SAMBUTAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA EKSPOSE GUIDE ARSIP PERBATASAN WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH 1810-2001 HOTEL AMAROOSSA, 18 NOVEMBER 2015
Yang saya hormati Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; Yang saya hormati Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah selaku narasumber; Serta para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Assalamu’alaikum Wr. Wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya lah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul pada hari ini, Rabu, 18 November 2015 di tempat yang berbahagia ini dalam rangka Ekspose Guide Arsip Perbatasan Wilayah Provinsi Jawa Tengah 1810-2001. Selanjutnya, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya
dan
penghargaan
yang
setinggi-tingginya
atas
kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk meluangkan waktu menghadiri Ekspose ini.
Marilah kita niatkan bersama bahwa kehadiran kita pada
acara ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan
©Arsip Nasional Republik Indonesia
1
Negara ini. Mudah-mudahan, ekspose ini mampu menghasilkan informasi dan pengetahuan yang baru mengenai arsip perbatasan, sehingga dapat meningkatkan wawasan kita dalam bidang kearsipan, khususnya dalam hal pengolahan arsip peta batas wilayah provinsi di Indonesia.
Bapak/Ibu serta hadirin yang saya banggakan, Sebagai
lembaga
kearsipan
ANRI
bertanggungjawab
dalam
pelaksanaan kearsipan di tingkat nasional. Salah satunya adalah pengelolaan
arsip statis
yang berskala nasional untuk
menjamin
keselamatan arsip, menjaga otentisitas maupun integritas arsip statis yang dihasilkan oleh lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, maupun personal sebagal pertanggungjawaban nasional atas pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka record kontinuum, arsip sejatinya memberi kerangka pembentukan memori sosial (societal memory) sejarah dan budaya kolektif bangsa dengan merekam aktivitas/peran lembaga negara, perusahaan,
organisasi
kemasyarakatan,
organisasi
politik,
dan
perseorangan. Oleh karena itu pengolahan arsip statis sangat penting dilakukan dalam rangka memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan
pemerintahan,
pembangunan,
penelitian
dan
ilmu
pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundangundangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.
Bapak/Ibu serta hadirin yang saya banggakan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kearsipan secara nasional ©Arsip Nasional Republik Indonesia
2
menjadi tanggungjawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Tanggungjawab penyelenggaraan kearsipan nasional ini meliputi tiga pilar yaitu Penetapan kebijakan, Pembinaan kearsipan dan Pengelolaan arsip, yang didukung oleh sumber daya kearsipan Dalam melaksanakan pilar ke-3 (pengelolaan arsip) tersebut, ANRI sebagai
lembaga
kearsipan
nasional
mempunyai
tanggungjawab
mengelola arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang sudah tidak dipergunakan
secara
langsung
untuk
penyelenggaraan
administrasi/organisasi namun masih memiliki nilai guna kesejarahaan (historical value). Tujuan ANRI melaksanakan pengelolaan arsip statis adalah
untuk
menjamin
keselamatan
arsip
statis
sebagai
pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka pengelolaan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa, ANRI melaksanakan kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi, akses dan pemanfaatan arsip statis. Salah satu kegiatan penting dalam rangka pengelolaan arsip statis adalah kegiatan pengolahan arsip statis, yaitu kegiatan pengaturan informasi dan fisik arsip untuk menghasilkan sarana bantu penemuan kembali (finding aid) berupa daftar, inventaris dan guide arsip. Guide arsip merupakan salah satu jenis finding aids, seringkali guide dikategorikan sebagai secondary finding aid yang dihasilkan dari hasil proses pengolahan arsip statis.
