RAPAT KOORDINASI TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2017 “ISSUE STRATEGIS DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KE DEPAN” Oleh : EDDY GUNAWAN, ATD, M.Eng.Sc (Direktur Sarana Perhubungan Darat) DIREKTORAT SARANA PERHUBUNGAN DARAT
ISU STRATEGIS PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 1. Implementasi Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB); 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 3. Bengkel APM dan Pengujian Swasta sebagai Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor; 4. Pelaksanaan Uji Berkala Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi; 5. Implementasi Tata Cara Penomoran Nomor Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Metode Cetak Emboss); 6. Peraturan Menteri Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat; 7. Penyesuaian (Inpassing) Jenjang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor; 8. RPD tentang Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
PELAKSANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Sudah Terbit
UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
PP No 55 Tahun 2012 ttg Kendaraan
REGULASI
PM. 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
PM. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor
1. Surat Menteri Perhubungan RI No. AJ.402/1/3/Phb 2017 Tanggal 8 Februari 2017 perihal Revitalisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 2. Surat Edaran Dirjen Hubdat No. AJ.402/4/ 16/DRJD/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pelaksanaan Uji Berkala pada Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi; 3. Peraturan Dirjen Hubdat No SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 Tanggal 30 Maret 2017 Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor; 4. Peraturan Dirjen Hubdat No SK.1472/AJ.402/DRJD/2017 Tanggal 30 Maret 2017 Tentang Tata Cara Penomoran Nomor Uji Berkala Kendaraan Bermotor
PELAKSANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Regulasi yang akan terbit
1. RPD Kalibrasi Peralatan Uji Berkala; 2. RPD Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
PELAKSANA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pengujian Kendaraan Bermotor (UU No. 22 / 2009 psl 49-56)
UJI TIPE (Ps 50-52)
UP UJI TIPE PEMERINTAH
UJI FISIK PENELITIAN RANCANG BANGUN
DIIMPOR DIBUAT/D IRAKIT MODIFIKASI
UJI BERKALA (Ps. 53- 56)
UP UJI BERKL PEMERINTAH UP UJI BERKL ATPM UP UJI BERKL SWASTA
MBL PNP UMUM MBL BUS MBL BARANG KERETA TEMP/ GANDENGAN
Kondisi Saat Ini
Perbandingan Kab/Kota dengan UPUBKB 6
1. 2. 3. 4. 5.
508
KAB/KOTA = 514 KAB/KOTA YANG MEMILIKI UPUBKB = 508 UPUBKB YANG MEMILIKI ALAT = 312 UPUBKB YANG TIDAK MEMILIKI ALAT = 196 UPUBKB YANG TELAH DIKALIBRASI = 82
Perbadingan UPUBKB Mekanik dan Non Mekanik
Kab/Kota yang memiliki UPUBKB Kab/Kota yang tidak memiliki UPUBKB
JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH
39% 61%
Sumber : 1. Studi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pengujian Kendaraan Bermotor T/A 2016; 2. Data Pelaksanaan Kalibrasi T/A 2016; 3. Data Wikipedia.
Belum dilengkapi alat uji Sudah dilengkapi alat uji
Perbandingan UPUBKB yang Terkalibrasi dan yang Tidak… 27% 73%
Jumlah UPUBKB yang Terkalibrasi
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Telah terbit surat Menteri Perhubungan RI No. AJ.402/1/3/Phb 2017 Tanggal 8 Februari 2017 perihal Revitalisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
1.
Melaporkan kondisi sarana dan prasarana serta SDM di bidang Pengujian Berkala kepada Menteri Perhubungan;
2.
Melakukan pembinaan dan pengawasan lebih efektif dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang ada;
3. Bagi UPUBKB yang tidak memiliki peralatan uji lengkap sesuai ketentuan agar merevitalisasi atau melakukan kerjasama dengan UPUBKB terdekat yang telah memiliki peralatan uji lengkap;
4. Segera mewujudkan pemenuhan tenaga penguji sesuai kebutuhan/jumlah KBWU di wilayahnya; 5.
Ditjen Perhubungan Darat akan segera menerapkan akreditasi UPUBKB di seluruh Indonesia.
