Menimbang Manfaat Kebijakan Tax Amnesty

“Menimbang Manfaat Kebijakan Tax Amnesty Jakarta, 1 Juni 2016

Center for Indonesia Taxa0on Analysis

Yus0nus Prastowo Executive Director Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)

Taxation is like an information game


2

“There were only two things certain in life: death and taxes” – Benjamin Franklin


3


Pajak akan semakin penting di masa mendatang


5

Kondisi Fiskal Indonesia: 1. Stagnasi Penerimaan Pajak 2. Kepatuhan Pajak rendah 3. Utang LN yang bertambah 4. Potensi defisit APBN melebar


6

What is Tax? Transfer of wealth

from


•  private sector to public sector (Musgrave) •  the de jure to the de facto (Acemoglu & Robinson) •  the rich to the poor (Plato, SEglitz)

Informa0on-based Tax Administra0on System PENJUAL MASUKAN

• Penyedia Bahan/ Material • Bank / Jasa Keuangan • Perush. Utilitas, Penyedia Jasa (Auditor, Akuntan, Notaris, Pengacara, dll.)

Faktor Sukses : §  §  §  § 

Impor

Ijin / Lisensi

Pajak Tdk Langsung atas Input Pajak Withholding Final/Non-Final

Usaha Formal

§  § 

Usaha Non-Formal

Kepolisian

Notaris

Transaksi/kepemilikan asset Kontrak Pemerintah


Pajak Tdk Langsung atas Output Pajak Withholding Final/Non-Final

WAJIB PAJAK

Administrasi Pajak

Administrasi Jaminan Sos.

PAJAK

LKPP § 

Ekspor

Kerjasama Penegakan Hukum:

Usaha Formal

Kepolisian

Usaha Non-Formal

Kejaksaan

Konsumen Akhir

Pajak Langsung Pajak Tidak Langsung

Identifikasi Tunggal (Single ID): NIK (WP OP), NPWP(??) (WP Badan) Sistem IT yang handal Kewajiban pertukaran data antar instansi Rasionalisasi struktur tarif dan peraturan berkaitan tax planning/ transfer pricing

BPN

PEMBELI KELUARAN

Laporan pajak

PPATK Sumber: Sugana (2012)

BI §  § 

KPK

Bank

KSEI

Transaksi/kepemilikan pinjaman/asset keuangan Pemotongan pajak atas bunga

Target, Realisasi dan Pertumbuhan (Ekonomi, Pajak, & Perpajakan)

1600

Dalam 10 tahun terakhir, target penerimaan pajak 4dak pernah tercapai kecuali tahun 2008. Tahun 2008 mengandalkan commodi4es booming dan ada program sunset policy. Realisasi tahun 2015 hanya 81.5%

25.00% 1489

20.81%

1400 16.68% 15.37% 14.00%

1200

18.23% 18%

16% 1016 12.54% 980.5

1000

12.21%

873.8 878

800

725.8 619.9

600

7.00% 697.3 4.6%

723.3 743

835.8

742.7 763

6.1% 661

628.2

6.5%

1294 19%

1246

885

6.3%

1148

1235.8

1146.8

1077.4

1072

13.0% 995

1055

15.00%

985.1

921.4

10.24% 9.88%

5.8%

10.00%

9% 6.91% 6.44% 5.0%

7.76% 7.10%

4.7%

5.00%

544.5

0.00%

400

200

20.00%

-4.66% -5.89%

-5.00%

0

-10.00%

2009 Center for Indonesia Taxa0on Analysis

2010

2011

Penerimaan Perpajakan (T) Penerimaan Pajak (T)

2012

2013 Target Perpajakan (T) Target Pajak (T)

2014

2015*

Kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh tahun 2011 s.d. 2014 masih rendah 35


30

53.69%

58.87%

46.21%

25 (Jutaan)

60.80%

70% 60% 50%

20

40%

15 10

22.6 17.7

19.1 17.7

5

9.5

8.2

24.9 17.7 10.8

30.6 18.4 10.8

0

30% 20% 10% 0%

2011

2012

2013

2014

Axis Title WP terda[ar

WP terda[ar wajib SPT

Realisasi SPT

Rasio Kepatuhan

(sumber: Dashboard Kepatuhan DJP per 31 Desember 2014

Pada 2014 hanya 10.8 juta wajib pajak melaporkan SPT dari seharusnya 18,4 juta WP, dan tak lebih dari 900 ribu wajib pajak dengan status SPT kurang bayar.


Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB (%)

Stagnasi Tax Ratio Indonesia 1972 2014 14.0

13.30 12.30

12.0

10.76 9.74

10.0

8.0

10,8 8

11.00 8.34

7.33 6.70

6.0

5.25 4.0

2.0 Sumber : data diolah

0.0

1972

74


76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

2000

02

04

06

08

10

12

14

200.0%

Perkembangan Kondisi Utang 163.6

167.3

180.0%

164.7

176.2% 160.0 151.3 142.7

142.6

160.0%

140.0

140.0%

124.3%

114.9%

86.6 75.8

68.5 56.8

83.8

80.6

80.0%

54.3

120.0

106.7 99.3

80.2

129.7

126.2 126.1 123.5

118.6

118.6

120.0%

100.0%

180.0

100.0

101.0% 80.0

73.6 75.0%

60.6

60.0

60.0% 46.5% 40.0

40.0%

36.5%

31.8%

20.0

25.0%

20.0%

0.0%

0.0

2005

2006

2007

2008

Pemerintah +BI (RHS)


2009

2010

Swasta (RHS)

2011

2012

Debt to Export (LHS)

2013

2014

2015

Debt to GDP RaEo (LHS)

Q1-2016

Perbandingan Realisasi Penerimaan dan Belanja Neg 400,000 300,000

17% 288,585

16% 265,123

15%

18% 16%

283,756

200,000

5% 0% 42,153

43,263

47,965

-5%

0 -100,000

-10% -13%

-15%

-21% -200,000

-121,885 -164,662

-170,423 -196,830

-15%

Mar-14

Penerimaan Perpajakan Belanja Pemerintah Pusat % Penerimaan Pajak % Belanja Pusat

Mar-15

-15%

-22%

-20%

-170,423 -197,275

-25%

-26%

-300,000


15% 10%

11%

100,000

20%

-30% Mar-16

Penerimaan Negara Bukan Pajak Transfer Daerah % PNBP % Daerah 13

Perkembangan Kondisi APBN 0

150,000.00 100,000.00

-0.5

50,000.00 0.00

-1

-50,000.00

-1.5

-100,000.00 -150,000.00

-2

-200,000.00 -250,000.00

-2.5

-300,000.00

-3

-350,000.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (Apr) Keseimbangan Primer Defisit Indonesia Budget Balance (%GDP)


14

Realisasi Pajak terhadap APBN tahun 2015 PNBP Rp 253 T (16,9%)

Hibah Rp 3 T (0,2%)

Kepabeanan & Cukai Rp 180 T (12%)

REAL APBN 2015 1.491 T Bea Masuk Rp 31 T

18%

Bea Keluar

2% Rp 31 T

Cukai Rp 144 T

80%


Pajak Rp 1.060 T (70,8%)

Potensi Pajak Masih Besar: 1. Struktur Penerimaan Timpang 2. Asset WNI di Tax Haven 3. Distribusi Pendapatan dan KeZmpangan


16

Struktur Penerimaan Pajak 2006-2014 1050 985 921 836 743 571

628 545 445

425 358 165 123

65 31 2

2006

194 154

80 39 2

2007

250 209

267

306 262

193

106 51 4

120 52 3

131 55 4

2008

2009

2010

Total Realisasi

PPh

PPh 21

360 309

166 62 4 2011

PPh 25/ 29 OP

336

191 89

499

505

509

383

362.9

359.7

151 90

129.8 100

154.6 105

4

4

4.3

6

2012

2013

2014

2015

PPN/PPnBM PPh Badan

PPN/PPnBM

Tax InjusEce è Penerimaan Pajak masih mengandalkan PPN (indirect tax). PPh Badan stagnan, PPh Pasal 21 meningkat, PPh Orang Pribadi Non-Karyawan stagnan


Tingginya 0ngkat penghindaran pajak Internasional Aset keuangan di Tax Haven tahun 2010

Sumber: Tax JusEce Network

Total Aliran Dana Ilegal dalam 2004-2013 Rank Negara 1 China, 2 Russia 3 Mexico 4 India 5 Malaysia 6 Brazil 7 Indonesia 8 Thailand 9 Nigeria 10 South Africa

Total (Miliar USD) 1,252 974 514 440 395 217 188 172 157 122

Sumber: Global Financial Integrity

Kerugian akibat Trade Mispricing (jutaan GBP)

Sumber: ChrisEan Aid Center for Indonesia Taxa0on Analysis

Distribusi Pendapatan Penduduk Indonesia Berdasarkan pendapatan… 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

20% penduduk berpendapatan Enggi mengalami kenaikan proposi pendapatan 40 % penduduk dengan pendapatan 40% penduduk menengah berpendapatan menengah cenderung 20 % penduduk dengan pendapatan menurun, dan terEnggi 40% penduduk berpendapatan rendah stagnan. 40 % penduduk dengan pendapatan terendah

Berdasarkan besarnya rekening tabungan…

Nominal Simpanan Rekening % Rekening N < 200 Jt 159.689.135 98,77% 200 Jt < N = 2 M 1.777.948 1,10% N > 2 M 210.668 0,13% Source: LPS, April 2015


Nominal % Nominal 838 Triliun 20% 1017 Triliun 24% 2352 Triliun 56%

Anggaran Pengentasan Orang Miskin vs Angka Kemiskinan

100

94

90

Anggaran Pengentasan Orang Miskin (in triliun rupiah)

80

70

63

60

66

51

50

42

40

30

18

16,7

20 10

23

16

2005

Angka Kemiskinan (% penduduk)

16,6

2007

17,8

2006

15,4

2008

14,2

2009

13,3

2010

0

2004 Center for Indonesia Taxa0on Analysis

Sumber: Menkokesra, BPS

Tindak Lanjut Panama Papers Tidak Maksimal

Prakondisi Pengampunan Pajak

Terkuaknya Panama Papers harus dijadikan momentum reformasi sistem perpajakan menyeluruh UU Perpajakan | Administrasi perpajakan | Koordinasi penegakan hukum pajak.

