RAPAT KOORDINASI TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT JAKARTA, 5 - 6 OKTOBER 2016 DIREKTORAT SARANA PERHUBUNGAN DARAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. 2
KONDISI PENGUJIAN SAAT INI Hasil temuan audit Itjen Kemenhub Tahun 2016 pada 34 UPUBKB yang ada di 4 wilayah kerja BLLAJSDP antara lain: 1. Kondisi alat uji pada 32 UPUBKB (94,12%) rusak; 2. Prosedur Pra-Uji tidak dilaksanakan pada 29 UPUBKB (85,29%); 3. Akreditasi belum diperoleh pada 34 UPUBKB (100%); 4. Kalibrasi alat uji belum dilakukan pada 31 UPUBKB (91,18%); 5. Sistem informasi belum ada pada 31 UPUBKB (91,18%); 6. Penandatanganan Buku Uji pada 13 UPUBKB (38,24%) dilakukan oleh Penguji yang tidak sesuai kompetensi; 7. Penulisan hasil uji masih manual (tulis tangan), belum print out. 8. Masih ditemukan Buku Uji Palsu yang diterbitkan dari Jakarta; 9. UPUBKB masih dituntut sebagai target PAD oleh Pemda setempat, walaupun alat uji tidak ada/rusak. 3
ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
1. SDM Penguji Kendaraan Bermotor; 2. Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor; 3. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB); 4. Bengkel Umum/Swasta sebagai Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
5. Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor; 6. Uji Berkala Kendaraan Dinas;
7. PNBP.
4
KONDISI PENGUJIAN YANG DIHARAPKAN 1. UPUBKB memiliki Fasilitas Uji dan Peralatan Uji sesuai ketentuan; 2. UPUBKB melaksanakan tahapan pengujian dan pengujian laik jalan sesuai ketentuan; 3. UPUBKB memperoleh Akreditasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat; 4. Peralatan uji terjaga perawatannya dan ter-Kalibrasi minimal 1 tahun sekali, dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD; 5. UPUBKB memiliki Sistem Informasi pada pelaksanaan Uji Berkala; 6. Mempercepat pengalihan dari Buku Uji menjadi Kartu Uji; 7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian oleh SDM Penguji. 5
LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN 1. Menyiapkan rancangan peraturan/regulasi yang mendukung pelaksanaan uji berkala oleh bengkel APM dan bengkel swasta yaitu: • RPM Kompetensi Tenaga Penguji Berkala; • RPM Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala; dan • RPM Kalibrasi Peralatan Uji Berkala. 2. Bermitra dengan Bengkel APM dan Bengkel Umum Swasta untuk melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor. 3. Segera melakukan sertifikasi terhadap SDM tenaga penguji berkala yang sudah memiliki kompetensi sesuai tingkatan/jenjang yang saat ini berlaku untuk memenuhi kebutuhan SDM. 6
PENGEMBANGAN UJI BERKALA KE DEPAN 1. Bengkel Swasta (Bengkel APM dan Bengkel Umum) sebagai pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor; 2. Jumlah UPUBKB dan SDM Penguji yang dapat mengimbangi dan melayani pertumbuhan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU); 3. Profesi Penguji Kendaraan Bermotor dapat lebih profesional untuk melayani terhadap kebutuhan jaminan keselamatan teknis kendaraan; 4. Akreditasi terhadap UPUBKB sebagai bentuk legalitas dalam penyelenggaraan pengujian berkala yang dapat dipertanggung jawabkan hasilnya. 7
BIAYA PNBP Merupakan biaya yang dibebankan kepada pemohon sebagai
bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sesuai Peraturan Pemerintah RI No.15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan. Biaya PNBP untuk pelayanan yang terkait Pengujian Berkala antara lain: Kalibrasi Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor; Sertifikasi Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor; Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor. 8
BIAYA KALIBRASI ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR NO
Jenis PNBP
Satuan
Tarif
1.
Kalibrasi alat uji rem (brake tester)
per alat uji
Rp. 1.000.000,-
2.
Kalibrasi alat uji lampu utama (head light tester)
per alat uji
Rp. 1.000.000,-
3.
Kalibrasi alat uji kecepatan (speedometer tester)
per alat uji
Rp. 1.000.000,-
4.
Kalibrasi alat uji emisi gas buang mesin cetus api (gas analyser)
per alat uji
Rp. 1.000.000,-
5.
