2002 PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN OLEH:

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI PROGRAM S1 EKSTENSI MEDAN

SKRIPSI ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BARU ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN No. 84/KMK.03/2002 PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

OLEH: NAMA

: HELDA GINTING

NIM

: 060522120

JURUSAN

: AKUNTANSI

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 2009

Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No.84/ KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan” adalah benar hasil karya saya sendiri dan judul yang dimaksud belum pernah dimuat, dipublikasikan atau diteliti oleh mahasiswa lain dalam konteks penulisan skripsi level Program S-1 Ekstensi Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Sumatera Utara. Semua sumber dan informasi yang diperoleh telah dinyatakan dengan jelas, benar dan apa adanya. Dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh universitas.

Medan 21 Februari 2009 Yang Membuat Pernyataan

(Helda Ginting) NIM: 060522120


KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb Puji dan syukur Penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan petunjuk serta rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No.84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan.” Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak luput dari kekurangan baik dalam penyajian materi maupun teknik penulisan. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan Penulis yang terbatas dengan nalar ilmiah yang belum memadai. Oleh karena itu Penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun dari para Pembaca demi peningkatan kualitas ilmiah di masa yang akan datang. Ucapan terimakasih yang terdalam dan teristimewa Penulis sampaikan kepada kedua orangtua tercinta yang telah memberi dukungan moral maupun material hingga Penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi USU Medan. Juga kepada saudara-saudariku yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

Di samping ini Penulis juga menyadari bahwa penulisan Skripsi ini bukan hanya bersandar pada kemampuan Penulis semata tetapi juga atas dukungan yang tidak ternilai harganya dari pihak-pihak yang telah banyak membantu, sehingga sudah sepantasnya Penulis menghaturkan rasa hormat dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Drs. John Tafbu Ritonga, MEc selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Drs. Arifin Akhmad, MSi, Ak selaku Ketua Jurusan Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara 3. Bapak Drs. Syamsul Bahri TRB, MM, Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan arahan kepada Penulis. 4. Bapak Drs. Sucipto, MM, Ak selaku dosen pembanding dan Penguji I dan Ibu Dra. Salbiah, MSi, Ak selaku dosen pembanding dan penguji II . 5. Seluruh staf pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara yang telah mendidik Penulis selama masa perkuliahan. 6. Seluruh staf pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang telah banyak membantu Penulis untuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan Skripsi ini. 7. Seluruh rekan-rekan seangkatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuannya.


Akhir kata Penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi Pembaca sekalian. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, Penulis mengucapkan terima kasih banyak. Wassalammualaikum Wr. Wb.

Penulis,

Helda

Ginting

NIM 060522120



ABSTRAK Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak yag terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam tahun pajak berjalan dengan cara mendaftarkan diri, dikukuhkan secara jabatan maupun Wajib Pajak Pindah KPP. Dalam hal pelaksanaan penghitungan besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 oleh Wajib Pajak Baru tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.84/ KMK.03/2002 karena Wajib Pajak tersebut belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Penghitungan angsuran ini bertujuan agar Wajib Pajak Baru dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya setelah ia memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu menyusun, menganalisis dan menginterprestasikan data Wajib Pajak Baru untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak 2009 dalam hal pelaporan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 lembar ke-3 (tiga). Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pelaporan SSP oleh Wajib Pajak Baru di KPP Pratama Medan Belawan cukup tinggi sedangkan jumlah angsuran pajak yang dibayar pada umumnya nihil karena Wajib Pajak beralasan bahwa mereka baru memulai usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa Penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 oleh Wajib Pajak Baru tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.84/KMK.03/2002. Kata kunci : Wajib Pajak Baru, Keputusan Menteri Keuangan No.84/ KMK.03/2002, SSP lembar ke-3


i ABSTRACT The New Tax Payer is one registered in Kantor Pelayanan Pajak (KPP) in prevailing Tax Year by self registeration, recognized officially or Tax Payer changed KPP. In this case the implementation of calculating the number of instalment of Pajak Penghasilan (PPh) chapter 25 by New Tax Payer is regulated in Decision of Monetary Ministry No.84/KMK.03/2002 because the tax payer did not send the Surat Pemberitahuan (SPT) annually of PPh. The calculation of this instalment is aimed so that tax payer can implement the tax obligation after they gained the Basic Number of Tax Payer. The method of analysis of data used is descriptive method, namely to arrange, analyze and interprete the data of New Tax Payer for Tax Year of 2008 and 2009 in the case reporting Surat Setoran Pajak (SSP) of PPh chapter 25 third sheet. From the result of cacculation, it can be known that the reporting of SSP by New Tax Payer in KPP Pratama Medan Belawan is quite higt while the number of tax instalment paid generally is nihil because the tax payer reasoned that they begin to operate their business just now. This shows that calculation of PPh instalment number in chapter 25 by New Tax Payer is not consistent with Decision of Monetary Ministry No.84/KMK.03/2002. Keywords: New Tax Payer, Decision of Monetary Ministry No.84 /KMK.03 /2002, SSP the third sheet.


DAFTAR ISI Halaman PERNYATAAN.......................................................................................................i KATA PENGANTAR............................................................................................ii ABSTRAK..............................................................................................................v ABSTRACT..........................................................................................................vii DAFTAR ISI ....................................................................................................... vii DAFTAR GAMBAR.............................................................................................x DAFTAR TABEL........ ....................................................................................... xi DAFTAR LAMPIRAN........................................................................................xii BAB I : PENDAHULUAN A. Latar belakang……………………………………………………….…….1 B. Perumusan masalah………………………………………………………..4 C. Tujuan dan manfaat penelitian………………………………………….....4 1. Tujuan Penelitian……………………………………………...…..4 2. Manfaat Penelitian……………………………………………..….5 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA A. Pajak Penghasilan……………………………………….………………...6 1. Pengertian…………………………………..……………………...6 2. Subyek Dan Obyek Pajak Penghasilan…………………...……….9 3. Penghitungan Pajak Penghasilan…….………………….………..11 Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

4. Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan…………………..17

B. Pajak Penghasilan Pasal 25………………………………………………21 1. Pengertian Dan Dasar Hukum…………………….……….…..…21 2. Ketentuan Pelaksanaan PPh Pasal 25…………………………….23 C. Penghitungan PPh Pasal 25……………………………………………...24 1. Secara Umum………………………………………………….…24 2. Bagi Wajib Pajak Baru………………………………………..….28 D. Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 25……………………..31 BAB III : METODE PENELITIAN A. Tempat dan waktu penelitian…………………………………………….33 B. Jenis penelitian………………………...………….……………………...33 C. Teknik pengumpulan data………………………………………………..34 D. Metode analisis data……………………………………………………...34 BAB IV :ANALISIS HASIL PENELITIAN A. Deskripsi Objek Penelitian………………….………………...………….35 1. Sejarah singkat KPP Pratama Medan Belawan………….........….35 2. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Belawan …….……….39 3. Uraian tugas pokok Kepegawaian…………………………….….40 4. Gambaran pegawai……………………………………………….43 B. Analisis Hasil Penelitian…………………………………………………44 Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

1. Wajib Pajak Baru di KPP Pratama Medan Belawan………….…44 2. Pelaporan SSP lembar ke-3 oleh Wajib Pajak……………….…..50

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ……………………………………………………………...56 B. Saran…………………………………………...…………….…………...5 DAFTAR PUSTAKA…………………………………...………………………59 LAMPIRAN


DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1 : KPP PRATAMA PENGGABUNGAN KPP, KP PBB DAN KARIKPA……………………………………………………37 Gambar 2 : Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Belawan............................40


