepada Wajib Pajak dan agar digantikan oleh petugas lain. Siaga melayani pertanyaan Wajib Pajak. Apabila ada pertanyaan yang tidak dapat dijawab, petugas meminta waktu untuk menghubungi supervisor/atasannya atau apabila tingkat persoalan agak kompleks dapat dipersilakan ke ruangan konsultasi untuk ditangani oleh petugas yang kompeten seperti AR/Auditor/Kasi. 2. Pengertian Kualitas Pelayanan Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara
tertentu
yang
memerlukan
kepekaan
dan
hubungan
interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003: 60). Hakikat pelayanan umum adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang pelayanan umum. b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efisien dan efektif). c.
Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
38
Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yag konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik suatu produk seperti: kinerja (performance), keandalan (reliability), esetetika (esthetics), dan sebagainya. Sedangkan dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan (meeting the needs of consumers). Berdasarkan pengertian kualitas, baik yang konvensional maupun yang strategis oleh Gaspers (1997) dinyatakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu pada pengertian pokok yaitu kualitas terdiri dari kistimewaan
produk,
baik
keistimewaan
langsung,
maupun
keistimewaan atraktif yang memenuhi kebutuhan pelanggan dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan. Dalam perkembangan selanjutnya, Parasuraman dalam Zeithamil dan Bitner (1991:118) mengatakan bahwa konsumen dalam melakukan penilaian terhadap kualitas jasa ada lima dimensi yang perlu diperhatikan: 1. Tangible, yaitu meliputi kualitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi 2. Emphaty,
yaitu
meliputi kemudahan
dalam
melakukan
komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan
memahami
kebutuhan pelanggan
39
3. Responsiveness, yaitu keinginan para staf untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang tanggap 4. Reliability, kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, kehandalan dan memuaskan 5. Assurance, yaitu mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat yang dapat dipercaya yang dimilikin oleh para staff (bebas dari bahaya, resiko, dan keragu-raguan) Tjipjono (1991:61) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan yang baik bukanlah berdasarkan dari sudut pandang para penyedia jasa, tapi berdasarkan sudut pandang konsumen. Dalam konteks penelitian ini, kualitas pelayanan yang baik bukan berdasarkan dari sudut pandang aparatur pajak, tapi dari sudut pandang wajib pajak. Bagi pelanggan, kualitas pelayanan adalah menyesuaikan diri dengan spesifikasi yang dituntut pelanggan. Pelanggan memutuskan bagaimana kualitas yag dimaksud dan apa yang dianggap penting. Pelanggan mempertimbangkan suatu kualitas pelayanan. Pelayanan petugas pajak yang berkualitas adalah pelayanan dari petugas
pajak
yang
dapat
memberikan
kepuasan
kepada
pelanggan/wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertangung jawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Dengan demikian, yang dikatakan kualitas di sini adalah kondisi dinamis yang bisa menghasilkan: a. produk yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak; b. jasa yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak;
40
c. suatu proses yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak; d. lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak. Apabila jasa dari suatu instansi dalam hal ini adalah Dirjen Pajak melalui para front liner tidak memenuhi harapan para wajib pajak, berarti jasa pelayanan tidak berkualitas. Jika proses pelayanan tidak memenuhi harapan wajib pajak, seperti berbelit-belit (tidak sederhana), berarti mutu pelayanannya kurang. Pelayanan kepada wajib pajak dikatakan bermutu apabila memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau semakin kecil kesenjangan antara pemenuhan janji dengan harapan wajib pajak adalah semakin mendekati ukuran bermutu. E. Kepatuhan Perpajakan
Ismawan (2001:82) mengemukakan prinsip administrasi pajak yang diterima secara luas menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung sistem self assessment di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai ”suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi (Devano, 2006:110) sebagai berikut. a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
41
d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Kepatuhan sebagai fondasi self assessment dapat dicapai apabila elemen- elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci (Ismawan, 2001:83) tersebut adalah sebagai berikut. a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak. b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak. c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif. d. Pemantapan law enforcement secara tegas dan adil. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang- undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Berdasarkan
Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
42
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir. d. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%. e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diadit oleh akuntan publik dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan pada huruf a, b, c, dan d di atas.
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Peneliti Welyando Ricky
Siti Muyassaroh
Judul Penelitian
Variabel X
Variabel Y
”Evaluasi Atas Kinerja Pelayanan Account Representatif Terhadap Wajib Pajak Pada Kantor Pajak Modern Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus”. ”Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan Di Kpp Pratama Klaten”
Kinerja Pelayanan Account Representatif
Harapan Wajib Pajak
Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan
Kepatuhan Wajib Pajak Badan
43
Pengertian mengenai kinerja Account Representatif telah dilakukan oleh Ricky Welyando (2006) dengan judul penelitian ”Evaluasi Atas Kinerja Pelayanan Account Representatif Terhadap Wajib Pajak Pada Kantor Pajak Modern Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor atau atribut di dalam dimensi keandalan (reliability), keterjaminan (assurance), dan empati telah dilaksanakan sesuai dengan harapan wajib pajak. Secara rata-rata tingkat kesesuaian antara kinerja pelayanan Account Representatif dengan harapan wajib pajak atas pelayanan yang diberikan Account Representatif telah memenuhi 83,48% dari harapan wajib pajak. Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak sebelumnya dilakukan oleh Siti Muyassaroh (2009) dengan judul ”Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan Di Kpp Pratama Klaten”. Hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Hasil uji determinasi (R2) menunjukkan nilai Adjusted R2 sebesar 49,1% menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 49,1% Sedangkan sisanya sebesar 50,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
44
Perbedaan
penelitian
kali
ini
dengan
penelitian-penelitian
sebelumnya sebagaimana telah disebutkan di atas adalah dalam penelitian ini mencoba menganalisis kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan 3 variabel independen yaitu account representatif dan pemahaman prosedur perpajakan dan kualitas pelayanan petugas TPT.
G. Hubungan Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis 1. Hubungan Peran Account Representative Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dengan adanya Account Representative sebagai penghubung antara wajib pajak dengan aparat pajak diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak dengan menjalankan perannya sebagai pengawas kepatuhan pajak para wajib pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ricky Welyando (2006) tentang kinerja Account Representatif, menyimpulkan bahwa faktor-faktor atau atribut di dalam dimensi keandalan (reliability), keterjaminan (assurance), dan empati telah dilaksanakan sesuai dengan harapan wajib pajak. Secara rata-rata tingkat kesesuaian antara kinerja pelayanan Account Representatif dengan harapan wajib pajak atas pelayanan yang diberikan Account Representatif telah memenuhi 83,48% dari harapan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Ha1: Peran Account Representative berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
45
2. Hubungan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengertian dan pemahaman wajib pajak mengenai prosedur perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini yang dilakukan oleh Siti Muyasaoh (2009) tentang pemahaman prosedur perpajakan menunjukkan pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Hasil uji determinasi (R2) menunjukkan nilai Adjusted R2 sebesar 49,1% menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 49,1% Sedangkan sisanya sebesar 50,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Ha2: Pemahaman Prosedur Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Hubungan Kualitas Pelayanan Petugas TPT Dengan Kepatuhan Wajib Pajak
Kepuasan pelanggan dalam hal ini para wajib pajak merupakan tujuan utama pelayanan prima. Kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila petugas TPT dapat melayani para wajib pajak secara optimal dan maksimal dan memuaskan. Direktorat Jendal Pajak berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak terutama peningkatkan kinerja para petugas TPT. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan petugas TPT diharapkan dapat memenuhi
46
kepuasan wajib pajak sehingga meningkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Ha3: Kualitas Pelayanan Petugas TPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 4. Hubungan simultan Peran AR, Pemahaman Prosedur Perpajakan WP, dan Kualitas Pelayanan Petugas TPT Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dengan adanya peran AR yang baik, pemahaman prosedur perpajakan WP yang baik, dan kualitas pelayanan TPT yang memuaskan, diharapkan secara simultan mampu mempengaruhi kepatuhan para WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Ha3: Peran AR, Pemahaman Prosedur Perpajakan WP, dan Kualitas Pelayanan Petugas TPT secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
47
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Adanya Account Representative, adanya prosedur dan mekanisme perpajakan yang bgitu banyak yang mebutuhkan pemahaman WP, dan adanya pelayananan di tempat terpadu di KPP, yang mana semua itu dirancang untuk meningkatkan kepatuhan para WP Basis Teori : Teori tentang Account Representative, teori tentang prosedur, Teori kualitas pelayanan petugas TPT di KPP, dan teori kepatuhan pajak
Peran Account Representative
Pemahaman Prosedur Perpajakan Wajip Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak
Kualitas Pelayanan Petugas TPT
Metode Analisis : Regresi Linear Berganda Hasil Pengujian dan Pembahasan
Kesimpulan, Implikasi, Saran
48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian kali ini hanya mencakup dalam bidang analisis perpajakan. Objek penelitian ini yaitu pada delapan KPP Pratama yaitu KPP Pratama Setiabudi Satu, KPP Pratama Setiabudi Tiga, KPP Pratama Tebet, KPP Pratama Pancoran, KPP Pratama Pasar Minggu, KPP Pratama Cilandak, KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga, KPP Pratama Kebayoan Lama, yang mana kesemuanya merupakan instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak dibawah naungan Kantor Wilayah Jakarta Selatan.
B. Metode Penentuan Sampel 1. Populasi Populasi didefinisikan sebagai sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Indriantoro dan Supomo, 2002:147). Populasi penelitian ini adalah para Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di KPP Pratama yang ada di Jakarta Selatan. 2. Sampel Responden dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak (WP) terdaftar di KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah nonprobabilitas sampling, yaitu apabila setiap
49
elemen populasi tidak
mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih
sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan sampel berdasarkan kemudahan (convenience sampling), yang mengumpulkan informasi dari elemen populasi yang tersedia pada saat dilakukannya penelitian untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
C. Metode Pengumpulan Data Data yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah data primer. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber penelitian yang asli, tanpa media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2002:147). Data primer yang diambil pada penelitian ini adalah data yang berupa opini subyek penelitian secara individual dengan metode survey, yaitu dengan mengajukan pertanyaan tertulis melalui kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden. Data yang diambil dari opini terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner tersebut mewakili variabel-variabel yang akan diukur.
D. Metode Analisis Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian dan metodologi penelitian, metode analisis yang digunakan yaitu metode kuantitafif sebagai metode penelitian.
