MANFAAT KEBIJAKAN TAX AMNESTY DI INDONESIA TUGAS Diajukan untuk memenuhi syarat mengikuti mata kuliah Hukum Pajak
OLEH:
Nama NPM Program Studi Kelas
: : : :
TINTIN DEWANTINI 4301.15.196 Ilmu Hukum E (Khusus)
DOSEN: HJ. INA BUDHIARTI SUPYAN, S.H.,M.KN
SEKOLAH TINGGI HUKUM BANDUNG 2016
KATA PENGANTAR Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah serta karunianya kepada penulis dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Menimbang Manfaat Kebijakan Tax amnesty Di Indonesia”. Tugas ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah Hukum Pajak. Dalam hal ini penulis sangat menyadari atas keterbatasan kemampuan yang dimiliki, sehingga penulis jugamenyadari bahwa penyusunan makalah ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran guna memperbaiki dan mengoreksi atas kekurangan yang ada sehingga mencapai hasil yang lebih baik. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih serta doa semoga Allah SWT membalas amal budi bapak, ibi, dan saudara-saudara berikan dan semoga tugas makalah ini berguna bagi pembaca. Amin Ya Robbal Alamiin
Bandung, November 2016
Tintin Dewantini
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................. i DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................1 A. Latar Belakang .............................................................................................1 B. Identifikasi Masalah .....................................................................................6 C. Maksud dan Tujuan ......................................................................................1 BAB II PEMBAHASAN .........................................................................................2 A. Pengertian Tax Amnesty ..............................................................................3 B. Tax Amnesty Menurut Para Ahli ................................................................... C. Tujuan Tax Amnesty ...................................................................................... D. Prosedur dan Mekanisme Ikut Program Tax amnesty .................................6 E. Tujuan Tax amnesty .....................................................................................1 F. Objek Dan Keuntungan Mengikuti Tax Amesty .........................................2 G. Mitos Dan Fakta Tax amnesty ....................................................................... H. Sanksi Tax amnesty......................................................................................4 I. Kekurangan dan Kelebihan Tax amnesty ....................................................5 BAB III PENUTUP .................................................................................................6 A. Simpulan ......................................................................................................5
ii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan di Indonesia sangatlah penting untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam pembangunan, tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, hal ini ditujukan agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Disamping itu ada hal yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan yaitu dana atau biaya untuk pembangunan itu sendiri. Salah satu sumber dana yang paling besar adalah dari pajak. Pajak adalah suatu sumber penerimaan dalam negeri yang sangat dominan, artinya jika pajak tidak berjalan secara optimal maka akan mengganggu pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu diadakanlah langkahlangkah
pengupayaan
peningkatannya
itu
diantaranya
adalah
melalui
pembaharuan sikap dan perilaku petugas yang harus profesional dan transparan, pengabdian yang tinggi dan penyempurnaan peraturan/perundang-undangan pajak. Pembaharuan perundang-undangan pajak antara lain diberlakukannya Undang-Undang tahun 1984 yang menganut sistem Self Assessment. Sistem Self Assessment memberikan peran yang lebih positif kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dipercaya penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajibannya. Meski diwarnai dengan kontroversi dan perdebatan alot, akhirnya sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan
1
Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak menjadi UU Pengampunan Pajak. Dalam banyak kesempatan, Menteri Keuangan meyakinkan bahwa Pengampunan Pajak adalah keniscayaan yang harus diambil oleh pemerintah di tengah ketidakstabilan ekonomi global dan seretnya sumber penerimaan negara untuk membiayai proyek-proyek ambisius pemerintah. Pengampunan
Pajak
