LAMPIRAN PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TINGKAT LEMBAGA, UNIT KERJA ESELON I, DAN UNIT KERJA ESELON II MANDIRI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019
INDIKATOR KINERJA UTAMA TINGKAT LEMBAGA, UNIT KERJA ESELON I, DAN UNIT KERJA ESELON II MANDIRI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019 A.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
B.
SEKRETARIAT UTAMA
C.
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN
D.
DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP
E.
DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN
F.
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN
G.
PUSAT JASA KEARSIPAN
H.
PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN
I.
INSPEKTORAT
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -2A. ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 1. Nama Organisasi
: Arsip Nasional Republik Indonesia
2. Tugas
: Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kersipan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi
: a.
pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;
b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas ANRI; c.
fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan;
d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga; e.
penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional;
f.
pelindungan, penyelamatan, dan pengelolaan arsip statis berskala nasional; dan
g.
penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -34. Indikator Kinerja Utama
:
INDIKATOR KINERJA
ALASAN
SUMBER DATA
Jumlah Arsiparis pada Lembaga Kearsipan dan
Mengukur jumlah Pejabat Fungsional
Laporan pelaksanaan sertifikasi
Unit Kearsipan Lembaga Negara, Pemerintahan
Arsiparis yang profesional dan
Arsiparis (database Arsiparis)
Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Perusahaan
kompeten pada organisasi kearsipan
(BUMN/BUMD), dan Perguruan Tinggi Negeri yang
yang telah mengikuti dan lulus
telah memperoleh Sertifikat Kompetensi Kearsipan
sertifikasi Arsiparis
Jumlah Persetujuan/Pertimbangan JRA Fasilitatif
Mengukur jumlah pencipta arsip
dan JRA Substantif Lembaga Negara,
Lembaga Negara, Pemerintah Daerah,
Pemerintahan Daerah, BUMN/BUMD dan
BUMN/BUMD dan Perguruan Tinggi
Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
Negeri (PTN) yang mendapatkan
pertimbangan JRA Fasilitatif
persetujuan/pertimbangan Jadwal
dan JRA Substantif.
- Laporan supervisi kearsipan pada instansi pusat dan daerah - Database persetujuan/
Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif dan JRA Substantif. Jumlah simpul jaringan dalam pengelolaan Sistem
Mengukur pemantapan dan
Jumlah simpul jaringan yang
dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional
peningkatan pemanfaatan Sistem
terdaftar dalam SIKN dan JIKN
Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -4INDIKATOR KINERJA
ALASAN
SUMBER DATA
dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Jumlah Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan
1. Mengukur jumlah Organisasi
- Laporan supervisi kearsipan
pada Lembaga Negara, BUMN, Pemerintah Daerah
Kearsipan yang telah menerapkan
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi
SIKD bagi unit kearsipan dan SIKS
Negeri yang telah mendapatkan aplikasi
bagi lembaga kearsipan dalam
Konsultasi (Bimkos)
Pengelolaan Arsip Berbasis e-arsip (SIKD dan
pengelolaan arsip
Penyelenggaraan Kearsipan
SIKS)
2. Mengukur jumlah volume arsip statis pada pencipta arsip yang
pada instansi pusat dan daerah - Laporan Bimbingan dan
- Database implementasi e-arsip (SIKD dan SIKS)
telah membuat daftar arsip usul serah dan informasi kearsipan Opini atas pemeriksaan laporan keuangan dari
Mengukur kinerja organisasi dalam
Laporan Keuangan Pemerintah
Badan Pemeriksa Keuangan
pengelolaan keuangan Negara
Pusat (LKPP)
Skor evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Mengukur kinerja organisasi dalam
Hasil Evaluasi AKIP ANRI
Pemerintah (AKIP) ANRI tahun 2015-2019;
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kearsipan
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -5INDIKATOR KINERJA
ALASAN
SUMBER DATA
Jumlah Unit Kearsipan di lembaga negara dan
Mengukur jumlah Instansi Pusat dan
Laporan Bintek Program Arsip
BUMN, Lembaga Kearsipan, pemerintah
Daerah serta Perguruan Tinggi Negeri
Vital Negara/Aset Nasional
provinsi/kabupaten/kota dan Perguruan Tinggi
yang telah membuat program arsip
Negeri yang telah mendapatkan kemampuan
vital sesuai dengan pedoman program
teknis pengelolaan program arsip vital/arsip aset
arsip vital/arsip aset nasional
Nasional (negara/daerah)
(negara/daerah)
Jumlah arsip statis yang diakses, digunakan dan
Mengukur kemampuan organisasi
dimanfaatkan oleh masyarakat
dalam memanfaatkan arsip statis
Laporan pemanfaatan arsip
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -6B. SEKRETARIAT UTAMA 1. Nama Organisasi
: Sekretariat Utama
2. Tugas
: Mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan ANRI
3. Fungsi
: a. pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan ANRI; b. pengoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis ANRI; c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga ANRI; d. pembinaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan ANRI; e. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas ANRI; f.
penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
g. pengoordinasian dalam penyusunan laporan ANRI.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -74. Indikator Kinerja Utama
:
INDIKATOR KINERJA
ALASAN
SUMBER DATA
Opini atas pemeriksaan laporan keuangan dari
Mengukur kinerja organisasi dalam
Laporan Keuangan Pemerintah
Badan Pemeriksa Keuangan
pengelolaan keuangan Negara
Pusat (LKPP)
Skor evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Mengukur kinerja organisasi dalam
Hasil Evaluasi AKIP ANRI
Pemerintah (AKIP) ANRI tahun 2015-2019;
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kearsipan
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan
Mengukur kinerja organisasi dalam
-
DIPA ANRI
yang dapat diselesaikan tepat waktu
melaksanakan tugas dan fungsi di
-
Laporan Tahunan ANRI
bidang kearsipan Persentase Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
Mengukur banyaknya kebijakan di
Peraturan Kepala ANRI tentang
(NSPK) penyelenggaraan kearsipan nasional yang
bidang kearsipan yang dapat
NSPK yang diterbitkan
telah ditetapkan;
dihasilkan
Persentase berkurangnya jumlah temuan audit
Mengukur kinerja organisasi dalam
Laporan Keuangan Pemerintah
BPK
pengelolaan keuangan Negara
Pusat (LKPP)
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -8INDIKATOR KINERJA Persentase penyelesaian temuan audit BPK
ALASAN Mengukur kinerja organisasi dalam
SUMBER DATA Laporan Penyelesaian Temuan Audit
mewujudkan pemerintahan yang akuntabel Persentase peningkatan kepuasan layanan
Mengukur kemampuan organisasi
kelembagaan ANRI
dalam memberikan layanan kepada publik
Laporan layanan kelembagaan ANRI
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -9C. DEPUTI BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN 1. Nama Organisasi
: Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan
2. Tugas
: Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kearsipan nasional
3. Fungsi
: a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang penyelenggaraan kearsipan pusat dan daerah serta sumber daya manusia kearsipan dan sertifikasi; b. pengendalian di bidang penyelenggaraan kearsipan pusat dan daerah serta sumber daya manusia kearsipan dan sertifikasi; dan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
4. Indikator Kinerja Utama
:
INDIKATOR KINERJA Jumlah Unit Kearsipan Pencipta Arsip
ALASAN 1. Mengukur jumlah Organisasi
SUMBER DATA - Laporan supervisi kearsipan
Lembaga Negara, BUMN/BUMD, Lembaga
Kearsipan yang telah menerapkan
pada instansi pusat dan daerah
Kearsipan Daerah provinsi/kabupaten/kota,
SIKD bagi unit kearsipan dan SIKS
dan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi
bagi lembaga kearsipan dalam
Konsultasi (Bimkos)
Negeri (LKPTN) yang telah mendapatkan
pengelolaan arsip
Penyelenggaraan Kearsipan
- Laporan Bimbingan dan
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - 10 INDIKATOR KINERJA
ALASAN
e-arsip dalam SIKD-SIKS dalam pengelolaan
2. Mengukur jumlah volume arsip statis
arsip dinamis dan arsip statis
pada pencipta arsip yang telah
SUMBER DATA - Database implementasi e-arsip (SIKD dan SIKS)
membuat daftar arsip usul serah dan informasi kearsipan Jumlah Unit Kearsipan di lembaga negara
Mengukur jumlah unit kearsipan di
dan BUMN, Lembaga Kearsipan, pemerintah
Lembaga Negara, pemerintah provinsi/
provinsi/kabupaten/kota dan Perguruan
kabupaten/ kota, BUMN dan Perguruan
Tinggi Negeri yang telah mendapatkan
Tinggi Negeri yang telah mendapatkan
kemampuan teknis pengelolaan program
bimbingan teknis pengelolaan program
arsip vital/arsip aset Nasional
arsip vital negara/arsip aset nasional
(negara/daerah)
(negara/daerah)
Jumlah Arsiparis pada Lembaga Kearsipan
Mengukur jumlah Pejabat Fungsional
dan Unit Kearsipan Lembaga Negara,
Arsiparis yang profesional dan kompeten Arsiparis (database Arsiparis)
Pemerintahan Daerah Provinsi/ Kabupaten/
pada organisasi kearsipan yang telah
Kota, Perusahaan (BUMN/BUMD), dan
mengikuti dan lulus sertifikasi Arsiparis
Perguruan Tinggi Negeri yang telah memperoleh Sertifikat Kompetensi Kearsipan
- Laporan Bintek Program Arsip Vital Negara/Aset Nasional - Laporan supervisi kearsipan pada instansi pusat dan daerah
Laporan pelaksanaan sertifikasi
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - 11 INDIKATOR KINERJA Jumlah SDM Kearsipan yang mendapat
ALASAN Mengukur Pemberdayaan SDM
Pembinaan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Kearsipan
SUMBER DATA Laporan hasil pembinaan SDM kearsipan
Kearsipan Jumlah Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Mengukur jumlah Unit Kearsipan dan
-
Laporan hasil pengisian
serta Arsiparis yang mendapatkan rekomendasi
