Analisis Efektifitas Sensus Pajak Nasional Tahun 2012 Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Andhira Mawi Putriana Tunas Hariyulianto Ilmu Administrasi Fiskal Program Ekstensi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Kampus UI, Depok, 16424, Indonesia Email:
[email protected] Abstrak Penulisan skripsi ini dibuat melalui penelitian di kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok. Penelitian ini bertujuan menganalisa efektifitas Sensus Pajak Nasional pada tahun 2012 serta kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Sensus Pajak Nasional pada tahun 2012 kurang efektif, oleh karena itu Sensus Pajak Nasional perlu dilaksanakan lebih baik agar mencapai hasil yang maksimal. Kata Kunci : Sensus Pajak Nasional, Tujuan Sensus Pajak Nasional, Efektif Analysis the effectiveness of the National Tax Census in 2012 Case Study In Depok Pratama Tax Office Title Abstract This thesis is made through research in Depok Pratama Tax Office. This study aims to analyze the effectiveness of the National Tax Census in 2012 and what the constraints faced in the implementation of the National Tax Census. The method used in this research is descriptive quantitative approach. The results showed that the National Tax Census in 2012 is less effective, therefore, the National Tax Census needs to be implemented better in order to achieve maximum results. Keywords: National Tax Census, National Tax Census objective, Effective
Pendahuluan Pembangunan nasional Indonesia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut membutuhkan dana yang besar serta peran serta masyarakat dalam mendukung program pembangunan nasional tersebut sehingga akan menciptakan kemandirian bangsa. Dalam mencapainya, pemerintah melakukan usaha-usaha yang dapat menunjang kemandirian salah satunya dengan mengoptimalisasi penerimaan negara yaitu berupa pajak.
Dalam melakukan pemungutan pajak tersebut Indonesia menganut 3 sistem perpajakan antara lain, Official Assesment System, Self Assesment, dan Withholding System. Ketiga sistem tersebut memiliki keistimewaan masing-masing. Sebelum diadakannya reformasi perpajakan pada tahun 1984, sistem pemungutan yang diterapkan di Indonesia adalah official assessment, namun setelah reformasi perpajakan sistem pemungutan pajak berubah menjadi self assessment system. Self Assessment System yang memiliki peranan yang lebih dominan, karena diterapkan dalam pemungutan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, serta sebagian dari pajak bumi dan bangunan. Self Assesment System itu sendiri merupakan suatu sistem yang memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk
melaksanakan hak dan kewajibannya, mulai dari
menghitung, memungut, memotong, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak penghasilan terutang. Dengan penerapan self assessment system, pemerintah mengharapkan agar mampu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan aturan dan ketentuan pajak yang berlaku sangat diharapkan pemerintah, namun pada kenyataannya masih banyak ditemui masyarakat yang seharusnya telah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) tetapi mereka belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan Wajib Pajak yang sudah ada DJP melakukan program Intensifikasi Pajak sedangkan untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak, salah satu upaya yang dilakukan DJP adalah dengan program Estensifikasi Wajib Pajak. Salah satu kegiatan ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh DJP adalah dengan dilaksanakannya program Sensus Pajak Nasional. Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan) di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id/content/sensus-pajaknasional). Sensus Pajak Nasional dilaksanakan dengan tujuan untuk perluasan basis pajak, Peningkatan penerimaan pajak, Peningkatan jumlah penerimaan SPT Tahunan PPh, Pemutakhiran data WP selain itu dalam Sensus Pajak Nasional juga dilakukan Pendataan Pemilikan NPWP, Konsultasi Perpajakan, Sosialisasi Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Pengawasan
Kepatuhan
Kewajiban
Wajib
Pajak
karena
tujuan
utamanya
untuk
mensejahterakan masyarakat sudah seharusnya masyarakat ikut berperan dalan sensus pajak nasional.
Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pajak tersebut maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah tempat yang paling tepat. Dalam penelitian kali ini penulis mengambil KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II. Pada Kanwil tersebut terdapat 17 KPP, yang terdiri dari KPP Madya dan KPP Pratama. Penulis hanya mengambil 1 KPP Pratama dari kanwil tersebut yaitu KPP Pratama Depok, karena selain ada seksi-seksi yang berkaitan dengan program pajak tersebut, yaitu Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (waskon), dan juga Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI). Pada lingkungan KPP Pratama tersebut sedang berkembang dan maju dalam hal pembangunan, objek wisata, kegiatan bisnis, kegiatan pemerintahan, kegiatan pendidikan serta memiliki jumlah wajib pajak terdaftar yang relatif banyak pada lingkungan Jawa Barat II. Sensus Pajak Nasional diharapakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan sehingga dapat berjalan efektif . Dapat dikatakan efektif dalam hal ini seperti munculnya potensi baru dalam meningkatkan penerimaan pajak, dikarenakan meluasnya basis pajak dari setiap Kantor Pelayanan Pajak dan meningkatnya kepatuhan disebabkan oleh naiknya kesadaran WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan selama pelaksanaan program sensus pajak nasional. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : 1.
