KANWIL DJP
Jakarta Utara
Seminar Nasional
KEBIJAKAN PERPAJAKAN pasca tax
amnesty
Jakarta, 10 Mei 2017
Rp4.881T deklarasi
Rp147T
HARTA BERSIH
Repatriasi
Rp1.036T
Deklarasi LN
Rp3.698T
Deklarasi DN
Periode I Rp2.319T (48%) Periode II Rp1.143T (23%) Periode III Rp1.419T (29%)
Rp135,35T realisasi tax amnesty
Rp19,37T
Tunggakan Pajak
Rp1,75T
Penghentian Pemeriksaan Bukper
Rp114,23T
Uang Tebusan
Rp114T Uang TEBUSAN
Rp91,3T WP OP Non UMKM
Periode I Rp92,8T (81%) Periode II Rp10,3T ( 9%) Periode III Rp11,4T (10%)
Rp7,8T WP OP UMKM Rp14,7T WP Badan Non UMKM
Rp0,7T WP Badan UMKM
37.211.404
WP Terdaftar
Wajib Pajak ikut
tax amnesty
972.552 WP
Ikut tax amnesty
31.848 WP Baru Ikut tax amnesty
Segmentasi WP ikut tax amnesty 433.266
WP OP Non UMKM
324.355
WP OP UMKM
98.590
WP Badan UMKM
116.343
WP Badan Non UMKM
HARTA BELUM DIUNGKAP
DJP
SKET
WP ikut tax amnesty
+ kenaikan 200%
sanksi administrasi
WP ikut tax amnesty
Kewajiban perpajakan tahun 2015 dan sebelumnya
WP Ikut TA Kewajiban perpajakan 2016 - sekarang
SPT PPh dan PPN sdh tidak dapat dilakukan pemeriksaan Ditemukan harta Objek UU TA Pasal 18 ayat (1) & (3) Belum jadi prioritas pemsus, namun pemeriksaan rutin berjalan seperti biasa Dapat diperiksa apabila ada IDLP, data konkret
Jenis Pajak lain masih bisa diperiksa sepanjang belum daluwarsa penetapan (PBB, Bea Meterai, dll)
Pemsus atas Keterangan Lain berupa Harta Bersih
Pemeriksaan sesuai UU KUP, PPh, dan PPN
SKPKB atas Harta pada masa pajak 2017, 2018, 2019 saat terbit SP2
SKP
Sengketa atas SKPKB tunduk pada UU KUP
KEWAJIBAN INVESTASI atas Harta yang diungkapkan
instrumen investasi: • • • • •
Surat berharga Negara Republik Indonesia Obligasi BUMN; Obligasi lembaga pembiayaan milik Pemerintah; Investasi keuangan pada Bank Persepsi; Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi OJK;
Jangka waktu investasi paling singkat
• • •
Investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha; Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai UU.
tahun
LAPORAN INVESTASI
WP ikut tax amnesty DJP
Pasal 38 PMK 141/PMK.03/2016 Laporan Disampaikan secara berkala setiap tahun selama 3 tahun sejak pengalihan harta dan /atau sejak diterbitkan SKET
1. realisasi pengalihan dan Investasi 2. penempatan Harta yang tidak boleh dialihkan ke luar negeri
LAPORAN INVESTASI
SURAT PERINGATAN
DJP
WP ikut tax amnesty
14 hari kerja sejak dikirim
Apabila Wajib Pajak tidak melakukan repatriasi dan investasi
SURAT TANGGAPAN
BALIK NAMA Wajib Pajak yang telah memperoleh SKET dan membayar Uang TEBUSAN atas:
Harta tidak bergerak berupa tanah
Harta berupa saham
dan/atau bangunan
yang belum dibaliknamakan atas nama WP, harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama WP
BALIK NAMA
Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan
BEBAS pengenaan PPh
terdapat o permohonan pengalihan hak; atau o penandatanganan surat pernyataan oleh kedua belah pihak di hadapan notaris, dalam hal belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak
jangka waktu paling lambat
31 Desember 2017 terdapat perjanjian pengalihan hak
Harta berupa saham
BALIK NAMA
Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan
Harta berupa saham
Apabila s.d 31 Desember 2017 Wajib Pajak tidak mengalihkan hak
Kena tarif umum
Pajak Penghasilan
KONSEKUENSI tax amnesty
WP tidak berhak atas: Kompensasi kerugian fiskal dalam SPT s/d akhir Tahun Pajak terakhir ke Tahun Pajak berikutnya Kompensasi kelebihan pembayaran pajak dalam SPT atas PPh dan PPN/PPnBM untuk Masa Pajak pada akhir Tahun Pajak terakhir ke Masa Pajak berikutnya Pengembalian kelebihan pajak dalam SPT PPh dan PPN/PPnBM s/d akhir Tahun Pajak terakhir Pembetulan SPT PPh dan PPN/PPnBM s/d akhir Tahun Pajak terakhir
PERMASALAHAN pasca tax amnesty
1. data alamat WP ikut tax amnesty tidak valid, SKET kempos berkisar
6,76%
2. kesalahan tarif tax amnesty: WP Non UMKM menggunakan tarif WP UMKM 3. Setoran rutin/masa tahun pajak 2017 lebih kecil dibandingkan masa yang sama tahun 2015 dan 2016
WP pelaku usaha
UMKM
peredaran usaha s/d Rp4,8M
sumber penghasilan hanya atas kegiatan usaha
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
penghasilan tidak dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas
tantangan pasca tax amnesty
1. Pengawasan kepatuhan material pembayaran Masa tahun berjalan; 2. Penggalian potensi melalui kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, dan penegakan hukum; 3. WP tidak lapor terdapat data; 4. Asset WP tidak sama dengan yang dilaporkan dalam SPT dan SPH.
TERIMA KASIH
