REFORMASI KEBIJAKAN PELAYANAN TAX AMNESTY DI INDONESIA

J-TRAP

Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik Email : [email protected]

J-TRAP

Vol. 1 No. 1 Tahun 2017

Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik e-ISSN: 2579-3195

http://jtrap.ppj.unp.ac.id

REFORMASI KEBIJAKAN PELAYANAN TAX AMNESTY DI INDONESIA Yenni Del Rosa & Erdasti Husni Universitas Dharma Andalas Padang ABSTRAK Tujuan kajian ini untuk mengetahui reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty bagi wajib pajak yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Kebijakan tax amnesty diatur dalam UU No. 11 / 2016 diikuti dengan PMK No. 118 / 2016 dan PMK No. 119 / 2016 tentang tata cara pengalihan harta wajib pajak ke Indonesia.. Pemerintah melakukan tax amnesty karena penerimaan pajak masih jauh dari target dibandingkan dengan target penerimaan pajak dalam APBNP tahun 2016. Kebijakan tax amnesty dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek dan berpotensi meningkatkan penerimaan APBN sehingga APBN lebih sustainable dan kemampuan pemerintah untuk belanja semakin besar. Secara otomatis tax amnesty membantu program pembangunan infrastruktur dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tax amnesty yang diikuti dengan repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri sangat membantu stabilitas ekonomi makro Indonesia. Untuk menarik para wajib pajak dalam repatriasi perbankan harus menciptakan produk yang menarik, kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan pelayanan publik dan fasilitas perbankan. Pemerintah Daerah harus memfasilitasi jika repatriasi ke daerah untuk investasi dengan memberikan kemudahan pelayanan perizinan investasi untuk mendapatkan lahan dengan mempertimbangkan faktor budaya lokal, wilayah dan karakter masyarakat lokal. Kata kunci : reformasi, kebijakan, pelayanan dan tax amnesty Abstract The purpose of this study is to know the reform of the tax amnesty service policy for taxpayers who deposit their funds abroad and do not fulfill their obligations in paying taxes. Tax amnesty policy is regulated in Law no. 11/2016 followed by Ministery Finance Reguation No. 118/2016 and Ministery Finance Reguation No. 119/2016 concerning the procedure of transfer of taxpayer's property to Indonesia .. The government tax amnesty because tax revenue is still far from the target compared to the target of tax revenues in the Amandement od State Budget 2016. Tax amnesty policy can increase tax revenue in the short term and potentially increase revenue State Badget. So that the state budget is more sustainable and the government's ability to spend more. Automatically tax amnesty helps infrastructure development programs and community welfare improvements. The tax amnesty policy followed by the repatriation of some or all assets of Indonesians abroad greatly helps the macroeconomic stability of Indonesia. To attract taxpayers in banking repatriation must create attractive, creative and innovative products by optimizing public services and banking facilities. Local governments should facilitate if repatriation to the region for investment by providing ease of investment licensing services to obtain land by considering local cultural factors, localities and the character of the local community. Email : [email protected] | http://jtrap.ppj.unp.ac.id |49 Vol. 1 No. 1 Tahun 2017 e-ISSN 2579-3195