Lembaga Kearsipan serta Arsiparis yang
instrumen penilaian
penyelenggaraan kearsipan terbaik/teladan
mendapatkan rekomendasi
rekomendasi penyelenggaraan
nasional
penyelenggaraan kearsipan
kearsipan terbaik/teladan
terbaik/teladan nasional sesuai dengan
nasional yang telah ditetapkan
instrumen penilaian yang telah
dalam Peraturan Kepala ANRI
ditetapkan dalam Peraturan Kepala
-
Laporan hasil kegiatan
ANRI, sebagai bentuk evaluasi
Pemilihan Lembaga Kearsipan
pembinaan kearsipan
dan Unit Kearsipan terbaik serta Arsiparis teladan nasional
Jumlah Persetujuan/Pertimbangan JRA
Mengukur jumlah pencipta arsip
Fasilitatif dan JRA Substantif Lembaga
Lembaga Negara, Pemerintah Daerah,
Negara, Pemerintahan Daerah, BUMN/BUMD
BUMN/BUMD dan Perguruan Tinggi
dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
Negeri (PTN) yang melakukan
- Laporan supervisi kearsipan pada instansi pusat dan daerah - Database persetujuan/ pertimbangan JRA Fasilitatif dan
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - 12 INDIKATOR KINERJA
ALASAN permohonan dan mendapatkan persetujuan/pertimbangan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif dan JRA Substantif.
SUMBER DATA JRA Substantif.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - 13 D. DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP 1. Nama Organisasi
: Deputi Bidang Konservasi Arsip
2. Tugas
: Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi arsip
3. Fungsi
: a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang akuisisi, pengolahan, preservasi, serta layanan dan pemanfaatan arsip statis; b. pengendalian di bidang akuisisi, pengolahan, preservasi, serta layanan dan pemanfaatan arsip statis; dan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
4. Indikator Kinerja Utama
:
INDIKATOR KINERJA
ALASAN
Jumlah arsip statis berskala nasional yang
Mengukur jumlah arsip statis berskala
diselamatkan dari lembaga negara, BUMN,
nasional yang dapat diselamatkan
perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan/organisasi politik dan perseorangan
SUMBER DATA Laporan akuisisi arsip
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - 14 INDIKATOR KINERJA
ALASAN
Jumlah arsip statis lembaga negara,
Mengukur jumlah arsip statis lembaga
perusahaan, VOC, organisasi politik,
negara, perusahaan, VOC, organisasi
organisasi kemasyarakatan, perseorangan,
politik, organisasi kemasyarakatan,
dan Hindia Belanda yang diolah
perseorangan, dan Hindia Belanda yang
SUMBER DATA Laporan pengolahan arsip
telah diolah Jumlah arsip statis VOC, Hindia Belanda,
Mengukur jumlah arsip statis VOC, Hindia
lembaga negara, BUMN, organisasi
Belanda, lembaga negara, BUMN,
kemasyarakatan/organisasi politik dan
organisasi kemasyarakatan/organisasi
perorangan yang dipreservasi
politik dan perorangan yang dipreservasi
Jumlah arsip statis yang diakses,
Mengukur jumlah arsip statis yang
digunakan dan dimanfaatkan oleh
dimanfaatkan oleh masyarakat
Laporan preservasi arsip
Laporan pemanfaatan arsip
masyarakat Jumlah pengguna arsip statis sebagai informasi publik baik melalui ruang baca maupun melalui website JIKN
Mengukur jumlah pengguna arsip statis
Laporan data pengguna arsip statis
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - 15 E. DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN 1. Nama Organisasi
: Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
2. Tugas
: Melaksanakan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
informasi
dan
pengembangan sistem kearsipan 3. Fungsi
: a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional, data dan informasi, serta pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan; b. pengendalian di bidang pengelolaan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional, data dan informasi, serta pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan; dan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
4. Indikator Kinerja Utama
:
INDIKATOR KINERJA
ALASAN
SUMBER DATA
Jumlah simpul jaringan dalam pengelolaan
Mengukur pemantapan dan
Jumlah simpul jaringan yang
Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan
peningkatan pemanfaatan Sistem
terdaftar dalam SIKN dan JIKN
Nasional
Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - 16 F. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN 1. Nama Organisasi
: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan
2. Tugas
: Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur di bidang kearsipan
3. Fungsi
: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pendidikan dan pelatihan kearsipan; b. pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan kearsipan; c.