50
1. Uji Kualitas Data a. Uji Validitas Uji Validitas dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana variabel yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas dengan menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor (Ghozali, 2009). Untuk menguji validitas konstruksi, dapat digunakan pendapat dari ahli (judgment experts). Dalam hal ini setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan terori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Analisis faktor dilakukan dengan cara mengkorelasikan jumlah skor faktor dengan skor total. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,3 ke atas maka faktor tersebut merupakan Construct yang kuat. Jadi berdasarkan analisis faktor itu dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki validitas konstruksi yang baik (Sugiyono, 2009). b. Uji Reliabilitas Reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan kosistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam bentuk kuesioner. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan
51
hasil yang konsisten meskipun di uji berkali-kali. Hasil uji reliabilitas dengan bantuan SPSS akan menghasilkan Cronbach’s Alpha. Reliabilitas dikatakan baik jika memiliki nilai Cronbach’s Alpha> 0,60 (Nunally:1967) dalam (Nugroho, 2005). 2. Uji Asumsi Klasik Penguji menggunakan analisis data dengan pengujian asumsi klasik sebagai berikut: a. Uji Multikolinearitas Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinieritas dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF=1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2009). b. Uji Heterokedastisitas Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan lain. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi
52
adanya heteroskedastisitas adalah menggunakan Scatter plot, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2009): 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas. 2) Jika tidak ada pola yang kelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. c. Uji Normalitas data Menurut Ghozali (2009) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Penelitian yang menggunakan metode yang lebih handal untuk menguji data mempunyai distribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat Normal Probability Plot. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. Data pengambilan keputusan normalitas data yaitu jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka regresi tersebut memenuhi normalitas, sedangkan jika data menyebar lebih jauh dan tidak mengiuti arah garis maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
53
d. Uji Autokorelasi Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah sebuah regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan pada teriode t-1, jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari problem autokorelasi. Deteksi adanya korelasi dengan menggunakan Durbin-Watson, dimana angka D-W di bawah -2 berarti autokorelasi positif, angka D-W diantara -2 sampai +2 tidak ada korelasi dan angka DW di atas +2 ada autokorelasi negative (singgih santoso, 2002:216). 1. Uji Hipotesis a. Regresi Linear Berganda (multiple regression) Model Statistik yang dipakai adalah model regresi linear berganda (multiple regression). Multiple Regression adalah suatu tehnik yang digunakan untuk menghitung seberapa besar pengaruh variable bebas (independent) dan variable ikat (dependen). Model regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut: Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
Keterangan: Y = Kepatuhan WP
a = konstanta
X1 = Peran Account Representatif
b = koefisien
X2 = Pemahaman Prosedur Perpajakan WP
e = error term
X3= Kualitas Pelayanan Petugas TPT
54
b. Uji Regresi Uji koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variael dependen. Nilai koefisien determinasi adalah dantara Nol dan Satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variable-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen yang terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variablevariabel
independen
memberikan
hamper
semua
informasi
yang
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen (Imam Ghazali, 2001:45). Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relative rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-msing pengamatan sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang lebih tinggi. Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi atau pengaruh variable independen terhadap varabel dependen yaitu dengan menguadratkan korelasi. c. Uji F Model regresi linier berganda diatas, untuk membuktikan apakah variabel-variabel
independen secara simultan mempunyai pengaruh
terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji F. Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel independen, yaitu Peran AR, Pemahaman Prosedur Perpajakan WP, dan Kualitas layanan TPT terhadap
55
variabel dependen yaitu Kualitas Pelayanan TPT. Secara bebas dengan signifikan sebesar 0.05, dapat disimpulkan (Ghozali, 2009): a. Jika nilai signifikan < 0.05, maka Ha diterima dan Ho ditolak. b. Jika nilai signifikan > 0.05, maka Ha ditolak dan Ho diterima. d. Uji t Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen terhadap variabel dependen, maka nilai signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaannya. Apabila sig t lebih besar dari 0.05, maka Ho diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0.05, maka Ho ditolak. Bila Ho ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009).
E. Operasionalisasi Variabel 1.Variabel bebas a. Peran Account Representatif (X1), Account Representative adalah petugas yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah melaksanakan Sistem Administrasi Modern.
Account
pengawasan
Representative
kepatuhan
kewajiban
berkewajiban
melaksanakan
perpajakan,
melaksanakan
bimbingan dan melaksanakan himbauan kepada Wajib Pajak (WP).
56
Variabel ini diukur dengan menggunakan skala interval (likert) 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), ragu-ragu (3), setuju (4) sampai sangat setuju (5).
b. Pemahaman Prosedur Perpajakan para wajib pajak (X2), Pemahaman prosedur perpajakan para wajib pajak maksudnya adalah sejauh mana tingkat pemahaman dan tingkat kemengertian para wajib pajak tentang aturan-aturan perpajakan di Indonesia. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala interval (likert) 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), ragu-ragu (3), setuju (4) sampai sangat setuju (5).
c. Kualitas Pelayanan Petugas TPT (X3) Kepuasan wajib pajak
dapat dicapai apabila petugas TPT dapat
melayani para wajib pajak secara optimal dan maksimal dan memuaskan. Direktorat Jendal Pajak berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak terutama peningkatkan kinerja para petugas TPT. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan petugas TPT diharapkan dapat memenuhi kepuasan wajib pajak sehingga meningkat kepatuhan wajib pajak. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala interval (likert) 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), ragu-ragu (3), setuju (4) sampai sangat setuju (5).
57
2. Variabel dependen Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Perpajakan Wajib pajak. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.Variabel ini diukur dengan menggunakan skala interval (likert) 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), raguragu (3), setuju (4) sampai sangat setuju (5).
58
Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian Variabel
Peran Account Representat ive (X1)
Subvariabel
Indikator
No Pernyataan
Skala Pengukuran
Fungsi Pengawasan
Kecermatan pengawasan AR
1, 9
Skala Ordinal
terhadap kepatuhan WP Keramahan AR dalam
2, 8
menjalanan fungsi pengawasan Ketelitian AR dalam
3
mengingatkan kewajiban para wajib pajak Fungsi Konsultasi
Kemampuan AR sebagai jasa
4, 10
konsultasi yang baik pada para wajib pajak Kemampuan AR memberikan
5
masukan kepada permasalahan perpajakan yg dihadapi oleh Wajib pajak Fungsi Bimbingan
6 Bimbingan AR terhadapwajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya Kemampuan AR sebagai sarana
7
informasi dan sosialisai setiap perubahan peraturan/ kebijakan/
Undang-undang pajak
59
Variabel
Sub variabel
Pemahama n Prosedur Perpajakan (X2)
Pendaftaran
Indikator
Pemahaman prosedur
No Pernyataan
Skala Pengukuran Skala Ordinal
11
pembuatan NPWP Pemahaman syarat-syarat
12
pembuatan NPWP Pemahaman tentang PKP Pembayaran/ Pemotongan
Pemahaman tempat
13
14
pembayaran pajak dilakukan Pemahaman mekanisme
15
pembayaran pajak sendiri yg terutang bulanan (PPh 25) dan tahunan (pph 29) Pemahaman mekanisme
17
pembayaran PBB Pemahaman pembayaran yang
16, 19, 20
dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPN dan PPn BM)
Pelaporan
Pemahaman pembayaran PPN
18
Pemahaman pengisian SPT
21
Massa dan SPT Tahunan Pemahaman tentang kapan
22, 23
batas waktu pelaporan dari masing-masing jenis SPT pajak yang dibayarkan Pemahaman tentang
24
sanksi/denda apabila keterlambatan
60
Variabel
Subvariabel
Indikator
Keseriusan petugas dalam Kualitas Pelayanan Petugas TPT (X3)
Keandalan
No Pernyataan 25
Skala Pengukuran Skala Ordinal
pemberi pelayanan Tanggung jawab petugas
26
pemberi pelayanan
Responsiveness
Sarana penerimaan keluhan
28
Ketanggapan Petugas TPT
27
dalam merenspon masalah Kecepatan Petugas TPT memberikan layanan
Assurance
Keterampilan petugas
31
32
memberikan pelayan Keahlian petugas pemberi
29, 33
pelayanan Kejujuran petugas pemberi
34
pelayanan Kecermatan petugas pemberi
30, 35
pelayanan
Empathy
Kesediaan bekerja lebih lama
36
para petugas pemberi pelayan dan memberikan layanan lebih baik Keramahan petugas pemberi
37
pelayanan
Tangible
Keadilan dalam hal pelayanan
38
Kejelasan informasi
43 41
Jumlah petugas pemberi layanan Fasilitas tempat pelayanan Suasana tempat pelayan Lokasi tempat
40 39 42
61
Variabel
Subvariabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Kepatuhan memenuhi kewajiban membayar pajak.
Indikator
No Pernyataan
Skala Pengukuran Skala Ordinal
WP selalu memenuhi semua
44, 45, 46, 47, 48
kewajiban perpajakannya WP tidak pernah mengalami
49, 50
keterlambatan pembayaran pajak. WP tidak pernah mengalami
51, 52
keterlambatan pelaporan pajak. WP tidak pernah dikenakan
53
denda/sanksi pajak.
62
BAB IV PENEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Deskripsi Objek Penelitian Objek penelitian ini adalah di delapan KPP Pratama yang merupakan instansi vertikal dari Direktorat Jendral Pajak di bawah naungan Kantor Wilayah Jakarta Selatan. Delapan KPP Pratama tersebut adalah: 1. KPP Pratama Setiabudi Satu, Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8 2. KPP Pratama Setiabudi Tiga, Jl. Pasar Minggu No.11 3. KPP Pratama Tebet, Jl. Tebet Raya No. 9 4. KPP Pratama Pancoran, Jl. TB. Simatupang Kav.5 Kebagusan 5. KPP Pratama Pasar Minggu, Jl. TB Simatupang Kav. 39 6. KPP Pratama Cilandak, Jl. TB Simatupang Kav. 32 7. KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga, Jl.KH. Ahmad Dahlan No.14 8. KPP Pratama Kebayoran Lama, Jl. Ciledug Raya No.65 Seluruh KPP Pratama tersebut mengemban tugas dan tanggung jawab
untuk
memberikan
pelayanan,
melaksanakan
pengawasan
administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Tidak
Langsung Lainnya (PTLL) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap bagian yang terdapat pada masing-masing KPP Pratama tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda antar satu dengan lainnya. Namun semua bagian tetap harus dapat bekerja sama supaya dapat mewujudkan visi dan misi masing-masing KPP. Uraian tugas masing-masing bagian/seksi, yaitu : a. Kepala Kantor Kepala Kantor mempunyai tugas mengkoordinasikan pelayanan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPn BM & PTLL, dan PBB, serta BPHTB dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. b. Kepala Subbagian Umum Membantu dan menunjang kelancaran tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengatran kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga serta perlengkapan. c. Kepala Seksi Pelayanan Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan regristrasi Wajib Pajak, serta kerjasama perpajakan sesuai keterntuan yang berlaku.
d. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Membantu
tugas
Kepala
Kantor
dalam
mengkoordinasikan
pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan (SPT dan alat keterangan), urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi E-SPT da e-Filling dan penyiapan laporan kinerja. Seksi PDI merupakan suporting unit yang memberikan back up atas kinerja dari seksi lain. Namun, seksi ini tidak dibebankan target
penerimaan.