J-TRAP Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik

Keywords: reform, policy, service and tax amnesty PENDAHULUAN Kesadaran pajak perlu ditingkatkan tapi harus dilakukan dengan bijaksana sehingga masyarakat tidak menjadi antipati terhadap pajak. Kementerian Keuangan merilis penerimaan pajak hingga pekan kedua September 2016 sebesar Rp 656,11 triliun terdiri dari penerimaan pajak non migas (minyak dan gas bumi) Rp 634,55 triliun, penerimaan PPh migas Rp 21,554 triliun. Penerimaan pajak tahun 2016 masih kurang dari separuh target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara Perubahan (APBNP) Rp 1.539,2 triliun. Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa pertumbuhan terbesar didapat dari pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami kenaikan hingga 18 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Kontribusi PBB Rp 15,249 triliun, PPh non migas Rp 374 triliun, PPN dan PPnBM Rp 240,171 triliun dan pajak lainnya Rp 5,1 triliun. PPh migas sendiri anjlok hingga 42% dibanding tahun lalu menjadi Rp 21,5 triliun yang disinyalir karena lesunya industri hulu migas. Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty memberikan kontribusi untung penerimaan PPh non migas. Uang tebusan tax amnesty bulan Juli 2016 terkumpul Rp 120 milyar, bulan Agustus 2016 sebanyak Rp 4,8 triliun dan sepanjang Agustus 2016 dan pertengahan September 2016 sebanyak Rp 18,8 triliun. Meski belum bisa mendongkrak penerimaan pajak secara drastis tapi trend pengajuan tax amnesty bakal menghasilkan penerimaan signifikan pada akhir periode pertama September 2016 berarti bakal ada tambahan lebih dari Rp 20 triliun hingga akhir September 2016. Untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak perlu dilakukan upaya pelayanan berupa intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Salah satu kebijakan untuk meningkatkan subjek pajak dan objek pajak berupa reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty bagi wajib pajak yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak melalui penyetoran pajak dengan tarif yang lebih rendah. Dengan asumsi dihapuskannya pokok pajak, sanksi administrasi atau sanksi pidana pajak atas ketidakpatuhan yang telah dilakukan oleh wajib pajak di masa lalu guna meningkatkan kepatuhan di masa yang akan datang. Pemerintah melakukan kebijakan tax amnesty tahun 2016 dilatarbelakangi oleh hal sebagai berikut : Pertama, kebijakan tax amnesty harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal yang dimensinya lebih luas dari kebijakan ekonomi secara umum. Dengan adanya tax amnesty akan membuat APBN lebih sustainable sehingga kemampuan pemerintah untuk spending makin besar dan akan banyak membantu program pembangunan tidak hanya untuk infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat. Kedua, adanya tax amnesty akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian dan mengurangi ketimpangan. Disisi fiskal kebijakan tax amnesty diharapkan repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro Indonesia. Pada tahap awal pemerintah memperkirakan kebijakan tax amnesty akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp 60 trilyun. Namun ke depannya kebijakan tersebut diharapkan mampu memperbaiki sistem administrasi perpaj akan di Indonesia sekaligus mengurangi Dra. Yenni Del Rosa, M.Si & Dra. Erdasti, MM | 50 Reformasi Kebijakan Pelayanan TAX AMNESTY di Indonesia


kebocoran pajak akibat meningkatnya kegiatan underground economy yang selama ini luput dari data perpajakan.. Di Indonesia kebijakan tax amnesty pernah diberlakukan tahun 1964 dan 1984. Negara India, Afrika Selatan, Irlandia dan Italia merupakan contoh negara yang telah berhasil menyelenggarakan program tax amnesty sehingga berhasil meningkatkan penerimaan negaranya secara signifikan melalui program tersebut. Kebijakan tax amnesty merupakan salah satu cara yang diharapkan akan mampu meningkatkan tax ratio di Indonesia yang saat ini baru mencapai 12% (masih rendah) sehingga perlu perhatian khusus mengingat pajak merupakan unsur terpenting bagi APBN dan penyumbang terbesar bagi penerimaan negara. Undang-Undang yang mengatur penerapan program tax amnesty di Indonesia seperti UU No. 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak diikuti oleh PMK No.118 tahun 2016 tentang pelaksanaan UU tax amnesty dan PMK No.119 tahun 2016 tentang tata cara pengalihan harta wajib pajak ke Indonesia dalam rangka tax amnesty UU No.11 tahun 2016 mendefinisikan tax amnesty sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Berdasarkan latar belakang tersebut artikel ini ingin membahas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty di Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty di Indonesia sehingga dapat diketahui strategi dan langkah-langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan melihat keberhasilan beberapa negara yang telah menerapkan tax amnesty. Secara teoritis pajak dapat diartikan sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus nya digunakan untuk public saving sebagai sumber utama dalam membiayai public investment (Dominik, 2000). Pendapat lain adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk dan berguna untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Santoso, 1998). pajak berfungsi sebagai penerimaan (budgeter) dan mengatur (regulerend). Fungsi budgeter yaitu memasukkan uang sebanyakbanyaknya ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pemerintah secara konsisten melakukan berbagai upaya pembenahan tentang aspek kebijakan, aspek sistem dan administrasi perpajakan melalui amandemen undang-undang perpajakan, modernisasi kantor pajak, ekstensifikasi dan intensifikasi, pembangunan data base terintegrasi, penyediaan layanan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Fungsi regulerend yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan politik dengan tujuan tertentu seperti pemberian insentif pajak dalam rangka meningkatkan investasi dalam negeri dan investasi asing, pengenaan pajak ekspor untuk produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri, pengenaan bea masuk PPnBM untuk produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk dalam negeri. Di samping kedua fungsi di atas pajak bertujuan untuk redistribusi pendapatan dan menanggulangi inflasi. Tax amnesty atau pengampunan pajak adalah salah satu kebijakan pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan Email : [email protected] | http://jtrap.ppj.unp.ac.id |51 Vol. 1 No. 1 Tahun 2017 e-ISSN 2579-3195