menjadi opsi paling mudah bagi pemerintah, setelah tak lagi bisa "memainkan" realokasi subsidi bahan bakar minyak. Pemerintah begitu berharap ada dana segar dari pembayaran tarif tebusan dan repatriasi untuk menambal defisit anggaran. Pemerintah seolah lupa bahwa ada banyak alasan mengapa orang kaya lebih krasan memarkirnya uang di negeri orang dari pada di negeri sendiri. Ironinya, Pemerintah berdalih Pengampunan Pajak adalah momentum terutama pasca terungkapnya berbagai skandal penggelapan pajak, pencucian uang, dan korupsi di Panama Papers. Pengampunan Pajak memperlihatkan bahwa pemerintah dan DPR justru terserang pragmatisme jangka pendek, panic attack, dan mengorbankan kepentingan jangka panjang yang lebih fundamental, seperti: reformasi perpajakan dan fiskal, penghormatan terhadap prinsip rule of law, equality of law, dan keadilan sosial. Padahal kasus kejahatan perpajakan sudah terbuka (Panama Papers, Lux Leaks dan lainnya). Alih-alih mengusut elit Indonesia yang tersangkut, pemerintah malah mempercepat Pengampunan Pajak. Pemerintah justru berbalik badan dan berharap kebaikan hati para pengemplang pajak untuk membawa kembali uangnya mudik ke Indonesia melalui pembayaran tarif tebusan dan repatriasi. Terang bahwa pemerintah lebih memihak warga negara super kaya 2
yang tidak patuh pajak dibanding ke warga negara menengah (kaum salariat) yang patuh bayar pajak. RUU Pengampunan Pajak sudah menjadi UU Pengampunan Pajak. B. Identifikasi Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan Tax amnesty? 2. Apa tujuan dari Tax amnesty? 3. Apa manfaat dari kebijakan Tax amnesty? 4. Bagaimana prosedur untuk mengikuti Tax amnesty? C. Maksud dan Tujuan 1. Untuk mengetahui arti Tax amnesty 2. Untuk mengetahui tujuan dari Tax amnesty 3. Untuk mengetahui manfaat dan kebijakan Tax amnesty 4. Untuk mengetahui prosedur dari mengikuti Tax amnesty
3
BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Tax amnesty Sesuai dengan namanya, arti pengampunan pajak atau pengertian tax amnesty adalah bentuk penghapusan pajak yang seharusnya terutang kepada mereka wajib pajak dan tidak dikenakan sanksi administrasi pajak dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Pelaksanaan program tax amnesty ini sendiri berlangsung selama 10 bulan mulai dari Juli 2016 hingga April 2017 serentak di seluruh Indonesia.1 Definisi secara sederhana dari tax amnesty adalah pengampunan pajak, yaitu adanya penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyetor pajak dengan tarif lebih rendah. Dengan dilakukannya tax amnesty ini, diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi WP baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara. Indonesia pernah memberlakukan tax amnesty pada tahun 1984, tetapi pelaksanaannya tidak efektif karena respon WP sangat kurang dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pelaksanaan tax amnesty kali ini harus dilaksanakan secara hati-hati dan dipersiapkan secara matang. Perlunya dukungan dan persetujuan masyarakat
1
http://www.lamudi.co.id/journal/apa-itu-tax-amnesty
4
secara penuh dan adanya landasan hukum yang memadai juga menjadi faktor penting keberhasilan pelaksanaan tax amnesty ini. Pada tahun 2008, pemerintah pernah menerbitkan aturan Sunset Policy yang diberlakukan selama 14 bulan per Januari 2008. Aturan Sunset Policy ini bisa dibilang merupakan versi mini dari tax amnesty. Sunset Policy adalah kebijakan pemerintah dalam menerapkan penghapusan sanksi administrasi bagi WP yang kurang bayar maupun melakukan kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh. Kebijakan versi mini dari tax amnesty ini telah berhasil menambah jumlah penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun. Menurut situs resmi dirjen pajak, tax amnesty ialah program pemerintah untuk pengampunan kepada para wajib pajak yang berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana terkait perolehan harta kekayaan selama 1 tahun yang belum dilaporkan melalui SPT tahunan. Caranya dengan melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan dan seluruh tunggakan pajak. Penjelasan diatas menekankan bahwa program tax amnesty ini ditargetkan untuk mereka wajib pajak terutama yang mempunyai harta kekayaan namun belum melaporkan dan membayar pajak secara rutin sesuai dengan jumlah harta yang dimiliki dan melalui SPT tahunan. Mereka wajib pajak yang bisa terbebas dari segala tuntutan perpajakan selama ingin menjelaskan harta kekayaan yang dimiliki. Tax amnesty ini berlaku sejak disahkan nya Undang-undang tentang tax amnesty ini dan dibagi dalam 3 periode, yakni:
5
a. Periode 1 dari tanggal di sahkan nya s/d 30 september 2016, dan tarif yang dikenakan dari keseluruhan hartakekayaan sebesar 3% b. Periode 2 dari tanggal 1 oktober 2016 s/d 31 desember 2016, dan tarif yang dikenakan dari keseluruhan hartakekayaan sebesar 5% c. Periode 3 dari tanggal 1 januari 2017 s/d 31 maret 2017, dan tarif yang dikenakan dari keseluruhan hartakekayaan sebesar 8%
Sementara, untuk deklarasi di luar negeri, juga memiliki tiga periode, 1. Periode 1 yakni 1 Juli-30 September 2016 akan dikenakan 4%. 2. Periode 2 yakni 1 Oktober-31 Desember 2016 akan dikenakan 6% 3. Periode 3 pada 1 Januari-31 Maret 2017 akan dikenakan 10%.