Validasi Verifikasi

Jika terindikasi 0ndak pidana perpajakan, Penegakan 0ndaklanju0 sesuai UU Hukum untuk efek jera dan mendorong kepatuhan

Tindak Lanjut:

Harus dipisahkan antara aksi korporasi sesuai prak0k bisnis dan mo0f penghindaran pajak

Selain itu, pemerintah juga perlu untuk: Evaluasi penyebab penggunaan tax haven : kepas4an hukum, penyederhanaan birokrasi, dan iklim usaha yang kondusif Mengingatkan Automa'c Exchange of Informa'on tahun 2018: menghimbau WP melapor data yang sebenarnya Kerja sama dengan OJK: membantu repatriasi aset serta penguatan sistem perbankan untuk perekonomian nasional

Pengampunan pajak pen0ng sebagai saranan membangun sistem perpajakan yang baru.


PoliEsi

Atlet Perfileman

Pengacara

Dokter

Pejabat Publik

Dosen

Pengusaha LSM

Penulis

Profesional

Top EksekuEf Center for Indonesia Taxa0on Analysis

Rohani awan

Arsitek

Pejabat Publik Dosen Arsitek Rohaniawan Olahragawan Dokter Perfileman

LSM Penulis

Poli0si Pengacara

Pengusaha Profesional


Top Ekseku0f

Pengampunan Pajak

• Bukan Panacea • Sarana atau Tujuan? • Konsepsi Keadilan


24

What is currently happening? Tax Amnesty = Disclosure of data and informaZon

Need the bigger one= improve the administraZon capacity

PotenZal Income


25

Gosh, I have to wait un0l the weapon is ready. It will ready to be used at 2018.

January 2016 Center for Indonesia Taxa0on Analysis

26

Oh My God, what happen?! My Weapon is ready now

2 years later ...

January 2018 Center for Indonesia Taxa0on Analysis

27

Tax Amnesty Menambah Jumlah WP Before


Aeer

28

Tax Amnesty Memperluas Basis Pemajakan WP Terdaear

Pasca Tax Amnesty, data dan informasi terkait harta & kekayaan WP akan terungkap berdasarkan Surat Permohonan Pengampunan Pajak. Data dan informasi ini akan digunakan oleh otoritas pajak sebagai basis untuk menggali potensi penerimaan pajak di tahun mendatang.


29

Pasca Tax Amnesty akan memberikan makna baru keadilan Tanpa persiapan matang, tax amnesty berpotensi membawa dampak nega0f seper0 munculnya persepsi ke0dakadilan Wajib Pajak yang telah patuh. Ilustrasi Sederhana

WP Terdaear

Target 1000

Kewajiban Pajak = @ Rp 500

WP Terdaear

Target 1000

Kewajiban Pajak = @ Rp 200

Pasca TA, pencapaian target 1000 T dengan jumlah WP yang lebih banyak akan meringankan WP (dengan Edak adanya penggalian potensi melalui proses pemeriksaan yang menyulitkan, dsb). Selain itu WP yang telah terda[ar sejak dahulu akan merasakan konsepsi keadilan dengan para pengemplang pajak yang kini telah terjaring/terda[ar dengan seluruh data dan informasi kekayaannya. Center for Indonesia Taxa0on Analysis

30

Amnesti sbg Instrumen Pencegahan Metode Penghindaran Pajak Baru TA menjaring WP besar sebelum adanya New Tax Planning Scheme yang menyamarkan WP hingga tidak dapat tersentuh otoritas pajak.


Paradigm Shift (Kuhn: 1972) Thomas Kuhn defined paradigms as "universally recognized scientific achievements that, for a time, provide model problems and solutions for a community of researchers"

A paradigm describes: •  What is to be observed and scruEnized. •  The kind of quesEons that are supposed to be asked and probed for answers in relaEon to this subject. •  How these quesEons are to be structured. •  How the results of scienEfic invesEgaEons should be interpreted. Paradigm is a comprehensive model of understanding that provides a field's members with viewpoints and rules on how to look at the field's problems and how to solve them. Center for Indonesia Taxa0on Analysis

32

Paradigm of Tax Reform Macro Paradigm è Tujuan Tax Reform

Tax JusEce, Tax RedistribuEon, Taxpayer Rights, High Compliance

Meso Paradigm è Instrumen Tax Reform Enam prasyarat “Comprehensive Tax Reform”

Micro Paradigm è Kondisi Empirik

Tax CollecEon, Tax Revenue Target, dan Hal2 parEkular dan teknis yang ingin diperbaiki/diatasi


33

TA sbg instrumen mencapai "comprehensive tax reform", artinya mencapai macro paradigm melalui implementasi meso-paradigm.


34

TAX AMNESTY SEBAGAI INSTRUMEN “COMPREHENSIVE TAX REFORM”

Tujuan Memperluas basis pemajakan

Prerequisite

Dengan data yang didapat dari tax amnesty

Mendorong repatriasi modal atau aset

Revisi UU KUP

Dana repatriasi dapat digunakan untuk kepenEngan masyarakat

Menambah Jumlah Wajib Pajak TA mendorong Wajib Pajak yang sebelumnya Edak terda[ar untuk masuk ke system perpajakan

Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak TA mendorong WP yang sudah diampuni atau baru masuk ke sistem perpajakan untuk Edak mengulanginya lagi.

