KANWIL DJP JAKARTA PUSAT KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA
DASAR HUKUM PENUNJUKAN BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK 1. UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sttd UU No 16 Tahun 2009 2. UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sttd UU No 36 Tahun 2008 3. UU No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Sttd UU No 42 Tahun 2009
4. PP No 45 Tahun 1994 tentang PPh bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yg dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah 5. Keppres No 42 Tahun 2002 std Keppres 72 Tahun 2004 Keppres No 180 Tahun 2000 Keppres No 80 Tahun 2003 sttd Per Pres No 95 Tahun 2007 6. Kep Men Keu Nomor 563/KMK.03/2003
PEJABAT / PEGAWAI
SURAT KEPUTUSAN MENTERI / KETUA LEMBAGA tentang PENUNJUKAN SEBAGAI BENDAHARAWAN
BENDAHARAWAN
Pengeluaran Keuangan Negara pada instansi pemerintah
Aspek Perpajakan
Bendaharawan Menghitung, Mengadministrasikan, menyetorkan dan melaporkan
PENGAMANAN PENERIMAAN NEGARA
KEWAJIBAN FORMAL 1.
Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak),
2.
Mengambil sendiri formulir2 yg diperlukan,
3.
Melakukan pencatatan,
4.
Menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yg terutang setiap bulan,
5.
Memberikan Bukti Pemotongan,
6.
Mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
7.
Melaporkan perkembangan kegiatan atau organisasi,misalnya perubahan struktur atau berakhirnya suatu kegiatan/proyek
BELANJA APBN / APBD PEGAWAI
PPh 21
BARANG
PPh 22, PPN
JASA
PPh 23, PPN, Non PPN
SEWA
PPh 23, 4(2), PPN
KALENDER BENDAHARA PENGELUARAN SKPD / SATKER / JATUH TEMPO SETOR ( PALING LAMBAT ) • SPT MASA PASAL 21/26
TGL. 10 BULAN BERIKUTNYA
• SPT MASA PPN PUT
TGL .7 BULAN BERIKUTNYA
• SPT MASA PPH PASAL 22*
HARI YG SAMA DENGAN PEMBAYARAN
• SPT MASA PASAL 23*
TGL 10 BULAN BERIKUTNYA
• SPT MASA PPh Pasal 4 (2)*
TGL 10 BULAN BERIKUTNYA
JATUH TEMPO LAPOR ( PALING LAMBAT ) TGL .20 BULAN BERIKUTNYA
AKHIR BULAN BERIKUTNYA TGL. 14 HARI BULAN BERIKUTNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA
* CATATAN : SPT MASA PPH 22, 23 dan 4 (2 ) WAJIB DILAPORKAN BILA DALAM BULAN YBS. ADA BELANJA
KODE MAP JENIS SETORAN MASA
MAP
• SPT MASA PASAL 21/26
411121
100 ( MASA ) 402 ( FINAL )
• SPT MASA PPN PUT
411211
900
• SPT MASA PPH PASAL 22
411122
900
• SPT MASA PASAL 23
411124
104/SESUAI JENIS JASA
• SPT MASA PPh PASAL 4 ( 2 )
411128
Berdasarkan Per-38/Pj./2009 yang disempurnakan dengan Per-23/Pj./2010
SANKSI ATAS KETERLAMBATAN DENDA TELAT SETOR
DENDA TELAT LAPOR
• SPT MASA PASAL 21/26
2 % per bulan
Rp.100.000
• SPT MASA PPN PUT
2 % per bulan
Rp.500.000
• SPT MASA PPH PASAL 22
2 % per bulan
Rp.100.000
• SPT MASA PASAL 23
2 % per bulan
Rp.100.000
CATATAN : telat 1 hari = telat satu bulan
9
SANKSI PERPAJAKAN
SANKSI ADMINISTRASI
D E N D A
B U N G A
SANKSI PIDANA
K E N A I K A N
ALPA
SENGAJA
KURUNGAN DAN DENDA
PENJARA DAN DENDA
SANKSI ADMINISTRASI
DENDA
BUNGA
KENAIKAN
Ps. 7 UU KUP
Ps.8(2), 13(2), 14(3), 19(2)&(3) UU KUP
Ps. 13(3), 15(2) UU KUP
Rp 100.000 • SPT MASA PPh Ps.21/22/23/26 TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN
Rp 1.000.000 • SPT TAHUNAN PPh Badan TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN
50% 2%/BULAN maks 24 BULAN • PEMBETULAN SENDIRI SPT
SPT TIDAK DISAMPAIKAN SETELAH DITEGUR TERTULIS
• HASIL PENELITIAN SPT AKIBAT SALAH TULIS DAN/ATAU SALAH HITUNG
100%
• HASIL PEMERIKSAAN (SKPKB)
TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PSL 28 & 29 UU KUP
• IZIN PENUNDAAN PENYAMPAIAN SPT • IZIN MENGANGSUR ATAU MENUNDA PEMBAYARAN
100% KARENA DITERBITKAN SKPKBT
Rp 500.000 SPT Masa PPN Terlambat/Tidak Disampaikan
DARI
PAJAK YANG TIDAK/ KURANG DIBAYAR 11/6/2015
11
SANKSI PIDANA
ALPA
SENGAJA