Bagaimana efektifitas pelaksanaan sensus pajak nasional tahun 2012?
2.
Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program sensus pajak nasional tahun 2012? tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas sensus pajak nasional
tahun 2012 dan mengetahui apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program sensus pajak nasional tahun 2012 Tinjauan Teoritis 1. Kebijakan Pajak Kebijakan pajak yaitu kebijakan yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, apa-apa yang akan dikenakan pajak ataupun yang dikecualikan dikenakan pajak, apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana tata cara pembayaran pajak yang terutang ini diungkapkan oleh Mansury (1999:2). Berikut dikemukakan
pendapat R. Mansury bahwa tujuan kebijakan perpajakan
adalah sama dengan kebijakan publik pada umumnya, yaitu menpunyai tujuan pokok:
1.
Untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran,
2.
Distribusi penghasilan yang lebih adil, dan
3.
Stabilitas.
2. Efektifitas Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, sedangkan menurut Schemerhon (1996:35) efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya dengan output realisasi atau sesungguhnya , jika output realisasi > output anggaran disebut efektif Efektivitas bisa disebut juga efektif yang mana secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan atau sasaran berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. 3. Pengukuran efektifitas Menurut Steers (1980 : 1) Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu menurut Hari Lubis dan Martani Huseini (1987:55) menyatakan efektifitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektifitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri . Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi dapat digunakan salah satunya adalah Pendekatan sasaran (goals approach). Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektifitas memusatkan perhatian terhadap aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan. Menurut Price (1972:3) pendekatan sasaran dalam pengukuran efektifitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Dengan demikian pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapainya. 4. Ekstensifikasi Ektensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan perluasan objek pajak dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak kepada orang pribadi yang berstatus Wajib Pajak. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari subjek pajak yang sebenarnya sudah layak dan memenuhi syarat
untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan mendapatkan NPWP, tetapi mereka belum terdaftar sebagai wajib pajak di KPP. Kegiatan ekstensifikasi ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Menurut Harahap (2004:23) ekstensifikasi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dan atau pengusaha pajak terdaftar. 5. Pengawasan Menurut Fayol dalam Harahap (2001: 10) mengemukakan bahwa pengawasan adalah Upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya di kemudian hari. 6. Sistem Pemungutan Pajak Menurut Resmi (2008:11) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan salah satunya adalah Self Assessment System. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. 7. Administrasi Pajak Administrasi perpajakan dalam pengertian prosedur meliputi tahapan-tahapan pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan penagihan pajak. Seperti yang dikemukakan oleh Mikesell (1986:239), administrasi perpajakan meliputi enam langkah umum: persiapan persediaan, penilaian dasar, perhitungan dan pemungutan pajak, audit, banding-protes, dan penegakan. Menurut Silvani (1992) seperti dikutip Prof. Gunadi, administrasi perpajakan dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah salah satunya adalah Wajib Pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers) dengan administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan menjadi wajib pajak tapi belum terdaftar. Penambahan jumlah wajib pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. 8. Sensus Pajak Nasional Menurut Sumarsan (2012, 1) yang dimaksud dengan Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan Negara dengan
mendatangi subjek pajak (Wajib Pajak) diseluruh Indonesia, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan berkerja sama dengan pihak lain. 9. kepatuhan wajib pajak Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Nowak dalam Devano (2006:110) sebagai kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut: a.
Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
b.
Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
c.
Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
d.
Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
Metode Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Neuman (2003:46) pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang bersifat deduktif dimana peneliti menempatkan teori sebagai titik tolak utama dalam kegiatan penggalian informasi dan kebenaran. Pendekatan kuantitatif menjadikan teori sebagai pedoman penting bagi peneliti dalam merencanakan penelitian. Teori dalam hal ini memberi pedoman tentang kerangka berpikir yang harus dimiliki peneliti, data apa saja yang harus dikumpulkan oleh peneliti dan cara menafsirkan data yang telah terkumpul dari lapangan. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut: 1. Studi Kepustakaan (Library Research) 2. Studi Lapangan (field research) Dalam penelitian ini, analisis data di sederhanakan dengan tahapan-tahapan. Tahapan pertama mengindentifikasi data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan cara wawancara, interview, observasi, maupun dokumentasi, yang bersumber dari buku dan literature. Tahapan kedua, yakni mengklasifikasikan data yang masuk, kemudian disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Tahapan ketiga,yakni melakukan interpretatif terhadap faktor yang mempengaruhi. Setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan analisis data menggunakan analisis kuantitatif deskriptif. Dalam analisis ini peneliti menggunakan tehnik analisis deskriptif rasio, dengan menggunakan rasio efektifitas. Oleh karena itu, untuk mengetahui suatu organisasi
dikatakan efektif maka
diperlukan indikator sebagai tolak ukur mengetahui tingkat
efektifitas. Untuk menganalisa tingkat keefektifan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional yang dilakukan pada KPP Pratama Depok maka digunakan rumus sebagai berikut : Efektifitas Pelaksanaan SPN =
Realisasi SPN
x
100 %
Target SPN Sumber: Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Depok Untuk mengetahui tolak ukur tingkat keefektifan maka akan digunakan indikator klasifikasi pengukuran efektifitas, apabila presentase yang dicapai lebih dari 100 persen berarti sangat efektif, 90 persen sampai dengan 100 persen berari efektif, 80 persen sampai dengan 90 persen berarti cukup efektif, 60 persen sampai dengan 80 persen berarti kurang efektif dan apabila persentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif. Pengukuran klasifikasi ini menurut Depdagri, Kepmendagri NO 690.900.327 Tahun 1996 (Sri Endah Nuryani, 2010:50). Agar penelitian menjadi fokus dan terarah peneliti membatasi penelitian ini hanya berfokus kepada efektifitas pelaksanaan program sensus pajak nasional yang dilaksanakan pada tahun 2012 serta bagaimana kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program sensus pajak nasional pada tahun 2012 Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Efektifitas Sensus Pajak Nasional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Program sensus pajak nasional itu dapat diketahui efektif atau tidak, maka harus terlebih dahulu mengetahui tujuan sebenernya apa yang ingin dicapai. tujuan yang sebenernya ini akan memberikan hasil yang diharapkan sesuai dengan sasaran awal yang direncanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pelaksanaan sensus pajak nasional itu mempunyai tujuan antara lain pemutakhiran data wajib pajak, menambah jumlah wajib pajak, meningkatkan kepatuhan serta meningkatkan penerimaan negara. Apabila tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai tepat pada waktunya sesuai dengan waktu penyelesaian yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak maka pelaksanaan program sensus pajak nasional ini dapat dikatakan efektif. 1. Pemutakhiran Data Wajib Pajak Salah satu tujuan dari pelaksanaan sensus pajak nasional adalah pemutakhiran data wajib pajak. Dengan dilakukan sensus pajak nasional ini maka dapat memperbaiki basis data
sehingga dapat mengetahui siapa-siapa saja yang harus dipajaki serta digali lebih dalam potensinya bagi wajib pajak yang sudah menjadi wajib pajak. Dalam program sensus pajak nasional wajib pajak maupun calon wajib pajak diharuskan mengisi Formulir Isian Sensus (FIS). Melalui Formulir Isian Sensus (FIS) Direktorat Jenderal Pajak dapat menjadikan sebagai basis pajak. Berikut ini dapat dilihat data hasil sensus pajak nasional berdasarkan hasil Formulir Isian Sensus (FIS) yang diterima pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok: Target dan Penerimaan Formulir Isian Sensus tahun 2011 dan 2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Tahun
2011
2012
Target
4.400
15.000
Penerimaan FIS
3.127
9.145
71,1%
61%
Rasio Efektifitas (%)
Sumber: Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Depok Dari data di atas dapat dilihat pada tahun 2011 target yang diharapkan dalam pengisian formulir isian sensus ini adalah sebesar 4.400 tetapi penerimaan FIS yang didapat tidak sesuai target yang diharapakan hanya sebesar 3.127. Begitu juga pada tahun 2012 target yang ingin dicapai adalah sebesar 15.000 isian sensus tetapi penerimaan FIS hanya sebesar 9.145. Untuk menghitung tingkat efektifitas pelaksanaan program sensus pajak nasional dilakukan pengukuran dengan membandingkan realisasi penerimaan FIS dengan Target penerimaan FIS. Pada tahun 2012 dapat dilihat rasio efektifitas penerimaan FIS sebesar 61% menurut klasifikasi pengukuran efektifitas, maka pelaksanaan program sensus pajak nasional yang dilakukan pada KPP Pratama Depok kurang efektif bahkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 71,1%. 2. Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Selain pemutakhiran data wajib pajak, tujuan dari dilaksanakannya program sensus pajak nasional itu adalah meningkatan jumlah wajib pajak terdaftar. Berikut ini dapat dilihat jumlah wajib pajak baru yang mendaftarkan diri pada tahun 2012 sampai dengan April 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Depok:
Jumlah Wajib Pajak Baru Yang Mendaftarkan Diri Tahun 2012-April 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok 2012 Bulan
Orang Pribadi
2013
Badan
Target 2013
Orang Pribadi
Badan
Rasio Efektifitas Tahun 2013 (%)
Januari
2.252
121
3.079
120
Februari
2.979
152
2.408
113
Maret
4.146
110
2.545
101
April
2.504
177
2.315
130
Total JanuariApril
12.270
560
10.347
464
Mei
2.104
141
Juni
2.610
139
Juli
2.104
109
Agustus
1.323
71
September
1.962
131
Oktober
2.297
134
November
2.169
102
Desember
2.170
75
Total MeiDesember
16.739
902
Total JanuariDesember
29.009
1.462
13.630
79,3%
Sumber: Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Depok Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah wajib pajak baru yang mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok pada tahun 2012 serta Januari sampai dengan April tahun 2013 setelah sensus pajak nasional tahun 2012 dilaksanakan. Jumlah wajib pajak yang mendaftarkan diri pada bulan Januari sampai dengan April 2012 untuk wajib pajak orang pribadi sebesar 12.270 wajib pajak sedangkan untuk wajib pajak badan sebesar 560 wajib pajak, sehingga dapat diketahui total jumlah wajib pajak untuk orang pribadi dan badan pada tahun 2012 dari bulan Januari sampai dengan April sebesar 12.830 wajib pajak.
