PERAN PEMERIKSA PAJAK DALAM MENUNJANG PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU Vicia Damayanti Endang Siti Astuti Muhammad Saifi (Ps Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
[email protected]) ABSTRAK The assertive and consistent effort to maintenance law is indeed needed in implementing self assessment system. That maintenance effort is done by Tax Service Office Pratama Batu by inspecting and giving guidance to the taxpayers. The implementation and the result of tax investigation are greatly depend on the role of tax inspector. The purpose of this study is to explain the role of tax inspector in supporting tax reception especially income tax. This study uses descriptive qualitative method. The information is obtained by doing direct interview to all tax inspectors in Tax Service Office Pratama Batu. The result of the study shows that the role of tax inspector directly can be seen from the total of letter of tax determination established for the taxpayers based on the result of inspection. Meanwhile, indirectly, their role can be seen from taxpayers’ subservience in fulfilling their taxation obligation based on the education and guidance given. Keywords : Tax Inspector, Tax Investigation, Tax Reception PENDAHULUAN
penyampaian SPT Tahunan yang dilaporkan
Pajak memberikan peranan yang sangat besar dalam pembangunan dan perekonomian di Indonesia, karena tidak dipungkiri bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pajak berasal dari kontribusi yang diberikan masyarakat dan hasil kontribusi tersebut kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, jalan raya, jembatan dan sebagainya. Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Sistem pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia adalah berdasarkan sistem self assessment. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2009:07). Disebabkan oleh peraturan yang mewajibkan Wajib Pajak menerapkan sistem self assessment berakibat tidak sedikit Wajib Pajak yang melakukan tindakan perlawanan aktif terhadap pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak terdiri dari 3 (tiga), diantaranya adalah Penghindaran Pajak (tax avoidance), Pengelakan Pajak (tax evation), dan Melalaikan Pajak (tax delinquency) (Sumarsan, 2010:8-10). Ketidakpatuhan secara bersamaan dapat menimbulkan upaya menghindarkan pajak secara melawan hukum atau tax evasion (Nurmantu, 2000:7). Jumlah pajak terutang diperhitungkan oleh
oleh Wajib Pajak ditindaklanjuti oleh masingmasing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di setiap wilayah di Indonesia, dan salah satunya adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu. KPP Pratama Batu sebagai instansi
pemerintahan
yang
berwenang
memungut pajak dan melakukan segala cara guna
meningkatkan
dan
mengamankan
penerimaan negara. Tantangan terbesar yang dihadapi
KPP
Pratama
Batu
yaitu
menumbuhkan kesadaran masyarakat terutama Wajib
Pajak
melaporkan
wilayah dan
kota
Batu
dalam
membayar
pajak
secara
transparan. Butuh kerja sama yang baik antara kedua belah pihak yaitu Wajib Pajak dan pihak fiskus dalam proses pelaksanaan kewajiban perpajakan agar visi dan misi yang dibentuk oleh KPP Pratama Batu mampu berjalan dengan lancar. Kesadaran dan kejujuran merupakan dua hal yang
paling
utama
dalam
melaksanakan
kewajiban perpajakan, namun yang terjadi banyak kelalaian yang dilakukan Wajib Pajak di wilayah kota Batu dalam menghitung hingga melaporkan
kewajiban
perpajakannya.
Hal
tersebut dikarenakan Wajib Pajak di wilayah kota Batu menganggap tarif pajak terlalu tinggi, selain itu Wajib Pajak kurang memahami mengenai kewajiban untuk membayar pajak dan peraturan yang menurut masyarakat terlalu rumit. Penegakan hukum (law enforcement) sangat
Wajib Pajak sendiri dan dilaporkan melalui
diperlukan
sebagai
dasar
yang
digunakan pihak fiskus kepada Wajib Pajak
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Atas
agar lebih mematuhi peraturan yang berlaku.