serta pengkapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Menurut UU No.11 tahun 2011 tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kebijakan tax amnesty dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, wajib pajak yang bergerak di bidang UMKM dan orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak. Persyaratan memanfaatkan tax amnesty antara lain adalah sbb : memiliki NPWP, membayar uang tebusan, melunasi seluruh tunggakan pajak. Tax amnesty berlaku sejak tanggal disyahkan hingga 31 Maret 2017 dengan 3 periode yaitu periode I dari tanggal diundangkan sampai 30 September 2016, periode II dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai 31 Desember 2016 dan periode III tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017. Hakekatnya reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Kalaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara tersebut karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah karakteristik wajib pajak memang banyak yang tidak patuh sehingga tax amnesty tidak akan menyinggung para wajib pajak yang taat membayar pajak (Urip, 2009). Tax amnesty sering dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak secara cepat dalam jangka waktu relatif singkat. Program tax amnesty dilaksanakan karena makin parahnya upaya penghindaran pajak. Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri dan kebijakan ini mempunyai kelemahan dalam jangka panjang (Mulyo, 2007) berupa menurunnya kepatuhan sukarela dari wajib pajak patuh bilamana tax amnesty dilaksanakan dengan program yang tidak tepat. Menurut (Erwin, 2006) besarnya persentase kegiatan underground economy di negara maju 14% – 16% dari Produk Domestik Bruto (PDB), di negara berkembang 35% – 44% dari PDB. Kegiatan underground economy tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir SPT PPh sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak yang mengakibatkan beban pajak harus dipikul oleh para wajib pajak yang jujur membayar pajak menjadi lebih berat sehingga ketidakadilannya tinggi. Peningkatan kegiatan underground economy dibarengi dengan penyelundupan pajak sangat merugikan negara karena hilangnya penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan untuk membiayai berbagai program pemerintah sehingga timbul pemikiran untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan underground economy melalui program khusus berupa tax amnesty. Pelayanan publik yang berkualitas dapat didefinisikan melalui ciri-cirinya menurut (Safroni, 2012) sbb : pelayanan bersifat anti birokratis, 2) distribusi pelayanan, 3) desentralisasi dan berorientasi pada klien. Selain itu pemerintah perlu menekankan beberapa hal sbb : 1) menciptakan suasana kompetitif dalam pemberian layanan, 2) berorientasi pada kebutuhan pasar Dra. Yenni Del Rosa, M.Si & Dra. Erdasti, MM | 52 Reformasi Kebijakan Pelayanan TAX AMNESTY di Indonesia


