MONETER FALASI TAX AMNESTY

WWW.MONETER.CO.ID

MONETER

FALASI TAX AMNESTY

EDISI 25 MEI 2016

MONETER Pendiri/CEO Heriyono Nayottama Pemimpin Redaksi Epung Saepudin Wakil Pemimpin Redaksi Yudo Widiyanto Redaktur Pelaksana Ari Purwanto Redaktur Senior Dhia Prekasha Yoedha Jan Prince Permata Julius Jera Rema Staf Redaksi Aloysius Diaz Aditya, Alfi Mora Sada, Andreas Kristanto, Ferdinan Ari Purnama, Hardian Sukma, Hadi Susatyo, Ponco Sulaksono, Rizal Herlambang, Susi Lestari, Sumarno, Yos Wladimir Lanin, Said Dharma Setiawan (Riau) Konsultan Hukum Syamsul Munir, SH Sekretaris Redaksi dan SDM Astuti Staf ADM Feraningsih Riset Zulkarnaen Teknologi Informasi Imel Frans Hasibuan Lutfi Hidayat Manager Iklan dan Komunikasi Toni Prasetyo Staf Marketing Arif Budidarmawan Elfa Hermawan Staf Sirkulasi Kandidi Samsul Desain Grafis Hariyoko Imam Wahyudi Juta Arkarimba Alamat Redaksi GRIYA NAYOTTAMA Ruko Orlin Arcade 2, Blok GRB/JB 20 Graha Raya, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, 15324 Telp +62 21 531 293 96 (redaksi), +62 21 531 293 97 (marketing) Faks +62 21 531 23 855 Surat Elektronik [email protected] [email protected] [email protected] Penerbit PT Nayottama Oetomo Sinergi (Nayottama Press Holdings)

Wartawan Majalah MONETER dan portal berita MONETER.CO.ID tidak dibenarkan meminta maupun menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk pemuatan berita dari narasumber.

DAFTAR ISI EDISI 25 | MEI 2016

6 Kilas Ekonomi 10 Laporan Utama • Tax Amnesty Berpotensi Gagal • Pengurangan Sanksi dalam Tax Amnesty • Panama Papers Jadi Pendorong Kepatuhan Wajib Pajak 14 Infrastruktur • Infrastruktur Telekomunikasi Mulai Dibenahi 16 Bisnis • Fase Kebangkitan Industri Komponen Otomotif • Jual Beli Burung Berkicau Lewat Online • Strategi ‘Judi’ Telkom MDI Bisnis Startup • Cuan Menjanjikan di Bisnis Kecantikan Tradisional • Bentuk Lini Pembiayaan Khusus • Bisnis Penerbangan Terhadang Syarat Terbang • Bisnis Properti Masih Bertaji 24 Konsumen • Harga Daging Ayam di Pasar Tradisional Berangsur Naik 25 Internasional • Pebisnis Ingin Inggris Hengkang dari Uni Eropa • IMF Pertumbuhan Cina dan Jepang Melambat Tajam Pada 2016 28 Industri • Genjot Kawasan Industri Indonesia • Industri Mikro-Kecil Perlahan Naik • Nilai Ekspor Mamin Bisa Gantikan Migas? • Perkapalan Bisa Jadi Industri Strategis • Perkapalan Bisa Jadi Industri Strategis 33 Agrobisnis • Potensi Investasi Sapi Pulau Kasuari

• Bisnis Kopi Tak Lagi Bergigi? • Perkebunan Jadi Motor Pertumbuhan Daerah 36 Makro • Pemerintah Upayakan Tekan Defisit Perdagangan dengan Cina • Diskon Pajak Investasi Asuransi Masih Dikaji • Konveksi Hingga Alas Kaki Raih Fasilitas Pajak Penghasilan 40 Korporasi • Semen Indonesia Incar Perusahaan Beton • Allianz Syariah Berencana Spin Off Pada 2018 • Adira Masih Dominan Biayai Kredit Sepeda Motor • AIIB Gandeng ADB Biayai Infrastruktur • BlackBerry Optimistis dengan Bisnis Telepon Pintar • Link Net Raup Rp 674 Miliar • Mandiri Gandeng Apotek K24 Perluas Akses Kesehatan 47 Kebijakan • 20.000 Tanah ‘Sehat’ Akan Jadi Milik Nelayan • Ketika Data BPS Kerap Diragukan • Regulasi Perketat Minimarket Waralaba 50 Teknologi • Satelit BRI Lulus Tes Performa Akhir • Tawaran Aplikasi Sekaligus Bisnis MLM 52 Pariwisata • Incar Turis dari Selandia Baru 54 Dunia • Berantas Kemiskinan, Cina Pindahkan Sebagian Warga 56 Intermezo

KILAS EKONOMI

BKPM Koordinasi Paket Ekonomi

K

epala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani menilai, implementasi paket kebijakan ekonomi jilid I hingga XII berjalan baik, meskipun masih ada beberapa peraturan turunan yang belum tuntas. “Secara umum prosesnya sudah jauh sempurna, namun masih ada beberapa PR di Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan supaya diselesaikan,” kata Franky seusai rapat koordinasi membahas evaluasi paket kebijakan di Jakarta. Franky menambahkan, paket kebijakan tersebut juga membutuhkan proses sosialisasi yang memadai, karena bisa memberikan kepastian terhadap dunia usaha dan jalannya kegiatan perekonomian secara berkesi-

nambungan. “Tentunya ini tidak bisa diukur, tapi semua paket memberikan harapan bagi investor. Hasil kunjungan ke Eropa menekankan Indonesia sedang melakukan reformasi untuk menarik investasi dan paket itu diapresiasi semua negara,” ujarnya. Terkait paket kebijakan, BKPM sedang menyiapkan peraturan turunan dari Daftar Negatif Investasi (DNI) serta beberapa peraturan lainnya terkait dengan proses perizinan berusaha yang belum tuntas sepenuhnya. Sementara, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, sudah ada kepastian terkait insentif keringanan pajak penghasilan bagi pegawai yang bekerja pada industri padat karya, yang masuk dalam paket kebijakan jilid VII.

“Insentif ini diberikan bagi PPh pasal 21 karyawan untuk perusahaan padat karya yang punya lebih dari 5.000 pegawai. Memang karyawan yang kena pajak harus dikurangi agar konsumsinya meningkat,” katanya. Keringanan tersebut mencakup insentif penetapan pajak 2,5 persen final dari penghasilan bruto para karyawan yang aturannya telah dibahas pada tingkat Kemenko Perekonomian sebelum dilaporkan kepada Presiden.

DPR Usul Revisi UU Lalu Lintas Devisa

W

akil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menginginkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty diikuti dengan revisi UU Lalu Lintas Devisa. “DPR menginginkan sekaligus diperbaiki dengan UU Lalu Lintas Devisa supaya nanti pada saat masuk (uangnya) jangan nanti diklaim, dibayar

6

MONETER REFERENSI EKONOMI

Mei 2016

tetapi nanti dikeluarkan lagi kan harus ada grace periode (masa tenggang), misalnya berapa tahun di sini,” kata Mardiasmo di sela-sela seminar ‘Kupas Tuntas Tax Amnesty dalam Membangun Perekonomian Indonesia’ di Jakarta. Lebih lanjut, Mardiasmo menyatakan pemerintah tidak mau mendahului DPR RI terkait RUU Pengampunan Pajak yang saat ini belum dibahas kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat. “Kami tidak mau mendahului DPR, kan DPR juga baru bicara dengan para ahli termasuk dengan Kadin, para akademisi, OJK, Bank Indonesia, dan sebagainya,” ucap Mardiasmo. Ia mengatakan bahwa OJK dan Bank Indonesia juga harus siap apabila dana dari luar negeri tersebut masuk kembali ke Indonesia. “OJK siap tidak, misalnya untuk bisa destinasi uangnya,

BI juga seperti itu, siap tidak? karena DPR juga menginginkan nanti kalau sudah masuk (uangnya) terus mau diapakan?” tuturnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) jika pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) di DPR mandek. “Kita sudah siapkan PP kalau tax amnesty di sana (DPR) punya masalah,” kata Presiden usai membuka ‘Indonesia E-Commerce Summit and Expo’ di Indonesia Convention and Exhbition (ICE) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (27/4). Jokowi mengatakan, pembahasan RUU tentang pengampunan pajak saat ini sedang berjalan dan menjadi kewenangan DPR. Sementara itu, dalam Rapat Terbatas Senin (25/4), Presiden Joko Widodo menegaskan sikap pemerintah terkait pengampunan pajak. Kita lihat nanti implementasinya.

OJK Ubah Syarat Obligasi untuk Investasi Asuransi

O

toritas Jasa Keuangan (OJK) berencana untuk memperluas kategori surat berharga atau obligasi negara yang akan menjadi sasaran 20 persen investasi dari premi industri asuransi dan dana pensiun. OJK berecana membuat Surat Edaran bahwa 20 persen investasi dari premi asuransi dan dana pensiun tidak hanya bisa ditanamkan pada obligasi negara, namun juga pada obligasi BUMN sektor infrastruktur, kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Firdaus Djaelani di Jakarta. “Sekarang (2016) juga bisa sih (diterapkan), tapi kami akan cek dahulu kebutuhan pembiayaan BUMN infrastruktur itu berapa,” kata Firdaus selepas menghadiri seminar di Universitas Negeri Jakarta. Firdaus mengatakan, dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang seluruh pimpinan BUMN sektor infrastruktur untuk membahas kebutuhan tambahan pendanaan yang akan dicari melalui penerbitan obligasi. Seperti diketahui, mulai awal tahun ini, OJK mewajibkan pelaku

industri keuangan non-bank, seperti asuransi dan dana pensiun, untuk menaruh investasi dari preminya sebesar 20 persen ke Surat Utang Negara atau obligasi negara. Ketentuan itu agar porsi kepemilikan domestik di pasar SUN dapat lebih besar. Saat ketentuan itu dibuat, 38,4 persen dari kepemilikan SUN dikuasai investor asing. Firdaus mengatakan, pada awal-

nya ketentuan untuk menempatkan obligasi BUMN infrastruktur sebagai instrumen investasi dari asuransi dan dana pensiun ingin diterapkan pada 2017. Pada tahun depan, memang syarat porsi investasi asuransi dan

dana pensiun ke SUN naik dari 20 persen menjadi 30 persen. Namun, dia melihat perluasan instrumen investasi itu bisa diterapkan tahun ini, terlebih kebutuhan pendanaan BUMN infrastruktur juga cukup mendesak. Di sisi lain, dengan bertambahnya ketersediaan surat utang sebagai instrumen wajib investasi bagi asuransi dan dana pensiun, dapat menjaga imbal hasil yang nanti diterima pelaku industri. Saat ini, imbal hasil SUN bergerak di sekitar 7 persen. Menurut Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Hendrisman Rahim, saat ini, pelaku industri asuransi jiwa sudah berlomba-lomba untuk memburu SUN, sebagai pemenuhan kewajiban investasi premi sebesar 20 persen. Namun, menurutnya, ketersediaan SUN saat ini hampir tidak dapat mencukupi permintaan asuransi dan dana pensiun. Pelaku industri juga harus bersaing untuk berburu SUN, termasuk bersaing dengan para investor asing, dan korporasi lain non-IKNB.

Transaksi BBJ Kuatral Pertama Naik 35 Persen

T

ransaksi komoditi Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) sepanjang kuartal I tahun 2016 naik 35,05 persen atau naik 51.031 lot menjadi 196.622 lot, dibanding periode sama 2015 sebesar 145.591 lot. “Transaksi komoditi atau yang lebih dikenal dengan transaksi multilateral ini diperkirakan akan terus menanjak sepanjang tahun 2016,” kata Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) Stephanus Paulus Lumintang dalam siaran pers yang diterima, di Jakarta. Meskipun pada kuartal I 2016 Kontrak Berjangka Kakao pengalami penurunan 10,18 persen atau turun 1.149 lot menjadi 10.137 lot dibanding-

kan kuartal I 2015, namun kontrak berjangka komoditas lain seperti olein, emas, dan kopi meningkat transaksinya. Olein naik 115,83 persen atau 13.330 lot dari 11.508 menjadi 24.838 lot. Komoditi emas naik 50,19 persen atau 25.996 lot dari 51.791 lot menjadi 77.787 lot. Sementara kopi yang menjadi primadona BBJ juga mengalami kenaikan 18,10 persen atau 12.854 lot dari 71.006 lot menjadi 83.860 lot pada kuartal I 2016. Peningkatan volume transaksi beberapa kontrak emas terkait dengan kondisi perokonomian global saat ini, di mana terjadi peningkatan risk aversion atau penghindaran risiko

di masyarakat, khususnya kalangan investor, sehingga banyak yang mencari perlindungan di produk investasi yang berkarakteristik safe heaven seperti emas. Paulus Lumintang optimis target pertumbuhan transaksi multilateral menjadi 1,5 juta lot pada tahun ini dapat dicapai. BBJ tidak hanya mempersiapkan kontrak-kontrak baru untuk diluncurkan tahun 2016 guna menunjang pemenuhan target volume transaksi, tapi juga mendorong anggota bursa untuk meningkatkan volume transaksinya di BBJ dan mendorong pelaku usaha dan investor untuk bertransaksi di BBJ. Mei 2016


7

KILAS EKONOMI

Tax Amnesty Diterapkan Akibat Kepatuhan Pajak Rendah

K

epala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani menilai implementasi aket kebijakan ekonomi jilid I hingga XII berjalan baik, meskipun masih ada beberapa peraturan turunan yang belum tuntas. “Secara umum prosesnya sudah jauh sempurna, namun masih ada beberapa PR di Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan supaya diselesaikan,” kata Franky seusai rapat koordinasi membahas evaluasi paket kebijakan di Jakarta. Franky menambahkan, paket

kebijakan tersebut juga membutuhkan proses sosialisasi yang memadai, karena bisa memberikan kepastian terhadap dunia usaha dan jalannya kegiatan perekonomian secara berkesinambungan. “Tentunya ini tidak bisa diukur, tapi semua paket memberikan harapan bagi investor. Hasil kunjungan ke Eropa menekankan Indonesia sedang melakukan reformasi untuk menarik investasi dan paket itu diapresiasi semua negara,” ujarnya. Terkait paket kebijakan, BKPM sedang menyiapkan peraturan turunan dari Daftar Negatif Investasi (DNI)

serta beberapa peraturan lainnya terkait dengan proses perizinan berusaha yang belum tuntas sepenuhnya. Sementara, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, sudah ada kepastian terkait insentif keringanan pajak penghasilan bagi pegawai yang bekerja pada industri padat karya, yang masuk dalam paket kebijakan jilid VII. “Insentif ini diberikan bagi PPh pasal 21 karyawan untuk perusahaan padat karya yang punya lebih dari 5.000 pegawai. Memang karyawan yang kena pajak harus dikurangi agar konsumsinya meningkat,” katanya.

Pengusaha Baja Raup Untung

P

elaku industri sektor baja menyatakan bahwa sudah mulai ada perbaikan permintaan dari pasar, khususnya pasar lokal yang berasal dari proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Direktur Eksekutif Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA) Hidayat Triseputro mengatakan, bahwa perbaikan kondisi industri juga diharapkan akan muncul dari adanya pergerakan harga baja yang mengarah ke harga normal. “Sudah ada pergerakan, harga sudah menuju normal. Kalau indikasi

dari raw material, yang tahun lalu harga USD 260 sekarang sudah USD 420. Utilitas masih belum kelihatan bagaimana kondisinya, mungkin sekitar 2-3 bulan lagi baru terlihat. Tapi terasa kalau pasar membaik,” ujarnya, Minggu (8/5). Dia menjelaskan bahwa meningkatnya utilitas pabrik dapat diimbangi dengan berjalannya proyek pemerintah agar produksi dari industri dalam negeri dapat terserap. Selain itu, efektivitas Program Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) diharapakan juga dapat mengurangi porsi penggu-

naan produk impor. “Kalau pasar Asean turun ya sudah. Tapi kalau untuk Indonesia kami masih optimistis. Pangsa kita justru dilirik sama negara Asean lain. Jadi kalau memang impor turun, itu bagus,” tuturnya.

Mandiri Latih Kewirausahaan 1.000 TKI Tiga Negara

PT

Bank Rakyat Indonesia (Persero) menyalurkan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) kepada PT Adhi Karya (Persero) sebesar Rp 7,5 triliun yang disalurkan melalui dua mekanisme. “Tahap pertama, BRI menyalurkan fasilitas non cash loan sebesar Rp 7 triliun secara bertahap kemudian tahap kedua, yang cash loan sebesar Rp 500 miliar,” kata Direktur Kelembagaan BRI, Kuswiyoto setelah 8


Mei 2016

penandatanganan perjanjian tersebut di Jakarta. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kontraktor dalam hal ini PT Adhi Karya memang meminta Jaminan Bank (bank garansi) dalam menjalankan proyeknya. Terkait pinjaman yang diberikan sangat besar, Kuswiyoto mengatakan memang yang diperlukan bank garansi itu cukup tinggi, jadi prosesnya ada uang muka dan juga bank garansi.

“Sehingga uangnya itu bisa diputar dan modal kerjanya cukup Rp 500 miliar, jadi yang cash hari ini Rp 500 miliar, yang Rp 7 triliun dalam satu tahun ke depan untuk bank garansi. Bank garansi kan banyak, ada bank garansi untuk tender, pelaksanaan, uang muka, pemeliharaan, dan sebagainya,” ujarnya. “Kalau untuk bunganya, itu urusan kami (BRI) dengan Adhi Karya,” ucap Kuswiyoto.