a. Yang dapat memanfaatkan kebijakan amnesti pajak: 1. Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Wajib Pajak Badan 3. Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) 4. Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak
b. Penanda tangan di Surat Pernyataan: 1. Wajib Pajak orang pribadi 2. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan
6
3. Penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan. c. Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan Amnesti Pajak: 1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; 2. Membayar Uang Tebusan; 3. Melunasi seluruh Tunggakan Pajak; 4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan; 5. Menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban
menyampaikan
Surat
Pemberitahuan
Tahunan
Pajak
Penghasilan; dan, 6. Mencabut permohonan: pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, keberatan, pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan, banding, gugatan; dan/atau peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.2
2
http://finansial.bisnis.com/read/20160820/9/576799/tax-amnesty-siapa-bisa-manfaatkan-apasyaratnya
7
B. Tax amnesty Menurut Para Ahli
Menurut Baer dan Leborgne, sebagaimana dikutip mikasell dan ross, mendefinisikan tax amnesty sebagai : “a limited-time offer by the government to a specified group of taxpayers to pay a defined amount, in exchange for forgiveness of a tax liability (including interest and penalties), relating to a previous tax period(s), as well as freedom of legal prosecution”
Menurut Jacques Malherbe mengartikan tax amnesty seperti berikut ini: the possibility of paying taxes in exchange for the forgiveness of the amount of the tax liability (including interest and penalties), the waiver of criminal tax prosecution, and limitations to audit tax determinations for a period of time”
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Tax amnesty adalah ditujukan untuk penghapusan sanksi administratif berupa denda dan bunga pajak, serta juga termasuk didalamnya penghapusan sanksi pidana.
C. Tujuan Tax amnesty 1. Meningkatkan Penerimaan Pajak Dalam Jangka Pendek Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembenar diberikannya tax amnesty. Hal ini berdampak pada keinginan pemerintah yang berkuasa untuk memberikan tax amnesty dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program tax amnesty akan meningkatkan penerimaan pajak. Meski demikian, peningkatan penerimaan pajak dari program tax amnesty ini
mungkin
saja
hanya
8
terjadi
selama
program tax
amnesty dilaksanakan mengingat wajib pajak bisa saja kembali kepada perilaku ketidakpatuhannya setelah program tax amnesty berakhir. Dalam jangka panjang, pemberian tax amnesty tidak memberikan banyak pengaruh yang permanen terhadap penerimaan pajak jika tidak dilengkapi dengan program peningkatan kepatuhan dan pengawasan kewajiban perpajakan.
2. Meningkatkan Kepatuhan Pajak Di Masa Yang Akan Datang
Permasalahan kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian tax berpendapat
amnesty. bahwa
Para
kepatuhan
pendukung tax sukarela
akan
amnesty umumnya meningkat
setelah
program tax amnesty dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program tax amnesty dilakukan wajib pajak yang sebelumnya belum menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan akan masuk menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan. Dengan menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka wajib pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindar dari kewajiban perpajakannya.
3. Mendorong Repatriasi Modal Atau Aset
Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program tax amnesty merupakan salah satu tujuan pemberian tax amnesty. Dalam konteks pelaporan data harta kekayaan tersebut, pemberian tax amnesty juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir
9
di luar negeri tersebut. Pemberian tax amnesty atas pengembalian modal yang di parkir di luar negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu karena akan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri.