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 : Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)............................14 Tabel 2 : Lapisan Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri..........................................................................................15 Tabel 3 : Lapisan Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan BUT..........................................................................15 Tabel 4 : Lapisan Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri...........................................................................................16 Tabel 5 : Batas Waktu Pembayaran PPh...............................................................18 Tabel 6 : Batas Waktu Penyampaian SPT Masa PPh...........................................20 Tabel 7 : Karekteristik Jenis KPP.........................................................................36 Tabel 8 : Tingkatan Golongan Kepegawaian di KPP Pratama Medan Belawan.....................................................................................43 Tabel 9 : Jumlah Wajib Pajak Baru di KPP Pratama Medan Belawan Untuk Tahun Pajak 2008………………………………………….......46 Tabel 10 : Jumlah Wajib Pajak Baru Terdaftar Di KPP Pratama Medan Belawan untuk tahun Pajak 2008...........................................................48 Tabel 11 : Jumlah Wajib Pajak Pendaftar Baru di KPP Pratama Medan Belawan Untuk Tahun Pajak 2009......................................................................49 Tabel 12 : Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 di KPP Pratama Medan Belawan Untuk Tahun Pajak 2008……………………….………..…51 Tabel 13 : Perbandingan Jenis Usaha Dengan Nilai Setoran PPh Pasal 25……...54


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Surat Setoran Pajak untuk Arsip Wajib Pajak (WP) Lampiran 2 Surat Setoran Pajak untuk KPP Melalui KPKN Lampiran 3 Surat Setoran Pajak untuk Dilaporkan Wajib Pajak ke KPP Lampiran 4 Surat Setoran Pajak untuk Bank Persepsi/ Kantor Pos dan Giro Lampiran 5 Surat Setoran Pajak untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan Negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagaimana kita lihat dalam APBN yang disahkan oleh pemerintah tiap-tiap tahun, penerimaan Negara dari sektor pajak selalu meningkat. Untuk itu perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak. Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak adalah dengan cara mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak dan membayar Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang ada apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui sistem pemungutan Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan perubahan ketiga dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan perubahan keempat pada tahun 2008 dengan Undangundang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau disebut dengan Undang-undang Pajak Penghasilan, serta hal tersebut juga menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan penyuluhan perpajakan agar masyarakat mengetahui dan memahami ketentuan PPh. Dimana yang menjadi subjek Pajak Penghasilan adalah Orang pribadi, Warisan yang belum terbagi, Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Dan objek pajak Penghasilan adalah Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Setiap badan atau orang yang berada di Indonesia apabila telah memenuhi untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka kepadanya diwajibkan untuk menjalankan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Perpajakan. Untuk meringankan para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, sistem perpajakan di Indonesia mengatur secara khusus mengenai tata cara pembayaran pajak dengan cara “angsuran pajak”, yang diatur dalam pasal 25 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan disesuaikan dengan perubahan keempat Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dalam Pasal 25. Sarana pembayaran yang digunakan adalah Surat Setoran Pajak (SSP) yang terdiri dari lima lembar, yaitu: •

Lembar 1 untuk arsip Wajib Pajak (WP)

•

Lembar 2 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPKN)

•

Lembar 3 untuk dilaporkan oleh WP ke KPP

•

Lembar 4 untuk arsip Bank Persepsi/ Kantor Pos dan Giro

•

Lembar 5 untuk arsip Wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan


peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Sesuai dengan prinsip Self Assessment yang berlaku di Indonesia, Wajib Pajak (WP) harus dapat menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak terutang. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) dan Badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan yang terdaftar atau dikukuhkan dalam tahun pajak berjalan atau disebut dengan WP Baru maka penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 diatur dalam UU PPh Pasal 25 ayat (7): “Penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.” Dalam hal penentuan penghitungan besarnya angsuran pajak untuk Wajib Pajak Baru didasarkan atas kenyataan usaha atau kegiatan Wajib Pajak tersebut dan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002 karena dalam tahun pajak tersebut Wajib Pajak Baru belum menyampaikan SPT Tahunan PPh yang dijadikan sebagai dasar penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25. Setelah penghitungan dan pembayaran, maka WP Baru wajib melaporkan SSP lembar ke-3 sebagai sarana pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 pada KPP dimana WP terdaftar. Dengan fasilitas angsuran pajak ini diharapkan dapat meningkatkan Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

kesadaran masyarakat untuk membayar pajak khususnya pajak penghasilan.

Untuk mengetahui apakah penghitungan pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak Baru dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002 maka penulis termotivasi untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan.”

B.

Perumusan masalah Dari uraian sebelumnya maka perumusan masalah yang dapat

dikemukakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah Penghitungan Pajak oleh Wajib Pajak Baru telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002? 2. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Baru tersebut dalam melaporkan SSP lembar ke-3? C.

Tujuan dan Manfaat penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui apakah penghitungan pajak oleh Wajib Pajak Baru telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/ KMK.03/ 2002.


b. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak baru dalam pelaporan SSP lembar ke-3 Pada KPP Medan Belawan.

2. Manfaat Penelitian a. Bagi Penulis Menambah wawasan dan pengetahuan dibidang perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan Pasal 25. b. Bagi KPP Pratama Medan Belawan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi KPP Pratama Medan Belawan. c. Bagi pihak lain, khususnya almamater FE USU Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca tentang dunia perpajakan dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pajak Penghasilan 1. Pengertian Tanggungjawab dibidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban kenegaran berada pada setiap Warga Negara sebagai Wajib Pajak. Menurut Bambang Prakoso Kesit (2003:1): “Pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada kas negara karena Undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk.” Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990: 5) menyatakan: “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah: 1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment. 5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat dan pemungutannya. Adapun pengklasifikasian tersebut adalah sebagai berikut: 1. Menurut golongan a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 2. Menurut sifat Pembagian

pajak

menurut

sifat

dimaksudkan

pembedaan

dan

pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip: a. Pajak Subjetif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: PPh. Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: PPN.

3. Menurut pemungut dan pengelolanya a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Contoh: PPh, PPN. b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah. Contoh: pajak hiburan, pajak reklame. Dari uraian diatas maka Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai Pajak Pusat yang bersifat subjektif. Dengan pengertian bahwa PPh ini berpangkal atau berdasarkan pada subjek pajaknya dan menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan atau tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain (termasuk kedalam golongan pajak langsung ). Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan pada tahun 1990, tahun 1994, perubahan ketiga pada tahun 2000 dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dalam pasal 1 menyebutkan Pajak Penghasilan dikenakan kepada Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

Subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. 2. Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan a. Subjek Pajak Penghasilan Subjek Pajak Penghasilan meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT). Berdasarkan lokasi geografis, Subjek Pajak terdiri dari: 1) Subjek Pajak Dalam Negeri Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena

menerima

danatau

memperoleh

penghasilan

yang

bersumber dari Indonesia atau menerima dan atau memperoleh Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 2) Subjek Pajak Luar Negeri Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat

menerima atau memperoleh penghasilan dari

Indonesia, baik melalui maupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka orang tersebut adalah subjek pajak luar negeri. b. Objek Pajak Penghasilan Yang menjadi objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan. Undangundang Nomor 36 Tahun 2008 yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) menyebutkan: “Penghasilan adalah Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.” Waluyo (2006: 67) meninjau penghasilan dari sisi inflow dan outflow sebagai berikut: a) Dilihat dari mengalirnya (inflow) tambahan kemampuan ekonomis kepada subjek pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:


1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaries, akuntan dan sebagainya. 2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, deviden, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya. 4) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah dan lain sebagainya. b) Dilihat dari penggunaannya (outflow), penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

3. Penghitungan Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan Penghasilan Kena Pajak. Berikut ini formula penghitungan Pajak Penghasilan:

Pajak Terutang = Tarif Pajak X Penghasilan Kena Pajak

Dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, dibedakan antara Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri Penghasilan Kena Pajak ditentukan berdasarkan : a. Penghitungan PPh berdasarkan Pembukuan b. Penghitungan PPh berdasarkan pencatatan a. Penghitungan PPh dengan dasar pembukuan 1) Wajib Pajak Badan Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

yang merupakan Objek Pajak dengan biaya-biaya yang diperkenankan menurut pajak. 2) Wajib Pajak Orang Pribadi Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan cara mengurangkan biaya-biaya yang diperkenankan menurut pajak dan dikurangi pula dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak. b. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan dasar pencatatan dengan menggunakan norma penghitungan: 1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto 2) Norma Penghitungan Peredaran Bruto Norma Penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan

neto

yang

diterbitkan

oleh

Direktur

Peraturan

Menteri

Jenderal

Pajak

dan

disempurnakan terus-menerus. Berdasarkan

ketentuan

Keuangan

Nomor

197/PMK.03/2007, menjelaskan bahwa: Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan a) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta Rupiah ). b) Wajib Pajak tersebut harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Pada tahun 2009 terjadi perubahan ketetapan atas nilai peredaran bruto, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan : Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Peningkatan batas peredaran bruto untuk menggunakan norma ini sejalan dengan realitas dunia usaha saat ini yang makin berkembang dan bertujuan agar Wajib Pajak dapat melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat asas. Dengan demikian semakin kecil Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan dasar penghitungan pajak berdasarkan pembukuan. Karena dengan menggunakan Norma Penghitungan, nilai Penghasilan Neto yang dihasilkan lebih kecil dimana Nilai omset peredaran usaha langsung dikalikan dengan Norma Perhitungan sesuai dengan jenis usaha Wajib Pajak yang bersangkutan. Sehingga beban pajak yang ditanggung Wajib Pajak nilainya lebih kecil. Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penerapan norma dalam menghitung penghasilan neto. Bagi Wajib Pajak Luar Negeri, Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan adalah sebesar penghasilan bruto, sehingga besarnya jumlah pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan penghasilan bruto. Penghasilan Tidak Kena Pajak Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak Orang Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

Pribadi Dalam Negeri, Penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya lapisan PTKP akan disesuaikan dengan faktor penyesuaian, antara lain tingkat inflasi. Jumlah PTKP umumnya dikaitkan dengan pengeluaran konsumsi personal untuk mempertahankan dan memelihara standar hidup relatif Wajib Pajak. Berikut ini tabel penyesuaian besarnya PTKP pada tahun 2008 dan tahun 2009:

Tabel 1 Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Keterangan Untuk diri Wajib Pajak

Penyesuaian PTKP Tahun 2008 Tahun 2009 Rp 13.200.000,00 Rp 15.840.000,00

Untuk Wajib Pajak kawin

Rp 1.200.000,00

Rp 1.320.000,00

Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami *Tanggungan

Rp 13.200.000,00

Rp 15.840.000,00

Rp 1.200.000,00

Rp 1.320.000,00

**K/3

K/3

Maksimal tanggungan

Sumber : Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP *tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. **status kawin dengan jumlah tanggungan tiga orang. Penyesuaian Besarnya PTKP untuk tahun 2008 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP yang diberlakukan atau mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006. Selanjutnya Penyesuaian PTKP untuk tahun 2009 berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009, sehingga untuk tahun pajak 2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP dinyatakan tidak berlaku lagi. Tarif Pajak Berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000 dalam Pasal 17 ayat 1 tentang Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia adalah sebagai berikut: Tabel 2 Lapisan Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 25.000.000,00 Di atas Rp 50.000.000,00

25.000.000,00

sampai

5% dengan

Rp

10%


Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan 100.000.000,00 Diatas Rp 100.000.000,00 sampai dengan 200.000.000,00 Di atas Rp 200.000.000,00

Rp

15%

Rp

25% 35%

Sumber : Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000

Tabel 3 Lapisan Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan BUT

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 50.000.000,00

10 %

Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00

15%

Diatas Rp 100.000.000,00

30 %

Sumber : Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000 Selanjutnya perubahan besarnya tarif pajak disesuaikan berdasarkan dengan perubahan keempat Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut : Tabel 4 Lapisan Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

Sampai dengan Rp.50.000.000,00

10%

Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 Diatas Rp 100.000.000,00

15% 30%

Sumber : Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam pasal 17 ayat (1) huruf (b) disebutkan bahwa untuk Wajib Pajak Badan dikenakan tarif tunggal sebesar 28% . Perubahan tarif ini dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negaranegara lain dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil, untuk itu struktur tarif pajak yang berlaku diubah dan disederhanakan yang meliputi penurunan tarif secara bertahap, terencana, pembedaan tarif serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi tiap-tiap golongan Wajib Pajak tersebut dan untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak. Terjadi perubahan ketentuan tarif untuk Wajib Pajak Badan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal. Sedangkan pada tarif Wajib Pajak Orang Pribadi hanya dilakukan penyederhanaan lapisan dari 4 (empat) lapisan tarif menjadi 3 (tiga) lapisan tarif pajak.

Perubahan tarif tersebut akan diberlakukan secara nasional, dimulai per 1 (satu) Januari 2009. 4. Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Sarana pembayaran Pajak Penghasilan adalah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank atau di PT. Pos Indonesia. Dengan sistem self assesment yang digunakan dalam sistem perpajakan nasional, Wajib Pajak berkewajiban melunasi atau membayar pajak Penghasilan Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

sesuai dengan Undang-undang. Menurut Waluyo (2006: 65) dapat dijelaskan: Kualifikasi pelunasan dalam tahun pajak berjalan: 1. Melalui pihak lain a. Terhadap pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. b. Pemungutan Pajak penghasilan oleh pihak-pihak yang melakukan pemungutan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan terutang pada saat pembayaran, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. c. Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. d. Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. 2. Langsung oleh Wajib Pajak Sendiri a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari badan-badan yang tidak wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sebagaiman dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan, wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan melaksanakan sendiri penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan serta melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan. b. Pelunasan Pajak Penghasilan melalui pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri yakni angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan (PPh pasal 25 ). c. Pelunasan Pajak Penghasilan melalui pembayaran pajak oleh Wajib Pajak atas penghasilan-penghasilan tertentu yang diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan. 3. Saat sesudah akhir tahun pajak Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

Pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan apabila jumlah Pajak Penghasilan terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar daripada jumlah kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, seperti: PPh pasal 29 Undang-undang Pajak Penghasilan. Adapun batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak Penghasilan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 5 Batas Waktu Pembayaran PPh No

Jenis Pajak

Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya

1.

PPh Pasal 21

2.

PPh Pasal 22-Impor

Harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk. Apabila Bea Masuk dibebaskan atau ditunda, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor.

3.

PPh Pasal 22 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan Pemerintah

1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan

4. No 5.

6. 7.

8.

Pada hari yang sama pelaksanaan pembayaran

dengan

Jenis Pajak

Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran PPh Pasal 22 dari Dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak penyerahan oleh Pertamina sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang ditebus PPh Pasal 22 yang dipungut Paling lambat tanggal 10 bulan oleh badan tertentu takwim berikutnya PPh Pasal 23 dan 26 Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang Pajak PPh Pasal 25 Paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa


Pajak berakhir Sumber : Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2006:30)

Pelaporan PPh yang telah dilunasi oleh Wajib Pajak adalah dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan terdiri dari : 1. SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak. 2. SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak. Batas Waktu Penyampaian SPT Masa PPh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6 Batas Waktu Penyampaian SPT Masa PPh No Jenis PPh

Yang Menyampaikan Batas Waktu Penyampaian SPT 1. PPh Pasal 21 Pemotong PPh Pasal Paling lambat 20 hari setelah 21 Masa Pajak berakhir 2. PPh Pasal 22- Bea Cukai 14 hari setelah Masa Pajak


Impor

berakhir

3. PPh Pasal 22 4.

5.

6.

7. 8.