BRI Salurkan Rp 7,5 Triliun ke Adhi Karya

PT

Bank Rakyat Indonesia (Persero) menyalurkan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) kepada PT Adhi Karya (Persero) sebesar Rp 7,5 triliun yang disalurkan melalui dua mekanisme. “Tahap pertama, BRI menyalurkan fasilitas non cash loan sebesar Rp 7 triliun secara bertahap kemudian tahap kedua, yang cash loan sebesar Rp 500 miliar,” kata Direktur Kelembagaan BRI, Kuswiyoto setelah penandatanganan perjanjian tersebut di Jakarta. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kontraktor dalam hal ini PT Adhi Karya memang meminta Jaminan Bank (bank garansi) dalam menjalankan proyeknya.

“Kalau kontraktor itu perlunya bank garansi karena dari bowheer (pemilik proyek) kan mintanya bank garansi,” tuturnya. Terkait pinjaman yang diberikan sangat besar, Kuswiyoto mengatakan memang yang diperlukan bank garansi itu cukup tinggi, jadi prosesnya ada uang muka dan juga bank garansi. “Sehingga uangnya itu bisa diputar dan modal kerjanya cukup Rp 500 miliar, jadi yang cash hari ini Rp 500 miliar, yang Rp 7 triliun dalam satu tahun ke depan untuk bank garansi. Bank garansi kan banyak, ada bank garansi untuk tender, pelaksanaan, uang muka, pemeliharaan, dan sebagainya,” ujarnya. Ia mengatakan, penyaluran modal

kerja sebesar Rp 7,5 triliun ini memiliki tenor dalam jangka satu tahun yang akan berakhir pada 11 Mei 2017. “Kalau untuk bunganya, itu urusan kami (BRI) dengan Adhi Karya,” ucap Kuswiyoto.

Penerapan E-Planing dan E-Budgeting Mulai 2018

M

enteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil berharap e-planning dan e-budgeting dapat mulai diterapkan di Indonesia pada 2018. “Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 kita perbaiki dari sebelumnya, ini adalah langkah awal melakukan e-budgeting dan e-planning,” kata Sofyan Djalil dalam acara penutupan Musrenbangnas 2016 di Istana Negara Jakarta. Mantan Menko Perekonomian itu menyatakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2016 merupakan perbaikan dari sistem yang selama ini dilaksanakan yang dianggap masih belum optimal. “Kami masih terus mencari format supaya acara Musrenbangnas tahun-tahun mendatang lebih efektif dan dapat menangkap semua aspirasi dari daerah,” kata Sofyan. Ia menyebutkan untuk tahun 2018 pihaknya merencanakan proses Mus-

renbangnas adalah proses terakhir sebagai komitmen para kepala daerah dan menteri . “Sedangkan diskusi akan dilakukan sepanjang tahun dan akan dicicil provinsi per provinsi dan kementerian/lembaga sehingga rumusan RKP 2018 akan lebih optimal dibanding saat ini,” katanya. Sofyan juga menyebutkan ada perubahan sistem perencanaan dari money follow function menjadi money follow program. Menurut dia, akibat money follow function banyak sekali duplikasi program, sehingga diharapkan duplikasi program akan berkurang dengan sistem baru. “RKP 2017 ini berupaya mengimplementasikan money follow program ini,” katanya. Dalam kesempatan itu, Sofyan juga menjelaskan konsep dana alokasi khusus (DAK) yang merupakan dana penugasan untuk pembangunan infrastruktur di daerah.

“Penyaluran dana ini ke depan akan menggunakan pola Inpres di provinsi tertentu,” katanya. Menurut dia, dana itu akan difokuskan pada pengembangan KEK, pengembangan industri pariwisata dan kedaulatan pangan. Sebagian besar dana itu akan dialokasikan ke sektor-sektor itu. Menurut Sofyan, RKP 2017 juga memasukkan revolusi mental, penegakan hukum dan disiplin sehingga pembangunan fisik juga diikuti dengan nonfisik. “Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 kita perbaiki dari sebelumnya, ini adalah langkah awal melakukan e-budgeting dan e-planning,” kata Sofyan Djalil dalam acara penutupan Musrenbangnas 2016 di Istana Negara Jakarta. Mantan Menko Perekonomian Musrenbangnas 2016 merupakan perbaikan dari sistem yang selama ini dilaksanakan yang dianggap masih belum optimal. Mei 2016


9

Tax Amnesty Berpotensi Gagal Reformasi perpajakan (tax reform) dinilai lebih solutif ketimbang tax amenesty. PONCO SULAKSONO, ALOYSIUS DIAZ ADITYA, EPUNG SAEPUDIN

I

nstitute for Development of Economics and Finance (Indef) pesimistis kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) bisa efektif diterapkan di Indonesia tahun ini. Masih lambatnya laju perekonomian Indonesia disebut menjadi penghambat utama prediksi tersebut. “Realistis nggak sih kebijakan ini diterapkan di tengah perlambatan ekonomi. Kalau saya menduga, kuncinya orang kalau perekonomian melambat memikirkan bagaimana mempertahankan labanya seperti tahun lalu, bagaimana supaya tidak memecat karyawan, bagaimana mencapai target. Kemudian disodori tax amnesty di mana konsekuensinya kalau ikut tetap ada cost yang dikeluarkan,” tutur peneliti Indef Eko Listiyanto di Jakarta, Senin (9/5). Eko juga berkaca pada belum maksimalnya penerapan paket kebijakan ekonomi yang telah dirilis pemerintah. Terbukti pada kuartal I 2016, perekonomian Indonesia hanya tumbuh 4,92 persen. Meskipun secara tahunan naik, capaian tersebut turun 0,34 persen dibandingkan kuartal

sebelumnya. “Berkaca dari paket kebijakan ekonomi saja, sebetulnya sudah tahu kalau pemerintah menggulirkan kebijakan di sektor pajak, katakanlah tax amnesty, maka ada persoalan yaitu tingkat ketertarikan masyarakat untuk menyambut kebijakan ini sebagai solusi dari negara untuk bisa membangun pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ujarnya. Menurut Eko, alih-alih mengejar tax amnesty, pemerintah sebaiknya melakukan reformasi perpajakan (tax reform) dengan cara memperbaiki basis data perpajakan sehingga jadi lebih akurat. Dalam catatannya, negara yang berhasil melakukan tax amnesty seperti Italia dan Afrika Selatan lebih dulu melakukan dua hal penting yaitu konsolidasi politik dan tax reform sebelum memulai tax amnesty. “Kalau dari sisi political will-nya itu cukup banyak, cukup kuat ya sebetulnya bisa saja membangun optimisme dunia usaha untuk menyambut dengan gembira kebijakan tax amnesty ini tapi kan mereka (pengusaha) belum tahu tarif tebusannya

berapa?” ujarnya. Di tempat yang sama, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani menyambut kebijakan tax amnesty. Pasalnya, ia yakin tax amnesty bisa mendorong repatriasi aset. Berdasarkan survei yang dilakukan Apindo kepada 10 ribu responden, aset pengusaha yang diparkir di luar negeri ada sekitar Rp 2 ribu triliun. Repatriasi aset, lanjut Hariyadi, akan meningkatkan likuiditas perbankan yang diharapkan bisa menurunkan suku bunga kredit. “Sekarang ini posisinya susah, situasinya mau ekspansi usaha susah karena loan to deposit ratio-nya sudah di atas 90 persen,” ujarnya. Selain itu, momentum tax amnesty juga bertepatan dengan akan berlakunya Pertukaran Data Perpajakan Otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) global pada 2018 mendatang. “Saya rasa semua orang juga ingin hidup tenang. Tidak mungkin dengan AEoI orang juga akan menyimpan suatu dana yang tidak terlacak,” ujarnya.

“Sekarang ini posisinya susah, situasinya mau ekspansi usaha susah karena loan todeposit ratio-nya sudah di atas 90 persen.”

Mei 2016


11

Pengurangan Sanksi dalam Tax Amnesty Pengampunan pajak di tengah perlambatan ekonomi belum tentu efektif sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. ALOYSIUS DIAZ ADITYA, PONCO SULAKSONO

Foto : Hariyoko

E

konom INDEF, Eko Listiyanto menyatakan program pengampunan pajak yang hanya memasukkan unsur pengurangan sanksi saja tanpa disertai pengampunan pidana perpajakan lebih dimungkinkan diterapkan apabila RUU Pengampunan Pajak disahkan DPR. “Mengingat pengampunan pajak ini berkaitan dengan track record kinerja perpajakan selama ini, maka pilihannya adalah program pengampunan pajak yang hanya memasukkan unsur pengurangan sanksi saja,” kata Eko dalam diskusi bertajuk ‘Berburu Dana Repatriasi: Relevansi Tax Amnesty dan Data Panama Papers’ di Jakarta. Sementara itu, ia mengatakan pengampunan pajak di tengah perlambatan ekonomi belum tentu efektif sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi pelemahan ekonomi, kata dia, peran kebijakan fiskal melalui belanja pemerintah dianggap semakin penting, terutama untuk menopang penerimaan negara akibat lesunya dunia usaha dan menurunnya kontribusi ekspor akibat ekonomi global yang masih melemah. Selain itu, kata Eko, masalah yang lebih mendasar lagi adalah terkait dengan persoalan internal, yaitu kinerja penerimaan pajak yang belum optimal sebenarnya juga akibat dari rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia. 12


Mei 2016

“Semakin besar potensi penghindaran pajak, sesungguhnya secara implisit mengindikasikan semakin buruknya kinerja perpajakan selama ini,” ucap Eko. RUU Pengampunan Pajak saat ini tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengampunan pajak merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk mendorong rekonsiliasi nasional serta meningkatkan kesadaran dan kepatuan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam mempertanyakan sedikitnya pembahasan terkait dana repatriasi di dalam naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak. “Dana repatriasi itu ada jaminan tidak masuk ke Indonesia? Di dalam RUU tersebut justru cerita tentang dana repatriasi sedikit sekali, yang ada malah cerita pengampunannya,” kata Ecky dalam diskusi bertajuk ‘Berburu Dana Repatriasi: Relevansi Tax Amnesty dan Data Panama Papers’ di Jakarta. Lebih lanjut, ia mengatakan, apabila pemerintah sudah mengetahui baik daftar nama maupun alamat pemilik dana di luar negeri yang konon mencapai ribuan triliun, maka sebenarnya bisa dilacak oleh PPATK terlebih dahulu. “Kalau Menteri Keuangan

sudah punya daftar nama dan alamatnya kan bisa dilacak oleh PPATK, ini sebenarnya dana repatriasi apa?” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Ia mengatakan, Warga Negara Indonesia (WNI) yang menaruh uang di luar negeri tidak melulu melalui hasil korupsi atau bukan dari masalah ‘pengemplangan’ pajak. “Dengan lalu lintas devisa memang boleh orang menaruh di luar negeri tetapi bisa juga dilacak oleh Bank Indonesia yang meneliti lalu lintas devisa itu, misalnya ada ribuan transaksi, kenapa orang bisa membawa lari uang ke luar negeri, dan lain sebagainya,” ucap Ecky. RUU Pengampunan Pajak saat ini tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

PANAMA PAPERS

Jadi Pendorong Kepatuhan Wajib Pajak Data-data yang terkait Panama Papers dianggap sebagai bagian kekayaan informasi.

ALOYSIUS DIAZ ADITYA, PONCO SULAKSONO

S

taf Khusus Menteri Kuangan, Arif Budimanta menganggap munculnya dokumen Panama Papers sebagai upaya peningkatan kepatuhan para Wajib Pajak (WP) di Indonesia. “Yang muncul dari dokumen Panama Papers itu kami anggap sebagai sebuah informasi yang memperkaya kami dalam kerangka untuk peningkatan kepatuhan para Wajib Pajak,” kata Arif dalam diskusi bertajuk ‘Ber-

buru Dana Repatriasi: Relevansi Tax Amnesty dan Data Panama Papers’ di Jakarta. Lebih lanjut, ia mengatakan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang namanya tertera tersebut dipastikan juga sebagian besar atau pun seluruhnya itu juga para WP yang berdomisili di Indonesia. Ia juga kembali menegaskan data-data yang terkait Panama Papers itu pihaknya anggap sebagai bagian kekayaan informasi, selain memang data-data dari Wajib Pajak yang selama ini sudah dimiliki Direktorat Jenderal Pajak.

“Misalnya, data yang terkait dengan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT itu menggambarkan tentang penghasilan dan juga menggambarkan aset yang dimiliki oleh seseorang,” ucap Arif. Seperti diketahui, dokumen Panama Papers yang sempat menghebohkan berbagai negara di dunia akan dibuka secara penuh bagi publik. Meskipun di Indonesia implikasi hukum atas beredarnya dokumen ini belum terlihat, namun dapat dianggap sebagai sebuah indikasi bahwa banyak dana-dana orang Indonesia yang tersimpan di luar negeri menjadi terkonfirmasi. Mei 2016


13

INFRASTRUKTUR

Infrastruktur Telekomunikasi Mulai Dibenahi Sebelumnya, banyak pemain infrastruktur telekomunikasi mengeluhkan ekonomi biaya tinggi dalam menggelar jaringan. PONCO SULAKSONO, FERDINAN ARI PURNAMA

K

eberadaan infrastruktur telekomunikasi bisa menjadi pendukung bagi industri pariwisata nasional. “Infrastruktur telekomunikasi yang andal di daerah wisata bisa meningkatkan pelayanan, penjualan dan pengembangan produk,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya. Arief menjelaskan dalam mengembangkan industri pariwisata menggunakan rumus 3A. Akses adalah prasyarat nomor satu, seperti frekuensi penerbangan, infrastruktur bandara, jalan menuju ke lokasi wisata. “Akses yang bagus, cepat, mudah dan murah akan mendorong kemajuan destinasi tersebut,” ungkap Arief Yahya. ‘A’ yang kedua adalah atraksi. Keindahan apa yang ‘ditawarkan’ kepada wisatawan. Sedangkan ‘A’ yang terakhir adalah amenitas. Seberapa lengkap sarana penunjang pariwisata seperti koneksi internet, hotel, resto, kafe, golf course, convention center, dan lainnya. “Infrastruktur telekomunikasi yang mumpuni juga bisa meningkatkan penjualan karena adanya digital marketing,” katanya. Sebelumnya, banyak pemain infrastruktur telekomunikasi mengeluhkan ekonomi biaya tinggi dalam menggelar jaringan. Misalnya, di sektor menara telekomunikasi muncul berbagai macam perijinan yang tidak relevan dan 14


Mei 2016

cenderung bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya atau proses pengurusan yang lama. Salah satu contoh aturan daerah yang banyak disorot adalah perihal Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2008 tentang penataan, pembangunan, dan pengoperasian menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung, Bali. Perda tersebut tak mengkoreksi Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2006 tentang penaataan dan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung yang kala dikeluarkan banyak diprotes karena memunculkan indikasi praktik monopoli di lapangan, karena hanya ada satu penyedia menara boleh beroperasi di kawasan yang terkenal sebagai tempat wisata di Bali itu. Perda dan Perbup itu dinilai tidak mengadopsi secara utuh Peraturan

Bersama Mendagri, Menteri PU, Menkominfo, dan Kepala BKPN tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Contohnya, sesuai peraturan bersama Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau konstruksi menara, sedangkan dalam Perda berlaku 20 tahun. Dalam catatan, pada 2008 Pemda Badung memang sempat menjadi sorotan nasional dengan aksinya merobohkan menara-menara milik operator telekomunikasi. Alasan perobohan kala itu adalah Kabupaten Badung hanya membutuhkan 49 menara untuk melayani masyarakatnya dan kala itu Pemda telah mengikat perjanjian dengan salah satu penyedia menara pada Mei 2007. Sukses!