bukan birokrasi, 3) desentralisasi dan lebih proaktif. Kesadaran akan peningkatan kualitas pelayanan dipacu oleh penerapan Manajemen Mutu Terpadu (MMT) bukan hanya pada organisasi bisnis tapi lebih diadaptasi pada berbagai organisasi publik dan noprofit serta berupaya meningkatkan daya saing dalam menyediakan pelayanan aparatur. Konsep MMT bukan hanya menyentuh aspek kualitas produk tapi juga kepuasan konsumen. Dalam memberikan pelayanan untuk diterapkan di lembaga pemerintah agar kebijakan lebih potensial dalam mengakses semua kepentingan publik perlu memperhatikan hal-hal sbb : function, conformance, reliability, serviceability dan assurance. Namun demikian produk kebijakan yang baik harus didukung oleh kemampuan birokrasi yang memadai pada tingkat implementasi. Untuk itu pendayagunaan pelayanan aparat birokrasi perlu dilakukan melalui beberapa hal sbb : 1) pengembangan efficiency standard measurements dan standard cost perlu ditingkatkan untuk meminimalisasi unsure-unsur biaya yang tidak professional, 2) perbaikan prosedur dan tata kerja rasional organisasi yang efisien dan efektif, 3) to make coordination works, 4) regulatory function dengan management by exception dan minimize body control pelayanan jasa. Konsepsi di atas bukan hal yang sulit diwujudkan jika political will yang kuat dari pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Aparatur pemerintah sebagai penyelenggara negara saat ini makin dihadapkan pada kompleksitas global sehingga perannya harus mampu mengadaptasi dan mengakomodasi segala bentuk perubahan. Kondisi ini sangat memungkinkan karena aparatur berada pada posisi sebagai perumus dan penentu kebijakan serta sebagai pelaksana terdepan dari segala peraturan perundang-undangan. METODE PENELITIAN Untuk menganalisis reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty di Indonesia digunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif deskriptif. Pendekatan eksploratif (Kotler dan Keller, 2006) adalah metode penelitian yang bertujuan menghimpun informasi awal yang akan membantu upaya menetapkan masalah dan merumuskan hipotesis. Pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan memaparkan sesuatu hal. Untuk memperjelas gambaran tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman penerapan tax amnesty di Indonesia digunakan SWOT analisis (Strenghts, Weaknesses, Opportunities dan Threats) sehingga dapat ditentukan strategi dan langkah-langkah kebijakan diambil (Suwarsono, 2000). Bahan dan informasi berasal dari data sekunder yang didapat dari berbagai sumber, bahan seminar, media masa, media elektronik dan lain-lain serta didukung dengan kajian pustaka. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN Reformasi Kebijakan Pelayanan Tax Amnesty di Indonesia Salah satu upaya meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban baik jenis pajak baru maupun persentase pajak yang sudah ada kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja melalui program tax amnesty. Tujuan tax amnesty diharapkan dapat mengurangi citra negatif pada aparat perpajakan yang selalu dipersepsikan selalu bersikap sewenang-wenang berubah menjadi hubungan yang lebih friendly. Keunggulan yang diharapkan bila reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty diimplementasikan akan dapat mendorong masuknya dana dari luar Email : [email protected] | http://jtrap.ppj.unp.ac.id |53 Vol. 1 No. 1 Tahun 2017 e-ISSN 2579-3195


