EVALUASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA HENDRY ALDARYANTO Jalan Kenangan 3 No. 85 Jakasampurna Bekasi Barat, 081297250365,
[email protected] Tjhin Tjiap Lung, SE., MM., Ak.
ABSTRACT Tax audit is one of the efforts made by Direktorat Jenderal Pajak to optimize the realization of the tax revenue potential. This study aims to determine how the process and results of the implementation of tax audit in KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga. The method used in this research is descriptive qualitative method, where data collection is done with interviews and documentation. The research concludes that the examination procedures are carried out by KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru auditor are in accordance with existing standards, but the result of the examination is not maximized because of the obstacles that arise during the examination process. These barriers include lack of personnel and lack of cooperation by the taxpayer in tax audit.(HA) Keywords: implementation of a tax audit, tax audit standards, audit report
ABSTRAK Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak dari potensi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan hasil pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan oleh fungsional pemeriksa KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga sudah sesuai dengan standar yang ada, tetapi hasil dari pemeriksaan belum maksimal karena adanya hambatan-hambatan yang muncul selama proses pemeriksaan. Hambatan tersebut diantaranya adalah kurangnya personel fungsional pemeriksa dan kurang kooperatifnya wajib pajak dalam proses pemeriksaan. (HA) Kata kunci: pelaksanaan pemeriksaan pajak, standar pemeriksaan pajak, laporan hasil pemeriksaan
PENDAHULUAN Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam penentuan APBN Indonesia, ini dapat dilihat dari kontribusi pajak sebesar Rp 1.280,3 triliun dari total keseluruhan anggaran pendapatan negara yang senilai Rp 1.667,1 triliun pada APBN 2014. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak mempengaruhi 76,7% dari anggaran pendapatan negara. Tidak hanya pada tahun 2014 saja, kontribusi pajak yang melebihi angka 70% pada anggaran negara terus konsisten terjadi setidaknya dalam lima tahun terkahir.
Sejak tahun 1983, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan metode self assessment sebagai sistem pemungutan pajak di Indonesia. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar/menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Meskipun sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah self assessment system, Direktorat Jenderal Pajak masih bisa mengeluarkan ketetapan pajak. Ketetapan pajak yang tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak ini merupakan sebuah produk hukum yang dihasilkan sehubungan dengan pemeriksaan pajak yang sebelumnya telah dilakukan. Pemeriksaan pajak itu sendiri dilakukan oleh unit fungsional pemeriksa pajak yang ada. Di dalam Surat Ketetapan Pajak terkandung dasar koreksi, hutang pajak, dan sanksi pajak yang timbul atas kelalaian tersebut. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengungkapkan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian pemeriksaan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan melihat pentingnya peran pemeriksaan pajak dalam memaksimalkan penerimaan negara, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemeriksaan pajak dan bagaimana hasil pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.
METODE PENELITIAN Jenis metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan jenis riset eksploratoria dan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan datadata dari berbagai sumber terkait, lalu peneliti mendeskripsikan dan menganalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan teori perpajakan. Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini melalui 2 (dua) cara, yaitu: 1. Studi kepustakaan Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari literatur yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini. 2. Studi lapangan Pengumpulan data dilakukan dengan langsung datang ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga, guna mendapatkan informasi dan gambaran jelas mengenai objek penelitian, yang dilakukan dengan cara: a. Wawancara Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemeriksaan pajak, dalam hal ini pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini adalah seksi-seksi yang ada di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga, khususnya seksi pemeriksaan dan fungsional pemeriksa. b. Dokumentasi Metode ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi data dari KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.
HASIL DAN BAHASAN Evaluasi Kegiatan Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga 1.
Evaluasi Standar Umum Pemeriksaan secara kualitas fungsional pemeriksa di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga sudah cukup baik. Meskipun terkadang menemui kendala saat menghadapi lapangan usaha tertentu. Sedangkan dari segi kuantitas fungsional pemeriksa di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga bisa dikatakan kurang karena jumlah SP2 yang diterbitkan tidak sebanding dengan jumlah pemeriksa yang ada.
2.
3.
Evaluasi Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kegiatan pelaksanaan menemukan beberapa hambatan, hambatan tersebut muncul pada tahap penyampaian surat perintah pemeriksaan ke wajib pajak karena alamat yang terdapat di profil wajib pajak sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Selain itu wajib pajak juga terkadang kurang kooperatif dalam meminjamkan dokumen untuk kegiatan pemeriksaan. Hambatan lain yang timbul adalah pada tahap pengujian pada wajib pajak tertentu pemeriksa terkadang menemui kesulitan karena proses bisnis wajib pajak yang diperiksa diluar kemampuan dari pemeriksa pajak. Evaluasi Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Proses pelaporan yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga sudah sesuai dengan prosedur yang ada di Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan.
Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga 1.
2.
3.
4.
5.
SDM pemeriksa Kekurangan SDM pemeriksa merupakan masalah yang tidak hanya ditemukan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga, tetapi juga dibanyak KPP lain. Perbandingan jumlah fungsional pemeriksa di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga yang ada tidak sebanding dengan total keseluruhan wajib pajak yang ada. Selain itu pemeriksa terkadang menemui kesulitan dalam memeriksa proses bisnis tertentu karena keterbatasan kemampuan pemeriksa. Wajib pajak kurang kooperatif selama proses pemeriksaan. Banyak wajib pajak yang melakukan usaha untuk menghindari atau mempersulit proses pemeriksaan pajak. Hal ini dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menekan utang pajak yang harus dibayarkannya. Wajib pajak memanipulasi data Terkadang wajib pajak terlihat kooperatif dalam memberikan dokumen dan data, tetapi saat diteliti ternyata data yang diberikan wajib pajak tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ada wajib pajak yang membuat dua laporan keuangan, salah satu laporan keuangan tersebut dibuat khusus untuk memanipulasi kewajiban perpajakan wajib pajak. Data dan profil wajib pajak yang diberikan seksi lain tidak memadai. Data dan profil wajib pajak merupakan dasar utama tim pemeriksa dalam proses perencanaan audit. Data dan profil tersebut diminta dari seksi-seksi lain KPP yaitu; seksi pelayanan, seksi PDI, seksi waskon, dan seksi penagihan. Terkadang seksi-seksi lain tersebut tidak memiliki data yang cukup tentang wajib pajak yang akan diperiksa. Hal ini tentu akan menyulitkan tim pemeriksa untuk membuat rencana audit. Alamat wajib pajak tidak ditemukan sehingga tim pemeriksa tidak bisa menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan.
Upaya-upaya yang Dilakukan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga dalam Mengatasi Hambatan Kegiatan Pemeriksaan Pajak. 1.
2.
Optimalisasi dan memberi pelatihan kepada SDM yang dimiliki Karena perbandingan tim pemeriksa dan wajib pajak yang tidak seimbang, dan banyaknya kegiatan pemeriksaan yang harus dilakukan, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga harus mengoptimalkan setiap fungsional pemeriksa yang ada. Selain itu kegiatan pelatihan dan pendidikan bagi pemeriksa harus terus dilakukan secara berkesinambungan. Memberikan edukasi tentang pentingnya pajak dan memberi tahu sanksi yang mungkin diterima jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak diberikan edukasi bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Hal ini ditanamkan dalam diri wajib pajak agar mereka kooperatif dalam segala hal yang berkaitan dengan perpajakan. Selain itu wajib pajak juga diberitahu tentang denda atau sanksi yang mungkin mereka terima jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Dengan pengetahuan tentang denda dan sanksi tersebut diharapkan wajib pajak akan lebih jujur saat kegiatan pemeriksaan pajak. Dasar hukum yang dapat digunakan adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3.
Memanfaatkan informasi eksternal untuk mendapatkan data dan profil wajib pajak Tim pemeriksa diberikan kewenangan untuk meminta informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dari pihak ketiga. Hal ini dimanfaatkan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga dengan meminta informasi mengenai wajib pajak ke instansi atau lembaga lain.
Perhitungan Produktivitas Pelaksanaan Pemeriksaan 1.