PELAKSANAAN UJI BERKALA ANGKUTAN SEWA KHUSUS BERBASIS APLIKASI Dilatarbelakangi oleh fenomena munculnya angkutan umum dengan transaksi berbasis aplikasi online
1. PM 32 Tahun 2016 Penyelenggaraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek; 2. Revisi PM 32 Tahun 2016 menjadi PM 26 Tahun 2017, berlaku 1 April 2017;
Direktur Jenderal Perhubungan Darat menerbitkan surat edaran kepada Gubernur DKI Jakarta dan seluruh Walikota/Bupati seluruh Indonesia Nomor AJ.402/4/ 16/DRJD/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pelaksanaan Uji Berkala pada Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi
1. Tetap melayani proses pendaftaran uji berkala pertama kali untuk kendaraan baru yang baru mendapatkan STNK namun belum memiliki SRUT atau SRUT masih dalam proses; 2. Tarif/retribusi pengujian berkala tetap mengacu pada peraturan perundangundangan masing-masing daerah yang berlaku dan tidak diperkenankan menarik pungutan atau biaya tambahan; 3. Pemberian nomor uji berkala yang semula diketok pada chassis akan diubah menjadi dicetak emboss pada plat dan kemudian ditempelkan pada bagian kendaraan sesuai ketentuan yang akan disiapkan melalui Perdirjen; 4. Bagi daerah/wilayah yang tidak memiliki fasilitas memadai dapat bekerjasama dalam pelaksanaan teknis pengujian dengan daerah terdekat berupa kemudahan numpang uji.
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1472/AJ.402/DRJD/2017 Tanggal 30 Maret 2017 Tentang Tata Cara Penomoran Nomor Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Kegiatan Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala meliputi: a. pengajuan permohonan pendaftaran; b. pencatatan identitas pemilik; c. pencatatan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji; d. pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen; e. pemberian nomor uji kendaraan bermotor; f. pembuatan kartu induk uji berkala kendaraan bermotor.
Kode Nomor Uji Berkala bermotor berupa alfanumerik paling sedikit 13 (tiga belas) buah dengan susunan antara lain : a. 2 (dua) huruf menunjukkan kode provinsi; b. 2 (dua) angka menunjukkan kode kota/kabupaten; c. 1 (satu) huruf menunjukkan jenis kendaraan bermotor wajib uji; d. 2 (dua) angka menunjukkan kode tahun pendaftaran uji berkala, yang terdiri dari 2 (dua) angka terakhir; dan e. 6 (enam) angka menunjukkan nomor urut pengujian.
Nomor uji berkala dicetak
emboss pada
plat
berbahan aluminium dan ditempel menggunakan perekat yang kuat tidak mudah lepas pada rangka dan/atau ruang mesin dan mudah dilihat serta dibaca;
Nomor uji berkala diberikan 1 (satu) kali dan berlaku selama kendaraan bermotor tersebut sebagai kendaraan bermotor wajib uji; Nomor uji berkala kendaraan bermotor yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini terbit, dinyatakan tetap berlaku sepanjang kendaraan bermotor tersebut sebagai Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala
Contoh bentuk No Uji Berkala yang dicetak Emboss pada Plat
AA-01-A-16-000001
Keterangan : AA = Kode Provinsi Aceh 01 = Kode Kab. Aceh Selatan A = Jenis mobil penumpang umum 16 = Tahun pendaftaran uji berkala 2016 000001 = Nomor urut uji
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD)
Sesuai Peraturan Menteri No. PM. 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat
Tugas dan fungsi BPTD Tipe A
Terdapat 25 BPTD yang tersebar di wilayah seluruh Indonesia sehingga dibutuhkan SDM pengujian berkala kendaraan bermotor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi penguji
Salah satunya adalah Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A. Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB),
pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industry karoseri
MEKANISME AKREDITASI UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR (UPUBKB) Kadishub Prov DKI Jakarta/Kadishub Kab/Kota/Pimpinan Perusahaan Usulan Akreditasi UPUBKB 7 hari kerja 1. Surat pemberitahuan penolakan; 2. Segera dilengkapi dan/atau diperbaiki paling lambat 14 (empat belas) hari kerja; 3. Jika melebihi batas waktu yang ditetapkan (mengajukan permohonan ulang).
Y/N
Verifikasi Akreditasi UPUBKB
Tim Penilai
Berita Acara
Dalam hal UPUBKB belum memenuhi Akreditasi maka tidak akan diberikan Akreditasi dan dilarang menyelenggarakan kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
SK dan Sertifikat 1. Berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama UPUBKB tersebut melakukan pengujian; 2. Perpanjangan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
Unsur Administrasi, meliputi: 1. moto, visi dan misi UPUBKB; 2. standar pelayanan (komitmen pelayanan); 3. sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan; 4. penanganan pengaduan; 5. indeks kepuasan masyarakat (IKM) ; 6. papan/media informasi; dan 7. daftar rencana dan pelaporan secara berkala setiap penyelenggara pengujian kepada Direktur Jenderal. Unsur Teknis, meliputi: 1. lokasi; 2. fasilitas pengujian; 3. peralatan pengujian; 4. kalibrasi; 5. kompetensi penguji; 6. Sistem informasi; 7. produktifitas dalam pencapaian target pelayanan; 8. tanda bukti lulus uji; 9. pemeliharaan fasilitas dan peralatan uji; 10. kapasitas uji.