4. Transisi ke sistem perpajakan yang baru
Tax amnesty dapat dijustifikasi ketika tax amnesty digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru. Dalam konteks ini, tax amnesty menjadi instrumen dalam rangka memfasilitasi reformasi perpajakan dan sebagai kompensasi atas penerimaan pajak yang berpotensi hilang dari transisi ke sistem perpajakan yang baru tersebut.3
Timbul pertanyaan apakah pemberlakuan tax amnesty ini akan benar-benar efektif untuk „memancing‟ dana dari luar untuk kembali masuk ke dalam negeri? Mengingat kebijakan ini sangat bersifat spekulatif bergantung pada I‟tikad baik pemilik dana itu untuk mau atau tidak menyimpan hartanya di dalam negeri. Indonesia pernah menerapkan amnesty pajak pada 1984. Namun pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh.4 Mencermati Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diundangkan, banyak yang memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut terutama dalam
3 4
Danny Darussalam dalam Tax Manesty dalam rangka rekonsiliasi nasional http://www.pajak2000.com/news_print.php?id=307/ 10
pasal 37A dimana kebijakan ini merupakan versi mini dari program pengampunan pajak yang banyak diminta kalangan usaha. Meskipun belum mampu memuaskan semua pihak tetapi kebijakan yang lebih dikenal dengan nama Sunset Policy ini telah menimbulkan kelegaan bagi banyak pihak.
Jika diberlakukan kebijakan tax amnesty dinilai dapat menimbulkan efek psikologis kepada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Rasa cemburu akan pengampunan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang kurang taat akan dinilai sebagai hal yang bersifat diskriminatif. Bila ini terjadi kepada banyak wajib pajak yang taat tentu akan berpengaruh pada pendapatan pajak itu sendiri sehingga penting bagi pemerintah untuk mengkaji lebih dalam terkait karakteristik wajib pajak.
Kebijakan tax amnesty ini memang sudah diterapkan di beberapa Negara dan tentunya ada yang berhasil dan ada yang gagal. Karena memang kebijakan yang bersifat spekulatif ini tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan bagi para wajib pajak yang melakukan penghindaran terhadap utang pajaknya di masa lalu dan diharapkan dapat kembali menyimpan dananya di dalam negeri lalu menjadi taat pajak. Pemerintah masih belum secara jelas memberikan penjelasan terperinci terkait hal ini sehingga menimbulkan persepsi terbatas di kalangan masyarakat awam. Berdasarkan perhitungan dana wajib pajak illegal yang bergentayangan di luar negeri diperkirakan mencapai Rp 3.417 Triliun. Dari total tersebut otoritas moneter memperkirakan akan ada tambahan penerimaan pajak
11
sebesar 53,4 Triliun dan dana yang direpatriasi oleh peserta kebijakan tersebut sebesar 560 Triliun. 5
Jika melihat dari sisi lain yaitu alasan mengapa wajib pajak menyimpan dananya di luar negeri antara lain:
1. Wajib pajak menilai menyimpan dana di dalam negeri kurang menguntungkan secara ekonomi. Hal ini berkaitan dengan pasar, keamanan, dan keadaan politik dalam negeri itu sendiri. Adapun dana tersebut berasal dari sumber yang halal. 2. Dana tersebut datang dari hasil kejahatan sehingga akan sangat tidak aman apabila disimpan di dalam negeri. Menyimpan dana di luar negeri menjadi pilihan yang paling logis untuk mengaburkan dana tersebut
Dari dua alasan tersebut saja dapat dilihat bahwa tidak semua dana dapat diasumsikan akan kembali ke dalam negeri, apabila terjadi demikian justru negaralah yang nantinya akan merugi. Belum lagi terhadap asset-aset yang sudah berbentuk bangunan dsb, tidak mungkin pemerintah harus memaksa mereka menjual aset-aset tersebut untuk kemudian dimasukan ke dalam negeri.
Apa benar tax amnesty bisa mendorong perekonomian Indonesia? Idealnya tax amnesty “memulangkan” dana-dana yang ada di luar negeri. Selanjutnya, dana tersebut dapat menggerakan perekonomian terutama sektor riil. Menurut Perry Warjiyo daya dorong ekonomi dari repatriasi dana akan sangat
5
http://news.viva.co.id/news/read/777516-tax-amnesty-akan-masuk-asumsi-apbn2017/
12
bergantung kepada jenis investasi yang digunakan untuk menampung dana tersebut banyak instrumen yang bisa dimanfaatkan, namun kecenderungannya adalah dana tersebut terlebih dulu masuk ke sektor keuangan.