Ps. 38 UU KUP
Ps. 39 UU KUP
• TIDAK MENYAMPAIKAN SPT
• TIDAK MENDAFTARKAN DIRI, MENYALAHGUNAKAN NPWP/NPPKP
• MENYAMPAIKAN SPT:
• TIDAK MENYAMPAIKAN SPT
• MENYAMPAIKAN SPT :
• ISINYA TIDAK BENAR
• TIDAK LENGKAP
• ISINYA TIDAK BENAR
• MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR
• TIDAK LENGKAP • MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN/ PENCATATAN PALSU • TIDAK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN/PENCATATAN • TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANG DIPUNGUT/DIPOTONG
MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA KURUNGAN SELAMA-LAMANYA 1 TAHUN DAN DENDA SETINGI-TINGGINYA 2 KALI
PENJARA SELAMA-LAMANYA 6 TAHUN DAN DENDA SETINGI-TINGGINYA 4 KALI
PPH PASAL 21 PERATURAN TERBARU (DASAR HUKUM) PMK-252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Peiaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi; Perdirjen No.PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasa! 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi Perdirjen No.PER-32PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26.
PPH PASAL 21 DEFENISI PEMOTONG PAJAK (LAMA Vs BARU) KEP - 545/PJ./2000 Pasal 2 ayat (1) huruf b Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau Iembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
PER-31/PJ/2009 Pasal 2 ayat (1) huruf b Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah,instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan; tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26.
Pengertian PPh Pasal 21/26 Pajak Penghasilan Sehubungan Dengan • Pekerjaan atau jabatan • Jasa dan • Kegiatan Yang Dilakukan Subjek Pajak Orang Pribadi Atas Penghasilan Berupa: Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran lain dengan nama/bentuk apapun
Subjek Pajak DN
Subjek Pajak LN
PPh Pasal 21
PPh Pasal 26
Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26 (Pasal 3)
Pegawai Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya Bukan pegawai : ◦ Tenaga ahli ◦ Seniman/pekerja seni, pembawa acara ◦ Olahragawan ◦ Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator ◦ Pengarang, peneliti, penerjemah ◦ Pemberi jasa dalam segala bidang ◦ Agen iklan ◦ Pengawas dan pengelola proyek ◦ Pembawa pesanan/yang menemukan langganan/perantara ◦ Petugas penjaja barang dagangan ◦ Petugas dinas luar asuransi ◦ Distributor MLM, Direct Selling
Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26 (Pasal 3)
Peserta kegiatan ◦ Peserta perlombaan ◦ Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja ◦ Peserta/anggota kepanitiaan ◦ Peserta pendidikan, pelatihan dan magang ◦ Peserta kegiatan lainnya
PPH PASAL 21 KLASIFIKASI BELANJA PEGAWAI BERDASARKAN SUBJEK
PNS / PEJABAT
1. BERSIFAT TETAP DAN TERKAIT : - GAJI & TUNJANGAN LAINNYA - GAJI KEHORMATAN, IMBALAN LAIN - UANG PENSIUN & TUNJANGAN LAIN
2. BERSIFAT TIDAK TETAP : - HONORARIUM - UANG SIDANG - UANG HADIR - UANG LEMBUR - IMBALAN PRESTASI KERJA - IMBALAN LAIN
SELAIN PNS / PEJABAT
UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN HONORARIUM, UANG SAKU, KOMISI PENGH.DITERIMA TENAGA AHLI
PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DG PELAKSANAAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN
BIAYA JABATAN DAN BIAYA PENSIUN UU PPh NO.36/2008 (Sejak 1 Januari 2009)
BIAYA JABATAN
BIAYA PENSIUN
% Bruto
5%
5%
Maks/bln
500.000
200.000
Maks/thn
6.000.000
2.400.000
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK UU PPh NO.36/2008 (Sejak 1 Januari 2009)
STATUS
PTKP SETAHUN
PTKP SEBULAN
TK / -
15.840.000
1.320.000
K / -
17.160.000
1.430.000
K / 1
18.480.000
1.540.000
K / 2
19.800.000
1.650.000
K / 3
21.120.000
1.760.000
PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER (Pasal 11 ayat (5) dan (6)