Kalibrasi alat uji emisi mesin kompresi (smoke tester)
per alat uji
Rp. 1.000.000,-
6.
Kalibrasi alat uji tingkat suara klakson (sound level meter)
per alat uji
Rp. 1.000.000,-
7.
Kalibrasi alat uji berat (axle load meter)
per alat uji
Rp. 1.000.000,-
8.
Kalibrasi alat uji kinsup roda (side slip)
per alat uji
Rp. 1.000.000,-
9.
Kalibrasi alat kegelapan kaca (tint tester)
per alat uji
Rp. 1.000.000,-
Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan
9
BIAYA PENERBITAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR Jenis PNBP Sertifikasi Kompetensi
Satuan per sertifikat
Tarif Rp. 150.000,-
Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan
BIAYA PENERBITAN BUKTI LULUS UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR Jenis PNBP Bukti Lulus Uji Berkala
Satuan per bukti lulus uji
Tarif Rp. 25.000,-
Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan
10
Kendaraan yang di temukan di pelabuhan ketapang banyuwangi
Lebar total kendaraan 2.700 mm Panjang total kendaraan 14.800 mm
Dokumen yang didapat dilapangan oleh Tim : Tanda bukti penyitaan SIM dan STNK; Surat Keterangan Sementara Lulus Uji; Kartu Parkir Berlangganan Dishubkominfo Kota Mataram
DOKUMEN YANG DIBAWA PENGEMUDI TANDA BUKTI PENYITAAN STNK DAN SIM
DOKUMEN YANG DIBAWA PENGEMUDI SEBAGAI PENGGANTI BUKU UJI
DOKUMEN YANG DIBAWA PENGEMUDI
Berdasarkan data dari aplikasi E- UjiKir DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA
Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (PBKB) wajib memiliki Kompetensi
Kompetensi PBKB, terdiri atas : 1. Pembantu Penguji; 2. Penguji Pemula; 3. Penguji Tingkat Satu; 4. Penguji Tingkat Dua; 5. Penguji Tingkat Tiga; 6. Penguji Tingkat Empat; 7. Penguji Tingkat Lima; dan 8. Master Penguji.
PBKB berada pada: a. UPUBKB milik Pem Kab/Kota; b. UPUBKB milik Pem Prov DKI Jakarta; c. UPUBKB milik APM kendaraan bermotor; d. UPUBKB milik swasta; e. UPPKB milik Pemerintah; f. Terminal Penumpang milik Pemerintah.
Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor diberikan dan berlaku hanya kepada peserta yang telah lulus uji kompetensi.
Penguji Berkala Kendaraan Bermotor wajib mengikuti uji Kompetensi
18
Fungsi: Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor diberikan dalam rangka memastikan pemenuhan standar kompetensi yang dimiliki oleh para pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor.
Bukti pemenuhan standar kompetensi: Surat Keputusan Kompetensi, Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi Teknis Penguji kepada Penguji Berkala Kendaraan Bermotor oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat
berlaku di seluruh wilayah Indonesia
Pemberian Kompetensi
Pegawai ASN PNS dapat diangkat menjadi pejabat fungsional tertentu sebagai penguji kendaraan bermotor sesuai ketentuan perundang – undangan
PNS
non ASN (pegawai swasta)
PPPK 19
Jenjang Kompetensi Sesuai PM 133 Tahun 2015
Jenjang Kompetensi Eksisting
Pembantu Penguji
Pemula
Penguji Pemula tanpa uji kompetensi
penguji tingkat satu Pelaksana Penguji Tingkat Dua
Penyesuaian (inpassing)
apabila lulus uji kompetensi tanpa uji kompetensi
Penguji Tingkat Tiga
Pelaksana Lanjutan
Penguji Tingkat Empat Batas waktu pengajuan penyesuaian (inpassing) sampai dengan 31 Desember 2016
apabila lulus uji kompetensi
Penyelia
Penguji Tingkat Lima
Master Penguji
20 20
Tim Penilai di bentuk Ditjen Hubdat terdiri dari: 1. Ditjen Perhubungan Darat 2. BPSDM 3. IPKBI 4. GAIKINDO
Gub/Pimpinan Perusahaan mel persetujuan Kadishub Prov
Usul Uji Kompetensi
Tim Penilai Uji Kompetensi
Materi Uji
Y/N
Materi Uji Praktek 1. Teknik pengoperasian alat uji; 2. Teknik perawatan alat uji 3. Teknik menguji 4. Administrasi PKB
Sertifikat dan Tanda Kualifikasi
Untuk non pns dan lulusan sekolah/diklat
Wawancara meliputi: 1. Sikap dan perilaku; 2. Pengetahuan di bidang PKB; 3. Pengalaman di bidang PKB;
Mencari Pekerjaan
Diterima UPUBKB Wajib lapor ke Ditjen Perhubungan Darat sebagai penguji swasta/APM
Materi Uji Tertulis meliputi: 1. Perundang-undangan PKB; 2. Teknik kendaraan 3. Teknik Pengujian 4. Teknik Peralatan PKB 5. Etika profesi
Untuk penerbitan dikenakan biaya PNBP
21
Pengusulan harus dilengkapi dengan: a. melampirkan Pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan/Kepala unit kerja bahwa yang bersangkutan akan dan/atau sedang ditugaskan dalam bidang Penguji Kendaraan Bermotor sesuai jenjang kompetensi; b. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) Penguji Berkala Kendaraan Bermotor; c. Curiculum Vitae (CV) yang bersangkutan; d. penilaian Prestasi Kerja bernilai Baik paling sedikit dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir; e. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar berpakaian pakaian dinas harian (PDH) dengan latar belakang sesuai warna pada tanda kualifikasi yang diusulkan.