Pada tahun 2013 dari bulan Januari sampai dengan April setelah dilaksanakan sensus pajak nasional pada tahun 2012 dapat dilihat jumlah wajib pajak baru yang mendaftarkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya di bulan yang sama. Jumlah wajib pajak baru yang mendaftarkan diri untuk orang pribadi sebesar 10.347 wajib pajak. Jumlah ini mengalami penurunan dari bulan Januari sampai dengan April tahun 2012 sebelum dilaksanakannya sensus pajak nasional di tahun 2012. Begitu pula untuk wajib pajak badan pada tahun 2013 sampai dengan bulan April mengalami penurunan dari tahun 2012 pada bulan yang sama menjadi sebesar 464 wajib pajak, sehingga dapat diketahui total jumlah wajib pajak untuk orang pribadi dan badan pada tahun 2013 sampai dengan bulan April sebesar 10.811 wajib pajak. Dari uraian diatas dapat dilihat jumlah wajib pajak baru yang mendaftarkan diri pada tahun 2013 sampai dengan bulan April mengalami penurunan dari tahun 2012 pada bulan yang sama di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok baik orang pribadi maupun badan. Tetapi Untuk menentukan apakah pelaksanaan program sensus pajak nasional dalam hal meningkatkan jumlah wajib pajak baru yang mendaftarkan diri efektif atau tidak dapat melihat realisasi jumlah wajib pajak baru yang mendaftarkan diri pada tahun 2013 dari bulan januari sampai dengan april dengan target yang ingin dicapai pada tahun 2013 pada bulan yang sama, dikarenakan pada tahun tersebut dapat dilihat hasil setelah dilaksanakannya sensus pajak nasional pada tahun 2012. Kantor Pelayanan Pajak Depok mempunyai target untuk mencapai jumlah wajib pajak baru yang mendaftarkan diri pada tahun 2013 dari bulan Januari sampai dengan April 2013 sebesar 13.630 wajib pajak. Melihat total jumlah wajib pajak baru pada tahun 2013 dari bulan Januari sampai dengan bulan April baik orang pribadi maupun badan sebesar 10.811 wajib pajak, maka presentase rasio efektifitas efektifitas jumlah wajib pajak baru yang mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok pada bulan januari sampai dengan April tahun 2013 sebesar 79,3%. Menurut klasifikasi pengukuran efektifitas, presentase tersebut termasuk dalam klasifikasi kurang efektif. Penurunan jumlah wajib pajak baru yang mendaftarkan diri tersebut diperkirakan karena habisnya potensi wajib pajak. Tetapi jumlah tersebut diperkirakan dapat bertambah dikarenakan pada tahun 2013 masih dalam tahun berjalan. Berikut ini dapat dilihat pertumbuhan jumlah wajib pajak terdaftar pada tahun 2012 dan Januari sampai dengan April pada tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok:
Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2012-April 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok
Tahun
2012
2013
Bulan
Jumlah Wajib Pajak
Pertumbuhan WP OP
Pertumbuhan WP Badan
Orang Pribadi
Badan
(%)
(%)
Januari-April
300.717
13.209
4,3%
4,4%
Mei-Desember
317.456
14.111
5,6%
6,8%
Januari-April
327.803
14.575
3,3%
3,3%
Sumber: Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Depok Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah wajib pajak terdaftar tahun 2012 dan pada tahun 2013 dari bulan Januari sampai dengan April. Jumlah wajib pajak terdaftar untuk orang pribadi pada tahun 2012 dari bulan januari sampai dengan April sebelum dilaksanakan sensus pajak nasional pada tahun 2012 sebesar 300.717 wajib pajak dengan presentase pertumbuhan sebesar 4,3% sedangkan untuk jumlah wajib pajak badan yang terdaftar sebesar 13.209 dengan presentase pertumbuhan 4,4%. Pada tahun 2012 jumlah wajib pajak terdaftar untuk orang pribadi dari bulan Mei sampai dengan Desember pada saat dilaksanakan sensus pajak nasional meningkat menjadi sebesar 317.456 wajib pajak terdaftar dan untuk jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk badan sebesar 14.111 dengan presentase pertumbuhan jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk orang pribadi 5,6% dan badan sebesar 6,8%. Pada tahun 2013 jumlah wajib pajak terdaftar dari bulan Januari sampai dengan April sebesar 327.803 wajib pajak orang pribadi sedangkan untuk wajib pajak badan sebesar 14.575. presentase pertumbuhan jumlah wajib pajak untuk orang pribadi sebesar 3,3% dan prsentase pertumbuhan yang sama untuk wajib pajak badan yaitu 3,3%. Presentase tersebut menurun bila dibandingkan dengan januari sampai dengan april pada tahun 2012 sebelum dilaksankannya sensus pajak nasional pada tahun 2012 baik untuk orang pribadi maupun untuk badan. Tetapi jumlah ini dipastikan dapat terus bertambah karena pada 2013 masih dalam tahun berjalan dengan dilaksanakan sensus pajak nasional. 3. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga merupakan salah satu tujuan dari sensus pajak nasional, karena apabila wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maka otomatis dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Berikut ini dapat dilihat Jumlah Wajib Pajak wajib SPT dengan SPT yang disampaikan Tahun 2012 :
Jumlah Wajib Pajak wajib SPT dengan SPT yang disampaikan Tahun 2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Badan
Orang Pribadi
Total
Wajib SPT
7.139
234.058
241.197
SPT
4.553
154.992
159.545
%
64%
66%
66%
Jenis Wajib Pajak
2012
Sumber: Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Depok Dari table diatas dapat dilihat pada tahun 2012 jumlah wajib SPT untuk orang pribadi adalah sebesar 234.058 yang direncanakan KPP Pratama Depok dan dari tabel tersebut dapat dilihat jumlah SPT yang disampaikanpun sebesar 154.992 yang mana jumlah ini tidak memenuhi target yang diharapkan, dengan presentase kepatuhan dalam menyampaikan SPT sebesar 66%. Jumlah wajib SPT orang pribadi target yang diharapkan oleh KPP Pratama Depok adalah sebesar 7.138 sedangkan realisasi yang didapat untuk SPT orang pribadi adalah sebesar 4.553, dengan presentase kepatuhannya adalah sebesar 64%. Jumlah SPT orang pribadi juga tidak sesuai dengan target yang ditentukan. Dengan membandingkan realisasi dengan target dapat diperoleh besarnya kepatuhan penyampaian SPT tahun 2012 sebesar 66 %. Dari presentase di atas dapat dilihat rasio kepatuhan pada tahun 2012 di KPP Pratama Depok kurang efektif, ini sesuai dengan klasifikasi pengukuran efektifitas yang mana kategori 60 persen sampai dengan 80 persen adalah kurang efektif. 4. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Tujuan akhir dari dilakukakan sensus pajak nasional adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak sejalan dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar. Oleh karena itu diharapkan penambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan dilakukannya sensus pajak nasional diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Berikut ini dapat dilihat tabel perkembangan penerimaan pajak dari tahun 2012 sampai dengan April 2013 di Kantor pelayanan Pajak Pratama Depok:
Perkembangan Penerimaan Pajak Tahun 2012 sampai dengan April 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok
Tahun 2012
Bulan
Target Realisasi Penerimaan Pajak Penerimaan Pajak
Januari
91.098.891.428
96.930.569.474
Februari
91.098.891.428
72.841.138.948
Maret
91.098.891.428
100.076.708.422
April
91.098.891.428
83.596.250.532
Total Januari-April 2012
364.395.565.712
353.444.667.376
Tahun
Bulan
Realisasi Target Penerimaan Pajak Penerimaan Pajak
Mei
91.098.891.428
76.775.667.376
Juni
91.098.891.428
91.778.084.220
Juli
91.098.891.428
96.036.002.128
Agustus
91.098.891.428
81.936.004.256
September
91.098.891.428
106.736.796.897
Oktober
91.098.891.428
99.776.302.675
November
91.098.891.428
106.529.598.966
Desember
91.098.891.428
159.077.901.640
Total Mei-Desember
728.791.131.424
818.646.358.158
Total Tahun 2012
1.093.186.697.136
1.172.091.025.534
Januari
128.233.693.858
104.981.678.336
Februari
128.233.693.858
86.712.509.745
Maret
128.233.693.858
100.107.271.958
April
128.233.693.858
116.296.556.991
Total Januari-April 2013
512.934.775.432
408.098.017.030
2013
Sumber: Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Depok
Rasio Efektifitas (%)
96,9% Rasio Efektifitas (%)
107,2%
79,5%
Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak yang diterima oleh KPP Pratama Depok pada tahun 2012 pada bulan januari sampai dengan april sebesar Rp. 353.444.667.376 dari target sebesar Rp. 364.395.565.712
sedangkan pada tahun 2013