PTKP UTK KARYAWATI
STATUS KAWIN
HANYA UTK DIRI SENDIRI
STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN
- UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG
STATUS TDK KAWIN
- UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG
SYARAT: MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN Pasal 11 ayat (3) dan (4)
TARIF PPh Ps. 17 ayat (1) huruf a UU PPh
LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK
TARIF
SAMPAI DENGAN Rp 50 JUTA
5%
DI ATAS Rp 50 JUTA SAMPAI DENGAN Rp 250 JUTA
15%
DIATAS Rp 250 JUTA SAMPAI DENGAN Rp 500 JUTA
25%
DI ATAS Rp 500 JUTA
30%
PPH PASAL 21 PENGHITUNGAN PPH 21 TERUTANG PNS Berdasarkan PP No. 80 tahun 2010
HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN Yg diterima oleh Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/ POLRI yg sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah : a. 0% PNS gol. I dan II, anggota TNI dan anggota Polri gol. Pangkat Tamtama dan Bintara dan Pensiunannya. b. Tarif sebesar 5% (lima persen) PNS gol. III, anggota TNI dan anggota Polri gol. Pangkat Perwira Pertama dan Pensiunannya. c. Tarif sebesar 15% (lima belas persen) PNS gol. IV, anggota TNI dan anggota Polri gol. Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi dan Pensiunannya. (Dikenakan PPh Pasal 21 bersifat final)
PPH PASAL 21 PENGHITUNGAN PPH 21 TERUTANG PNS 1. Bersifat Tetap dan Terkait TOTAL PENGHASILAN SEBULAN Gaji Pokok+Tj.Istri+Tj.Anak+TPP+Tj.Struktural /Fungsional+Tj.Beras+Tj.Khusus+Tj.Lain2
BY.JABATAN + IURAN PENSIUN PENGHASILAN NETTO
PH.NETTO DISETAHUNKAN PTKP
PPH 21 SEBULAN
PH.KENA PAJAK (PKP) X TARIF PASAL 17 = PPH 21 SETAHUN
PPH PASAL 21 PENGHITUNGAN PPH 21 TERUTANG NON PNS
1. HARIAN 1.a.Non PNS, Upah Harian: Rp150.000 < Income ≤ Rp1.320.000
Penghasilan Bruto dikurangi Rp.150.000,1.b.Non PNS, Upah Harian: Rp1.320.000 < Income ≤ Rp6.000.000
Penghasilan Bruto dikurangi PTKP Sebenarnya PTKP Sebenarnya = (PTKP Setahun / 360) x Jumlah Hari Bekerja
(1)
PPH PASAL 21 PENGHITUNGAN PPH 21 TERUTANG NON PNS
(2)
II. BUKAN PEGAWAI/PENERIMA JASA LAINNYA
Tenaga Ahli Artis Olahragawan Penasihat,Pengajar,Pelatih,Penceramah,Penyuluh,Moderator Pengarang, Peneliti, Penerjemah Pemberi Jasa dalam segala Bidang Agen Iklan Pengawas atau Pengelola Proyek Perantara (Pembawa pesanan) Petugas Penjaja Barang Dagangan Petugas Dinas Luar Asuransi Distributor MLM, atau Direct Selling, dan kegiatan sejenis lainnya
Penghasilan Bruto x 50% XTarif Pasal 17 Apabila tidak bersifat berkesinambungan artinya hanya diterima sekali dalam satu tahun pajak, maka TIDAK KUMULATIF Apabila bersifat berkesinambungan artinya diterima lebih dari sekali dalam satu tahun pajak, maka KUMULATIF
PPh Pasal 21: Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, Satuan, Borongan Upah/Uang Saku Harian ≤ 150.000
> 150.000
Tidak Dipotong
Dikurangi 150.000 Dipotong 5%
Upah kumulatif > Rp1,32 jt s.d. Rp6 jt sebulan
Upah sehari dikurangi PTKP sehari Tarif PPh 21 : 5%
Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah Upah Kumulatif satu bulan melebihi Rp 6.000.000 Dikali 12 Dikurangi PTKP Setahun Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Ps 17 PPh Ps 21 Setahun Dibagi 12 PPh Pasal 21 Sebulan
PPH PASAL 21 CONTOH PENGHITUNGAN PPH 21 TERUTANG NON PNS Upah Harian
(1)
Candra (punya NPWP, belum menikah) dipekerjakan pada Dinas Bina Marga dengan upah yang dibayarkan harian. Bulan Januari 2009 Candra bekerja selama 25 hari. Selama 9 hari pertama menerima upah harian sebesar Rp150.000,00 per hari. Tetapi mulai hari ke-10 sampai hari ke-25 menerima upah sebesar Rp300.000,00 perhari
Upah Sehari
Rp
150.000,00
Rp
150.000,00
Penghasilan Kena Pajak sehari
Rp
0,00
PPh Pasal 21 Dipotong atas upah sehari
Rp.
