DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Pembina multi stakeholders ( 5 institusi); Pengaturan lebih terinci ; Penajaman formulasi tujuan; Pendefinisian istilah lalu lintas dan angkutan jalan sebagai suatu sistem yg unsurnya mencakup semua aspek; Pembentukan Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan; Dana preservasi jalan dan unit pengelolanya; Mendorong pemberdayaan industri di bidang LLAJ;
PERBANDINGAN SISTEMATIKA UU NO.14/92 DENGAN UU NO 22 /2009 UU NO.14/92
UU NO 22 /2009
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
BAB III
RUANG LINGKUP KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG
BAB IV
PEMBINAAN
BAB V
PENYELENGGARAAN
BAB VI
JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
BAB III
PEMBINAAN
BAB IV
PRASARANA
BAB V
KENDARAAN
BAB VII KENDARAAN
BAB VI
PENGEMUDI
BAB VIII PENGEMUDI
BAB VII LALU LINTAS
BAB IX
LALU LINTAS
BAB VIII ANGKUTAN
BAB X
ANGKUTAN
BAB IX
LALU LINTAS ANGKUTAN PENDERITA CACAT
DAN BAGI 3
PERBANDINGAN MATERI UU NO.14/92 DENGAN UU NO 22 /2009 ........(LANJUTAN) UU NO.14/92
UU NO 22/2009 BAB XI
BAB X
DAMPAK LINGKUNGAN
BAB XI
PENYERAHAN URUSAN
KEAMANAN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
BAB XII DAMPAK LINGKUNGAN
BAB XIIIPENGEMBANGAN INDUSTRI DAN TEKNOLOGI SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAB XIV KECELAKAAN LALU LINTAS BAB XV
PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG CACAT, MANULA, ANAK-ANAK, WANITA HAMIL, DAN ORANG SAKIT
BAB XVI SISTEM INFORMASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAB XVII SUMBER DAYA MANUSIA BAB XVIII PERAN SERTA MASYARAKAT
4
PERBANDINGAN MATERI UU NO.14/92 DENGAN UU NO 22 /2009 ........(LANJUTAN) UU NO.14/92 BAB XII
PENYIDIKAN
BAB XIII KETENTUAN PIDANA
UU NO...../2009 BAB XIX
PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
BAB XX KETENTUAN PIDANA
BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP
BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN BAB XXII KETENTUAN PENUTUP
5
MATERI MUATAN RUU LLAJ YANG PERLU DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN
JENIS PERATURAN PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PRESIDEN PERATURAN PERHUBUNGAN
MENTERI
JUMLAH 41 2 12
PERATURAN KAPOLRI
14
PERATURAN DAERAH
4
6
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.( hewan dihapus) Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Asas (psl 2):
asas transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas terpadu, dan asas mandiri.
Tujuan (Psl 3)
terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan; b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
BAB IV PEMBINAAN Pelaksanaan Pembinaan oleh Pemerintah a. kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan. b. kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. c. kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri. d. kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi. e. Kepolisian Negara Republik Indonesia
PEMBAGIAN WEWENANG Dpt diserahkan Pemerintah
Dpt diserahkan
a. b. c. d.
perencanaan; pengaturan; pengendalian; dan pengawasan.
1. Pemerintah Provinsi . 2. Pemerintah Kabupaten/Kota. 12
1.
Pemerintah : a. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; b. penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku secara nasional; c. penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nasional; d. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan e. pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
2.
Pemerintah Provinsi : a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi dan kabupaten/kota yang jaringannya melampaui batas wilayah kabupaten/kota; b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di provinsi; dan c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.
3.
Pemerintah Kabupaten/Kota a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota; b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota; dan c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota.
NO
JENIS URUSAN
PENANGGUNGJAWAB
1
urusan pemerintahan di bidang Jalan
2
urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
MENTERI BIDANG PERHUBUNGAN
3
urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
MENTERI BIDANG PERINDUSTRIAN
4
urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
MENTERI BIDANG TEKNOLOGI
5
urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)
MENTERI BIDANG PEKERJAAN UMUM (PU)
15
I.
