Arsip Nasional Republik Indonesia

Arsip Nasional Republik Indonesia

LEMBAR PERSETUJUAN

Substansi Prosedur Tetap tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia telah saya setujui.

Disetujui di Jakarta pada tanggal

Desember 2011

SEKRETARIS UTAMA,

GINA MASUDAH HUSNI


PROSEDUR TETAP NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A.

Umum Dalam rangka untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik negara dan terciptanya transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara perlu dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut: 1.

Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik Negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan gubernur/bupati/walikota sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masingmasing;

2.

Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik Negara/daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;

3.

Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

4.

Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah diarahkan agar barang milik negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;

5.

Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik negara/daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;

6.

Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah serta penyusunan Neraca Pemerintah.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

-2-

Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Disamping berasal dari pembelian atau perolehan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah juga berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik negara/daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah ini meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/ sejenisnya, diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undangundang dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah semua aktivitas/proses yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya material/aset/BMN yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga/

Satuan

Kerja

yang

meliputi

perencanaan

kebutuhan

dan

penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik negara, transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara maka perlu diatur dalam bentuk petunjuk teknis berupa Prosedur Tetap Pengelolaan BMN di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Prosedur Tetap Pengelolaan BMN dimaksudkan agar barang milik negara dapat dikelola dengan tertib baik tertib administrasi maupun tertib pengelolaannya sehingga memenuhi azas-azas pengelolaan BMN yaitu azas fungsional, azas kepastian hukum, azas, transparansi, azas efisiensi, azas akuntabilitas dan azas kepastian nilai. Disamping itu Prosedur Tetap Pengelolaan BMN ini dimaksudkan untuk memberi petunjuk kepada organisasi yang terkait dalam pengelolaan BMN agar setiap pihak yang terlibat memiliki persepsi yang sama sehingga tercapai keseragaman dalam pelaksanaan pengelolaan BMN. Sedangkan tujuan penyusunan prosedur tetap pengelolaan BMN adalah : 1.

Tertib administrasi BMN, adanya kontrol dan koordinasi dalam pelaksanaan pendataan, pencatatan, pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN;

2.

Tertib pengelolaan BMN, menjamin pengelolaan BMN dapat terkendali dan terkontrol sejak dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan

dan

pemeliharaan,

penilaian,

penghapusan,

penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 3.

Menjamin kepastian status penguasaan BMN;

4.

Menjamin kelengkapan bukti kepemilikan BMN;

pemindahtanganan,


-3-

5.

Sebagai Pedoman pelaksanaan kegiatan bagi organisasi yang terkait dalam pelaksanaan pengelolaan BMNdi lingkungan ANRI.

C.

Ruang Lingkup Prosedur Tetap Pengelolaan BMN ini berlaku dan digunakan oleh seluruh unit akuntansi kuasa pengguna barang (UAKPB) di Lingkungan ANRI. Prosedur Tetap Pengelolaan BMN ini meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

D.

Dasar 1.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

8.

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Prosedures (SOP); 9.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua


-4-

kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010. 11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Prosedur Tetap Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

E.

Pengertian Dalam Prosedur Tetap ini yang dimaksud dengan : 1.

Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang syah.

2.

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah, yaitu Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah Pengelola Barang Milik Negara.

3.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah

yaitu

Menteri/pimpinan

lembaga

selaku

pimpinan

kementerian

negara/lembaga adalah Pengguna Barang Milik Negara. 4.

Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

5.

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) adalah Unit yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan SIMAK-BMN di lingkungan satuan kerja. Penanggung jawab UAKPB di ANRI secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat eselon III (Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga) dan Kepala Sub Bagian Distribusi dan Inventarisasi atau Pejabat yang ditetapkan dengan fungsi sebagai berikut: a.

Menyelenggarakan sistem manajemen infomasi BMN;

b.

Menyelenggarakan sistem akuntansi BMN;

c.

Menyelenggarakan inventarisasi BMN;

d.

Menyusun dan menyampaikan Laporan BMN serta jurnal transaksi BMN secara berkala.

6.

Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB) adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja (Kuasa Pengguna Barang), yang secara fungsional dilakukan oleh unit eselon III, eselon IV dan/atau eselon V yang membidangi kesekretariatan dan/atau BMN. Penanggung jawab UPKPB adalah Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja. a.

Unit penatausahaan BMN dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, penanggung jawab UPKPB adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).


-5-

b.

Untuk unit penatausahaan BMN pada BLU, penanggung jawab UPKPB adalah Pimpinan BLU atau Pimpinan Satuan Kerja pada BLU.

UPKPB bertugas menyelenggarakan penatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna Barang, meliputi : a.

Membuat Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);

b.

Melakukan Pembukuan BMN;

c.

Melakukan Inventarisasi BMN;

d.

Melakukan rekonsiliasi data BMN dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

e.

Melakukan rekonsiliasi DBKP pada UPKPB dengan Daftar Barang Milik Negara Kantor Daerah per Kementerian Negara/Lembaga (DBMN-KD-K/L) pada KPKNL, jika diperlukan;

7.

f.

Melakukan Pelaporan BMN;

g.

Melakukan Pengamanan Dokumen

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) adalah unit yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan SIMAK-BMN pada tingkat Kantor Wilayah atau Unit Kerja lainnya yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dengan fungsi sebagai berikut:

8.

a.


b.


c.

Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi UAKPB di wilayah kerjanya;

d.

Menyusun dan menyampaikan Laporan BMN secara berkala.

Unit Penatausahaan Pengguna Barang – Wilayah (UPPB-W) adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat kantor wilayah atau unit kerja lain di wilayah yang ditetapkan sebagai UPPB-W, yang secara fungsional dilakukan oleh unit eselon III yang membidangi kesekretariatan dan unit eselon IV yang membidangi BMN. Penanggung jawab UPPB-W adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UPPB-W. UPPB-W ini membawahi UPKPB.

9.

Unit penatausahaan BMN Dana Dekonsentrasi, penanggung jawab UPPB-W adalah Gubernur, sedangkan untuk penatausahaan BMN Dana Tugas Pembantuan, penanggung jawab UPPB-W adalah Kepala Daerah sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah

melalui

Kementerian

Negara/Lembaga.

UPPB-W

menyelenggarakan penatausahaan BMN pada Tingkat Wilayah, meliputi: a.

Membuat Daftar Barang Pengguna Wilayah (DBP-W);

b.


c.

Mengkoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi BMN di wilayah kerjanya;

d.


bertugas


-6-

e.

Jika diperlukan UPPB-W dapat melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan LBPW semesteran dan tahunan dengan UPKPB di wilayah kerjanya.

f.

Dapat melakukan pembinaan penatausahaan BMN kepada UPKPB di wilayah kerjanya.

g.

Melakukan Pengamanan Dokumen;

10. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (UAPPB-E1) adalah unit yang mempunyai Tugas pokok menyelenggarakan SIMAK-BMN pada tingkat Eselon I yang ditetapkan sebagai UAPPB-E1 dengan fungsi sebagai berikut: a.


b.


c.

Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi;

d.


11. Unit Penatausahaan Pengguna Barang – Eselon I (UPPB-E1) adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat eselon I, yang secara fungsional dilakukan oleh unit eselon II yang membidangi kesekretariatan, unit eselon III dan unit eselon IV yang membidangi BMN. Penanggung jawab UPPB-E1 adalah pejabat eselon I. UPPB-E1 ini membawahi UPPBW dan/atau UPKPB. UPPB-E1 bertugas menyelenggarakan penatausahaan BMN pada Tingkat Eselon I, meliputi : a.

Membuat Daftar Barang Pengguna Eselon I (DBP-E1);

b.


c.

Mengkoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi BMN di wilayah kerjanya;

d.


e.

Jika diperlukan UPPB-E1 dapat melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan LBPE1 semesteran dan tahunan dengan UPPB-W dan/atau UPKPB di wilayah kerjanya.

f.

Dapat melakukan pembinaan penatausahaan BMN kepada UPPB-W dan/atau UPKPB di wilayah kerjanya.

g.

Melakukan Pengamanan Dokumen.

12. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) adalah unit yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan SIMAK-BMN pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan sebagai UAPB dengan fungsi sebagai berikut: a.


b.


c.

Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi;

d.



-7-

13. Unit Penatausahaan Pengguna Barang (UPPB) adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (pengguna barang), yang secara fungsional dilakukan oleh unit eselon I yang membidangi kesekretariatan, unit eselon II, unit eselon III dan unit eselon IV yang membidangi BMN. Penanggung jawab UPPB adalah Menteri/Pimpinan Lembaga. UPPB ini membawahi UPPB-E1, UPPB-W dan/atau UPKPB. UPPB bertugas menyelenggarakan penatausahaan BMN pada Tingkat Pusat, meliputi : a.

b.

Membuat Daftar Barang Pengguna (DBP), yang meliputi : 1)

DBP Persediaan

2)

DBP Tanah

3)

DBP Gedung dan Bangunan

4)

DBP Peralatan dan Mesin a)

DBP Alat Angkutan Bermotor

b)

DBP Alat Besar

c)

DBP Alat Persenjataan

d)

DBP Peralatan lainnya

5)

DBP Jalan, Irigasi, dan Jaringan

6)

DBP Aset Tetap lainnya

7)

DBP Konstruksi Dalam Pengerjaan

8)

DBP Barang Bersejarah

9)

DBP Aset lainnya

Melakukan Pembukuan BMN, meliputi : 1)

Mendaftarkan dan mencatat semua BMN yang telah ada ke dalam Daftar Barang yang datanya berasal dari UPPB-E1, UPPB-W dan/atau UPKPB.

2)

Mendaftarkan dan mencatat setiap mutasi BMN ke dalam Daftar Barang sebagaimana butir 1 yang datanya berasal dari UPPB-E1, UPPB-W dan/atau UPKPB.

3)

Mendaftarkan dan mencatat hasil inventarisasi BMN ke dalam Daftar Barang sebagaimana butir 1 yang datanya berasal dari UPPB-E1, UPPB-W dan/atau UPKPB.

4)

Mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pengelolaan BMN yang datanya berasal dari UPPB-E1, UPPB-W dan/atau UPKPB.

c.

Mengkoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi BMN di wilayah kerjanya, meliputi : 1)

BMN yang berada dalam pengusaannya sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

2)

BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan setiap tahun.


-8-

d.

Melakukan rekonsiliasi DBP pada UPPB dengan DBMN-K/L pada DJKN jika diperlukan.

e.

Melakukan Pelaporan BMN, meliputi : 1)

Menyampaikan DBP yang berisi semua BMN yang telah ada untuk pertama kali kepada Menteri Keuangan cq. DJKN.

2)

Menyampaikan mutasi BMN pada DBP secara periodik kepada Menteri Keuangan cq. DJKN.