Target
penerimaan
menjadi
beban
seksi
pengawasan dan konsultasi (Waskon). e. Kepala Seksi Ekstensifikasi Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. f. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
g. Kepala Seksi Pemeriksaan Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. h. Kepala Seksi Penagihan Mambantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengihan aktif, pitang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, danusulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku. i. Kelompok Jabatan Fungsional Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungisonal Pemeriksa dan Pejabat Fungional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat
Fungsional
Pemeriksa
berkoordinasi
dengan
Seksi
Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dengan seksi Ekstensifikasi. 2. Karakteristik Responden Sebanyak 80 kuesioner telah disebar kepada para WP yang ada di delapan KPP Pratama yang menjadi objek penelitian yang mana di masing-masing KPP Pratama disebarkan 10 Kuesioner. Dari jumlah tersebut sebanyak seluruh kuesioner kembali. Rincian pendistribusian kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:
Tabel 4.1 Distribusi Kuisioner Penelitian
Sumber: Data Primer Diolah
3. Profil Responden Responden dalam penelitian ini adalah Wajib pajak
pribadi.
Sebanyak 80 kuesioner telah disebar di delapan KPP Pratama dibawah naunga DJP Kanwil Jakarta Selatan. Para Wajib pajak pribadi yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMA/Sederajat, D3 (Diploma 3), dan S1 (Strata 1) ke atas. Tabel 4.2 menyajikan rangkuman informasi responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir. Tabel 4.2 Data Statistik Responden No Keterangan 1
2
3
Jenis Kelamin 1) Laki-laki 2) Perempuan Usia 1) 2) 3)
20-25 tahun 26-30 tahun >30 tahun
Pendidikan Terakhir 1) SMA/Sederajat 2) D3 3) S1
Sumber: Data Primer Diolah
Jumlah Persentase 63 17 80
78,75% 21,25% 100%
7 20 53 80
8,75% 25% 66,25% 100%
25 18 37 80
31,25% 22,5% 46,25% 100%
B. Penemuan 1. Hasil Uji Kualitas Data a. Uji Validitas Data Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pearson Correlation. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika tingkat signifikansinya berada di bawah 0,05. Hasil uji validitas untuk variabel peran AR dapat dilihat pada Tabel 4.7, hasil uji validitas untuk variabel prosedur pemahaman wajib pajak dapat dilihat pada Tabel 4.8, hasil uji validitas untuk variabel kualitas pelayanan TPT dapat dilihat pada Tabel 4.9, dan Tabel 4.10 untuk hasil uji validitas variabel kepatuhan wajib pajak Tabel 4.3 Uji Validitas Peran Account Representative Pertanyaan
Sig.
Peran AR 1 Peran AR 2 Peran AR 3 Peran AR 4 Peran AR 5 Peran AR 6 Peran AR 7 Peran AR 8 Peran AR 9 Peran AR 10
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Pearson Correlation 0.829 0.882 0.808 0.679 0.702 0.775 0.741 0.729 0.769 0.773
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Sumber: Data Primer Diolah
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan dan pernyataan pada variabel peran AR berada pada tingkat signifikansi dibawah 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa seluruh butir pertanyaan tersebut adalah valid.
Tabel 4.4 Uji Validitas Pemahaman Prosedur Perpajakan Wajib Pajak Pertanyaan
Sig.
PPWP 1 PPWP 2 PPWP 3 PPWP 4 PPWP 5 PPWP 6 PPWP 7 PPWP 8 PPWP 9 PPWP 10 PPWP 11 PPWP 12 PPWP 13 PPWP 14
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Pearson Correlation 0.651 0.614 0.755 0.801 0.674 0.430 0.460 0.515 0.499 0.504 0.426 0.479 0.414 0.589
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Sumber: Data Primer Diolah
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan dan pernyataan pada variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan Wajib Pajak berada pada tingkat signifikansi dibawah 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa seluruh butir pertanyaan tersebut adalah valid. Tabel 4.5 Uji Validitas Kualitas Layanan TPT Pertanyaan
Sig.
KL TPT 1 KL TPT 2 KL TPT 3 KL TPT 4 KL TPT 5 KL TPT 6 KL TPT 7 KL TPT 8 KL TPT 9 KL TPT 10 KL TPT 11
0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Pearson Correlation 0.718 0.777 0.769 0.669 0.640 0.692 0.814 0.701 0.610 0.500 0.616
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Pertanyaan
Sig.
KL TPT 12 KL TPT 13 KL TPT 14 KL TPT 15 KL TPT 16 KL TPT 17 KL TPT 18 KL TPT 19
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Pearson Correlation 0.749 0.627 0.678 0.675 0.559 0.449 0.693 0.667
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Sumber: Data Primer Diolah
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan dan pernyataan pada variabel Kualitas Pelayanan TPT berada pada tingkat signifikansi dibawah 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa seluruh butir pertanyaan tersebut adalah valid. Tabel 4.6 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Pertanyaan
Sig.
Kepatuhan WP 1 Kepatuhan WP 2 Kepatuhan WP 3 Kepatuhan WP 4 Kepatuhan WP 5 Kepatuhan WP 6 Kepatuhan WP 7 Kepatuhan WP 8 Kepatuhan WP 9 Kepatuhan WP 10
0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Pearson Correlation 0.536 0.581 0.355 0.736 0.541 0.403 0.529 0.408 0.571 0.620
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Sumber: Data Primer Diolah
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan dan pernyataan pada variabel Kepatuhan Perpajakan WP berada pada tingkat signifikansi dibawah 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa seluruh butir pertanyaan tersebut adalah valid.
b. Hasil Uji Reliabilitas Pengujian dilakukan dengan pervariabel menggunakan pernyataan yang terdapat didalam kuesioner. Dari pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.7 Uji Reliabilitas Variabel Peran AR Pemahaman Prosedur Perpajakan WP Kualitas Pelayanan TPT Kepatuhan Perpajakan WP
Cronbach’s Alpha 0.923 0.832
Keterangan
0.925 0.711
Reliabel Reliabel
Reliabel Reliabel
Sumber : Data Primer Diolah
Berdasarkan tabel diatas, hasil pengujian variabel peran AR diperoleh nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,923. Nilai tersebut lebih besar dari 0,60 (0,923 > 0,60). maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pernyataan variabel peran AR dikatakan reliabel. Hasil pengujian variabel pemahaman prosedur pajak wajib pajak diperoleh nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,832. Nilai tersebut lebih besar dari 0,60 (0,832 > 0,60) maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pernyataan variabel pemahaman prosedur perpajakan wajib pajak dikatakan reliabel. Hasil pengujian variabel kualitas layanan TPT diperoleh nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,925. Nilai tersebut lebih besar dari 0,60 (0,925 > 0,60) maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pernyataan variabel kualitas pelayanan TPT dikatakan reliabel. Hasil pengujian variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai Cronbach’s Alpha sebesar
0,711. Nilai tersebut lebih besar dari 0,60 (0,711 > 0,60) maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pernyataan variabel kepatuhan wajib pajak dikatakan reliabel.
2. Hasil Uji Asumsi Klasik a. Hasil Uji Multikolinieritas Berdasarkan hasil pengujian terhadap data yang diperoleh, maka didapatkan hasil sebagai berikut: Tabel 4.8 Uji Multikolineritas Coefficientsa
B
Unstandardized
Standardized
Collinearity
Coefficients
Coefficients
Statistics
e
Std.
Model
B
1
17.202
3.542
r
(Constant)
Beta
t
Sig.
4.857
.000
Tolerance
VIF
d
Peran AR
.123
.084
.210
1.468
.146
.383
2.613
a
PPWP
.168
.067
.269
2.513
.014
.681
1.469
KLTPT
.118
.059
.268
1.993
.050
.432
2.316
s a.
Error
Dependent Variable: Kepatuhan WP
Sumber: Data primer diolah a
Berdasarkan
tabel
4.11,
hasil
perhitungan
nilai
tolerance
menunjukkan tidak adanya variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 94.9%. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa tidak terdapat multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian. b. Hasil Uji Heterokedastisitas Berdasarkan hasil pengujian terhadap data yang diperoleh, maka didapatkan hasil sebagai berikut:
Gambar 4.1
Berdasarkan gambar scatterplot pada gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak namun tidak tersebar secara baik, karena titik-titik tersebut lebih banyak mengumpul dibawah titik nol pada sumbu Y. Tetapi titik-titik tersebut juga ada yang menyebar diatas angka nol. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskesdastisitas dan layak digunakan dalam penelitian.
c. Hasil Uji Normalitas Berdasarkan hasil pengujian terhadap data yang diperoleh, maka didapatkan hasil sebagai berikut: Gambar 4.2 Normal Plot
Sumber: Data Primer Diolah
Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. hal ini menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal, maka model regresi layak digunakan. Sedangkan pada grafik histogram (gambar 4.4) terlihat bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal. Dapat disimpulkan grafik normal plot dan grafik
histogram menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas. Gambar 4.4 Grafik Histogram
Sumber: Data Primer Diolah
3. Hasil Uji Hipotesis a. Hasil Uji Regresi Berganda Tabel dibawah ini merupakan hasil analisis mengenai koefisien Tabel 4.10
model regresi:
Koefisien Regresi Coefficients
Model 1
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B (Constant)
Std. Error
17.202
3.542
Peran AR
.123
.084
PPWP
.168
KLTPT
.118
Beta
Collinearity Statistics t
Sig.
Tolerance
VIF
4.857
.000
.210
1.468
.146
.383
2.613
.067
.269
2.513
.014
.681
1.469
.059
.268
1.993
.050
.432
2.316
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP Sumber: Data Primer Diolah
B
a
berdasarkan tabel 4.12 tersebut, maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut: Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e Y = 17.202 + 0.123X1 + 0.168X2 + 0.118X3 + 3.542 Hasil koefisien regresi memperlihatkan nilai koefisien konstanta adalah sebesar 17.202 mempunyai arti bahwa jika variabel dianggap konstan, maka nilai variabel Kepatuhan WP akan konstan sebesar 17.202. Nilai b1 yang merupakan keofisien regresi dari variabel X1 (Peran AR) sebesar 0.123 mempunyai arti bahwa semakin tinggi Peran AR atau bila terjadi peningkatan pada Peran AR sebesar 1 tingkatan, maka akan terjadi peningkatan Kepatuhan WP sebesar 0.123 satuan dengan asumsi variabel lainnya masih tetap konstan. Kemudian nilai 2 yang merupakan koefisien regresi dari variabel X2 (Pemahaman
Prosedur
Perpajakan
Wajib
Pajak)
sebesar
0.168
mempunyai arti bahwa jika terjadi peningkatan pengelolaan persediaan sebesar 1 tingkatan, maka akan terjadi peningkatan Kepatuhan WP sebesar 0.168 satuan dengan asumsi variabel lainnya masih tetap konstan. Kemudian nilai b3 yang merupakan koefisien regresi dari variabel X3 (Kualitas Pelayanan TPT) sebesar 0.118 mempunyai arti bahwa jika terjadi peningkatan pengelolaan persediaan sebesar 1 tingkatan, maka akan terjadi peningkatan Kepatuhan WP sebesar 0.118 satuan dengan asumsi variabel lainnya masih tetap konstan.
b. Hasil Uji Koefisien Determinasi Tabel dibawah ini merupakan hasil analisi uji koefisien daterminasi: Tabel 4.13 Uji Keofisien Determinasi H
b
Model Summary
Std. Error of the Model 1
R .636
R Square a
Adjusted R Square
.405
.382
Estimate
Durbin-Watson
3.01166
1.935
a. Predictors: (Constant), Peran AR, Pemahaman Prosedur WP, Kualitas Layanan TPT b. Dependent Variable: Kepatuhan WP
H primer diolah Sumber: Data Hasil pengujian menunjukkan besarnya koefisien korelasi (R), koefisien determinasi (R Square), koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R Square), dan Standar Eror (SE). Pada tabel diatas terlihat bahwa koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R Square) sebesar 0.382 memberi pengertian bahwa variasi yang terjadi pada variabel Y (Kepatuhan WP) adalah 38,2% ditentukan oleh variabel peran AR, pemahaman prosedur pajak WP, dan kualitas layanan TPT. selebihnya
sebesar 61.8% (100% -
38,2%) ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam analisa regresi ini. Faktor-faktor lain tersebut adalah seperti sanksi pajak, pemeriksaan pajak, kesadaran pajak, dan sebagainya yang mana berhubungan dan dapat mempengaruhi kepatuhan pajak.
c. Hasil Uji Statistik F Tabel 4.14 Uji Statistik F ANOVAb Model
Sum of Squares
1
Regression
Mean Square
469.422
3
156.474
689.328
76
9.070
1158.750
79
Residual Total
df
F
Sig.