0,00
PTKP Harian
Sampai dengan hari ke-8, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp1.320.000,00 maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong.
PPH PASAL 21 CONTOH PENGHITUNGAN PPH 21 TERUTANG NON PNS Upah Harian
(2)
Pada hari ke-9, karena jumlah kumulatif upah yang diterima telah melebihi Rp1.320.000,00 maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP sebenarnya. Upah sampai hari ke-9 (Rp150.000,00 x 9 hari)
Rp
1.350.000,00
PTKP Sebenarnya (9 hari X (Rp15.840.000,00 / 360 ))
Rp
396.000,00
Penghasilan Kena Pajak sd hari ke-9
Rp
954.000,00
PPh Pasal 21 terutang sd hari ke-9 (5% x Rp954.000,00) PPh Pasal 21 yang telah dipotong sd hari ke-8
Rp Rp
47.700,00 0,00
PPh Pasal 21 Dipotong atas upah sehari
Rp.
47.700,00
Pada hari ke-10 sampai hari ke-24 jumlah kumulatif upah yang diterima berada dalam rentang lebih dari Rp1.320.000,00 tetapi tidak melebihi Rp6.000.000,00 maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP sebenarnya. Upah sehari
Rp
300.000,00
PTKP Sebenarnya (Rp15.840.000,00 / 360 ))
Rp
44.000,00
Penghasilan Kena Pajak
Rp
256.000,00
PPh Pasal 21 Dipotong atas upah sehari (5% x Rp256.000,00)
Rp.
12.800,00
PPH PASAL 21 CONTOH PENGHITUNGAN PPH 21 TERUTANG NON PNS Upah Harian
(3)
Pada hari ke-25, karena jumlah kumulatif upah yang diterima telah melebihi Rp6.000.000,00 maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan dikurangi PTKP. Upah Kumulatif hari ke-1 sd 25
Rp
6.150.000,00
Upah Bruto Disetahunkan (Rp.6.150.000,00 x 12)
Rp
73.800.000,00
PTKP Sebenarnya
Rp
15.840.000,00
Penghasilan Kena Pajak
Rp
57.960.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Setahun
Rp
3.694.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan (Rp3.694.000,00 / 12 )
Rp
307.833,00
PPh Pasal 21 telah disetor hari ke-1 sd 24
Rp
239.700,00
Rp.
68.133,00
(Rp150.000,00 x 9 hari)+(Rp300.000,00 x 16 hari)
(5% x Rp50.000.000,00 = Rp2.500.000,00) (15% x Rp 7.960.000,00 = Rp1.194.000,00)
Setoran hari ke-9 = Rp 47.700,00 Setoran hari ke-10 sd ke-24, 15 x Rp12.800,00 = Rp192.000,00
PPh Pasal 21 Dipotong atas upah sehari
PPH PASAL 21 CONTOH PENGHITUNGAN PPH 21 TERUTANG NON PNS Tenaga Ahli
(1)
1. Dr. Faisal (punya NPWP) merupakan dokter spesialis anak yang melakukan praktik di RSUD Cibinong dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. Faisal setiap akhir bulan. Dalam semester pertama tahun 2009, jasa dokter yang dibayarkan pasien atas tindakan dr. Faisal adalah sebagai berikut: Januari 2009 Februari 2009 Maret 2009 April 2009 Mei 2009 Juni 2009
2.
Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Rp 25.000.000,00 Rp 40.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Rp 25.000.000,00 Jumlah
Rp180.000.000,00
Ir. Gugun, M.Arch (punya NPWP) merupakan arsitek yang dikontrak oleh Dinas Pertambangan, Pada bulan Januari 2009 menerima fee sebesar Rp.100.000.000,00. Pada bulan Juli 2009 menerima pelunasan sisa fee sebesar Rp.50.000.000,00
PPH PASAL 21 CONTOH PENGHITUNGAN PPH 21 TERUTANG NON PNS Tenaga Ahli 1.
Bulan
(2)
Penghasilan Bruto Dasar Pemotongan
PKP Kumulatif
PPh Pasal 21
Tarif Pasal 17
PPh Pasal 21
ayat (1) huruf a
Terutang
UU PPh (1)
2.