1
Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh
Menurut golongannya, pajak dibagi menjadi
KPP Pratama Batu dilaksanakan dengan cara
dua,
melakukan
pembebanannya
pembinaan,
pengawasan,
dan
yaitu
Pajak tidak
Langsung dapat
yang
dilimpahkan
pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak di
kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban
wilayah kota Batu yang sengaja melakukan
langsung Wajib Pajak, seperti contoh Pajak
perlawanan
melaksanakan
Penghasilan. Selanjutnya adalah Pajak Tidak
Salah
Langsung, dimana pajak yang pembebanannya
kewajiban
aktif
dalam
perpajakannya.
satu
pengawasan dan pembinaan yang dilakukan
dapat dilimpahkan ke
terhadap Wajib Pajak di wilayah kota Batu
contohnya Pajak Pertambahan Nilai (Sumarsan,
adalah
2010:12). Seiring berjalannya waktu, masyarakat
dengan
melakukan
kegiatan
Pemeriksaan Pajak.
pihak lain, seperti
yang dirasa mampu mandiri oleh pemerintah
Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Batu
diberikan
wewenang,
tanggungjawab
Pemeriksa Pajak terdiri dari satu Supervisor,
besarnya pajak yang terutang. Pemberian hak
satu Ketua Tim, dan satu Anggota Tim. Dalam
penuh tersebut mengakibatkan Wajib Pajak
pelaksanaan Pemeriksaan Pajak oleh pejabat
untuk menghitung, menyetor dan melaporkan
fungsional KPP Pratama Batu, peran Pemeriksa
sendiri pajak yang terutang. Sistem pemungutan
sangat
melaksanakan
pajak seperti hal tersebut disebut Self Assessment
pengawasan serta pembinaan terhadap Wajib
System. Dalam sistem ini, fiskus tidak ikut
Pajak di wilayah kota Batu. Tidak hanya
campur dan hanya mengawasi Wajib Pajak
pelaksanaan pemeriksaan, tetapi juga hasil dari
(Mardiasmo, 2009:07).
guna
Pemeriksaan sangat bergantung pada peran Tim
menentukan
dan
dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak. Pada Tim
dibutuhkan
untuk
kepercayaan,
sendiri
Pajak Penghasilan
Pemeriksa Pajak. Dengan jumlah pemeriksa di
Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
KPP Pratama Batu yang tidak begitu banyak
tentang
membuat KPP Pratama Batu terutama Seksi
perubahan
terakhir
atas
Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Pemeriksaan dan Kelompok Jabatan Fungsional
Penghasilan, Penghasilan merupakan setiap
bekerja keras agar target penerimaan pajak
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
dapat diperoleh secara maksimal. Penelitian ini
atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal
bertujuan untuk menjelaskan peran Pemeriksa
dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
Pajak dalam menunjang Penerimaan Pajak
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
menambah
Batu.
kekayaan
Wajib
Pajak
yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk
TINJAUAN TEORI
apapun.
Pajak
menjadi Subjek Pajak adalah orang pribadi yang
Menurut Adriani dalam Sumarsan (2010:3),
dapat
Dalam bertempat
Pajak
Penghasilan,
tinggal
atau
yang
berada
di
pajak adalah iuran masyarakat kepada negara
Indonesia ataupun di luar Indonesia, badan
(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh
yang terdiri dari sekumpulan orang dan/atau
yang wajib membayarnya menurut peraturan-
modal yang merupakan kesatuan baik yang
peraturan umum (Undang-Undang) dengan
melakukan usaha maupun tidak, bentuk usaha
tidak mendapat prestasi kembali yang langsung
tetap
dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk
bengkel, proyek konstruksi, komputer, dan lain
membiayai
umum
sebagainya. Sesuai dengan jenisnya, pada Pajak
negara
untuk
Penghasilan yang menjadi objek pajak adalah
pemerintahan.
Dijelaskan
penghasilan. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri,
dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007
yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang
baik yang berasal dari Indonesia maupun dari
Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak
dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan
Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya
kontribusi wajib kepada negara yang terutang
penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.
berhubung
pengeluaran-pengeluaran tugas
menyelenggarakan
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
seperti
cabang
perusahaan,
pabrik,
Pemeriksaan Pajak
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
tidak mendapatkan imbalan secara langsung
17/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga atas
dan digunakan untuk keperluan negara bagi
Peraturan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menteri
199/PMK.03/2007
2
Keuangan
tentang
Tata
Nomor Cara
Pemeriksaan Pajak, pada Pasal 1 Pemeriksaan
Kantor.
didefinisikan
Pemeriksaan
yang
dilakukan
menghimpun dan mengolah data, keterangan
kedudukan,
tempat
kegiatan
dan/atau
secara
pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak,
objektif dan profesional berdasarkan suatu
atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
Jenderal Pajak, sedangkan Pemeriksaan Kantor
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau
adalah Pemeriksaan yang dilakukan di Kantor
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
Direktorat Jenderal Pajak.