Bendaharawan 14 hari setelah Masa Pajak Pemerintah berakhir PPh Pasal 22 Pemungut Pajak Secara mingguan paling oleh DJB (DJBC) lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir PPh Pasal 22 Pihak yang Paling lambat 20 hari setelah melakukan Masa Pajak berakhir penyerahan PPh Pasal 22 Pihak yang Paling lambat 20 hari setelah badan tertentu melakukan Masa Pajak berakhir penyerahan PPh Pasal 23 Pemotongan PPh Paling lambat 20 hari setelah Pasal 23 Masa Pajak berakhir PPh Pasal 25 Wajib Pajak yang Paling lambat 20 hari setelah mempunyai NPWP Masa Pajak berakhir

Sumber : Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2006: 35) Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: 1. Penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat 3 bulan setelah Tahun Pajak berakhir. 2. Penyampaian SPT Tahunan PPh untuk badan paling lambat 4 bulan setelah Tahun Pajak berakhir. Wajib Pajak tertentu dikecualikan dari kewajiban menyampaian SPT apabila Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak atau Wajib Pajak yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, yaitu: 1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi ternyata penghasilan netonya tidak Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

melebihi PTKP dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan PPh. 2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25 Kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana. Sanksi

administrasi atas keterlambatan penyampaian

SPT

Pajak

Penghasilan adalah a. Sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan adalah sebesar Rp 100.000,00 b. Sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp 100.000,00 dan untuk Wajib Pajak Badan sebesar Rp 1.000.000,00 B. Pajak Penghasilan Pasal 25 1.

Pengertian Dan Dasar Hukum Menurut Waluyo dan Wirawan B.Ilyas (2002: 204): Pajak Penghasilan

Pasal 25 adalah pelunasan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan. Pajak Penghasilan Pasal 25 yang telah dilunasi tersebut merupakan pajak yang dibayar dimuka dan dapat dikreditkan terhadap pajak yang terhutang Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

diakhir tahun. Dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan PPh pasal 25 adalah sebagai berikut : a.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan disesuaikankan dengan perubahan terbaru Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 36 Tahun 2008.

b. Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor

84/KMK.03/2002

Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, BUMN, BUMD, dan Wajib Pajak Lainnya Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. c. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan Dalam Hal-hal tertentu. d. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-210/ PJ/ 2001 tentang Angsuran Bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Masa Transisi Tahun Pajak 2001. e. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-207/ PJ/ 2001 tentang Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. 2. Ketentuan Pelaksanaan PPh Pasal 25 Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

Beberapa Ketentuan Pelaksanaan PPh Pasal 25, yaitu: a. Setelah mengetahui selisih pajak yang terhutang pada tahun yang lalu, maka kita dapat mengetahui besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri perbulannya pada tahun sekarang yaitu sebesar selisih pajak berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak yang lalu dibagi dengan 12. b.

Mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya dan bagi Wajib Pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum

batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Seperti contoh berikut ini: Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi pada bulan Februari 2008, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak tersebut untuk bulan Januari 2008 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2007, misalnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). c. Angsuran bulanan yang menggunakan SKP, jika terjadi perubahan ketetapan, dihitung menurut SKP terakhir. Seperti contoh berikut ini: Pada bulan September 2008 diterbitkan keputusan pengurangan Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

angsuran pajak menjadi nihil sehingga angsuran pajak sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2008 menjadi nihil, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak untuk bulan Januari 2009 tetap sama dengan angsuran bulan Desember 2008, yaitu nihil. d. Dalam hal-hal tertentu Direktur Jenderal Pajak memberi wewenang untuk menyesuaikan penghitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan, yang besar angsuran bulanannya mendekati kewajaran C. Penghitungan PPh Pasal 25 1.

Secara Umum Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 25 ayat (1) menjelaskan bahwa: Besarnya angsuran dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan sama dengan PPh yang terhutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan: a) PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 23 serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 22 dan b) PPh yang dibayar/ terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 24. Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak. Contoh perhitungan PPh Pasal 25 Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2007

Rp 50.000.000,00

dikurangi: a.

Pajak Penghasilan yang dipotong pemberi Kerja (Pasal 21)

Rp 15.000.000,00


b.

Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22)

c.

Rp10.000.000,00

Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23)

d.

Rp 2.500.000,00

Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (Pasal 24)

Rp 7.500.000,00 (+)

Jumlah kredit pajak

Rp35.000.000,00 (-)

Selisih

Rp15.000.000,00

 Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2008 adalah sebesar : Rp15.000.000,00 : 1/ 12 = Rp1.250.000,00  Apabila Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam contoh di atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa 6 (enam) bulan dalam tahun 2009, besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun 2010 adalah sebesar : (Rp15.000.000,00 dibagi 6) = Rp 2.500.000,00 Dalam Pasal 25 ayat 6 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 dijelaskan bahwa: Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu: a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian; b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur; c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

d.

e.

f.

yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan; Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa: a.

Kompensasi kerugian adalah kompensasi kerugian fiskal berdasarkan

Surat

Pemberitahuan

Tahunan,

Surat

Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 2 atau pasal 31A Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000. b.

Penghasilan tidak teratur adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh selain dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, pekerjaan dan modal. Sedangkan penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap Tahun Pajak. Apabila Wajib Pajak memperoleh Penghasilan tidak teratur, maka dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah hanya dari penghasilan neto yang diterima atau diperoleh secara teratur menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu.


c.

Apabila SPT Tahunan yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan, maka besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung sebagai berikut: 1) Bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh tersebut sampai dengan bulan disampaikannya SPT Tahunan yang bersangkutan, besarnya PPh Pasal 25 bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara. 2) Setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan PPh.

d.

Dalam hal Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, maka besarnya PPh Pasal 25 ditung sebagai berikut: 1) Bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan sampai dengan bulan sebelum diisampaikan SPT Tahunan yang bersangkut an adalah sama dengan besarnya PPh Pasal 25 yang dihitung berdasarkan perhitungan sementara yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan permohonan izin perpanjangan.


2) Setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali: Menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut serta pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan . e.

Apabila dalam tahun pajak berjalan Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang lalu,maka besarnya PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT pembetulan tersebut. Jika besarnya PPh Pasal 25 yang dihitung berdasarkan SPT pembetulan lebih besar dari PPh Pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan maka kekurangan setoran PPh Pasal 25 terutang bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-undang KUP.

f.

Perubahan keadaan badan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha.

2. Bagi Wajib Pajak Baru Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002 yang dimaksud dengan “Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan.” Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

Bagi Wajib Pajak Baru yang mulai menjalankan usaha atau melakukan kegiatan pada tahun pajak berjalan, perlu diatur mengenai besarnya angsuran pajak, karena Wajib Pajak belum memasukkan SPT Tahunan PPh. Penentuan besarnya angsuran pajak tersebut didasarkan atas kenyataan usaha atau kegiatan Wajib Pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/ KMK.03/ 2002 penghitungan besarnya PPh pasal 25 diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru dalam tahun berjalan adalah tarif atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas). Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung untuk setiap bulan dalam tahun pajak yang bersangkutan. b. Besarnya penghasilan neto ditentukan dengan cara sebagai berikut: • Dalam hal WP baru tersebut menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung besarnya penghasilan neto fiskal setiap bulan, maka penghasilan neto dihitung berdasarkan pembukuannya. • Dalam hal WP baru tersebut hanya menyelenggarakn pencatatan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau menyelenggarakan pembukuan tetapi dari pembukuannya itu tidak dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, maka penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran atau penerimaan bruto. • Apabila WP baru tersebut adalah WP orang pribadi, maka jumlah penghasilan neto fiskal yang disetahunkan dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Contoh perhitungan : a.Wajib Pajak menggunakan pembukuan PT X terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP sejak tanggal 1 Februari 2008. Peredaran atau penerimaan bruto menurut Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

pembukuan

dalam

60.000.000,00

dan

bulan

Februari

penghasilan

2008

neto

sebesar

dapat

Rp

dihitung

berdasarkan pembukuan sebesar Rp 7.500.000,00. Besarnya PPh Pasal 25 Februari 2008 sebagai berikut: a. Penghasilan neto bulan Februari 2008 Rp 7.500.000,00 b. Penghasilan neto disetahunkan

Rp 90.000.000,00

c. Pajak Penghasilan terutang 10% x Rp50.000.000,00 =

Rp 5.000.000,00

15% x Rp 40.000.000,00 =

Rp 6.000.000,00 Rp 11.000.000,00

d. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 bulan Februari 2008 : 1/12 x Rp 11.000.000,00 =

Rp

916.666,00

b.Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP sejak tanggal 2 Januari 2008 dengan status

kawin.