Penyelenggaraan di bidang Jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana Jalan, yaitu:
1. 2.
inventarisasi tingkat pelayanan Jalan dan permasalahannya; penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan Jalan yang diinginkan; perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas Jalan; perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan Jalan; penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan; uji kelaikan fungsi Jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana Jalan.
3. 4. 5. 6. 7.
16
II. Penyelenggaraan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi: 1. penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; 3. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor; 4. perizinan angkutan umum; 5. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 6. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan 7. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 17
18
19
BADAN AD HOC 1. Lembaga ad hoc yg bertugas ; a. menganalisis permasalahan; b. menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan; dan c. bukan sebagai aparat penegak hukum. 2. Dibentuk di tingkat: a. Pusat; b. Daerah Provinsi; c. Daerah Kabupaten/Kota.
20
PENYELENGGARAAN LLAJ
TUGAS POKOK + FUNGSI URUSAN MASING2
BADAN AD HOC
MENGANALISIS PERMASALAHAN
MENJEMBATANI, MENEMUKAN SOLUSI & MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN
BUKAN SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM
22
BAB VI
JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN...(Lanjutan)
23
BAB VII KENDARAAN I.
Jenis Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor II. Persyaratan teknis terdiri atas : 1. susunan; 2. perlengkapan; 3. ukuran; 4. karoseri; 5. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya; 6. pemuatan; 7. penggunaan; 8. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau 9. penempelan Kendaraan Bermotor 24
Persyaratan laik jalan ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. emisi gas buang; 2. kebisingan suara; 3. efisiensi sistem rem utama; 4. efisiensi sistem rem parkir; 5. kincup roda depan; 6. suara klakson; 7. daya pancar dan arah sinar lampu utama; 8. radius putar; 9. akurasi alat penunjuk kecepatan; 10.kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan 11.kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan. III.
Perlengkapan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih terdiri atas:
1) sabuk keselamatan; 2) ban cadangan; 3) segitiga pengaman; 25
4) dongkrak; 5) pembuka roda; 6) helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumahrumah; dan 7) peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas. IV. LAMPU ISYARAT WARNA LAMPU
KEGUNAAN
biru dan sirene
untuk Kendaraan Bermotor Negara Republik Indonesia
petugas
Kepolisian
merah dan sirene
untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah
kuning tanpa sirene
digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus. 26
I. UJI TIPE
PEMERINTAH (PUSAT)
LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM KEADAAN LENGKAP
II. UJI BERKALA
1. KAB/KOTA 2. ATPM 3. SWASTA
27
WAJIB UJI BERKALA 1.MOBIL PENUMPANG UMUM 2.MOBIL BUS 3.MOBIL BARANG 4.KERETA GANDENGAN 5.KERETA TEMPELAN
28
I.
Jenis Surat Izin Mengemudi terdiri: 1. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan 2. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum II. Penggolongan SIM SIM
Keterangan
A
dan Umum
A
mengemudikan mobil penumpang ,barang perseorangan dan Umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan < 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram
BI
dan Umum
B1
mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan > 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram
B II
dan Umum
B II
mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan >1.000 (seribu) kilogram.
C
mengemudikan Sepeda Motor
D
mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang
29
1. Syarat usia ditentukan paling rendah sebagai berikut: 1) SIM A , C dan D 17 Tahun 2) SIM B1 20 Tahun 3) SIM B II 21 Tahun 4) SIM A Umum 20 Tahun 5) SIM B 1 Umum 22 Tahun 6) SIM B 11 Umum 23 Tahun 2. Syarat administratif meliputi : 1) identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk; 2) pengisian formulir permohonan; dan 3) rumusan sidik jari 3. Syarat kesehatan meliputi : 1) sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan 2) sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis 4. Syarat lulus ujian meliputi : 1) ujian teori; 2) ujian praktik; dan/atau 3) ujian keterampilan melalui simulator. 30
I.
Registrasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan POLRI a. BPKB berlaku selama tidak berpindah tangan b. STNK berlaku selama 5 Tahun c. TNK berlaku selama 5 Tahun II. Penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dilakukan jika: a. Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan; atau b. pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. III. Kendaraan Bermotor yang telah dihapus tidak dapat diregistrasi kembali.