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(2)
(3) = 50% x (2)
(4)
(Rp) (5)
(6) = (3 x 5)
Januari
30.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
5%
750.000,00
Februari
30.000.000,00
15.000.000,00
30.000.000,00
5%
750.000,00
Maret
25.000.000,00
12.500.000,00
42.500.000,00
5%
625.000,00
April
40.000.000,00
7.500.000,00
50.000.000,00
5%
375.000,00
12.500.000,00
62.500.000,00
15%
1.875.000,00
Mei
30.000.000,00
15.000.000,00
77.500.000,00
15%
2.250.000,00
Juni
25.000.000,00
12.500.000,00
90.000.000,00
15%
1.875.000,00
Jumlah
180.000.000,00
90.000.000,00
Bulan
Penghasilan Bruto Dasar Pemotongan
8.500.000,00
PKP Kumulatif
Tarif Pasal 17
PPh 21 Terutang
Januari
100.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
5%
2.500.000,00
Juli
50.000.000,00
25.000.000,00
75.000.000,00
15%
3.750.000,00
Jumlah
150.000.000,00
75.000.000,00
6.250.000,00
PPh Pasal 21 : Bukan Pegawai Atas Imbalan Tidak Berkesinambungan
TARIF PS. 17 X 50% dari JUMLAH PENGHASILAN BRUTO
PPH PASAL 21 CONTOH PENGHITUNGAN PPH 21 TERUTANG NON PNS Bukan Pegawai/Penerima Jasa Lainnya Herlina Sari, M.B.A (belum punya NPWP) adalah seorang penceramah yang memberikan ceramah pada suatu lokakarya sehari yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabupaten Bogor, honorarium dibayarkan sebesar Rp 2.500,000,00
PPh Pasal 21 yang terutang : 5% x 50% XRp 2.500.000,00 = Rp 62.500,00 Tetapi karena Herlina tidak dapat menunjukkan kartu NPWP, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong : 120% x Rp 62.500 = Rp 75.000
Intan, adalah seorang penerjemah profesional terakreditasi dan telah mempunyai NPWP, ditugaskan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk mengubah suatu perjanjian kontrak dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, fee yang dibayarkan adalah sebesar Rp6.000,000,00
PPh Pasal 21 yang terutang : 5% x 50% X Rp 6.000.000,00 = Rp 150.000,00
PPH PASAL 21 CONTOH PENGHITUNGAN PPH 21 TERUTANG NON PNS Bukan Pegawai yang Dalam Menyerahkan Jasa Mempekerjakan Orang Lain dan/atau Melakukan Penyerahan Material/Bahan. Lilis Sulistiya,punya NPWP, menerima pekerjaan dekorasi gedung dari Kantor Pelayanan Satu Atap dengan imbalan Rp 10.000.000,00. Lilis Sulistiya mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp 180.000,00. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebesar Rp 4.500,000,00. Selain itu, Lilis Sulistiya membeii material/bahan yang dipakai untuk dekorasi gedung sebesar Rp 1.500.000,00.
Penghitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut: Imbalan yang diterima Lilis S. merupakan imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi bukan sebagai pegawai, yang harus dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a atas jumlah imbalan bruto. Dalam hal berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan oleh Lilis Sulistiya, dapat diketahui bagian imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Lilis Sulistiya dan biaya untuk membeii material/bahan, maka jumlah imbalan bruto sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebesar imbalan bruto dikurangi bagian upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan Lilis S. dan biaya material/bahan, sebagaimana dalam contoh adalah sebesar: Rp 10.000.000,00 - Rp 4.500.000,00 - Rp 1.500.000,00 = Rp 4.000.000,00. PPh Pasal 21 Dipotong atas Penghasilan Lilis S. adalah : 5% X50% X Rp.4.000.000 = Rp 100.000,00