Peredaran/penerimaan bruto menurut catatan harian bulan Januari 2008 sebesar Rp 18.340.000,00. Persentase Norma Penghitungan sesuai dengan usaha Wajib Pajak misalnya 30%. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 bulan Januari 2008 sebagai berikut: a. Peredaran Bruto bulan Mei 2008

Rp 18.340.000,00


b. Penghasilan neto bulan Mei 2008 30% x Rp 18.340.000,00 =

Rp 5.502.000,00

c. Penghasilan disetahunkan

Rp 66.024.000,00

d. PTKP (K/0)

Rp 14.400.000,00

e. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rp 51.624.000,00

f. Pajak Penghasilan Terutang: 5% x Rp 25.000.000,00 =

Rp 1.250.000,00

10% x Rp 25.000.000,00 =

Rp 2.500.000,00

15% x Rp 1.624.000,00 =

Rp

243.600,00

Rp 3.993.600,00 g. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 bulan Januari 2008 : 1/12 x Rp 3.993.600,00 =

Rp 332.800,00

D. Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 25 Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 adalah sebagai berikut: 1. PPh Pasal 25 harus dibayar/disetorkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 2. WP diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa selambatlambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. 3. Bagi WP pengusaha tertentu, berlaku juga beberapa ketentuan sebagai berikut; Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

•

Jika WP memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerja

KPP,

harus

mendaftarkan

masing-masing

tempat

usahanya di KPP yang bersangkutan. •

WP yang memiliki beberapa tempat usaha dilebih dari satu wilayah kerja KPP, harus mendaftarkan setiap tempat usahanya di KPP masing-masing tempat usaha WP berkedudukan.

•

SPT Masa PPh harus disampaikan di KPP tempat domisili WP terdaftar dengan batas waktu seperti pada ketentuan butir 2.

E. Kerangka Konseptual

UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 25 dan UU Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 25

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/ KMK.03/2002

Wajib Pajak Baru

Penghitungan

Pembayaran

Pelaporan

Analisis terhadap tingkat kepatuhan WP atas pelaporan SSP lembar ke 3 Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

Tingkat Kepatuhan Pajak Baru

Wajib

Keterangan : Ketentuan Penghitungan besarnya Angsuran pajak yang harus dibayar oleh WP Baru diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002 berdasarkan UU No 7 Tahun 1983, sebagaimana perubahan ketiga UU PPh Nomor 17 Tahun 2000 dan disesuaikan dengan Perubahan keempat, UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang diatur dalam pasal 25. Analisis ini terfokus pada pelaporan SSP lembar ke-3 yang disampaikan WP Baru terdaftar pada KPP Pratama Medan Belawan. BAB III METODE PENELITIAN E. Tempat dan waktu penelitian Penelitian dilakukan pada KPP Pratama Medan Belawan yang berlokasi di dijalan KL.Yos Sudarso KM. 8,2 Tanjung Mulia Medan pada September 2008 sampai dengan Februari 2009. F. Jenis data Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber,yaitu: 1. Data Primer Merupakan data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait di KPP Pratama Medan Belawan baik melalui teknik wawancara maupun Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

dokumen yang berhubungan dengan PPh Pasal 25 dan Wajib Pajak Baru selama tahun pajak berjalan. 2. Data Sekunder Merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah diolah dan diperoleh langsung dari objek penelitian. G. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah •

Teknik wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan pihak pihak yang terkait sebagai penyedia informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

•

Teknik dokumentasi yaitu dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian.

•

Studi kepustakaan yaitu mencari dan menelaah landasan teori baik dalam buku, peraturan-peraturan yang relevan dengan penelitian termasuk media internet .

H. Metode analisis data Penganalisaan data menggunakan metode deskriptif yaitu menyusun, menganalisis dan menginterprestasikan data yang diperoleh untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat dari perumusan masalah objek yang diteliti.


BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN C. Deskripsi Objek Penelitian 1. Sejarah singkat KPP Pratama Medan Belawan Pada awalnya Kantor Pelayanan Pajak dinamakan Kantor Inspeksi (KIP) yang induk organisasinya berada dibawah Direktorat Jenderal Pajak dalam Departemen Keuangan Republik Indonesia. Untuk lebih meningkatkan nilai pelayanan pajak kepada masyarakat maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KMK.01/1989 dilakukan perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

reorganisasi KIP dan diganti dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak maka Kantor Pelayanan Pajak Kotamadya Medan dibagi menjadi 5 (lima) kantor wilayah kerja, yaitu: a. Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan b. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur c. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota d. Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia e. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Modernisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu bentuk perwujudan dari reformasi perpajakan komperhensif, yaitu dengan membentuk KPP modren yang terdiri dari KPP Besar, KPP Madya, KPP Pratama. Karekteristik setiap KPP dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 7 Karekteristik Jenis KPP N 0 1

Uraian Skala Wajib Pajak

KPP Besar BUMN dan WP

KPP Madya

KPP Pratama

WP Besar Kanwil

WP Menengah Kecil

Badan dan

Badan dan Orang

ekspatriat

Pribadi

Besar Nasional

2

Jenis Wajib Pajak

Badan (corporate)

3

Jumlah Wajib Pajak

300-400

200-1000

Ribuan

4

Jenis Pajak

PPh,PPN&PTLL,

PPh,PPN&PTLL

PPh,PPN&PTLL,PB B,BPHTB

5

PPN

Sentralisasi

Sentralisasi

Desentralisasi


6

P2PPh

Desentaralisasi

Desentaralisasi

Desentralisasi

7

Fungsi

Tidak ada

Tidak ada

Ada

Ekstensifikasi

8

Jumlah eselon IV

9

9

10

9

Wilayah Kerja

Nasional

Regional

Lokal

Sumber : KPP Pratama Medan Belawan Dalam rangka modernisasi birokrasi perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/pmk.01/2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal pajak, maka pada semester kedua tahun pajak 2008 mulai diterapkan pengoperasian KPP Pratama. KPP Pratama merupakan hasil peleburan tiga jenis kantor pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan dan penyidikan Pajak (KARIKPA). Berikut gambaran pembentukan KPP Pratama: Gambar 1 KPP PRATAMA PENGGABUNGAN KPP, KP PBB DAN KARIKPA

KPP

KPP PRATAMA

SUBAG UMUM

SUBBAG UMUM

KP PBB SUBBAG UMUM

KARIKPA SUBBAG UMUM

SEKSI DAI

SEKSI PDI SEKSI PDI

SEKSI PENERIMAAN

SEKSI TUP

SEKSI PELAYANAN

SEKSI PENETAPAN

SEKSI PENAGIHAN

SEKSI PENAGIHAN

SEKSI PENAGIHAN

SEKSI PEN KEB

SEKSI PPh OP SEKSI PPh BADAN SEKSI P2PPh SEKSI PPN

SEKSI KEBERATAN SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI

FUNGSI KEBERATAN DITANGANI OLEH KANWIL DJP BIDANG PKB

(I-IV) SEKSI PEMERIKSAAN SEKSI EKSTENSIFIKASI

SEKSI PEDANIL F. PENILAI

KEL.FUNGSIONAL

KEL.F.PEMERIKS A

Sumber : KPP Pratama Medan Belawan Adapun KPP Pratama

di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat


Jenderal Pajak Sumatera Utara I adalah sebagai berikut : a.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

b.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

c.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

d.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

e.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

f.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

g.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

h.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

KPP Pratama mulai beroperasi pada tanggal 25 Mei 2008. KPP Pratama Medan Belawan merupakan peleburan KPP Medan Belawan, KPPBB Medan Satu dan KARIKPA Medan Satu.

Adapun wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan meliputi : a.

Kecamatan Medan Deli,

b.

Kecamatan Medan Marelan,

c.

Kecamatan Medan Labuhan,

d.

Kecamatan Medan Belawan.

Visi KPP Pratama Medan Belawan adalah menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

Adapun Misi KPP Pratama Medan Belawan adalah sebagai berikut: a.