Mei 2016


15

BISNIS

Fase Kebangkitan Industri Komponen Otomotif Meski di awal tahun ini mengalami penurunan, jumlah itu bisa ditekan. RIZAL HERLAMBANG, HARDIAN SUKMA

K

inerja yang cenderung lebih baik ditunjukan emiten berbasis bisnis sektor otomotif dan komponennya awal tahun ini. Hal itu dinilai akan mencerminkan kinerja hingga akhir tahun. Merujuk laporan keuangan grup korporasi PT Astra International Tbk. (ASII)), pada kuartal I/2016 membukukan pendapatan Rp 22,25 triliun di sektor otomotif dengan laba Rp 1,58 triliun. Jumlah pendapatan itu menurun sekitar 4,8 persen dan laba merosot 3 persen dibandingkan peride yang sama 2015 yang masing-masing sebesar Rp 23,37 triliun dan Rp 1,62 triliun. Meski di awal tahun ini mengalami penurunan, jumlah itu bisa ditekan. Sebabnya, kinerja pendapatan dan laba pada kuartal I/2015 menurun masing-masing 12,8 persen dan 20,8 persen dibandingkan periode yang sama pada 2014 sebesar Rp 26,83 triliun untuk revenue dengan bottom line Rp 2,04 triliun. Begitu pula dengan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMAS). Meski belum merilis laporan keuangan kuartal I/2016, perseroan sepanjang tahun lalu berhasil menekan rugi bersih. Pada 2015 IMAS mendulang pendapatan bersih Rp 18,09 triliun, menurun sekitar 7 persen dari tahun sebelumnya Rp 19,45 triliun. Di sisi lain, rugi IMAS pada 2014 mencapai Rp 64,87 miliar, sedangkan pada 2015 dapat ditekan menjadi Rp 22,48 miliar. Sementara itu emiten 16


Mei 2016

komponen otomotif PT Astra Otoparts Tbk. (AUTO) pada tri wulan pertama tahun ini meraup pendapatan bersih Rp 3,12 triliun, naik sekitar 8,7 persen dibandingkan kuartal I/2015 Rp 2,87 triliun. Adapun laba AUTO di awal tahun ini Rp 80,72 miliar, menurun sekitar 7,6 persen dibandingkan kuartal pertama tahun lalu sebesar Rp 87,42 miliar. Pun demikian dengan PT

Selamat Sempurna Tbk. (SMSM) yang pada kuartal pertama tahun ini membukukan pendapatan bersih Rp 621,92 miliar. Raihan tersebut naik sekitar 4,2 persen dibandingkan pendapatan bersih pada tiga bulan pertama 2015 sebesar Rp 596,91 miliar. Untuk laba, di awal tahun ini perseroan meraup Rp 100,27 miliar naik sekitar 25 persen dibandingkan kuartal I/2015 Rp 80,20

miliar. Kinerja yang relatif positif pun ditorehkan emiten dengan tulang punggung bisnis ritel otomotif. PT Tunas Ridean Tbk (TURI) pada kuartal I/2016 membukukan pendapatan Rp 2,8 triliun dan laba bersih Rp 104,2 miliar. Pendapatan dan laba itu bertumbuh masing-masing sekitar 14 persen dan 40 persen dibandingkan dengan tri wulan pertama 2015, mencapai Rp 2,47 triliun untuk revenue dengan net profit sebesar Rp 74 miliar. PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) meraih pertumbuhan penjualan bersih sekitar 6 persen pada kuartal I/2016 menjadi Rp 4,1 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 3,9 triliun. Untuk laba bersih pada kuartal I/2016 hanya

Rp 72 miliar, menurun sekitar 38 persen dibandingkan tri wuan I/2015 Rp 115 miliar. Leonardo Henry Gavaza, analis PT Bahana Securities, mengatakan tahun ini kinerja emiten sektor otomotif diuntungkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu suku bunga acuan yang dipangkas dan harga bahan bakar minyak yang diturunkan mengangkat daya beli. “Faktor-faktor itu yang support terhadap daya beli,” katanya, pekan lalu. Meski demikian, lanjut dia, penjualan otomotif tahun ini belum akan melejit karena masih terdampak pelambatan ekonomi dua tahun terakhir. Sebagai gambaran, tahun ini Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menargetkan penjualan mobil di kisaran 1,05 juta unit. Jumlah itu naik tipis dari raihan tahun lalu sebanyak 1,01 juta unit. Pasar mobil diperkirakan belum akan terlecut seperti pada 2013 dan 2014 yang mencapai 1,2 juta unit lebih. Hal tersebut menurutnya bisa berimbas pada emiten komponen. Saat permintaan mobil menurun, pasokan komponen harus dikurangi dan akan menurunkan profit perseroan. Hal itu terjadi pada AUTO karena sekitar setengah produksinya dikhususkan untuk pasar original equipment manufacture (OEM) alias memasok kendaraan baru. Dia menambahkan, emiten sektor otomotif akan menghadapi tantangan berat pada 2017 dan 2018. Sebabnya, banyak produsen mobil yang belum melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan bertarung di segmen kendaraan yang saat ini menjadi produk dominan yaitu low multi purpose vehicle (LMPV) “Tantangan akan ada pada 2017 dan 2018 persaingan makin ketat seperti Mitsubishi dan Wuling akan masuk LMPV, Nissan pun ingin tingkatkan pangsa pasar. Tahun ini harusnya tidak ada masalah karena

diskon tidak seperti tahun lalu sehingga tidak terlalu berpengaruh pada margin karena permintaan sedikit naik,” ujarnya. Mengomentari ASII, lanjut dia, performa sektor otomotif belum terlalu baik bukan karena penjualan mobil yang lesu, tapi karena reorganisasi. Tahun lalu secara bertahap hingga awal 2016, PT Toyota Astra Motor (TAM) mengambil alih bisnis penjualan mobil Toyota yang dipercayakan kepada Auto 2000. Hal itu merupakan kesepakatan antara ASII dan Toyota Motor Corporation (TMC), selaku pemegang saham TAM dengan kepemilikan masing-masing 51 persen dan 49 persen. Dia menyebut, TURI tetap membukukan kinerja positif padahal mayoritas penjualan mobilnya adalah produk grup Astra. “Kinerja turun karena ada reorganisasi, revenue yang tadinya masuk Astra sekarang tidak itu yang buat dia turun. Dari penjualan mobil sebenarnya bagus seperti diperlihatkan TURI,” terangnya. Alfred Nainggolan, analis PT Koneksi Kapital, mengamini Leonardo. Tren suku bunga dan tingkat pendapatan masyarakat yang naik mendukung kinerja emiten otomotif. Hal itu pun ditunjang proses pemeratan pembangunan yang memutar roda ekonomi. “Karena emiten otomotif dan komponennya high capital, hampir keseluruhan dari mereka punya utang besar untuk jalankan bisnis. Sehingga suku bunga signifikan dampaknya,” ujarnya dalam kesempatan berbeda. Terkait emiten komponen, menurut dia, yang mengandalkan pasar after market seperti SMSM akan cenderung lebih bisa mempertahankan kinerja positif dengan margin yang baik. Sebabnya, pasar otomotif tahun ini belum terlalu pulih dari pelambatan ekonomi. Sedangkan AUTO yang masih bergantung banyak pada OEM memiliki peluang yang lebih kecil untuk bangkit. Mei 2016


17

BISNIS

SUMARNO, ANDREAS KRISTANTO

T

ren jual beli batu akik nampaknya mulai tenggelam, dan digantikan dengan bisnis burung yang ternyata banyak diperjual-belikan di platform iklan baris OLX.co.id. Data perkembangan perdagangan elektronik OLX pada kuartal pertama 2016 memperlihatkan bahwa penjualan batu akik semakin menurun, berbanding terbalik dengan burung. “Kami lihat, baru akik trennya menurun, tapi burung trennya melonjak sangat tinggi. Ini tren baru yang kita liat di kuarter pertama 2016,” kata Edward Kilian Suwignyo, Chief

Marketing Officer OLX Indonesia baru-baru ini. Harga burung yang dijual di OLX memiliki kisaran harga puluhan ribu hingga puluhan juta, tergantung jenis burungnya. OLX mencatat setiap bulan ada sekitar 70.000 iklan jual beli burung yang terpampang di OLX Indonesia. Dari angka tersebut, sekitar 53 ribu di antaranya berhasil terjual. “Hanya dalam waktu 2 hari setelah iklan di-posting, burung sudah laku terjual,” lanjutnya. OLX mencatat pada kuartal pertama 2016, pertumbuhan penjualan di platform mereka mengalami peningkatan 18 persen dari sekitar 1,4 juta transaksi per bulan menjadi 1,6 juta transaksi per bulan.

Jual Beli Burung Berkicau Lewat Online Harga burung yang dijual secara online memiliki kisaran harga puluhan ribu hingga puluhan juta, tergantung jenis burungnya.

Begitu juga dengan nilai transaksi yang mengalami peningkatan hingga 43 persen dari Rp 51 triliun pada Desember 2015 menjadi Rp 73 triliun pada akhir Maret 2016. Meskipun berhasil menaikkan jumlah dan nilai transaksi, OLX mengakui bahwa saat ini mereka belum bisa meraup keuntungan dari jutaan transaksi yang terjadi setiap bulannya. “Kita tidak menjual nilai transaksi yang difasilitasi. Tapi bisa dilihat bahwa semakin besar nilai (rupiah) yang dipercayakan oleh pengguna OLX,” jelas Edward.

MONETER

Oleh karena itu, saat ini OLX Indonesia terlebih dahulu fokus untuk bisa mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Strategi perusahaan untuk menghasilkan uang dari layanan adalah menerapkan berbagai layanan berbayar, seperti sundul premium dan top listing. Pedagang burung di Pasar Depok Solo mendapatkan pesaing yang lumayan berat dalam memasarkan burung baik peliharaan atau kicau. Pasalnya, akhir-akhir ini, penjualan satwa jenis unggas melalui media online mulai marak. Pedagang tiban mulai menggunakan kecanggihan teknologi untuk memasarkan produk apa pun termasuk burung. “Mereka menampilkan gambar burung-burung kicau atau peliharaan di media sosial atau iklan di internet. Di situ pedagang dan pembeli langsung bertransaksi, sehingga pedagang dan pembeli tak perlu bertemu, apalagi harus ke pasar seperti Depok ini. Bahkan ada orang yang memotret burung di pasar ini lalu berani menjualnya di media online,” ungkap Ketua Ikatan Keluarga Pedagang Burung Surakarta, Suwarjono. Dampak dari persaingan bisnis semacam ini adalah penurunan omzet di Pasar Depok. Dalam sehari penurunan omzet bisa mencapai 50 persen dibandingkan pada saat bisnis jual beli burung belum merambah media online. Suwarjono mengakui, meski ada persaingan dalam aktivitas jual beli burung baik yang konvensional atau menggunakan media internet. Namun, ia memastikan bahwa membeli burung langsung ke pasar lebih terjamin kualitasnya. Apalagi pedagang selalu standby di pasar, sehingga bisa menampung masukan, atau keluhan pembeli. “Kalau di media online, indikasi penipuan sangat tinggi. Yang paling sering saya temui adalah pembeli tertipu dengan barang yang dijajakan,” katanya.

Strategi ‘Judi’ Telkom MDI Bisnis Startup Selain dana, MDI melakukan ‘Immersion Program’ atau pelatihan intensif untuk para startup.

PT RIZAL HERLAMBANG,

Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) punya strategi yang lumayan berani dalam mengembangkan ekosistem startup. Operator pelat merah ini membentuk PT Metra Digital Inovasi atau MDI Ventures sebagai pemodal ventura yang langsung masuk ke para startup. Aksi ini berbeda dengan Indosat Ooredoo yang memilih pola partnership dengan menggandeng Softbank dalam menggelontorkan dana SB ISAT. Anak usaha Ooredoo itu bersama Softbank menyiapkan dana sebesar USD 50 juta sejak 2014 lalu dan memiliki inkubator Ideabox untuk membesarkan startup. Sementara Telkom sepertinya percaya diri dengan kemampuan pendanaan sendiri. Alokasi tahun ini untuk MDI senilai USD 25 juta atau sekitar Rp 325 miliar. Untuk empat tahun ke depan, Telkom menyiapkan USD 100 juta bagi MDI mencari Startup yang layak dikembangkan. “Kami ingin MDI menjadi perusahaan modal venture yang menjasi panutan di Asia dan dunia. Kedepan kami ingin mendanai sebanyak-banyaknya perusahaan startup Indonesia yang ingin go internasional,” ujar Direktur Inovasi dan Strategi Portofolio Telkom Indra Utoyo, belum lama ini. Indra mengharapkan bisa berkontribusi ke pemerintah menghasilkan

40 startup setiap tahunnya. “Kami juga tak asal buang uang. Kami ingin dana yang diinvestasi di startup itu kembali lima tahun mendatang. Ukuran startup itu sukses adalah traksi, trafik, dan growth. Kalau tiga hal ini baik, berarti mereka valid sebagai inovasi. Kalau belum menguntungkan tetapi diterima oleh masyarakat, kami coba lagi,” katanya. MDI Ventures akan fokus ke beberapa sektor digital, seperti Digital Advertising, Payment Solution, Cloud Computing, Big data, Media Services, Digital Life, Mobile Apps, E-Commerce, Form of Future Communication, dan Internet Off Thungs (IOT). Chief Executive Officer (CEO) MDI Ventures Nicko Widjaja, mengungkapkan saat ini ada beberapa perusahaan startup yang telah menjadi portofolio MDI Venture, yakni Ematic,

Yessbos, dan Adskom. “Tahun ini kami membidik sekitar lima sampai enam startup lagi yang akan kita dukung dari sisi pendanaan,” katanya. MDI melakukan ‘Immersion Program’ atau pelatihan intensif untuk para startup terbaik Indigo, yaitu Kakatu (aplikasi parental control), AMTISS (aplikasi asset tracking management) dan Goers (aplikasi event discovery dan management). Program Immersion Program ini akan berlangsung dari tanggal 9 – 16 April 2016 di Silicon Valley Amerika. Program tersebut akan memperkenalkan para pendiri startup terbaik Indigo dengan startup ternama di Silicon Valley, seperti Uber, Facebook, Apple dan Google, serta venture capital seperti KPCB. Selamat!

Mei 2016


19

BISNIS

Cuan Menjanjikan di Bisnis Kecantikan Tradisional Pasar untuk kecantikan tradisional sangat luas. Tidak hanya wanita dewasa, tapi juga wanita muda dan remaja.

M

ALOYSIUS DIAZ ADITYA

odernisasi ternyata tidak terlalu berlaku di bisnis kecantikan. Hal ini terbukti dengan makin larisnya bisnis kecantikan tradisional yang ditawarkan para pebisnis kecantikan di Banjarmasin. Salah satu pelaku bisnis kecantikan tradisional, Hj Azizah, mengatakan bahwa pasar untuk kecantikan tradisional

MONETER

sangat luas. Tidak hanya wanita dewasa, tapi juga wanita muda dan remaja juga sangat menyenangi perawatan kecantikan tradisional. “Untuk bisnis kecantikan tradisional ini sangat prospek, karena tidak pernah tergerus zaman dan selalu diminati kaum wanita. Karena resep alaminya,” ucap pemilik Pondok Lulur Timung Mawar. Salah satu perawatan kecantikan yang paling diminati adalah lulur dan timung. Dua perawatan ini mampu menghasilkan kecantikan kulit yang lebih bersih dan harum. Ramuan turun-temurun menjadi andalan untuk kecantikan tradisional ini. “Kami siap bersaing dengan kecantikan modern. Hal ini bisa dibuktikan dengan hasil perawatan tradisional yang tidak kalah dengan perawatan modern,” tambahnya. Selain menggunakan bahan

alami, harga yang ditawarkan lebih bersahabat dibanding perawatan modern. Biasanya kalau modern menghabiskan biaya jutaan rupiah, sedangkan perawatan tradisional hanya puluhan hingga ratusan ribu saja untuk sekali perawatan. “Biasanya setiap akhir pekan paling ramai kunjungan. Banyak wanita karir yang ingin merawat tubuh dan kulitnya diakhir pekan,” ucapnya lagi. Hal senada diungkapkan Fathana, pebisnis rumah lulur dan timung lainnya. Bisnis kecantikan tradisional masih sangat menjanjikan karena harganya terjangkau dan hasilnya sangat memuaskan. “Tidak perlu harus mengeluarkan uang jutaan. Asal rajin perawatan di kecantikan tradisonal maka kecantikan yang dihasilkan tidak kalah dengan kecantikan dengan alat-alat modern,” pungkasnya.

Bentuk Lini Pembiayaan Khusus FIF tengah mendalami model bisnis pembiayaan multiguna. HADI SUSATYO, RIZAL HERLAMBANG

PT

Federal International Finance (FIFGroup) menyiapkan opsi pembentukan lini pembiayaan khusus untuk menggarap pembiayaan multiguna. Yang berdampak cepat di perdagangan, pertanian dan pendidikan.

Tiga ini lebih tumbuh, kata Suhartono, Senin (9/5). “Saat ini sedang dilakukan transformasi organisasi dengan melakukan pengubahan model. Kami akan menyusun ulang model bisnis,” kata dia. Meski tengah menyiapkan model bisnis baru, FIF Group, kata Suhartono juga dalam proses belajar untuk model bisnis ini. Dia mengatakan, perusahaan tengah mendalami sejumlah risiko dan upaya antisipasi yang dapat dilakukan. “Misal pembiayaan jaring untuk jala nelayan, risikonya bagaimana, kalau bolong bagaimana,” kata dia. Sementara untuk pembiayaan syariah, Suhartono memastikan pihaknya akan melakukan pemisahan bisnis. Saat ini FIF tengah melakukan pengurusan perizinan ke OJK. Dengen merek dagang Amitra ini, Suhartono berharap lini khusus pembiayaan shariah di FIF ini dapat segera diluncurkan.