Pengusulan calon peserta uji kompetensi tenaga penguji berkala kendaraan bermotor
Gubernur untuk calon penguji berkala kendaraan bermotor pada UPUBKB milik Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pimpinan perusahaan agen pemegang merk dan/atau perusahaan swasta untuk calon penguji pada UPUBKB milik perusahaan agen pemegang merk dan/atau perusahaan swasta setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi
Persetujuan
Direktur Jenderal Perhubungan Darat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap
22
KALIBRASI PERALATAN PENGUJIAN
• WAJIB DILAKUKAN KALIBRASI SECARA BERKALA 1 TAHUN SEKALI UNTUK MENJAMIN KEAKURASIAN ALAT UJI UTAMA • KALIBRASI DILAKSANAKAN PETUGAS YANG DITUNJUK DIREKTORAT JENDERAL • PETUGAS KALIBRASI HARUS MEMILIKI KOMPETENSI DI BIDANG KALIBRASI PERALATAN UJI • UNIT PELAKSANA UJI BERKALA YANG TIDAK MELAKUKAN KALIBRASI PERALATAN, HASIL UJI YANG DILAKUKAN DINYATAKAN TIDAK SAH • PERNYATAAN TIDAK SAH DITERBITKAN OLEH DIREKTUR JENDERAL
23
TATA CARA PERMOHONAN KALIBRASI PERALATAN UJI KENDARAAN BERMOTOR Permohonan Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor
Kadishub Kab/Kota dan Kadishub Prov DKI Jakarta untuk UPUBKB milik Pem Kab/Kota dan Pemprov DKI Jakarta;
Pimpinan perusahaan APM dan/atau perusahaan swasta untuk UPUBKB milik perusahaan APM dan/atau perusahaan swasta;
a. Surat Permohonan Kalibrasi alat uji berkala kendaraan bermotor yang ditandatangani oleh Kadishub Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Pimpinan perusahaan agen pemegang merk dan/atau perusahaan swasta untuk unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor milik perusahaan agen pemegang merk dan/atau perusahaan swasta; b. Daftar peralatan uji yang menyebutkan merek, tipe dan tahun pembuatan; c. Surat pernyataan kesiapan fungsi peralatan uji; d. Lokasi unit pengujian (alamat da penanggung jawab).
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Y/N
14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap N
Y
Pelaksanaan kalibrasi oleh Tim Kalibrasi yang selanjutnya ditungkan dalam BA hasil kalibrasi Y/N
N
Y
Sertifikat Kalibrasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Direktur Jenderal memberikan Surat Pemberitahuan Hasil Kalibrasi diberikan waktu untuk melakukan perbaikan. Permohonan kalibrasi ulang
24
STATUS KALIBRASI PERALATAN UJI KENDARAAN BERMOTOR TH. 2016
• Terdapat 82 Kab/Kota yang sudah mengajukan kalibrasi dan yang sudah terkalibrasi sebanyak 22 Kab/Kota sedangkan sisanya masih menunggu status pembayaran PNBP; • Perlu peran serta Dinas Perhubungan Provinsi untuk melakukan pembinaan. 25
MEKANISME AKREDITASI UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR (UPUBKB) Kadishub Prov DKI Jakarta/Kadishub Kab/Kota/Pimpinan Perusahaan
Tim Penilai di bentuk Ditjen Hubdat terdiri dari: 1. Ditjen Perhubungan Darat; 2. Dishub Provinsi; dan 3. AKADEMISI.