Kesiapan Administrasi Manajemen Data dan Informasi Sistem IT Terintegrasi

Koordinasi Penegakan Hukum Perpajakan

Sebagai wadah filosofi, prinsip, dan tujuan sistem perpajakan, UU KUP harus dirancang untuk meyakinkan wajib pajak, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kepatuhan pajak

Akses Data Perbankan Untuk Engkatkan kepatuhan, fiskus perlu diberikan akses data keuangan. Indonesia kini terlibat dalam kerja sama pertukaran data nasabah secara internasional seperE CRS dan FATCA. Revisi UU Perbankan perlu dilakukan.

OJK, PPATK Mengawasi data nasabah dan transaksi keuangan

Kejaksaan Kerja sama penegakan hukum

POLRI Center for Indonesia Taxa0on Analysis

Tax Amnesty merupakan bagian dari strategi reformasi perpajakan yang berkelanjutan dan struktural: melibatkan perbaikan iklim investasi, perbaikan regulasi, dan tata kelola.

Kerja sama penegakan hukum

Implementasi Single Iden4fitacion Number (SIN) Untuk membangun basis data perpajakan yang komprehensif, impleentasi SIN sangat diperlukan

Transformasi Kelembagaan (BPP)

Bagaimana dengan Tax Amnesty kita?



37

Outline

Amnesty scr General : Pengampunan Nasional

Definition

Tax Amnesty : Pengampunan Pajak Tax Amnesty : Menurut UUD

Tax Amnesty

Comparative Study Summary RUU Tax Amnesty Struktur : Persyaratan &

Tax Amnesty di Indonesia Prosedur

Catatan2 RUU Tax Amnesty

Conclusions Center for Indonesia Taxa0on Analysis

Definisi Tax Amnesty Katherine Baer and Eric Le Borgne – Tax Amnes0es Theory, Trends, and Some Alterna0ves “A limited---4me offer by the government to a specified group of taxpayers to pay a defined amount, in exchange for forgiveness of a tax liability (including interest and penal4es), rela4ng to a previous tax period (s), as well as freedom from legal prosecu4on” Jacques Malherbe--- Tax Amnes'es “The possibility of paying taxes in exchange for the forgiveness of the amount of tax liability (including interest and penal4es), the waiver of criminal tax prosecu4on and/or limita4ons to audit tax determina4ons for a period of 4me” Carla Marchese – Tax Amnesty Tax amnesty is the opportunity given to taxpayers to write off an exis4ng tax liability (including interests and fines) by paying a defined amount. Such offers are usually presented as being excep4onal and available for only a limited period of 4me. Amnes4es can either be general or restricted to certain groups of taxpayers or taxes, and they rou4nely include the waiving of criminal and civil penal4es. James Andreoni -- The desirability of a permanent tax amnesty Tax amnesEes are government programs that forgive all or part of the penalEes owed by tax cheaters if they voluntarily repay their delinquent taxes. Center for Indonesia Taxa0on Analysis

7

History of Tax Amnesty 2007 Sunset 1984 Policy UU (Era No 28 Thn Soeharto) 2007 1964 Keputusan (Era Presiden No Soekarno) 26 Thn 1984 Penetapan UUD Presiden 1945 Pasal 14 No 5 Thn 1964 (2)

2015 ReinvenEng Policy (PMK 29 dan 91 Thn 2015

Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk pemberian amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Center for Indonesia Taxa0on Analysis

EfekEvitas

Tax amnesty dapat mengurangi kepatuhan jika WP berharap adanya tax amnesty di masa mendatang peningkatan kepatuhan dan pengawasan WP setelah tax amnesty

Solusi

Tax amnesty diberikan sekali dalam satu generasi Publikasi program tax amnesty dan penekanan bahwa wajib pajak hanya memiliki kesempatan satu kali

tax amnesty bergantung pada kredibilitas dan reputasi administrasi perpajakan atas aspek penegakan hukum pajak peningkatan teknologi informasi dan komunikasi

peningkatan kemampuan petugas pajak yang melakukan pemeriksaan

kebijakan peraturan pemerintah

kepemimpinan poliEk

Tax amnesty akan lebih efekEf jika mendadak dan Edak dapat dianEsipasi oleh WP

Kesimpulan Center for Indonesia Taxa0on Analysis

Indonesia bisa memilih melakukan tax amnesty / Edak. Pilihan yang manapun, fokusnya adalah peningkatan kesadaran WP untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tax AmnesEes throughout the world AmnesEes have been used repeatedly over Eme and across countries, regardless of their degree of economic development Developed countries, including: Australia, Austria (1982, 1993), Belgium (1984), Finland (1982, 1984), France (1982, 1986), Greece, Ireland (1988, 1993), Italy (1982, 1984, 2002), New Zealand (1988), Portugal (1981, 1982, 1986, 1988), Spain (1977), and Switzerland.

Developing countries, including: ArgenEna (1987, 1995), Bolivia, Chile, Colombia (1987), Ecuador, India (several years), Panama (1974), Peru, Mexico, the Philippines, the Russian FederaEon (1993, 1996, 1997), and Turkey.

