TAX AMNESTY DALAM PEREKONOMIAN MAKRO Dr. Mahartono, M.M. Kepala Bagian Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
Disampaikan pada Seminar Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang 4 Maret 2017
Curriculum Vitae
Dr. Mahartono, M.M. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Timur III
RIWAYAT PENDIDIKAN • • •
S1. Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Gajah Mada Yogyakarta S2. Magister Manajemen Universitas Gajah Mada Yogyakarta S3. Doktor Ilmu Administrasi Pubik Universitas Padjajaran Bandung
GAMBARAN UMUM APBN 2017 dan PERPAJAKAN INDONESIA
APBN 2017
Sistem Pemungutan Pajak
Sistem perpajakan kita menganut self-assessment system yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya yang meliputi
daftar – hitung – bayar - lapor
Tujuan & Destination Statement Tujuan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan Destination Statement 2015
2016
2017
2018
2019
Tax Ratio*
13,2%
14,2%
14,6%
15,2%
16%
Penerimaan Pajak
1.294 Triliun
1.512 Triliun
1.737 Triliun
2.007 Triliun
2.329 Triliun
SPT melalui e-filing
2 Juta
7 Juta
14 Juta
18 Juta
24 Juta
32 Juta
36 Juta
40 Juta
42 Juta
44 Juta
Jumlah WP terdaftar
* Termasuk 1% pajak daerah
Pajak untuk Mengurangi Kesenjangan Distribusi per Pulau
PULAU PPh & PPN Dana Transfer Belanja APBD
PULAU KALIMANTAN SULAWESI PAPUA & MALUKU PPh & PPN 11,08 T (3,8%) 9,13 T (3,1%) 4,77 T (1,6%) Dana Transfer 70,9 T (9,7%)73,8 T 10,1%) 144,7 T (19,7%) Belanja APBD 108,99 T 85,81 T 64,86 T
SUMATERA JAWA BALI & NUSA TENGGARA 25,75 T (8,8%) 737,65 T (81,3%)3,96 T (1,4%) 207,3 T (28,3%)198,3 T (27,0%) 38,8 T (5,3%) 322,51 T 383,61 T 53,74 T
triliun Rp
18
19
Penerimaan Pajak 10 Tahun Terakhir Uraian
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Target
425,832
525,746
567,157
650,501
759,476
879,395
989,812
1,067,197
1,282,529
1,355,200
Realisasi
416,683
562,499
534,953
616,231
738,815
831,623
916,461
978,839
1,055,269
1,104,900
% Capaian
98%
107%
94%
95%
97%
95%
93%
92%
82%
82%
1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 Target
800,000
Realisasi
600,000 400,000 200,000 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 40 jt
80% WP TERDAFTAR
WP TERDAFTAR WAJIB SPT
30 jt 20 jt
70%
56%
59%
62%
60%
60%
10 jt
50%
0 jt
40% 2013
2014
2015
2016
URAIAN
2013
2014
2015
2016
WP TERDAFTAR
24.35
27.38
30.04
32.77
WP TERDAFTAR WAJIB SPT
17.73
18.36
18.16
20.17
REALISASI SPT
9.97
10.85
10.97
12.56
RASIO KEPATUHAN
56.21%
59.2%
60.42%
62.28%
23
24
25
Prioritas Pengawasan Kepatuhan
REFORMASI PERPAJAKAN DAN CAPAIAN PENERIMAAN 2016
Roadmap Reformasi Perpajakan
PILAR REFORMASI PERPAJAKAN
Optimalisasi Penerimaan Pajak Institusi Perpajakan yang Kuat, Kredibel, dan Akuntabel Organisasi
struktur organisasi yang ideal (best fit) dengan memperhatikan cakupan geografis, karakteristik organisasi, ekonomi, kearifan lokal, potensi penerimaan dan rentang kendali (span of control) yang memadai
SDM
Teknologi Informasi dan Basis Data
Proses Bisnis
SDM yang sistem Proses bisnis professional, informasi yang yang sederhana kompeten, reliable dan untuk membuat kredibel, handal untuk pekerjaan berintegritas, mengolah data menjadi efektif, dan dapat perpajakan efisien, menjalankan yang akurat akuntabel, proses bisnis DJP berbasis berbasis IT, dan dalam rangka teknologi sesuai mencakup menghimpun dengan core seluruh penerimaan business DJP pekerjaan DJP negara sesuai SARANA DAN PRASARANA dengan potensi yang ada ANGGARAN
SINERGI PIHAK LAIN
Peraturan Perundangundangan Peraturan perundangundangan yang memberikan kepastian hukum, menampung dinamika kegiatan perekonomian yang berkembang, mengurangi biaya kepatuhan, memperluas basis perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak
PETA FUNGSI DJP
PROSES BISNIS (PETA FUNGSI DJP) FUNGSI
PROSES BISNIS
Registrasi Layanan Administrasi PELAYANAN Pembayaran Keberatan Non Keberatan Edukasi Ekstensifikasi Pengawasan PENGAWASA (Intensifikasi) Pemeriksaan N Pengenaan PBB Penilaian Pemeriksaan Bukti Permulaan dan PENEGAKAN Penyidikan HUKUM Penagihan Intelijen Perpajakan TOTAL
JUMLAH SUB PROSES BISNIS 5 3 4 4 7 3 4 3 3 3 3 4
