SAMBUTAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
JAKARTA, 7 Februari 2017 Yang Terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi . Yang saya hormati Kepala Badan Kepegawaian Negara, para Pejabat Eselon I di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Walikota Lombok Barat, para Sekretaris Jenderal dan juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Para Nara Sumber, Pembicara, dan seluruh peserta Rapat Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan peserta penerima Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan, yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamu’alaikum Warokhmatullohi Wabarokatuh, selamat siang, selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho dan perkenNya jualah pada hari ini Selasa, 7 Februari 2017, kita bisa berkumpul di Hotel Redtop dalam rangka penyelenggaraan ” Rapat Koordinasi Pembinaan Nasional Jabatan Fungsional Arsiparis” yang diikuti oleh para pembina kearsipan dan para pembina kepegawaian di lingkungan Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, dan Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia serta para Sekretari Jenderal dan Gubernur serta walikota yang akan menerrima rekomendasi pengangkatan jabatan fungsional arsiparis dan menerima laporan hasil pengawasan kearsipan tahun 2016.
Yth Bpk Menteri PAN RB dan undangan yang saya hormati. Kami mengucapkan terimakasih kepada Menteri PANRB, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Walikota Lombok Barat, para Sekretris Jenderal, sekretaris daerah,
dan pejabat
eselon I dan II ANRI yang telah berkenan untuk hadir pada Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan Jabatan Fungsional. Sejatinya
terwujudnya
tujuan
penyelenggaraan
kearsipan
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan ditentukan oleh kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip yang didukung dengan sumber daya kearsipan dalam bingkai sistem kearsipan nasional. Untuk mendorong terwujudnya tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional tersebut, ANRI telah menetapkan kebijkaan nasional dibidang kearsipan yang dapat dijadikan pedoman dan rujukan bagi lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara, organisasi politik dan kemasyarakatan serta perorangan. Disamping itu untuk ANRI telah malakukan pembinaan kearsipan dan pengawasan kearsipan nasional dilingkangan lembaga negara dan pemerintah daerah serta perguruan tinggi negeri. Hasil pembinaan yang dilaksanakan oleh ANRI, diketahui bahwa pada umumnya
penyelenggaraan
kearsipan
nasional
masih
sangat
memprihatinkan, hanya ada beberapa lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi negeri yang telah mendapatkan penganugerahan kearsipan dan menjadi lembaga dan unit kearsipan terbaik. Artinya bahwa hanya beberapa lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi negeri yang telah melaksanakan tata kelola arsip sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di
sisi
lain,
berdasarkan
hasil
pengawasan
kearsipan
yang
diselenggaran oleh ANRI telah melaksanakan pengawasan kearsipan tahun 2016 pada seluruh Kementerian dan Pemerintahan Daerah Provinsi diperoleh data sebagai berikut: a. 2 kementerian saja atau 5,8 %, yang memperoleh penilaian “Baik”, dengan range nilai antara 76 s.d 90,
b. 17 Kementerian atau 50% memperoleh penilaian “Cukup” dengan range nilai dari 61 s.d 75, c. 4 Kementerian atau 11,76% memperoleh penilaian “Kurang” dengan range nilai dari 51 s.d 60 d. 11 kementerian atau 32,2% memperoleh penilaian “buruk” dengan range nilai 0 s.d 50. Sementara itu hasil pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi hasilnya adalah: a. 2 pemerintahan daerah atau 6,06 %, yang memperoleh penilaian “Baik”, dengan range nilai antara 76 s.d 90, b. 6 pemerintahan daerah atau 18,18% memperoleh penilaian “Cukup” dengan range nilai dari 61 s.d 75, c. 6 pemerintahan daerah atau 18,18% memperoleh penilaian “Kurang” dengan range nilai dari 51 s.d 60 d. 19 pemerintahan daerah atau 57,58% memperoleh penilaian “buruk” dengan range nilai 0 s.d 50 Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa, audit kearsipan yang dilaksanakan bukan menilai kinerja kearsipan kementerian atau pemerintah daerah pada saat ini, tetapi merupakan penilaian terhadap akumulasi dari penyelenggaraan kearsipan yang telah dilaksanakan selama ini. Pelaksanaan pengawasan kearsipan pada tahun 2016 bertujuan hanya untuk memetakan kondisi penyelenggaraan kearsipan secara nasional, belum pada
penegakan
peraturan
perundang-undangan
kearsipan.