Sehingga dalam hal ini jelas permasalahannya adalah pasca amnesty tersebut pemerintah harus berbuat apa. Pemberlakuan tax amnesty ini harus menimbulkan law enforcement yang jelas kepada seluruh wajib pajak, sehingga apabila telah diminta secara baik-baik untuk menyimpan kembali dananya di dalam negeri dan kembali membayar pajak setelah diberi pengampunan, yang bersangkutan tidak mengindahkan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pajak yang dapat diberikan sanksi pidana maupun administratif.
D. Prosedur dan Mekanisme Ikut Program Tax amnesty Sebagai bagian dari kebijakan pemerintah, ditjen pajak gencar melakukan sosialisasi tentang Tax amnesty. Tak hanya di dalam negeri, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi beberapa waktu silam. Unit pelayanan Tax amnesty juga akan dibuka di luar negeri setidaknya di tiga negara, salah satunya adalah Singapura. Hal ini dilakukan sebagai upaya pendekatan pada para Wajib Pajak sehingga merasa dipermudah prosesnya dan mau untuk mengikuti kebijakan ini. Unit pelayanan Tax amnesty ini akan berkantor di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) negara yang dimaksud. Unit Pelayanan Tax amnesty bahkan juga akan melakukan sosialisasi hingga kepada para Wajib Pajak langsung di negara termaksud. Upaya ini dilakukan agar bisa efektif memenuhi target pajak
13
165 Triliun Rupiah. Lalu bagaimana prosedur Tax amnesty sebagaimana dimaksudkan oleh Ditjen Pajak? Sebenarnya cara yang perlu dilakukan tidak terlalu sulit, hampir sama dengan yang ada di dalam negeri. Dan tentu masih dalam koridor semboyan tax amnesty yang Ungkap, Tebus dan Lega sebagaimana gencar diberitakan selama ini. Berikut adalah prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan. 1. Melakukan Pelaporan Tax amnesty diawali dengan melakukan pelaporan kepada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Proses ini harus dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, ini dikarenakan pada proses tersebut ada data yang bersifat rahasia yang hanya bisa dibagi dengan pihak terkait saja. 2. Menyetorkan Surat Pernyataan Aset Proses yang kedua dilakukan adalah penyetoran surat pernyataan aset kepada petugas pajak. Data yang dilaporkan wajib data yang asli dan harus sesuai, lalu kemudian wajib pajak akan mendapatkan surat keterangan dalam waktu kurang lebih 10 hari setelah proses tersebut berlangsung. 3. Proses Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Proses terpenting berikutnya yaitu adanya proses pemberian fasilitas penghapusan pajak, termasuk pembebasan dari sanksi pidana dan juga administrasi. Yang selanjutnya diikuti proses investasi harta kepada bank persepsi sebagaimana yang ditunjuk pemerintah selambat-lambatnya pada 31 Maret 2017.
14
Meski mendapatkan banyak pro dan kontra sebagaimana disebutkan di awal tadi, kebijakan Tax amnesty yang dibuat oleh pemerintahan Joko Widodo tetap harus mendapatkan apresiasi. Tax amnesty, selain merupakan bagian dari usaha untuk mengembalikan pendapatan negara dari sektor pajak, juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terutama pengusaha yang telah sukses akan pentingnya pajak bagi negara Indonesia. Tak heran bila presiden sendiri melakukan sosialisasi tentang kebijakan ini dikota-kota besar di Indonesia seperti misalnya, Jakarta, Surabaya, Makassar, serta Medan. E. Tujuan Tax amnesty 1. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. 2. Menambah jumlah wajib pajak. 3. Mengintegrasikan sektor informal ke dalam sistem perekonomian. 4. Memanfaatkan dana yang tidak terpakai. 5. Langkah awal kebijakan rezim baru untuk menerapkan sanksi yang lebih besar. Di tahap awal, pemerintah memperkirakan kebijakan tax amnesty ini akan meningkatkan penerimaan perpajakan sebesar Rp60 triliun. Namun ke depannya, kebijakan tersebut diharapkan mampu memperbaiki sistem administrasi perpajakan di Indonesia, sekaligus mengurangi kebocoran pajak akibat meningkatnya kegiatan underground economy yang selama luput dari data perpajakan. rencana penerapan kebijakan tax amnesty tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak pihak menduga bahwa penerapan tax amnesty lebih didasarkan kepada permasalahan pemenuhan target penerimaan perpajakan semata.