3 4 53
FUNGSI
PROSES BISNIS
Pengelolaan SPT Pengolahan Data Pihak ketiga Hubungan Masyarakat Litigasi (Beracara) Non Litigasi (Bantuan Hukum) Regulasi Hubungan Internasional PENDUKUNG Pengelolaan Pengetahuan Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Pihak Ketiga Pengelolaan Aset, Logistik, dan Keuangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sumber Daya Manusia Organisasi
JUMLAH SUB PROSES BISNIS 2 3 4 5 6 1 6 6 2 4 2 6 9 3
Penggunaan Pajak pada Belanja K/L
3.541m 3.541 m jembatan jembatan
155 km
infrastruktur subsidi
jalan
52.631 ha sawah
11.900
rumah prajurit
10 ribu
Gaji Polri setahun
3.541 m jembatan 729 ribuRTS
93 ribu ton benih
Rp
1 triliun
9,4 ribu
gaji guru senior
beras
306 ribu ton pupuk
2,2 juta/ 1,3 juta/1 juta
siswa SD/SMP/SMA
355 ribu
belanja pegawai bantuan sosial
keluarga miskin
3,6 juta PBI orang miskin
Penggunaan Pajak pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa
6.765 3.541 m jembatan
1,25 juta
DAK Fisik BOS
ruang kelas SD
5.511
BOS siswa SD/ Ibtidaiyah setahun
1 juta
BOS siswa SMP/ Tsanawiyah setahun
ruang kelas SMP
ruang kelas SMA
50
rumah sakit
+
1 triliun
23.585org
Tunj.prof guru setahun
24.911org
Tunj.khss guru setahun
714.286
Rp
4.182
BOS siswa SMA/ Aliyah setahun
+
2.018
BOK Puskesmas
4,2 juta
tunj.profesi guru BOK
Jampersal ibu hamil
2.144
Akreditasi RS
35
36
37
38
AMNESTI PAJAK Merupakan langkah awal reformasi perpajakan Tujuan:
• • • •
NILAI ASET
Mendukung pertumbuhan ekonomi Memperluas tax base Memperbaiki peneriamaan negara Memperbaiki hubungan dan kepercayaan antara Wajib Pajak dan Pemerintah
UANG TEBUSAN
Rp
RP
4.325
110
triliun
trilliun
PESERTA
656.281 Wajib Pajak
KONDISI EKONOMI GLOBAL MODERASI PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL PEREKONOMIAN AMERIKA YANG BELUM STABIL PERLAMBATAN PERTUMBUHAN TIONGKOK KETIDAKPASTIAN KEBIJAKAN MONETER HARGA KOMODITAS MENURUN RISIKO GEOPOLITIK: TIMUR TENGAH & BREXIT
DAMPAK
BAGI INDONESIA
PERLAMBATAN EKONOMI INDONESIA DEFISIT NERACA PERDAGANGAN DEFISIT ANGGARAN MEMBESAR PENURUNAN LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI/ MANUFAKTUR INFRASTRUCTURE GAP YANG MASIH TINGGI
AKIBAT KONDISI TERSEBUT
PENGANGGURAN
KEMISKINAN
MAKIN MENINGKAT
KESENJANGAN
KITA HARUS SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU!
TEMUKAN!
PERTUMBUHAN
EKONOMI MENURUN
Indonesia mencari sumber investasi dari LUAR NEGERI
Peluang INVESTASI di Indonesia TERBUKA LEBAR
KITA HARUS DENGAN CARA
REPATRIASI
TEMUKAN!
HARTA WNI TERSEBAR DI SELURUH DUNIA
WAKTUNYA UNTUK KEMBALI, SEKARANG!
MENGAPA SEKARANG?
“Negara ini membutuhkan banyak dana untuk pembangunan yang inklusif”
MENGAPA SEKARANG? MANFAATKAN PENGAMPUNAN PAJAK SEKARANG, SEBELUM:
AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEOI) PALING LAMBAT MULAI 2018
REVISI UU PERBANKAN UNTUK KETERBUKAAN DATA BAGI PERPAJAKAN
WP tidak akan bisa lagi menyembunyikan asetnya (di mana pun) dari otoritas pajak
MANFAAT DAN TUJUAN AMNESTI PAJAK Meningkatkan PERTUMBUHAN EKONOMI melalui Repatriasi Aset, yang ditandai: Peningkatan likuiditas domestik; Perbaikan nilai tukar Rupiah; Penurunan Suku Bunga; Peningkatan investasi Bagian dari Reformasi Perpajakan menuju sistem yang berkeadilan, serta perluasan basis data perpajakan
Meningkatkan Penerimaan Pajak
PENGERTIAN
“
Pengampunan Pajak penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan
Pasal 1 Angka 1.
TARIF
01 Juli-30 Sept 2016
TARIF
2%
01 Okt-31 Des 2016
3%
01 Jan-31 Mar 2017
5%
“
Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Deklarasi Dalam Negeri
01 Juli-30 Sept 2016
TARIF
4%
01 Okt-31 Des 2016
6%
01 Jan-31 Mar 2017
10%
“
Deklarasi Luar Negeri Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
01 Juli-30 Sept 2016
TARIF
2%
01 Okt-31 Des 2016
3% 5%
01 Jan-31 Mar 2017
LUAR NEGERI DALAM NEGERI
Repatriasi
TARIF
TARIF KHUSUS PELAKU USAHA DENGAN PEREDARAN USAHA SAMPAI DENGAN Rp4,8 M
TARIF WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN USAHA S.D. 4,8MILIAR
0,5%
2%
JIKA PENGUNGKAPAN HARTA SAMPAI DENGAN 10 MILIAR
JIKA PENGUNGKAPAN HARTA LEBIH DARI 10 MILIAR
1 JULI 2016 S.D. 31 MARET 2017