In the United States (78 programs unEl 2004), with almost all states (42 out of 50) offering a tax amnesty of some sort. Most of these U.S. states have introduced several amnesEes during that period (e.g., four for Louisiana and three for Arizona, ConnecEcut, Florida, Massachuseqs, Missouri, New Jersey, and New York). Center for Indonesia Taxa0on Analysis

Data & Fakta PeneliEan IMF (2008) ➔ Engkat keberhasilan tax amnesty hanya 50% di negara maju dan negara berkembang.

Di negara maju, TA efekEf mendongkrak penerimaan, Mengingat sistem administrasi sudah baik dan Engkat kepercayaan Enggi.

TA bersifat netral, Edak menjadi rekomendasi bagi terjaminnya peningkatan kepatuhan dan sistem perpajakan.

Di negara berkembang, TA sebaiknya dirancang untuk menjadi EEk tolak baru bagi sistem perpajakan yang baru melalui rekonsiliasi data.


Di negara berkembang, TA meningkatkan penerimaan jangka pendek, namun menurun dlm jangka panjang. Penyebabnya administrasi belum baik dan demoEvasi WP patuh.

Sebelum TA diberikan, otoritas pajak harus memiliki data akurat dan menyiapkan administrasi pasca---amnesty.

ObjecEves:

South Africa – 2003

to broaden the tax base and increase future revenue collecEon through disclosure of both authorised and unauthorised foreign assets; to enable South Africans to regularize their affairs without being prosecuted in terms of current exchange control regulaEons and tax laws; to provide the Reserve Bank and the Revenue Service with details of foreign assets;

Dura0on: 9 Months

1 June 2003 to 29 February 2004

The amnesty concerned individuals, trusts and private companies.

RATE 5% x unauthorised foreign assets declared and repatriated to South Africa

10% x unauthorised foreign assets declared but retained offshore.

to facilitate repatriaEon of foreign assets to South Africa without fear of prosecuEon. Benefits: •  Exchange Control from all civil penalEes and criminal liabiliEes stemming from the shi[ of funds offshore in contravenEon of exchange controls on or before 28 February 2002. •  Income Tax Release from all income taxes, interest, civil penalEes and criminal penalEes stemming from the failure to disclose gross income or capital gains from foreign sources if that income or capital gain arose on or before 28 February 2002.

RESULTS:

€ 7.8 bn

total foreign assets disclosed

EUR 2.4 bn authorised assets EUR 5.4 bn assets not previously authorised for exchange control purposes. € 45.4 mn tax collec0ons.


IMF and the Bank for Interna0onal Semlements : “this amnesty might become one of the interna4onal benchmarks for judging the success of amnes4es interna4onally as it has achieved the four objec4ves set for the amnesty process at its announcement”

Scudo Fiscale (Fiscal Shield) 2009

Tax Amnesty in Italy

Orang Pribadi, partnership dan sejenisnya. Kecuali sedang dalam proses pemeriksaan.

Subjek Objek

Asset di luar Italia dan penghasilan dari asset tersebut.

Masa pelaporan

15 September -- 15 Desember 2009.

Tarif

5% dari total aset (amnesty tax)

Jenis

Pengampunan sanksi pajak

Aset yang telah dilaporkan wajib di---repatriasi, dipindahkan kepada insEtusi yang dikuasai lembaga perantara, atau di---“regularize” dengan menambahkan beberapa detail informasi terhadap laporan asetnya (untuk negara tertentu yg memiliki kerjasama pajak dengan Italia). bank asal Italia/ lembaga keuangan tertentu

Wajib Pajak

Otoritas Pajak

Lembaga Perantara Informasi Aset

“Amnesty Tax”

“Amnesty Tax”

Keterangan Patuh

Pengampunan sanksi pajak Center for Indonesia Center for Taxa0on Analysis Indonesia

16

Tax Amnesty in Italy Voluntary Disclosure --- 2014 Subjek

Orang Pribadi, Badan, dan subjek pajak luar negeri (misalnya terkait dengan BUT). Kecuali sedang dalam proses pemeriksaan.

Objek

asset yang berlokasi di Italia maupun di luar Italia

Masa pelaporan

1 Januari – 30 September 2015.

Tarif

Seluruh pokok pajak dan sanksi administrasi terendah dikurangi 25%

Jenis

Pembebasan sanksi pajak dan pidana pencucian uang.

Keterangan

Wajib Pajak melaporkan informasi asetnya langsung kepada otoritas pajak Italia Untuk Wajib Pajak dengan aset maks EUR 2 juta / tahun, penghitungan disederhanakan, yaitu penghasilan dihitung 5% dari total aset.

Dari 1288 permohonan per 18 Mei 2015, dihasilkan: Pendapatan total sebesar EUR 260 juta dari Pajak Penghasilan, EUR 16 juta dari pajak daerah, EUR 12 juta dari Pajak Pertambahan Nilai. Center for Indonesia Taxa0on Analysis

17

AEoI 2018

Era Keterbukaan Informasi

Potensi Tax Audit

AnEsipasi

Hidden Assets

Pengampunan Pajak

When What

Pengampunan Pajak adalah pengampunan terhadap WP berupa penghapusan pajak yg seharusnya terutang, 0dak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan membayar Uang Tebusan.