Produktivitas Pemeriksaan Berdasarkan SP2 yang Diterbitkan dan Penerbitan LHP
Tabel 1 Produktivitas Pelaksanaan Pemeriksaan tahun 2011-2013 KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga SP2 yang dikerjakan di tahun LHP yang diterbitkan Tahun Prosentase Penyelesaian berjalan (Penyelesaian SP2) 2011
202
200
2012
165
152
2013
196
100
Grafik 1 SP2 yang dikerjakan dan Penerbitan LHP Tahun 2011-2013 di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga 250 200 150
SP2 yang dikerjakan
100 50 0 2011
2012
2013
Tabel 1 dan grafik 1 menunjukkan bahwa produktivitas penyelesaian pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat melalui menurunya prosentase penyelesaian pemeriksaan dari tahun 2011 hingga tahun 2013. Dari 202 SP2 yang dikerjakan pemeriksa di tahun 2011, sejumlah 200 SP2 dapat diselesaikan melalui penerbitan LHP. Tingkat prosentase penyelesaian pemeriksaan yang mencapai angka 99,01% bisa dibilang sangat baik. Pada tahun 2012 tim pemeriksa mampu menyelesaikan 152 SP2 melalui penerbitan LHP dari 165 SP2 yang ada. Meskipun secara prosentase penyelsaian pemeriksaan produktivitas tim pemeriksa mengalami penurunan dari yang sebelumnya 99,01% menjadi 92,12%, tetapi tingkat penyelesaian tersebut masih bisa dikatakan cukup produktif. Di tahun 2013 produktivitas penyelesaian pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tim pemeriksa hanya mampu menerbitkan 100 LHP dari 196 SP2 yang harus dikerjakan pada tahun 2013. Sehingga prosentase penyelesaian pemeriksaan di tahun 2013 hanya mencapai angka 51,02%. Ada beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya
produktivitas tim pemeriksa pada tahun 2013. Pertama adalah berkurangnya jumlah pemeriksa dari yang sebelumnya 15 orang di tahun 2012, menjadi 13 orang di tahun 2013. Faktor kedua adalah adanya tunggakan pemeriksaan dari tahun 2012 sejumlah 13 SP2. Tunggakan pemeriksaan itu tentu harus diprioritaskan dalam penyelesaiannya mengingat adanya batasan jangka waktu pemeriksaan yang ditentukan. Penyelesaian tunggakan pemeriksaan ini tentu berdampak terhadap SP2 yang baru diterbitkan di tahun 2013. Faktor selanjutnya adalah ada beberapa SP2 yang diterbitkan pada akhir tahun 2013 yang pada saat penulis melakukan penelitian ini SP2 tersebut masih dalam proses pelaksanaan. Sehingga belum bisa diterbitkan LHP. 2. Produktivitas Pemeriksaan Berdasarkan Target dan Realisasi Penerimaan Pemeriksaan Pajak Tabel 2 Laporan Realisasi Penerimaan Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga tahun 2011-2013
Tahun
Target Penerimaan Pemeriksaan
Realisasi Penerimaan Pemeriksaan
(Dalam Rupiah)
(Dalam Rupiah)
Prosentase Realisasi Penerimaan Pemeriksaan
2011
22.385.000.000
4.945.135.010
22,09%
2012
23.894.473.600
4.276.112.236
17,89%
2013
21.415.626.918
8.326.631.497
38,88%
Tabel 2 dan grafik 2 menggambarkan bahwa realisasi penerimaan dari target yang direncanakan tidak tercapai dengan baik. Pada tahun 2011 realisasi penerimaan pemeriksaan yang diterima hanya 22,09% dari target yang dianggarkan. Pada tahun 2012 realisasi penerimaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 17,89%. Tetapi pada tahun 2013 realisasi penerimaan pemeriksaan mengalami peningkatan yaitu 38,88%. Ini terjadi karena target penerimaan pemeriksaan lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya, dan penerimaan dari pemeriksaan yang diterima mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berdasarkan penerbitan LHP produktivitas tim pemeriksa KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga bisa dibilang cukup baik, produktivitas tim pemeriksa berdasarkan penerimaan pemeriksaan pajak masih jauh dari target yang direncanakan. Grafik 2 Grafik Target Pemeriksaan dan Realisasi Penerimaan Pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga tahun 2011-2013 30.000.000.000 25.000.000.000 20.000.000.000
Target Penerimaan Pemeriksaan
15.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 0 2011
2012
2013
Kontribusi Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga Tabel 3 Kontribusi Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga tahun 2011-2013
Tahun
Penerimaan Pemeriksaan (Dalam Rupiah)
Penerimaan Pajak (Dalam Rupiah)
Prosentase Kontribusi Pemeriksaan
2011
4.945.135.010
782.972.223.636
0,63%
2012
4.276.112.236
1.020.416.340.728
0,41%
2013
8.326.631.497
1.098.466.243.947
0,75%
Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa tahun 2011 kontribusi pemeriksaan pajak sebesar Rp 4.945.135.010 dari total penerimaan pajak sebesar Rp 782.972.223.636 atau 0,63%. Tahun 2012 kontribusi pemeriksaan pajak sebesar Rp 4.276.112.236 dari total penerimaan sebesar Rp 1.020.416.340.728 atau 0,41%. Tahun 2013 kontribusi pemeriksaan pajak sebesar Rp 8.326.631.497 dari total penerimaan pajak Rp 1.098.466.243.947 atau 0,75%. Data ini menunjukkan bahwa pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak, walaupun kontribusi yang diberikan tidak terlalu besar. Meskipun prosentase kontribusi hasil pemeriksaan kecil, namun peranan pemeriksaan pajak sangat penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak terutama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di lingkungan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan terhadap kegiatan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Kegiatan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan dasar hukum terkait lainnya. Meskipun telah dilakukan dengan prosedur dan standar yang ditentukan, proses pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga tidak selalu mencapai hasil yang diinginkan. 2. Tingkat penyelesaian SP2 selama tahun 2011-2013 tidak pernah mencapai angka 100% dengan rincian sebagai berikut: a. Tahun 2011 prosentase penyelesaiannya 99,01% b. Tahun 2012 prosentase penyelesaiannya 92,12% c. Tahun 2013 prosentase penyelesaiannya 51,02% 3. Realisasi hasil penerimaan pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga masih jauh dari target yang direncanakan. 4. Kegiatan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga kurang optimal disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 1. Jumlah SDM (fungsional pemeriksa) yang ada tidak sebanding dengan banyaknya tugas yang harus dilaksanakan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.