Moneter magazine is now available on HIGO

IMAGINE

ifr you can e a d magazine without

flipping around Scan Here

#TilesPage

Mei 2016

© PT. HIGO FITUR INDONESIA

@higoapps :


21

BISNIS

Bisnis Penerbangan Terhadang Syarat Terbang Izin rute bakal dicabut jika maskapai tidak melaksanakan operasi penerbangan sebagaimana mestinya. SUSI LESTARI

I

ndonesia National Air Carriers Association menilai Peraturan Menteri Perhubungan No. 40/2016 berpotensi memberatkan operator penerbangan dari sisi biaya, terutama ketika musim sepi atau low season. Dalam beleid baru tersebut, Kemenhub merevisi waktu pelaksanaan operasi terbang sejak izin rute penerbangan diberikan Dirjen Perhubungan Udara menjadi selambat-lambatnya 30 hari, dari sebelumnya 60 hari. Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Tengku Burhanuddin mengatakan, INACA akan mempelajari Permenhub tersebut secara menyeluruh guna mengetahui apakah memberatkan maskapai atau tidak. “Tujuan dari aturan itu sebenarnya bagus, supaya sesuai jadwal. Tapi kan ada kalanya penumpang itu enggak ada. Makanya harus dilihat, kalau penumpang enggak ada, tapi disuruh terbang, ini kan kosong. Bisa rugi,” katanya di Jakarta baru-baru ini. Tengku mengakui bahwa ada kalanya maskapai mengurangi frekuensi penerbangannya, atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan regulator. Menurutnya, kondisi tersebut biasanya terjadi ketika low season. Oleh karena itu, dia berharap regulator dapat mempertimbangkan kondisi saat low season tersebut. Dengan demikian, sambungnya, semua pihak 22


Mei 2016

baik penumpang dan maskapai sama-sama diuntungkan. “Ada memang yang seperti itu, kadang-kadang memang jadi masalah. Yang pasti kalau tidak ada penumpang, yah enggak terbang. Tentu tiap-tiap maskapai ada hitungannya masing-masing terkait persentase load factor itu,” ujarnya. Tengku menambahkan INACA juga menunggu masukan dari maskapai terkait Permenhub No. 40/2016 tersebut. Menurutnya, apabila memang ada masukan dari maskapai, tentunya akan dibahas oleh INACA secara bersama-sama. Sebelumnya, Direktur Angkutan Udara Kemenhub Maryati Karma mengatakan Permenhub No. 40/2016 tersebut bertujuan agar maskapai lebih disiplin dalam menjalankan operasinya, sesuai dengan izin yang telah diberikan. “Jadi para maskapai itu biar bisa lebih tertib terbangnya, tidak sebentar terbang sebentar lagi tidak. Padahal izin terbangnya itu untuk setiap hari. Pelayanan kepada masyarakat

juga menjadi tidak baik nantinya,” tuturnya. Selain itu, izin rute bakal dicabut regulator apabila, pertama, maskapai tidak melaksanakan operasi penerbangan sebagian atau seluruhnya selama tujuh hari berturut-turut tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Kedua, tidak melakukan penerbangan sekurang-kurangnya terakumulasi 14 kali atau 50 persen dari total frekuensi yang dimiliki dalam 30 hari kalender bagi izin rute yang memiliki frekuensi penerbangan satu kali dalam sehari. Ketiga, tidak melakukan penerbangan sekurang-kurangnya 25 persen dari total frekuensi yang dimiliki dalam 30 hari kalender bagi izin rute yang memiliki frekuensi penerbangan dua sampai lima kali per hari. Keempat, tidak melakukan penerbangan sekurang-kurangnya 10 persen dari total frekuensi yang dimiliki dalam 30 hari kalender bagi izin rute yang memiliki frekuensi penerbangan lebih dari 5 kali per hari.

L

RIZAL HERLAMBANG

aju pertumbuhan bisnis properti di proyeksikan bakal merangkak naik hingga 30 persen pada semester II tahun ini. Menurut Direktur PT Ciputra Surya Tbk, Sutoto Yakobus mengatakan, meski tahun lalu geliat bisnis tersebut lesu, namun tahun ini bakal berbeda karena terlihat beberapa sinyal positif dalam perbaikan

ekonomi. “Lihat saja banyak bank yang sudah mulai jor-joran dalam memberikan KPR (kredit perumahan rakyat). Bahkan ada yang sampai memberikan kredit 8,5 persen fixed dalam lima tahun,” kata Sutoto. Lanjutnya kata dia, tanda-tanda perbaikan sudah terlihat sejak semester I, dengan mencapai puncaknya pada semester II. Salah satu penyebabnya adalah turunnya harga bahan bakar minyak (BBM). “Beberapa paket kebijakan ekonomi juga mulai terasa dampaknya di lapangan, inflasi masih stabil, harga tanah saja sudah naik 6 persen, daya beli masyarakat juga menunjukkan tren naik,” papar Sutoto. Dia menuturkan, jika kondisi tersebut dapat dipertahankan, pasar properti bisa terus mengalami kenaikan.

Bisnis Properti Masih Bertaji Sejumlah kebijakan Bank Indonesia diduga jadi pendorong sektor properti bisa bangkit.

Asosiasi Pengembang dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengaku optimistis pertengahan tahun 2016, penjualan sektor properti akan kembali bangkit. “Saya optimis pertengahan tahun akan merangkak naik,” ujar Ketua Umum Apersi, Eddy Ganefo. Sebab, menurut dia, sedari awal sudah memperkirakan 2016 akan menjadi tahun di mana sektor properti bangkit. Terutama, dibuktikan dari semakin membaiknya perekonomian Indonesia akibat beberapa kebijakan pemerintah. Misalnya, seperti Bank Indonesia (BI) yang sepanjang tahun lalu sudah menurunkan tingkat suku bunga acuannya (BI Rate) dari 7,5 persen menjadi 7 persen. Ditambah lagi baru-baru ini kembali diturunkan hingga menjadi 6,75 persen. “Dari awal saya sudah perkirakan, perumahan akan merangkak naik, ini terbukti dari membaiknya perekenomian kita, karena BI Rate kita turun dari 7,5 ke 7,25, lalu ke 7,” jelasnya. Kebijakan pemerintah lainnya yang menyokong sektor industri properti, lanjut Eddy, seperti perizinan lahan hingga sertifikasi lahan. “Kebijakan lainnya, seperti ekonomi yang berkaitan dengan sektor properti, seperti ke depan perizinan lahan soal properti termasuk sertifikasi lahan,” pungkasnya.

MONETER

KONSUMEN

Harga Daging Ayam di Pasar Tradisional Berangsur Naik Kenaikan harga diperkirakan terus terjadi hingga menjelang Idul Fitri. HADI SUSATYO, ANDREAS KRISTANTO

Foto : Hariyoko

H

arga daging ayam di pasar tradisional di Jakarta mulai naik. Saat ini harga daging ayam dibanderol Rp 40 per kilogram (kg). Mirna (39), pedagang daging ayam di PD Pasar Jaya Pasar Buncit, Jakarta Selatan mengaku harga daging ayam pada pekan lalu dijual sebesar Rp 32 ribu-Rp 35 ribu per kg. Namun kini naik menjadi Rp 38 ribu-Rp 40 ribu per kg. “Daging ayam harganya lagi naik, sekarang sudah Rp 40 ribu, paling murah Rp 38 ribu per kg. Naiknya sudah dari empat hari lalu,” ujar dia, Senin (2/5). Mirna mengungkapkan, kenaikan harga ini bisa saja berlanjut hingga jelang Ramadan. Pasokan daging ayam dari tempat pemotongan ke pedagang dinilai tidak mempengaruhi kestabilan harga. Buktinya meski pasokan mencukupi, namun jika permintaan meningkat seperti saat jelang Ramadan, harga ayam bisa berangsur naik. “Mau puasa biasanya naik, kemungkinan bisa lebih tinggi lagi. Sekarang saja pasokan normal tapi harga naik. Harga ayam memang susah stabil, pasti akan naik turun,” kata dia. Meski demikian, Mirna berharap jelang Ramadan nanti pemerintah telah memiliki strategi

MONETER

agar harga komoditas kebutuhan masyarakat termasuk daging ayam bisa stabil. Dengan demikian, baik pedagang maupun pembeli tidak mengalami kerugian. “Ya harapannya mudah-mudahan bisa stabil terus, kalau bisa malah turun dari harga sekarang. Kalau harga naik kan bukan berarti untung kita naik, tapi malah turun karena yang beli jadi berkurang,” tandas dia. Seperti diberitakan Jumat 29 April 2016, pemerintah tengah merancang langkah-langkah yang tepat untuk menjaga harga pangan stabil saat momen Ramadan dan Lebaran 2016. Selain masyarakat, kebijakan yang tepat dinilai dapat membantu kehidupan petani dalam negeri. Bikin rancangan, baru dibuat kebijakan harganya. Jangan setelah harga naik, baru dibuat kebijakan, kata Menteri Koordinator Bi-

dang Perekonomian Darmin Nasution. Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan, agar harga di tingkat konsumen tetap terjangkau, penting untuk menjaga inflasi supaya bisa menstabilkan harga.

“Mau puasa biasanya naik, kemungkinan bisa lebih tinggi lagi. Sekarang saja pasokan normal tapi harga naik. Harga ayam memang susah stabil, pasti akan naik turun.”

INTERNASIONAL

Pebisnis Ingin Inggris Hengkang dari Uni Eropa Uni Eropa dinilai memunculkan beban ekonomi bagi Inggris.

B

YOS WLADIMIR LANIN

anyak pebisnis sekarang ingin Inggris meninggalkan Uni Eropa sejak awal tahun ini, Kamar Dagang Inggris mengatakan dalam survei pada Selasa, meskipun sebagian besar anggotanya ingin tetap. British Chambers of Commerce (BCC), salah satu dari dua organisasi pengusaha utama Inggris, mengatakan 37 persen anggota berniat untuk memilih meninggalkan Uni Eropa dalam referendum bulan Juni, berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan pada awal April, naik dari 30 persen dalam jajak pendapat yang dilakukan antara 23 Januari dan 4 Februari. Proporsi yang ingin tetap turun menjadi 54 persen dari 60 persen. “Meskipun mayoritas pengusaha yang kami survei terus mengungkapkan preferensi untuk tetap di Uni Eropa, kesenjangan antara ‘Tetap’ dan ‘Tinggalkan’ telah menyempit secara signifikan dalam beberapa pekan terakhir,” kata Direktur Jenderal BCC Adam Marshall. Dukungan anggota BCC ‘untuk menjadi anggota Uni Eropa melebihi publik. Jajak pendapat menunjukkan pemilih Inggris secara kasar terbagi rata, dengan satu jajak pendapat dari perusahaan riset pasar ICM menunjukkan 46 persen dari mereka mungkin ingin meninggalkan, dibandingkan dengan 44 persen yang ingin tinggal. Survei daring BCC untuk lebih dari 2.000 anggotanya berlangsung

sebelum penerbitan laporan kementerian keuangan Inggris, Dana Moneter Internasional dan lain-lain yang memperingatkan kerusakan ekonomi jika Inggris meninggalkan Uni Eropa. Berbeda dengan survei lainnya menunjukkan perdebatan referendum itu memperparah perlambatan ekonomi, BCC mengatakan 71 persen dari anggotanya menemukan debat itu tidak memiliki dampak pada penjualan dan 80 persen melaporkan tidak berdampak pada investasi. Hampir sepertiga dari perusahaan mengatakan pertumbuhan mereka akan didorong jika Inggris tinggal di Uni Eropa, sementara 16 persen mengatakan mereka akan mendapatkan untung jika Inggris meninggalkan. Hampir setengah merasa keanggotaan Uni Eropa membuat sedikit perbedaan. Terlihat perusahaan yang tidak menjual barang atau jasa ke Uni Eropa – responden minoritas di survei BCC, tapi mayoritas pebisnis Inggris secara

keseluruhan - lebih ingin meninggalkan Uni Eropa daripada untuk tinggal, kata BCC. John Longworth, yang mundur sebagai direktur umum BCC pada Maret, mengungkapkan dukungan untuk Brexit, dan kini berkampanye untuk suara ‘ Leave’, kata perusahaan-perusahaan non-ekspor yang lebih representatif dari pebisnis Inggris dari anggota BCC lainnya. “Meskipun klaim pro-Uni Eropa sebaliknya, pebisnis tidak takut referendum atau hasilnya,” katanya dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh kelompok kampanye Vote ‘Tinggalkan’. BCC memiliki sikap resmi netral pada keanggotaan Uni Eropa. Konfederasi British Industry, yang sebagian besar sebagaian besar merupakan perusahaan dari BCC, mengatakan 80 persen dari anggotanya ingin tetap di Uni Eropa dan meninggalkan akan membawa biaya ekonomi yang berat. Mei 2016


25

INTERNASIONAL

IMF Pertumbuhan Cina dan Jepang Melambat Tajam Pada 2016 Dana Moneter Internasional meminta para pemimpin untuk mendorongnya dengan reformasi. YUDO WIDIYANTO

E

konomi Cina dan Jepang diperkirakan akan melambat tajam selama dua tahun ke depan, namun pertumbuhan Asia akan tetap kuat karena permintaan domestik mengimbangi kelesuan dari perdagangan global yang lemah.

26


Mei 2016

Langkah-langkah stimulus pemerintah, harga komoditas yang lebih rendah dan tingkat pengangguran yang rendah akan membantu mendorong ekspansi regional, Dana Moneter Internasional mengatakan, dan meminta para pemimpin untuk mendorongnya dengan reformasi. Namun, dalam Prospek Ekonomi Regional untuk Asia dan Pasifik, Dana juga memperingatkan beberapa tanta-

ngan eksternal, dari pelemahan di negara-negara maju, perdagangan global yang lemah dan semakin bergejolaknya pasar-pasar keuangan global. Sejak prospek sebelumnya tentang kawasan tersebut pada Oktober, pasar global telah melihat volatilitas liar, karena kekhawatiran atas ekonomi Cina dan anjloknya harga minyak memukul saham-saham pada Januari dan Februari, menghapus triliunan valuasi. Meskipun telah ada sedikit pemulihan sejak Maret, investor tetap gelisah. “Asia masih bagian paling dinamis dari ekonomi global tetapi menghadapi headwinds (permasalahan) parah dari pemulihan global yang masih lemah, pelambatan perdagangan global, dan dampak jangka pendek dari transisi pertumbuhan Cina,” kata Dana Moneter Internasional. “Untuk memperkuat ketahanan terhadap risiko-risiko global dan tetap menjadi sumber dinamisme, para pembuat kebijakan di kawasan harus mendorong maju dengan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan ruang fiskal, sementara mendukung permintaan yang diperlukan.” IMF memerkirakan pertumbuhan di Asia akan datang di 5,3 persen pada tahun ini dan berikutnya, turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 5,4 persen. Ekonomi Cina terbesar kedua dunia dan pendorong utama pertumbuhan global, diperkirakan akan tumbuh 6,5 persen pada tahun ini --

batas bawah target Beijing -- dan 6,2 persen pada 2017. Angka-angka tersebut juga turun dari 6,9 persen yang terlihat pada 2015, yang merupakan tingkat terendah dalam seperempat abad, tapi sedikit lebih baik daripada proyeksi IMF pada Oktober lalu. IMF mencatat kepemimpinan Cina sedang mencoba untuk mengubah pendorong pertumbuhan negara itu menjauh dari ketergantungan pada investasi pemerintah dan ekspor ke satu yang didominasi oleh konsumsi domestik. Jepang dekati resesi IMF juga memperingatkan dampak imbas pelambatan pertumbuhan Cina terhadap ekonomi negara-negara lain yang bergantung pada negara itu untuk mendorong ekspansi mereka, termasuk perdagangan dan harga komoditas yang lebih lemah.

“Secara keseluruhan, wilayah ini telah menjadi lebih sensitif terhadap perekonomian Cina,” katanya. Pertumbuhan Jepang diperkirakan akan melambat, dengan IMF mengatakan para eksportir akan terpukul penguatan yen -- yang berada pada tertinggi 18 bulan terhadap dolar -dan pelambatan perdagangan dengan Cina. Dana membelah dua prospek pertumbuhan untuk Jepang menjadi 0,5 persen pada 2016 dan menyusut 0,1 persen karena perkiraan kenaikan pajak konsumsi, sementara lembaga multilateral itu juga mengutip masalah lama yang sedang berlangsung dari populasi yang menua dan gunung utang yang besar. Prospek lebih rendah muncul beberapa hari setelah bank sentral Jepang (BoJ) menolak untuk meningkatkan program stimulusnya, meskipun

serangkaian data lemah telah mengangkat pertanyaan tentang upaya-upaya Perdana Menteri Shinzo Abe untuk menopang pertumbuhan. Laporan itu mengatakan, India akan tumbuh 7,5 persen tahun ini dan berikutnya, tidak berubah dari prediksi sebelumnya dan tingkat tercepat di antara negara-negara besar di dunia, karena harga minyak rendah, investasi pemerintah dan peningkatan di konsumsi domestik mengimbangi melemahnya ekspor. Di Korea Selatan, pertumbuhan diperkirakan akan meningkat menjadi 2,7 persen tahun ini dan 2,9 persen pada 2017 -- naik dari 2,6 persen pada 2015 dan kembali didorong oleh permintaan domestik. Pertumbuhan Australia diperkirakan akan tetap stabil pada 2,5 persen pada 2016 dan meningkat pada 2017. Bagaimana dengan Indonesia?

Mei 2016


27

INDUSTRI

Genjot Kawasan Industri Indonesia Seyogyanya, kawasan industri minimal berjarak 10 kilometer dengan kota.