3)

Menghimpun dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi BMN yang datanya berasal dari UPPB-E1, UPPB-W dan/atau UPKPB kepada Menteri Keuangan cq. DJKN.

4)

Menyusun Laporan Barang Pengguna (LBP) Semesteran dan Tahunan secara periodik yang datanya berasal dari UPPB-E1, UPPB-W dan/atau UPKPB, dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan cq. DJKN.

5)

Menyusun Laporan Kondisi Barang yang datanya berasal dari UPPB-E1, UPPB-W dan/atau UPKPB, dan menyampaikannya secara periodik kepada Menteri Keuangan cq. DJKN.

6)

Menyusun dan menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang datanya berasal dari UPPB-E1, UPPB-W dan/atau UPKPB kepada Menteri Keuangan cq. DJKN

f.

Jika diperlukan UPPB dapat melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan LBP semesteran dan tahunan dengan UPPB-E1, UPPB-W dan/atau UPKPB.

g.

Melakukan pemutakhiran dan/atau rekonsiliasi data dalam rangka penyusunan LBMN semesteran dan tahunan dengan DJKN.

h.

Melakukan pembinaan penatausahaan BMN kepada UPPB-E1, UPPB-W dan/atau UPKPB.

i.

Melakukan Pengamanan Dokumen, meliputi : 1)

Menyimpan fotocopy/salinan dokumen kepemilikan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya.

2)

Menyimpan fotocopy/salinan dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya.

3)

Menyimpan asli dan/atau fotocopy/salinan dokumen penatausahaan BMN.

14. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara/daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.


-9-

15. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. 16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang

milik

negara/daerah

yang

tidak

dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. 17. Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 18. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang. 19. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. 20. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 21. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 22. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 23. Pemindah tanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah. 24. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 25. Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah,


- 10 -

atau antara pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurangkurangnya dengan nilai seimbang. 26. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 27. Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 28. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 29. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah. 30. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik negara/daerah. 31. Daftar barang pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBP, adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang. 32. Daftar barang kuasa pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBKP, adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna barang. 33. Kementerian negara/lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara. 34. Menteri/pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggungjawab atas penggunaan barang kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. 35. Pihak lain adalah pihak-pihak selain kementerian negara/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah. 36. Tanah dan/atau Bangunan Idle adalah tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga.


- 11 -

BAB II PROSEDUR PENGELOLAAN BMN

A.

Penggunaan Barang Milik Negara 1.

Prosedur Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan : a.

Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang harus menyelesaikan dokumen kepemilikan (antara lain sertifikat tanah, IMB, dll.) atas Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang pengadaannya atas beban APBN atau perolehan lainnya yang syah untuk dijadikan dasar pengajuan permintaan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang.

b.

Kuasa Pengguna Barang mengajukan permintaan penetapan status penggunaan kepada Pengguna Barang disertai dengan asli dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya atas tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan paling lama 1 bulan Sejak diterimanya dokumen kepemilikan.

c.

Pengguna Barang mengajukan permintaan penetapan status penggunaan kepada Pengelola Barang dengan disertai asli dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya paling lama 1 bulan Sejak diterimanya usulan dari Kuasa Pengguna Barang.

d.

Pengelola Barang menetapkan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dengan Keputusan Penetapan Status Penggunaan.

e.

Pengelola Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan atas tanah dan/atau bangunan kedalam Daftar Barang Milik Negara dan menyimpan dokumen kepemilikan asli dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan salinan keputusan penetapan status penggunaannya.

f.

Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan tanah dan/atau bangunan kedalam Daftar Barang Pengguna dan menyimpan fotocopy dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan asli keputusan penetapan status penggunaannya.

g.

Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan kedalam Daftar Barang Kuasa Pengguna atas tanah dan/atau bangunan dan menyimpan fotocopy dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan salinan Keputusan Penetapan Status Penggunaannya;


- 12 -

2.

Prosedur Penetapan Status Penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan a.

Kuasa Pengguna Barang harus menyelesaikan dokumen bukti kepemilikan/Berita Acara Serah Terima Barang dari Pihak lain atas perolehan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan.

b.

Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penetapan status penggunaan kepada Pengguna Barang disertai dengan fotocopi dokumen bukti kepemilikan atau Berita Acara Serah Terima dan dokumen pendukung lainnya paling lama 1 bulan sejak diterimanya dokumen/bukti kepemilikan/berita acara serah terima;

c.

Pengguna Barang mengajukan usul penetapan status penggunaan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai dengan copy bukti kepemilikan atau berita acara serah terima paling lama 1 bulan sejak diterimanya usulan dari Kuasa Pengguna Barang;

d.

Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan setelah diterimanya permintaan dan dokumen pendukung lengkap dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

e.

Status Penggunaan Barang ditetapkan dengan keputusan Pengelola Barang dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang;

f.

Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan BMN selain tanah dan/atau bangunan kedalam Daftar Barang Pengguna dan menyimpan fotocopy dokumen kepemilikan menyatu dengan asli keputusan penetapan status penggunaan;

g.

Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan BMN selain tanah dan/atau bangunan kedalam Daftar Barang Kuas Pengguna dan menyimpan asli dokumen kepemilikan menyatu dengan salinan keputusan penetapan status penggunaan;

h.

Pengelola Barang melakukan pencatatan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa barang yang memiliki bukti kepemilikan dan barang dengan nilai perolehan diatas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan kedalam Daftar Barang Milik Negara serta menyimpan salinan keputusan penetapan status penggunaannya;

i.

Pengelola Barang menghimpun laporan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan.

B.

Penerimaan Penyimpanan Dan Pendistribusian Barang 1.

Prosedur Penerimaan Barang Persediaan a.

Penatausaha Barang Persediaan menerima barang persediaan berdasarkan, Surat Perintah Kerja Pengadaan (SPK Png.) atau Dokumen lain sejenis (faktur,


- 13 -

surat jalan, Berita Acara Serah Terima, dll)di gudang atau di tempat lain yang telah di tentukan; b.

Penatausaha Barang Persediaan melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap barang yang telah sampai di gudang dengan persyaratan barang harus dalam kondisi baik dan baru, serta memenuhi semua hal yang dipersyaratkan dalam SPK. Pengadaan., atau Dokumen lain yang sejenis ;

c.

Penatausaha Barang Persediaan melaporkan hasil pemeriksaan administrasi dan fisik kepada Kepala Sub Bagian Distribusi dan Inventarisasi dilampiri dengan ceklist hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Persediaan (faktur, dll)

d.

Penatausaha Barang Persediaan menyimpan barang persediaan sesuai dengan jenis barang dan waktu datangnya barang;

2.

Prosedur Penerimaan Barang Inventaris/Aset Tetap : a.

Penatausaha Barang Inventaris menerima barang invetaris/aset tetap dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Barang/Pesanan, Surat Perintah Pengadaan atau Dokumen lain yang sejenis, di Gudang atau ditempat lain yang ditentukan;

b.

Penatausaha Barang Inventaris melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap barang yang telah sampai di gudang dengan persyaratan barang harus dalam kondisi baik dan baru, serta memenuhi semua hal yang dipersyaratkan dalam SPK. Pengadaan., atau Dokumen lain yang sejenis.

c.

Penatausaha Barang Inventaris/Aset Tetap segera menyelesaikan proses Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang (BAPPB) yang ditandatangani oleh unit kerja pengadaan sebagai Quality Qontrol, Kepala Sub Bagian Distribusi & Inventarisasi selaku penanggung jawab materiil dan disyahkan serta disetujui oleh Kepala Bagian Perlengkapan & Rumah Tangga dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk unit-unit yang berkepentingan;

d.

Petugas Penatausaha Barang Inventaris membuat BAPPB dilengkapi dengan data barang berupa : nama dan merk barang, jenis dan kodefikasi barang, spesifikasi teknis, rincian jumlah dan nilai perolehan barang, waktu perolehan, kondisi barang, nama dan alamat pemasok serta hal lain yang dipandang perlu sebagai dasar pencatatan ;

e.

Petugas Penatausaha Barang Inventaris mencatat dan menyimpan barang sesuai dengan kelompok/jenis barang dan kodefikasi/golongan barang dan unit kerja pengusul/peminta barang tersebut

3.

Prosedur Penerimaan Barang Inventaris/Aktiva Tetap yang Pengadaannya Melalui Lelang/Kontrak : a.

Tim Pemeriksa Barang memeriksa melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap barang yang telah sampai di gudang dengan persyaratan barang


- 14 -

harus dalam kondisi baik dan baru, serta memenuhi semua hal

yang

dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB), kontrak atau Dokumen lain yang sejenis. b.

Tim Pemeriksa, membuat surat pemberitahuan pemeriksaan barang (SPB) setelah barang yang diperiksa telah memenuhi persyaratan sesuai dengan yang dipersyaratkan

dalam

dokumen

pengadaan

yang

sebelumnya

telah

dilaksanakan pemeriksaan oleh Unit Kerja Pengadaan, sehingga barang yang akan diterima benar-benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, sebagai dasar pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang (BAPPB); c.

Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Barang tersebut, barang yang telah diperiksa dan dapat diterima, dituangkan kedalam formulir Surat Pernyataan Pemeriksaan Barang (SPPB), yang dilengkapi dengan data barang antara lain : spesifikasi teknis, kode dan kondisi barang, rincian volume dan nilai perolehan, nama dan alamat rekanan/penyedia barang, serta hal lain yang dianggap perlu;

d.

Tim Penerima Barang segera menyelesaikan proses Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang (BAPPB) dan menyampaikan BAPPB yang telah ditandatangani

oleh

Subbag

Pengadaan dan

Subbag

Distribusi

dan

Inventarisasi, kepada Kepala Bagian Perlengkapan & Rumah Tangga untuk dibuatkan pengantar ke Unit Keuangan, serta perhitungan denda bila ada keterlambatan/penyimpangan/pembatalan

atas

penyerahan

barang

yang

disebabkan oleh kelalaian rekanan/penyedia barang/jasa untuk dikenakan sanksi alternatif sebagi berikut : 1)

Dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1 0/00 (satu permil) per hari dari nilai kontrak;

2)

Keterlambatan pekerjaan/pembayaran karena semata-mata kesalahan atau kelalaian pengguna barang/jasa, maka pengguna barang/jasa membayar kerugian yang ditanggung penyedia barang/jasa akibat keterlambatan dimaksud;

3)

Konsultan Perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian pengguna barang/jasa dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi;

4.

Prosedur Penyimpanan Barang Persediaan a.