PPh Pasal 21 : Peserta Kegiatan Non PNS TARIF PS. 17 DITERAPKAN ATAS :
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO
PEMBAYARAN YANG BERSIFAT UTUH DAN TIDAK DAPAT DIPECAH
SKEMA DASAR PENGENAAN PPh PASAL 21 Ph NETO - PTKP
TETAP BULANAN
PEGAWAI
Ph BRUTO - PTKP Ph BRUTO – 150 RIBU
TIDAK TETAP HARIAN
Ph BRUTO(>1,32jt s.d.6jt) – PTKP Harian
Ph BRUTO(>6jt) – PTKP
PENSIUNAN
SEKALIGUS
Masih Berlaku PP 149 Th 2000
BERKALA
Ph NETO - PTKP
LAINNYA YANG MENERIMA Ph TDK BERKESINAMBUNGAN
BUKAN PEGAWAI
LAINNYA YG MENERIMA Ph BERKESINAMBUNGAN*)
50% X Ph Bruto (kumulatif) 50% xPh Bruto (kumulatif) – PTKP Bulanan*)
KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI LAINNYA YG Ph TDK BERKESINAMBUNGAN
PESERTA KEGIATAN
Ph Bruto (kumulatif) Ph Bruto
Penerima Penghasilan Tidak Ber NPWP
DIKENAKAN TARIF 20% LEBIH TINGGI DIPOTONG PPh PASAL 21 120% DARI PPh PASAL 21 YANG SEHARUSNYA DIPOTONG JIKA BER NPWP
HANYA UNTUK PPH PASAL 21 TIDAK FINAL
JIKA SUDAH BER NPWP BISA DIPERHITUNGKAN DENGAN PPH PASAL 21 BULAN-BULAN BERIKUTNYA
Kewajiban Pemotong / BENDAHARA Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir. Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai Ketentuan Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada Penerima Penghasilan
Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala: ◦ dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2) ◦ diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti
Untuk selain pegawai tetap/penerima pensiun berkala: ◦ Dibuat setiap kali ada pemotongan ◦ Jika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan
Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21
KEWAJIBAN ADMINISTRASI PPh 21 Setiap Bulan
Setiap Akhir Bulan
Lakukan Rekapitulasi, Tuangkan Ke Dalam SPT Masa PPh 21 Isi Surat Setoran Pajak NPWP Bendahara, dittd Bendahara Non PNS : 411121 – 100 Honor PNS : 411121 – 402 Bayar Ke Bank / Kantor Pos Sebelum Tgl. 10 Bulan Berikutnya Sampaikan SPT + SSP Lb. 3 Ke Kantor Pajak Sebelum Tgl. 20 Bulan Berikutnya
Lama
Ada SPT Tahunan, penghitungan kembali PPh untuk pegawai tetap selama satu tahun kalender dihitung dan dilaporkan di SPT Tahunan;
Tidak scanable;
Tidak ada kolom untuk SPT Pembetulan;
Baru
Tidak ada SPT Tahunan, penghitungan hutang pajak selama tahun kalender dihitung dan dilaporkan pada masa Desember;
Scanable. Mempermudah pemrosesan data di PPDDP;
Terdapat kolom yang mengakomodasi SPT Pembetulan;
Mengakomodasi peraturan terbaru seperti: ◦ PPh ditanggung Pemerintah; ◦ Penghitungan hutang pajak selama satu tahun kalender di masa Desember. ◦ dsb.
1721
SPT MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU 26
1721 - I
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA WAJIB DILAMPIRKAN PADA MASA PAJAK DESEMBER. • Tidak perlu menyampaikan formulir 1721-A1/A2 sebagai lampiran dari SPT Masa PPh Pasal 21dan/atau Pasal26, namun • wajib memberikan bukti pemotongan 1721-A1/A2 kepada Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun maupun kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Polri, Pejabat Negara dan Pensiunannya.
1721 - II
DAFTAR PERUBAHAN PEGAWAI TETAP DILAMPIRKAN JIKA MEMILIKI NPWP
1721 - T
PEGAWAI
TETAP
KELUAR/MASUK/BARU
DAFTAR PEGAWAI TETAP/PENERIMA PENSIUN BERKALA • WAJIB DILAMPIRKAN PERTAMA KALI OLEH WP BARU SETELAH 1 JULI 2009 • WAJIB DILAMPIRKAN PADA MASA JULI 2009 OLEH WP LAMA
PENGERTIAN