Tim Penilai di bentuk Ditjen Hubdat terdiri dari: 1. Ditjen Perhubungan Darat; 2. Dishub Provinsi; dan 3. Pakar di bidang Akreditasi UPUBKB.
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pendaftaran kendaraan wajib uji
a. Pengajuan permohonan pendaftaran b. Pencatatan identitas pemilik & spesifikasi teknis KBWU
Nomor uji
Kartu Induk Uji Berkala
Uji Berkala Pertama
Uji berkala Perpanjangan
Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan
a. b. c. d. e. f.
Susunan Perlengkapan Ukuran Rumah rumah Rancangan teknis KB sesuai peruntukan Berat Kendaraan
3
Fasilitas peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor
2
Penerbitan bukti lulus uji dilakukan oleh bengkel swasta/APM Penandatanganan bukti lulus uji oleh petugas pemerintah berkompetensi
1
g. h. i.
Emisi gas buang Tingkat kebisingan Kemampuan Rem utama Kemampuan Rem parkir Kincup roda depan Kemampuan pancar sinar lampu utama Akurasi alat penunjuk kecepatan Kedalaman alur ban Daya tembus cahaya pada kaca
Bukti Lulus Uji
Kartu Uji
Kewenangan Perijinan bengkel & bengkel umum menjadi unit PKB
a. b. c. d. e. f.
Unit PKB Pemerintah
Tanda Uji
Bengkel Swasta/APM
• Di wilayah Provinsi DKI Jakarta telah ada 1 (satu) Unit Percontohan dari Pelaksanaan Uji Berkala yang dilakukan oleh Swasta yakni PT. Hibaindo Armada Motor • Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.491/AJ.402/DRJD/2017 tanggal 2 Februari 2017 tentang Pelaksanaan Uji Coba Unit Pelaksana Uji Berkala Swasta oleh PT. Hibaindo Armada Motor maka : a. Pelaksanaan uji berkala swasta dilakukan dibawah koordinasi dan/atau bekerjasama dengan UP-PKB Dishub Provinsi DKI Jakarta; b. Uji coba dilakukan selama 3 (tiga) bulan; c. Pelaksanaan uji berkala dilakukan masih terbatas terhadap kendaraan milik Hiba Group. • Pada bulan April 2017, selanjutnya Bengkel APM terlibat pula sebagai UPUBKB dengan mekanisme yang tetap bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kab/Kota setempat.
JENJANG KOMPETENSI PENGUJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (PBKB) wajib memiliki Kompetensi
Kompetensi PBKB, terdiri atas : 1.Pembantu Penguji; 2.Penguji Pemula; 3.Penguji Tingkat Satu; 4.Penguji Tingkat Dua; 5.Penguji Tingkat Tiga; 6.Penguji Tingkat Empat; 7.Penguji Tingkat Lima; dan 8.Master Penguji.
PENYESUAIAN (INPASSING) JENJANG KOMPETENSI PENGUJI Sesuai PM. 156 Tahun 2016, Ps. 50 ayat (1), proses inpassing diberikan waktu 1 Tahun (s.d 5 Januari 2018)
1. Surat permohonan inpassing dari kadishub Prov.DKI/Kab/Kota 2. Surat Pernyataan kadishub/Ka. Unit Kerja 3. Daftar Riwayat Hidup
Sesuai Surat Edaran Dirjen Hubdat No. KP.108/1/2/DRJD/2017 Tgl 23 Januari 2017
4. Fotocopy STTPL 5. Fotocopy Sertifikat Kompetensi Lama
Persyaratan Inpassing Jenjang Kompetensi Penguji
6. Fotocopy DP3 dengan nilai baik kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir 7. Pas foto 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan
SKEMA INPASSING JENJANG KOMPETENSI PENGUJI DARI STRATA Jenjang Kompetensi Sesuai PM 156 Tahun 2016
Jenjang Jenjang Kompetensi Kompetensi Eksisting Eksisting
PembantuPenguji Penguji Pembantu
Strata-1 Strata-1 tanpa kompetensi tanpa uji uji kompetensi
PengujiPemula Pemula Penguji
apabila lulus uji kompetensi
Penguji Tingkat Satu
Strata-2
Penyesuaian (inpassing) (inpassing)
tanpa kompetensi tanpa uji uji kompetensi
Penguji Tingkat Dua
apabila lulus uji kompetensi
Penguji Tingkat Tiga tanpa uji kompetensi
Penguji Tingkat Empat
Strata-3 Strata-3 Penguji Tingkat Lima apabila lulus uji kompetensi
Master Penguji
KRITERIA PENGUJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Ditempatkan pada: UPUBKB milik Pemerintah dan swasta; UPPKB milik Pemerintah, dan Terminal Penumpang milik Pemerintah
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR/PETUGAS INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ
Pegawai ASN
PNS
non ASN (pegawai swasta)
PPPK
PNS dapat diangkat menjadi pejabat fungsional tertentu sebagai penguji kendaraan bermotor sesuai ketentuan perundang – undangan
Dalam Pelaksanaan Tugas Penguji Kendaraan Bermotor Wajib: menggunakan seragam dan atribut; menggunakan tanda kualifikasi teknis penguji secara benar; dan melakukan pengujian sesuai dengan kompetensinya.