Penatausaha Barang Persediaan menerima dan menyimpan Barang Persediaan berupa Suku cadang, ATK atau Barang habis pakai lainnya atau menurut


- 15 -

sifatnya sangat penting dan harus disiapkan untuk berjaga-jaga, serta barang bekas pakai dan diatur sebagai berikut: 1)

Penyimpanan barang persediaan berupa suku cadang, ATK atau barang habis pakai lainnya didalam gudang penyimpanan dilakukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang (BAPPB);

2)

Penyimpanan barang persediaan harus dikelola sedemikian rupa agar barang senantiasa dalam keadaan baik, siap untuk dipergunakan, mudah dikenal,

mudah

dicari,

mudah

dicapai

atau

diambil,

mudah

disajikan/disampaikan, mudah diawasi, dan aman ; 3)

Barang-barang persediaan yang disimpan sebagai stock/cadangan, harus diberi kode barang sebagaimana tersebut

dalam Berita

Acara

Pemeriksaan dan Penerimaan Barang (BAPPB) ; 4)

Setiap barang/kelompok barang yang tersimpan di gudang penyimpanan, harus dilengkapi dengan Kode dan Label Barang;

b.

Penatausaha Persediaan mencatat setiap terjadi mutasi barang, ke dalam Aplikasi Persediaan dengan tertib berdasarkan dokumen sumber : 1)

Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang (BAPPB) untuk barang masuk, faktur, SPK.Peng, dll.

c.

2)

Bukti Pengeluaran Barang (BPB) atau bon barang untuk barang keluar.

3)

Berita Acara Penerimaan Barang Bekas Pakai (BAP-BBP)

Penatausaha Barang Persediaan menyimpan dan memelihara kualitas barang persediaan agar tetap baik, dengan melakukan kegiatan perawatan secara periodik;

d.

Penatausaha Barang Persediaan harus melakukan tindakan pengamanan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kehilangan, kebakaran dan kemungkinan lain yang tidak diinginkan, antara lain dengan cara (menggunakan kunci pengaman,

identifikasi petugas ruang penyimpanan, dipasang teralis,

disediakan tabung pemadam kebakaran, dll). e.

Melaporkan pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan barang persediaan kepada Kasubbag Distribusi dan Inventarisasi

5.

Prosedur Penyimpanan Barang Inventaris/Aset Tetap a.

Penatausaha Barang Inventaris menyimpan barang inventaris yang masuk ke gudang barang inventaris ANRI diatur sebagai berikut: 1)

Penyimpanan barang inventaris didalam gudang penyimpanan dilakukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang (BAPPB);


- 16 -

2)

Penyimpanan barang inventaris harus dikelola sedemikian rupa agar barang senantiasa dalam keadaan baik, siap untuk dipergunakan, mudah dikenal,

mudah

dicari,

mudah

dicapai

atau

diambil,

mudah

disajikan/disampaikan, mudah diawasi, dan aman ; 3)

Barang-barang inventaris yang disimpan, harus diberi kode barang sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang (BAPPB) dan unit kerja pengusul;

4)

Setiap barang/kelompok barang yang tersimpan di gudang penyimpanan, harus dilengkapi dengan kode dan Label Barang;

b.

Penatausaha Barang Inventaris mencatat pada Aplikasi SIMAK BMN setiap terjadi mutasi barang inventaris. Mutasi, meliputi perolehan, perubahan dan penghapusan berdasarkan : 1)

Berita Acara Serah Terima BMN;

2)

Dokumen Kepemilikan BMN;

3)

Dokumen pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN (SPM/SP2D, Faktur pembelian; Kuitansi; Surat Keterangan Penyelesaian Pembangunan; Surat Perintah Kerja (SPK); Surat Perjanjian/Kontrak;

4)

Dokumen pengelolaan BMN;ke dalam Aplikasi SIMAK BMN dengan tertib

c.

Penatausaha Barang Inventaris harus menjaga, kualitas barang agar tetap baik, dengan melakukan kegiatan perawatan secara periodik, pengamanan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kehilangan, kebakaran dan kemungkinan lain yang tidak diinginkan, dengan cara (melakukan sertifikasi/mengurus bukti kepemilikan, pemagaran, menggunakan kunci pengaman, identifikasi petugas ruang penyimpanan, dipasang teralis, disediakan tabung pemadam kebakaran, dll).

d.

Penatausaha Barang Inventaris melaporkan pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan barang inventaris kepada Kepala Sub Bagian Distribusi dan Inventarisasi.

6.

Prosedur Pendistribusian/Pengeluaran Barang Persediaan a.

Unit Kerja mengajukan

permintaan barang persediaan sesuai kebutuhan

dengan menggunakan bon barang/formulir Bukti Pengeluaran Barang (BPB) yang ditandatangani oleh Pejabat/minimal setingkat eselon IV melalui Sub Bagian Distribusi dan Inventarisasi, dengan mencantumkan sasaran pemakaian yang jelas; b.

Penatausaha Persediaan, meneliti BPB yang sudah diisi dan disetujui oleh Kepala Sub Bagian Distribusi dan Inventarisasi dan setelah dipertimbangkan


- 17 -

kewajaran permintaan, serta persediaan yang ada, dibuatkan nomor dan tanggal BPB, untuk proses pengeluaran barang; c.

Penatausaha Persediaan menyusun laporan posisi/kondisi barang persediaan setiap bulan kepada Kepala Sub Bagian Distribusi dan Inventarisasi

7.

Prosedur Pendistribusian/Pengeluaran Barang Inventaris a.

Unit Kerja mengajukan permintaan barang sesuai kebutuhan sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen program/perencanaan dan penganggaran (PO) dengan menggunakan bon permintaan barang inventaris/formulir Bukti Pengeluaran Barang (BPB) yang ditandatangani oleh Pejabat/minimal setingkat eselon IV melalui Sub Bagian Distribusi dan Inventarisasi, dengan mencantumkan sasaran pemakaian yang jelas;

b.

Kepala Sub Bagian Distribusi dan Inventarisasi meneliti dan menyetujui BPB yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja setelah diteliti dokumen sumber (PO, Kontrak, Faktur dab SPM/SP2D, dll) kemudian dibuatkan nomor dan tanggal BPB, selanjutnya diteruskan ke petugas penatausaha Barang Inventaris/BMN untuk proses pengeluaran barang;

c.

Penatausaha Barang Inventaris segera menyampaikan barang inventaris kepada unit kerja untuk selanjutnya mencatat dan memberi label nomor registrasi setiap barang yang keluar sesuai dengan kodefikasi dan golongan, Unit Kerja/Pemakai, ruangan, dll.

d.

Penatausaha Barang Inventaris melaporkan pendistribusian Barang Inventaris kepada Kepala Sub Bagian Distribusi dan Inventarisasi.

C.

Pemanfaatan Barang Milik Negara 1.

Prosedur

penyewaan

sebagian

tanah

dan/atau

bangunan

oleh

Pengguna

Barang/Kuasa Pengguna Barang: a.

Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang untuk menyewakan sebagian tanah dan/atau bangunan dengan disertai pertimbangan penyewaan , bukti kepemilikan, gambar lokasi, luas yang akan disewakan, nilai perolehan dan NJOP tanah dan/atau bangunan, data transaksi sebanding dan sejenis, calon penyewa, nilai sewa, serta jangka waktu penyewaan;

b.

Pengelola barang melakukan penelitian atas usulan untuk menyewakan BMN dari Pengguna Barang;

c.

Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai alasannya;

d.

Dalam hal Pengelola Barang menyetujui usulan tersebut Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan atas sebagian tanah dan/atau


- 18 -

bangunan yang sekurang-kurangnya memuat tanah dan/atau bangunan yang disewakan, nilai tanah dan/atau bangunan, pihak penyewa, nilai sewa, dan jangka waktu sewa; e.

Pengguna barang menetapkan keputusan pelaksanaan penyewaan yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan, besaran tarif sewa, calon penyewa, dan jangka waktu sewa;

f.

Penyewa menyetorkan keseluruhan uang sewa ke rekening kas umum negara, paling lambat pada saat surat perjanjian sewa menyewa ditandatangani;

g.

Penyewaan tanah dan/atau bangunan dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat sekurang-kurangnya hak dan kewajiban para pihak, serta ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barangdan Pihak Penyewa;

h.

Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan sewa menyewa sebagian tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang dengan disertai bukti setor dan perjanjian sewa menyewa;

i.

Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permintaan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;

j.

Dalam hal diperlukan Pengelola Barang dapat membentuk Tim dan/atau menugaskan penilai untuk melakukan penelitian dan kajian atas usulan sewa BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dari Pengguna Barang guna menentukan besaran tarif sewa dimaksud;

k.

Pihak penyewa, selama masa sewa hanya dapat mengubah bentuk BMN tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan, dengan ketentuan bagian yang ditambahkan pada bangunan tersebut menjadi BMN atas persetujuan Pengelola Barang;

l.

2.

Pihak yang dapat menyewa BMN meliputi : 1)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

2)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

3)

Badan Hukum lainnya;

4)

Perorangan.

Prosedur penyewaan BMN selain tanah dan/atau bangunan oleh Pengguna Barang a.

Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang disertai dengan hasil penelitian mengenai kekayaan kelayakan kemungkinan penyewaan BMN selain tanah dan/atau bangunan dimaksud, termasuk pertimbangan mengenai calon penyewa, nilai sewa, dan jangka waktu penyewaan;


- 19 -

b.

Pengelola Barang melakukan penelitian atas usulan untuk menyewakan BMN selain tanah dan/atau bangunan tersebut;

c.


d.

Dalam hal Pengelola Barang menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan yang sekurang-kurangnya memuat barang BMN yang disewakan, calon penyewa, nilai sewa, dan jangka waktu sewa;

e.

Pengguna Barang menetapkan surat keputusan penyewaan yang sekurangkurangnya memuat jenis, nilai, besaran sewa BMN, penyewa, dan jangka waktu sewa;

f.

Penyewa menyetorkan keseluruhan uang sewa ke rekening kas umum negara, paling lambat pada saat surat perjanjian ditandatangani;

g.

Penyewaan BMN selain tanah dan/atau bangunan dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat sekurang-kurangnya hak dan kewajiban para pihak, serta ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pihak Penyewa;

h.

Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan sewa menyewa BMN selain tanah dan/atau bangunan tersebut kepada Pengelola Barang dengan disertai bukti setor dan perjanjian sewa menyewa;

i.

Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permintaan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;

k.

Dalam hal diperlukan Pengelola Barang dapat membentuk Tim dan/atau menugaskan penilai untuk melakukan penelitian dan kajian atas usulan sewa BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan dari Pengguna Barang guna menentukan besaran tarif sewa dimaksud;

3.

Prosedur Pinjam Pakai BMN oleh Pengguna Barang a.

Pengguna Barang mengajukan usulan pelaksanaan pinjam pakai kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat pertimbangan yang mendasari diajukannya permintaan, jenis dan spesifikasi barang, detail peruntukkan dan jangka waktu pinjam pakai;

b.