negeri dalam jangka panjang sebagai sebagai pendorong investasi pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional. Di sisi lain kelemahannya bila diterapkan reformasi kebijakan pelaynan tax amnesty tidak serta merta menjamin peningkatan kinerja setoran pajak ke kas negara karena berpotensi terjadinya penyelewengan, manipulasi dan tindakan moral hazard lainnya. Para pengusaha yang memperoleh pemutihan pajak akan melakukan penggelapan kewajiban pajaknya kecuali bila diberlakukan tax amnesty bersyarat. Contohnya wajib pajak harus transparan terhadap aset-aset dan penghasilan mereka. Hal ini guna menghindari kekeliruan yang sama tahun 1984 tidak terulang kembali yaitu minimnya akses informasi terhadap masyarakat dan minimnya keterbukaan/transparansi serta sosialisasi kebijakan reformasi pelayanan tax amnesty. Analisis SWOT Reformasi Kebijakan Pelayanan Tax Amnesty Analisis SWOT digunakan untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty dengan uraiannya sebagai berikut : Strength ((Kekuatan) a. Sumber daya yang dimiliki instansi aparatur pajak saat ini sudah cukup mendukung dengan diberlakukannya reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty dan infrastruktur pendukung lainnya. Pegawai Ditjen pajak saat ini sekitar 32.000 orang sehingga bila wajib pajak saat ini berjumlah 20 juta orang rationya 1 : 625. Untuk masa yang akan jumlah pegawai Ditjen pajak perlu ditambah mengingat jumlah wajib pajak setiap tahunnya terus meningkat.. b. Bila reformasi kebijakani pelayanan tax amnesty diterapkan maka akan menciptakan kerelaan masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak dan menunaikan kewajiban pajaknya seperti yang dilakukan pemerintah sebelumnya dengan sunset policy maupun pembebasan pajak fiskal bagi WNI yang hendak bepergian ke luar negeri dengan syarat memiliki NPWP. c. Kondisi ekonomi nasional saat ini relatif kurang stabil dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5% sehingga dapat menjamin pemberlakuan tax amnesty. d. Dengan diadakannya Sensus pajak tahun 2011 dapat diketahui gambaran tentang kondisi wajib pajak, potensi dan karakteristik wajib pajak yang memberikan masukan bagi pengambil keputusan guna menentukan reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty. Weaknesses (Kelemahan) a. Efektifitas pelaksanaan tax amnesty masih rendah yang diukur dari rendahnya partisipasi peserta tax amnesty tersebut. b. Reformasi dan penataan sistem perpajakan sedang dilakukan baik perbaikan potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi, pengembangan teknologi informasi, perbaikan sumber daya manusia serta pengawasan. Oleh karena itu bila tax amnesty dilakukan maka hasilnya kurang optimal. Idealnya tax amnesty dilakukan hanya sekali. Dra. Yenni Del Rosa, M.Si & Dra. Erdasti, MM | 54 Reformasi Kebijakan Pelayanan TAX AMNESTY di Indonesia


Opportunities (Peluang) a. Program reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty diharapkan dapat meningkatkan dana masuk ke Indonesia yang cukup banyak disimpan dan diparkir di luar negeri dapat kembali masuk ke tanah air bila pemerintah secepatnya menerapkan tax amnesty. Dana tersebut disimpan di sejumlah bank di Singapura dan Australia. b. Sejumlah negara telah sukses memberlakukan reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty salah satunya Afrika Selatan, Korea Selatan dan India. c. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih tinggi merupakan salah satu peluang untuk mewujudkan tujuan akhir guna mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak d. Kondisi ekonomi Indonesia selama ini kurang stabil memberikan peluang untuk dapat diterapkannnya reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty. e. Tax amnesty berpengaruh positif bagi pasar uang ( Bursa Efek Indonesia). Bila reformasi kebijakan ini diterapkan maka berpotensi terjadinya penambahan emiten baru karena perusahaan tidak perlu khawatir atas permasalahan pajak yang telah berlalu karena masalah perpajakan merupakan salah satu faktor yang dianggap memberatkan bagi calon emiten untuk mengubah status perusahaannya menjadi perusahaan terbuka.. f. Bila program reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty berhasil diimplementasikan maka pemerintah mempunyai beberapa keuntungan antara lain pemerintah dapat memfokuskan upaya pemberantasan korupsi juga asset recoverynya lebih mudah karena tidak perlu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses hukum lainnya untuk mengambil aset koruptor. Asset recovery adalah perbandingan antara jumlah kerugian negara yang didakwakan dengan penyitaan aset atau pengembalian aset korupsi. Selama ini persentase asset recovery masih relatif kecil sebagai dasar untuk dijadikan acuan penentuan tarif tax amnesty.