17.252
.000a
a. Predictors: (Constant), Peran AR, Pemahaman Prosedur WP, Kualitas Layanan TPT b. Dependent Variable: Kepatuhan WP Sumber: Data primer diolah
Tabel 4.14 dalam model ANOVA dapat diperoleh F hitung sebesar 17.252 dengan tingkat signifikansi 0.000. Oleh karena tingkat signifikansi tersebut lebih kecil daripada 0.05, maka variabel Peran AR, Pemahaman Prosedur WP, Kualitas Layanan TPT secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan WP. Secara simultan ketiga variabel independen tersebut mempengaruhi variabel dependen yakni kepatuhan pajak. Jika secara bersamaan atau secara simultan ketiga variabel independen yakni peran AR, pemahaman prosedur perpajakan WP, dan kualitas pelayanan TPT tersebut mengalami peningkatan, maka akan berpengaruh pada peningkatan kepatuhan WP. Namun apabila ketiga variabel independen tersebut secara
bersamaan/simultan
mengalami
penurunan,
berpengaruh kepada penurunan kepatuhan WP. d. Hasil Uji Statistik t Tabel dibawah ini merupakan hasil uji statistik t:
maka
akan
Tabel 4.15 Uji Statistik t 1) P
Coefficients
e n
Model 1
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
g(Constant)
Std. Error
17.202
3.542
.123
.084
PPWP
.168
KLTPT
.118
aPeran AR
a
Beta
Collinearity Statistics t
Sig.
Tolerance
VIF
4.857
.000
.210
1.468
.146
.383
2.613
.067
.269
2.513
.014
.681
1.469
.059
.268
1.993
.050
.432
2.316
r u a. Dependent Variable: Kepatuhan WP Sumber: Data primer diolah
1) Pengaruh Peran AR terhadap Kepatuhan WP Berdasarkan uji statistik t pada table 4.15 diatas, uji statistik t variabel independen peran AR, memperlihatkan bahwa variabel peran AR memiliki nilai signifikasi sebesar 0.146 lebih besar dari nilai alpha 0.05 (0.146 > 0.05). Untuk itu dapat dikatakan bahwa H1 ditolak. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa variabel peran AR tidak memiliki signifikansi pengaruh terhadap kepatuhan pajak. 2) Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan WP terhadap Kepatuhan WP Berdasarkan uji statistik t pada table 4.15 diatas, uji statistik t variabel independen pengelolaan persediaan, memperlihatkan bahwa variabel pengelolaan persediaan memiliki nilai signifikasi sebesar 0.014 lebih kecil dari nilai alpha 0.05 (0.014 < 0.05). Untuk itu dapat dikatakan bahwa H2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel
Pemahaman Prosedur Perpajakann WP pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP. 3) Pengaruh Kualitas Pelayanan TPT terhadap Kepatuhan WP Berdasarkan uji statistik t pada table 4.15 diatas, memperlihatkan bahwa variabel kualitas pelayanan TPT memiliki nilai signifikasi sebesar 0.050 sama dengan dari nilai alpha 0.05 (0.050 = 0.05). Untuk itu dapat dikatakan bahwa H3 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan TPT berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP. Hasil uji t statistik menunjukkan hanya dua variabel yakni pemahaman prosedur perpajakan WP dan kualitas pelayanan TPT, yang mana secara partial masing-masing mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. Jika pemahaman prosedur perpajakan WP cukup baik dan mengerti tentang aturanaturan pajak yang berlaku terkini, maka hal itu akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan WP dalam memenuhinya kewajiban perpajakannya. Demikian juga apabila kualitas pelayanan di TPT sangat baik, maka tingkat kepatuhan para WP pun akan terpengaruhi dan mengalami peningkatan karena kualitas pelayan di kantor pajak yang dalam melayani para WP sudah cukup bagus. Sedangkan variabel independen peran AR, berdasarkan uji t statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. Ini berarti bahwa bagus tidaknya peran AR tidaklah begitu berpengaruh terhadap kepatuhan para WP. Para WP belum merasakan efek dari keberadaan AR yang mana fungsi intinya adalah untuk
melayani dan mengawasi para WP supaya lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Mungkin di mata WP para AR belumlah bekerja secara maksimal dan belum terasa banyak manfaatnya bagi para wajib pajak. Namun berdasarkan hasil dari pengolahan data, secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Peran AR, pemahaman prosedur perpajakan WP, dan kualitas pelayanan TPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. Jika secara bersamaan ketiga variabel independen mengalami peningkatan, maka variabel dependen yaitu kepatuhan WP juga akan terpengaruhi dan mengalami peningkatan.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam bab sebelumnya yang telah diselesaikan menurut metode penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1. Secara simultan tedapat pengaruh yang signifikan anatara variabel independen yaitu Peran AR (X1), Pemahaman Prosedur Perpajakan WP (X2), dan Kualitas pelayanan TPT (X3) terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan WP (Y). 2. Secara Parsial, dua variabel independen yaitu Pemahaman Prosedur Perpajakan WP (X2) dan Kualitas pelayanan TPT (X3) masing-masing berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan WP (Y). Sedangkan
variabel independen Peran AR (X1) secara parsial tidak
berpengaruh terhadap variabel dependen Kepatuhan WP (Y). 3. Adjusted R2 menunjukkan bahwa 38.2% dari kepatuhan WP dipengaruhi dari variabel independen yaitu peran AR, pemahaman prosedur perpajakan WP, dan kualitas pelayanan TPT. Sedangkan 61.8% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diketahui dalam analisa regresi ini
B. Implikasi Implikasi dalam penelitian kali ini adalah: 1. Hipotesis yang menyatakan peran AR berpengaruh terhadap kepatuhan WP ditolak. Mungkin hal ini mengindikasikan bahwa para subjek penelitian
81
tidak puas terhadap kinerja dari para AR tersebut selama ini. Pihak DJP harus segera meningkatkan kinerja AR sehingga dapat berperan dalam membantu meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. 2. Hipotesis yang menyatakan pemahaman prosedur perpajakan para WP. Para WP yang paham akan peraturan-peraturan dan prosedur perpajakan akan mematuhi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hipotesis terbukti. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya pengetahuan pemahaman perpajakan. 3. Sedangkan hipotesis yang menyatakan kualitas pelayanan di TPT berpengaruh terhadap kepatuhan WP juga diterima. Hipotesis terbukti. Para WP menilai kualitas pelayanan di TPT dari segi Tangible, Emphaty, Responsiveness, Reliability, Assurance, sudah cukup memuaskan. Para WP merasakan kenyamanan ketika mengantri menunggu giliran. Fasilitas di TPT sudah cukup baik, dan pelayanan para petugas sudah cukup ramah, sehingga ini meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. 4. Sedangkan hipotesis yang menyatakan peran AR, pemahaman prosedur perpajakan WP, dan kualitas pelayanan di TPT secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan WP juga diterima. Hipotesis terbukti. Para WP menilai jika secara bersamaan masing-masing variabel independen mengalami peningkatan, maka akan berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan para wajib pajak.
83
C. Saran Saran dari penelitian kali ini adalah: 1. Kinerja AR harus ditingkatkan dan lebih optimal agar berpengaruh untuk meningkatkan tingkat kepatuhan para WP dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Jangan sampai fungsi pengawasan AR menjadi hilang yang nantinya diacuhkan oleh para WP. 2. Sosialisasi mengenai prosedur perpajakan dan juga aturan-aturan perpajakan selama ini sudah bagus. Namun begitu perlu ditingkatkan lagi, karena masih banyak warga pedesaan yang masih awam tentang pajak, bahkan belum mempunyai NPWP. 3. Kualitas pelayanan di TPT sudah cukup baik dan harus dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan. Pelayanan yang ramah, kekeluargaan dan murah senyum harus diterapkan guna mengambil hati para WP, sehingga WP merasa nyaman dan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam membayar dan melaporkan pajaknya 4. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak harus ditingkatkan. Dalam hal ini pemerintah melalui Dirjen Pajak harus menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan nasional. Seminar-seminar serta penyuluhan-penyuluhan seputar dunia pajak agar lebih sering digelar supaya mindset masyarakat berubah. Masyarakat tidak hanya berpikir bahwa membayar pajak adalah sebuah kerterpaksaan dan kewajiban belaka. Namun pajak adalah kebutuhan primer bagi kemajuan pembangunan indonesia.