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan kearsipan; dan
d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan pengelolaan arsip aktif, perlengkapan dan kerumahtanggaan, keuangan, dan kepegawaian. 4. Indikator Kinerja Utama
:
INDIKATOR KINERJA
ALASAN
Jumlah Peserta Diklat Penciptaan Jabatan
Menciptakan
Jabatan
Fungsional Arsiparis
Arsiparis
melalui
pengetahuan
dan
bidang kearsipan
SUMBER DATA Fungsional
Data kebutuhan Jabatan
pemberian
Fungsional Arsiparis
keterampilan
di
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - 17 INDIKATOR KINERJA
ALASAN
SUMBER DATA
Jumlah Peserta Diklat Pengelolaan Arsip Di Daerah
Memberikan
pengetahuan
Perbatasan
keterampilan dalam pengelolaan arsip
yang ada di Wilayah
di daerah perbatasan
Perbatasan
Jumlah Peserta Training on Records and Archives
Mewujudkan komitmen Pemerintah RI
Laporan hasil penjajagan
Management for Palestina
untuk
dalam
kebutuhan akan pengetahuan
bidang pembangunan kapasitas warga
dan keterampilan manajemen
Palestina
pengelolaan arsip dinamis dan
membantu
Palestina
melalui
pengetahuan
dan
dan
pemberian keterampilan
Data SDM Kearsipan Desa
statis
manajemen pengelolaan arsip dinamis dan statis Jumlah Peserta Diklat pada Provinsi Penerima Dana
Mempercepat pemenuhan kebutuhan
Data kebutuhan Jabatan
Dekonsentrasi
Jabatan
Fungsional Arsiparis
Fungsional
Arsiparis
di
daerah melalui penciptaan Jabatan Fungsional Arsiparis
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - 18 G. PUSAT JASA KEARSIPAN 1. Nama Organisasi
: Pusat Jasa Kearsipan
2. Tugas
: Melaksanakan layanan di bidang jasa kearsipan
3. Fungsi
: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program layanan di bidang jasa kearsipan; b. pelaksanaan tugas layanan di bidang jasa kearsipan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas layanan di bidang jasa kearsipan; dan d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan pengelolaan arsip aktif, perlengkapan dan kerumahtanggaan, keuangan, dan kepegawaian.
4. Indikator Kinerja Utama
:
INDIKATOR KINERJA
ALASAN
SUMBER DATA
Jumlah Instansi/Perusahaan yang dilayankan jasa Mengukur jumlah entitas kearsipan
Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
kearsipan (PNBP)
Jasa Kearsipan
yang menggunakan jasa kearsipan
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - 19 H. PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN 1. Nama Organisasi
: Pusat Akreditasi Kearsipan
2. Tugas
: Melaksanakan akreditasi kearsipan.
3. Fungsi
: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pengawasan dan akreditasi kearsipan, serta pertimbangan pemberian penghargaan kearsipan dan rekomendasi penerapan sanksi; b. pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan akreditasi kearsipan, serta pertimbangan pemberian penghargaan kearsipan dan rekomendasi penerapan sanksi; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan akreditasi kearsipan, serta pertimbangan pemberian penghargaan kearsipan dan rekomendasi penerapan sanksi; dan d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan pengelolaan arsip aktif.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - 20 4. Indikator Kinerja Utama
:
INDIKATOR KINERJA
ALASAN
SUMBER DATA
Jumlah Lembaga Kearsipan, Unit Kearsipan,
Mengukur jumlah entitas yang telah
Laporan penyelenggaraan
Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan dan
memperoleh akreditasi kearsipan
akreditasi kearsipan
Jumlah Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan
Mengukur jumlah entitas yang telah
Laporan hasil pengawasan
yang diawasi
mendapat pengawasan penyelenggaraan
kearsipan nasional
Lembaga Penyelenggara Diklat Kearsipan yang diakreditasi
kearsipan
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - 21 I.
INSPEKTORAT
1. Nama Organisasi
: Inspektorat
2. Tugas
: Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan ANRI
3. Fungsi
: a.
penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c.
pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala ANRI;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan e.
pelaksanaan administrasi Inspektorat ANRI.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - 22 4. Indikator Kinerja Utama
:
INDIKATOR KINERJA
ALASAN
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan
Mengukur kesungguhan
Rekomendasi Pengawasan Penyelenggaraan
pimpinan/unit kerja dalam
Pemerintahan
mewujudkan pemerintahan yang
SUMBER DATA Laporan hasil pengawasan
akuntabel
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUSTARI IRAWAN