SUBJEK PAJAK
PENGHITUNGAN
TARIF
SPT 1 2
44
Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 KMK154/PMK.03/2010 dan Per-57/PJ/2010
TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
PPH PASAL 22 KLASIFIKASI BELANJA BARANG
s.d. Rp 2 Juta
Tidak Dipungut PPh 22 Punya NPWP
1,5% x Harga Beli Di Atas Rp 2 Juta
Dipungut PPh Pasal 22
Sebelum PPN
Tidak Punya NPWP
3% x Harga Beli Sebelum PPN
PPN : 10/110 X Harga Beli
Bukan Obyek PPh Pasal 22
Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d, berkenaan dengan: 1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; 2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda- benda pos. 3. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Pasal 2 ayat (2)
PPH PASAL 22 CONTOH PENGHITUNGAN Dinas Cipta Karya pada bulan Januari 2009 melakukan pengadaan ATK dengan nilai Rp.22.000.000,-. Pengadaan dilakukan oleh CV.Anda yang telah mempunyai NPWP dan PKP. DPP : 100/110 x Rp.22.000.000.- = Rp.20.000.000,PPh Pasal 22 yang terutang 1,5% x Rp 20.000.000,- = Rp 300.000,-
PPN yang terutang 10% x Rp 20.000.000,- = Rp 2.000.000,-
Dinas Pendidikan pada bulan Februari 2009 melakukan pengadaan Buku Pelajaran Bahasa Indonesia dengan nilai Rp.20.000.000,-. Pengadaan dilakukan oleh CV.Bagus yang telah mempunyai NPWP dan PKP. DPP : 100/100 x Rp.20.000.000.- = Rp.20.000.000,PPh Pasal 22 yang terutang 1,5% x Rp 20.000.000,- = Rp 300.000,-
PPN yang terutang Dibebaskan berdasarkan PP 38/2003
Contoh SSP PPh Pasal 22
Tata cara pengisian SSP 1. Pengisian NPWP yang diatas adalah NPWP Rekanan 2. Kode Akun Pajak 411122 3. Kode Jenis Setoran 900 4. Masa pajak dan tahun diisi pada bulan pembayaran 5. Penandatangan adalah bendaharawan karena bendaharawan yang menyetor 6. Disetor ke bank persepsi 7. SSP lembar Ke-1 diberikan kepada rekanan 8. SSP Lembar ke-3 disimpan Bendarawan dan dilampirkan pada saat pelaporan SPT Pasal 5
KEWAJIBAN ADMINISTRASI PPh 22 Setiap Bulan
Setiap Ada Pembayaran
Isi Surat Setoran Pajak NPWP atas nama Rekanan, tetapi dittd Bendahara Kode Jenis Setoran : 411122 – 900
Bayar Ke Bank / Kantor Pos hari yang sama Berikan SSP Lb. 1 Ke Rekanan Kumpulkan SSP Lb. 3 Lakukan Rekapitulasi, Tuangkan Ke Dalam SPT Masa PPh 22 Sampaikan SPT + SSP Lb. 3 Ke Kantor Pajak Sebelum Tgl. 14 Bulan Berikutnya
PPH PASAL 23 KLASIFIKASI BELANJA JASA/SEWA HARTA.
Tidak ada batasan jumlah transaksi Berapun Nilainya
Dipungut PPh Pasal 23
Punya NPWP
Tidak Punya NPWP
2% x Harga Jasa
4% x Harga Jasa
Sebelum PPN
Sebelum PPN
PPN : 10/110 X Harga Jasa (Diatas Rp.1.000.000,-)
PPH PASAL 23 CONTOH PENGHITUNGAN Dinas Cipta Karya pada bulan Januari 2009 melakukan perbaikan AC sebanyak 10 buah dengan nilai kontrak Rp.330.000,- perbuah. Pengerjaan dilakukan oleh CV.Cantik yang telah mempunyai NPWP dan PKP. DPP : 100/110 x Rp.3.300.000.- = Rp.3.000.000,PPh Pasal 23 yang terutang 2% x Rp 3.000.000,- = Rp 60.000,-
PPN yang terutang 10% x Rp 3.000.000,- = Rp 300.000,-
KEWAJIBAN ADMINISTRASI Setiap Bulan
Setiap Akhir Bulan
Lakukan Rekapitulasi, Tuangkan Ke Dalam SPT Masa PPh 23
Isi Surat Setoran Pajak NPWP atas nama Bendahara, dittd Bendahara Kode Jenis Setoran : 411124 – 104 Berikan Bukti Potong PPh 23 Ke Rekanan Bayar Ke Bank / Kantor Pos Sebelum Tgl. 10 Bulan Berikutnya Sampaikan SPT + SSP Lb. 3 Ke Kantor Pajak Sebelum Tgl. 20 Bulan Berikutnya
PPH PASAL 4 AYAT (2) KLASIFIKASI BELANJA BERDASARKAN OBJEK.