2.
Kurangnya kesadaran wajib pajak sehingga dalam proses pemeriksaan kurang kooperatif. 3. Data yang diberikan wajib pajak tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. 4. Data dan profil wajib pajak yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan pajak sulit didapatkan. 5. Alamat wajib pajak tidak ditemukan sehingga tim pemeriksa tidak bisa menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan. Upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga sebagai solusi untuk mengatasi hambatan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak adalah: 1. Mengoptimalkan SDM pemeriksa yang ada dan meningkatkan pelatihan bagi SDM pemeriksa yang ada. 2. Memberikan edukasi tentang pentingnya pajak dan memberi tahu sanksi yang mungkin diterima jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan. 3. Memanfaatkan informasi eksternal untuk mendapatkan data dan profil wajib pajak
Saran Kepada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga 1. 2.
3.
4. 5. 6.
KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga perlu menambah fungsional pemeriksa yang ada agar target penerimaan pemeriksaan yang dianggarkan dapat terpenuhi. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga hendaknya bertindak lebih tegas terhadap wajib pajak yang kurang kooperatif dalam proses pemeriksaan. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi peraturan perundangan khususnya sanksi yang diterima wajib pajak . KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga hendaknya terus meningkatkan kualitas fungsional pemeriksa yang ada melalui pelatihan-pelatihan, agar kegiatan pemeriksaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga hendaknya terus meningkatkan kerja sama dengan pihak luar atau instansi-instansi lain terkait kegiatan pemeriksaan pajak. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga hendaknya memberikan sosialisasi mengenai pemeriksaan pajak sehingga wajib pajak tidak antipati terhadap pemeriksa pajak. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga hendaknya menggunakan bantuan tenaga ahli jika menemui proses bisnis yang kurang dikuasai oleh fungsional pemeriksa yang ada.
REFERENSI Anggraini, N. (2008). Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Satu). Skripsi. Jakarta: Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Harahap, H. N. H. (2013). Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Suatu Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). Skripsi. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. Krisbianto, E. (2007). Efektifitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung). Skripsi. Jakarta: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Kurniawan, A.M. (2011). Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak. Yogyakarta: Graha Ilmu. Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Yogyakarta: ANDI. Republik Indonesia, APBN, diakses 26 Desember 2013 dari www.kemenkeu.go.id/indekskatalogdata/528 Republik Indonesia. (2007). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Republik Indonesia. (2011). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Republik Indonesia. (2012). Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-01/PJ/2012 tentang Penyempurnaan Aplikasi Approweb Sebagai Sarana Pembuatan dan Pemutakhiran Profil Wajib Pajak. Republik Indonesia. (2013). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan. Republik Indonesia. (2013). Peraturan Mentri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan. Republik Indonesia. (2013). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan. Republik Indonesia. (2013). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2013 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan. Republik Indonesia. (2013). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-126/PJ/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Resmi, S. (2011). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Saptono, Prianto B. (2011). Lokakarya Perpajakan Strategi Penyelesaian Sengketa Pajak Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan UU Perpajakan Terkini. Jakarta: IAPI. Supramono dan Theresia Woro Damayanti. (2010). Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: ANDI. Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
RIWAYAT PENULIS Hendry Aldaryanto lahir di kota Bekasi pada 11 Maret 1991. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang akuntansi pada tahun 2014.