Usul Akreditasi UPUBKB Tim Penilai Penilaian Akreditasi UPUBKB Instrumen Penilaian Y/N
SK dan Sertifikat
Untuk penerbitan dikenakan biaya PNBP
Direktur Jenderal memberikan Surat Pemberitahuan Hasil Penilaian diberikan waktu untuk melakukan perbaikan paling lama 2 (dua) tahun untuk pertama kali dan 1 (satu) tahun untuk surveilance
Dicabut maka UPUBKB dilarang melakukan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor
Aspek Pelayanan, meliputi: 1. moto, visi dan misi; 2. standar pelayanan (komitmen pelayanan); 3. sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan; 4. sumber daya manusia; 5. sarana dan prasarana pengujian; 6. penanganan pengaduan; 7. indeks kepuasan masyarakat; 8. sistem informasi; dan 9. produktivitas dalam pencapaian target pelayanan. Aspek Teknis, meliputi: 1. fasilitas pengujian; 2. peralatan pengujian; 3. kompetensi penguji; 4. prosedur dan tata cara pengujian; 5. lokasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor; 6. tanda bukti lulus uji; 7. pemeliharaan fasilitas dan peralatan uji; 8. kalibrasi; 9. kapasitas uji; 10. sistem informasi; dan 11. pemberian tanda bukti lulus uji. 26
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pendaftaran kendaraan wajib uji
a. Pengajuan permohonan pendaftaran b. Pencatatan identitas pemilik & spesifikasi teknis KBWU
Nomor uji
Kartu Induk Uji Berkala
Uji Berkala Pertama
Uji berkala Perpanjangan
Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan
a. b. c. d. e. f.
Susunan Perlengkapan Ukuran Rumah rumah Rancangan teknis KB sesuai peruntukan Berat Kendaraan
3
Fasilitas peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor
2
Penerbitan bukti lulus uji dilakukan oleh bengkel swasta/APM Penandatanganan bukti lulus uji oleh petugas pemerintah berkompetensi
Kewenangan Perijinan bengkel & bengkel umum menjadi unit PKB
d. e. f.
g. h. i.
Emisi gas buang Tingkat kebisingan Kemampuan Rem utama Kemampuan Rem parkir Kincup roda depan Kemampuan pancar sinar lampu utama Akurasi alat penunjuk kecepatan Kedalaman alur ban Daya tembus cahaya pada kaca
Bukti Lulus Uji
Kartu Uji
1
a. b. c.
Tanda Uji
Unit PKB Pemerintah Bengkel Swasta/APM
27
PENGAJUAN BENGKEL UMUM
Persyaratan Teknis : Sistem Mutu; Mekanik; Fasilitas dan Peralatan;
SERTIFIKASI BENGKEL UMUM DARI KEMENPERIN1
Manajemen Informasi.
SESUAI KELAS DAN TIPE TERTENTU
BENGKEL UMUM
BENGKEL UMUM APM
BENGKEL UMUM SWASTA
PENGAJUAN SEBAGAI BENGKEL UJI BERKALA
PENETAPAN BENGKEL UMUM APM/SWASTA UNTUK UJI BERKALA
Persyaratan : Memiliki Peralatan dan Fasilitas Uji Berkala; Mendapat rekomendasi dari Dishub setempat; Memiliki izin usaha dari Pemkab/Pemkot dan/atau Pemrov untuk Prov. DKI; Rekomendasi dari Kemenperin dibuktikan dengan Sertifikasi Bengkel Umum; Rekomendasi dari Kepolisian RI; Memenuhi ANDALALIN; Memiliki Akreditasi dari Kemenhub. 28
UJI BERKALA KEND. DINAS
29
UJI BERKALA KEND. DINAS
30
• Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji, dan berlaku di Seluruh Indonesia
BUKTI LULUS UJI BERKALA
• Kartu uji berkala dapat berupa kartu pintar atau bentuk lain. • Tanda uji berkala berupa stiker yang ditempel pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam kendaraan bermotor.
• Pada kereta gandengan dan kereta tempelan, stiker ditempel pada sisi sebelah kanan bagian depan
31
32