31
I. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Perhubungan
Penetapan Kebijakan
POLRI
Petugas di Lapangan
32
1. identifikasi masalah Lalu Lintas; 2. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas; 3. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang; 4. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan; 5. inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas; 6. penetapan tingkat pelayanan; 7. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas. 33
8. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; 9. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. 10. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; 11. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; 12. tindakan korektif terhadap kebijakan.
1. identifikasi masalah Lalu Lintas; 2. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas; 3. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas; 4. inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas; 5. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas. 6. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum. 7. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; 8. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan 9. tindakan penegakan hukum. 35
II. Analisis Dampak Lalu Lintas sekurang-kurangnya memuat: analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan; rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak; tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan rencana pemantauan dan evaluasi.
36
Petugas Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Rambu Lalu Lintas Marka Jalan
37
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Ketertiban dan Keselamatan. Penggunaan Lampu Utama. Jalur atau Lajur Lalu Lintas. Belokan atau Simpangan. Kecepatan. Berhenti. Parkir. Kendaraan Tidak Bermotor. Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum. 38
V.
Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas. VI. Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas. VII. Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum VIII. Tata cara pengaturan kelancaran Penggunaan hak utama harus dikawal oleh Polri 39
I. ANGKUTAN ORANG DAN BARANG a. menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. b. Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali: 1) rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai; 2) untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau 3) kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah. II.KEWAJIBAN MENYEDIAKAN ANGKUTAN UMUM Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum. Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha (BUMN, BUMD dan BHI). 40
II. ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM DALAM TRAYEK
TIDAK DALAM TRAYEK
Angkutan Massal
1) 2) 3) 4) 5)
1) 2) 3) 4)
1) 2) 3)
lintas batas negara AKAP AKDP Perkotaan perdesaan.
taksi; tujuan tertentu (Carter); pariwisata kawasan tertentu (lokal/lingkungan).
4)
mobil bus lajur khusus; trayek tidak berimpitan; dan angkutan pengumpan
III. Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum 1) angkutan barang umum; 2) angkutan barang khusus dan alat berat. IV. Angkutan Multimoda V.
Pengawasan Muatan Barang 1) alat penimbangan yang dipasang secara tetap; 2) alat penimbangan yang dapat dipindahkan (tidak tetap). 41
Pemberi Izin
Dalam Trayek
Tidak Dalam Trayek
Menteri
1. 2. 3. 4.
lintas batas negara antarkabupaten/kota melampaui wilayah 1 provinsi angkutan perkotaan melampaui wilayah 1 provinsi Perdesaan melewati wilayah 1 provinsi.
1.
1.
Antarkota melampaui wilayah 1 kab/kota dalam 1 provinsi angkutan perkotaan melampaui wilayah 1 kab/kota dalam 1 provinsi perdesaan yang melampaui wilayah 1 kab dalam 1 provinsi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Gubernur
2. 3. 4.
Bupati
1. 2.
perdesaan yang berada dalam 1wilayah kabupaten perkotaan yang berada dalam 1wilayah kabupaten
Walikota
perkotaan yang berada dalam 1 wilayah kota.
2. 3. 1.
2.
angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 daerah provinsi; angkutan dengan tujuan tertentu; atau angkutan pariwisata angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 daerah kab/kota dalam 1 provinsi angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten. taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kota. 42
III. ANGKUTAN
BARANG
1. Surat Perjanjian 2. Surat Muatan
43
I. PENUMPANG
Dalam Trayek 1. tarif kelas ekonomi; dan
Menteri Perhubungan gubernur bupati walikota
2. tarif kelas nonekonomi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.
Tidak Dalam Trayek 1. Taksi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 2. tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.
BARANG kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum
44
1. POLRI bertanggungjawab terhadap Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan a. b. c. d. e. f. g. h.
program nasional Keamanan; penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keamanan; pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan; pengkajian masalah Keamanan; manajemen keamanan; pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli; registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi; dan penegakan hukum.
2.