YOS WLADIMIR, LANIN ALOYSIUS ADITYA

H

impunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) meminta pemerintah menggenjot pembangunan daerah kawasan industri untuk membantu investor mendapatkan kemudahan investasi. “Perlu ada sinkronisasi pengurusan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),” kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar saat diskusi di kantor BKPM, Selasa (3/5). Sanny mengatakan, saat ini baru ada 70 kawasan industri di seluruh Indonesia. Jumlah itu terdiri atas kawasan industri milik BUMN, pemodal dalam negeri, dan pemodal asing. Seharusnya, kawasan industri diperbanyak untuk memudahkan pengusaha dan pemerintah memeta28


Mei 2016

kan program investasi. “Jangan sampai nanti yang bukan perusahaan kawasan industri mendapatkan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi (Klik),” ujar Sanny. Menurut Sanny, pembangunan kawasan industri harus diawali dengan studi untuk memastikan bahwa lahan yang dimohon telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di daerah. Secara teknis, dia juga mengusulkan pemilihan lokasi. Sanny menambahkan, seyogyanya, kawasan industri minimal berjarak 10 kilometer dengan kota. Lalu, jarak dengan pemukiman 2 kilometer. Di sana dibangun sistem jaringan sesuai dengan sektor industri masing-masing. “Kami menyarankan BKPM berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Komnas Kawasan

Industri.” Sanny berujar, pemerintah harus membedakan kawasan industri dengan zona industri. Dengan demikian, pemberian fasilitas Klik dari pemerintah tepat sasaran. Deputi Perencanaan Modal BKPM Tamba P Hutapea mengatakan, saat ini BKPM sedang mempermudah proses perizinan investasi di daerah. Bahkan, pemerintah berkomitmen menggenjot lima sektor potensial. Di antaranya sektor prioritas ekspor, industri padat karya, sektor infrastruktur, pertanian, dan industri pengembangan daerah. “Saat ini sudah ada 31 proyek yang masuk di 14 kawasan industri,” ucapnya. Puluhan proyek tersebut berada di atas lahan 576 hektare dengan total investasi Rp 55,5 triliun. Selamat!

Industri Mikro-Kecil Perlahan Naik Produksi industri manufaktur mikro dan kecil y-on-y pada tingkat provinsi yang mengalami pertumbuhan tertinggi.

B

FERDINAN ARI PURNAMA

adan Pusat Statistik mencatat bahwa produksi industri manufaktur mikro dan kecil pada triwulan I/2016 naik sebesar 5,91 persen yang disebabkan kenaikan produksi industri komputer, barang elektronika, dan optik. “Kenaikan itu terutama disebabkan kenaikan produksi industri komputer, barang elektronika dan optik sebesar 24,26 persen,” kata Kepala BPS Suryamin dalam jumpa pers di Jakarta. Suryamin mengatakan, selain ada kenaikan dari industri komputer, barang elektronika dan optik tersebut juga ada kenaikan dari industri mesin dan perlengkapan yang tidak termasuk dalam lainnya sebesar 24,17 persen serta industri percetakan dan reproduksi media rekaman sebesar 23,31 persen. Menurut Suryamin, pada triwulan I 2016 tersebut ada juga beberapa industri yang mengalami penurunan produksi yakni jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatannya turun 14,43 persen, industri barang logam bukan mesin dan peralatannya turun 11,07 persen, serta Industri karet, barang dari karet, dan plastik turun 4,22 persen. “Produksi industri manufaktur mikro dan kecil y-on-y pada tingkat provinsi yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Utara naik 35,10 persen, Provinsi Maluku naik 27,70 persen, dan Provinsi Maluku Utara naik 23,76

persen,” kata Suryamin. Sementara provinsi-provinsi yang mengalami penurunan pertumbuhan terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat turun 5,10 persen, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turun 4,33 persen, dan Provinsi Riau turun 3,86 persen. Jika pertumbuhan produksi untuk IMK pada triwulan I 2016 dibandingkan dengan triwulan IV 2015, lanjut Suryamin, tercatat juga mengalami kenaikan sebesar 0,76 persen. Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan produksi industri kertas dan barang dari kertas sebesar 13,95 persen. “Selain itu juga industri komputer, barang elektronika dan optik naik 13,35 persen, serta mesin dan perlengkapan yang tidak termasuk dalam lainnya naik sebesar 12,37 persen,” ujar Suryamin. Sedangkan jenis-jenis industri

yang mengalami penurunan pertumbuhan terbesar, lanjut Suryamin, yakni jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatannya turun 7,75 persen, Industri barang logam bukan mesin dan peralatannya turun 7,70 persen, serta industri pengolahan tembakau turun 6,71 persen. Tercatat, pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil triwulan I-2016 q-to-q pada tingkat provinsi yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Utara naik 6,09 persen, Provinsi Maluku Utara naik 5,68 persen, dan Provinsi Kalimantan Timur naik 5,45 persen. Sementara provinsi-provinsi yang mengalami penurunan pertumbuhan terbesar adalah Provinsi Sulawesi Utara turun 8,45 persen, Provinsi Papua Barat turun 5,17 persen, dan Provinsi Sulawesi Selatan turun 4,58 persen.

Mei 2016


29

INDUSTRI

Nilai Ekspor Mamin Bisa Gantikan Migas? Indonesia juga mampu menyediakan bahan baku guna mendukung kontinuitas produksi. RIZAL HERLAMBANG, EPUNG SAEPUDIN

I

ndustri makanan dan minuman diyakini terus bertumbuh seiring tingkat konsumsi dan laju ekspor produk olahan pangan dari Indonesia ke pasar internasional. Apalagi industri ini dinilai strategis dan senantiasa diupayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Selain jumlah penduduk yang besar, geliat industri makanan minuman juga ditopang aktivitas produsen nasional dan multinasional yang telah menjadikan Indonesia sebagai basis produksi. Selain itu, Indonesia juga mampu menyediakan bahan baku guna mendukung kontinuitas produksi. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan hal itu saat hadir memberikan sambutan pada ‘the 3rd Responsible Business Forum on Food

30


Mei 2016

and Agriculture’ di Jakarta, Senin (25/4). Acara bertema Food, Farm, Forest, Community itu dibuka oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. “Tahun lalu, industri makanan dan minuman tumbuh 7,88 persen dan menopang sebagian besar pertumbuhan industri nonmigas. Kinerja ekspor juga bagus karena pada 2015 kemarin senilai USD 5,6 miliar yang meningkat dari tahun sebelumnya USD 5,55 miliar,” katanya. Kinerja itu bakal menanjak sejalan realisasi investasi sektor industri makanan Rp 24,5 triliun untuk PMDN dan PMA sebesar USD 1,52 miliar. Kontribusi industri ini pada PDB merupakan yang terbesar yakni 30,86 persen sepanjang 2015. Ke depan, lanjut Menperin, industri makanan dan minuman di Indonesia bakal tumbuh dengan

pesat lantaran kecenderungan pola konsumsi masyarakat khususnya menengah ke atas yang mengarah untuk mengkonsumsi produk-produk makanan dan minuman yang higienis dan alami. Pihaknya juga turut mendorong dilakukannya penerapan SNI, Good Manufacturing Practices, dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Food Hygiene- Safety Sanitation, penerapan Standar Pangan Internasional (CODEX Alimentarius). Langkah itu demi menjamin perusahaan menerapkan pemilihan bahan baku, pengolahan, pengemasan, serta distribusi dan perdagangannya guna keamanan produk. “Penerapan standar pada industri makanan dan minuman diharapkan dapat memacu percepatan ke arah industri yang berkelanjutan,” pungkasnya. Kita lihat bersama nanti!

Perkapalan Bisa Jadi Industri Strategis Pemerintah memiliki program penguatan seperti memberi insentif fiskal.

I

PONCO SULAKSONO

ndustri perkapalan nasional semakin diakui dalam membangun berbagai jenis kapal untuk kebutuhan militer, baik untuk pertahanan dalam negeri serta pesanan luar negeri. Sumber daya manusia dan produksi diyakini mumpuni untuk memperkuat industri strategis ini ke depan. Menteri Perindustrian Saleh Husin menegaskan hal itu saat menghadiri pelepasan ekspor perdana kapal perang Strategic Sealift Vessel (SSV) pesanan Kementerian Pertahanan Nasional Filipina ‘BRP Tarlac LD – 601’. Upacara pelepasan dipimpin oleh

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di PT PAL Indonesia, kawasan Tanjung Perak, Surabaya, Minggu (8/5). Turut hadir juga Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Ade Supandi, Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) M Firmansyah dan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan. “Di industri perkapalan, pemerintah memiliki program penguatan seperti memberi insentif fiskal berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk impor komponen kapal

sehingga galangan kita lebih leluasa membangun kapal, utilitas optimal dan tenaga kerja terserap,” kata Menperin, melalui siaran pers. Kebijakan ini memberi insentif PPN tidak dipungut untuk beberapa alat transportasi, seperti galangan kapal, kereta, dan pesawat serta suku cadangnya. Kemenperin mencatat, jumlah industri galangan kapal sekira 250 perusahaan yang terpusat di Batam dan Pulau Jawa. Kapasitas produksi untuk bangunan baru 1 juta dead weight ton (DWT) per tahun dan reparasi 12 juta DWT. Sementara, kemampuan fasilitas bangunan baru sampai dengan 50 ribu DWT dan reparasi 300 ribu DWT. Kemudian, jenis kapal yang telah mampu diproduksi adalah Kapal Curah (Bulk Carrier), Kapal Ferry RoRo, Chemical tanker, Landing Platform Dock, LPG Carrier, Dry Cargo Vessel, kapal penumpang, kapal kargo dan kontainer, tanker, kapal ikan, tug boat dan Kapal Patroli Cepat. Terkait kapal pesanan Kemenhan Filipina, Kapal SSV itu merupakan pengembangan kapal pengangkut Landing Platform Dock (LPD) yang didesain panjang 123 meter, lebar 21,8 meter, dan memiliki kecepatan 16 knot dengan ketahanan berlayar selama 30 hari di laut lepas. PT PAL membangun kapal itu dengan kemampuan membawa dua helikopter, dan mengangkut kapal landing craft utility (LCU) serta sejumlah tank perang hingga truk militer. Mei 2016


31

INDUSTRI

Perkapalan Bisa Jadi Industri Strategis Kemenperin mencatat, jumlah industri galangan kapal sekira 250 perusahaan yang terpusat di Batam dan Pulau Jawa. HARDIAN SUKMA

I

ndustri perkapalan nasional semakin diakui dalam membangun berbagau jenis kapal untuk kebutuhan militer, baik untuk pertahanan dalam negeri serta pesanan luar negeri. Sumber daya manusia dan produksi diyakini mumpuni untuk memperkuat industri strategis ini ke depan. Menteri Perindustrian Saleh “Di industri perkapalan, pemerintah memiliki program penguatan seperti memberi insentif fiskal berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk impor komponen kapal sehingga galangan kita lebih leluasa membangun kapal, utilitas optimal dan tenaga kerja terserap,”

Saleh Husin - Menteri Perindustrian -

32


Mei 2016

Husin menegaskan hal itu saat menghadiri pelepasan ekspor perdana kapal perang Strategic Sealift Vessel (SSV) pesanan Kementerian Pertahanan Nasional Filipina ‘BRP Tarlac LD – 601’. Upacara pelepasan dipimpin oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di PT PAL Indonesia, Minggu (8/5). Turut hadir juga Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Ade Supandi, Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) M Firmansyah dan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan. “Di industri perkapalan, pemerintah memiliki program penguatan seperti memberi insentif fiskal berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk impor komponen kapal sehingga galangan kita lebih leluasa membangun kapal, utilitas op-

timal dan tenaga kerja terserap,” kata Menperin, melalui siaran pers. Kebijakan ini memberi insentif PPN tidak dipungut untuk beberapa alat transportasi, seperti galangan kapal, kereta, dan pesawat serta suku cadangnya. Kemenperin mencatat, jumlah industri galangan kapal sekira 250 perusahaan yang terpusat di Batam dan Pulau Jawa. Kapasitas produksi untuk bangunan baru 1 juta dead weight ton (DWT) per tahun dan reparasi 12 juta DWT. Sementera, kemampuan fasilitas bangunan baru sampai dengan 50 ribu DWT dan reparasi 300 ribu DWT. Sementara itu, jenis kapal yang telah mampu diproduksi adalah Kapal Curah (Bulk Carrier), Kapal Ferry RoRo, Chemical tanker, Landing Platform Dock, LPG Carrier, Dry Cargo Vessel, kapal penumpang, kapal kargo dan kontainer, tanker, kapal ikan, tug boat dan Kapal Patroli Cepat.

AGROBISNIS

Potensi Investasi Sapi Pulau Kasuari Investor asal Selandia Baru tertarik menamkan modal peternakan sapi di Provinsi Papua.

I

ANDREAS KRISTANTO

nvestor Selandia Baru menyampaikan minatnya untuk berinvestasi di Indonesia. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyampaikan hal itu usai berkunjung selama dua hari ke negara tersebut. Franky menyatakan, investor asal Selandia Baru berminat menanamkan modalnya di Indonesia pada tiga sektor utama, yaitu sektor jasa pendukung kesehatan, sektor infrastruktur pengolahan air bersih berbasis energi terbarukan dan sektor peternakan, dalam hal ini peternakan sapi. Sebelumnya, investor Selandia Baru yang telah berinvestasi pada sektor industri pengolahan susu di Indonesia, yaitu Fonterra juga telah menyatakan rencananya untuk melakukan ekspansi bisnisnya di Indonesia. “Terdapat tiga perusahaan dari sektor jasa pendukung kesehatan, sektor infrastruktur dan sektor pertanian yang menyatakan minatnya untuk menanamkan modalnya di Indonesia,” ujar dia di Jakarta. Franky menuturkan, untuk sektor jasa pendukung kesehatan, investor Selandia Baru tersebut ingin berinvestasi dalam bidang usaha klinik laboratorium. Investor yang belum disebutkan namanya ini merupakan perusahaan yang mendominasi pasar jasa kesehatan di Selandia Baru dengan pangsa mencapai 60 persen dan telah beroperasi selama 10 tahun. “Mereka akan bermitra dengan

perusahaan lokal yang merupakan investment company. Untuk tahap awal mereka belum akan masuk ke klinik namun ke radiologi dan laboratorium terlebih dahulu,” jelas dia. Berdasarkan penjelasan investor, lanjut Franky, jenis laboratorium yang dibidik adalah deteksi kanker. “Bisnis ini sangat besar, karena pemerintah mengeluarkan kebijakan dan sangat concern terhadap kesehatan nasional,” kata dia. Minat kedua muncul dari perusahaan asal Selandia Baru dengan bisnis penjernihan air bertenaga solar panel. Salah satu skema yang diusulkan adalah joint venture sehingga memungkinkan adanya transfer knowledge dari kedua belah pihak. “Proyek investasi di bidang usaha tersebut dapat didaftarkan dengan skema layanan investasi 3 jam,” lanjut dia. Sementara itu, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Himawan Hariyoga mengungkapkan, lini bisnis yang diinginkan oleh investor di sektor infrastruktur pengolahan air berbasis energi terbarukan tersebut terbuka untuk asing. “Kami akan bekerjasama dengan

KBRI Wellington untuk mengawal minat investasi dari Selandia Baru tersebut,” kata Himawan. Sedangkan minat ketiga yaitu untuk berinvestasi di sektor pastoral cattle farm di Papua Barat. Investor menyampaikan, mereka telah menemukan lokasi strategis yaitu di Papua Barat. Pada wilayah itu terdapat lokasi yang merupakan padang rumput datar, sesuai dengan kebutuhan sapi. “Supply sapinya nantinya akan didatangkan dari Australia. Infrastruktur tidak akan menjadi kendala, karena untuk berinvestasi di sektor peternakan sapi, infratruktur yang minim tidak menjadi kendala,” ujar dia. Sukses!

Mei 2016


33

AGROBISNIS

Bisnis Kopi Tak Lagi Bergigi? Laju pertumbuhan produksi kopi ternyata masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah konsumsi kopi masyarakat dunia.

P

EPUNG SAEPUDIN

eneliti senior Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember Dr Surip Mawardi mengatakan, ancaman krisis kopi di dunia akan terjadi karena sejumlah negara penghasil kopi mulai mengurangi produksi kopinya. “Jika produksi kopi tidak ditingkatkan, maka bukan tidak mungkin akan terjadi krisis kopi dunia,” kata Surip pada acara kuliah umum dan diskusi ilmiah bertema ‘Prospek dan Kendala Pengembangan Kopi untuk Kesejahteraan Masyarakat di Era Globalisasi’ yang digelar oleh Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Jember, Jawa Timur. Menurutnya, laju pertumbuhan produksi kopi ternyata masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah konsumsi kopi masyarakat dunia karena budaya minum kopi di berbagai negara yang semakin meningkat akan menjadikan kopi sebagai komoditas perdagangan kedua yang menjanjikan, setelah minyak dan gas bumi. “Dunia mulai khawatir karena Brasil sebagai produsen utama kopi hanya mengeluarkan 75 persen dari total produksinya, sisanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” tuturnya. Sedangkan di Afrika Timur yang dikenal juga sebagai negara penghasil kopi utama sedang mengalami masalah pengurangan lahan kopi 34


Mei 2016

besar-besaran, padahal kopi tidak mungkin ditanam di Eropa. Saat ini, lanjut dia, masyarakat dunia mulai melihat Asia sebagai tempat untuk meningkatkan produksi kopi dunia dan Asia menjadi pilihan terakhir dalam upaya meningkatkan produksi kopi dunia. “Negara yang paling berpeluang untuk meningkatkan produksi kopi adalah Indonesia karena memiliki kualitas tanah dan didukung iklim yang cocok dibandingkan negara lain,” katanya. Dari data tahun 2012 tercatat areal kopi di Indonesia mencapai 1,3 juta hektare dengan produktivitas sebanyak 0,75 ton per hektare dan nilai ekspor kopi Indonesia mencapai USD 1,53 miliar. “Kami mengharapkan agar peluang ini dapat diraih oleh Indonesia, sehingga dapat menjadi eksportir kopi utama dunia,” ujarnya. Surip mengatakan potensi kopi untuk dijadikan sebagai komoditas perdagangan memang tidak perlu diragukan lagi karena sejak 300 tahun lalu penjualan kopi di pasar

internasional semakin membaik. “Kopi masih menjadi komoditas utama untuk perdagangan. Sementara komoditas pala saat ini penjualannya tidak begitu bagus dan cengkih yang digunakan sebagai bahan baku rokok kretek juga semakin menurun seiring semakin ketatnya aturan mengenai industri rokok,” katanya menambahkan. Ia menjelaskan kopi bisa menjadi bagian penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Jember yang memiliki perkebunan kopi yang sangat luas. “Bisa kita istilahkan kopi sebagai pohon industri karena mulai dari hulu hingga hilir kopi sangat menjanjikan untuk diperdagangkan, belum lagi dari sektor retailnya,” tuturnya. Dari penelitian yang dilakukan Surip Mawardi, masyarakat Jember memiliki tingkat konsumsi kopi yang cukup besar dan rata-rata dalam setahun tingkat konsumsi kopi untuk perempuan mencapai 1,5 kilogram, sedangkan laki-laki mencapai 2 kilogram dalam setahun. Semoga bisnis kopi terus ‘panas’.