15
Pada tahun 1984, pemerintah pernah melakukan kebijakan tax amnesty di era Orde Baru. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut dinilai tidak terlalu sukses mengingat respon WP yang tidak terlalu besar serta tidak terjadinya modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. Beberapa kebijakan pengampunan pajak dalam skala lebih kecil juga dilakukan pemerintah sesudahnya. Dengan adanya tax amnesty maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya yang akan membuat APBN lebih sustainable dan kemampuan pemerintah untuk spending atau untuk belanja juga semakin besar sehingga otomatis ini akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya tax amnesty tahun ini dan seterusnya akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan. F. Mitos Dan Fakta Tax amnesty
1. Tax amnesty akan mencederai rasa keadilan bagi wajib pajak patuh
Tax amnesty justru menjadi jembatan menuju sistem perpajakan yang lebih adil, karena akan semakin banyak orang terdaftar sebagai wajib pajak dan memperluas basis pajak. Dengan demikian, melalui gotong royong, penerimaan pajak akan meningkat dan beban pajak per individu akan lebih rendah.
16
2. Sasaran tax amnesty adalah dana di luar negeri, bukan harta di dalam negeri
Tujuan tax amnesty sama sekali tidak menyebutkan target uang tebusan karena lebih fokus pada perluasan basis data perpajakan. Faktanya terdapat banyak dana milik WNI yang disimpan di negara suaka pajak, dengan berbagai alasan. Tax Justice Network pada 2010 mencatat angka sekitar US$ 331 miliar atau sekitar Rp 4.000 triliun. Sedangkan Global Financial Integrity pada 2014 mencatat aliran dana haram dari Indonesia ke luar negeri selama lima tahun terakhir mencapai Rp 1.000 triliun.
Di samping itu, potensi ekonomi informal di dalam negeri juga sangat besar. Schneider pada 2010 mencatat sekitar 18 persen dari PDB Indonesia atau sekitar Rp 2.000 triliun merupakan ekonomi informal. Dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, baik regulasi, akses, dan kompetensi, pemerintah memfasilitasi melalui tax amnesty untuk memberi kesempatan bagi wajib pajak mengungkapkan hartanya dengan benar dan tidak dikenai sanksi administrasi maupun pidana perpajakan.
3. Tax amnesty adalah kewajiban, bahkan menindas rakyat kecil Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan pidana pajak, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Pengampunan adalah hak yang diberikan UU kepada setiap wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan. 4. Tax amnesty mengampuni koruptor dan penjahat
17
Pengampunan pajak merupakan hak setiap wajib pajak menurut UU. Hanya wajib pajak yang sedang disidik dan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, dalam proses peradilan atau menjalani hukuman pidana perpajakan yang tidak berhak. Menurut UU Pajak Penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Jadi tidak dipersoalkan asal usul atau sumber penghasilan, yang penting ada tambahan kemampuan ekonomis maka terutang pajak. UU Pengampunan Pajak hanya mengampuni tindak pidana perpajakan dan seluruh data atau informasi yang disampaikan terkait tax amnesty tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. 5. Tax amnesty merupakan jebakan bagi wajib pajak
Tax amnesty bukanlah jebakan. Pajak adalah kewajiban kenegaraan menurut UUD. Pemerintah telah memilih untuk tidak menggunakan kewenangannya melakukan penegakan hukum yang keras demi memberi kesempatan wajib pajak secara sukarela mendaftarkan diri dan melaporkan harta yang belum dilaporkan.
Pemerintah juga mengakui masih terdapat kelemahan dalam regulasi dan administrasi perpajakan, sehingga perlu melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih baik. Di pihak lain, wajib pajak diharapkan jujur dan
18
terbuka dalam mengikuti program amnesti sehingga terhindar dari sanksi yang memberatkan.