realisasi penerimaan pada bulan januari sampai dengan april sebesar Rp. 408.098.017.030 dari target yang ingin dicapai sebesar Rp. 512.934.775.432, sehingga dapat dilihat bahwa penerimaan tahun 2013 pada bulan januari sampai dengan april meningkat dari tahun 2012 pada bulan yang sama. Jika hanya melihat perbandingan antara realisasi penerimaan pada bulan januari sampai dengan april di tahun 2012 dan 2013 maka sensus pajak berjalan cukup efektif karena pada bulan januari sampai dengan april di tahun 2012 belum dilaksanakan sensus pajak sedangkan pada tahun 2013 sudah dilaksanakan sensus pajak sehingga dapat dilihat penerimaan meningkat. Tetapi untuk menentukan apakah pelaksanaan program sensus pajak nasional ini efektif atau tidak dapat membandingkan antara realisasi dengan target penerimaan pajak. Melihat perbandingan antara realisasi dengan penerimaan pada tahun 2013 dari bulan januari sampai dengan april ini menunjukan bahwa realisasi penerimaan tidak mencapai target yang diharapkan dengan rasio efektifitas sebesar 79,5%. Menurut klasifikasi pengukuran efektifitas presetanse 79,5% tersebut termasuk dalam klasifikasi kurang efektif. Ini disebabkan karena naiknya target penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok pada tahun 2013. Jumlah penerimaan ini diperkirakan akan terus meningkat karena dilihat dari penerimaan pada tahun 2013 selama bulan januari sampai dengan April hampir mencapai target. Hal ini disebabkan karena diimbangi jumlah wajib pajak yang terdaftar meningkat. Berikut ini tabel perbandingan jumlah wajib pajak dengan penerimaan pajak tahun 2010-2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok: Perbandingan Jumlah Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak Tahun 2012- April 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Keterangan WP OP terdaftar WP Badan terdaftar Total WP
2012
2013
Januari-April
300.717
327.803
Mei-Desember
317.456
-
Januari-April
13.209
14.575
Mei-Desember
14.111
-
Januari-April
313.926
342.378
Mei-Desember
331.567
-
Pertumbuhan WP (%)
Penerimaan
Pertumbuhan Penerimaan (%)
Januari-April
-
9,1%
Januari-Desember
-
-
Januari-April
353.444.667.376
408.098.017.030
Mei-Desember
818.646.358.158
-
total
1.172.091.025.534
408.098.017.030
Januari-April
-
15,4%
Januari-Desember
-
-
Sumber: Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Depok Sesuai dengan tabel di atas dapat dilihat total jumlah wajib pajak pada tahun 2012 dari bulan januari sampai dengan april sebelum dilaksanakannya sensus pajak nasional pada tahun 2012 sebesar 313.926 wajib pajak dan total jumlah wajib pajak pada tahun 2012 saat dilaksanakan sensus pajak nasional pada tahun 2012 dari bulan mei sampai dengan desember sebesar 331.567, tetapi untuk melihat pertumbuhan jumlah wajib pajak setelah sensus pajak nasional maka dapat dilihat jumlah wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok pada tahun 2013 dari bulan januari sampai dengan april. Dengan membandingkan jumlah wajib pajak baik orang pribadi dan badan pada bulan januari sampai dengan april pada tahun 2012 dengan 2013 maka dapat dilihat pertumbuhan jumlah wajib pajak mengalami peningkatan pada tahun 2013 dengan presentase pertumbuhan jumlah wajib pajak 9,1%. Hal ini mengakibatkan jumlah penerimaan pada tahun 2013 dari bulan januari sampai dengan april juga ikut meningkat dibandingkan dengan tahun 2012 pada bulan yang sama dengan presentase pertumbuhan penerimaan sebesar 15,4%. 5. Ketepatan Penyelesaian Sensus Pajak Nasional Pemerintah Melalui Direktorat Jenderal Pajak sudah melaksanakan Sensus Pajak Nasional pada tahun 2012 yang dimulai pada tanggal 1 Mei 2012 dan berakhir pada 31 Desember 2012. Melihat jangka waktu yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini terlalu sebentar sedangkan cakupan luas wilayah depok yang cukup besar, sehingga target formulir isian sensus ini tidak tercapai dengan hasil formulir isian sensus yang di dapat oleh KPP Pratama Depok. Sesuai dengan tabel target dan penerimaan FIS tahun 2011 dan 2012 bahwa realisasi penerimaan Formulir Isian Sensus (FIS) yang didapatkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok tidak sesuai dengan target yang diharapkan yaitu pada tahun 2011 target yang diharapkan dalam pengisian formulir isian sensus ini adalah sebesar 4.400 tetapi penerimaan FIS yang didapat tidak sesuai target yang diharapakan hanya sebesar 3.127.