Perkebunan Jadi Motor Pertumbuhan Daerah Sektor strategis ini pun menghadapi banyak tantangan seperti pengusahaan perkebunan rakyat yang dilakukan secara monokultur dengan infrastruktur yang terbatas.

P

SAID DHARMA SETIAWAN

emerintah berkomitmen menjadikan sektor perkebunan menjadi sektor utama yang dapat menopang kehidupan masyarakat daerah sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih merata. Saat ini, sebagian besar wilayah perkebunan tersebar di luar Pulau Jawa. Data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menunjukkan sebanyak 92 persen dari total 191 juta hektare lahan pekebunan di Indonesia berada di luar Pulau Jawa, sehingga berpotensi mengembangkan perekonomian masyarakat luar Jawa. Dari komposisi daerah perkebunan tersebut, sebanyak 23,78 hektare merupakan lahan perkebunan non kelapa sawit dan seluas 11,44 juta hektare merupakan plahan perkebunan kelapa sawit. Adapun, sebanyak 40 persen dari total luasan kelapa sawit 11,44 juta hektare tersebut merupakan perkebunan milik rakyat. Gamal Nasir, Dirjen Perkebunan Kementan mengatakan pembangunan sektor perkebunan yang mampu secara mumpuni mengerek pertumbuhan ekonomi rakyat pun masih memiliki sejumlah hambatan, terutama karena implementasi inovasi dan teknologi yang rendah. “Sub sektor perkebunan berkembang dengan sangat pesat dan menjadi leading sector yang menjadi sumber peningkatan penerimaan

negara. Sektor ini juga mengundnag investasi tinggi, dan menjadi sumber penyediaan bahan baku bagi industri,” terang Gamal dalam sambutannya pada Diskusi Sektor Perkebunan dan Industrialisasi di Jakarta, Selasa (3/5). Kementan mencatat pada 2014 lalu, ekspor minyak sawit dan olahannya mencapai 22,89 juta ton dengan nilai ekspor sebesar USD 17,46 juta dan ekspor karet menapai 2,62 juta dengan nilai ekspor mencapai USD 4,74 juta. Setiap tahunnya, Indonesia dengan mengandalkan produksi komoditas perkebunan rakyat pun mengekpsor hingga 3 juta ton produksi tebu, kopi, kakao, tembakau, teh, lada, cengkeh, dan produk lainnya. Kendati demikian, Gamal menyampaikan sektor strategis ini pun menghadapi banyak tantangan seperti pengusahaan perkebunan rakyat yang dilakukan secara monokultur dengan infrastruktur yang terbatas.

“Hal ini menyebabkan tingkat produktivitas tanaman yang mampu dicapai berada di bawah potensi normalnya,” ungkap Gamal. Sementara itu, Ketua Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo), Agus Pakpahan menyampaikan untuk dapat mengerek pendapatan negara dan kesejahteraan petani dari sektor pertanian, maka pemerintah harus gesit melakukan industrialisasi. “Yang harus ditingkatkan itu industri pertaniannya karena kita tidak bisa mengandalkan perluasan lahan. Pertanian seperti itu sulit berkembang karena berbasis lahan, sementara ketersediaan lahan itu tetap,” ungkap Agus. Dia mencontohkan Korea Selatan yang perlahan mengarahkan sektor pertaniannya pada industrialisasi sehingga membawa negara itu masuk pada jajaran negara-negara maju dunia. Sukses!

Mei 2016


35

MAKRO

Pemerintah Upayakan Tekan Defisit Perdagangan dengan Cina Ekspor produk unggulan itu sangat penting untuk menggantikan komoditas batubara, yang harganya sedang jatuh di pasar internasional.

P

FERDINAN ARI PURNAMA

emerintah berupaya untuk menekan defisit neraca perdagangan dengan Cina yang terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman di Jakarta. Menurut dia, seusai mengikuti Pertemuan Tingkat Tinggi Kedua Indonesia-Cina untuk membahas Kerja Sama Ekonomi, salah satu upaya pemerintah tersebut adalah dengan mendorong ekspor berbagai produk unggulan. “Kita harus mempunyai komoditas andalan untuk ditingkatkan,” kata Rizal yang dalam pertemuan tersebut, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, bertemu dengan anggota Dewan Negara Yang Jiechi yang memimpin delegasi pemerintah Cina. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan pertama yang berlangsung pada 26 Januari 2015 di Beijing, Cina. Rizal mengatakan, ekspor produk unggulan itu sangat penting untuk menggantikan komoditas batu bara, yang harganya sedang jatuh di pasar internasional, dan selama ini menjadi salah satu produk utama ekspor Indonesia ke Cina. “Ekspor kita ke Cina 26 persen batu bara dan harganya sedang turun, 36


Mei 2016

sehingga nilai ekspor juga turun, apalagi permintaan dalam negeri Cina juga turun karena ekonomi yang sedang lesu,” katanya. Selain itu, tambah Rizal, upaya lainnya untuk mengatasi masalah perdagangan kedua negara adalah dengan melakukan negosiasi terkait hambatan akses perdagangan, akibat adanya hambatan non tarif, yang masih dialami oleh produk asal Indonesia. “Masih ada 28 produk komoditas hilir kita masih ditutup Cina dalam kerangka Asean-China FTA dan komoditas andalan kita seperti karet yang bea masuknya 20 persen, tentu kalau diturunkan menjadi nol, potensi ekspor karet kita bisa meningkat. Ini masih dirundingkan,” katanya. Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas isu mengenai industri dan investasi, diantaranya termasuk isu

izin tinggal bagi tenaga kerja asing, kawasan industri terpadu, pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur serta kerja sama dalam bidang energi, pertanian dan perikanan serta keuangan. Sementara, untuk mendorong tingkat realisasi investasi asal Cina di Indonesia yang masih rendah, pemerintah secara khusus akan membentuk ‘China Desk’ di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta membuka Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) di Beijing dan Shanghai. “Pembentukan ‘desk’ di BKPM akan bermanfaat untuk mengetahui masalah investor asal Cina dan pembentukan IIPC untuk mempromosikan peluang usaha dan kemudahan yang di tawarkan di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa mendorong minat investasi,” kata Rizal.

Diskon Pajak Investasi Asuransi Masih Dikaji Terdapat masalah yang dinilai bisa menggerus pendapatan industri, seperti harga SBN yang tinggi, dan imbal hasil (yield) di SBN yang relatif lebih rendah.

K

SAID DHARMA SETIAWAN

ementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mempertimbangkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan diskon pajak hasil investasi asuransi ke Surat Berharga Negara, dari besaran saat ini yang dinilai memberatkan industri, yakni sebesar 20 persen. “Apakah dikurangi 5 persen jadi 15 persen. Angkanya belum final. Kemenkeu perlu lihat dulu yang bisa diserap (oleh investasi asuransi) berapa sih besarnya,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Firdaus Djaelani di Jakarta. Firdaus mengatakan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan

Kemenkeu untuk khusus membahas usulan insentif pajak itu. OJK dan Kemenkeu mencatat sejak Januari 2016, pembelian SUN oleh pelaku industri asuransi telah meningkat. Namun, untuk memastikan besaran insentif pajak yang diberikan, kedua otoritas ingin melihat hingga akhir tahun, berapa potensi SUN yang mampu diserap industri asuransi dan industri keuangan non-bank lainnya. “Kalau potensinya besar, ya pemerintah harusnya bisa memikirkan insentif itu,” kata dia. Permintaan insentif pajak untuk hasil penempatan investasi asuransi di SBN ini menyusul kewajiban investasi industri asuransi di SBN minimal sebesar 20 persen dari total dana investasi pada 2016. Kewajiban itu mulai diterapkan

industri asuransi. Namun, terdapat masalah yang dinilai bisa menggerus pendapatan industri, seperti harga SBN yang tinggi, dan imbal hasil (yield) di SBN yang relatif lebih rendah. Maka dari itu, menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu, industri meminta insentif pajak hasil investasi menjadi 0 persen. “Karena yield yang kita terima kecil. Harga SBN udah tinggi, yield kecil. ‘Cuan’ (keuntungan)-nya mana. Dapet barangnya juga tidak gampang,” kata dia beberapa waktu lalu. Belum lagi, prospek keuntungan dari instrumen investasi lainnya seperti deposito perbankan juga menurun karena batas atas bunga deposito untuk bank unit kegiatan usaha III dan IV.

Mei 2016


37

MAKRO

Konveksi Hingga Alas Kaki Raih Fasilitas Pajak Penghasilan

Industri padat karya harus terus didorong guna menyerap banyak tenaga kerja.

D

PONCO SULAKSONO

engan pertimbangan dalam rangka percepatan penciptaan lapangan kerja sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, pemerintah memandang perlu mendorong peningkatan investasi pada industri padat karya. Atas dasar itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 15 April 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu. Seperti dikutip laman Setkab, 38


Mei 2016

Senin (9/5), dalam PP baru itu, pemerintah memasukkan Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil, Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit, Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari, Industri Sepatu Olah Raga, dan Industri Sepatu Teknik Lapangan/ Keperluan Industri sebagai bidang usaha yang memperoleh fasilitas pajak penghasilan. Sebagaimana diketahui kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan Penanaman Modal, baik Penanaman Modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada pada: 1. Bidang-bidang Usaha Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini; dan/atau 2. Bidang-bidang Usaha Tertentu dan Daerah-daerah Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini, dapat diberikan

fasilitas Pajak Penghasilan. Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud berupa: 1. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud. 2. Penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal baru dan/atau perluasan usaha, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi; 3. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10 persen, atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan 4. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari lima tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun.

Mei 2016


39

KORPORASI

Semen Indonesia Incar Perusahaan Beton Semen Indonesia berencana mengakuisisi perusahaan yang bergerak di sektor beton.

K

PONCO SULAKSONO

orporasi semen miliknegara, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tengah mempertimbangkan untuk melakukan akuisisi perusahaan yang bergerak di sektor beton. Direktur Keuangan Semen Indonesia Ahyanizzaman mengatakan pihaknya telah berbicara dengan sejumlah pihak terkait dengan rencana tersebut. “Tapi saya belum bisa ngomong dulu,” katanya, beberapa waktu lalu. Menurutnya, perseroan sekarang tidak lagi hanya berkegiatan usaha di bidang semen melainkan juga downstream un tuk memastikan diserapnya produk semen perusahaan. “Untuk memastikan produk kami diserap oleh pasar, nanti kami kembangkan,apakah nanti akuisisi, apakah bangun perusahaan baru atau apakah pengembangan perusahaan yang sudah ada,” paparnya. Disinggung mengenai rencana penawaran umum perdana (IPO) saham perusahaan beton PT Waskita Karya Beton, Ahyanizzaman belum bersedia memberikan penjelasan. Menurutnya, pihaknya masih menunggu kepastian harga IPO perusahaan tersebut. Menurutnya, Semen Indonesia memiliki sejumlah rencana strategis pada masa mendatang. Salah satu di antaranya adalah rencana akuisisi perusahaan yang bergerak di sektor 40


Mei 2016

beton. Pada saat ini, Semen Indonesia memiliki anak usaha yang bergerak di sektor beton, yakni PT SGG Prima Beton. Pada Desember 2015, SGG Prima Beton membeli saham milik Dana Pensiun Semen Gresik (DPSG) sebesar 36,67 persen senilai Rp 55 miliar di Varia Usaha Beton. Transaksi jual beli saham itutermasuk transaksi afiliasi mengingat Semen Indonesia merupakan pendiri DPSG dan perseroan menjadi pemegang 99,9 persen saham di SGG Prima Beton yang bergerak di bidang produksi dan penjualan beton. Sebelum SGG Prima Beton menjadi pemegang saham, saham Varia Usaha Beton dimiliki oleh DPSG dengan porsi 36,67 persen dan 63,33 persen saham lainnya dimiliki oleh PT Varia Usaha, perusahaan yang 24,95 persen sahamnya dimiliki oleh Semen Indonesia. Sebagai gambaran, varia usaha beton adalah perusahaan di bidang industribeton, baik readymix concrete maupun pracetak di wilayah Jawa Tengah danJawa Timur dengan kapasitas batching plant sebesar 1,3 juta m3 per tahun. Pengembangan usaha varia usaha beton tersebut dianggap sebagai bagian dari mengantisipasi pertumbuhan pasar beton khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan basis penjualan semen dari Semen Indonesia.

Allianz Syariah Berencana Spin Off Pada 2018 Perusahaan sedang mempersiapkan tenaga-tenaga pemasar yang ditempatkan di agen mitra untuk meningkatkan pelayanan dan penjualan.

P

RIZAL HERLAMBANG

erusahaan asuransi jiwa Allianz Life Syariah berencana melakukan spin off (pemisahan) Unit Usaha Syariah dari induk perusahaan pada dua tahun mendatang. “Target kami setelah dua tahun ke depan karena banyak yang harus disiapkan dari segi infrastruktur. Jika secara pelayanan dan penjualan sudah dianggap mampu berdiri sendiri, pasti akan melakukan spin off,” kata Chief Sharia and Corporate Communication Allianz Life Indonesia Kiswati Soeryoko pada paparan kinerja Allianz Life Syariah 2015 di Jakarta. Kiswati mengatakan, saat ini Allianz Syariah sedang mempersiapkan pelayanan, seperti menyediakan kontak layanan dan situs resmi khusus. Ia menjelaskan rencana pemisahan unit usaha syariah ini sejalan dengan Undang-Undang Asuransi No 40 tahun 2014 bahwa UUS asuransi wajib memisahkan diri dari entitas induknya jika aset mencapai 50 persen induk atau sudah beroperasi 10 tahun. Allianz Life Syariah sendiri telah berdiri sejak 2006 dengan memiliki lebih dari 187.000 polis asuransi individu dan 3.800 lebih agen pemasar asuransi berlisensi syariah di sejumlah wilayah Indonesia. Sementara itu, Sharia Business Specialist Allianz Life Indonesia Hendra Gunawan mengatakan, ada dua hal yang menjadi fokus perusahaan dalam mencapai pemisahan, yakni pelayanan (services) dan penjualan (sales).

“Kami bisa langsung spin off tapi kalau ke depannya justru penjualannya langsung turun nantinya tidak akan bagus untuk industri keseluruhan,” ujar Hendra. Ia menjelaskan perusahaan sedang mempersiapkan tenaga-tenaga pemasar yang ditempatkan di agen mitra untuk meningkatkan pelayanan

dan penjualan. Menurut dia, penjualan masih menjadi tantangan utama jika Allianz Syariah ingin melakukan pemisahan. Oleh karenanya, perusahaan akan memanfaatkan kanal distribusi di agen tersebar di Indonesia untuk berkontribusi pada penjualan. Selamat!

Mei 2016


41

KORPORASI

Adira Masih Dominan Biayai Kredit Sepeda Motor Pembiayaan motor baru Adira pada tiga bulan pertama naik 3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. SAID DHARMA SETIAWAN

P

erusahaan pembiayaan rutin mengatur ulang portofolio pembiayaan menyesuaikan dengan kondisi pasar. Hingga kuartal I-2016, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk alias Adira Finance masih lebih banyak mengucurkan pembiayaan untuk sepeda motor. Presiden Direktur PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Willy Suwandi Dharma mengatakan, dari 42


Mei 2016

total pembiayaan baru (new booking) sebesar Rp 7 triliun, perusahaan menggelontorkan kredit untuk sepeda motor sejumlah Rp 4 triliun. Artinya, pembiayaan sepeda motor masih menjadi kontributor utama pembiayaan baru yaitu sebesar 57 persen. Sekitar 41 persen lainnya adalah pembiayaan yang dikucurkan untuk mobil. “Saat ini, pembiayaan sepeda motor Adira terdiri atas 60 persen motor baru dan 40 persen motor bekas,” ungkap Willy, Senin (2/5). Pembiayaan motor baru Adira

pada tiga bulan pertama ini naik 3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Adapun pembiayaan motor bekas turun 7 persen yoy. Di sisi lain, 70 persen pembiayaan mobil baru dikucurkan kepada kendaraan komersial. Sebesar 70 hingga 80 persen pembiayaan mobil bekas disalurkan untuk pembiayaan mobil penumpang (passanger). Per Maret 2016, pembiayaan mobil bekas di Adira naik 2 persen yoy. Pada periode yang sama, pembiayaan mobil baru turun 12 persen yoy. Selamat!