Pengelola Barang melakukan kajian atas usulan Pengguna Barang terutama menyangkut kelayakan kemungkinan peminjaman BMN tersebut;

c.

Berdasarkan hasil kajian tersebut Pengelola Barang dapat menyetujui atau tidaknya usulan pijnjam pakai ;


- 20 -

d.


e.

Dalam hal Pengelola Barang menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai BMN yang sekurang-kurangnya memuat pihak yang akan meminjam, BMN yang dipinjamkan, jangka waktu peminjaman, dan kewajiban peminjam untuk melakukan pemeliharaan BMN yang dipinjam;

f.

Berdasarkan persetujuan pinjam

pakai

tersebut,

Pengguna

Barang

melaksanakan pinjam pakai yang dituangkan dalam naskah perjanjian pinjam pakai antara Pengguna Barang dengan peminjam (Pemerintah Daerah) yang antara lain memuat : subjek dan objek pinjam pakai, jangka waktu peminjaman, hak dan kewajiban para pihak, antara lain kewajiban peminjam untuk melakukan pemeliharaan dan menanggung biaya yang timbul selama pinjam pakai, dan persyaratan lain yang daianggap perlu; g.

Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan pinjam pakai kepada Pengelola Barang;

h.

Setelah berakhirnya jangka waktu pinjam pakai peminjam wajib menyerahkan objek pinjam pakai kepada Pengguna Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang;

i.

Pengguna Barang meminta perpanjangan jangka waktu pinjam pakai dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepada pengelola barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir.

4.

Prosedur Kerjasama Pemanfaatan Atas Sebagian Tanah dan/atau Bangunan yang Berlebih Dari Tanah dan/atau Bangunan yang Sudah Digunakan oleh Pengguna Barang a.

Pengguna Barang mengajukan usulan kerjasama pemanfaatan tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang dengan disertai bukti kepemilikan, gambar lokasi, luas dan nilai perolehan dan/atau NJOP tanah dan/atau bangunan, pertimbangan yang mendasari usulan kerjasama pemanfaatan dan jangka waktu kerjasama pemanfaatan;

b.

Pengelola Barang melakukan kajian atas usulan Pengguna Barang tersebut, terutama menyangkut kelayakan kemungkinan kerjasama pemanfaatan BMN tanah dan/atau bangunan dimaksud;

c.

Pengelola Barang membentuk Tim yang anggotanya terdiri atas Pengelola barang dan Pengguna Barang, untuk melakukan penelitian atas tanah dan/atau bangunan yang akan dilakukan kerjasama pemanfaatan serta menyiapkan hal-


- 21 -

hal yang bersifat teknis, apabila kajian atas usulan kerjasama pemanfaatan tersebut menyimpulkan kelayakan dilakukannya kerjasama pemanfaatan, d.

Pengelola Barang dapat mengikutsertakan unsur instansi/lembaga teknis yang kompeten;

e.

Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai Barang Milik Negara yang akan dijadikan obyek kerjasama pemanfaatan, dalam rangka penghitungan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan,

f.

Penilai menyampaikan laporan penilaian kepada Pengelola Barang melalui Tim;

g.

Tim menyampaikan laporan hasil penelitiannya atas tanah dan/atau bangunan berikut hasil penghitungan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan yang didasarkan pada laporan penilaian kepada Pengelola Barang;

h.

Pengelola Barang memutuskan disetujui atau tidaknya usulan kerjasama pemanfaatan, berdasarkan laporan Tim dimaksud,

i.

Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya, dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui usulan tersebut,

j.

Dalam hal Pengelola Barang menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan yang sekurang-kurangnya memuat bagian tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan obyek kerjasama pemanfaatan, nilai tanah dan/atau bangunan, besaran kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan dan jangka waktu kerjasama pemanfaatan;

k.

Pengguna Barang menetapkan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan hasil pelaksanaan pemilihan dimaksud, disertai dengan penetapan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan Berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang tersebut,

l.

Pengguna Barang melaksanakan kerja sama pemanfaatan yang dituangkan dalam bentuk naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan antara Pengguna Barang dengan mitra kerja sama pemanfaatan yang sekurang-kurangnya memuat pihak mitra kerja sama Pemanfaatan, besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, serta jangka waktu kerja sama pemanfaatan;

m.

Pengguna Barang menyerahkan Barang Milik .Negara yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan yang dituangkan dalam berita acara serah terima;

n.

Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan kepada Pengelola Barang;


- 22 -

o.

Pengguna Barang bersama-sama dengan Pengelola Barang melakukan monitoring, evaluasi dan penatausahaan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara tersebut.

q.

Pengguna Barang mengajukan perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan setelah dievaluasi oleh Pengguna Barang dan disetujui oleh Pengelola Barang;

r.

Pengguna Barang mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan kepada Pengelola Barang

harus disampaikan

Pengguna Barang paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan. s.

Mitra Kerjasama Pemanfaatan menyerahkan objek kerjasama pemanfaatan, berikut dengan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerjasama pemanfaatan, dilengkapi dengan dokumen terkait kepada Pengelola Barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima, setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan,

5.

Prosedur Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara Selain tanah dan/atau bangunan a.

Pengguna Barang mengajukan usul kerjasama pemanfaatan kepada Pengelola Barang, disertai dengan pertimbangan kerjasama pemanfaatan, nilai perolehan, fotokopi dokumen kepemilikan, kartu identitas barang, dan jangka waktu kerjasama pemanfaatan.

b

Pengelola Barang melakukan kajian atas usulan Pengguna Barang tersebut, terutama menyangkut kelayakan kemungkinan kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dimaksud;

c.

Berdasarkan kajian dimaksud, Pengelola Barang memutuskan disetujui atau tidaknya usulan kerjasama pemanfaatan yang diajukan oleh pengguna Barang;

d.

Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui usulan tersebut, pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya.

e.

Dalam hal Pengelola Barang menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan atas usulan kerjasama pemanfaatan yang sekurang-kurangnya memuat objek kerjasama pemanfaatan, jangka waktu kerjasama pemanfaatan, kerwajiban pengguna membentuk Tim yang akan melakukan penelitian terhadap objek kerjasama pemanfaatan, serta menghitung besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan;

f.

Berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang, Pengguna Barang membentuk Tim yang unsur-unsurnya terdiri atas Pengguna Barang dan Pengelola Barang dan dapat mengikutsertakan unsur instansi/ lembaga teknis yang kompeten.


- 23 -

g.

Hasil penelitian, penghitungan besaran kontribusi tetap, dan pembagian keuntungan disampaikan kepada Pengguna Barang untuk mendapatkan penetapan.

h.

Pengguna Barang melakukan tender untuk mendapatkan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan penetapan sebagaimana tersebut pada butir g.

i.

Pengguna Barang menetapkan mitra kerjasama pemanfaatan, disertai dengan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan kerjasama pemanfaatan.

j.

Pelaksanaan kerja sama pemanfaatan dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan antara Pengguna Barang dengan mitra kerja sama pemanfaatan, yang sekurang-kurangnya memuat objek kerjasama pemanfaatan, mitra kerja sama pemanfaatan, besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, serta jangka waktu kerja sama pemanfaatan;

k.

Penyerahan Barang Milik Negara yang menjadi objek kejasama pemanfaatan dituangkan dalam berita acara serah terima;

l.

Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan dimaksud kepada Pengelola Barang, disertai bukti setor kontribusi tetap, dan fotokopi perjanjian kerjasama pemanfaatan;

m.

Pengguna Barang dan Pengelola Barang melakukan monitoring, evaluasi, dan menatausahakan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan;

n.

Perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan setelah dievaluasi oleh Pengguna Barang dan disetujui oleh Pengelola Barang;

o.

Permohonan perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan.

p.

Setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan, mitra menyerahkan objek kerjasama pemanfaatan dilengkapi dengan dokumen terkait kepada Pengguna Barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

6.

Prosedur Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG) Atas Tanah yang Status Penggunaannya ada pada Pengguna Barang a.

Pengguna Barang menyerahkan tanah yang akan dijadikan objek BGS/BSG kepada Pengelola Barang dengan disertai usulan BGS/BSG dan dokumen pendukung berupa lokasi/alamat, status dan bukti kepemilikan, luas, harga perolehan/NJOP, dan rencana pembangunan gedung yang diinginkan;

b.

Pengelola Barang menetapkan tanah yang akan dijadikan objek BGS/ BSG berdasarkan hasil penelitian kelayakan.


- 24 -

c.

Pengelola Barang membentuk tim yang beranggotakan unsur Pengelola Barang, Pengguna Barang, serta dapat mengikutsertakan unsur instansi/lembaga teknis yang kompeten.

d.

Tim bertugas untuk melakukan pengkajian tanah yang akan dijadikan objek BGS/BSG serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan ditenderkan, penelitian indikasi biaya yang diperlukan untuk penyediaan bangunan dan fasilitasnya, dan melakukan tender calon mitra BGS/BSG;

e.

Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melakukan perhitungan, nilai limit terendah besaran kontribusi. BGS/BSG atas Barang Milik Negara yang.akan menjadi objek BGS/BSG.

f.

Penilai menyampaikan laporan penilaian kepada Pengelola Barang melaluiTim;

g.

Tim menyampaikan laporan kepada Pengelola Barang terkait dengan hasil pengkajian atas tanah, dengan disertai perhitungan nilai limit terendah besaran kontribusi BGS/BSG dari penilai.

h.

Berdasarkan laporan tim dimaksud, Pengelola Barang menerbitkan surat penetapan nilai tanah yang akan dilakukan BGS/BSG dan nilai limit terendah kontribusi atas pelaksanaan BGS/BSG, dan rencana kebutuhan bangunan dan fasilitasnya.

i.

Berdasarkan surat penetapan tersebut tim melakukan tender pemilihan mitra BGS/BSG.

j.

Hasil pelaksanaan tender disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditetapkan dengan menerbitkan surat keputusan pelaksanaan BGS/BSG dimaksud, yang antara lain memuat objek BGS/BSG, nilai kontribusi, mitra BGS/BSG, dan jangka waktu BGS/BSG.

k.

Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjian BGS/BSG antara Pengelola Barang dengan mitra BGS/BSG;

l.

Mitra BGS/BSG menyetorkan ke rekening kas umum negara uang kontribusi tetap setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari kecuali untuk tahun pertama selambat-lambatnya pada saat perjanjian BGS/BSG di tanda tangani;

m.

Setelah pembangunan selesai, mitra BSG menyerahkan objek BSG beserta fasilitsnya kepada Pengelola Barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang;

n.

Mitra BSG mengoperasikan objek BSG setelah penyerahan objek BSG sesuai dengan perjanjian BSG;

o.

Pengelola Barang melakukan monitoring, evaluasi, dan penatausahaan pelaksanaan BGS Barang Milik Negara dimaksud;


- 25 -

p.