84
DAFTAR PUSTAKA Boediono B. 2003. ”Pelayanan Prima Perpajakan”. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Devano Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2006. ”Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu”. Jakarta : Prenada Media Group. Direktorat Jendral Pajak. “Kewajiban Wajib Pajak”, Diakses melalui: http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=916%3Ak ewajiban-wajib-pajak&catid=98%3Ahak-dan-kewajiban-wajibpajak&Itemid=141&limitstart=1, Pada tanggal: 14 Februari 2011 Direktorat Jendral Pajak. “Hak-Hak Wajib Pajak”, Diakses melalui: http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=144%3Ate st&catid=98%3Ahak-dan-kewajiban-wajib-pajak&Itemid=141&limitstart=2, Pada tanggal: 14 Februari 2011
Direktorat Jendral Pajak. ”Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/Pmk.03/2007”, Diakses melalui: http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_peraturan&Itemid=205&lgkp=1&idp =13086, Pada tanggal : 11 Mei 2011 Ismawan Indra. 2001. ”Memahami Reformasi Perpajakan ”.2000. Jakarta : PT Elex Media Komputindo. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. “Account Représentative”, Diakses melalui: http://www.kanwilpajakwpbesar.go.id/?task=static&PID=3, Pada tanggal: 14 Februari 2011
Kiswanto M. Wahyuddin, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Uppd Dipenda Propinsi Jateng Kabupaten Sragen”.2010. Diakses melalui: http://www.pdfssearch.com/PENGARUH-KUALITAS-PELAYANANTERHADAP-KEPUASAN-WAJIB-PAJAK-... Pada tanggal 16 Juni 2010 Meliana Wijaya. dan Ernawati,Sri, “Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Di Bidang Perdagangan Di Kpp Banjarmasin”. 2011. Diakses melalui: http://www.google.co.id/search?hl=id&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3AenUS%3Aofficial&channel=np&biw=1024&bih=651&q=jurnal+kepatuhan+pajak+201 1&oq=jurnal+kepatuhan+pajak+2011&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=18795l 20108l0l10l8l0l0l0l2l169l987l3.5l8. Pada tanggal 16 Juni 2011
85
Muyasaroh, Siti, Analisis Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Klaten, Surakarta, 2009 Puspitawati, Lilis. “Peranan Account Representative (AR) Dalam Pelayanan Terhadap Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees”.2010. Diakses melalui: http://dir.unikom.ac.id/laporan-kerja-praktek/fakultasekonomi/akuntansi/2009/jbptunikompp-gdl-isabelmari-20743/1-babi.doc/pdf/1babi.pdf. Pada tanggal 16 Juni 2011 Ratminto. Dan Winarsih, Atik Septi. 2010. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR. Sinaga, Aril Sumurung, Analisis Hubungan Pelayan Petugas TPT dan Account Representatif Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Kewajiban perpajakannya Pada KPP Pratama Jakarta Pademangan, Jakarta, 2008. Soemitro Rochmat. 2004. Asas dan Dasar Perpajakan 2. Bandung: PT Refika Aditama. Supadmi, Ni Luh, Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan, Bali, 2006 Siti Kurnia Rahayu, 2010,Perpajakan Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu
Tjiptono Fany.1991. Manajemen Jasa. Yogyakarta: Andi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16, Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6, Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta : Penerbit Buku Berita Pajak.
Vincent Gasperz, 1997. Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa. PT.Gramedia Pustaka Utama. Yogyakarta. Zeithamil, Valarie A., A. Parasuraman, and Leonard L. Barry, “Communication and Control Processes in the Delivery of Service Quality”, Journal of Marketing, American Marketing Association, April, 1988.
86
87
Lampiran I
KUESIONER PENELITIAN
PENGANTAR
Kepada Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara/i Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan hormat, Kuisioner ini digunakan dalam rangka penulisan Skripsi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Penelitian ini mengangkat topik tentang Peran Account Representatif, Pemahaman Prosedur Perpajakan WP, dan Kualitas Layanan di TPT, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Saya berharap Bapak/ Ibu/ Saudara/i berkenan untuk berpartisipasi dalam mengisi kuesioner ini. Jawaban bisa dituliskan di tempat yang disediakan atau memilih jawaban yang tersedia dengan memberikan tanda silang (X) pada kotak yang disediakan atas pernyataan berikut ini. Kuesioner ini digunakan untuk keperluan akademis, oleh karena itu kejujuran dalam pengisian sangat saya harapkan.
Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara meluangkan waktu mengisi lembar kuesioner penelitian skripsi ini. Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tak ternilai harganya bagi penelitian ini. Semoga jerih payah Bapak/Ibu/Saudara bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan di Indonesia.
88
BAGIAN I: KARAKTERISTIK RESPONDEN
Nama
: .................................................................
Alamat : ................................................................. Usia
: ............... tahun
Jenis kelamin
:
€Laki-laki
€Perempuan
Status tingkat pendidikan
:
€ SD
€ SMP
€ SMU
€Sarjana
Pekerjaan Anda saat ini
€ Lainnya (...................)
:
€ Pelajar/mahasiswa
€ Pegawai Swasta
€Wiraswasta
€ Pegawai Negeri
Pendapatan/uang saku Anda per bulan
€Lainnya (....................)
:
€ Kurang dari Rp. 1.000.000
€ Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000
€ Rp. 2.000.000 - Rp. 3.000.000
€ Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
€ Lebih dari Rp. 4.000.000
BAGIAN II: PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER A. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada menurut keadaan sebenarnya, terima kasih. B. Berilah tanda silang (X) pada kolom yang tersedia untuk jawaban yg Bapak/Ibu/Saudara pilih, B.1. Untuk pertanyaan bagian A, nomor 1 sampai dengan nomor 5 berupa pilihan, silahkan Bapak/Ibu/Saudara pilih salah satu B.2. Untuk pertanyaan bagian B dan C, nomor 1 sampai dengan nomor 40 ada lima kolom, silahkan Bapak/Ibu/Saudara pilih salah satu jawaban, Adapun makna dari kolom jawaban adalah sebagai berikut: STS : Sangat Tidak Setuju
RR : Ragu-Ragu
TS
S : Setuju
: Tidak Setuju
SS : Sangat Setuju
89
A. Pernyataan mengenai Account Representative (AR) No 1
Pernyataan
STS TS
RR S
SS
AR selalu cermat melakukan pengawasan terhadap kepatuhan kewajiban pajak anda
2
AR mengawasi kepatuhan pajak para wajib pajak secara ramah
3
AR
sebagai
orang
yang
mengingatkan
anda
menyelesaikan kewajiban pajak anda 4
AR dapat menjadi sarana
konsultasi dengan baik
kepada para wajib pajak 5
AR selalu memberi masukan kepada permasalahan perpajakan yg dihadapi oleh Wajib pajak
6
AR selalu memberikan bimbingan kepada wajib pajak ketika akan menyelesaikan kewajiban perpajakannya
7
AR selalu menginformasikan dan mensosialisasikan setiap peraturan-peraturan pajak yang baru/mengalami perubahan kepada para wajib pajak
8
AR selalu jujur dalam bersikap
9
Pengawasan AR terhadap para wajib pajak sangat tegas
10
Jumlah AR yang tersedia cukup memadai dan sangat membantu para wajib pajak
C. Pernyataan mengenai Pemahaman Prosedur Pajak Wajib Pajak No
Pernyataan
11
NPWP diperoleh dengan cara mendaftarkan diri pada
STS
TS
RR
S
SS
KPP, atau KP4 dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan, atau dapat pula mendaftarkan diri secara on-line melalui e-register
90
No
Pernyataan
12
Dokumen yang diperlukan untuk mebuat NPWP
STS
TS
RR
S
SS
wajib pajak pribadi Fotokopi KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga, sedangkan dalam pembuatan NPWP badan dokumen yang diperlukan adalah Fotokopi akte pendirian perusahaan, fotokopi KTP pengurus, dan surat keterangan domisili, merupakan
dokumen
yang
diperlukan
dalam
pembuatan NPWP badan 13
Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Wajib Pajak yang berprofesi sebagai pengusaha yang telah memperoleh NPWP dan telah mendapat pengukuhan menjadi PKP oleh KPP
14
Tempat pembayaran dan penyetoran pajak adalah Kantor Pos dan Giro serta Bank-bank yang ditunjuk oleh
Direktorat
Jenderal
Anggaran,
dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (epayment). 15
Pajak PPh 25 dibayarkan secara angsuran setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir,
dan
Pajak
PPh
29
untuk
WP-OP
dibayarkanpaling lambat tanggal 31 Maret, WPBadan dibayarkan paling lambat tanggal 30 April, setelah tahun pajak sebelum SPT disampaikan
91
No
Pernyataan
16
Pembayaran PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal
STS
TS
RR
S
SS
21, 22, dan 23, PPh Pasal 26, serta PPn dan PPnBM adalah melalui Pemotongan dan Pemungutan oleh pihak lain, dan disetor selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 17
Pelunasan PBB berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Wajib Pajak harus melunasi utang PBB-nya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT.
18
PPN & PPn BM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah, di lunasi selambatlambatnya tanggal 7 (tujuh) di bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Sedangkan, PPN & PPnBM yang dipungut oleh seelain
Bendaharawan
Pemerintah,
di
lunasi
selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 19
Pajak
yang
melalui
Pemotongan/pemungutan
merupakan angsuran pajak yang mana dapat menjadi kredit pajak pada akhir tahun 20
Pajak PPh Final dipungut oleh pihak ketiga atau dibayar sendiri dan tidak dapat dikreditkan terhadap utang pajak pada akhir tahun dalam penghitungan pajak penghasilan pada SPT Tahunan
21
SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Massa pajak, sedangkan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
92
No
Pernyataan
22
PPh 21, 23, 25, 26, adalah yang termasuk dilaporkan
STS
TS
RR
S
SS
STS TS
RR
S
SS
dalam SPT Massa dan paling lambat dilaporkan tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah massa pajak berakhir. Sedangkan PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendaharawan Negara paling lambat dilaporkan tanggal 14 bulan berikutnya. 23
SPT Masa PPN sudah dapat disampaikan secara elektronik (on-line) melalui aplikasi e-filing
24
Wajib pajak yang terlambat menyetorkan SPT Tahunan akan dikenai sanksi denda, untuk wajib pajak pribadi denda Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan wajib pajak badan usaha denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
D. Pernyataan mengenai Kualitas Pelayanan Petugas TPT No 25
Pernyataan Petugas
TPT
selalu
serius
dalam
menanggapi
pertanyaan dan permasalahan dari Anda 26
Petugas TPT bekerja dengan penuh tanggung jawab terhadap anda
27
Petugas TPT sangat tanggap merespon permasalahan pajak anda
28
Petugas TPT sebagai sarana penerima keluhan dan informasi terhadap permasalahan perpajakan anda
29
Petugas TPT memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap permasalahan perpajakan anda
30
Petugas TPT bekerja sesuai dengan prosedur yang jelas
31
Petugas TPT cepat dalam merespon permasalahan anda
93
No
Pernyataan
32
Petugas TPT sangat terampil dalam memberikan
STS TS
RR
S
SS
RR
S
SS
pelayan kepada anda 33
Petugas TPT memiliki keahlian yang mumpuni di bidangnya
34
Petugas TPT jujur dalam melayani anda
35
Petugas TPT sangat cermat melayani anda
36
Petugas TPT berusaha memberikan pelayanan terbaik
37
Petugas TPT bersikap ramah dalam melayani anda
38
Petugas TPT besikap Adil dalam melayani keluhan anda
39
Anda merasa nyaman dengan suasana pelayanan di TPT
40
Fasilitas pelayanan yang ada di TPT cukup baik
41
Jumlah Petugas yang melayani anda di TPT sudah memadai
42
Lokasi TPT di dalam KPP mudah diketahui dengan langsung ketika memasuki KPP
43
Informasi seputar berita perpajakan terkini selalu diberikan di TPT
E. Pernyataan Mengenai Kepatuhan Pajak No
Pernyataan
44
NPWP penting untuk dimiliki bagi setiap wajib
STS
TS
pajak 45
NPWP adalah salah satu sistem/metoda untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak
46
Pemahaman Prosedur Perpajakan yang baik akan sangat membantu dalam menunaikan kewajiban pajak para wajib pajak
94
No
Pernyataan
47
Dalam menunaikan kewajiban pajak, para wajib
STS
TS
RR
S
SS
pajak dibimbing oleh para AR yang bekerja secara optimal, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan 48
Anda merasa puas dengan pelayanan para petugas di TPT sehingga anda merasa lebih nyaman dan mempengaruhi
tingat
kepatuhan
anda
dalam
Masa
Pajak
mematuhi aturan-aturan pajak 49
Anda
selalu
menyetorkan
SPT
Penghasilan anda adalah sebelum tanggal 10 bulan berikutnya 50
Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan anda adalah selalu sebelum tanggal 20 bulan berikutnya
51
Anda selalu menyetorkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan anda adalah sebelum tanggal 25 Maret tahun berikutnya
52
Anda selalu melakukan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan anda adalah sebelum tanggal 31 Maret tahun berikutnya
53
Anda tidak pernah menerima sanksi/denda pajak atas keterlambatan membayar serta melaporkan pajak anda
95
Lampiran II Hasil Olahan Kuesioner Identitas Responden
!
