TENTANG TAX AMNESTY 1.
Apa Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak itu? Pengampunan Pajak adalah penghapusan atas pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum 31 Desember 2015 dengan cara Wajib Pajak mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan. Tax Amnesty merupakan kesempatan bagi wajib pajak untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Bank OCBC NISP mendukung program Tax Amnesty melalui layanan perbankan dan produk investasi unggulan untuk mengelola dan mengembangkan dana repatriasi nasabah dari luar negeri.
2.
Apa manfaat mengikuti Tax Amnesty? Wajib Pajak yang mengikuti program Tax Amnesty akan mendapatkan banyak manfaat, di antaranya: Penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan. Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan. Jaminan rahasia data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun.
3.
Apa yang dimaksud dengan Deklarasi? Deklarasi adalah pengungkapan harta yang berada diluar Indonesia tidak dialihkan/tidak diinvestasikan/ tidak ditanamkan ke dalam wilayah Indonesia.
4.
Apa yang dimaksud dengan Repatriasi? Repatriasi adalah menanamkan (menginvestasikan/mengalihkan) harta yang diungkap dalam program pengampunan pajak ke instrumen investasi yang telah ditentukan. Harta yang diungkap oleh Wajib Pajak tidak dapat dialihkan ke luar negeri selama 3 tahun.
5.
Apa yang dimaksud dengan Bank Persepsi dan Gateway? Bank Persepsi adalah adalah bank umum yang ditunjuk oleh menteri untuk menerima setoran penerimaan negara dan berdasarkan undang-undang terkait Tax Amnesty ditunjuk untuk menerima setoran Uang Tebusan dan/atau dana yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Tax Amnesty. Gateway adalah Pengelola Harta Wajib Pajak yang berperan sebagai pintu masuk pengalihan Harta Wajib Pajak. Gateway mencakup Bank, Manajer Investasi, dan Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk oleh menteri untuk penempatan dan pengelolaan dana Wajib Pajak pada instrumen investasi dalam rangka Tax Amnesty.
6.
Apakah Bank OCBC NISP termasuk sebagai Bank Persepsi atau Gateway? Bank OCBC NISP adalah Bank Persepsi dan Gateway yang siap melayani pembayaran dana tebusan pajak dan penerimaan dana repatriasi Tax Amnesty untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui 339 kantor Bank OCBC NISP di berbagai wilayah Indonesia.
7.
Apa syarat mengikuti Tax Amnesty? Wajib Pajak harus memiliki NPWP Bagi yang memiliki NPWP sejak tahun 2015 dan sebelumnya, harus sudah melaporkan SPT 2015. Sanksi atas telat lapor ditiadakan. Harta dan Hutang yang belum dilaporkan di SPT 2015 akan dihitung dan dikenakan tarif tebusan. Bagi yang belum memiliki NPWP Daftar NPWP di tahun 2016 sebelum mengikuti Tax Amnesty Seluruh harta dan hutang yang dimiliki akan dihitung dan dikenakan tarif tebusan.
8.
Harta apa saja yang masuk dalam pengampunan pajak? Kendaraan bermotor Tanah dan bangunan AJB/PPJB Obligasi/saham Uang tunai dalam mata uang apapun Emas, perhiasan, batu permata, berlian, koleksi seni seperti lukisan, patung. Harta di luar negeri seperti deposito/asuransi/properti/reksadana/saham/obligasi. (yang belum dilaporkan per 31 Desember 2015 yang perolehannya dari 1 Januari 1985 s.d 31 Desember 2015).
9.
Kewajiban pajak apa saja yang diampuni? Kewajiban pajak yang diampuni meliputi kewajiban PPh, dan PPN atau PPnBM.
10.
Berapa maksimal utang yang dapat menjadi pengurang nilai Harta untuk menentukan nilai Harta Bersih? Utang yang bisa menjadi pengurang nilai Harta maksimal adalah 75% dari nilai Harta untuk WP badan dan 50% dari nilai harta untuk WP perorangan. Misalnya: PT A memiliki harta yang belum dilaporkan dalam SPT 2015 sebesar Rp500 juta yang sebagian (Rp 400 juta) berasal dari utang. Maka utang yang bisa dikurangkan untuk menghitung Nilai Harta Bersih maksimal: Rp500jt x 75% = Rp375 juta. Jadi NHB sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Uang Tebusan adalah Rp500jt - Rp375 juta = Rp125 juta.
11.
Bagaimana cara menghitung Uang Tebusan? Uang tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Uang Tebusan. UANG TEBUSAN = TARIF x DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN Dasar Pengenaan Uang Tebusan dhitung berdasarkan Nilai Harta Bersih (NHB) yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir. NHB merupakan selisih antara nilai harta dikurangi utang. Contohnya: Pengusaha A (WP) memiliki utang dan harta hingga 31 Desember 2015 sebagai berikut: A. Utang kepada pihak lain
Rp 100.000.000,-
B. Harta yang dimiliki per 31 Desember 2015
Rp 2.000.000.000,-
C. Harta yang dilaporkan dalam SPT 2015
Rp 1.500.000.000,-
D. Selisih Harta yang belum dilaporkan (B- C)
Rp 500.000.000,-
WP akan melakukan repatriasi atas Harta bersihnya, maka WP harus menghitung dahulu Nilai Harta Bersih (selisih Harta & utang) : (D-A)
Rp 400.000.000,-
WP melakukan deklarasi dan repatriasi pada September 2016 (periode 1) dan tarif tebusan 2%. Uang Tebusan yang harus dibayar
2% x Rp 400.000.000 = Rp 8.000.000,-
12.