Pemerintah bertanggung jawab terhadap keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
a.
program nasional kegiatan Keselamatan ; penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keselamatan; pengkajian masalah Keselamatan ; dan manajemen Keselamatan.
b. c. d.
45
I. Pencegahan dan Penanggulangan 1. 2.
Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum : a. wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan. b. wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan II.
Hak dan Kewajiban
Pemerintah wajib: merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan; membangun dan mengembangkan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan; melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, pemilik, dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor yang beroperasi di jalan; dan menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 1.
1) 2) 3) 4)
46
2. Perusahaan Angkutan Umum 1) Hak a. Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh kemudahan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan. b. Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2) Kewajiban c. melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah; d. menyediakan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan; e. memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa angkutan umum; f. memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana angkutan umum; dan g. mematuhi baku mutu lingkungan hidup.
47
3. Masyarakat 1) Hak a. Masyarakat berhak mendapatkan Ruang Lalu Lintas yang ramah lingkungan. b. Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2) Kewajiban Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
48
1. Pengembangan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor harus mendapatkan pengesahan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Pengembangan Industri dan Teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus mendapatkan pengesahan dari instansi terkait.
49
I.
Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. II. Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas tata cara penanganan Kecelakaan Lalu Lintas diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. III. Penggolongan dan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas: 1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan; 2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau 3. Kecelakaan Lalu Lintas berat. IV. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi. Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.
Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarannya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian pada Kecelakaan Lalu Lintas dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. 50
1.
Perlakuan khusus meliputi: a. aksesibilitas; b. prioritas pelayanan; dan c. fasilitas pelayanan. 2. Gugatan Kelompok (Class Action)
51
1. Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh a. Pemerintah, b. pemerintah provinsi, dan c. pemerintah kabupaten/kota. 2. Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi a. Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib mengelola subsistem informasi dan komunikasi. b. POLRI integrasi dalam pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi
52
I. 1. 2. 3. II.
Pengembangan SDM Pemerintah POLRI Lembaga Swasta yang terakreditasi Pemerintah dan PEMDA wajib menjamin penyelenggaraan : 1. Diklat tenaga Mekanik 2. Diklat Pengemudi 3. Membina Perusahaan Angkutan Umum
53
Peran serta masyarakat berupa:
pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan d. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. a.
54
Penyidikan dilakukan: a. POLRI (Penyidik dan Pembantu Penyidik); b. PPNS Kewenangan PPNS: a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus; b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum; c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap; d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
55
a. Terminal. b. Jembatan Timbang. c. Jalan harus didampingi POLRI.
56
I. Pemeriksaan dilakukan oleh: a. b.
POLRI; PPNS.
II. Objek Pemeriksaan: a.
b. c. d. e.
Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor; tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji; fisik Kendaraan Bermotor; daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau izin penyelenggaraan angkutan. 57
a.Berkala – dilakukan gabungan PPNS dan POLRI; b.Insidentil oleh PPNS didampingi POLRI, Objek yang diperiksa dalam pemeriksaan insidentil: tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji; fisik Kendaraan Bermotor; daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau izin penyelenggaraan angkutan.
58
I.
II.