" # $ % & ' ! !! ! ! !" !# !$ !% !& !' !
! ! !
!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!
! !
! ! ! !
! ! ! !
!
! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
!
! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
!
! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! !
! !
!
" # $ % & ' " "! " " "" "# "$ "% "& "' # #! # # #" ## #$ #%
! ! !
!
!
!
! !
!
! " # $ % & '
! ! ! ! ! !
!
! ! ! ! ! ! !
96
#& #' $ $! $ $ $" $# $$ $% $& $' % %! % % %" %# %$ %% %& %' &
! ! !
! ! ! !
! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! !
! !
! ! !
!
!
! !
! !
!
!
! !
! !
! ! !
! ! ! !
! ! ! ! ! !
97
Lampiran III Hasil Uji Validitas & Reliabilitas PERAN ACCOUNT REPRESENTATIVE Correlations item1 item1
Pearson Correlation
1
item2 .791** 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80 .791**
80 1
80 .686**
80 .562**
80 .570**
80 .652**
80 .629**
80 .636**
80 .657**
80 .604**
80 .882**
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80 1
80 .429**
80 .581**
80 .639**
80 .467**
80 .521**
80 .640**
80 .567**
80 .808**
0
0
0
0
0
0
0
0
80 1
80 .564**
80 .527**
80 .520**
80 .492**
80 .376**
80 .456**
80 .679**
0
0
0
0
0.001
0
0
80 1
80 .427**
80 .544**
80 .290**
80 .571**
80 .484**
80 .702**
0
0
0.009
0
0
0
80 1
80 .536**
80 .563**
80 .458**
80 .515**
80 .775**
0
0
0
0
0
80 1
80 .433**
80 .532**
80 .487**
80 .741**
0
0
0
0
80 1
80 .473**
80 .563**
80 .729**
0
0
0
80 1
80 .578**
80 .769**
Sig. (2-tailed)
item2
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
item3
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
item4
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
item5
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
item6
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
item7
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
item8
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
item9
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
item10
Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
total
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
0
item3 .637**
item4 .388**
80 .637**
80 .686**
0
0
80 .388**
80 .562**
80 .429**
0
0
0
80 .409**
80 .570**
80 .581**
80 .564**
0
0
0
0
80 .651**
80 .652**
80 .639**
80 .527**
item5 .409**
80 .427**
item6 .651**
item7 .561**
0
0
0
0
0
80 .561**
80 .629**
80 .467**
80 .520**
80 .544**
80 .536**
0
0
0
0
0
0
80 .614**
80 .636**
80 .521**
80 .492**
80 .290**
80 .563**
80 .433**
0
0
0
0
0.009
0
0
80 .606**
80 .657**
80 .640**
80 .376**
80 .571**
80 .458**
80 .532**
item8 .614**
80 .473**
item9 .606**
item10 .674**
Total .829**
0
0
0
0.001
0
0
0
0
0
0
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
.674**
.604**
.567**
.456**
.484**
.515**
.487**
.563**
.578**
1
.773**
80 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80 .829**
80 .882**
80 .808**
80 .679**
80 .702**
80 .775**
80 .741**
80 .729**
80 .769**
80 .773**
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
99
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.923
10
Cronbach's Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Corrected Item-
Item Deleted
Total Correlation
Alpha if Item Deleted
item1
33.43
33.792
.777
.911
item2
33.25
34.266
.850
.908
item3
33.50
33.899
.748
.913
item4
33.22
36.885
.610
.920
item5
33.35
36.053
.630
.919
item6
33.34
35.315
.717
.915
item7
33.56
35.313
.672
.917
item8
33.56
35.338
.655
.918
item9
33.69
35.053
.707
.915
item10
33.68
35.007
.712
.915
100
PEMAHAMAN PROSEDUR PERPAJAKAN WAJIB PAJAK Correlations item1
Pearson Correlation
item1 1
item2 .526** 0
0
80
80
80
.526**
1
.573**
.591**
0
80
80
80
.445**
.573**
1
.765**
Sig. (2-tailed) N item2
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed) N item3
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
item4
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
item5
Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
item13 0.173
item14 .291**
0
0
0.268
0.189
0.151
0.203
0.044
80
80
80
80
80
80
80
.428**
.232*
.332**
.244*
0.029
0
0
0.038
0.003
0.029
80
80
80
80
80
.390**
.282*
.436**
total .651**
0.001
0
0.125
0.009
0
80
80
80
80
80
0.089
0.132
.231*
0.001
.362**
.614**
0.798
0.435
0.243
0.04
0.994
0.001
0
80
80
80
80
80
80
80
.295**
.320**
.258*
.350**
0.208
.225*
.386**
.755**
0
0
0
0
0.011
0
0.008
0.004
0.021
0.001
0.064
0.045
0
0
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
.580**
.591**
.765**
1
.569**
.262*
.373**
.284*
.315**
0.212
.355**
0.177
.275*
.470**
.801**
0
0
0
0
0.019
0.001
0.011
0.004
0.059
0.001
0.117
0.013
0
0
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
.463**
.428**
.390**
.569**
1
.353**
.413**
.366**
0.172
0.13
0.173
.238*
.262*
.293**
.674**
0.001
0
0.001
0.127
0.249
0.126
0.033
0.019
0.008
0
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
Pearson Correlation
0.125
.232*
.282*
.262*
.353**
1
.395**
.249*
0.046
-0.052
0.14
0.2
0.048
0.112
.430**
Sig. (2-tailed)
0.268
0.038
0.011
0.019
0.001
0
0.026
0.682
0.647
0.216
0.075
0.669
0.322
0
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
Pearson Correlation
0.148
**
.332
**
**
.373
**
**
**
Sig. (2-tailed)
0.189
0.003
0
0.001
0
0
80
80
80
80
80
80
80
Pearson Correlation
0.162
.244*
.295**
.284*
.366**
.249*
0.154
Sig. (2-tailed)
0.151
0.029
0.008
0.011
0.001
0.026
0.171
80
80
80
80
80
80
80
80
Pearson Correlation
0.144
0.029
.320**
.315**
0.172
0.046
0.202
0.201
Sig. (2-tailed)
0.203
0.798
0.004
0.004
0.127
0.682
0.072
0.074
80
80
80
80
80
80
80
Pearson Correlation
.226*
0.089
.258*
0.212
0.13
-0.052
Sig. (2-tailed)
0.044
0.435
0.021
0.059
0.249
80
80
80
80
80
Pearson Correlation
.374**
0.132
.350**
.355**
Sig. (2-tailed)
0.001
0.243
0.001
80
80
80
.453**
.231*
Pearson Correlation
.436
.413
.395
1
0.154
0.202
-0.007
0.078
-0.062
0.174
0.162
.460
0.171
0.072
0.952
0.494
0.584
0.123
0.15
0
80
80
80
80
80
80
80
80
1
0.201
.301**
0.181
0.17
.340**
0.154
.515**
0.074
0.007
0.108
0.131
0.002
0.172
0
80
80
80
80
80
80
80
1
.441**
.262*
.302**
.292**
.236*
.499**
0
0.019
0.006
0.009
0.035
0
80
80
80
80
80
80
80
80
-0.007
.301**
.441**
1
0.134
.346**
.269*
.448**
.504**
0.647
0.952
0.007
0
0.237
0.002
0.016
0
0
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
0.173
0.14
0.078
0.181
.262*
0.134
1
0.144
.252*
0.086
.426**
0.001
0.126
0.216
0.494
0.108
0.019
0.237
0.203
0.024
0.45
0
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
0.208
0.177
.238*
0.2
-0.062
0.17
.302**
.346**
0.144
1
0.004
0.215
.479**
0
0.04
0.064
0.117
0.033
0.075
0.584
0.131
0.006
0.002
0.203
0.969
0.056
0
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
Pearson Correlation
0.173
0.001
.225*
.275*
.262*
0.048
0.174
.340**
.292**
.269*
.252*
0.004
1
0.078
.414**
Sig. (2-tailed)
0.125
0.994
0.045
0.013
0.019
0.669
0.123
0.002
0.009
0.016
0.024
0.969
0.493
0
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
Pearson Correlation
.291**
.362**
.386**
.470**
.293**
0.112
0.162
0.154
.236*
.448**
0.086
0.215
0.078
1
.589**
Sig. (2-tailed)
0.009
0.001
0
0
0.008
0.322
0.15
0.172
0.035
0
0.45
0.056
0.493
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
.651**
.614**
.755**
.801**
.674**
.430**
.460**
.515**
.499**
.504**
.426**
.479**
.414**
.589**
1
N
N total
item12 .453**
80
N
item14
item11 .374**
0
Sig. (2-tailed) item13
item10 .226*
80
N item12
item9 0.144
0
N item11
item8 0.162
80
N item10
item7 0.148
0
N item9
item6 0.125
80
N item8
item5 .463**
0
N item7
0
item4 .580**
80
N item6
item3 .445**
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed) N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