Waktu pengajuan:

Sejak UU diterbitkan – 31 Des 2016 Max 3 kali pengajuan TA dlm periode pengampunan

Why

How? 1) Membayar Uang Tebusan; Dasar

Uang Tebusan = Tarif x Perhitungan

Tarif Uang Tebusan Dengan Repatriasi 1%, 2%, 3% (disesuaikan periode pengajuan) Tanpa Repatriasi 2%, 4%, 6% (disesuaikan periode pengajuan)

Akibat -  Sanksi & Denda Pajak -  Utang Pajak -  BukE Permulaan -  Penyidikan -  Pidana Pajak Mengapa WP perlu mengajuakan Pengampunan? SK Pengampunan berkekuatan hukum tetap >> melindungi WP agar Edak diperiksa (terkait dosa dan kesalahan masa lalu, yaitu 2014 & tahun-tahun sebelumnya) Nilai Harta Bersih per 31 Des 2015 Nilai Harta Bersih pada SPT 201 Tambahan Nilai Harta Bersih di SPT 2015

Dasar Perhitungan Uang Tebusan

2) memiliki NPWP 3) melunasi seluruh Tunggakan Pajak Who Subjek Pengampunan : 4) menyampaikan Surat Permohonan Pengampunan Pajak 1.  2. 

WP OP WP Badan

Kecuali : WP sedang dlm penyidikan dan berkasnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan WP sedang proses peradilan; WP sedang menjalani hukuman pidana, atas Endak pidana di bidang perpajakan.

Dilampiri dengan:

Jika memilih repatriasi, dilampiri:

BukE pengalihan harta kas/setara kas; - bukE pembayaran Uang Tebusan; - bukE pelunasan Tunggakan Pajak; Surat Pernyataan Kesanggupan - da[ar harta yang berisi informasi kepemilikan harta; mengalihkan harta selain kas/setara - da[ar Utang beserta dokumen pendukungnya; kas; - Fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015; Surat Pernyataan Kesanggupan - Fotokopi SPT Tahunan PPh terakhir (2014/ menginvestasikan harta selain kas/ sebelumnya); setara kas;

Cakupan Pengampunan? Subjek Pengampunan: 1.  Wajib Pajak Orang Pribadi 2.  Wajib Pajak Badan WP dikecualikan: 1.  WP yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, 2.  WP sedang dalam proses peradilan atau 3.  WP sedang menjalani hukuman pidana, atas Endak pidana di bidang perpajakan. Waktu pengajuan : Sejak UU diterbitkan – 31 Desember 2016 WP maksimal 3 kali mengajukan

permohonan dalam periode Pengampunan Pajak Center for Indonesia Taxa0on Analysis

Benefit (Fasilitas Pengampunan Pajak) : a.  Penghapusan pajak terutang b.  Penghapusan sanksi administrasi perpajakan c.  Penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan d.  Tidak dilakukan /ditangguhkan atas Pemeriksaan, Pemeriksaan BukE Permulaan, Penyidikan Endak pidana di bidang perpajakan hingga diterbitkannya SK Pengampunan Pajak untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Pajak sampai 31 Des 2015. Lalu dihenEkan saat Menteri menerbitkan SK Pengampunan.

Cut-off date 31/12/2015 SPT PPh 2014 & SPT PPh 2015 sebagai dasar sebelum mengajukan permohonan. 48

Potensi

Tax JusEce Network:

Mc Kinsey:

USD 331 miliar

Aset Indonesia di LN 4000T GFI (2014): aliran uang haram Indonesia USD 18 juta.

Aset keuangan Indonesia di Tax Haven (Tax JusEce Network 2010)

setara IDR 5.844 triliun dengan Di tahun 2015

Setara 52,7% PDB Indonesia 2015 Dengan tarif (2%),

dana segar yang dapat masuk ke penerimaan pajak: IDR 40 – 60 Triliun.

2.9% - 4.4% dari target pajak 2016

Potensi Tambahan Wajib Pajak mencabut permohonan restitusi dan kompensasi hilang è Rp 50 T Wajib Pajak melunasi tunggakan pajak è 15 T

Wajib Pajak mencabut sengketa di pengadilan pajak è 20 T


Potensi Dana Repatriasi (Kiryanto: 2016) v Diharapkan dengan pemberlakuan tax amnesty, danadana milik WNI yang berada di luar negeri tersebut dapat ditarik kembali ke Indonesia sehingga bermanfaat bagi negara. v Dari hasil riset McKinsey untuk mengkalkulasi potensi penerimaan negara dari tax amnesty, diproyeksikan pengampunan pajak mampu menarik pulang (repatriasi) aset yang ada luar negeri sekitar Rp 2.000 triliun. v Dengan asumsi, tarif 3% dari “uang tebusan” tersebut, diyakini kebijakan pengampunan pajak ini mampu menyumbang tambahan penerimaan pajak minimal Rp 60 triliun. v Implementasi kebijakan pengampunan pajak akan menjadi dasar perhitungan (base line) perhitungan pajak untuk tahun 2017 dan seterusnya yang pasti potensi penerimaannya akan jauh lebih besar.