sebagai
bukti
ketentuan
serangkaian
yang
kegiatan
dilaksanakan
peraturan
Pemeriksaan
Lapangan
adalah
di
tempat
usaha
atau
perundang-undangan
Objek Pemeriksaan pada umumnya adalah
perpajakan. Berdasarkan pengertian ini, maka
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan/atau
fokus pemeriksaan pajak adalah pada ketaatan
SPT
(compliance) Wajib Pajak dalam menjalankan
Lampiran-lampiran
asas self assessment system, yaitu menghitung,
Keuangan, Daftar Perhitungan
membayar, dan melaporkan seluruh kewajiban
Amortisasi Fiskal, Surat Setoran Pajak (SSP), dan
perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.
lain-lain. SPT dan lampiran-lampirannya akan
Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.03/2013
tentang
Masa
beserta
lampiran-lampirannya.
SPT
meliputi
Laporan
Penyusutan/
menjadi tolak ukur kepatuhan Wajib Pajak.
Perubahan
Sebagaimana SPT dan lampiran-lampirannya
Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
menjadi objek yang utama dari pemeriksaan
199/PMK.03/2007
pajak,
Tata
Cara
menyebutkan
bahwa
kelengkapan kewajiban perpajakan seorang
Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan
Wajib Pajak yang seperti dinyatakan pada SPT
Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji
Wajib
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
pengujian dan teknik-teknik pemeriksaan yang
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melibatkan
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
pencatatan Wajib Pajak, karena angka-angka
undangan
lingkup
yang tercantum pada SPT bersumber dan
pemeriksaan menentukan luas dan kedalaman
didukung oleh Laporan Keuangan. Pemeriksa
pemeriksaan. Penentuan ruang lingkup akan
Pajak pasti akan menerapkan sebagian dari
mempengaruhi teknik pemeriksaan yang akan
teknik audit yang berlaku umum yang lazim
diterapkan, jangka waktu pemeriksaan, dan
digunakan oleh Akuntan Publik (Priantara,
sasaran atau jenis pajak yang diperiksa. Seperti
2000:37).
Pemeriksaan
tentang
Pajak,
perpajakan.
Ruang
yang dijelaskan pada Pasal 3 dalam Peraturan
pemeriksaan
Pajak
atas
tersebut masalah
kebenaran
akan
dan
memerlukan
pembukuan
atau
Pelaksanaan pemeriksaan pajak dimulai dari
Menteri
Keuangan
Nomor
17/PMK.03/2013
dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan
tentang
Perubahan
Ketiga
atas
oleh Pejabat yang berwenang dan berakhir
Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007
sampai
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Ruang
Pemeriksaan Pajak. Laporan harus memuat
Lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
tentang ruang lingkup pemeriksaan, memuat
pemenuhan
bukti-bukti
kewajiban
perpajakan
dapat
dengan
kuat
disetujuinya
mengenai
Laporan
ada
tidaknya
meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis
penyimpangan terhadap peraturan perundang-
pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa
undangan perpajakan, dan memuat informasi
Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak
lain
dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.
pemeriksaan pajak.
Dijelaskan juga pada Pasal 69 dalam Peraturan Menteri
Keuangan
Nomor
17/PMK.03/2013
tentang
Perubahan
Ketiga
atas
perundang-undangan
Peraturan
meliputi
penentuan,
pencocokan,
Menteri
199/PMK.03/2007
Keuangan
tentang
Tata
Nomor Cara
Pemeriksaan Pajak, Pemeriksa Pajak merupakan
peraturan
perpajakan
pelaksanaan
17/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga atas
Lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam ketentuan
untuk
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Peraturan
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Ruang melaksanakan
diperlukan
Pemeriksa Pajak
Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007
rangka
yang
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat
dapat
Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk
atau
oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas,
pengumpulan materi yang berkaitan dengan
wewenang,
tujuan Pemeriksaan.
melaksanakan
Jenis Pemeriksaan Pajak dibagi menjadi dua,
dan
tanggung
pemeriksaan.
jawab Dalam
untuk Tim
Pemeriksa Pajak, terdiri dari satu Supervisor,
yaitu Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan
satu Ketua Tim, dan satu Anggota Tim.