AIIB Gandeng ADB Biayai Infrastruktur AIIB dan ADB sepakat untuk memperkuat kerja sama, termasuk pembiayaan bersama, pada tingkat strategis dan teknis.

B

YOS WLADIMIR LANIN

ank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) menandatangani nota kesepahaman (MOU) untuk memperkuat kerja sama. Kedua lembaga keuangan itu menandatangani MOU di kota Frankfurt, Jerman, di mana ADB sedang menyelenggarakan pertemuan tahunan dewan gubernur ke-49. Perjanjian ini membuat pengaturan rencana untuk proyek-proyek yang dibiayai bersama (jointly-financed). Diskusi sudah dimulai tentang pembiayaan bersama proyek-proyek jalan dan air. Dari proyek-proyek ini, diperkira-

kan yang pertama adalah pembangunan jalan raya di Pakistan, jalan tol sepanjang 64 kilometer yang menghubungkan Shorkot ke Khanewal di Provinsi Punjab, menurut pernyataan itu. AIIB dan ADB sepakat untuk memperkuat kerja sama, termasuk pembiayaan bersama, pada tingkat strategis dan teknis atas dasar ‘saling melengkapi’, nilai tambah, penguatan kelembagaan dan keunggulan komparatif, serta saling menguntungkan, menurut MOU. “Saya senang telah membuat langkah lebih jauh ke depan dalam kemitraan kami dengan ADB,” kata Presiden AIIB Jin Liqun. “AIIB berharap untuk memperdalam hubungan kami yang sudah kuat

dan memperluas kolaborasi kami karena kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang signifikan di kawasan Asia. ADB telah bekerja sama dengan AIIB selama proses pembentukannya. Kami akan lebih memperkuat kerja sama di bidang pertumbuhan yang berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan memerangi perubahan iklim,” kata Presiden ADB Takehiko Nakao. Melalui pembiayaan bersama, transfer pengetahuan, dan dialog kebijakan bersama dengan negara-negara anggota, kedua lembaga akan bekerja sama di bidang energi, transportasi, telekomunikasi, pedesaan dan pengembangan pertanian, air, pembangunan perkotaan, dan perlindungan lingkungan. Mei 2016


43

KORPORASI

BlackBerry Optimistis dengan Bisnis Telepon Pintar Jika BlackBerry tidak juga menemukan cara untuk kembali mendapatkan keuntungan dari telepon, ini langkah strategisnya.

B

SUSI LESTARI, YUDO WIDIYANTO

lackBerry belakangan mengalami masa-masa sulit dan sekitar sebulan lalu melaporkan kerugian kuartalan, namun pemimpin eksekutif BlackBerry John Chen masih optimistis dengan masa depan BlackBerry, khususnya bisnis telepon pintarnya, Kerugian kuartal lalu ditandai dengan penjualan BlackBerry Priv yang menggunakan Android, yang hanya 600.000 unit. Saat itu Chen menyampaikan keinginannya untuk menjaga bisnis pembuatan telepon BlackBerry, namun jika BlackBerry tidak menemukan cara untuk kembali mendapatkan keuntungan dari telepon, perusahaan mungkin harus mengalih-

Dia saat ini ‘sangat dekat’ membawa perusahaan ke sana, dan bahwa dia ‘yakin benar’ BlackBerry akan bertahan di bisnis pembuatan telepon pintar. John Chen - pemimpin eksekutif BlackBerry

44


Mei 2016

kan fokusnya pada perangkat lunak dan layanan. Dalam wawancara terbaru di CNBC, Chen terdengar sedikit lebih positif dengan proyeksi masa depan perangkat keras BlackBerry. Mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa keuntungan perangkat keras menjadi kunci, Chen mengatakan dia saat ini ‘sangat dekat’ membawa perusahaan ke sana, dan bahwa dia ‘yakin benar’ BlackBerry akan bertahan di bisnis pembuatan telepon pintar. Chen sekali lagi menegaskan rencananya merilis dua telepon baru BlackBerry akhir tahun ini, demikian seperti dilansir Phone Arena. Kita tunggu!

Link Net Raup Rp 674 Miliar Link Net akan memperluas jangkauan di tiga kota utama dan terus mengembangkan basis pelanggan korporasi.

P SUMARNO

enyedia layanan via kabel PT Link Net Tbk., unit usaha Grup Lippo, membukukan pendapatan Rp 674 miliar pada kuartal I/2016, meningkat 12 persen dibandingkan dengan kuartal I tahun lalu. Sementara, laba bersih pada kuartal I tahun ini naik 29 persen menjadi Rp188 miliar dari kuartal I/2015 (year-on-year). Jumlah rumah terkoneksi (homes passed) hingga saat ini sebanyak 1,7 juta, mencakup penambahan 40.000 homes passed sepanjang tiga bulan pertama tahun ini. Cakupan homes passed di tiga kota besar yakni Jabodetabek, Surabaya dan sekitarnya, serta Bandung. Emiten berkode saham LINK itu melihat adanya permintaan kuat untuk paket layanan broadband dan TV berbayar. Perseroan telah menambah 32.000 unit pelanggan (revenue generating units/ RGU) untuk pelanggan perumahan

residensial selama kuartal I tahun ini. Per akhir Maret 2016 perseroan memiliki 922.000 unit pelanggan. Rata-rata pendapatan paket layanan broadband dan TV berbayar per pelanggan (average revenue per user/ ARPU) tetap pada level premium sebesar Rp 402.000. Bisnis korporasi menjadi salah satu mesin pertumbuhan yang penting dan tetap berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan secara keseluruhan di luar lesunya pasar korporasi dan periklanan. Link Net mencatat margin laba usaha per kuartal I/2016 sebesar 38

persen dan margin laba bersih 28 persen. Irwan Djaja, Direktur Utama PT Link Net Tbk, mengatakan, perseroan akan memperluas jangkauan di tiga kota utama dan terus mengembangkan basis pelanggan korporasi serta kontribusinya terhadap keseluruhan pendapatan. Di samping itu, perseroan tetap fokus menambah jumlah pelanggan dan penetrasi atas jaringan yang ada saat ini. “Kami tetap yakin akan mencapai target pertumbuhan kami untuk sisa tahun ini,” kata Irwan, (2/5).

“Kami tetap yakin akan mencapai target pertumbuhan kami untuk sisa tahun ini”. Irwan Djaja - Direktur Utama PT Link Net Tbk -

Mei 2016


45

KORPORASI

Mandiri Gandeng Apotek K24 Perluas Akses Kesehatan Pengembangan pelatihan itu agar pengusaha yang asalnya sebagai TKI, dapat mengakselerasi pengembangan bisnis. SUSI LESTARI

PT

Bank Mandiri Persero Tbk akan melatih kemampuan berwirausaha 1.000 Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia, Hong Kong dan Korea Selatan, pada Mei hingga November 2016. Pelatihan kewirausahaan itu agar para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) semakin dapat memberdayakan diri, dan memberikan manfaat ganda ekonomi bagi lingkungan sekitarnya, menurut intisari siaran pers Bank Mandiri di Jakarta, Senin. “Mereka (calon pengusaha) yang nantinya menjadi mitra perseroan menjadi pendamping dan fasilitator para TKI dalam mengembangkan usaha,” kata Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rohan Hafas. Rohan mengatakan, program yang bernama ‘Mandiri Sahabatku’ ini secara kumulatif telah melatih kewirausahaan kepada 8.377 TKI sejak 2011 di tiga negara tersebut. Setelah pelatihan tersebut, menurut Rohan, banyak TKI yang kemudian memutuskan beralih pulang dan membuka usaha di Tanah Air seperti usaha salon, pasar swalayan, bengkel motor, penjahit dan toko. Rohan mengatakan, selain pendampingan, perseroan juga akan memberikan bantuan pembiayaan untuk pengembangan usaha, salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya sudah diturun46


Mei 2016

kan sebesra 9 persen. Bank pemerintah itu juga akan memberikan pengembangan pelatihan kepada TKI yang sudah kembali ke Indonesia. Hal itu kini sedang dilakukan Bank Mandiri di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengembangan pelatihan itu agar pengusaha yang asalnya sebagai TKI, dapat mengakselerasi pengembangan bisnis, dan tidak tergoda untuk kembali ke luar negeri. “Peserta pelatihan tidak dipungut

biaya atau gratis,” kata dia. Program pelatihan kewirausahaan Mandiri terbagi dalam tiga tahap pelatihan, yaitu prapenempatan, penempatan dan pascapenempatan. Tahap prapenempatan diperkenalkan kepada calon tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri. Selanjutnya, pada tahap penempatan di negara tujuan, para pekerja dilatih menganalisa peluang usaha, membuat rencana bisnis, motivasi dan semangat kewirausahaan.

KEBIJAKAN

20.000 Tanah ‘Sehat’ Akan Jadi Milik Nelayan Selama ini nelayan memiliki aset berupa tanah, namun tidak mempunyai sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah. SAID DHARMA SETIAWAN

K

ementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan memberikan sebanyak 20.000 bidang tanah nelayan yang akan mendapatkan bantuan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (Sehat) pada 2016. “Dengan adanya Sehat menjadi jaminan agunan untuk meminjam modal di bank, nelayan tidak mengalami kesulitan lagi untuk mendapatkan modal usaha,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Narmoko Prasmadji dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta. Menurut Narmoko, pada 2016 pihaknya memberikan sertifikasi sebanyak 20.000 bidang tanah nelayan, sedangkan target sampai 2019 direncanakan sebanyak 90.000 bidang tanah nelayan akan tersertifikasi. Nelayan dinilai kerap dipandang masyarakat kelas bawah sehingga kurang mendapat akses kepada fasilitas permodalan, serta rantai dengan tata niaga juga turut merugikan nelayan

yang tidak memiliki aset sebagai modal aktif. Di sisi lain, lanjutnya, nelayan memiliki aset berupa tanah, namun tidak mempunyai sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah, sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan letak batas tanah yang jelas, sehingga tanah tersebut tidak mempunyai nilai ekonomi. Untuk itu, pemerintah melalui KKP hadir dengan program Sehat yang menjamin aset nelayan dapat didayagunakan untuk kebutuhan permodalan bila diperlukan. “Program Sehat diberikan secara gratis untuk membantu nelayan agar aset tanah yang selama ini tidak dimiliki nelayan mendapat kepastian hukum atas kepemilikan, mempunyai letak batas yang jelas, dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi sehingga memiliki fungsi untuk peningkatan kepercayaan lembaga keuangan atau perbankan sebagai agunan untuk modal usaha,” ucapnya. Bantuan Sehat tersebut merupakan bentuk kerja sama antara KKP

dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sebelumnya terkait dengan sertifikasi tanah, Presiden Joko Widodo meminta pengurusan sertifikat tanah bagi petani yang selama ini masih memakan waktu lama agar dipercepat dan diberikan kemudahan dalam prosesnya. “Sekarang jamannya IT, serba cepat. Tidak ada lagi bertahun-tahun harus mengurus sertifikat. Masih banyak yang belum mendapat sertifikat karena urusannya ruwet,” kata Presiden dalam sambutan acara peluncuran program sinergi aksi untuk ekonomi rakyat di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4). Presiden menyampaikan masih banyak petani yang belum memiliki sertifikat lahan, padahal dokumen itu bermanfaat menyelesaikan masalah legalitas, serta berfungsi sebagai agunan untuk pengajuan modal usaha ke perbankan. Kita tunggu bersama komitmen tersebut! Mei 2016


47

KEBIJAKAN

Ketika Data BPS Kerap Diragukan BPS diandalkan agar dapat menghemat anggaran penelitian kementerian. PONCO SULAKSONO

P

residen Joko Widodo mengungkapkan kekecewaannya atas data Kementerian Lembaga (K/L) yang berbeda-beda. Pasalnya, data acuan K/L yang dilaporkan ke padanya menimbulkan keraguan. Oleh karena itu, Presiden pun meminta hanya ada satu data di Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Bagaimana persiapan BPS menjadi penyedia data tunggal? Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Sairi Hasbullah menuturkan, persiapan suadah dilakukan seperti mengumpulkan data sektor yang menjadi kewenangan instansi (K/L) dan melakukan koordinasi berlanjut dengan K/L. “Kami terus bersiap dari dulu, sebelum statement Bapak Presiden ada. Karena kami kan sesuai UU kan. Data dasar itu kewenangan BPS, data sektor itu kewenangan instansi. BPS mensupervisi data sektornya, tapi bukan data tunggal ini,” ujar Sairi. “Kami juga sudah lakukan koordinasi. Mungkin sekarang kami butuh optimalisasioptimalisasinya,” tambahnya. Adapun, perbedaan data terjadi antara Kementerian Kesehatan 48


Mei 2016

dengan Kementerian Sosial soal data kemiskinan. Kemudian, Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan soal data pangan. Terakhir, Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Ketenagakerjaan soal data tenaga kerja. Menteri Koordinator bidang Perekonomian menanggapi positif keputusan Presiden Joko Widodo terkait penggunaan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai data tunggal bagi kementerian atau lembaga. Menurut Darmin, saat ini pemerintah tak lagi dapat menggunakan data sektoral. Pasalnya, data-data tersebut telah dimiliki oleh BPS. “Itu sebenarnya, data-data sektoral yang selama ini ada dari kementerian ada dari BPS. Sekarang itu data sektoral itu ya harus menggunakan BPS supaya seragam,” kata Darmin, belum lama ini. “Inilah misalnya soal data kemiskinan. Itu pakai BPS saja. Kemensos tinggal pakai, enggak usah kemensos bikin survei lagi. Jadi intinya menghindari duplikasi dan mengurangi anggaran”. Bambang PS Brodjonegoro - menKEU -

Namun, terkait keraguan kementerian terhadap data BPS yang menyebabkan kementerian bergerak sendiri dalam mencari data, Darmin menampik hal tersebut. Pasalnya, hal ini murni persoalan efisiensi survei antar kementerian atau lembaga. “Jangan kacaukan dengan survei. Data rutin yang dibuat ini juga dibuat oleh BPS. (Terkait keraguan kementerian terhadap data BPS), itu salah!,” tukas Darmin. Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan bahwa kebijakan penggunaan data BPS ini dapat menghemat anggaran. Sebab, kementerian tak lagi perlu untuk melakukan berbagai survei yang selama ini turut menghabiskan anggaran. Sementara itu, menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai data tunggal bagi kementerian atau lembaga adalah data yang tepat. Pasalnya, hal ini dapat memberikan dampak bagi penghematan anggaran. Bambang pun menginginkan agar kementerian tak lagi melakukan survei apabila data tersebut telah dimiliki oleh BPS. Salah satunya adalah data mengenai kemiskinan yang saat ini survei masih dilakukan oleh Kementrian Sosial. “Inilah misalnya soal data kemiskinan. Itu pakai BPS saja. Kemensos tinggal pakai, enggak usah kemensos bikin survei lagi. Jadi intinya menghindari duplikasi dan mengurangi anggaran,” ungkap Bambang, menambahkan.

Regulasi Perketat Minimarket Waralaba Regulasi dari pusat itu tidak mendapat turunan dari pemerintah dan DPRD kota melalui peraturan daerah (perda).

P

HARDIAN SUKMA

elaku usaha minimarket lokal di Palembang meminta pemerintah kota untuk segera mengatur keberadaan minimarket nasional yang dinilai terlalu banyak sehingga membuat pengusaha lokal sulit bersaing. Sekretaris Asosiasi Toko Modern dan Tradisional (ATMT) Kota Palembang Irwansyah Masri mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali mengadu ke pemerintah kota maupun pihak legislatif di Palembang terkait pengaturan minimarket nasional itu. “Kami sudah pernah mengadu bahwa minimarket nasional sudah terlalu banyak. Warung kecil tidak

siap bersaing dengan mereka,” katanya. Irwansyah mengemukakan saat ini peritel waralaba nasional itu tersebar sampai tingkat kecamatan hingga kelurahan. Padahal, kata dia, keberadaan minimarket nasional itu harus sesuai zonasi yang telah dibuat Kementerian Perdagangan. Namun sayangnya, Irwansyah melanjutkan, regulasi dari pusat itu tidak mendapat turunan dari pemerintah dan DPRD kota melalui peraturan daerah (perda). “Harusnya ada zonasi sesuai regulasi dari Kemendag namun Palembang tidak punya perda yang mengatur itu, padahal untuk masalah jarak harus diturunkan dalam perda,” jelasnya.

Dia mencontohkan Kawasan di Pasar Tradisional Lemabang yang mana tak jauh dari pasar tersebut berada satu sampai dua minimarket nasional. Menurut dia, pengusaha minimarket lokal belum siap bersaing karena faktor sumber daya manusia, keuangan serta manajemen perusahaan. Irwansyah mengatakan salah satu dampak tidak adanya regulasi untuk keberadaan ritel waralaba nasional itu adalah tutupnya toko modern lokal di Palembang. Berdasarkan catatan asosiasi sudah ada enam minimarket yang terpaksa tutup sejak tiga tahun terakhir karena kalah bersaing. “Penyebabnya berbagai macam, selain karena masalah pajak juga persaingan dengan minimarket nasional,” katanya. Saat ini jumlah toko modern lokal di Palembang sekitar 45 toko, jumlah itu jauh lebih sedikit dibandingkan waralaba nasional.