Page 50 Center for Indonesia Taxa0on Analysis

Beberapa hal krusial yang perlu dicermati… (1):

1 2

Jika kewenangan Presiden diasalkan dari Pasal 14 (2) UUD 1945 (kewenangan memberi amnesE), isElah Pengampunan Pajak sebaiknya diganE dengan AmnesE Pajak. Data dan informasi yang diperoleh otoritas pajak Edak dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan dan/ atau penuntutan pidana. • 

berpotensi melemahkan penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi

3 4

• 

• 

Perlu diatur dalam RUU TA terkait dengan perlindungan dari tuntutan administraEf, tuntutan perdata, dan tuntutan pidana. Perlu dikoordinasikan dengan insEtusi penegak hukum -jika perlu ada MoU mendahului implementasi TA- agar wajib pajak yang ikut TA-pun mendapat jaminan dan penegak hukum memiliki pemahaman yang sama. Cukup dengan klausul kerahasiaan sesuai Pasal 34 UU KUP

Tarif tebusan (1%-2%-3%-4%-6%) sangat rendah dibandingkan tarif PPh yaitu 25% (badan) dan 30% (OP).

Usulan Tarif Tebusan (Non Repatriasi) = 5 – 10% (Repatriasi) = 3-6%

Tarif Tebusan harus disesuaikan agar tidak membuat Indonesia justru merugi. Repatriasi yang ditampung dalam instrument SUN memiliki bunga yang cukup tinggi (sekitar 8-9%). Jika tarif tebusan rendah (1-6%), maka pengeluaran negara akan bertambah untuk membayar bunga tersebut.


51

Beberapa hal krusial yang perlu dicermati…(2):

5

InsenEf tambahan lapisan tarif untuk UKM (Omset < Rp 4,8 miliar) dikenai tarif pajak di bawah tarif tebusan terendah untuk memberi insenEf UKM dan memberi keadilan.

6

Rewards bagi WP yang sudah ikut Reinven4ng Policy perlu diatur agar Edak mendistorsi kepatuhan pajak.

7

Belum ada mandat membangun administrasi pasca pengampunan yang menjamin pengawasan dan penegakan hukum di masa mendatang.

8

Pemerintah memiliki opsi untuk menentukan tarif yang lebih bervariasi. misalnya Edak akan diperiksa dalam jangka waktu 3 tahun mendatang. Berpotensi Embulkan preseden buruk bagi upaya penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi.

Program pengampunan Edak ditempatkan dalam konteks pembaruan sistem perpajakan yang menyeluruh karena Edak diikuE revisi UU Perbankan yang memperluas akses fiskus ke data perbankan, implementasi Single Iden4fica4on Number, transformasi kelembagaan, dan koordinasi penegakan hukum perpajakan.

9 Reformasi Moneter (Finansial dan Pasar Modal), melalui penciptaan instrumen derivaEf dan instrumen investasi yang mampu menampung dana yang direpatriasi. Center for Indonesia Taxa0on Analysis

52


10

Pengakuan utang sebagai pengurang harta berpotensi menciptakan moral hazard berupa rekayasa utang baru sebagai pengurang harta.

11

Potensi Moral Hazard lainnya juga dapat terjadi, seperE : •  Menunda penyelesaian pemeriksaan dan penyidikan pajak •  Mempercepat penyelesaian sengketa pajak •  Menciptakan utang baru agar harta bersih mengecil

12

Skema Investasi

PMK 169 (DER)

Surat Berharga Negara Obligasi BUMN, Obligasi Swasta Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Deposito, Investasi Saham


53


13

Konsideran lainnya, yaitu adanya Potensial Loss (diperkirakan sebesar 70 Triliun) yang merugikan negara, apabila Proses Pemeriksaan Pajak tahun lalu dihenEkan sebagai bagian dari Fasilitas Pengampunan Pajak.

14 Perlu diatur mengenai ketentuan khusus pasca tax amnesty, terkait kewajiban dilakukannya reformasi pajak. (Amandemen UU KUP, UU PPh dan UU Perbankan). 15

Catatan lembaga penegak hukum, perlu dilakukan sinkronisasi beberapa UU - RUU Pengampunan Pajak berbentrokan dengan UU Perbankan terkait kerahasiaan data & informasi pengajuan pengampunan. -  Perlu adanya pemahaman dasar bahwa nanEnya UU Pengampunan Pajak bersifat lex specialis -  Perlu adanya pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, pemufakatan jahat, atau penyuapan saat UU Pengampunan Pajak diimplementasikan nanEnya -  UU Pengampunan pajak diharapkan Edak menghilangkan proses Endak pencucian uang dan terorisme selain kerja sama untuk menghindari penyalahgunaan RUU tsb.