101
80
Reliability Statistics Cronbach's Alpha
N of Items .832
14
Case Processing Summary N Cases
Valid Excludeda Total
% 80
100.0
0
.0
80
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Item-Total Statistics Corrected
Cronbach's
Scale Mean if Scale Variance
Item-Total
Alpha if Item
Item Deleted
Correlation
Deleted
if Item Deleted
Item1
50.01
32.316
.573
.814
item2
50.11
32.709
.531
.817
item3
50.03
30.911
.689
.805
item4
50.10
29.686
.738
.799
item5
50.25
31.430
.587
.812
item6
50.36
34.031
.311
.832
item7
50.24
34.816
.382
.826
item8
50.45
33.668
.420
.824
item9
50.38
33.756
.400
.825
item10
50.49
33.215
.390
.826
item11
50.04
35.328
.355
.828
item12
50.39
33.506
.363
.828
item13
50.16
34.594
.310
.830
item14
50.63
31.402
.463
.823
102
KUALITAS PELAYANAN TPT
item 1
item 2
item 3
item 4
item 5
item 6
item 7
item 8
ittem 9
item 10
item 11
item 12
item 13
item 14
item 1 1
item 2 .75 ** 5 0
0
0
0
0
0
0
80
80
80
80
80
80
80
80
Pearson Correlat ion Sig. (2tailed) N
.75 ** 5
1
.75 ** 8
.58 ** 3
.58 ** 5
.58 ** 4
.62 ** 9
0
0
0
0
80
80
80
80
80
80
Pearson Correlat ion Sig. (2tailed) N
.74 ** 7
.75 ** 8
1
.72 ** 7
.54 ** 5
.60 ** 6
.68 ** 1
0
0
0
0
0
80
80
80
80
80
80
Pearson Correlat ion Sig. (2tailed) N
.71 ** 4
.58 ** 3
.72 ** 7
1
.43 ** 0
.44 ** 6
.59 ** 6
0
0
0
0
0
0
80
80
80
80
80
80
Pearson Correlat ion Sig. (2tailed) N
.45 ** 9
.58 ** 5
.54 ** 5
.43 ** 0
1
.70 ** 2
0
0
0
0
0
80
80
80
80
80
80
Pearson Correlat ion Sig. (2tailed) N
.50 ** 1
.58 ** 4
.60 ** 6
.44 ** 6
.70 ** 2
1
.67 ** 0
0
0
0
0
0
80
80
80
80
80
80
Pearson Correlat ion Sig. (2tailed) N
.67 ** 1
.62 ** 9
.68 ** 1
.59 ** 6
.60 ** 2
.67 ** 0
1
0
0
0
0
0
0
80
80
80
80
80
80
80
Pearson Correlat ion Sig. (2tailed) N
.44 ** 6
.51 ** 8
.47 ** 5
.37 ** 0
.45 ** 4
.41 ** 2
.57 ** 1
0
0
0
0
0
80
80
0.0 01 80
0
80
80
80
Pearson Correlat ion Sig. (2tailed) N
.25 * 4
.33 ** 2
.26 * 6
.30 ** 6
.33 ** 2
0.0 23 80
0.0 03 80
0.0 17 80
0.0 06 80
Pearson Correlat ion Sig. (2tailed) N
0.1 07
.28 * 3
0.1 79
0.3 45 80
0.0 11 80
Pearson Correlat ion Sig. (2tailed) N
.22 * 0
Pearson Correlat ion Sig. (2tailed) N
0
item 3 .74 ** 7
item 4 .71 ** 4
item 5 .45 ** 9
item 6 .50 ** 1
item 7 .67 ** 1
item 8 .44 ** 6
Correlations itte item m9 10 .254 0.10 * 7
item 11 * .220
item 12 * .473
*
0.02 3 80
0.34 5 80
.51 ** 8
.332
.283
0
0
80
80
0.00 3 80
0.01 1 80
0.00 1 80
.47 ** 5
.266
*
0.17 9
.307
0
0
80
80
0.01 7 80
0.11 3 80
0.00 6 80
.37 ** 0
.306
0.19
0.18 6
.353
80
0.0 01 80
0.00 6 80
0.09 2 80
.60 ** 2
.45 ** 4
.332
.320
*
0
0
80
80
**
*
item 13 * .387
*
item 14 * .441
item 15 * .379
item 16 * .283
item 17 0.21 8
item 18 * .267
item 19 * .349
0.00 1 80
0.01 1 80
0.05 2 80
0.01 6 80
0.00 1 80
*
0.20 2
.374
0.07 2 80
0.00 1 80
*
0.05
0
0
0
80
80
80
80
.351
*
*
*
*
.521
*
*
.513
*
*
0
0
80
80
.413
*
*
.402
*
*
.359
*
*
0.00 1 80 .458
*
*
*
.391
*
*
0
0 80
.461
*
*
0
0
0
0
80
80
80
*
*
0.21 2
.573
0.09 9 80
0.00 1 80
0.05 9 80
0.21 5
.265
*
*
0.21 9
.299
0.00 3 80
0.00 4 80
0.05 5 80
0.01 8 80
0.05 1 80
0.00 7 80
.41 ** 2
.336
.409
0
0
80
80
0.00 2 80
80
.57 ** 1
.343
.370
0 80
0.00 2 80
0.00 1 80
1
.603
.266
0
80
80
80
0.01 7 80
.33 ** 6
.34 ** 3
.60 ** 3
1
.424
0.0 03 80
0.0 02 80
0.0 02 80
0
0
0
0
0
80
80
80
80
80
80
80
0.1 9
.32 ** 0
.40 ** 9
.37 ** 0
.26 * 6
.424
1
.556
0.1 13 80
0.0 92 80
0.0 04 80
0
0.0 01 80
0.0 17 80
0
0
0
80
80
80
80
80
80
.35 ** 1
.30 ** 7
0.1 86
0.2 15
.25 * 7
.43 ** 9
.48 ** 4
.559
.556
*
1
.698
0.0 5 80
0.0 01 80
0.0 06 80
0.0 99 80
0.0 55 80
0.0 21 80
0
0
0
0
80
80
80
80
Pearson Correlat ion Sig. (2tailed) N
.47 ** 3
.52 ** 1
.41 ** 3
.35 ** 3
.26 * 5
.38 ** 3
.62 ** 8
.61 ** 6
.584
.400
0
0
0
0
0
0
0
80
0.0 18 80
0
80
0.0 01 80
0
80
80
80
80
80
80
80
Pearson Correlat ion Sig. (2tailed) N
.38 ** 7
.51 ** 3
.40 ** 2
0.2 12
0.2 19
.38 ** 4
.43 ** 3
.43 ** 7
.450
.387
0
0
0
0
0
0
0
0
80
0.0 51 80
0
80
0.0 59 80
0
80
80
80
80
80
80
80
80
Pearson Correlat ion Sig. (2tailed) N
.44 ** 1
.35 ** 9
.45 ** 8
.57 ** 3
.29 ** 9
.36 ** 9
.44 ** 0
.36 ** 3
.513
.325
0
0.0 01 80
0
0
0.0 01 80
80
0.0 01 80
0
80
0.0 07 80
0
80
0.00 3 80
80
**
**
**
**
0
**
*
*
0
*
*
*
*
*
0
**
**
**
**
80
*
*
*
*
*
*
*
.257
*
0.02 1 80 .439
*
*
.383
*
*
.384
*
*
0
0
80
80
.628
*
*
.433
*
*
*
*
0 80
.369
*
*
*
*
0.00 1 80 .440
*
*
*
80
80
**
.406
.336
*
*
0.19 8
0.21 2
0.13 2
0.00 1 80
0.07 9 80
0.06
0.24 5 80
.268
*
*
0.01 6 80 .361
*
*
0.00 1 80 .492
*
*
.293
*
*
0.00 8 80 .288
*
*
0.00 9 80 .400
*
*
0
0
0
0
80
80
80
80
*
*
.437
*
*
0
0
0
80
80
80
.559
*
*
*
*
.584
.400
*
*
*
*
*
*
0
.450
.387
.540
*
*
*
*
*
*
0
.363
*
*
0.00 1 80 .513
.325
*
*
*
*
0.00 3 80 .427
*
*
0
*
*
0 80 .311
*
*
0.00 5 80 .410
*
*
0 80 .449
*
*
0
0
80
80
*
0.15 8
0.21 8
.383
*
*
.61 ** 6
0.16 2 80
0.05 2 80
0
0
*
0.16 9
.315
0.00 1 80
0.13 5 80
0.00 4 80
*
*
0.17 4
.224
0.00 1 80
0.12 2 80
0.04 5 80
.402
*
0
80
0
0
80
80
.370
*
*
0.00 1 80
*
*
.81 ** 4
0.01
0.01
*
*
0.03 6 80
0
*
*
0.58 3 80
80
.495
.495
0 80
0.00 2 80
80
*
0.00 3 80
.69 ** 2
.234
.494
*
*
0.06 2
1
.427
0
*
*
80
*
.330
0 80
*
.334
0.00 1 80
*
0.00 1 80
0.00 4 80
80
.460
.64 ** 0
*
0.06 7 80
.370
*
*
.358
0.07 9 80
1
*
0 80
0.00 2 80
*
*
*
0 80
.318
0
.679
.249
.66 ** 9
*
0.20 6
80
*
*
0.00 6 80
*
.421
0.19 7
0
*
*
*
0 80
*
80
*
.310
*
0 80
*
.348
0
*
0.00 8 80
.305
.76 ** 9
*
0.00 5 80
80
.540
80 .508
*
0.00 9 80
*
.424
0.16 9 80
80
*
*
*
0 80
0.00 3 80
80
*
.295
*
0 80
.308
.679
.495
0.01 8 80
.290
.77 ** 7
0.15 5
*
1
*
*
*
*
.327
80
*
.264
*
0.02 6 80
*
*
80
.478
80
.412
0 80
0.00 5 80
80 .698
*
*
.371
0
.616
.273
0.01 4 80
80
*
*
0.00 7 80
0
*
*
*
0.00 2 80
80 .484
.300
*
*
tota l .71 ** 8
80 .354
.369
.287
*
*
*
.334
*
*
0.00 2 80
.326
*
*
*
*
*
*
*
*
0.00 3 80
0
0
80
80
*
.70 ** 1
.384
*
0
0
80
80
*
.61 ** 0
.285
*
*
0 80 .50 ** 0
80
80
*
.74 ** 9
.498
*
0
0
80
80
*
.62 ** 7
.325
*
0.00 3 80 .524
*
*
0 80 .67 ** 8
0
0
80
80
item 15
item 16
item 17
item 18
item 19
total
item 1 .37 ** 9
item 2 .39 ** 1
item 3 .46 ** 1
item 4 .37 ** 1
item 5 .26 * 8
item 6 .36 ** 1
item 7 .49 ** 2
0.0 01 80
0
0
80
80
0.0 01 80
0.0 16 80
0.0 01 80
Pearson Correlat ion Sig. (2tailed) N
.28 * 3
.40 ** 6
.33 ** 6
0.1 98
.29 ** 3
.28 ** 8
.40 ** 0
0.0 11 80
0
0.0 02 80
0.0 79 80
0.0 08 80
0.0 09 80
0
80
Pearson Correlat ion Sig. (2tailed) N
0.2 18
0.2 02
.30 ** 0
0.2 12
.26 * 4
0.0 52 80
0.0 72 80
0.0 07 80
0.0 6 80
Pearson Correlat ion Sig. (2tailed) N
.26 * 7
.37 ** 4
.27 * 3
0.0 16 80
0.0 01 80
Pearson Correlat ion Sig. (2tailed) N
.34 ** 9
.41 ** 2
0.0 01 80
0 80
Pearson Correlat ion Sig. (2tailed) N
.71 ** 8
.77 ** 7
.76 ** 9
Pearson Correlat ion Sig. (2tailed) N
item 8 .47 ** 8
itte m9 .311
item 10 * .410
0
0
0
0
0
0
80
0.00 5 80
0
80
80
80
80
80
80
.32 ** 7
.348
.334
0.0 03 80
0.00 2 80
0.00 2 80
0.00 1 80
0
80
0.00 1 80
0.01
80
80
80
.29 ** 5
.31 ** 0
0.1 55
0.19 7
0.06 2
0.15 8
0.16 9
0.17 4
.334
0.0 18 80
0.0 08 80
0.0 05 80
0.1 69 80
0.07 9 80
0.58 3 80
0.16 2 80
0.13 5 80
0.12 2 80
0.00 2 80
0.1 32
.29 ** 0
.30 ** 5
.24 * 9
.30 ** 8
0.20 6
.234
*
0.21 8
.315
0.0 14 80
0.2 45 80
0.0 09 80
0.0 06 80
0.0 26 80
0.0 05 80
0.06 7 80
0.03 6 80
0.05 2 80
0.00 4 80
.42 ** 4
.42 ** 1
.35 ** 8
.33 ** 0
.49 ** 5
.38 ** 4
.318
.285
0
0
0.0 03 80
0
0
0
80
80
0.00 4 80
0.01
80
0.0 01 80
0
80
80
80
80
.66 ** 9
.64 ** 0
.69 ** 2
.81 ** 4
.70 ** 1
.610
.500
**
**
**
**
*
*
*
*
*
*
item 11 * .449
*
.402
*
*
0
.383
.616
*
*
*
*
item 12 * .508
*
.354
.498
.749
*
*
*
*
*
*
*
*
item 13 * .460
*
.369
.224
*
*
*
0.04 5 80 .325
*
*