Threats (Tantangan ) a. Salah satu tantangan yang dihadapi Ditjen pajak antara lain dikembangkannya hubungan kerja sama internasional dengan institusi negara lain maupun lembaga keuangan internasional untuk dapat saling tukar menukar data dan informasi perpajakan. b. Beberapa peristiwa penyimpangan di Ditjen pajak berakibat pada penggiringan opini wajib pajak untuk memboikot pembayaran pajak dengan melakukan penghindaran pajak c. Banyaknya masalah yang timbul terkait tax amnesty sehingga aturannyapun semakin kompleks karenanya perlu aturan yang jelas sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda pada berbagai kepentingan. d. Saat ini tax ratio Indonesia masih rendah berkisar 13% bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga sehingga reformasi kebijakan tax amnesty sebagai upaya alternatif guna meningkatkan minat pembayaran pajak di kalangan masyarakat. Untuk itu perlu upaya pemerintah guna peningkatan tax ratio berupa pemberian tax amnesty dalam Email : [email protected] | http://jtrap.ppj.unp.ac.id |55 Vol. 1 No. 1 Tahun 2017 e-ISSN 2579-3195


jangka pendek yang diharapkan dalam jangka panjang terjadi peningkatan wajib pajak maupun penerimaan pajak.

Strategi Reformasi Kebijakan Pelayanan Tax Amnesty di Indonesia Indonesia pernah menerapkan tax amnesty tahun 1984 tapi pelaksanaannya belum efektif karena wajib pajak sendiri kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara terpadu dan menyeluruh. Juga minimnya keterbukaan dan peningkatan akses informasi ke masyarakat termasuk sistem kontrol dari Ditjen pajak sendiri. Pemberian tax amnesty tidak sekedar menghapus hak tagih atas wajib pajak tapi yang lebih penting lagi memperbaiki sikap dan perilaku wajib pajak sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan penerimaan negara di masa yang akan datang. Pada dasarnya pemerintah dapat mencari format terbaik yang bisa diimplementasikan bila reformasi kebijakan tax amnesty diterapkan. Pemerintah Indonesia dapat menerapkan tax amnesty melalui mekanisme pull and push strategy Mekanisme strategi pull adalah menarik atau memberikan insentif kepada wajib pajak agar wajib pajak tertarik untuk ikut serta dalam program ini dengan penghapusan denda atau bunga pajak terutang atau pembayaran tebusan dengan tarif rendah. Push dimaksudkan memberikan tekanan atau rasa tidak nyaman seandainya wajib pajak tidak mau berpartisipasi dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas audit tax, strategi pemilihan target penyidikan tepat dan transparan hasil penyidikan serta sanksi pidana pajak sementara sebelum program amnesty diumumkan. Orang-orang kaya Indonesia sebelumnya menyimpan dana atau hartanya di luar negeri untuk menghindari ketentuan regulasi terhadap pengawasan nilai tukar namun juga kesulitan mengungkapkan sumber-sumber yang diperoleh di dalam dan di luar negeri. Tingkat pengenaan PPh yang diperoleh di luar negeri di masa lalu cukup tinggi. Misalnya bunga yang diperoleh dari bank dan rekening kepemilikan atas properti di luar negeri yang harus dikenai pajak. Contohnya penghasilan atas bunga dan royalti. Secara spesifik tax amnety dibatasi hanya kepada mereka yang memiliki aset di luar negeri namun belum membayar pajak di masa lalu. Dalam tax amnesty ini, jenis pajak yang diampuni hanya terbatas pada PPh orang pribadi juga pajak atas warisan sedangkan PPN dan withholding taxes tidak termasuk dalam program ini. Saat ini penerimaan negara dari sektor perpajakan telah mencapai 70% - 80% dalam APBN sehingga merupakan masalah nasional dimana tax amnesty 2016 memberikan penghapusan tuntutan tindakan pidana yang terbatas hanya menyangkut pidana perpajakan dan peraturan lalu lintas devisa. Berarti kepemilikan aset di luar negeri yang berasal dari aktivitas illegal atau kriminal lainnya seperti hasil korupsi, hasil kejahatan, hasil transaksi narkoba ataupun hasil pencucian uang tidak berhak untuk mendapatkan tax amnesty. Khusus bagi aset yang disimpan di dalam negeri dan berasal dari penghasilan dalam negeri namun belum dilaporkan dan dipenuhi kewajiban perpajakannya tidak akan mendapat fasilitas Dra. Yenni Del Rosa, M.Si & Dra. Erdasti, MM | 56 Reformasi Kebijakan Pelayanan TAX AMNESTY di Indonesia