Harta yang diperoleh sejak kapan yang bisa diikutkan Tax Amnesty? Sepanjang harta belum dilaporkan sampai dengan Tahun Pajak Terakhir, maka harta tersebut boleh diajukan sebagai objek Tax Amnesty.
13.
Harta siapa yang bisa diklaim? De facto atau de jure? Per kapan? Tax Amnesty sifatnya self assessment, sehingga harta yang akan dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta diserahkan kepada WP dan atas harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta tersebut tidak perlu dilampiri dokumen pendukung.
14.
Bagaimana cara menilai harta tambahan? Untuk harta berupa kas dinilai berdasarkan nilai nominal. Selain kas dinilai berdasarkan nilai wajar.
15.
Apa yang dimaksud dengan nilai wajar dalam penghitungan harta tambahan? Nilai wajar adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset sejenis atau setara berdasarkan penilaian WP atau bisa juga dijelaskan sebagai nilai menurut Wajib pajak sendiri yang menggambarkan kondisi aset sejenis pada akhir Tahun Pajak Terakhir.
16.
Jika WP melakukan deklarasi harta Dalam Negeri namun sebelum 3 tahun WP mengalihkan harta tersebut ke Luar Negeri, bagaimana perlakuannya menurut Tax Amnesty? Ketika WP mendeklarasikan harta Dalam Negeri dikenakan tarif tebusan sesuai UU Tax Amnesty yakni: 2%, 3% dan 5% (tergantung periode deklarasi Surat Pernyataan). Apabila WP mengalihkan dana harta tersebut sebelum 3 tahun maka atas seluruh harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan Tahun Pajak 2016 serta dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan, peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.
17.
Apakah harta dalam bentuk saham luar negeri dapat direpatriasi? Harta di Luar negeri yang akan direpatriasi ke wilayah NKRI harus melalui pembukaan rekening khusus di Bank Persepsi. Jika WP memiliki harta dalam bentuk non uang tunai di luar negeri dan hendak melakukan repatriasi maka harta tersebut harus diubah dalam bentuk uang tunai dan diinvestasikan dalam instrument yang telah ditetapkan.
18.
Kapan batas waktu pengalihan harta masuk ke wilayah Indonesia? Bagi nasabah yang menyampaikan surat pernyataan pada tahun 2016 batas waktunya adalah sampai dengan 31 Desember 2016. Bagi nasabah yang menyampaikan surat pernyataan sampai dengan 31 Maret 2017, batas waktunya adalah sampai dengan 31 Maret 2017.
TAHAP-TAHAP MENGIKUTI TAX AMNESTY 1.
Dimana dan bagaimana mengajukan pengampunan pajak? Nasabah datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar dengan membawa surat pernyataan harta , bukti setoran uang tebusan dan kelengkapan dokumen lainnya.
2.
Apakah formulir surat pernyataan harta WP sudah tersedia? Formulir terkait pelaksanaan program amnesti pajak dapat diunduh di http://www.pajak.go.id/amnestipajak#download
3.
Bagaimana langkah-langkah mengikuti pengampunan pajak? a.
Datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak (WP) terdaftar untuk memperoleh penjelasan mengenai pengisian, perhitungan uang tebusan, dan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan.
b.
WP juga mengecek di KPP apakah terdapat tunggakan pajak yang masih harus dilunasi. Jika terdapat tunggakan pajak, segera lunasi tunggakan pajak tersebut untuk dapat melakukan langkah selanjutnya.
c.
Persiapkan daftar harta dan dokumen pendukung harta (contoh: BPKB, Sertifikat, PPJB, dsb).
d.
Persiapkan daftar hutang dan dokumen pendukung hutang (contoh: Perjanjian KPR, Perjanjian KPM, dsb).
e.
Hitung harta bersih yang akan dilaporkan dalam Tax Amnesty (harta-hutang) lalu kalikan dengan tarif tebusan sesuai periode yang diikuti.
f.
Lengkapi formulir Surat Pernyataan Harta dan kelengkapan dokumennya.
g.
Lakukan pembayaran secara online melalui sistem e-Billing. Setorkan uang tebusan melalui cabang Bank OCBC NISP atau Bank Persepsi lainnya sesuai kode e-Billing.
h.
Ajukan Surat Pernyataan Harta dan kelengkapannya ke KPP.
i.
WP akan memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP).
j.
Bagi WP yang mendeklarasikan harta di dalam negeri maka harta tersebut dapat diinvestasikan di Bank Persepsi.
k.
Bagi WP yang akan mengalihkan harta dari luar negeri ke wilayah Indonesia (repatriasi), maka WP membuka rekening khusus di Bank OCBC NISP atau Bank Gateway lainnya dan menginvestasikan pada produk-produk investasi yang dapat dipilih WP selama 3 tahun.
DISCLAIMER Informasi dalam materi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai Tax Amnesty dan layanan PT Bank OCBC NISP Tbk terkait Tax Amnesty sebagai Bank Persepsi dan Gateway. Nasabah disarankan untuk memahami secara lengkap segala ketentuan yang berkaitan dengan Tax Amnesty dari sumber resmi Direktorat Jenderal Pajak dan berkonsultasi dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak, Konsultan Pajak, atau pihak berkompeten lainnya sebelum mengambil keputusan. Segala konsekuensi atau dampak atas keputusan Nasabah terkait pengajuan Tax Amnesty merupakan tanggung jawab Nasabah sendiri dan diluar tanggung jawab PT Bank OCBC NISP Tbk. PT Bank OCBC NISP Tbk adalah lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
