PEMUNGUTAN PAJAK OLEH BENDAHARA PEMERINTAH KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA

PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK OLEH BENDAHARA PEMERINTAH

KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA

APBN/APBD DIKELOLA

 INSTANSI PEMERINTAH PUSAT  INSTANSI PEMERINTAH DAERAH  LEMBAGA NEGARA

BENDAHARA /PEMEGANG KAS WAJIB MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT

KEWAJIBAN WAJIB PAJAK BENDAHARA

DAFTAR (NPWP)

POTONG/ PUNGUT

SETOR

LAPOR

Kewajiban Mendaftarkan Diri Pasal 2 ayat (1) UU KUP

Bendahara yang Mengelola APBN/APBD

Wajib Mendaftarkan Diri

Untuk Mendapatkan NPWP

FUGNSI NPWP 1. Untuk mengetahui identitas Wajib Pajak. 2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawas administrasi perpajakan. 3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP. 4. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan misalnya dalam Surat Setoran Pajak (SSP) . 5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan. Misal : - Dokumen Import (PPUD/ PIUD) - Dokumen Eksport (PEB) - Dan lainlain. - Untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan.

PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PPh Pasal 21/26

PAJAK PENGHASILAN (PPh)

PPh Pasal 22 PPh Pasal 23/26 PPh Pasal 4 (2)

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Barang Jasa

PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PPh PPh PASAL 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa & kegiatan

PEGAWAI

BUKAN PEGAWAI

PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 OLEH BENDAHARA DIBAYARKAN KEPADA PEGAWAI (PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI/POLRI/PENSIUNANNYA)

PENGHASILAN TERATUR

- GAJI/PENSIUN - TUNJANGAN TERKAIT

TARIF PS.17 X PENGHASILAN KENA PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH

PENGHASILAN TIDAK TERATUR

HONORARIUM ,IMBALAN LAIN DGN NAMA , APAPUN

TARIF FINAL (0%, 5%, 15%) X PH. BRUTO

HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN YG DIBAYARKAN KEPADA BUKAN PEGAWAI 1.

2.

3. 4.

5.

TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI DAN AKTUARIS) PEMAIN MUSIK, PEMBAWA ACARA, PENYANYI, PELAWAK, BINTANG FILM, BINTANG SINETRON, BINTANG IKLAN, SUTRADARA, KRU FILM, FOTO MODEL, PERAGAWAN/TI, PEMAIN DRAMA, PENARI, PEMAHAT, PELUKIS & SENIMAN LAINNYA OLAHRAGAWAN; PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENYULUH & MODERATOR PENGARANG, PENELITI, DAN PENERJEMAH;

TIDAK BERKESINAMBUNGAN

6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL SERTA PEMBERIAN JASA KPD SUATU PANITIA AGEN IKLAN; PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK; PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN ATAU YG MENJADI PERANTARA PENJAJA BARANG DAGANGAN PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI; DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING & KEGIATAN SEJENIS LAINNYA

BERKESINAMBUNGAN

PPH PS 21=

PPH PS 21

TARIF PS 17 X 50% X PENGHASILAN BRUTO

TARIF PS 17 X 50% X (PENGHASILAN BRUTO-PTKP)

2.5%

9 * SYARATNYA HARUS MEMILIKI NPWP & TDK MENERIMA SUMBER PENGHASILAN LAINNYA

TARIF BERDASARKAN PASAL 17 AYAT (1) A UU NO.36/2008 ( UU PPH) KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009): NO

Lapisan Penghasilan

1.

S.d.

2.

Di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000

3.

Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,Di atas Rp500.000.000,-

4.

Rp 50.000.000,-

Tarif 5% 15% 25%

30%

10

TARIF FINAL PENGHASILAN ATAS HONORARIUM YANG BERSUMBER DARI APBN/APBD MULAI 1 JANUARI 2011 (PP 80/2010) NO.

PENERIMA PENGHASILAN

TARIF

Ket

0%

Dibuat Bukti Pemotongan

1.