54

Keberhasilan Pengampunan Pajak di Indonesia bersifat “condiZonal”: 1. Tax Amnesty sebagai Sarana 2. Visi Comprehensive Tax Reform 3. Pemenuhan Prasyarat 4. Sistem Perpajakan “pasca-amnesty”


55

Tantangan Pasca Tax Amnesty Regulasi (Ketentuan)

Revisi UU KUP, Revisi UU Perbankan, ketentuan Daluwarsa Pemeriksaan, kendala Pertukaran Data dan Informasi

Administrasi

Mengumpulkan data dengan Sistem Informasi dan Teknologi Terintegrasi Implementasi Single Iden4fitacion Number (SIN)

Koordinasi antar instansi

OJK & PPATK >> Data dan Informasi Nasabah di Perbankan POLRI & Kejaksaan >> Penegakan Hukum Perpajakan

Kompetensi

Kualitas SDM (Profesionalisme, Akuntabilitas, Kode EEk, dsb)


56

1 # Kesiapan perbankan nasional Per Januari 2016 Kredit (Rp Triliun)

DPK (Rp Triliun)

LDR (%)

3,983.0

4,385.0

90.95

Dana Hasil Tax Amnesty ≈ Rp 2,000 Triliun Setelah Tax Amnesty (dengan berbagai skenario) Asumsi Dana Hasil Tax Amnesty yang Masuk ke Perbankan

Kredit (Rp Triliun)

DPK (Rp Triliun)

LDR (%)

100%

3,983.0

6,385.0

62.4

75%

3,983.0

5,885.0

67.7

50%

3,983.0

5,385.0

74.0

36%

5,983.0

5,106.4

78.0

Siapkah perbankan Indonesia menyalurkan kelebihan likuiditas yang ada?


Catatan : Sesuai beleid BI, rasio LDR ditetapkan 78-92%

2 # Kesiapan perbankan nasional Periode

Kredit (Rp Triliun)

DPK (Rp Triliun)

LDR (%)

Des 2015

4,057.9

4,413.1

92.1

Des 2016 F *)

4,544.8

4,986.8

91.1

Dana Hasil Tax Amnesty ≈ Rp 2,000 Triliun Setelah Tax Amnesty Asumsi Dana Hasil Tax Amnesty yang Masuk ke Perbankan

Kredit (Rp Triliun)

DPK (Rp Triliun)

LDR (%)

100% (Rp2,000 T)

4,544.8

6,986.8

65.0

75% (Rp1,500 T)

4,544.8

6,489.8

70.1

50% (Rp1,000 T)

4,544.8

5,986.8

74.0

42% (Rp840 T)

4,544.8

5,706.8

78.0

Siapkah Bank menyalurkan kelebihan likuiditas yang ada?

Catatan : §  Sesuai beleid BI, rasio LDR ditetapkan 78%-92%, §  Pertumbuhan kredit 2016 diperkirakan sekitar 12-14% dan DPK sebesar 13-15%


3 # Kesiapan pasar modal domestik è  Secara rerata, potensi penyerapan dana tax amnesty melalui jalur pasar modal domestik hanya berkisar Rp110.5 triliun per tahun. è  Perlu pendalaman pasar keuangan yang lebih luas, atraktif dan berkelanjutan melalui variasi produk dan perluasan basis investor lokal baik institusional maupun perorangan/individual. Penyerapan Dana

2013

2014

2015

Rata-Rata

Obligasi Swasta

55.3

47.8

60.0

54.4

Sukuk

2.2

0.9

3.3

2.1

IPO Saham

16.7

8.3

11.3

12.1

Rights Issue

40.8

39.4

45.5

41.9

Total

115.0

96.4

120.1

110.5

melalui Pasar Modal (Rp Triliun)

Sumber : Statistik Pasar Modal, OJK


2013-2015

Tax Amnesty Concern (Taxpayer vs Gov)


60

Strategi Pemungutan Perpajakan Kepatuhan Pajak?


61

Membangun Kepatuhan Pajak Slippery Slope Framework (Kircher:2007)


Penerimaan Pajak adalah Outcome dari Sistem Kepatuhan (output) Penerimaan Pajak yang Op0mal Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)

Birokrasi yang baik Aparat yang profesional dan berintegritas Center for Indonesia Taxa0on Analysis

Modal Sosial

Kesadaran Pembayar Pajak (Taxpayer Awareness)

Model Kepatuhan dan Strategi Peningkatan Kepatuhan

Sumber: OECD, “Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance,” (Paris: OECD, 2004). Dikutip dari Darussalam, 2016 Center for Indonesia Taxa0on Analysis

64

“Apabila WP telah masuk kelompok yang patuh tetapi diberi perlakuan seperti WP yang tidak patuh, maka WP patuh akan menjadi frustrasi.” Roman Seer, dikutip dari Darussalam: 2016


65

Ra.ng kepatuhan pajak dapat digunakan untuk mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak Beberapa pelayanan publik atau transaksi asset/keuangan hanya akan diberikan kepada masyarakat yang taat pajak SerEfikat Tanah/ Bangunan; IMB

Cek Kepatuha n Tidak Patuh

Patuh

Tidak Patuh Patuh

Pelayanan Publik Lainnya

Tidak Patuh

Patuh

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak


Pelayanan Paspor

Wajib Pajak

Tidak Patuh

Patuh

Tidak Patuh

Ijin Usaha

Tidak Patuh

Cek Kepatuhan Patuh Ijin Expor/ Impor

Patuh

Kontrak Pemerintah

T E R I M A K A S I H

Center for Indonesia Taxa0on Analysis Wisma Korindo 5th Floor Jalan MT. Haryono Kav. 62, Pancoran, Jakarta Selatan Center for Indonesia Taxa0on Analysis

67

Menimbang Manfaat Kebijakan Tax Amnesty

Recommend Documents