3
Pengertian Supervisor adalah Pemeriksa Pajak
atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib
yang bertugas melakukan pengendalian dan
Pajak dalam rangka Pemeriksaan.
pengawasan
atas
pelaksanaan
pemeriksaan
melaksanakan
Selain kewajiban Pemeriksa Pajak, dijelaskan juga pada Pasal 12 mengenai kewenangan Pemeriksa Pajak dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, yaitu sebagai berikut: 1. melihat dan/atau meminjam buku, catatan,
pemeriksaan bersama-sama dengan Anggota
dan/atau dokumen yang menjadi dasar
Tim yang berada dalam suatu Tim Pemeriksa
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen
Pajak, Anggota Tim yang dimaksud merupakan
lain
Anggota Tim adalah Pemeriksa Pajak yang
penghasilan
bertugas
kegiatan usaha,
serta memberikan bimbingan kepada Pemeriksa Pajak yang berada dalam suatu kelompok pemeriksa pajak, sedangkan Ketua Tim adalah Pemeriksa Pajak yang bertugas mengarahkan dan
mengkoordinasikan
pemeriksaan
serta
pelaksanaan
sekaligus
melaksanakan
pemeriksaan
pajak
yang
berhubungan
dengan
yang
diperoleh,
pekerjaan
bebas
Wajib
Pajak, atau objek yang terutang pajak;
dalam suatu Tim Pemeriksa Pajak.
2. mengakses dan/atau mengunduh data yang
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
dikelola secara elektronik;
17/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Nomor
3. memasuki dan memeriksa tempat atau
Cara
ruang, barang bergerak dan/atau tidak
Pemeriksaan Pajak, pada Pasal 11 memuat
bergerak yang diduga atau patut diduga
tentang kewajiban dan kewenangan Pemeriksa
digunakan untuk menyimpan buku atau
Pajak. Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji
catatan,
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
pembukuan atau pencatatan, dokumen
yang
lain,
Peraturan
Menteri
199/PMK.03/2007
Keuangan
tentang
Tata
dilaksanakan dengan
Pemeriksaan
dokumen uang
dan/atau
Lapangan, kewajiban Pemeriksa Pajak adalah
dapat memberi
sebagai berikut :
penghasilan
menyampaikan
Surat
Pemeriksa
Pemberitahuan
Pemeriksaan
dan
Surat
kepada Wajib
Pengenal
4. meminta
Perintah
memberi
Pajak
susunan
tim
alasan
kepada
Wajib
bantuan
peralatan
kegiatan
Pajak
guna
untuk
kelancaran
tenaga
atas
biaya
dan/atau Wajib
Pajak
apabila dalam mengakses data yang
Pemeriksa
dikelola secara elektronik memerlukan
Pajak mengalami perubahan; 3. menjelaskan
diperoleh,
a. menyediakan
2. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib apabila
tentang
Pemeriksaan, antara lain berupa :
pada
waktu melakukan Pemeriksaan; Pajak
yang
objek yang terutang pajak;
Tanda
Pajak
barang
petunjuk
yang
dasar
usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau
Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 1. memperlihatkan
yang menjadi
dan
peralatan dan/atau keahlian khusus;
tujuan
b. memberikan
Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
Pemeriksa
4. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
barang
5. memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak
bantuan Pajak
bergerak
untuk
kepada membuka
dan/atau
tidak
bergerak; dan/atau
dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil
c. menyediakan ruangan khusus tempat
Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah
dilakukannya Pemeriksaan Lapangan
ditentukan;
dalam hal Pemeriksaan dilakukan di
6. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak
tempat Wajib Pajak;
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan
ketentuan
5. melakukan penyegelan tempat atau ruang
peraturan
tertentu serta barang bergerak dan/atau
perundang-undangan perpajakan; 7. mengembalikan
buku
atau
tidak bergerak; catatan,
6. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis
dokumen yang menjadi dasar pembukuan
dari Wajib Pajak; dan
atau pencatatan, dan dokumen lainnya
7. meminta keterangan dan/atau bukti yang
yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama
diperlukan
7
mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak
hari
sejak
tanggal Laporan
Hasil
Pemeriksaan; dan
yang
8. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak
dari
diperiksa
pihak melalui
pelaksana Pemeriksaan.
berhak segala sesuatu yang diketahui
4
ketiga kepala
yang unit
Penerimaan Pajak Penerimaan
tersebut merupakan lima orang Pemeriksa Pajak
perpajakan
adalah
semua
yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak
penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam
negeri
perdagangan
Teknik analisis data yang digunakan adalah
internasional (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun
langkah-langkah seperti yang dikemukakan
2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
oleh Miles dan Hubberman (1984) dalam buku
Nomor
Anggaran
Sugiyono (2009:246-249). Berikut ini merupakan
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
gambaran model interaktif dalam analisis data
2012).
yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman :
22
dan
Tahun
pajak
Pratama Batu.