III. 1. 2.
PENJARA Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan. KURUNGAN ATAU DENDA Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran. Pidana Tambahan Pencabutan Surat Ijin Mengemudi Ganti Kerugian 59
NO
PSL
TINDAK PIDANA
PIDANA
DENDA
1
273(1)
TIDAK DGN SEGERA & PATUT PERBAIKI JLN RUSAK AKIBATKAN LAKA LANTAS (LUKA RINGAN)
6 bln
12 jt
2
273(2)
AKIBATKAN LUKA BERAT
1 thn
24 jt
3
273(3)
AKIBATKAN MENINGGAL DUNIA
5 thn
120 jt
4
273(4)
TDK MEMBERI TANDA / RAMBU PD JLN YG RUSAK
6 bln
1,5 jt
5
274
GUNAKAN JALAN DGN CARA YG DPT RINTANGI, BAHAYAKAN LANTAS / YG DPT TIMBULKAN KERUSAKAN JALAN
2 bln
500 ribu
6
275(1)
LAKUKAN PERBUATAN YG AKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI RAMBU LANTAS, MARKA, DLL
1 bln
250 ribu
7
275(2)
MERUSAK RAMBU LANTAS, MARKA JALAN, DLL SHG TIDAK BERFUNGSI
2 thn
50 jt
8
276
MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK TIDAK SINGGAH DI TERMINAL
1 bln
250 ribu
9
277
MASUKKAN RANMOR, KERETA GANDENGAN, & KERETA TEMPELAN, BUAT, RAKIT, TIDAK PENUHI KEWAJIBAN UJI TIPE
1 thn
24 jt
10
278
KEMUDIKAN RANMOR R4/ LEBIH TIDAK DILENGKAPI PERLENGKAPAN BERUPA BAN CADANGAN DLL & P3K
1 bln
250 ribu
NO
PSL
11
279
12
PIDANA
DENDA
KEMUDIKAN RANMOR YANG DIPASANGI PERLENGKAPAN YG DPT MENGGANGGU KESELAMATAN BERLALU LINTAS
2 bln
500 ribu
280
KEMUDIKAN RANMOR TIDAK DIPASANGI TANDA NOMOR DITETAPKAN POLRI
2 bln
500 ribu
13
281
KEMUDIKAN RANMOR YG TDK MILIKI SIM
4 bln
1 jt
14
282
PENGGUNA JALAN TIDAK PATUHI PERINTAH YG DIBERIKAN PETUGAS POLRI
1 bln
250 ribu
15
283
3 bln
750 ribu
16
284
KEMUDIKAN RANMOR SECARA TDK WAJAR & LAKUKAN KEG LAIN / DIPENGARUHI SUATU KEADAAN YG AKIBATKAN GANGGUAN KONSENTRASI DLM MENGEMUDI DI JALAN KEMUDIKAN RANMOR TDK UTAMAKAN KESELAMATAN PEJALAN KAKI ATAU PESEPEDA
2 bln
500 ribu
1 bln
250 ribu
2 bln
500 ribu
2 bln
500 ribu
17
TENTANG
285(1) KENDARAI SPD MOTOR TIDAK PENUHI PERSYARATAN TEKNIS & LAIK JALAN YG LIPUTI KACA SPION, KLAKSON DLL
18
285(2) KEMUDIKAN RANMOR R4/ LEBIH DI TIDAK PENUHI SYARAT TEKNIS YG LIPUTI KACA SPION, KLAKSON DLL
19
286
KEMUDIKAN RANMOR R4/ LEBIH TIDAK PENUHI PERSYARATAN LAIK JALAN
NO
PSL
TENTANG
PIDANA
DENDA
20
287(1)
KEMUDIKAN RANMOR MELANGGAR RAMBU LANTAS & MARKA JALAN
2 bln
500 ribu
21
287(2)
KEMUDIKAN RANMOR MELANGGAR ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
2 bln
500 ribu
22
287(3)
KEMUDIKAN RANMOR LANGGAR ATURAN GERAKAN LANTAS, TATA CARA BERHENTI DAN PARKIR
1 bln
250 ribu
23
287(4)
KEMUDIKAN RANMOR MELANGGAR KETENTUAN PENGGUNAAN /HAK UTAMA BG KENDARAAN YG GUNAKAN ALAT PERINGATAN DGN BUNYI & SINAR