Hadiah Undian
25% x Nilai Hadiah
Sewa Tanah/Bangunan
10% x Harga Sewa
Jasa Konstruksi
2%,3%,4%,6% dari Nilai Proyek
Penghasilan dari Jasa Konstruksi dan Hadiah Undian
DASAR HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 Berlaku per 1 Januari 2008
Dirubah dengan
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2009 BERLAKU PER 1 AGUSTUS 2008
60
SUBJEK PAJAK USAHA JASA KONSTRUKSI SUBJEK PAJAK
WP Orang Pribadi
WP Badan
BUT
YANG BERGERAK DI BIDANG
- JASA PERENCANAAN KONSTRUKSI - JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI - JASA PENGAWASAN KONSTRUKSI
61
TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI ( PP Nomor 51 Tahun 2008 ) IMBALAN JASA KONSTRUKSI FINAL
JASA PERENCANAAN & PENGAWASAN
JASA PELAKSANAAN YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL
2%
YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
4%
YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA MENENGAH ATAU KUALIFIKASI BESAR
3%
YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
4%
YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
6%
DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN 62
TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh OLEH PEMBERI HASIL PEMBERI HASIL WAJIB : MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN UANG MUKA DAN TERMIJN, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAU BUKTI POTONG PPh PASAL23 MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DENGAN MENGGUNAKAN SSP PADA BANK PERSEPSI / KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN
MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN
DENGAN
LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN DILAMPIRI : - LEMBAR KE-3 SSP; - LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN 63
PPH PASAL 4 Ayat (2) CONTOH PENGHITUNGAN Dinas Pariwisata pada bulan Maret 2009 mengikuti pameran wisata di JHCC dengan space seluas 20 m2 dengan harga sewa per m2 sebesar Rp.550.000,-. Gedung dimiliki oleh PT.Dyandra yang telah mempunyai NPWP dan PKP. DPP : 100/110 x Rp.11.000.000.- = Rp.10.000.000,PPh Pasal 4 Ayat (2) yang terutang 10% x Rp 10.000.000,- = Rp 1.000.000,-
PPN yang terutang 10% x Rp 10.000.000,- = Rp 1.000.000,-
KEWAJIBAN ADMINISTRASI Setiap Bulan
Setiap Akhir Bulan
Lakukan Rekapitulasi, Tuangkan Ke Dalam SPT Masa PPh 4 (2)
Isi Surat Setoran Pajak NPWP atas nama Bendahara, dittd Bendahara Kode Jenis Setoran : 411128 Berikan Bukti Potong PPh 4 (2) Ke Rekanan Bayar Ke Bank / Kantor Pos Sebelum Tgl. 10 Bulan Berikutnya Sampaikan SPT + SSP Lb. 3 Ke Kantor Pajak Sebelum Tgl. 20 Bulan Berikutnya
Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran setiap SKPD / Satker wajib membayar PPN sebesar 10% dari jumlah imbalan bruto dengan cara memungut dan menyetorkannya ke kas negara.
68
Tata Cara Penyetoran a. PPN yg dipungut bendahara negeri wajib disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos paling lambat sebelum batas pelaporan SPT Masa PPN PUT. b. Penyetoran PPN menggunakan SSP, dibuat rangkap 5, atas nama rekanan dan dittd Bendahara (563/KMK-03/2003) - Lembar Ke-1 untuk PKP rekanan - Lembar Ke-2 untuk KPP Pratama melalui KPPN - Lembar Ke-3 untuk PKP rekanan guna dilampirkan pada SPT masa PPN - Lembar Ke-4 untuk bank persepsi atau kantor pos atau pertinggal untuk KPPN - Lembar Ke-5 untuk arsip bendahara
Tata Cara Pelaporan a. Rekanan membuat Faktur Pajak 3 rangkap (Arsip Bendahara, PKP Rekanan, Dilapor ke KPP). b. Pada setiap lembar Faktur Pajak wajib dibubuhi cap “disetor tanggal….” dan dittd Bendahara. c. Pemungutan PPN dilaporkan di KPP Pratama menggunakan SPT Masa PPN Pemungut (formulir 1107 PUT ) paling lambat akhir bulan berikutnya, dengan dilampiri SSP dan Faktur Pajak lembar ke-3. d. Apabila dalam satu bulan tidak terdapat pemungutan/penyetoran, laporan tetap dibuat dan diisi Nihil.
69
SURAT PEMBERITAHUAN MASA DEPARTEMEN KEUANGAN RI
FORMULIR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
1107 PUT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
BAGI PEMUNGUT PPN Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam yang
sesuai
Nama : Pemungut
NPWP :
-
Alamat
:
Masa
s.d.
No. Telp
:
Pembetulan Ke : ……………… (………………………)
Usaha
:
:
-
-
-
-
-
A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH 1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPKN
Rp
PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPKN
Rp
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPKN
Rp
2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
Rp
PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
Rp
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
Rp
B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH PPN yang dipungut
Rp
PPn BM yang dipungut
Rp
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut
Rp
Lampiran :
1
2
3
Surat Kuasa Khusus
SSP 1. PPN sebanyak 2. PPn BM sebanyak
……………………………………… Lembar ……………………………………… Lembar
Rp ……………………………………………………… Rp ………………………………………………………
………………………………………
Pernyataan Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiranlampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat
Pemungut
………………………………,………………………………… Kuasa Bendaharawan/Pengurus Tanda tangan : Nama Jelas
:
Jabatan
:
Cap perusahaan
:
70
