KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
RAPAT KOORDINASI NASIONAL KEMARITIMAN TMII - Jakarta, 4 Mei 2017
Indonesia Poros Maritim Dunia: Dari Sumpah Palapa Sampai Nawacita DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA
BATAS NEGARA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
2/3 Teritori adalah Lautan Garis Pantai Keempat Terpanjang Di Dunia Memiliki lebih 17.000 Pulau Jumlah Penduduk lebih 240 Juta Jiwa Diantara 2 Benua Diantara 2 Samudera
POTENSI KEMARITIMAN
STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA Sekretaris Deputi
TUGAS DEPUTI SDAJ (Permenko No. 1 Tahun 2015 Pasal 105)
Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian terkait bidang sumber daya alam dan jasa
Bagian Ketatausahaan dan Laporan
Bagian Program
Sub Bagian Tata Usaha
Asisten Deputi Sumber Daya Hayati
Asisten Deputi Sumber Daya Mineral, Energi, dan Non Konvensional
Asisten Deputi Jasa Kemaritiman
Sub Bagian Data dan Laporan
Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Hayati
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Mineral
Bidang Jasa Kepelabuhan
Bidang Pengelolaan Lingkungan Laut
Bidang Pengembangan Produk Sumber Daya Hayati
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Energi
Bidang Jasa Pariwisata Bahari
Bidang Pengelolaan Kebencanaan Maritim
Bidang Keanekaragaman Hayati
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Non Konvensional
Bidang Pemanfaatan Ruang Laut
Bidang Perlindungan Lingkungan Laut
Jabatan Fungsional
PRIORITAS NASIONAL DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA
1
Pembangunan dan Pengembangan Bandara Pengumpul dan Pengumpan
2
Promosi Wisata Indonesia
3
Layanan Kemudahan Wisman Masuk
4
Peningkatan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi
5
Peningkatan Aksesibilitas Energi
6
Pengembangan Cadangan Energi
7
Penyediaan Energi Primer
8
Efisisensi dan Konservasi Energi
9
Tata Ruang Laut, konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut serta wisata bahari
10
Kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam
11
Penanggulangan dan penyelesaian IUU Fishing dan keamanan laut
12
Penetapan batas laut, penamaan pulau, dan pengelolaan pulau-pulau kecil
13
Konektivitas (tol) laut dan industri maritim
14
Industri perikanan dan hasil laut
CLUSTER PROGRAM PRIORITAS SDA DAN JASA BIDANG KEMARITIMAN (MENGACU PERPRES KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA)
Batas Maritim, Ruang Laut, Diplomasi Maritim
Budaya bahari
Kebijakan Kelautan Indonesia
Pertahanan dan Keamanan Laut
Industri Maritim dan Konektivitas Laut
Industri SDA dan Jasa Kelautan, serta Pengelolaan Lingkungan Laut
HOT PLATE KEBIJAKAN STRATEGIS D2
Kebijakan Strategis ASDEP 1 (Sumber Daya Hayati)
Seminar dan Pameran Ikan Hias Nasional
Juni 2017
Penanganan Masalah Cantrang (Monev)
Juli 2017
Penanganan Kapal Hasil Tangkapan IUU Fishing (Monev) Percepatan Industri Pakan untuk Perikanan
Kebijakan Strategis ASDEP 2 (Sumber Daya Mineral, Energi, dan Non Konvensional)
Waktu
Percepatan Swasembada Garam
Oktober 2017 Desember 2017
Waktu Juni 2017
Integrasi Pengadaan Kapal Perikanan dengan Konverter Kit untuk Kebijakan konversi BBM ke Gas (Pengendalian)
Desember 2017
Pemenuhan Pasokan Listrik untuk Industri Perikanan, Tambak Udang Bratasena di Tulang Bawang, Lampung (Monev)
Desember 2017
Pemanfaatan Energi Panas Bumi di Kawasan Konservasi
Desember 2017
HOT PLATE KEBIJAKAN STRATEGIS D2
Kebijakan Strategis ASDEP 3 (Jasa Kemaritiman)
Identifikasi Biaya Logistik Di Tanjung Priok
Juli 2017
BOP Labuan Bajo, Wakatobi, Bromo-Tengger-Semeru
Desember 2017
Rencana Zonasi Laut Jawa, Selat Makassar, dan Teluk Tomini
Desember 2017
Pengembangan Industri Pariwisata Bahari dan Pembangunan Marina
Desember 2017
Kebijakan Strategis ASDEP 4 (Lingkungan dan Kebencanaan Maritim)
Waktu
Penyerahan Kewenangan (P3D) Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Sumber daya Perairan dari Kab/Kota Ke Propinsi
Waktu Agustus 2017
Percepatan Rencana Zonasi Pesisir (RZWP3K)
Desember 2017
Pengelolaan BMKT untuk Pariwisata Bahari
Desember 2017
Indeks Resiko Bencana Maritim (IRBaM)
Desember 2017
Aktif dalam Sidang IMO terkait Marine Environment Protection
Berkelanjutan
RENCANA: WAR ROOM D2
ONE MAP POLICY
Hidroceanografi (Batimetri, Arus, Gelombang, dll) Perikanan dan Kelautan (Zona Penangkapan, Lokasi Budaya, dll) Pertambangan (Kuasa Penambangan, Lokasi Minerba dan Gas, dll) Pariwisata (Lokasi ODTW, Saran Prasarana, dll) Kehutanan (TN, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Gambut, dll) Pertanian/Perkebunan (Lokasi Kawasan Pangan, dll) Lingkungan Hidup (Sebaran Kehati, Migrasi Spesies/Biota, dll) Dan sebagainya
MONEV DATA
Data Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan Data Produksi Sektor Pertambangan Data Fasilitas Perhubungan Data Jumlah Kunjungan Wisata Data Kontribusi Bidang Kemaritiman dalam PDB Data Kawasan Konservasi Data Inventarisasi SDA Bidang Kemaritiman Alur Transportasi Laut Pulau Kecil Terluar Nilai Tukar Nelayan Dan lainnya
KEBIJAKAN STRATEGIS D2 TAHUN 2018 (Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas untuk Pada RKP 2018)
Warna Merah = Terkait SDA dan Jasa Bidang Kemaritiman
2017 LEBIH BAIK…
Raker D2 Banyuwangi, Desember 2016 Foto: Tito Setiawan