berlaku di seluruh wilayah Indonesia
RPD TENTANG BUKTI LULUS UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Kartu Uji :
Tanda Uji Berupa Stiker Tanda Uji (Gabungan Antara Stiker Hologram dan Kertas Security)
1. Kartu Pintar (smart card) 2. Kertas Security a. Pengaman kasat mata berupa hologram pengaman individual dengan logo Kementerian Perhubungan
1. 2. 3.
b. Pengaman berupa desain anti pemalsuan c. Pengaman pada bahan baku kertas berupa serat multiwarna (biru, merah, hijau) tidak kasat mata, tanda air logo perusahaan menyebar, material kertas 80 gram per square meter ± 5 gram per square meter (gsm) tidak berpendar dibawah sinar ultra violet.
4. 5. 6.
7.
Logo Kementerian Perhubungan yang terbaca dari dua sisi; Microtext (susunan teks berukuran sangat kecil yang akan nampak seperti garis tipis secara kasat mata); Intentional Error (kesalahan desain yang disembunyikan); Efek 2 (dua) Dimensi ornamen desain hologram teks Kementerian Perhubungan; Area transparan yang berfungsi sebagai area yang memuat hasil uji; Penghilangan sebagian lapisan metalis membentuk gambar atau desain tertentu dan area transparan; Stiker anti penggunaan ulang (tamper evident) yang akan membentuk teks “KEMENTERIAN PERHUBUNGAN” dan “VOID” jika dikelupas
KALIBRASI ALAT UJI a. Surat Permohonan Kalibrasi alat uji berkala kendaraan bermotor yang ditandatangani oleh Pimpinan perusahaan APM perusahaan swasta untuk unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor milik perusahaan agen pemegang merk dan/atau perusahaan swasta; b. Daftar peralatan uji yang menyebutkan merek, tipe dan tahun pembuatan; c. Surat pernyataan kesiapan fungsi peralatan uji; d. Lokasi unit pengujian (alamat da penanggung jawab).
Permohonan Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor
Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Y/N
N
Y
Penerbitan Kode Billing
PP 15/2016 Item Kalibrasi
Pembayaran PNBP 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap
Pelaksanaan kalibrasi oleh Tim Kalibrasi yang selanjutnya ditungkan dalam BA hasil kalibrasi
Y/N
N
Direktur Jenderal memberikan Surat Pemberitahuan Hasil Kalibrasi diberikan waktu untuk melakukan perbaikan.
Y
Sertifikat Kalibrasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Permohonan kalibrasi ulang
Besaran
Alat uji rem (brake tester)
Rp. 1.000.000
Alat uji lampu utama (head light tester)
Rp. 1.000.000
Alat uji kecepatan (speedometer tester)
Rp. 1.000.000
Alat uji emisi gas buang mesin cetus api (gas analyzer)
Rp. 1.000.000
Alat uji emisi mesin kompresi (smoke tester)
Rp. 1.000.000
Alat uji tingkat suara klakson (sound level meter)
Rp. 1.000.000
Alat uji berat (axle load meter)
Rp. 1.000.000
Alat uji kincup roda (side slip)
Rp. 1.000.000
Alat uji kegelapan kaca (tint tester)
Rp. 1.000.000
SDM PENGUJI KB SAAT INI
22
Penguji Pemula 486
Penguji Penyelia 318
Sumber : Studi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pengujian Kendaraan Bermotor T/A 2016;
SDM PENGUJI KB 2,069
Penguji Pelaksana Lanjutan 661
Penguji Pelaksana 604