Penyerahan kembali objek BGS beserta fasilitasnya kepada Pengeloa Barang dilaksanakan setelah masa pengopersian BGS yang diperjanjikan berakhir dan dituangkan dalam suatu berita acara serah terima barang.

D.

Pengamanan Dan Pemeliharaan 1.

Prosedur Pengamanan BMN a.

Pengguna Barang wajib mengamankan BMN yang menjadi tanggung jawabnya;

b.

Pengguna Barang mengamankan BMN dengan cara mengamankan dari segi administrasi, yaitu pengamanan BMN yang dilakukan dengan cara melakukan penatausahaan dan pencatatan atas seluruh aset/BMN yang dimiliki;

c.

Pengguna Barang bertanggung jawab mengamankan secara fisik BMN yang dimiliki dengan cara memberi batas yang jelas seperti melakukan pemagaran, menggunakan BMN untuk pelaksanaan tupoksi, dll

d.

Pengguna Barang bertanggung jawab mengamankan BMN dari segi legalitasnya,

dengan

melakukan pengurusan

menyimpan dan memelihara

bukti kepemilikan serta

bukti kepemilikan aset/BMN dengan aman

terhindar dari pencurian dan gangguan fisik lainnya seperti bencana, faktor cuaca, faktor biota, dll. e.

Pengguna Barang harus mensertifikatkan barang milik negara berupa tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian/Lembaga yang bersangkutan;

f.

Pengguna Barang harus melengkapi barang milik negara berupa bangunan dengan bukti kepemilikan (IMB) atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian/Lembaga yang bersangkutan;

g.

Pengguna Barang harus melengkapi barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan atas nama pengguna barang;

h.

Pengguna Barang wajib menyimpan dan memelihara bukti kepemilikan barang milik negara dengan tertib dan aman;

i.

Pengelola Barang menyimpan bukti kepemilikan barang milik negara berupa tanah dan/ atau bangunan;

j.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menyimpan bukti kepemilikan barang milik negara selain tanah dan/ atau bangunan;

2.

Prosedur Pemeliharaan Barang Milik Negara a.

Sub Bagian Pemeliharaan bertanggung jawab atas pemeliharaan barang di lingkungan ANRI.


- 26 -

b.

Sub Bagian Pemeliharaan melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud diatas berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB).

c.

Sub Bagian Pemeliharaan wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang (DHPB) yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan/ menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang secara berkala.

e.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang, meneliti laporan daftar hasil pemeliharaan barang dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik negara.

f.

Sub Bagian Pemeliharaan menyusun program pemeliharaan secara terencana yang bertujuan untuk pencegahan/preventif yaitu rangkaian kegiatan atau usaha untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerusakan suatu peralatan/fasilitas yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu (periodik) atas dasar rencana pemeliharaan jangka panjang untuk mencapai umur pemakaian yang layak dan melaksanakan

perbaikan/pemeliharaan

curatif

yaitu

kegiatan

untuk

memulihkan kondisi peralatan/fasilitas sebagian atau keseluruhan agar kembali baik seperti semula dalam jangka waktu tertentu atas dasar rencana jangka panjang sesuai umur pemakaian yang layak. g.

Sub Bagian Pemeliharaan melakukan pemeliharaan tak terencana/insidentil, merupakan kegiatan perbaikan atas kerusakan dari suatu peralatan/fasilitas yang dilaksanakan secara insidentil atau tidak termasuk dalam perencanaan sebelumnya.

j.

Sub Bagian Pemeliharaan menyiapkan penyusunan petunjuk pengoperasian Penggunaan BMN/peralatan/fasilitas dan program pelatihan teknis kepada operator/pegawai sesuai petunjuk teknis dan pengalaman operasional ;

3.

Prosedur Perbaikan dan Pelaporan Barang Rusak Berat : a.

Kepala Unit Kerja menyampaikan secara tertulis dengan nota dinas atau formulir permintaan perbaikan peralatan/fasilitas/barang yang mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan kepada Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga c.q. Sub Bagian Pemeliharaan dengan tembusan kepada Kepala Sub Bagian Distribusi dan Inventarisasi;

b.

Kepala Sub Bagian Pemeliharaan menindaklanjuti laporan/perminataan perbaikan peralatan/fasilitas/barang dengan memeriksa dan melakukan cek fisik ke lokasi untuk memastikan apakah barang/peralatan tersebut masih dapat diperbaiki atau sudah tidak dapat diperbaiki atau dapat diperbaiki tetapi dari


- 27 -

segi ekonomis tidak efisien karena biaya pemeliharaan/perbaikan lebih besar ketimbang manfaat yang diperoleh. c.

Kepala Sub Bagian Pemeliharaan menentukan apakah akan diperbaiki sendiri oleh teknisi/petugas pemeliharaan atau perlu diserahkan kepada pihak ketiga/rekanan.

d.

Kepala Sub Bagian Pemeliharaan menyampaikan barang rusak berat tersebut kepada Kepala Sub Bagian Distribusi dan Inventarisasi dengan Berita Acara untuk selanjutnya dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan;

e.

Kepala Sub Bagian Pemeliharaan mengeluarkan barang rusak untuk diperbaiki melalui Kepala Sub Bagian Distribusi dan Inventarisasi dengan menggunakan formulir

barang

keluar

sebanyak

tiga

rangkap

1

rangkap

untuk

penanggungjawab ruangan, satu rangkap Subbag Pemeliharaan (menyertai barang) dan satu rangkap untuk Sub Bagian Distribusi dan Inventarisasi, sebagai pengendalian; f.

Sub Bagian Pemeliharaan menyampaikan barang yang telah selesai diperbaiki kepada Sub Bagian Distribusi dan Inventarisasi untuk disampaikan kepada unit kerja;

4.

Prosedur Penarikan Barang Rusak Berat : a.

Kepala Sub Bagian Pemeliharaan melaporkan/menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga barang yang dinyatakan rusak berat (berdasarkan laporan hasil pemeliharaan barang);

b.

Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mendisposisikan laporan Barang Rusak Berat tersebut kepada Kepala Sub Bagian Distribusi dan Inventarisasi untuk dilakukan penarikan;

c.

Kepala Sub Bagian Distribusi dan Inventarisasi menindaklanjuti disposisi Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga dengan menarik Barang Rusak Berat menggunakan Berita Acara Penarikan Barang Rusak Berat dengan mencantumkan jenis//type/merk barang, jumlah, kodefikasi dan NUP, dan kode Ruangan, dan informasi lain yang diperlukan;

d.

Kepala Sub Bagian Distribusi dan Inventarisasi menyimpan barang rusak berat di gudang penyimpanan barang rusak berat untuk selanjutnya diusulkan untuk dikeluarkan menjadi aset lain-lain (aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan dan selanjutnya diusulkan untuk penghapusannya);

E.

Penilaian Barang Milik Negara 1.

Prosedur Penilaian Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan


- 28 -

a.

Pengguna Barang mengajukan permohonan penilaian yang disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Barang disertai dengan data dan informasi objek penilaian.

b.

Pengguna Barang/ Pemohon wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan objek penilaian secara lengkap dan benar.

c.

Pengelola Barang meminta kelengkapan data dan informasi kepada Pemohon, dalam hal:

d.

1)

Data dan informasi yang diserahkan belum lengkap; atau

2)

Membutuhkan data dan informasi lebih lanjut sebagai bahan penilaian.

Pengelola

Barang

mengembalikan permohonan penilaian,

dalam

hal

permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin b dan c. e.

Pengelola Barang menetapkan Tim Penilai dan dapat melibatkan penilai independen untuk melakukan penilaian barang milik negara berupa tanah dan/ atau bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan.

f.

Tim Penilai melakukan penilaian barang milik negara dan melaporkan hasil penilaian barang milik negara kepada Pengelola Barang untuk ditetapkan

g.

Pengelola Barang menetapkan dan menyampaikan hasil penilaian Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang.

2.

Prosedur Penilaian Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan a.

Pengguna Barang menetapkan Tim Penilaian Barang Milik Negara dan dapat melibatkan penilai independen untuk melakukan penilaian barang milik negara selain

tanah

dan/

atau

bangunan

dalam

rangka

pemanfaatan

dan

pemindahtanganan; b.

Tim Penilai melakukan Penilaian Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat dilakukan tanpa harus didahului adanya permohonan.

c.

Tim Penilaian melaporkan hasil penilaian kepada Pengguna Barang

d.

Kuasa Pengguna Barang menerima hasil penilaian dari pengguna barang yang selanjut dijadikan data asset yang telah diperbaharui.

e.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menyampaikan/melaporkan data asset yang telah diperbaharui sesuai hasil penilaian kepada pengelola barang

F.

Penghapusan Barang Milik Negara 1.

Prosedur Penghapusan karena penyerahan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang


- 29 -

a.

Pengguna Barang memperoleh keputusan penetapan penyerahan Barang Milik Negara dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Tata Cara Penggunaan;

b.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan barang dimaksud dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan penyerahan barang ditandatangani;

c.

Pengguna Barang menyampaikan tembusan keputusan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna tersebut kepada Pengelola Barang;

d.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menyerahkan Barang Milik Negara dimaksud kepada Pengelola Barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima Barang Milik Negara, berdasarkan keputusan penghapusan tersebut diatas;

e.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan yang dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguua Barang.

2.

Prosedur Penghapusan Karena Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara Kepada Pengguna Barang Lain a.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan barang dari Daftar Barang pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pengalihan status penggunaan barang di tandatangani dan disetujui oleh Pengelola Barang;

b.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menyampaikan tembusan keputusan penghapusan barang dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna kepada Pengelola Barang;

c.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menyerahkan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang lain yang dituangkan dalam berita acara serah terima Barang Milik Negara.

d.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melaporkan perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan yang dicantumkan dalam

Laporan

Semesteran

dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang; e.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang menerima pengalihan Barang Milik Negara dari Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang lain harus mencatat barang dimaksud dalam Daftar Barang Pengguna dan/atau


- 30 -

Daftar Barang Kuasa Pengguna serta harus mencantumkan barang tersebut dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang. 3.

Prosedur Penghapusan Karena Pemindahtanganan Barang Milik Negara a.

Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan barang dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pemindahtanganan Barang Milik Negara di tanda tangani/disetujui oleh Pengelola Barang;

b.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menghapus Barang Milik Negara tersebut dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan memindahtangankan Barang Mlilik Negara kepada pihak yang telah disetujui Pengelola Barang, yang dituangkan dalam berita acara serah terima Barang Milik Negara;

c.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menyampaikan Tembusan keputusan penghapusan barang dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna berikut berita acara serah terima barang dimaksud kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak serah terima;

d.