PNS Golongan I dan II Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya

5%

2.

PNS Golongan III Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya

15%

3.

Golongan IV Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya 11



Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Pemotongan PPh Pasal 21 (PP 80/2010) Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya tidak memiliki NPWP, atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau APBD dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% dan dipotong dari penghasilan yang diterima

Gol III yang tidak punya NPWP (6%) Gol IV yang tidak punya NPWP (18%)

TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 21

TDK DITANGGUNG PEMERINTAH

DGN SSP KE : - BANK PERSEPSI, ATAU - KANTOR POS GIRO

PALING LAMBAT TGL 10 BLN BERIKUTNYA

DITANGGUNG PEMERINTAH

SPM

BILA JATUH PD HARI LIBUR PENYETORAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

13

TATA CARA PENGISIAN SSP PPH PS 21 Kolom identitas Wajib Pajak (NPWP, Nama dan Alamat) diisi dengan NPWP, Nama dan Alamat Bendahara Pemotong/Pemungut Kode Akun Pajak diisi dengan angka 411121 Kode Jenis Setoran a. Untuk setoran masa, diisi dengan angka 100 b. Untuk setoran final atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, TNI/Polri dan Pensiunan, diisi dengan angka 402 SSP ditandatangani oleh Bendahara

14

TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 21 DGN SPT MASA PPh PASAL 21 KE KPP/K2KP PLG LAMBAT TGL 20 BULAN BERIKUTNYA JIKA JATUH PD HARI LIBUR

PD HARI KERJA BERIKUTNYA 15

PPh Pasal 22

16

BENDAHARA SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22

 DITJEN ANGGARAN  BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH

YG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG

MEMUNGUT PPh PASAL 22 17

DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22 PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp2.000.000,- DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAHPECAH PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN BENDA BENDA POS

PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BARANG SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 18

SAAT PEMUNGUTAN

PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN

TARIF 1,5% DARI HARGA/NILAI PEMBELIAN BARANG

JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

19

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

PPh PASAL 22 DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN

DISETOR PADA HARI YANG SAMA

KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO

SSP

20

TATA CARA PENGISIAN SSP PPH PS 22 Kolom identitas Wajib Pajak (NPWP, Nama dan Alamat) diisi dengan NPWP, Nama dan Alamat Rekanan Kode Akun Pajak diisi dengan angka 411122 Kode Jenis Setoran diisi dengan angka 900

SSP ditandatangani oleh Bendahara

21

TATA CARA PELAPORAN PELAPORAN PPh PASAL 22

SPT MASA F.1.1.32.02

KE KPP/KP2KP SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR JIKA JATUH PADA HARI LIBUR 22

PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

PPh Pasal 23

23

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23

SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA (kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan) IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN: • JASA TEKNIK; • JASA MANAJEMEN; • JASA KONSULTAN • DAN JASA LAINNYA

24

25

TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN PPh PASAL 23

HADIAH DAN PENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA DAN ROYALTI

SEWA DAN JASA LAINNYA

TARIF 15 %

TARIF 2%

JUMLAH BRUTO DASAR PEMOTONGAN

JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

26

TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 23




27

TATA CARA PENGISIAN SSP PPH PS 23 Kolom identitas Wajib Pajak (NPWP, Nama dan Alamat) diisi dengan NPWP, Nama dan Alamat Bendahara Pemotong/Pemungut Kode Akun Pajak diisi dengan angka 411124 Kode Jenis Setoran a. Untuk sewa, diisi dengan angka 100 b. Untuk jasa, diisi dengan angka 104


28

TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 23 DGN SPT MASA PPh PASAL 23 KE KPP/K2KP PLG LAMBAT TGL 20 BULAN BERIKUTNYA JIKA JATUH PD HARI LIBUR


PPh Pasal 4 ayat (2)

30

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atau PPh Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN JASA KONSTRUKSI

31

PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Objek PPh Final adalah sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri.