Begitu juga pada tahun 2012 target yang ingin dicapai adalah sebesar 15.000 isian sensus tetapi penerimaan FIS hanya sebesar 9.145. Apabila waktu yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak lebih banyak tidak menutup kemungkinan target yang diharapkan tercapai. 2. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Program Sensus Pajak Nasional pada KPP Pratama Depok Pelaksanaan program sensus pajak nasional yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok pada tahap 2 ini yang dilaksanakan pada tahun 2012 terdapat kendalakendala yang dihadapi dalam menjalankannya antara lain: 1. Kurangnya Tim Sensus Berikut ini dapat dilihat jumlah tim sensus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok pada tahun 2011 dan 2012 sebagai berikut: Jumlah Tim Sensus Tahun 2011 dan 2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Tahun Tim Sensus
2011
2012
Pegawai
4
6
Outsourcing
7
9
11
15
Total Sumber: Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Depok
Dari tabel di atas dapat dilihat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok menambah jumlah tim sensus pada tahun 2012 hanya sejumlah 4 orang dari jumlah pada tahun 2011 sebesar 11 orang yang terdiri dari 4 orang pegawai dan 7 orang outsourcing, sehingga jumlah tim sensus pada tahun 2012 menjadi 15 orang yang terdiri dari 6 orang pegawai dan 9 orang outsourcing. Tetapi dengan luas wilayah Depok yang masih sama jumlah 15 orang tim sensus ini masih dirasakan kurang untuk mencapai keseluruhan daerah sensus dengan target waktu yang ditentukan. 2. Kurangnya Waktu Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Dalam pelaksanaan program sensus pajak nasional pada tahun 2012 ini. Kurangnya waktu dalam pelaksanaan program sensus pajak nasional ini juga menjadi kendala yang dihadapi. Karena jangka waktu dilaksanakan program sensus pajak nasional yang dianggap
masih membutuhkan waktu yang lebih lama, agar petugas sensus pajak mempunyai waktu yang cukup untuk mencapai target yang ingin dicapai. 3. Penghindaran Wajib Pajak Pajak yang bersifat memaksa dan tidak mempunyai kontraprestasi langsung terhadap masyarakat,banyak dihindari oleh wajib pajak. Penghindaran pajak ini disebabkan oleh pemahaman yang masih kurang tentang pajak sehingga wajib pajak sebisa mungkin menghindar untuk terkena sensus pajak nasional agar kewajiban perpajakan mereka tetap tidak diketahui. . 4. Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Kendala yang dihadapi saat dilakukannya sensus pajak nasional juga disebabkan karena kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai sensus pajak nasional sehingga wajib pajak enggan untuk mengisi formulir isian sensus (FIS) yang diberikan oleh petugas kepada wajib pajak. Dengan mengisi Formulir Isian Sensus (FIS) wajib pajak sulit untuk melakukan pengisian tersebut maka pemutakhiran data yang baik akan sulit dilakukakan. 5. Ketidaktepatan Waktu Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Dikarenakan Sensus Pajak Nasional diadakan setiap hari kerja dan dengan waktu jam kerja juga sehingga banyak koresponden atau wajib pajak tidak berada di rumah sehingga susah untuk ditemui. Hal ini bisa karena faktor wajib pajak yang tidak mengetahui adanya sensus pajak juga bisa karena faktor keadaan yang tidak dapat dihindarkan yaitu mereka memang harus bekerja. 6. Data Wajib Pajak Tidak Valid Data yang tidak valid juga menjadi kendala dalam pelaksanaan sensus pajak nasional. Dalam hal ini yang dimaksud adalah data kependudukan karena dengan data yang dimiliki tidak update atau tidak valid saat dilaksanakannya program sensus pajak nasional ini banyak wajib pajak yang tidak berpenghuni dikarenakan sudah pindah tempat. Kesimpulan Berdasarkan analisis pada Bab 5 maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Efektifitas Sensus Pajak Nasional Tahun 2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Sensus Pajak Nasional Tahun 2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok kurang efektif dilihat dari aspek sebagai berikut:
a. Dari aspek pemutakhiran data wajib pajak dengan dilaksanakannya program sensus pajak nasional wajib pajak maupun calon wajib pajak diharuskan mengisi Formulir Isian Sensus. Dari Formulir Isian Sensus yang didapat oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok belum memenuhi target dengan presentase rasio efektifitas sebesar 61%. Dalam klasifikasi pengukuran efektifitas presentase tersebut termasuk dalam klasifikasi kurang efektif b. Dari aspek jumlah wajib pajak terdaftar dengan dilaksanakan sensus pajak nasional ini jumlah wajib pajak baru yang mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Januari sampai dengan April 2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan presentase rasio efektifitas sebesar 79,5%. Menurut klasifikasi pengukuran efektifitas rasio tersebut termasuk dalam klasifikasi kurang efektif. c. Dari aspek peningkatan kepatuhan wajib pajak, rasio efektifitas kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT pada tahun 2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok sebesar 66%. Dalam klasifikasi pengukuran efektifitas presentase tersebut menunjukan pada katagori kurang efektif. d. Dari aspek peningkatan penerimaan pajak setelah dilakukan sensus pajak nasional penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Januari sampai dengan April 2013 dapat dilihat rasio efektifitas penerimaan pajak sebesar 79,5%. Menurut klasifikasi pengukuran presentase tersebut termasuk dalam katagori kurang efektif. e. Dari aspek waktu, kurangnya waktu pelaksanaan sensus pajak nasional 2012 yang dilaksanakan dari tanggal 1 Mei 2012 hingga 31 Desember, karena dapat dilihat dari target Formulir Sensus Pajak Nasional yang tidak tercapai target. Apabila waktu pelaksanaan program sensus pajak nasional ini lebih lama tidak menutup kemungkinan target yang diharapkan tercapai. 2. Kendala – kendala Sensus Pajak Nasional tahun 2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok a. Kurangnya jumlah tim sensus pajak nasional Luas wilayah yang akan disensus cukup besar maka dibutuhkan penambahan jumlah tim Sensus Pajak Nasional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok. b. Kurangnya waktu sensus pajak nasional Jangka waktu Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok menjadi kendala yang dihadapi dikarenakan luasnya wilayah yang akan
disensus tidak diimbangi dengan jangka waktu yang diberikan untuk melakukan sensus pajak nasional. c. Penghindaran wajib pajak Wajib pajak banyak menolak untuk dilakukan sensus dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan d. Kurangnya Pemahaman wajib pajak Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai sensus pajak nasional sehingga banyak wajib pajak yang menolak untuk mengisi Formulir Isian Sensus (FIS). e. Ketidaktepatan waktu sensus pajak nasional Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada saat hari kerja menyebabkan banyak wajib pajak tidak berada ditempat, sehingga wajib pajak tidak dapat disensus. f. Data wajib pajak tidak valid Data wajib pajak yang tidak valid menyebabkan pada saat disensus wajib pajak tidak berpenghuni dikarenakan sudah pindah tempat. Saran Pada pelaksanaan sensus pajak nasional pada tahun 2012 belum sepenuhnya efektif dan masih banyak ditemukan kendala-kendala. Oleh karena itu penulis memberikan saran sebagai berikut: a.
Pemutakhiran data berasal dari Formulir Isian Sensus (FIS) agar efektif memenuhi target yang diharapkan petugas sensus pajak menjelaskan terlebih kegunaan dari Formulir Isian Sensus (FIS) agar wajib pajak dapat mengisi Formulir Isian Sensus (FIS) tersebut dengan baik dan benar.
b.
Bagi
wajib
pajak
yang
sudah
diketahui
kewajiban
perpajakannya
setelah
dilaksanakannya sensus pajak nasional, sebaiknya langsung ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku agar wajib pajak menjadi patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. c.
Direktorat Jenderal Pajak agar memperpanjang jangka waktu pelaksanaan sensus pajak nasional karena melihat cakupan luas wilayah yang cukup besar tetapi kurangnya waktu yang diselanggarakan yang mengakibatkan tidak tercapinya target yang direncanakan.
d.
Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan sosialisasi dengan gencar dengan cara iklan, spanduk-panduk serta media massa lainnya. Agar masyarakat paham mengenai program sensus pajak nasional yang nantinya masyarakat ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program sensus pajak nasional.
Daftar Referensi Devano, Sony dan Siti Kurnia. Perpajakan: Konsep , Teori Dan Isu.
Jakarta:
Kencana, 2006. Harahap, Abdul Asri. Paradigma baru perpajakan Indonesia: perspektif ekonomipolitik. Jakarta: Integrita Dinamika Press, 2004. John L. Mikesell. Fiscal Administration, Analysis and Application for the Public Sector. Chicago: The Dorsey Press: Chicago, 1986. Martani dan Lubis. Teori Organisasi. Bandung: Ghalia Indonesia, 1987. Neuman, M Lawrence. Social Research Methods (Qualitative and Quantitative Approaches) Fifth edition. USA, 2003. Price, James L. The Study of Organizational Effectiveness. Sociological Quarterly, 1972. R, Masury. Kebijakan Fiskal. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, 1999. Schermerhorn, John R. Management and Organizational Behavior: Essentials. New Jersey: John Willey & Sons, 1996. Silvani, Carlos A. Improving Tax Administration In Developing Countries, Edited by Richard M. Bird and Mika Casanegra de. Waashington DC: International Monetary Fund, 1992. Siti, Resmi. Perpajakan dan Kasus edisi 4. Jakarta : Salemba Empat, 2008. Sri Endah Nuryani. Analisis Pajak Hotel di Kabupaten Bandung. 2010. Steers, M Richard. Efektivitas organisasi : kaidah tingkah laku ;seri manajemen no. 47. Jakarta: Erlangga, 1980. Sumarsan, Thomas. Sensus Pajak Nasional: siapa takut?. Jakarta: Indeks, 2012. www.pajak.go.id/content/sensus-pajak-nasional, 3 April 2013