Fiskal Menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak yang mampu menunjang

kemandirian

pembiayaan

pemerintah

berdasarkan

Undang-undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi b.

Ekonomi Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi

bangsa

dengan

kebijakan

perpajakan

yang

dapat

mengurangi distorsi c.

Politik Mendukung proses demokratisasi

d.

Kelembagaan Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir

2.

Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Belawan

Struktur organisasi yang digunakan KPP Pratama Medan Belawan adalah struktur organisasi lini (garis) dan staf yang berada dibawah koordinasi Kepala Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Utara. Seluruh Pegawai dalam lingkungan KPP Pratama Medan Belawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang seluruhnya berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Adapun struktur organisasi KPP Pratama Medan Belawan tersebut Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

adalah sebagai berikut : a.

Pimpinan yaitu Kepala Kantor

b.

Pembantu Pimpinan yaitu Kepala Sub Bagian Umum

c.

Pelaksana yaitu sejumlah Kepala Seksi (Kasi), yang terdiri dari: 1. Kasi Ekstensifikasi 2. Kasi Pengolahan Data dan Informasi (Kasi PDI ) 3. Kasi Pelayanan 4. Kasi Pengawasan dan Konsultasi I (Kasi Waskon I) 5. Kasi Pengawasan dan Konsultasi II (Kasi Waskon II) 6. Kasi Pengawasan dan Konsultasi III (Kasi Waskon III) 7. Kasi Pengawasan dan Konsultasi IV (Kasi Waskon IV) 8. Kasi Pemeriksaan 9. Kasi Penagihan

d.

Kelompok Jabatan Fungsional,terdiri dari: 1. Supervisor I 2. Supervisor II 3. Supervisor III 4. Supervisor IV

Sesuai dengan informasi diatas, struktur organisasi KPP Pratama Medan Belawan dapat dibuatkan bagan sebagai berikut : Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

Gambar 2 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Belawan

Kepala Kantor

Subbagian umum

Seksi Ekstensifika

Seksi PDI

Seksi Pelayanan

*)Seksi Waskon

Seksi Pemeriksaan

Seksi Penagihan

Kelompok Jabatan Fungsional

Supervisor I

Supervisor II

Supervisor III

Supervisor IV

Pemeriksa

Pemeriksa

Pemeriksa

Pemeriksa

*)terdapat 4 (empat) seksi Waskon di KPP Pratama Medan Belawan

3.

Uraian tugas pokok Kepegawaian

Adapun uraian tugas pokok Pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan adalah sebagai berikut: a. Tugas Kepala melaksanakan

KPP

Pratama Medan

kewenamgan

dibidang

Belawan

adalah

perpajakan

dan

melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait. Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

b. Tugas Kepala Sub Bagian Umum : Kasubbag Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga. c. Tugas

Kepala Seksi (Kasi) adalah urusan melaksanakan

kegiatan ekstensifikasi perpajakan, pelayanan, pengolahan data dan informasi perpajakan, pengawasan, dan pemeriksaan serta penagihan pajak. 1.

Kasi Ekstensifikasi Mempunyai tugas untuk urusan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak.

2. Kasi Pengolahan Data dan Informasi (Kasi PDI ) Mempunyai tugas

melakukan

urusan pencarian,

pengurusan serta pengolahan data dan informasi, pembuatan monografi pajak, penggalian potensi perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan

aplikasi

e-SPT

dan

e-filing

serta

penyiapan laporan kinerja. 3. Kasi Pelayanan Mempunyai tugas untuk melakukan penetapan dan penerbitan

produk

hukum

perpajakan,

pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak serta pelaksanaan Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

kerjasama perpajakan. 4. Kasi Pengawasan dan Konsultasi I (Kasi Waskon I), Kasi Pengawasan dan Konsultasi II (Kasi Waskon II), Kasi Pengawasan dan Konsultasi III (Kasi Waskon III), Kasi Pengawasan dan Konsultasi IV (Kasi Waskon IV) Masing-masing Kepala Seksi mempunyai tugas untuk melaksanakan perpajakan

pengawasan

Wajib

Pajak

kepatuhan dan

kewajiban

konsultasi

teknis

perpajakan, penyusunana profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi pajak serta melakukan evaluasi hasil banding. 5. Kasi Pemeriksaan Mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana pemeriksaan pajak, pengawasan pelaksanaan peraturan perpajakan, aturan pemeriksaan pajak, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 6. Kasi Penagihan Mempunyai tugas untuk urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

penagihan aktif serta usulan penghapusan piutang. 7. Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai jabatan

masing-masing

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. 4.

Gambaran pegawai

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan terdiri dari 80 (delapan puluh) orang pegawai tetap dengan berbagai tingkatan pendidikan dan golongan. Berikut ini tabel tingkatan golongan kepegawaian pada KPP Pratama Medan Belawan : Tabel 8 Tingkatan Golongan Kepegawaian KPP Pratama Medan Belawan No

Tingkat Golongan

Jumlah (orang)

1

IV

2

2

III

34

3

II

44

Jumlah pegawai

80

Sumber : Subbag Umum KPP Pratama Medan Belawan

D. Analisis Hasil Penelitian 1. Wajib Pajak Baru di KPP Pratama Medan Belawan Setiap Badan atau Orang yang berada di Indonesia apabila telah memenuhi Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

kewajiban untuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka kepadanya diwajibkan untuk menjalankan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Perpajakan. Untuk itu setiap Wajib Pajak yang menjalankan usaha dan pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Kewajiban mendaftarkan diri ini berlaku juga terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Dan Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan terhadap seorang pribadi atau suatu Badan yang dianggap telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh NPWP. Pendaftaran dapat dilakukan secara manual dan secara E-Registration (dengan menggunakan sistem Elektronik yang terhubung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak). Bagi Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa untuk mendaftarkan untuk memperoleh NPWP wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran ke KPP. Selanjutnya KPP akan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan jangka waktu paling lama pada hari kerja berikutnya. Untuk Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran sekaligus pengukuhan, maka SKT dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) diterbitkan secara bersamaan paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran dan pelaporan serta persyaratannya diterima secara Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

lengkap oleh Aparat Pajak. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan. Sanksi yang timbul karena tidak mempunyai NPWP adalah diberikan terlebih dahulu NPWP secara jabatan. Wajib Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha KPP dan telah diberikan NPWP yang terdiri dari 15 (lima belas) digit yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi pajak, kemudian diberikan kartu NPWP yang diterbitkan oleh KPP. Contoh NPWP : 01.223767.9-212-000 Keterangan : a. 8 (delapan) angka pertama merupakan kode administrasi Wajib Pajak, 1 (satu) angka selanjutnya merupakan nomor cek digit komputer atas Wajib Pajak tersebut. b. 6 (enam) digit selanjutnya merupakan kode administrasi KPP. Menurut Aparat pajak di KPP Pratama Medan Belawan, Wajib Pajak Baru di KPP Pratama Medan Belawan adalah Wajib Pajak terdaftar dalam tata usaha KPP Pratama Medan Belawan selama tahun pajak berjalan dan diberikan NPWP dengan kode KPP 112. Berikut ini tabel yang menunjukkan jumlah Wajib Pajak Baru terdaftar untuk tahun Pajak 2008 di KPP Pratama Medan Belawan : Tabel 9 Jumlah Wajib Pajak Baru di KPP Pratama Medan Belawan Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

Untuk Tahun Pajak 2008 No

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah

Jenis Wajib Pajak Orang Pribadi Badan Bendaharawan 77 23 0 61 21 0 60 22 3 84 22 0 44 24 0 113 25 0 131 27 0 107 27 0 89 29 0 69 29 0 159 30 0 116 30 0 1110

314

3

Sumber : KPP Pratama Medan Belawan Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa: 1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar selama tahun pajak 2008 adalah sebanyak 1110 orang. Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut terdiri dari Wajib Pajak pindah, Wajib Pajak yang dikukuhkan secara jabatan dan Wajib Pajak Orang Pribadi pendaftar baru. 2. Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar selama tahun pajak 2008 adalah sebanyak 314 badan usaha. WP Badan tersebut merupakan Badan usaha atau perusahaan yang baru berdiri.