2011
Penerimaan
Tentang
negara
terdiri
penerimaan
dalam
negeri
dan
Penerimaan
dalam
negeri
terdiri
dari hibah. dari
Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Menurut Suandy (2008:2) sumbersumber
penerimaan
dikelompokkan
negara
menjadi
dapat
penerimaan
dari
berbagai sektor yaitu pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari Badan Usaha Milik Negara, dan sumber-sumber lain. Sumber yang paling utama adalah dari
Gambar 1. Model Analisis Interaktif Miles dan Hubberman Sumber : Sugiyono (2009:247)
sektor pajak. Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menarik pajak dari masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak
PEMBAHASAN
sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah
Peran Pemeriksa Pajak dalam Menunjang
Kementerian Keuangan yang mengemban tugas
Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak
untuk mengamankan penerimaan pajak negara
Pratama Batu
dituntut
untuk
pencapaian
selalu
target
dapat
penerimaan
Penerimaan pajak menjadi fokus utama
memenuhi pajak
dalam menjalankan kegiatan di KPP Pratama
yang
senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di
Batu.
tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam
meningkatkan penerimaan pajak, baik secara
kehidupan
intensifikasi
sosial
maupun
ekonomi
di
Berbagai
upaya
maupun
dilakukan
ekstensifikasi.
untuk Secara
masyarakat. Berdasarkan kewenangan dalam
intensifikasi dilakukan dengan cara melakukan
pemungutannya,
pengawasan terhadap Wajib Pajak yang telah
pajak
dapat
digolongkan
terdaftar di KPP Pratama Batu, sedangkan
menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
secara ekstensifikasi dilakukan dengan cara METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan dalam
menentukan Wajib Pajak baru melalui Sensus
penelitian
deskriptif
dilakukan pihak internal dari seksi Pengawasan
dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan
dan Konsultasi dengan melakukan kunjungan
dan Taylor dalam Moleong (2007:4) menjelaskan
terhadap Wajib Pajak yang mempunyai potensi
bahwa metode kualitatif sebagai prosedur
untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
ini
adalah
penelitian
Pajak Nasional, serta penggalian potensi yang
penelitian yang menghasilkan data deskriptif
Peningkatan jumlah Wajib Pajak terjadi terus
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
menerus, namun jumlah Pemeriksa Pajak tidak
orang dan perilaku yang diamati. Penggunaan
mengalami peningkatan. Dengan penambahan
jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan
jumlah Wajib Pajak yang sangat pesat tersebut
kualitatif ini lebih mendukung pada pemecahan
tetapi tidak diimbangi dengan penambahan
permasalahan yang berkaitan dengan fokus
jumlah
penelitian
Pemeriksa Pajak menjadi lebih besar karena
dengan
mendeskripsikan
dan
Pemeriksa
Pajak
membuat
beban
menganalisis masalah yang diteliti sehingga
Pemeriksa
peneliti dapat membahas peran Pemeriksa Pajak
pengawasan terutama dalam hal Pemeriksaan
dalam
Pajak
Pajak dan mampu memaksimalkan penerimaan
Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
pajak dari Pemeriksaan Pajak yang berpengaruh
Batu. Informasi yang diperoleh oleh peneliti
pada penerimaan pajak di KPP Pratama Batu.
menunjang
penerimaan
adalah dengan melakukan wawancara secara
Sejak
langsung kepada semua Informan. Informan
harus
tahun
2009
mampu
target
melakukan
dan
realisasi
penerimaan Pajak Penghasilan dari tahun ke
5
tahun yang ditetapkan pada KPP Pratama Batu selalu mengalami peningkatan, namun terdapat tahun dimana realisasi penerimaan yang terjadi tidak mencapai target. Berikut data dari target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Batu dari tahun 2009 hingga 2013. Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2009-2013 %
Tahun 2009 2010
Target 25.041.463.895 26.463.208.566
Realisasi 19.898.065.866 30.135.375.338
79,46 113,88
2011
26.535.486.555
35.596.543.874
134,15
2012
40.273.931.141
44.002.491.690
109,26 Gambar 2. Flowchart prosedur pelaksanaan Pemeriksaan Pajak di tempat Wajib Pajak Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama
49.652.965.000 48.069.162.351 96,81 2013 Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi, 2014 Faktor
yang
Batu, 2014
menyebabkan
peningkatan
Pemeriksa
target begitu pesat tersebut dikarenakan potensi yang dimiliki Wajib Pajak di KPP Pratama Batu
terdapat
Sensus Pajak Nasional yang bertujuan untuk
mengalami Pajak
penghasilan tidak selalu memenuhi target,
dalam
30% pada tahun 2013. Tabel
2.