Pengelola Barang menghapuskan barang dimaksud dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang apabila barang tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara;

e.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melaporkan Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pemindahtanganan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang;

4.

Prosedur Penghapusan Dengan Tindak Lanjut Pemusnahan a.

Pejabat pengelola Barang Mlilik Negara menyampaikan usulan penghapusan Barang Miiik Negara kepada Kuasa Pengguna Barang, dengan dilengkapi data pendukung sebagai berikut : 1)

Alasan penghapusan, yang mencerminkan dipenuhinya persyaratan penghapusan dengan tindak lanjut untuk dimusnahkan yang didukung dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

2)

Data Barang Milik Negara yarrg diusulkan untuk dihapuskan, termasuk keterangan tentang kondisi, lokasi, harga perolehan/perkiraan nilai barang, fotokopi dokumen kepemilikan disertai asli/fotokopi surat keputusan penetapan status Penggunaan (untuk bangunan), kartu identitas barang, serta foto/gambar atas Barang Milik Negara dimaksud.


- 31 -

b.

Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan kepada Pengguna Barang disertai dengan penjelasan tindak lanjut Penghapusan berupa pemusnahan;

c.

Pengguna Barang menyampaikan usul penghapusan barang kepada Pengelola Barang dengan tindak lanjut pemusnahan;

d.

Pengelola Barang melakukan penelitian usul penghapusan untuk menyetujui atau tidaknya usul penghapusan barang dari Pengguna Barang;

e.

Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya, dalam hal usulan penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan;

f.

Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan; dalam hal usulan penghapusan disetujui;

g.

Pengguna Barang menerbitkan keputusan. penghapusan barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan di tandatangani;

h.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menghapus Barang Milik Negara tersebut dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan melakukan pemusnahan atas Barang Milik Negara yang dituangkan dalam berita acara pemusnahan;

i.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menyampaikan tembusan keputusan penghapusan barang dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan berita acara pemusnahan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan setelah pemusnahan;

j.


k..

Pengguna Barang dan/atau Kuasa

Pengguna Barang menyampaikan

laporan/tembusan sebagai akibat dari penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang; 5.

Prosedur Penghapusan Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya Atau Penghapusan Untuk Menjalankan Ketentuan Undang-Undang a.

Pejabat Pengelola Barang Milik Negara menyampaikan usul penghapusan barang yang berada dalam pengurusannya kepada Kuasa Pengguna Barang dengan dilengkapi data : 1) Salinan/fotokopi putusan pengadilan, yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang; 2) Identitas dan kondisi barang;


- 32 -

3) Tempat/lokasi barang; dan 4) Harga perolehan barang bersangkutan. b.

Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan kepada Pengguna Barang dengan disertai sebab-sebab/penjelasan penghapusan;

c.

Pengguna Barang menyampaikan usul penghapusan barang kepada Pengelola Barang dengan disertai sebab-sebab/penjelasan usulan penghapusan;

d.

Pengelola Barang melakukan penelitian untuk menyetujui usulan penghapusan barang dengan memperhatikan batas kewenangan pemberian persetujuan penghapusan;

e.

Pengguna Barang menerbitkan surat keputusan penghapusan barang paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan Barang Milik Negara disetujui/ditandatangani;

f.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menghapus Barang Milik Negara dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dan melakukan pemusnahan yang dituangkan dalam berita acara penghapusan Barang Milik Negara;

g.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menyampaikan tembusan keputusan penghapusan barang dan berita acara penghapusan Barang Mlilik Negara kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemusnahan;

h.

Pengelola Barang menghapuskan barang dimaksud dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang apabila barang tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara.

i.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang harus mencantumkan perubahan/mutasi penghapusan barang dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang,

6.

Prosedur Penghapusan Karena Sebab-Sebab Lain a.

Pejabat pengelola Barang Milik Negara menyampaikan usul penghapusan barang yang berada dalam pengurusannya kepada Kuasa Pengguna Barang dengan dilengkapi data : 1)

Surat keterangan dari kepolisian/instansi berwenang/hasil audit, sesuai dengan penyebab dari usulan penghapusan;

2)

Identitas dan kondisi barang;

3)

Tempat/lokasi barang; dan

4)

Harga perolehan/perkiraan nilai barang bersangkutan.


- 33 -

b.

Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan kepada Pengguna Barang dengan disertai sebab-sebab/penjelasan usulan penghapusan;

c.

Pengguna Barang menyampaikan usul penghapusan barang kepada Pengelola Barang dengan disertai sebab-sebab/penjelasan usulan penghapusan.

d.

Pengelola Barang melakukan penelitian untuk menyetujui atau tidak usulan penghapusan barang dari Pengguna Barang;

e.

Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya, dalam hal usulan tidak disetujui;

f.

Pengelola Barang menerbitkan keputusan persetujuan penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan;

g.

Pengguna Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan Barang Milik Negara ditandatangani;

h.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menghapus Barang Milik Negara tersebut dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dan membuat berita acara sesuai alasan penghapusan;

i.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menyampaikan tembusan keputusan penghapusan barang dan berita acara tersebut disampaikan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan setelah penghapusan;

j.


k.

Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan penghapusan dengan mencantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa;

F.

Pemindahtanganan 1.

Prosedur Penjualan Tanah dan/atau Bangunan a.

Pengelola

Barang membuat perencanaan penjualan Barang Milik Negara

berupa tanah dan/atau bangunan yang memuat antara lain lokasi, jangka waktu penjualan dan pertimbangan dari aspek teknis dan ekonomis; b.

Pengelola Barang menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dijual berdasarkan perencanaan tersebut dalam butir a atau permintaan pihak lain.

c.

Pengelola Barang membentuk tim yang anggotanya terdiri dari unsur Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang yang menyerahkan barang yang akan dijual, serta instansi teknis yang berkompeten dengan tugas : 1)

Melakukan penelitian data administratif, yaitu :


- 34 -

a)

Data tanah, antara lain status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, dan peruntukkan serta nilai perolehan dan/atau NJOP tanah;

b) Data bangunan antara lain tahun pembuatan, konstruksi, luas, dan status kepemilikan serta nilai perolehan bangunan; 2)

Melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan yang akan dijual dengan mencocokkan data administrasi yang dituangkan dalam berita acara penelitian;

3) d.

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim antardep

Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melakukan perhitungan nilai tanah dan/atau bangunan yang akan dijual.

e.

Penilai menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Pengelola Barang melalui Tim.

f.

Tim menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang, dilampiri berita acara penelitian dan laporan penilaian.

g.

Pengelola Barang menyetujui atau tidaknya usulan penjualan tersebut, berdasarkan laporan tim.

h.

Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan usulan disertai alasannya dalam hal usulan penjualan tidak disetujui.

i.

Pengelola Barang menerbitkan surat penetapan nilai Barang Milik Negara yang akan dijual, dalam hal usulan penjualan disetujui.

j.

Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada DPR, dalam hal penjualan tanah dan/atau bangunan tersebut memerlukan persetujuan DPR.

k.

Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada Presiden, dalam hal penjualan tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan

persetujuan

DPR

tetapi

hasil

penilaiannya

di

atas,

Rp10.000.000,000,00 (sepuluh miliar rupiah). l.

Pengelola Barang mengikuti ketentuan yang berlaku dan serah terima barang dilaksanakan setelah pembeli menyelesaikan kewajibannya yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang, dalam hal penjualan dilakukan secara lelang.

m.

Pengelola Barang menyetorkan hasil penjualan Barang Miiik Negara ke rekening kas umum negara.

n.

Pengelola Barang menghapuskan barang dimaksud dari Daftar Barang Milik Negara dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang, berdasarkan berita acara serah terima tersebut pada pada poin m.


- 35 -

2.

Prosedur Penjualan Bangunan Yang Harus Dihapuskan Karena Anggaran Untuk Bangunan Pengganti Sudah Disediakan Dalam Dokumen Penganggaran a.

Pengguna Barang membentuk

tim internal untuk melakukan persiapan

pengusulan penjualan bangunan yang bangunan penggantinya sudah tersedia anggarannya dalam dokumen penganggaran, dengan tugas : 1)

Menyiapkan dokumen anggaran beserta kelengkapannya.

2)

Melakukan penelitian data administratif bangunan, antara lain tahun pembuatan, konstruksi, luas, dan status kepemilikan serta nilai perolehan bangunan.

3)

Menyampaikan laporan hasil penelitian data administratif dan fisik kepada Pengguna Barang.

b.

Pengguna Barang mengajukan permintaan persetujuan atas penjualan bangunan kepada Pengelola Barang, dengan disertai: 1)

Fotokopi dokumen penganggaran bangunan pengganti dari bangunan yang diusulkan dijual;

2)

Data administratif bangunan, antara lain tahun pembuatan, konstruksi, luas, dan status kepemilikan serta nilai bangunan;

3) c.

Nilai bangunan yang akan dijual dari instansi teknis yang kompeten;

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penjualan bangunan dimaksud, dengan tahapan sebagai berikut : 1)

Melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan penjualan;

2)

Melakukan penelitian data administrasi bangunan, antara lain tahun pembuatan, konstruksi, Iuas, dan status kepemilikan;

3)

Apabila diperlukan melakukan penelitian fisik atas bangunan yang akan dijual dengan mencocokkan data administratif yang ada, termasuk melakukan penilaian;

d.

Dalam hal nilai bangunan tersebut diatas Rp. 10.000 000:000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan bangunan dimaksud kepada Presiden.

e.

Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pemindahtanganan yang berupa penjualan yang sekurang-kurangnya memuat objek penjualan dan nilai limit terendah penjualan bangunan dimaksud, apabila usulan penjualan tersebut disetujui;

f.

Pengguna Baarang melakukan tindak lanjut atas persetujuan pemindahtanganan yang berupa penjualan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan tentang prosedur Penghapusan.


- 36 -

3.

Prosedur Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan a.

Pengguna Barang membentuk Tim internal yang bertugas untuk melakukan penelitian data administrasi dan fisik serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis. Dalam hal diperlukan, Tim dapat melibatkan penilai atau instansi teknis yang berkompeten untuk melakukan penilaian Barang Milik Negara tersebut.

b.

Tim menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengguna Barang, dilampiri berita acara penelitian dan penilaian.

c.

Pengguna Barang berdasarkan laporan Tim tersebut, mengajukan usul penjualan kepada Pengelola Barang dengan disertai: 1)

Penjelasan dan pertimbangan penjualan;

2)

Data

administratif

antara

lain

mengenai

tahun

perolehan,

spesifikasi/identitas teknis, surat penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan, nilai perolehan dan nilai limit terendah penjualan. d.