pengampunan. SARS akan memberikan fasilitas dalam bentuk penghapusan sanksi denda dan pemberian kelonggaran dalam mencicil kewajibannya. Disini SARS tidak memberikan fasilitas penghapusan maupun pengurangan hutang pokok pajak dan bunganya. Dalam kasus tax amnesty di Indonesia antusias masyarakat dengan adanya fasilitas amnesty ini sangat besar, terlihat dari trend pendaftaran dimana proporsi jumlah wajib pajak dan masyarakat yang mendaftar saat menjelang deadline melonjak secara drastis dan bagi wajib pajak yang diterima permohonannya harus membayar uang tebusan sampai 31 Maret 2017 terhitung sejak tanggal persetujuan aplikasi amnesty. Beberapa hal penting yang menjadi acuan atau langkah reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty di Indonesia adalah sbb : 1) penelitian dan pengumpulan data sebelum pelaksanaan program tax amnesty sangat diperlukan, 2) optimalisasi strategi pull and push, 3) mendefinisikan dan mengkomunikasikan maksud dan tujuan dari program secara tepat dengan baik, 4) mendapatkan persetujuan dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran organisasi, 5) mendapatkan persetujuan dan dukungan yang kuat dari parlemen., 6) tidak melakukan perubahan persyaratan administrasi di tengah jalan, 7) pastikan bahwa program amnesty bermanfaat sekaligus memberi kenyamaanan bagi yang berpartisipasi sebaliknya menimbulkan rasa waswas yang tinggi bila tidak berpartisipasi, 8) meminimalisasi persyaratan yang sifatnya kurang jelas, 9) melibatkan kalangan profesional sebanyak mungkin seperti akuntan, pengacara, konsultan pajak, dunia perbankan, kalangan akademisi, pengamat, Lembaga Swadaya Masyarakat, 10) segera umumkan ke masyarakat luas jika pemerintah dan parlemen telah memutuskan untuk melaksanakan program amnesty, 11) lakukan program sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat luas dengan strategi yang tepat dan terarah, 12) konsep tax amnesty perlu dipikirkan secara mendalam karena didalamnya tidak termasuk kewajiban membayar denda atau sanksi yang dipersoalkan hanya harta kekayaan (aset) yang belum dilaporkan di SPT wajib pajak baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, 13) catatan tentang besarnya pajak yang belum dibayarkan atau masih kurang bayar tetap harus di bayar oleh wajib pajak, 14) pemberian tax amnesty memiliki konsekuensi akan hilangnya hukuman sandera badan bagi penunggak pajak sehingga perlu kajian mendalam aspek yuridis berkaitan dengan wajib pajak bermasalah khususnya penunggak pajak besar, 15) kelemahan lain dari tax amnesty bisa menjadi motivator bagi wajib pajak untuk tidak membayar pajak (menunda melunasi utang pajaknya) karena yang bersangkutan berpandangan akan mendapat tax amnesty lagi, 16) penerapan tax amesty harus menjadi bagian dari reformasi perpajakan dan bukan terpisah yang berdampak pada kontraproduktif, 17) pelaksanaan tax amnesty adanya kepentingan tertentu dari segelintir pengusaha besar yang bermasalah dengan tax voluntary rendah. Idealnya tax amnesty dapat berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal yaitu; Pertama, reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty dapat diterapkan di Indonesia karena dampaknya bersifat makro dan fundamental bagi perekonomian Indonesia serta merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah pajak bukan upaya pengampunan bagi koruptor tindak pidana. Kedua, salah satu kelemahan reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty di Indonesia akan mengakibatkan berbagai penyelewengan dan moral hazard karena sarana dan prasarana, Email : [email protected] | http://jtrap.ppj.unp.ac.id |57 Vol. 1 No. 1 Tahun 2017 e-ISSN 2579-3195