Hal
ini
dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pencipta arsip dan lembaga kearsipan, termasuk ANRI untuk berbenah dan terus memperbaiki diri sehingga tujuan penyelenggaraan kearsipan dapat tercapai. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kebijakan kearsipan, komitmen dan perhatian terhadap urusan kearsipan masih rendah. Disamping itu sumber daya kearsipan pada lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi negeri serta pencipta arsip lainnya belum sesuai dengan kebutuhan dan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber daya kearsipan dimaksud adalah segala aspek yang mendukung
terselenggaraknya tata kelola arsip, sumber daya manusia kearsipan, anggaran, prasarana dan sarana serta kelembagaan. Khusus terkait dengan sumber daya manusia kearsipan, secara umum belum sesui dengan kebutuhan dan amanat peraturan perundang-undgan yang berlaku. Apalagi setelah dilakukan penataan kelembagaan di daerah, peningkatan status kelembagaan belum diikuti dengan penetaan dan peningkatan sdm kearsipan, baik dari sisi kompetensi dan kuantitas. Padahal Sejatinya pejabat sturuktural dan pejabat fungsional di bidang kerasipan, baik kepala unit kearsipan di lembaga negara dan pejabat struktural serta arsiparis dilingkungan lembaga kearsipan pada pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota serta perguruan tinggi negeri harus memiliki kompetensi dibidang kearsipan yang diperoleh dari pendidikan formal dan/atrau pendidikan pelatihan kearsipan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, berimplikasi pada penataan kelembagaan dan kepegawaian di daerah, termasuk dalam bidang kearsipan. Status kelembagaan kearsipan di daerah yang selama ini (sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014) secara umum masih berstatus badan atau kantor (setingkat eselon III), namun saat ini dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, organisasi kearsipan di daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota secara umum telah meningkat menjadi dinas (eselon II). Sejatinya peningkatan status ini harus dibarengi dengan peningkatan dan penataan sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia kearsipan, baik dari sisi kulaifikasi maupun kompetensinya, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jika tidak, maka lembaga kearsipan di daerah tidak akan memiliki akan dapat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan. Dalam upaya memenuhi amanat konstitusinal tersebut, terkait dengan penguatan jabatan fungsional arsiparis pada kesempatan ini ANRI arsiparis sedang menindaklanjuti kebijakan nasional tentang pengangkatan jabatan fungsional arsiparis memlaui inpassing nasional. Sebagai lembaga pembina kearsipan. Sedangkan untuk memberi penguatan jabatan struktural, ANRI sedang membangun standar kompetensi dan sistem sertifikasi jabatan struktural.
Dalam upaya untuk memberikan penguatan dan pemberdayaan dalam penyelenggaraan kearsipan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi negeri, ANRI terus melakukan pembinaan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan secara nasional. Sedangkan dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan ketataatan dalam penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ANRI akan terus melakukan pengawasan kearsipan secara nasional. Sehubungan dengan itu pada tahun ini ANRI telah menganggarkan untuk mendukung program pengawasan kearsipan tersebut secara nasional, melalui dana dekonsentrasi. Hasil pembinaan dan pengawasan kearsipan nasional ini diharapkan menjadi titik balik sekaligus pemicu bagi setiap lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam menyukseskan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip dilingkungannya. Karena peran arsiparis tidak hanya melakukan pembehan arsip sebagaimana yang masih terjadi sampai saat ini tetapi melakukan pengelolaan arsip negara sehingga menjadi informasi yang akurat, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan akses publik terhadap infomasi publik sebagaimana yang diamanatkan dalam penyelenggaran open government indonesia.untuk mendukung terselenggaranya tugas pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan arsip negara yang dilaksanakan oleh arsiparis mulai dari memastikan terciptanya arsip dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, mengelola arsip menjadi informasi guna mendukung peningkatan pelayanan publik.
Artinya bahwa Peran arsiparis dalam menjaga marwah
bangsa dan kebinekaan, menyelematkan bukti dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh negara sejatinya tidak bisa diragukan. Tujuan utama Rapat koordinasi ini adalah untuk mendorong lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi negeri mengangkat pegawai negeri kedalam jabatan fungsional arsiparis. karena menurut hasil perhitungan yang dilaksanakan oleh ANRI pada tahun 2014 adalah sebanyak 143.676 orang, sementara jumlah yang ada sekarang baru ada sebanyak 3.421 orang. Mengingat kedudukan dan tugas pokok Arsiparis sangat penting bagi masyarakat, bangsa dan negara bukan hanya untuk kepentingan saat ini
tetapi juga masa depan bangsa dan negara, saya berharap kepada para pembina kepegawaian di lembaga negara, pemerintahan daerah dan perguruan tinggi negeri dapat memberi perhatian khusus terhadap jabatan ini dengan memberdayakan arsiparis yang ada untuk melaksanakan kegiatan kearsipan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi negeri yang belum memiliki arsiparis sesuai dengan kebutuhan agar segera mengangkat arsiparis. Pengangkatan Arsiparis pada Lembaga Negara, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi Negeri ditempatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kearsipan pada Unit Kerja (Unit Pengolah), Unit Kearsipan, dan Lembaga Kearsipan. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asiparis dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang telah disusun oleh instansi pembina dan merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016. Jumlah Arsiparis yang dibutuhkan, minimal satu orang untuk setingkat eselon III atau eselon II. Kegiatan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis harus dipadukan dengan kegiatan pencanangan Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip. Pemenuhan kebutuhan Arsiparis pada Lembaga Negara, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi Negeri harus memanfaatkan peluang yang ada khususnya pegawai honirer yang telah diangkat sebagai PNS, dan dimungkinkan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dari Pegawai Negeri Non PNS, yaitu pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja, serta diprioritaskan pada Jabatan Fungsional Umum yang telah melaksanakan kegiatan kearsipan seperti agendaris, sekretaris dan penata usahaan serta Jabatan Fungsional Umum lainnya. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasi kepada para pembicara dan undangan yang telah hadir pada Rapat Kordinasi Nasional Jabatan Fungsional Arsiparis sekaligus yang diisi dengan penyerahan rekomendasi pengangkatan jabatan fungsional arsiparis dan penyerahan laporan hasil pengawasan kearsipan nasional. Semoga kegiatan ini berhasil membangun komitmen bersama dalam pemberdayaan dan pengangkatan jabatan fungsional arsiparis.
Selanjutnya dengan hormat, kami mohon kepada yang terhormat bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi berkenan untuk menyerahkan rekomendasi pengangkatan jabatan fungsional arsiparis dan penyerahan laporan hasil pengawasan kearsipan nasional sekaligus memberikan
arahan dan membuka secara resmi acara Rapat
Koordinasi Nasional Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis tahun 2017.
Sekian dan terima kasih. Wassalaamualai’kum Warohmatullaahi Wabarakaatuh.
Jakarta, 7 Februari 2017 Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Mustari Irawan