Bapak/Ibu serta hadirin yang saya banggakan, Arsip Perbatasan termasuk dalam kategori arsip terjaga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 34 ayat (2): “Negara secara
khusus
sebagaimana
memberikan
dimaksud
©Arsip Nasional Republik Indonesia
pelindungan
pada
ayat
(1)
dan yang
penyelamatan berkaitan
arsip
dengan 3
kependudukan,
kewilayahan,
kepulauan,
perbatasan,
perjanjian
internasional, kontrak karya, dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis” Guide Arsip Perbatasan Wilayah Provinsi yang kita Ekspose-kan pada hari ini adalah termasuk kedalam jenis guide tematis, yaitu guide yang memuat informasi batas wilayah provinsi (dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah), yang sumbernya berasal dari beberapa khazanah arsip peta yang tersimpan di ANRI, mulai dari masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda hingga pada masa pasca kemerdekaan. Dengan tersedianya guide arsip ini, diharapkan para calon pengguna arsip dapat mengakses, menelusuri, dan mencari informasi tentang batas wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan provinsi sekitarnya, dan juga perbatasan antar kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Semenjak diberlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah yang mengakibatkan berubahnya system pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi,
maka sejak saat itu banyak sekali terjadi pemekaran
provinsi, kabupaten dan kota. Akan tetapi, pada kenyataannya pemekaran tersebut banyak memunculkan sengketa batas dan cakupan wilayah. Salah satu penyebab sengketa tersebut adalah dikarenakan oleh tidak memadainya peta lampiran Undang-Undang tentang pembentukan daerah untuk menjadi pedoman penegasan batas di lapangan. Oleh karenanya perbaikan terhadap kualitas peta sebagai “alat” penegas batas di lapangan perlu dilakukan. Hal ini menjadi sangat penting karena suatu wilayah dapat dikatakan jelas dan tegas jika memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Batas memiliki kepastian hukum, dalam hal ini ada produk hukum yang mengatur dan menetapkannya
©Arsip Nasional Republik Indonesia
4
2. Batas dapat diukur, dalam hal ini dapat diketahui secara tepat titik koordinat geografisnya 3. Kejelasan batas dapat diwujudkan dalam bentuk peta, baik itu berupa peta dasar, peta topografi maupun peta tematis. Sejalan dengan penerapan otonomi daerah dengan fokus pergeseran kewenangan yang cukup luas, ternyata masalah perbatasan daerah menjadi hal yang sangat penting dan strategis, baik batas antarprovinsi, antar kabupaten/kota, antarkecamatan, dan antardesa. Hal ini juga senafas dengan amanat UU Pembentukan Daerah Otonom, yang secara tegas menyebutkan bahwa setiap pembentukan daerah otonom baru harus dilengkapi dengan titik koordinat secara tepat, sehingga perbedaan rumusan dalam menetapkan batas daerah dapat ditekan serendah mungkin. Oleh karena itu Arsip peta yang memuat informasi tentang batas wilayah provinsi yang tersimpan di ANRI, merupakan memori kolektif dan jati diri bangsa yang harus dapat diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, ANRI harus mengolah khazanah arsip peta tentang perbatasan wilayah provinsi
dengan
benar
dan
menyediakan
finding
aids-nya
untuk
kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik.
Bapak/Ibu serta hadirin yang saya banggakan, Selajutnya
atas
nama
pimpinan
ANRI
saya
menyampaikan
penghargaan yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini. Selamat mengikuti Ekspose, mudah-mudahan kegiatan ini merupakan bagian dari pencapaian kesuksesan kita bersama untuk menjadikan arsip sebagai sumber data, sumber informasi dan tentu saja arsip sebagai
©Arsip Nasional Republik Indonesia
5
sumber pengetahuan dan kearifan yang dapat mencerdaskan masyarakat Indonesia. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohiim kegiatan “Ekspose Guide Arsip Perbatasan Wilayah Provinsi Jawa Tengah 18102001” dengan resmi saya buka. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Sekian dan terima kasih. Wassalaamualai’kum Warohmatullaahi Wabarakaatuh.
Jakarta, 18 November 2015 Kepala,
Dr. Mustari Irawan, MPA
©Arsip Nasional Republik Indonesia
6