G. Objek Dan Keuntungan Mengikuti Tax Amesty Objek tax amnesty adalah mereka para Wajib Pajak (WP) yang belum melaporkan harta kekayaan secara terperinci kepada negara (rumah, kendaraan, tabungan dan lain-lain) baik perorangan, perusahaan atau sebuah badan usaha. Adapun keuntungan mengikuti program ini adalah penghapusan untuk semua pajak terutang baik berupa PPh (Pajak Penghasilan), PPN, PPnBM, sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana. Kemudian dengan mengikuti program tax amnesty maka WP terbebas dari pemeriksaan data atas kekayaan yang dimiliki. H. Sanksi Tax amnesty Bagi masyarakat yang menikmati pajak tax amnesty juga disarankan untuk benar-benar melaporkan hasil kekayaannya dengan benar, karena jika ada harta yang belum dimasukkan maka WP akan mendapatkan sanksi berupa PPh sebesar 200 persen dari nilai harta yang belum dilaporkan tersebut. Kemudian bagi mereka WP yang melakukan repatriasi aset (mengalihkan aset dari luar ke dalam negeri) tetapi tidak transparan melaporkan hasil kekayaannya maka akan mendapatkan sanksi dicabut amnestinya dan dikenakan sanksi administrasi 2% per bulan selama dua tahun.
19
I. Kekurangan dan Kelebihan Tax amnesty Terjadi pro dan kontra penambahan aturan mengenai tax amnesty ini. Pendapat pro mengatakan bahwa kebijakan tax amnesty bisa menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan jumlah WP baru dan penerimaan pajak. Namun, terdapat kontra yang berargumen bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah putus asa dari pemerintah. Selain itu, pemberlakuan tax amnesty dapat mendorong warga yang selama ini taat pajak menjadi nakal karena ada faktor kecemburuan. a. Manfaat adanya Tax amnesty 1. Untuk Pemerintah Dengan diberlakukannya tax amnesty atau pengampunan pajak ini maka
akan
menambah
penghasilan
penerimaan
baru
dimana
penambahannya dirasa cukup efektif dalam mengurangi penerimaan negara yang semakin berkurang. Dengan diterapkannya tax amnesty atau pengampunan pajak ini maka secara otomatis akan menarik dana yang terdapat di luar negeri ke Indonesia yang menjadikannya masuk ke dalam pencatatan untuk sumber pajak baru. Amnesti pajak yang diasumsikan oleh pemerintah sebanyak Rp.60 triliun yang tercantum pada APBN 2016. Nominal tersebut berasal dari tarif tebusan sebesar 3% dari dana yang masuk yaitu sekitar Rp.2.000 triliun. 2. Untuk Pengembang Dengan diberlakukannya amnesti pajak atau pengampunan pajak ini maka akan membuat sektor properti mengalami pertumbuhan untuk tahun berikutnya. Kebijakan ini berhubungan dengan pajak yang 20
menjadikan indikator untuk kebangkitan sebuah bisnis properti yang ada di Indonesia. Tax amnesty ini sangat dipercaya untuk memberikan sebuah pengaruh terhadap pengembang untuk dapat terus berhubungan dengan para investor. Para investor selama ini merasa tidak mau untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena negara Indonesia mempunyai pajak properti yang tergolong sangat tinggi. 3. Untuk Investor Bukan hanya dari pemerintah dan pengembang saja yang merasa senang dengan kabar ini, hadirnya tax amnesty atau pengampunan pajak ini juga sangat disambut baik oleh para investor. Dengan adanya tax amnesty atau pengampunan pajak ini akan memberikan keuntungan terhadap kegiatan bisnis. Amnesti pajak ini dapat membuat para konsumen serta investor untuk lebih berani lagi melakukan pembelian terhadap properti. Dengan demikian, para investor tidak merasa lagi takut untuk melakukan pembelian properti. b. Kelemahan Tax amnesty 1. Dianggap Mencederai Asas Keadilan Tax amnesty dianggap mencederai keadilan bagi masyarakat yang selama ini patuh membayar pajak. Apalagi pada tahun 1964 dan 1984, tax amnesty berjalan tidak efektif karena minimnya ketersediaan data perpajakan. Tidak ada lengkapnya basis data perpajakan membuka kemungkinan petugas pajak untuk mendeteksi kekayaan yang tak dilaporkan. Pengemplang pajak pun tak perlu khawatir akan tertangkap.