keterbukaan akses informasi serta pendukung lainnya belum memadai sebagai prasyarat pemberlakuan tax amnesty. Ketiaga, dalam rangka meningkatkan penerimaan negara pemerintah dapat menerapkan kebijakan-kebijakan inovatif lainnya seperti sunset policy, tax holiday dan lain-lain yang dapat menggantikan kebijakan tax amnesty.

Saran BerdSaran yang dapat disampaikan terkait reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty di Indonesia adalah sebagai berikut ; Pertama, Pemberian kebijakan tax amnesty semestinya tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak tetapi yang lebih penting lagi memperbaiki kepatuhan wajib pajak sehingga pada jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kedua, Implementasi reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty dapat diterapkan bila ada syarat keterbukaan dan akses informasi terhadap masyarakat terpenuhi oleh karena itu apabila tax amnesty akan diterapkan harus menggunakan tax amnesty bersyarat. Ketiga, Inplementasi reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty dapat diterapkan terutama pada bidang-bidang atau sektor-sektor industri tertentu saja yang dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan tax ratio dengan syarat terpenuhinya kesiapan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Keempat, para petugas KPP Ditjen pajak di Indonesia harus dapat memberikan pelayanan tax amnesty berkualitas sesuai dengan budaya lokal dan kearifan lokal yang ada di daerah sehingga para wajib pajak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. DAFTAR PUSTAKA Agung, Mulyo. 2007. Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia. Jakarta : Penerbit Dinamika Ilmu. Brotodihardjo R. Santoso. Aditama.

1998. Pengantar

Hukum

pajak.

Bandung :

Refika

Enste, H. Dominik & Schendik, Frederick, Shadow Economies: Size, Causes and Consequence. Journal of Economic Literature, Vol. XXXVIII March 2000, pp 77114 Forum Diskusi Ilmiah Perpajakan. Amnesti pajak Perlu Prasarat Tax Reform. (http://groups.yahoo.com/group/forumpajak/ message/10744). Ilyas, B. Wirawan, Suhartono Rudy. 2007. Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta : Lembaga Penerbit FEUI.

dan Praktis

Dra. Yenni Del Rosa, M.Si & Dra. Erdasti, MM | 58 Reformasi Kebijakan Pelayanan TAX AMNESTY di Indonesia


Kotler, Philip dan Keller L. Kevin. 2006. Metodologi Penelitian : Aplikasi Dalam Pemasaran, Jakarta : Indeks. Muhammad, Suwarsono. 2000. Manajemen Stratejik: Konsep dan Kasus. Yogyakarta : Penerbit AMP. YKPN. Safroni, Ladzi, 2012. Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia. Surabaya : Aditya Media Publishing. Santoso, Urip dan Justina, Setiawan, 2009, Tax Amnesty dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara : Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia. Kopertis, Volume 11 No. 2 Juli. Silitonga, Erwin. 2006. Makalah Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan pajak dan Referandum. Slegman, R.A. Edwin. 1925. Essays in Taxation. New York. Subiyantoro, Heru dan Riphat, Singgih. 2004. Kebijakan, Fiskal, Pemikiran Konsep dan Implementasi. Jakarta : Penerbit Buku Kompas. Sukirno, Sadono. 1997. Pengantar Teori Makro Ekonomi Edisi Kedua. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Tambunan, Tulus. 2000. Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran Teori dan Temuan Empiris. Jakarta : LP3ES.

Email : [email protected] | http://jtrap.ppj.unp.ac.id |59 Vol. 1 No. 1 Tahun 2017 e-ISSN 2579-3195

REFORMASI KEBIJAKAN PELAYANAN TAX AMNESTY DI INDONESIA

Recommend Documents