3. Wajib Pajak Bendaharawan yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagai pemungut dan pemotong pajak selama tahun pajak 2008 adalah sebanyak 3 bendaharawan. Menurut informasi yang diterima dari pihak KPP Pratama Medan Belawan dapat dijelaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak Pindah maka Wajib Pajak tersebut harus mengajukan permohonan pindah dan mengisi formulir pernyataan pindah pada KPP. Selanjutnya formulir asli ditujukan untuk KPP lama, sedangkan tembusannya untuk KPP baru. Jika Wajib Pajak tersebut merupakan Pengusaha Kena Pajak, maka berkas Wajib Pajak yang akan dikirim ke KPP baru dilampiri dengan uraian singkat mengenai: 1. Jumlah tunggakan pajak yang harus dibayar; 2. Tindakan penagihan yang telah dilaksanakan; 3. Permohonan

pengembalian

kelebihan

pembayaran

pajak

atau

keberatan yang belum diselesaikan. Lampiran ini dibuat oleh KPP Lama tempat Wajib Pajak terdaftar. Berdasarkan surat tembusan KPP baru hanya merubah kode KPP pada NPWP Wajib Pajak tersebut. Wajib Pajak yang dikukuhkan secara jabatan di KPP Pratama Medan Belawan dalam tahun pajak 2008 merupakan karyawan yang telah memiliki penghasilan sudah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pengukuhan dilakukan melalui pemberi kerja. Sehingga karyawan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja. Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

Sedangkan WP Orang Pribadi pendaftar Baru di KPP Pratama Medan Belawan adalah Orang Pribadi yang mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP. Jumlah Wajib Pajak Pendaftar Baru untuk tahun Pajak 2008 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 10 Jumlah Wajib Pajak Pendaftar Baru Di KPP Pratama Medan Belawan Untuk Tahun Pajak 2008 No

Bulan

Wajib Pajak Badan Bendaharawan

Orang Pribadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 95

23 21 22 22 24 25 27 27 29 29 30 30 314

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Belawan Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa WP yang terdaftar selama tahun pajak 2008 di KPP Pratama Medan Belawan lebih didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikukuhkan secara jabatan melalui pemberi kerja dan Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

Badan usaha yang baru berdiri atau menjalankan usaha. Pada tahun pajak 2009 terjadi peningkatan Wajib Pajak Baru terdaftar di KPP

Pratama

Medan

Belawan

sehubungan

dengan

akan

berakhirnya

pemberlakuan sunset police pada bulan Februari tahun 2009. Adapun jumlah Wajib Pajak Baru terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan untuk Tahun Pajak 2009 adalah sebagai berikut: Tabel 11 Jumlah Wajib Pajak Pendaftar Baru di KPP Pratama Medan Belawan Untuk Tahun Pajak 2009 No

Bulan Orang Pribadi

Wajib Pajak Badan Bendaharawan

1 2

Januari 2060 27 *)Februari 480 11 Jumlah 2540 38 Sumber : KPP Pratama Medan Belawan *data WP terdaftar sampai dengan tanggal 11 Februari 2009 Menurut keterangan yang diperoleh dari aparat pajak

0 0 0

KPP Pratama

Medan Belawan peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal mengajukan NPWP adalah untuk pembebasan fiskal. Pada bulan berikutnya bagi Wajib Pajak yang mempunyai NPWP berkewajiban melaksanakan penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25. Penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 oleh Wajib Pajak Baru untuk Tahun Pajak 2008 diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002. Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

Dalam

rangka

melaksanakan

perubahan

Undang-undang

Pajak

Penghasilan Pasal 25 ayat 7 yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 36

Tahun 2008 maka Menteri Keuangan menetapkan Penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 oleh Wajib Pajak Baru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008, mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2009. Sehingga penghitungan PPh Pasal 25 oleh Wajib Pajak Baru untuk Tahun Pajak

2009

berpedoman

pada

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

255/PMK.03/2008. Bagi Wajib Pajak Baru yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Adapun cara pembayaran PPh Pasal 25 oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut: 1)

Wajib Pajak mengisi SSP dengan lengkap dan benar, kemudian membayar pajak tersebut ke Bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

2)

Petugas penerima pembayaran menerima SSP, meneliti, memberi paraf dan tanggal pembayaran serta cap instansinya.

3)

Selanjutnya petugas memberikan kembali SSP lembar ke-1 dan SSP lembar ke-3, sedangkan SSP lembar ke-2 dikirim ke KPPN.

SSP lembar-1 untuk arsip Wajib Pajak yang bersangkutan, sedangkan SSP lembar-3 untuk dilaporkan Wajib Pajak ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak akan dikenakan sanksi Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

administrasi berupa sanksi bunga sebesar 2% dari jumlah pembayaran dan apabila angsuran yang dibayar masih kurang bayar akan dikenakansanksi administrasi 2% dari kekurangan pembayaran.

2. Pelaporan SSP lembar ke-3 oleh Wajib Pajak Setelah terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Belawan, maka Wajib Pajak tersebut berkewajiban untuk melaporkan pembayaran Pajak yang telah dilakukan sebelumnya pada KPP Pratama Medan Belawan dengan menggunakan sarana pelaporan dalam bentuk SPT. Penyampaian SPT Masa untuk setiap bulannya maupun penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan secara manual maupun secara e-filing. Salah satu kewajiban Wajib Pajak tersebut adalah menyampaikan SSP PPh Pasal 25 lembar ke-3 sebagai SPT Masa PPh Pasal 25. Menurut informasi yang diterima dari pihak Aparat pajak di KPP Pratama Medan Belawan bahwa untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP tetapi besarnya jumlah pajak Penghasilannya nihil tidak berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa. Namun hal ini tidak berlaku untuk Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Badan harus melaporkan SPT Masa pada KPP tiap bulannya meskipun besarnya jumlah Pajak terutang adalah nihil. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 di KPP Pratama Medan Belawan untuk tahun Pajak 2008 dapat dilihat pada table berikut ini: Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

Tabel 12 Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 di KPP Pratama Medan Belawan Untuk Tahun Pajak 2008 No

Bulan

Jenis Wajib Pajak Orang Pribadi

Badan

N KB LB jumlah N KB LB jumlah 1 Januari 266 689 0 955 340 194 0 534 2 Februari 259 747 0 1006 335 217 0 552 3 Maret 236 694 0 930 330 177 0 507 4 April 265 828 0 1093 352 220 0 572 5 Mei 249 659 0 908 298 156 0 454 6 Juni 257 756 0 1013 333 187 0 520 7 Juli 283 716 0 999 369 209 0 578 8 Agustus 256 680 0 936 339 185 0 524 9 September 255 726 0 981 366 173 0 539 10 Oktober 250 648 0 890 367 169 0 536 11 Nov ember 268 721 0 989 358 186 0 544 12 Desember 265 668 0 933 433 177 0 610 Sumber : Seksi Pelayanan KPP Pratama Medan Belawan Keterangan: N = Nihil KB = Kurang Bayar LB = Lebih Bayar Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa untuk tahun pajak 2008 tidak ada SPT lebih bayar yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke KPP Pratama Medan Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