21
Terlebih, kekayaan yang tidak dilaporkan pada umumnya berada di luar negeri sehingga benar-benar jauh dari jangkauan petugas pajak. 2. Tax amnesty dikhawatirkan tidak akan berjalan secara konsisten Banyak yang menilai jika kekurangan penerimaan pajak tidak hanya
bisa
diselesaikan
dengan
kebijakan
pengampunan
pajak
tersebut. Belum adanya kejelasan mengenai kewajiban bagi wajib pajak untuk menempatkan kekayaannya di dalam negeri, besar kemungkinan individu-individu
yang
meminta
pengampunan
pajak
akan
menyembunyikan kembali kekayaan mereka di luar negeri ketika manfaattax amnesty tak lagi diberikan. 3. Tax amnesty Hanya Beri "Karpet Merah" bagi Koruptor Forum
Indonesia
untuk
Transparansi
Anggaran
(FITRA)
mengatakan, tax amnesty dalam RAPBNP 2016 bukan untuk kepentingan masyarakat. Ia menilai, tax amnesty hanya untuk kepentingan pengusaha yang memiliki dana besar di luar negeri. Pengampunan pajak hanya akan menjadi karpet merah untuk koruptor dan konglomerat yang mendapat keuntungan di Indonesia. Iya menyampaikan, tax amnesty hanya dijadikan bahasa kampanye oleh politisi untuk memuluskan proyek-proyek swasta.
22
BAB III PENUTUP A. Simpulan Dari pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan: 1. Tax amnesty ialah program pemerintah untuk pengampunan kepada para wajib pajak yang berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana terkait perolehan harta kekayaan selama 1 tahun yang belum dilaporkan melalui SPT tahunan. Caranya dengan melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan dan seluruh tunggakan pajak. Penjelasan diatas menekankan bahwa program tax amnesty ini ditargetkan untuk mereka wajib pajak terutama yang mempunyai harta kekayaan namun belum melaporkan dan membayar pajak secara rutin sesuai dengan jumlah harta yang dimiliki dan melalui SPT tahunan. Mereka wajib pajak yang bisa terbebas dari segala tuntutan perpajakan selama ingin menjelaskan harta kekayaan yang dimiliki. 2. Tujuan dari tax amnesty atau Repatriasi atau menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri: Untuk meningkatkan pertumbuhan nasional, Lebih meningkatkan basis perpajakan nasional, yaitu aset yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang, Meningkatkan penerimaan pajak tahun ini.
23
3. Pada tax amnesty ini terdapat beberapa kebijakan pengampunan atau amnesti yang berbeda yang dibagi dalam 3 periode. Pada periode pertama jika periode pelaporan Oktober sampai dengan Desember 2015 maka tarif yang dikenakan dari keseluruhan harta wajib adalah sebesar 3%. Jika periode pajak yang dilaporkan bulan Januari-Juni 2016 maka tarif yang dikenakan sebanyak 5% dan untuk periode Juli-Desember 2016 akan dikenakan pajak sebesar 8%. 4. Persyaratan untuk mengikuti tax amnesty: Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Menyampaikan Surat Permohonan Pengampunan Nasional yang ditandatangani oleh Orang Pribadi atau Badan, Membayar Uang Tebusan, Melunasi seluruh Tunggakan Pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh
24
DAFTAR PUSTAKA http://dezenk-dezenk-dezenk.blogspot.co.id/2016/06/artikel-taxamnesty.html http://www.lamudi.co.id/journal/apa-itu-tax-amnesty/ http://anakbontot.com/2016/10/pengertian-tax-amnesty-atau-amnestypajak-dan-manfaat-tax-amnesty.html http://bem-undip.org/kajian-tax-amnesty/ http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/06/pengertian-dan-tujuan-taxamnesty.html http://bisnis.liputan6.com/read/2601185/5-mitos-dan-fakta-soal-taxamnesty http://orangterkaya-id.blogspot.co.id/2016/06/tax-amnesty-pengertianserta-kekurangan.html
25