“Harusnya ada zonasi sesuai regulasi dari Kemendag namun Palembang tidak punya perda yang mengatur itu, padahal untuk masalah jarak harus diturunkan dalam perda.”

Mei 2016


49

TEKNOLOGI

Satelit BRI Lulus Tes Performa Akhir BRISat merupakan salah satu inovasi bank pemerintah itu untuk mengoptimalkan jasa perbankan di seluruh nusantara.

PT ANDREAS KRISTANTO

Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk melaporkan satelit ‘BRIsat’ telah lulus uji performa akhir di LLC Palo Palto, California, Amerika Serikat, dan peluncuran satelit disepakati pada 9 Juni 2016. Sekretaris Perusahaan BRI Hari Siaga Amijarso dalam siaran pers di Jakarta, mengatakan, selain uji performa akhir yang tuntas, proses manufaktur satelit juga telah dinyatakan selesai dan sesuai dengan ketentuan kontrak. “Berikutnya satelit siap dikirim ke Kourou, French Guiana, (berlokasi di Amerika Selatan) untuk persiapan

50


Mei 2016

peluncuran,’ kata Hari. Menurut Hari, pengiriman ke Kourou telah dilakukan pada 8 Mei 2016 menggunakan pesawat kargo Antonov-124, dan diperkirakan tiba pada tanggal 9 Mei 2016 waktu Kourou, French Guiana. “BRI, SSL dan Arianespace telah menyepakati bahwa peluncuran akan dilakukan pada tanggal 8 Juni 2016 jam 20.30-21.15 UTC atau tanggal 9 Juni 2016 waktu Indonesia,” katanya. Selain itu, kata Hari, pembangunan sarana fasilitas kontrol satelit juga telah rampung hampir 100 persen. Adapun mengenai pelindung risiko dalam peluncuran BRIsat dan lintasannya pada orbit, BRI bersama PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), sebagai Ketua Konsorsium Asuransi

Lokal dan Marsh, sebagai broker asuransi internasional telah menyelesaikan tahapan wording dalam polis asuransi BRIsat. BRISat merupakan salah satu inovasi bank pemerintah itu untuk mengoptimalkan jasa perbankan di seluruh nusantara. Dengan BRISat, emiten berkode BBRI itu mampu menghemat biaya operasional hingga 50 persen, jika dibandingkan menyewa satelit untuk komunikasi jaringan. BRI juga dapat meminimalisir gangguan jaringan sekitar 11 ribu kantor, 22 ribu mesin kasir otomatis (Automatic Teller Machine/ATM) BRI, dan 180 ribu Mesin Perekam Data Elektronik. Sukses!

Tawaran Aplikasi Sekaligus Bisnis MLM Tidak ada biaya registrasi dan diberikan peminjaman modal untuk membuka usaha. YOS WLADIMIR LANIN

B

agi anda yang ingin berbisnis melalui aplikasi smartphone android. Dino Flash sebuah bisnis payment point menjadi solusi membuka usaha sekaligus menambah pendapatan dengan jaringan seluruh Indonesia. Operation Manager Dino Flash, Fety mengatakan jika ingin membuka usaha, tetapi bermasalah dengan modal, Dino Flash bisa membuat mimpi Anda membuka usaha terwujud. Apalagi dengan pesatnya perkembangan teknologi, membuat usaha tanpa modal bisa terwujud bahkan melalui smartphone android dengan mengaktifkan aplikasi atau mengunjungi situs www.dinoflash. com. “Dino Flash memberikan kesempatan dan membantu Anda memiliki sebuah usa-

ha yang berpotensi menghasilkan pendapatan tidak terbatas,” ujarnya. Sebanyak 320 juta ponsel yang beredar di seluruh Indonesia perlu diisi pulsa, 62 juta pelanggan PLN prepaid/postpaid, 65 juta penumpang pesawat domestik, 59 juta penumpang kereta api, dan puluhan juta lagi pelanggan yang memerlukan cara pembayaran tagihan secara dari, mudah, cepat dan terpercaya. “Dengan prospek yang ada, menjadi agen Dino Flash bisa memanfaatkan peluang tersebut,” terangnya. Menurut Fety, keunggulan untuk menjadi agen Dino Flash. Pertama, mudah. Maksudnya usaha ini bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Hanya membutuhkan smartphone berbasis android. Kedua, pinjaman modal. Tidak ada biaya registrasi dan diberikan peminjaman modal untuk membuka usaha. Ketiga, profit lebih besar. Harga yang ditawarkan lebih kompetitif dan murah. Keempat, produk lengkap. Pembayaran pulsa ponsel, pembayaran

listrik, pembelian tiket kereta api dan pesawat dan pembayaran BPJS. Kelima, customer service 24 jam. Keenam, bonus prestasi. Ketujuh, co-branding merupakan layanan merubah aplikasi sesuai komunitas atau perusahaan. Kedelapan, promosi berskala nasional. “Jaringan Dino Flash sudah tersebar seluruh Indonesia,” ucapnya.

“DinoFlash memberikan kesempatan dan membantu Anda memiliki sebuah usaha yang berpotensi menghasilkan pendapatan tidak terbatas.” Fety

- Operation Manager Dino Flash -

Mei 2016


51

PARIWISATA

Incar Turis dari Selandia Baru Minat tinggi Selandia Baru juga terlihat dalam promosi ‘Wonderful Indonesia’. ANDREAS KRISTANTO, FERDINAN ARI PURNAMA

K

ementerian Pariwisata dan KBRI Wellington kembali menyelenggarakan promosi ‘Wonderful Indonesia’ di kota Auckland, Selandia Baru, yang jumlah wisatawannya ke Indonesia terus meningkat tiap tahun. Siaran KBRI Wellington yang diterima di Jakarta menyebutkan, di kota terbesar di Selandia Baru iitu, kegiatan promosi pariwisata Indonesia pada 6-8 Mei 2016 diselenggarakan melalui acara dialog interaktif dengan agen wisata lokal dan para pewarta yang khusus meliput industri pariwisata serta promosi wisata langsung

52


Mei 2016

di Mal Saint Lukes Westfield, Mount Albert, Auckland. Pada kesempatan ini, Kepala Bidang Strategi Pemasaran Pariwisata Asia Pasifik, Budihardjanti, menyampaikan paparan mengenai perkembangan pariwisata Indonesia. Beberapa agen wisata yang hadir pada acara dialog interaktif sangat tertarik untuk memasarkan wisata Indonesia. Pada kesempatan dialog interaktif dengan agen wisata dan jurnalis, Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Jose Tavares, mendorong para agen wisata di Auckland untuk memperbanyak variasi paket wisata ke Indonesia yang ditawarkan kepada konsumennya. “Wisata Indonesia bukan hanya

Bali. Indonesia memiliki 10 destinasi wisata unggulan yang siap ditawarkan kepada wisatawan dari Selandia Baru,” ujar Dubes Tavares. Minat tinggi warga Selandia Baru juga terlihat dalam acara promosi pariwisata ‘Wonderful Indonesia’. Kegiatan promosi tersebut dikunjungi oleh hampir 2.500 warga Selandia Baru yang berniat untuk bepergian ke daerah-daerah tujuan wisata favorit di Indonesia seperti Bali, Lombok, Pulau Komodo, Yogyakarta, Raja Ampat, dan Toraja. Lantunan lagu Indonesia Pusaka terdengar merdu membuka kegiatan promosi pariwisata dan tarian Renggong Manis (Jakarta), Trunajaya (Bali), Pagelu (Sulawesi Selatan),

Rampai Aceh (NAD), Legong Keraton (Bali ), Embas (Sumatera Utara), dan Gangereng nuhing (Kalimantan Tengah) yang ditampilkan selama dua hari tersebut, menyedot perhatian publik Selandia Baru. Selain itu, para pengunjung Mal Saint Lukes dibuai oleh lagu-lagu daerah yang dimainkan dengan alat musik tradisional Sapek asal Kalimantan. Paket wisata pengunjung juga memenuhi saung agen perjalanan wisata Agindo Tour dan Dynamic Tour & Travel dari Indonesia serta Asia Holidays dari Selandia Baru yang menawarkan paket wisata ke Bali, Yogyakarta, Bromo - Kawah Ijen, Lombok, Derawan, Tana Toraja, Raja Ampat, dan Pulau Komodo. Turut mendukung promosi ini,

perusahaan penerbangan Selandia Baru, Air New Zealand, dengan memberikan satu tiket pesawat pergi-pulang Auckland-Bali bagi warga Selandia Baru. Dari ratusan warga yang mencantumkan namanya dalam undian tersebut, Valerie Saunders, beruntung menjadi pemenang terbang gratis ke Bali. “Sebagian besar penduduk Selandia Baru setiap saat bepergian ke luar negeri, hingga dengan adanya promosi pariwisata ini, destinasi wisata lain di Indonesia selain Bali, dapat lebih dikenal oleh masyarakat Selandia Baru”, kata Dubes Tavares. Setiap tahun, tercatat warga Selandia Baru melakukan perjalanan ke luar negeri sekitar dua juta perjalanan. Dengan demikian, peluang meningkatnya turis dari Selandia Baru

diharapkan dapat berkontribusi dalam memenuhi target 20 juta kunjungan wisatawan asing ke Indonesia di tahun 2019. Pemerintah saat ini memprioritaskan pemasaran wisata Tanjung Klayang (Belitung), Toba (Sumatera Utara), Kepulauan Seribu (Jakarta), Tanjung Lesung (Banten), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo-Tengger-Semeru (JawaTimur), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara). Berdasarkan data kunjungan wisata Kementerian Pariwisata selama 2009 sampai 2014, jumlah wisatawan asal Selandia Baru terus merangkak naik, dari 37.000 wisatawan menjadi hampir mencapai 80.000 wisatawan.

Mei 2016


53

DUNIA

Berantas Kemiskinan, Cina Pindahkan Sebagian Warga Meskipun adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam dua dasawarsa terakhir, kemiskinan masih menjadi sebuah isu yang besar di Cina.

C

YUDO WIDIYANTO

ina, yang berjuang memberantas kemiskinan, pada tahun ini akan memindahkan lebih dari dua juta warga miskinnya dari pedalaman terpencil ke wilayah lebih berkembang, kata pejabat kabinet atau Dewan Nasional. Pemindahan besar masyarakat itu bertujuan mengangkat 10 juta penduduk dari kemiskinan pada 2020, kata kantor berita nasional Xinhua. Sejumlah penduduk desa akan pindah ke wilayah dengan pelayanan sosial lebih baik, seperti, sekolah dan rumah sakit, sementara yang di wilayah terpencil akan dipindahkan ke wilayah dengan jalan dan persediaan air lebih baik, kata pejabat itu, Liu Yongfu.

54


Mei 2016

Angka itu akan ditingkatkan bertahap dan kemungkinan mencapai tiga juta, kata Liu, yang memimpin Kantor Kelompok Terkemuka dalam Pengurangan Kemiskinan dan Pengembangan dari kabinet. “Kami akan membicarakannya dengan para pihak setempat dan mengumpulkan beberapa pengalaman, setelah itu kami akan meningkatkannya sedikit demi sedikit,” katanya. Meskipun adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam dua dasawarsa terakhir, kemiskinan masih menjadi sebuah isu yang besar di Cina, terutama di wilayah pedesaan, dimana kurangnya lapangan kerja menyebabkan para orang dewasa, meninggalkan anak-anak dan tetua mereka, yang seringkali harus mendapatkan akses terbatas terhadap pelayanan publik seperti sekolah dan

pelayanan kesehatan. Masyarakat miskin Cina terhitung lima persen dari keseluruhan penduduk Cina, yang mencapai 1,4 miliar orang, tinggal di desa pinggiran dan mendapatkan kurang dari 2.300 yuan (sekitar 4,6 juta rupiah) per tahun. Pada Maret, Perdana Menteri Li Keqiang menjanjikan sebuah peningkatan anggaran untuk bantuan penanggulangan kemiskinan sebesar 43 persen. Pada Oktober lalu, kabinet mengatakan Cina bertujuan mengangkat seluruh 70 juta penduduk miskin mereka di atas garis kemiskinan pada 2020. Pada Desember, Li mendesak pihak berwenang setempat untuk memberikan tempat tinggal, pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan dan lapangan kerja bagi penduduk yang dipindahkan. Waspada migrasi ke Indonesia!

DALAM RANGKA MENDUKUNG AGENDA INFRASTRUKTUR NASIONAL, USD 450 MILYAR

RGY E N E EAN

L

&C R E W PO

IL

RA & D A RO

ASTE W & R WATE

ES N O Z NOMIC

RTS O P A & SE

ECO

9-11 NOPEMBER 2016 | JAKARTA CONVENTION CENTER

MENAMPILKAN PROYEK-PROYEK DAN SOLUSI TERKAIT AGENDA UTAMA INFRASTRUKTUR DI INDONESIA Informasi lebih lanjut untuk pameran, hubungi: Olivia John +62 813 8111 0068 atau email: [email protected] Inisiatif KADIN, bekerjasama dengan

KADIN INDONESIA Kamar Dagang dan Industri Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sponsors

Part of

BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal

Media Partner

Indonesia Infrastructure Week

WWW.INDONESIAINFRASTRUCTURE.ORG

Mei 2016


55

INTERMEZO

Terry Putri Jadi Anggota Arisan Atlet Marathon

S

ebagian perempuan, arisan merupakan hal yang menyenangkan. Banyak hal yang dibahas ketika mereka mengadakan arisan. Mulai urusan keluarga sampai koleksi pribadi. Tetapi, lain halnya dengan Arisan Runners, sekumpulan para pencinta lari dari kalangan artis, yang salah seorang anggotanya adalah Terry Putri. Arisan itu juga diikuti para publik figur lain seperti Melanie Putria, Ibnu Jamil, Dimas Seto, Tommy Kurniawan, serta atlet pelatnas Dedeh Erawati. ”Ya selayaknya arisan, banyak hal yang dibahas,” kata Terry baru-baru ini. Salah satunya adalah sharing running gear terbaru yang bisa dipilih. ”Ada update sepatu terbaru yang nyaman. Program latihan juga sering jadi masukan,” terangnya. Namun, pembahasan itu tidak terlalu serius. Terry sejatinya menjadi penghobi olahraga sejak 15 tahun lalu. Itu seiring aktivitas dia dalam dunia broadcasting olahraga. Sepanjang satu dekade terakhir, dia secara rutin menjadi pemandu acara olahraga di salah satu TV swasta nasional. Dari situ pula, kecintaan pada dunia olahraga tertambat di dalam dirinya. ”Kalau dulu hanya sebagai penikmat, sekarang lihat orang lari di suatu event saja sudah bikin iri, ingin rasanya ikut ambil bagian juga,” katanya. Tetapi, perempuan kelahiran Banjarmasin, 36 tahun lalu, itu mengaku baru pemula di dunia lari. Sekarang dia mulai mengikuti program latihan dari basic untuk terlibat dalam ajang Jakarta Marathon 2016

56


Mei 2016

Jessica Iskandar Buka Clothing Line

D

unia entertainment memang tak bisa menjamin kesejahteraan bagi seluruh artis, untuk itu, banyak selebritis yang memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis, termasuk Jessica Iskandar. Wanita yang akrab disapa Jedar, kini menjalani bisnis dengan membuka clothing line yang diberi nama Jess. Ada alasan tersendiri mengapa Jedar memilih nama tersebut untuk bisnis fashion-nya itu. “Karena kan nama aku, dan ini baju wanita. Ke depannya mau bikin tokonya, mau nyari distributor lain di kota lain,” ungkapnya saat ditemui di Grand Indonesia, Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (1/5). “Ini desain aku, aku pakai bajunya, jadi yang aku pakai jadi bisa dipakai orang banyak. Mau fokus brand-nya dulu, biar dikenal sama publik,” lanjutnya. Ingin bisnisnya terus maju, Jedar pun sempat berfikir untuk memproduksi pakaian khusus anak-anak dalam mengembangkan produknya lebih banyak. “Sempet sih, soalnya anak aku sudah bisa milih-milih baju, maunya ini, bisa menyesuaikan sendiri dia, pengen sih tetapi belum ada waktu,” pungkasnya.

Mudjie Massaid A

Bisnis E-commerce

ktor Mudjie Massaid terjun ke bidang bisnis e-commerce. Hal itu karena adik kandung Adjie Massaid ini memang sudah memiliki ketertarikan di bidang fesyen sedari dulu. Pada bisnisnya, Mudjie ingin mempromosikan produk-produk lokal. Tak tanggung-tanggung, Mudji langsung menjabat sebagai corporate communication pada e-commerce yang akan digelutinya itu. "Karena aku dari dulu sudah interest dengan fashion aku juga sudah lama di Belanda 25 tahun. Dan aku sih melihat kebudayaan Indonesia itu sangat indah, tapi enggak semua orang tahu secara keseluruhan," papar Mudji saat ditemui pada jumpa pers di Jakarta Pusat.

Bisnis e-commerce yang baru akan ditekuni Mudji mulai awal Mei 2016, menyuguhkan produk lokal yang beragam, mulai dari pakaian, kerajinan tangan khas Indonesia dan juga gawai. Mantan kekasih Amel Alvi optimistis dapat memenuhi setiap keperluan konsumennya. "Kami mau ekspose budaya Indonesia ke pasar internasional. Aku senang banget dan juga bangga bisa mempromosikan budaya lokal Indonesia," ujar Mudji. MONETER

58


Mei 2016

Mei 2016


59

MONETER FALASI TAX AMNESTY

Recommend Documents