Belawan. Pelaporan SSP lembar ke-3 sebagai SPT Masa PPh Pasal 25 pada tabel diatas merupakan pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak lama maupun Wajib Pajak baru. Berdasarkan tabel 12 dan pengamatan yang penulis lakukan terhadap data yang terekam di database pada bagian Seksi Pelayanan KPP Pratama Medan Belawan mengenai kepatuhan Wajib Pajak Baru dalam hal pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25, secara keseluruhan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan melaksanakan penyampaian SSP-lembar ke3 pada KPP Pratama Medan Belawan untuk setiap bulannya. Besarnya sanksi denda yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak akibat keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT Masa telah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sebelum batas akhir pembayaran dan pelaporan PPh. Namun nilai pembayaran PPh Pasal 25 yang tercantum pada SSP lembar ke-3 yang disampaikan oleh Wajib Pajak Baru tersebut didominasi oleh SPT Nihil. Hanya ada beberapa Wajib Pajak Baru yang menyampaikan SPT Kurang Bayar. Dilihat dari Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Wajib Pajak Baru dapat diketahui jenis usaha Wajib Pajak tersebut menghasilkan penghasilan diatas Penghasilan Tidak kena Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Baru dalam menghitung PPh Pasal 25 tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/ KMK.03/ 2002. Berikut ini tabel yang menunjukkan jenis usaha yang dijalankan oleh beberapa Wajb Pajak Baru yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009


63310 25209

Jasa transportasi darat

Industri barang-barang plastik lainnya

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Sumber: Diolah dari data bagian Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Belawan

52406

52520

Perdagangan eceran barang antik didalam bangunan

52329

Perdagangan eceran khusus pakaian jadi Perdagangan eceran keliling 20294

Nihil

52112

Perdagangan eceran barangbarang yang utamanya makanan dan minuman

Industri alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu

Nihil

51430

Perdagangan besar bahanbahan konstruksi

Nihil

93094

Jasa Perorangan

Nihil

Nilai Setoran

50302

SKLU

Penjualan eceran suku cadang dan aksesoris mobil

Jenis Usaha

Tabel 13 Perbandingan Jenis Usaha Dengan Nilai Setoran PPh Pasal 25

06.322.xxx.3-112.000

04.130.xxx.8-112.000

04.115.xxx.3-112.000

08.270.xxx.9-112.000

06.769.xxx.8-112.000

06.050.xxx.2-112.000

06.198.xxx.1-112.000

06.199.xxx.9-112.000

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 04.043.xxx.4-112.000

06.769.xxx.2-112.000

1.

No NPWP

Keterangan: NPWP=Nomor Pokok Wajib Pajak KLU=Klasifikasi Lapangan Usaha Berdasarkan tabel 13 dapat dilihat bahwa realitanya jenis usaha yang dijalankan Wajib Pajak tersebut menghasilkan penghasilan neto yang cukup tinggi sehingga jumlah angsuran PPh Pasal 25 yang harus disetorkan seharusnya diatas nihil. Menurut aparat pajak terhadap Wajib Pajak Baru yang menyampaikan SPT Nihil akan diberikan himbauan. Tindak lanjut berupa pemeriksaan akan dilakukan setelah Wajib Pajak tersebut menyampaikan SPT Tahunan PPh pada tahun berikutnya. Sehingga aparat dapat membandingkan jumlah pajak terutang Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak Baru berdasarkan SPT Tahunan yang disampaikan ke KPP Pratama Medan Belawan dengan Wajib Pajak yang memiliki jenis usaha yang sama sehingga aparat akan mendapatkan gambaran mengenai besarnya jumlah pajak terutang yang mendekati kewajaran. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari aparat pajak dapat dijelaskan bahwa pada umumnya Wajib Pajak Terdaftar Pada Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak 2009 untuk memperoleh NPWP guna memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak pemberi kredit modal usaha dan penggunaan NPWP dengan tujuan pembebasan biaya fiskal luar negeri.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan data-data yang telah diperoleh serta hasil yang telah dipaparkan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan untuk Tahun Pajak 2008 adalah 1110 WP Orang Pribadi, 314 Badan usaha dan 3 Bendaharawan. Dan jumlah Wajib Pajak Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

Baru untuk Tahun Pajak 2009 sampai dengan tanggal 11 Februari 2009 adalah 2550 WPOP dan 38 Badan usaha. Wajib Pajak Baru tersebut didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdiri dari WP Pindah, WP dikukuhkan secara jabatan oleh pemberi kerja, WP Pendaftar Baru dan Wajib Pajak Badan yang baru berdiri. Pada umumnya Wajib Pajak Baru memperoleh NPWP guna memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak pemberi kredit modal usaha dan

penggunaan NPWP dengan tujuan

pembebasan biaya fiskal luar negeri. 2. Pembayaran PPh Pasal 25 hanya dilakukan oleh Wajib Pajak yang mempunyai NPWP. Untuk Tahun Pajak 2008, jumlah Wajib Pajak Baru di KPP Pratama Medan Belawan yang berkewajiban melaksanakan Pembayaran PPh Pasal 25 terdiri dari 95 WPOP dan 314 Badan usaha. Penghitungan PPh Pasal 25 oleh WP Baru untuk Tahun Pajak 2008 diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002 dan Penghitungan PPh Pasal 25 untuk WP Baru pada Tahun Pajak 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008. Pembayaran PPh Pasal 25 menggunakan SSP yang terdiri dari 5 lembar, Wajib Pajak mengisi SSP dengan lengkap dan benar, kemudian membayarkan pajak tersebut ke Bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Wajib Pajak akan memperoleh SSP lembar-1 untuk arsip WP tersebut dan SSP Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

lembar-3 sebagai sarana pelaporan ke KPP Pratama Medan Belawan. 3. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Baru dalam penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25 di KPP Pratama Medan Belawan cukup tinggi karena sanksi administrasi yang dikenakan atas keterlambatan lapor SPT Masa cukup tinggi yakni sebesar Rp.100.000. Sedangkan

Tingkat

kepatuhan

Wajib

Pajak

Baru

dalam

penghitungan PPh Pasal 25 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002 sangat rendah, hal ini dapat dilihat berdasarkan jumlah setoran pajak yang bernilai nihil pada hasil perekaman data SSP lembar ke-3 dibagian Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Belawan. Namun Aparat Pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Baru setelah Wajib Pajak tersebut menyampaikan SPT Tahunan PPh.

B. Saran Berdasarkan hasil kesimpulan dan kajian pustaka, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 1. Sebaiknya pihak KPP Pratama Medan Belawan lebih meningkatkan penyuluhan pajak terhadap masyarakat dan memberikan informasi perpajakan kepada WP Baru agar Wajib Pajak lebih memahami kewajiban perpajakannya. Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

2. Sebaiknya Wajib Pajak Baru melaksanakan penghitungan PPh Pasal 25 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/ KMK.03/ 2002 agar besarnya angsuran pajak yang disetor mendekati kewajaran dan jumlah pajak terutang selama tahun pajak berjalan tidak terlalu besar, karena PPh Pasal 25 akan dijadikan kredit pajak dalam tahun berjalan. 3. Meskipun prinsip self assesment tetap dipertahankan, tetapi pihak Aparat Pajak KPP Pratama Medan Belawan harus meningkatkan pengawasan, seperti melakukan pemeriksaan terhadap SPT Masa PPh Pasal 25 agar meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam wujud membayar pajak. Dan memberikan sanksi tegas terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran Pajak.

DAFTAR PUSTAKA Bambang Prakoso K, 2003. Pajak dan Retribusi Daerah, UII Press, Yogyakarta. Gunadi, 2002. Ketentuan Perhitungan & Pelunasan Pajak Penghasilan, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta. ---------, 2002. Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta. Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

Primandita F, Tejo Birowo, Yuda Aryanto, 2005. Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta. Waluyo, 2006. Perpajakan Indonesia, Edisi Enam, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta. Waluyo, Wirawan B Ilyas, 2002. Perpajakan Indonesia, Cetakan Pertama, Salemba Empat, Jakarta. Wirawan B Ilyas, Rudi S, 2007. Pajak Penghasilan, FE UI, Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Jurusan Akuntansi, 2004. Buku Petunjuk Teknik Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi, Medan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000, Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Jakarta. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Jakarta. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.84/KMK.03/2002 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, BUMN, BUMD, dan Wajib Pajak Lainnya Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.255/KMK.03/2008 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, BUMN, BUMD, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala, Termasuk Wajib Helda Ginting : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.03/2002 Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2009. USU Repository © 2009

Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, Jakarta. Website: http: //www.pajak.go.id/









2002 PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN OLEH:

Recommend Documents