Besarnya PPh Final yang dipotong adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, baik yang menyewakan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah yang dibayarkan/terutang oleh penyewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lainnya, dan service charge (baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan) 32

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Besarnya PPh Final yang dipungut adalah 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pembebasan PPh Final dapat diberikan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada: 1) Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. 2) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus yaitu pembebasan tanah oleh pemerintah untuk proyek-proyek jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, saluran irigasi, pelabuhan laut, bandar udara, DLL 33

JASA KONSTRUKSI Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan 34 diserahterimakan.

35

TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 4(2)




36

TATA CARA PENGISIAN SSP PPH PS 4(2) Kolom identitas Wajib Pajak (NPWP, Nama dan Alamat) diisi dengan NPWP, Nama dan Alamat Bendahara Pemotong/Pemungut Kode Akun Pajak diisi dengan angka 411128 Kode Jenis Setoran a. Untuk Pengalihan hak atas tanah/bangunan, diisi 402 b. Untuk Persewaan tanah dan/atau bangunan, diisi 403 c. Untuk Jasa Konstruksi, diisi 409 SSP ditandatangani oleh Bendahara

37

TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 4(2) DGN SPT MASA PPh PASAL 4(2) KE KPP/K2KP PLG LAMBAT TGL 20 BULAN BERIKUTNYA JIKA JATUH PD HARI LIBUR


PPN

39

PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH BENDAHARA

PEMBELIAN

BARANG KENA PAJAK

JASA KENA PAJAK

DIPUNGUT PPN

BARANG KENA PAJAK (BKP)

BARANG BERWUJUD

BARANG TIDAK BERWUJUD

BARANG BERGERAK BARANG TIDAK BERGERAK

41

JASA KENA PAJAK (JKP) SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM

YANG MENYEBABKAN BARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK, TERSEDIA UTK DIPAKAI TERMASUK

JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAAN DGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN 42

DIKENAKAN PPN

TARIF PPN PPN

EKSPOR

10 %

PPN 0 %

DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIUBAH

5%

SERENDAHRENDAHNYA

15%

SETINGGITINGINYA

43

PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; b. pembayaran untuk pembebasan tanah;

c.

pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

d. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina (Persero); e.

pembayaran atas rekening telepon;

f.

pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;

g. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang 44 menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH RP 1.000.000,00 DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN/PPN BM

CONTOH A

HARGA JUAL PPN= 10 % X Rp 800.000 PPn BM=20 % X Rp 800.000 HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM

Rp 800.000,00 Rp 80.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.040.000,00 DIPUNGUT PPN/PPn BM

Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,-

B HARGA JUAL

PPN= 10 % X Rp 800.000 PPn BM= 10 % X Rp 800.000 HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 960.000,-  Rp 1.000.000,-

Rp 800.000,00 Rp 80.000,00 Rp 80.000,00 Rp 960.000,00 TIDAK DIPUNGUT PPN/PPn BM PPN/PPn BM TERUTANG 45 DISETOR SENDIRI OLEH PKP

SAAT DAN DASAR PEMUNGUTAN PPN PEMUNGUTAN PPN SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA KEPADA PKP REKANAN

DASAR PEMUNGUTAN HARGA JUAL

HARGA JUAL TIDAK TERMASUK PPN

HARGA JUAL TERMASUK PPN

PPN YG DIPUNGUT 10/100 x HARGA JUAL

PPN YG DIPUNGUT 10/110 x HARGA JUAL

46

TATA CARA PENYETORAN PPN


SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 7 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR


47

TATA CARA PENGISIAN SSP PPN Kolom identitas Wajib Pajak (NPWP, Nama dan Alamat) diisi dengan NPWP, Nama dan Alamat Rekanan Kode Akun Pajak diisi dengan angka 411211 Kode Jenis Setoran diisi dengan angka 900


48

TATA CARA PELAPORAN PPN DGN SPT MASA PPN PEMUNGUT KE KPP/K2KP

SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR JIKA JATUH PD HARI LIBUR


50

PEMUNGUTAN PAJAK OLEH BENDAHARA PEMERINTAH KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA

Recommend Documents