1 bln
250 ribu
24
287(5)
KEMUDIKAN RANMOR YG LANGGAR ATURAN BATAS KECEPATAN PALING TINGGI /PALING RENDAH
2 bln
500 ribu
25
287(6)
KEMUDIKAN RANMOR LANGGAR ATURAN TATA CARA PENGGANDENGAN & PENEMPELAN DGN KENDARAAN LAIN
1 bln
250 ribu
26
288(1)
KEMUDIKAN RANMOR TIDAK DILENGKAPI STNK BERMOTOR, /SURAT TANDA COBA YG DITETAPKAN POLRI
2 bln
500 ribu
27
288(2)
KEMUDIKAN RANMOR TDK DPT TUNJUKKAN SIM
1 bln
250 ribu
28
288(3)
KEMUDIKAN MOBIL PNMPANG UMUM, BUS, BARANG, KERETA GANDENGAN & TEMPELAN TDK DILENGKAPI SURAT KET UJI BERKALA & TANDA LULUS UJI BERKALA
2 bln
500 ribu
29
289
KEMUDIKAN RANMOR/ PENUMPANG YG DUDUK DI SAMPING TDK KENAKAN SABUK KESELAMATAN
1 bln
250 ribu
NO
PSL
TENTANG
PIDANA
DENDA
30
290
KEMUDIKAN & MENUMPANG RANMOR TDK KENAKAN SABUK KESELAMATAN & KENAKAN HELM
1 bln
250 ribu
1 bln
250 ribu
1 bln
250 ribu
1 bln
250 ribu
1 bln
250 ribu
15 hari
100 ribu
1 bln
250 ribu
1 bln
250 ribu
3 bln
750 ribu
1 thn
3 jt
31
291(1) KENDARAI SPD MOTOR TDK KENAKAN HELM STANDAR NASIONAL
32
291(2) KENDARAI SPD MOTOR BIARKAN PENUMPANGNYA TDK KENAKAN HELM
33 34 35
292
KENDARAI SPD MOTOR TANPA KERETA SAMPING YG ANGKUT PENUMPANG LEBIH DR 1 ORANG 293(1) KEMUDIKAN RANMOR TANPA NYALAKAN LAMPU UTAMA PD MALAM HARI & KONDISI TERTENTU
293(2) KENDARAI SPD MOTOR TANPA NYALAKAN LAMPU UTAMA PD SIANG HARI
36
294
37
295
KEMUDIKAN RAMOR YG AKAN BELOK/ BALIK ARAH, TANPA BERI ISYARAT DGN LAMPU ATAU TANGAN KEMUDIKAN RANMOR YG AKAN PINDAH LAJUR /BERGERAK KE SAMPING TANPA BERI ISYARAT
38
296
39
297
KEMUDIKAN RANMOR PD PERLINTASAN ANT KA & JLN YG TDK BERHENTI KETIKA SINYAL SUDAH BERBUNYI, PALANG PINTU KA MULAI DITUTUP, KEMUDIKAN RANMOR BERBALAPAN DI JALAN
PIDANA
DENDA
KEMUDIKAN RANMOR TDK PASANG SEGITIGA PENGAMAN, LAMPU ISYARAT PERINGATAN BAHAYA ATAU ISYARAT LAIN PD SAAT BERHENTI/ PARKIR DARURAT
2 bln
500 ribu
299
KENDARAI KENDARAAN TDK BERMOTOR BERPEGANG PD RANMOR UTK DITARIK, ATAU MENARIK BENDA
15 hari
100 ribu
42
300
TDK GUNAKAN LAJUR YG TELAH DITENTUKAN/ LAJUR KIRI; TDK HENTIKAN KENDARAAN SELAMA NAIKKAN PENUMPANG; TDK TUTUP KENDARAAN SLEMA BERJALAN
1 bln
250 ribu
43
301
KENDARAI RANMOR ANGKUTAN BARANG YG TDK GUNAKAN KELAS JALAN
1 bln
250 ribu
44
302
KEMUDIKAN RANMOR UMUM BERHENTI SELAIN DI TEMPAT YG TENTUKAN, NGETEM, TURUNKAN PENUMPANG SELAIN DI TEMPAT PEMBERHENTIAN
1 bln
250 ribu
45
303
KEMUDIKAN MOBIL BARANG UTK ANGKUT ORANG
1 bln
250 ribu
46
304
KEMUDIKAN KENDARAAN ANGKUTAN ORANG DGN TUJUAN TERTENTU YG MENAIKKAN/ TURUNKAN PENUMPANG LAIN DI SEPANJANG PERJALANAN
1 bln
250 ribu
47
305