Penyelesaian
Wajib Pajak sendiri karena usaha mereka mengalami rugi atau telah dilakukan penilaian Pemeriksaan
Pajak
Perintah
2013
pembayaran pajak berdasarkan perhitungan
melakukan
Surat
Pemeriksaan (SP2) Tahun 2009-
pajak. Apabila Wajib Pajak meminta kelebihan
fiskus
pengawasan
dikarenakan terdapat tunggakan SP2 sebesar
Wajib Pajak tersebut melakukan penghindaran
pihak
melakukan
pihak
peran Pemeriksa Pajak tersebut belum maksimal
Surat
KPP Pratama Batu yang mana terdapat indikasi
maka
membantu
oleh Tim Pemeriksa Pajak dengan baik, namun
Dasar
Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh pihak
kembali
sehingga
kewajiban
namun SP2 yang terbit mampu diselesaikan
pihak KPP terhadap Wajib Pajak adalah dengan
aktiva
melaksanakan
jumlah Pemeriksa yang tidak begitu banyak,
Salah satu pengawasan yang dilakukan oleh
adalah
tersebut
dikatakan sangatlah besar dibanding dengan
memahami kewajiban perpajakannya.
pemeriksaan
hal
Jumlah SP2 yang terbit setiap tahunnya bisa
pembinaan terhadap Wajib Pajak yang kurang
dilakukannya
melakukan
khususnya dalam hal pemeriksaan pajak.
maupun
Pajak.
dalam
fiskus
melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak
Pemeriksaan
penurunan,
perpajakannya,
meskipun begitu KPP Pratama Batu tetap
melakukan
Pajak
dikarenakan meningkatnya kepatuhan Wajib
Realisasi dalam pemenuhan penerimaan pajak
pelayanan
Wajib
tahun 2011 sampai tahun 2013, jumlah SP2
jumlah
penerimaan Pajak terutama Pajak Penghasilan.
memberikan
indikasi
terbit segera dilakukan Pemeriksaan Pajak. Pada
Wajib Pajak di KPP Pratama Batu yang
dan
jumlah
penghindaran pajak, sehingga setiap SP2 yang
penggalian potensi membuat bertambahnya bertambahnya
menargetkan
instruksi Pemeriksaan Pajak diberikan ketika
juga bertambah besar. Dengan diadakannya
mengakibatkan
tidak
Pemeriksaan Pajak di setiap tahunnya, karena
akan
Lapangan,
namun jika terjadi pengurangan pembayaran pajak, maka Wajib Pajak akan dihimbau terlebih dahulu dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, apabila Wajib Pajak mengajukan
Tahun SP2 Terbit
Penerbitan SP2
Penyelesaian SP2
%
2009
134
134
100
2010
216
216
100
2011
121
121
100
2012
109
109
100
2013
50
35
70
Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Batu, 2014
keberatan maka akan dilakukan Pemeriksaan Pajak Lapangan. Berikut merupakan flowchart
Tunggakan SP2 hanya terjadi pada tahun
prosedur pelaksanaan Pemeriksaan Pajak di
2013, hal tersebut dikarenakan terdapat Wajib
tempat Wajib Pajak :
Pajak
6
yang
menolak
untuk
dilakukan
pemeriksaan, ketika melakukan pemeriksaan
menyelesaikan Surat Perintah Pemeriksaan
pajak, tidak semua Wajib Pajak menerima
secara
kedatangan Tim Pemeriksa di tempat Wajib
Pemeriksaan dapat dilakukan dengan cepat,
Pajak
terkadang
agar terciptanya kelancaran pelaksanaan
pemeriksaan ditunda dikarenakan Wajib Pajak
Pemeriksaan Pajak pada satu Tahun Pajak.