0.00 3 80 .627
*
*
item 14 * .494
*
.287
.326
*
*
*
*
*
*
0.00 3 80 .524
*
*
item 15 1
item 16 * .641
item 17 * .319
item 18 * .261
item 19 * .458
0
0.01 9 80
0
80
0.00 4 80
0
80
80
80
*
1
.350
*
.55 ** 9
0.00 1 80
0.02
80
1
.394
0
0
0
80
80
80
80
*
1
.520
*
.49 ** 3
0
0
80
80
80
*
1
.66 ** 7
80
80
*
1
.641
.319
*
*
*
0.00 4 80 .261
*
0.01 9 80 .458
*
*
0
0
80
80
.678
*
*
.675
*
*
*
.350
*
*
0.00 1 80 .260
*
*
.394
*
*
0
80
80
*
*
0.00 9 80 .559
*
*
.406
*
*
*
80
*
0.02
.289
.260
.520
*
*
*
0
0
80
80
.449
*
*
.493
*
*
*
.289
*
0.00 9 80 .406
*
*
*
tota l .67 ** 5
0 80 .44 ** 9
0
.667
*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Reliability Statistics Item-Total Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items .925
19
item1
Case Processing Summary N Cases
Valid Excludeda Total
% 80
100.0
0
.0
80
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 ittem9 item10 item11 item12 item13 item14 item15 item16 item17 item18 item19
Scale Mean if Item Deleted 68.38
Scale Variance if Item Deleted 66.389
Corrected Item-Total Correlation 0.669
Cronbach's Alpha if Item Deleted 0.92
68.36 68.46 68.46 68.48 68.31 68.45 68.39 68.29 68.26 68.29 68.23 68.16 68.31 68.23 68.24 68.54 68.19 68.46
66.411 66.15 66.682 68.328 68.977 65.592 67.101 68.84 71.361 69.119 66.936 69.606 68.268 68.632 70.563 70.404 70.559 67.011
0.741 0.73 0.61 0.588 0.654 0.782 0.653 0.556 0.451 0.566 0.709 0.582 0.633 0.631 0.512 0.375 0.433 0.611
0.918 0.918 0.922 0.922 0.921 0.917 0.92 0.923 0.924 0.922 0.919 0.922 0.921 0.921 0.923 0.927 0.925 0.921
KEPATUHAN WAJIB PAJAK Correlations item1 item1
Pearson Correlation
1
item2 .504**
item3 .389**
item4 .327**
item5 .259*
item6 0.015
item7 0.085
item8 -0.062
item9 0.137
item10 0.086
total .536**
0
0
0.003
0.02
0.892
0.456
0.586
0.225
0.449
0
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
1
**
**
**
-0.007
-0.039
-0.023
0.021
0.18
.581**
Sig. (2-tailed) N item2
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
item3
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
item4
0.733
0.837
0.853
0.109
0
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
.389**
.440**
1
0.049
.302**
-0.095
-0.137
0.021
0.072
-0.033
.355**
0
0
0.669
0.006
0.403
0.225
0.854
0.528
0.772
0.001
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
**
**
0.049
1
**
**
**
0.102
.364
**
**
.736**
.483
80
80
80
80
Pearson Correlation
.259*
.430**
Sig. (2-tailed)
0.02 80
.294
.346
.457
0.002
0.002
0.368
0.001
0
0
80
80
80
80
80
80
80
80
.302**
.294**
1
0.139
0.138
0.085
0.021
0.213
.541**
0
0.006
0.008
0.22
0.221
0.451
0.852
0.058
0
80
80
80
80
80
80
80
80
80
**
0.139
1
**
0.013
0.176
0.16
.403**
0.004
0.908
0.119
0.156
0
80
80
80
80
80
1
**
**
**
.529**
80
0.015
-0.007
-0.095
.346
Sig. (2-tailed)
0.892
0.952
0.403
0.002
0.22
80
80
80
80
80
80
**
0.138
.320
**
Pearson Correlation
0.085
-0.039
-0.137
.336
Sig. (2-tailed)
0.456
0.733
0.225
0.002
0.221
0.004
80
80
80
80
80
80
-0.062
-0.023
0.021
0.102
0.085
0.586
0.837
0.854
0.368
80
80
80
80 **
Pearson Correlation
.336
0.008
Pearson Correlation
.320
.371
.430
.381
0.001
0
0
0
80
80
80
80
80
0.013
.371**
1
.620**
.267*
.408**
0.451
0.908
0.001
0
0.017
0
80
80
80
80
80
80
80
0.021
0.176
**
**
1
**
.571**
0
0
Pearson Correlation
0.137
0.021
0.072
.364
Sig. (2-tailed)
0.225
0.853
0.528
0.001
0.852
0.119
0
0
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
Pearson Correlation
0.086
0.18
-0.033
.457**
0.213
0.16
.381**
.267*
.401**
1
.620**
Sig. (2-tailed)
0.449
0.109
0.772
0
0.058
0.156
0
0.017
0
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
**
**
.355
**
**
**
**
**
**
**
**
1
0
0
0.001
0
0
0
0
0
0
0
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
N
N total
0.952
0.669
N
item10
0
0
Sig. (2-tailed)
item9
.430
0
0.003
N item8
.483
0
Sig. (2-tailed)
N item7
0
.440
.327
N item6
.504
**
Pearson Correlation
N item5
80
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
.536
.581
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
.736
.541
.403
.430
.529
.620
.408
.571
.401
0
.620
80
Item-Total Statistics Scale
Corrected
Cronbach's
Scale Mean if
Variance if
Item-Total
Alpha if Item
Item Deleted
Item Deleted
Correlation
Deleted
Reliability Statistics Cronbach's Alpha
N of Items .711
item1
35.2375
11.930
.352
.694
item2
35.4750
11.974
.435
.678
item3
35.1875
13.369
.203
.713
item4
35.4375
10.730
.611
.642
item5
35.4875
12.380
.403
.685
item6
35.5375
12.885
.215
.716
item7
35.4250
12.501
.393
.686
item8
35.4875
13.013
.246
.708
item9
35.4250
12.728
.473
.681
item10
35.6750
11.108
.432
.679
10
Case Processing Summary N Cases
Valid Excludeda Total
% 80
100.0
0
.0
80
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Lampiran IV
Hasil Uji Regresi Variables Entered/Removed Variables Model
Variables Entered
1
X3, X2, X1
Removed
Method
a
. Enter
a. All requested variables entered.
Model Summaryb
Model
R
1
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
R Square .636
a
.405
.382
Durbin-Watson
3.01166
1.935
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 b. Dependent Variable: Y
b
ANOVA Model 1
Sum of Squares
df
Mean Square
Regression
469.422
3
156.474
Residual
689.328
76
9.070
1158.750
79
Total
F
Sig. .000a
17.252
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 b. Dependent Variable: Y
Coefficients
a
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Std. Error
Beta
Collinearity Statistics
Model
B
t
Sig.
Tolerance
VIF
1 (Constant)
17.202
3.542
4.857 .000
X1
.123
.084
.210 1.468 .146
.383
2.613
X2
.168
.067
.269 2.513 .014
.681
1.469
X3
.118
.059
.268 1.993 .050
.432
2.316
107
Coefficients
a
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Std. Error
Collinearity Statistics
Model
B
Beta
t
Sig.
Tolerance
VIF
1 (Constant)
17.202
3.542
4.857 .000
X1
.123
.084
.210 1.468 .146
.383
2.613
X2
.168
.067
.269 2.513 .014
.681
1.469
X3
.118
.059
.268 1.993 .050
.432
2.316
a. Dependent Variable: Y
Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions
Dimensi Model
on
Eigenvalue
Condition Index
(Constant)
X1
X2
X3
1
1
3.974
1.000
.00
.00
.00
.00
2
.016
15.850
.21
.39
.03
.01
3
.007
24.532
.15
.01
.78
.26
4
.004
32.382
.63
.59
.18
.74
a. Dependent Variable: Y
Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value
Maximum
Mean
Std. Deviation
N
30.6449
43.7403
39.3750
2.43763
80
-3.581
1.791
.000
1.000
80
.355
1.375
.633
.231
80
29.3174
43.8452
39.3716
2.49189
80
-7.29237
9.61146
.00000
2.95392
80
Std. Residual
-2.421
3.191
.000
.981
80
Stud. Residual
-2.499
3.251
.000
1.016
80
-7.76925
9.97314
.00340
3.17169
80
-2.592
3.480
.001
1.038
80
Mahal. Distance
.112
15.490
2.963
3.064
80
Cook's Distance
.000
.245
.019
.040
80
Centered Leverage Value
.001
.196
.037
.039
80
Std. Predicted Value Standard Error of Predicted Value Adjusted Predicted Value Residual
Deleted Residual Stud. Deleted Residual
108
Residuals Statistics Minimum Predicted Value
Maximum
a
Mean
Std. Deviation
N
30.6449
43.7403
39.3750
2.43763
80
-3.581
1.791
.000
1.000
80
.355
1.375
.633
.231
80
29.3174
43.8452
39.3716
2.49189
80
-7.29237
9.61146
.00000
2.95392
80
Std. Residual
-2.421
3.191
.000
.981
80
Stud. Residual
-2.499
3.251
.000
1.016
80
-7.76925
9.97314
.00340
3.17169
80
-2.592
3.480
.001
1.038
80
Mahal. Distance
.112
15.490
2.963
3.064
80
Cook's Distance
.000
.245
.019
.040
80
Centered Leverage Value
.001
.196
.037
.039
80
Std. Predicted Value Standard Error of Predicted Value Adjusted Predicted Value Residual
Deleted Residual Stud. Deleted Residual
a. Dependent Variable: Y
109
110