KEMUDIKAN RANMOR YG ANGKUT BARANG KHUSUS YG TDK PENUHI KETENTUAN
2 bln
500 ribu
48
306
KEMUDIKAN RANMOR ANGKUTAN UMUM BARANG YG TDK PATUHI TATA CARA MUATAN, DAYA ANGKUT & DIMENSI KENDARAAN
2 bln
500 ribu
NO
PSL
40
298
41
TENTANG
PIDANA
DENDA
KEMUDIKAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG YG TIDAK DIMUATI SURAT MUATAN DOKUMEN PERJALANAN
1 bln
250 ribu
308
ORANG YG KEMUDIKAN RANMOR YG TIDAK MILIKI IZIN: A. ANGKUTAN ORANG DLM TRAYEK B. ANGKUTAN ORANG TIDAK DLM TRAYEK C. ANGKUTAN BARANG KHUSUS & ALAT BERAT D. MENYIMPANG DR IZIN
2 bln
500 ribu
51
309
TDK ASURANSIKAN TGG JAWABNYA UTK GANTI RUGI PENUMPANG, BARANG, PIHAK KETIGA
6 bln
1,5 Jt
52
310(1)
KEMUDIKAN RANMOR LALAI AKIBATKAN LAKA LANTAS DGN KERUSAKAN KENDARAAN/ BARANG
6 bln
1 Jt
53
310(2)
AKIBATKAN KORBAN LUKA RINGAN & RUSAK KENDARAAN/ BRG
1 th
2 Jt
54
310(3)
AKIBATKAN KORBAN LUKA BERA
5 th
10 Jt
55
310(4)
AKIBATKAN ORANG MATI
6 th
12 Jt
56
311(1)
1 th
3 Jt
57
311(2)
SENGAJA KEMUDIKAN RANMOR DGN CARA/ KEADAAN YG BAHAYAKAN BAGI NYAWA/ BARANG DLM HAL AKIBATKAN KERUSAKAN KENDARAAN/BARANG
2 th
4 jt
58
311(3)
AKIBATKAN KORBAN LUKA RINGAN/ KENDARAAN
4 th
8 jt
59
311(4)
AKIBATKAN KORBAN LUKA BERAT
10 th
20 jt
60
311(5)
AKIBATKAN ORANG MATI
12 th
24 jt
NO
PSL
49
307
50
TENTANG
NO
PSL
61
312
62
313
PIDANA
DENDA
KEMUDIKAN RANMOR YG TERLIBAT LAKA LANTAS & SENGAJA TDK HENTIKAN KENDARAAN TDK BERI PERTOLONGAN/ TDK LAPOR
3 th
75 Jt
TDK ASURANSIKAN WAK KENDARAAN & PENUMPANG
6 bln
1,5 Jt
TENTANG
PASAL 314: PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN SIM/ GANTI KERUGIAN.
PASAL 315: TANGGUNGJAWAB PIDANA PENGURUS ANGKUTAN UMUM DENDA 3 X PIDANA TAMBAHAN PEMBEKUAN / PENCABUTAN IZIN TRAYEK ATAU IZIN OPERASI BAGI KENDARAAN YANG DIGUNAKAN.
PASAL 316 Æ Æ
KETENTUAN PASA 274, 275 (1), 276 – 309 & 313 : PELANGGARAN. KETENTUAN PASAL 273, 275 (2), 277, 310- 312 : KEJAHATAN.
PASAL 317: BILA MATA UANG MENURUN, NILAI DENDA DAPAT DITETAPKAN DENGAN PP.
Pasal 76 Uji berkala Persyaratan Teknis Bengkel Pasal 91 (1) Penerbit Surat Ijin Mengemudi Pasal 92 (1) Waktu kerja Pengemudi Pasal 136 (1) Analisis Dampak Lalu Lintas Petugas Amdal Penggunaan jalan selain untuk lalu lintas
67
Pasal 199 a) Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum b) Surat Muatan (Perusahaan Angkutan,) c) Perizinan Angkutan d) Pemegang Izin e) Wajib Mengangkut f) Pengembalian biaya angkutan g) Wajib Asuransi h) Tanggungjawab kerugian penumpang, Pengirim Barang Pasal 218 Dampak Lalu lintas Pasal 244 Sarana Prasarana untuk penyandang cacat dan wanita hamil
68
69