tidak bisa diajak kerja sama dengan pihak
Penambahan pemeriksa pajak juga dapat
Pemeriksa, hal tersebut berakibat semakin lama
memberikan fokus secara intensif kepada
pemeriksaan berakhir, tetapi untuk tahun-tahun
Wajib
sebelumnya yaitu tahun 2009 hingga 2012
pemeriksaan, sehingga akan menghasilkan
Pemeriksa mampu menyelesaikan SP2 sesuai
hubungan yang baik antara kedua belah
dengan yang telah diterbitkan.
pihak.
dengan
baik,
sehingga
Tim Pemeriksa belum maksimal dalam
maksimal
Pajak
serta
yang
2. Meningkatkan
pelaksanaan
sedang
dilakukan
pengadaan
melaksanakan Pemeriksaan tepat waktu dan
sosialisasi
sesuai dengan jumlah penerbitan SP2, namun
Wajib
Tim Pemeriksa Pajak sangat berperan dalam
perpajakannya
pengawasan terhadap Wajib Pajak yaitu pada
penyampaian
pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, kerja sama
Wajib Pajak paham akan kewajiban mereka
antar
untuk membayar pajak dan tepat dalam
anggota
sangat
berpengaruh
saat
melakukan Pemeriksaan Pajak, profesionalisme
maupun
kegiatan
Pajak
penyuluhan
mengenai
kepada
kewajiban
terutama Surat
dalam
Pemberitahuan
agar
menghitung jumlah pajak terutangnya.
yang tinggi membuat Tim Pemeriksa mampu
3. Meningkatkan
menyelesaikan SP2 meskipun belum maksimal
Pemeriksa
100% yaitu hanya sebesar 70% pada tahun 2013.
evaluasi serta memberikan kompensasi dan
Dalam
intensif agar kinerja Pemeriksa Pajak dapat
pelaksanaan
Pemeriksa
memberikan
pemeriksaan, edukasi
Tim
maupun
agar
Wajib
Pajak
dengan
kuantitas
mengadakan
DAFTAR PUSTAKA
memahami
Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009.
kewajiban perpajakannya dan tidak melakukan
Yogyakarta: ANDI OFFSET.
penghindaran pajak.
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian
KESIMPULAN DAN SARAN
Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Kesimpulan Dalam
Pajak
dan
lebih optimal.
penyuluhan kepada Wajib Pajak, hal tersebut bertujuan
kualitas
Nurmantu, S. 2000. Dasar-Dasar Perpajakan. Pemeriksaan
Pajak
di
Kantor
Bandung: Fakultas Ekonomi UNPAD.
Pelayanan Pajak Pratama Batu diperlukan peran
Priantara, D. 2000. Pemeriksaan dan Penyidikan
Pemeriksa Pajak. Pada tahun 2009 sampai tahun
Pajak. Jakarta: Djambatan.
2012, Tim Pemeriksa mampu menyelesaikan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) 100% selesai,
Indonesia
namun pada tahun 2013 hanya selesai 70% dan
Tanggal
masih terdapat tunggakan SP2 30% dari jumlah
Perubahan
Atas
penerbitan. Secara langsung peran Pemeriksa
Keuangan
Nomor
Pajak dalam menunjang Penerimaan Pajak
Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
dapat dilihat dari Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang
diterbitkan
berdasarkan
hasil
kepada
Wajib
pemeriksaan,
Nomor
Republik
07
Januari
17/PMK.03/2013 2013
Tentang
Peraturan
Menteri
199/PMK.03/2007
Suandy, E. 2008. Hukum Pajak ed.4. Jakarta:
Pajak
Salemba Empat.
sedangkan
Sumarsan, T. 2010. Perpajakan Indonesia. Jakarta:
secara tidak langsung peran Pemeriksa Pajak
Indeks.
dalam menunjang Penerimaan Pajak dapat
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif
dilihat dari peningkatan kepatuhan Wajib Pajak
Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA.
terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang
berdasarkan edukasi maupun penyuluhan yang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
diberikan
22
selama
pelaksanaan
Pemeriksaan
Pajak.
Tahun
2011
Tentang
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
Saran
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang
1. Pihak Direktorat Jenderal Pajak melakukan
Perubahan
penambahan jumlah Pemeriksa Pajak pada
Terakhir
Atas
Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. Hal
Pajak Penghasilan.
ini dilakukan agar Pemeriksa Pajak dapat
7