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penjualan Barang Milik Negara dimaksud, dengan tahapan sebagai berlkut: 1)

Melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan penjualan, terutama dalam kaitannya dengan pertimbangan dalam rangka optimalisasi BMN yang berlebih atau idle, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara, sebagai pelaksanaan ketentuan perundangundangan yang berlaku;

2)

Melakukan penelitian data administrasi;

3)

Apabila diperlukan, melakukan penelitian fisik ntuk mencocokkan data administratif yang ada, termasuk melakukan penilaian;

e.

Pengelola Barang menentukan disetujui atau tidaknya usulan penjualan Barang Milik Negara dimaksud, berdasarkan penelitian atas usulan penjualan dimaksud;

g.

Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan

permohonan persetujuan

kepada presiden atau DPR sesuai batas kewenangannya, dalam hal nilai perolehan Barang Milik Negara tersebut di atas Rp10,000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); h.

Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pemindahtanganan yang berupa penjualan Barang Milik Negara dimaksud, yang sekurang-kurangnya memuat:data objek penjualan meliputi tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis,

bukti kepemilikan, jenis, jumlah, dan nilai perolehan dan nilai limit

terendah penjualan, dan; i.

Pengguna Barang berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan penjualan kepada Pengelola Barang.


- 37 -

j.

Pengguna Barang melakukan tindak lanjut atas persetujuan pemindahtanganan yang berupa penjualan dilaksanakan mengikuti ketentuan penghapusan karena pemindahtanganan BMN .

4.

Prosedur Tukar-menukar Barang Milik Negara Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Yang Berada Pada Pengelola Barang a.

Pengelola Barang untuk melakanakan tukar menukar tanah dan/atau bangunan, atau permohonan tukar menukar

dari pihak lain, atau pemerintah Daerah

didasari oleh adanya kebutuhan dari : 1)

Permintaan tukar menukar kepada Pengelola Barang diajukan dengan disertai penjelasan dan data pendukung :

b.

a)

Rincian peruntukkan;

b)

Jenis/spesifikasi;

c)

Lokasi/data teknis;

d)

Hal lain yang dianggap perlu.

Pengelola Barang melakukan penelitian rnengenai kemungkinan melaksanakan tukar menukar atas tanah dan/atau bangunan yang ada dalam pengelolaannya yang didasarkan pada pertimbangan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional, penyelenggaraan pemerintahan, optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara, atau tidak tersedia dana dalam APBN, dengan tahapan sebagai berikut: 1)

Melakukan penelitian kelayakan permohonan tukar-menukar, baik dari aspek teknis, ekonomis, maupun yuridis;

2)

Melakukan penelitian data administrasi yang terdiri dari: a)

Data tanah, antara lain status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, dan peruntukkan;

b)

Data bangunan, antara lain IMB, tahun pembuatan, konstruksi, luas, dan status kepemilikan;

c)

Apabila diperlukan, pencocokan data administrasi dilaksanakan dengan melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan.

c.

Pengelola Barang menetapkan tanah dan/atau bangunan.Berdasarkan hasil penelitian tersebut,

d.

Pengelola Barang membentuk tim yang beranggotakan unsur Pengelola Barang, Pengguna Barang yang menyerahkan tanah dan/atau bangunan, serta,dapat mengikut sertakan unsur instansi/lembaga tekait yang kompeten.

e.

Tim bertugas antara lain untuk:


- 38 -

1)

Melakukan penelitian data administrasi dan fisik serta menyiapkan halhal yang bersifat teknis.

2)

Menyusun rincian rencana barang pengganti sebagai berikut: a)

Tanah, meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah;

b)

Bangunan, meliputi jenis, luas, dan konstruksi bangunan serta sarana dan prasarana penunjang;

c)

Melakukan

tender

pemilihan

mitra

tukar

menukar;

embuat draft surat perjanjian/kontrak tukar menukar dan draft berita acara serah terima barang. f.

Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melakukan perhitungan nilai Barang Milik Negara yang akan ditukarkan.

g.

Penilai menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Pengelola Barang rnelalui Tim.

h.

Tim menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang, dilampiri berita acara penelitian dan laporan penilaian.

i.

Pengelola Barang menerbitkan keputusan tukar menukar yang sekurangkurangnya memuat :

j.

1)

Mitra tukar menukar;

2)

Barang Milik Negara yang akan dilepas;

3)

Nilai tanah dan/atau bangunan;

4)

Rincian rencana barang pengganti.

Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan tukarmenukar kepada DPR, dalam hal tukar-menukar tanah dan/atau bangunan tersebut memerlukan persetujuan DPR

k.

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar-menukar kepada Presiden., dalam hal tukar-menukar tanah, dalam hal nilai NJOP dan/atau hasil penilaiannya di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

l.

Tim melakukan pembahasan dengan mitra mengenai rincian kebutuhan barang pengganti yang dituangkan dalam lembar pembahasan yang disampaikan kepada Pengelola Barang dalam rangka penandatanganan naskah tukar menukar.Berdasarkan keputusan pelaksanaan tukar menukar.

m.

Pengelola Barang dan mitra tukar-menukar menandatangani naskah perjanjian tukar menukar yang antara lain memuat pihak-pihak yang melakukan perjanjian tukar menukar, jenis dan nilai barang yang dipertukarkan, spesifikasi aset pengganti, klausul yang menyatakan dokumen kepemilikan barang pengganti atas nama Pemerintah Republik Indonesia, jangka waktu penyerahan


- 39 -

objek tukar-menukar, sanksi, serta ketentuan dalam hal terjadi keadaan/force majeure. n.

Mitra tukar-menukar melaksanakan pekerjaan pembangunan/pengadaan barang pengganti sesuai dengan surat perjanjian tukar-menukar.

o.

Tim melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan/pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan konsultan pengawas dan penelitian lapangan Sebelum dilakukan penyerahan Barang Milik Negara yang dipertukarkan.

p.

Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melakukan penilaian kesesuaian barang pengganti sesuai dengan perjanjian.

q.

Mitra tukar menukar wajib menyetorkan selisih nilai Barang Miiik Negara dengan Barang Pengganti, apabila penilaian tersebut menunjukkan bahwa terdapat kekurangan nilai barang pengganti.

r.

Tim melakukan penelitian kelengkapan dokumen barang pengganti, antara lain IMB, sertifikat, serta menyiapkan berita acara serah terima barang untuk ditandatangani Pengelola Barang dan mitra tukar menukar.

s.

Pengelola Barang melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara yang dilepas dari daftar Barang Milik Negara dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang dan mencatat barang pengganti sebagai Barang Milik Negara dalam Daftar Barang Milik Negara, berdasarkan berita acara serah terima tersebut.

5.

Prosedur Tukar-Menukar Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Masih Dipergunakan Untuk Penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi Pengguna Barang Tetapi Tidak Sesuai Dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Atau Penataan Kota. a.

Pengguna Barang rnengajukan permohonan persetujuan tukar-menukar tanah dan/atau bangunan dimaksud kepada Pengelola Barang, dengan disertai: 1)

Penjelasan/pertimbangan tukar-menukar;

2)

Peraturan daerah tentang tata ruang wilayah dan penataan kota;

3)

Data administratif Barang Milik Negara yang dilepas, yaitu: a)

Data tanah, antara lain status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan, dan NJOP;

b)

Data bangunan, antara lain IMB, tahun pembuatan, konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, nilai perolehan, dan NJOP;

4)

Rincian rencana kebutuhan barang pengganti, meliputi: a)

Tanah, meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah serta IMB bangunannya;


- 40 -

b)

Bangunan, meliputi jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan serta sarana dan prasarana penunjang;

b.

Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai usulan tukar menukar dimaksud dengan tahapan sebagai berikut : 1)

Melakukan penelitian kelayakan permohonan tukar menukar baik dari aspek teknis, ekonomis, maupun yuridis;

2)

Melakukan penelitian data administratif yaitu : a)

Data tanah, antara lain status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan, dan NJOP;

b)

Data bangunan, antara lain IMB, tahun pembuatan, konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, nilai perolehan, dan NJOP;

c.

Pengelola Barang melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan untuk mencocokkan data administratif yang ada, termasuk melakukan perhitungan nilai Barang Milik Negara yang akan ditukarkan, apabila diperlukan.

d.

Pengelola Barang menerbitkan ijin prinsip tukar menukar, dalam hal usulan dapat disetujui.

e. Pengguna Barang membentuk tim yang anggotanya terdiri dari unsur Pengelola Barang, Pengguna Barang dan instansi teknis yang kompeten, berdasarkan ijin prinsip tersebut, f. Tim bertugas melakukan tender pemilihan mitra tukar menukar dan melakukan pembahasan dengan mitra mengenai rincian kebutuhan barang pengganti yang dituangkan dalam lembar pembahasan, serta penelitian data administrasi dan fisik serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis dan menyampaikan laporannya kepada Pengguna Barang. g. Pengguna Barang mengajukan permohonan ijin pelaksanaan kepada Pengelola Barang dengan melampirkan laporan tim yang termasuk laporan penelitian. h. Pengelola Barang memberitahukan penolakan tersebut kepada Pengguna Barang yang bersangkutan, disertai alasannya, dalam hal usulan tukar-menukar tidak disetujui. i. Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan tukar-menukar yang sekurangkurangnya memuat: 1)

Nilai tanah dan/atau bangunan yang akan dilepas;

2)

Rencana kebutuhan barang pengganti;

3)

Kewajiban pengguna untuk menandatangani perjanjian/kontrak;


- 41 -

4)

Kewajiban pengguna untuk melaporkan hasil pelaksanaan tukar-menukar disertai berita acara serah terima;

5)

Kewajiban mitra tukar menukar untuk menyetor selisih antara Barang Milik Negara dan aset pengganti berdasarkan hasil penilaian.

j.

Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada DPR, Dalam hal tukar-menukar tanah dan/atau bangunan tersebut memerlukan Persetujuan DPR. Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan tukarmenukar kepada Presiden, dalam hal tukar-menukar tanah dan/atau bangunan tersebut di atas Rp 10.000,000,000,00 (sepuluh miliar rupiah).

k. Pengguna Barang dan mitra tukar-menukar menandatangani naskah perjanjian tukar-menukar yang antara lain memuat para pihak, jenis dan nilai barang yang dipertukarkan, spesifikasi barang pengganti, klausul bahwa dokumen kepemilikan barang pengganti diatasnamakan Pemerintah Republik Indonesia, jangka waktu penyerahan objek tukar menukar, sanksi, serta ketentuan dalam hal terjadi keadaan force majeure, berdasarkan surat persetujuan tukar-menukar dari Pengelola Barang; l. Mitra tukar menukar melaksanakan pekerjaan pengadaan/pembangunan barang pengganti sesuai dengan surat perjanjian tukar-menukar; m. Pengguna

Barang

secara

berkala

memantau

pelaksanaan

pengadaan/

pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan konsultan pengawas dan penelitian lapangan; n. Pengguna Barang melaporkan kepada Pengelola Barang untuk menugaskan penilai melakukan penilaian kesesuaian barang pengganti dengan perjanjian, setelah pelaksanaan pengadaan/pembangunan barang pengganti selesai, apabila penilaian tersebut menunjukkan bahwa terdapat kekurangan nilai barang pengganti, mitra tukar menukar wajib menyetorkan selisih nilai Barang Milik Negara dengan bararang pengganti. o. Tim melakukan penelitian kelengkapan dokumen barang pengganti, antara lain IMB, sertifikat, serta menyiapkan berita acara serah terima barang untuk ditandatangani Pengguna Barang dan mitra tukar menukar. p. Pengguna Barang melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara yang dilepas dari Daftar Barang Pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan dan rnelaporkan pelaksanaan serah terima barang dan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna kepada Pengelola Barang, berdasarkan berita acara serah terma tersebut,


- 42 -

q. Pengelola Barang menghapuskan barang dimaksud dari Daftar Barang Milik Negara dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang dan menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti, berdasarkan berita acara serah terima barang, keputusan penghapusan barang, dan laporan pelaksanaan penghapusan barang dari Daftar Barang Pengguna; r. Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang mencatat barang pengganti sebagai Barang Milik Negara dalam Daftar Barang Pengguna dan oleh Pengelola Barang dalam Daftar Barang Milik Negara. 6.

Prosedur Tukar-menukar atas Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan a.

Pengguna Barang mengajukan usulan tukar-menukar kepada Pengelola Barang dengan disertai penjelasan atas usulan tukar-menukar, data pendukung mengenai Barang Milik Negara yang akan dilepas, dan data rencana Barang Milik Negara pengganti, taksiran harga dari instansi yang berkompeten, serta calon mitra tukar menukar yang berminat melakukan tukar menukar;

b.

Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan pelaksanaan tukar menukar dimaksud dengan tahapan sebagai berikut: 1)

Melakukan penelitian kelayakan permohonan tukar-menukar, baik dari aspek teknis, ekonomis, maupun yuridis;

2)

Melakukan penelitian data administrasi barang yang akan ditukarkan;

3)

Apabila diperlukan, melakukan penelitian fisik atas Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan untuk mencocokkan data administratif yang ada termasuk melakukan penilaian.

c.

Pengelola Barang menentukan disetujui atau tidaknya permohonan tersebut, berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam poin b.

d.

Pengelola

Barang

memberitahukan

kepada

Pengguna

Barang

yang

bersangkutan, disertai alasannya, dalam hal usulan tukar menukar tidak disetujui. e.

Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan tukar-menukar yang sekurangkurangnya memuat: 1)

Mitra tukar menukar;

2)

Barang Milik Negara yang akan dilepas;

3)

Rencana kebutuhan barang pengganti;

4) Nilai Barang Milik Negara yang dilepas dan nilai limit terendah barang pengganti,dalam hal usulan tukar-menukar disetujui.


- 43 -

f.

Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Presiden/DPR sesuai batas kewenangannya, dalam hal usulan tukar-menukar dengan nilai perolehan diatas Rp10.000 000.000,00 ( sepuluh miliar rupiah).

g.

Pengguna Barang melakukan pembahasan dengan mitra mengenai rincian barang pengganti dengan mempertimbangkan nilai Barang Milik Negara yang akan dipertukarkan

h.

Pengguna Barang dengan mitra tukar menukar melaksanakan penandatanganan perjanjian tukar-menukar, berdasarkan hasil pembahasan tersebut.

i.

Mitra tukar-menukar melaksanakan pekerjaan pengadaan barang pengganti sesuai dengan surat perjanjian tukar-menukar.

j.

Pengguna Barang melakukan penelitian barang pengganti dimaksud yang meliputi: 1)

Meneliti kesesuaian barang pengganti dengan ketentuan perjanjian dan/atau addendum perjanjian;

2)

Meneliti

kelengkapan

dokumen

administratif

atas

barang

pengganti.Setelah pelaksanaan pengadaan barang pengganti selesai. k.

Pengguna Barang dan mitra tukar-menukar melaksanakan serah terima barang yang dipertukarkan dilakukan setelah barang pengganti sesuai dengan perjanjian dan siap pakai secara fisik maupun secara administrasi, atau telah disetorkannya selisih nilai barang dalam hal nilai Barang Milik Negara lebih tinggi dari barang pengganti baik, yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang;

l.

Pengguna Barang melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara yang dilepas dari Daftar Barang Pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan dan mencatat sebagai Barang Milik Negara dalam daftar barang pengguna, berdasarkan berita acara serah terima tersebut;

m.

Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan penghapusan dengan melampirkan berita acara serah terima dan keputusan penghapusan;

n.

Pengelola Barang menghapuskan barang dimaksud dari Daftar Barang Milik Negara

apabila

barang

tersebut

ada

dalam

Daftar

Barang

Milik

Negara,.berdasarkan berita acara serah terima barang, keputusan penghapusan barang, dan laporan pelaksanaan penghapusan barang dari Pengguna Barang. o.

Pengelola Barang menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan, dalam hal barang pengganti merupakan barang yang wajib mendapatkan penetapan status penggunaan


- 44 -

p.

Pengguna Barang mencatat barang pengganti sebagai Barang Milik Negara dalam Daftar Barang Pengguna, dan oleh Pengelola Barang dalam Daftar Barang Milik Negara.

7.

Prosedur Hibah Barang Milik Negara Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Yang Berada Pada Pengelola Barang a.

Pengguna Barang mengajukan permohonan hibah disampaikan kepada Pengelola Barang dengan disertai penjelasan dan data pendukung:

b.

1)

Alasan permintaan hibah;

2)

Rincian peruntukan;

3)

Jenis/spesifikasi;

4)

Lokasi/data teknis;

5)


Pengelola Barang membentuk Tim yang beranggotakan Pengguna Barang, serta dapat mengikutsertakan unsur instansi/lembaga teknis yang kompeten.

c.

Tim melakukan penelitian kelayakan alasan/pertimbangan permintaan hibah, dan data administrasi yang terdiri dari: 1)

Data tanah, antara lain status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, dan peruntukan;

2)

Data bangunan, antara lain tahun pembuatan, konskuksi, luas, dan status kepemilikan;

3)

Apabila diperlukan, melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan untuk rnencocokkan data administratif yang ada.

d.

Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;

e.

Penilai melaporkan laporan penilaian kepada Pengelola Barang melaiui Tim;

f.

Tim menyampaikan laporan haasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang, dilampiri berita acara penelitian termasuk laporan penilaian sebagaimana tersebut pada poin e.

g.

Pengelola Barang mempertimbangkan untuk menentukan disetujui atau tidaknya usulan hibah, berdasarkan laporan Tim,.

h.

Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengusulkan hibah, disertai dengan alasannya, dalam hal usulan hibah tidak disetujui.

i.

Pengelola Barang menenetapkan keputusan pelaksanaan hibah, yang sekurangkurangnya memuat: 1)

Penerima hibah;

2)

Objek hibah, yaitu mengenai detil tanah dan/atau bangunan;


- 45 -

j.

3)


4)

Peruntukkan tanah dan/atau bangunan; dalam hal usulan hibah disetujui

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPR, dalam hal hibah tanah dan/atau bangunan tersebut memerlukan persetujuan DPR,

k.

Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Presiden dalam hal hibah tanah dan/atau bangunan tersebut hasil penilaiannya di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar mpiah),.

l.

Pengelola Barang melakukan serah terima tanah dan/atau bangunan kepada penerima hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang dan naskah hibah, berdasarkan keputusan pelaksanaan hibah tersebut.

m.

Pengelola Barang melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Miiik Negara dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang., berdasarkan berita acara serah terima barang dan naskah hibah,

8.

Prosedur Hibah Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Yang Sejak Perencanaan Pengadaannya Dimaksudkan Untuk Dihibahkan Sebagaimana Tercantum Dalam Dokumen Penganggaran a.

Pengguna Barang membentuk Tim internal untuk melakukan persiapan pengusulan hibah tanah dan/atau bangunan dengan tugas : 1)

Menyiapkan dokumen anggaran beserta kelengkapamya;

2)

Melakukan penelitian data administratif, yaitu: a)

Data tanah, antara lain status dan bukti kepemilikan, lokasi tanah, luas, nilai tanah,

b)

Data bangunan, antara lain tahun pembuatan, konstruksi, luas, dan status kepemilikan serta nilai bangunan;

3)

Melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan untuk mencocokkan data administratif yang ada;

4)

Menyampaikan laporan hasil penelitian data administratif dan fisik kepada Pengguna Barang.

b.

Pengguna Barang mengajukan permintaan persetujuan hibah tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang dengan disertai: 1)

Dokumen penganggaran yang menunjukkan bahwa barang yang diusulkan

sejak

perencanaan

pengadaannya

dimaksudkan

untuk

dihibahkan; 2)

Calon penerima hibah;

3)

Rincian peruntukkan, jenis/spesifikasi, status dan bukti kepemilikan, dan lokasi;


- 46 -

c.

4)

Hasil audit aparat pengawas fungsional;

5)


Pengelola

Barang

melakukan

penelitian

atas

kebenaran

dokumen

Penganggaran dan data administrasi sebagaimana tersebut pada poin b. d.

Pengelola Barang dapat melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan, apabila diperlukan.

e.

Pengelola Barang menentukan disetujui atau tidaknya usulan hibah, berdasarkan penelitian diatas.

f.

Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengusulkan hibah, disertai dengan alasannya dalam hal usulan hibah tidak disetujui.

g.

Pengelola Barang menetapkan surat persetujuan pelaksanaan hibah yang sekurang-kurangnya memuat: 1)

Penerima hibah;

2)

Objek hibah, yaitu mengenai rincian tanah dan/atau bangunan;

3)


4)

Peruntukan tanah dan/atau bangunan;

5)

Kewajiban Pengguna Barang untuk menghapus tanah dan/atau bangunan yang akan di hibahkan dari daftar barang pengguna; dan

6)

Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan hibah kepada Pengelola Barang.Dalam hal usulan hibah disetujui.

h.

Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Presiden, dalam hal hibah tanah dan/atau bangunan tersebut nilainya di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

i.

Pengguna Barang melakukan serah terima atas tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan dengan penerima hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang dan naskah hibah, berdasarkan persetujuan hibah sebagaimana tersebut dalam poin g.

j.

Pengguna

Barang

dan/atau

Kuasa

Pengguna

Barang

melaksanakan

penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan dan melaporkan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak di terbitkannya keputusan penghapusan.Berdasarkan berita acara serah terima barang tersebut, k.

Pengguna Barang menyampaikan tembusan keputusan penghapusan barang dan berita acara serah terima disampaikan kepada Pengelola Barang paling lama satu bulan setelah serah terima;

l.

Pengelola Barang menghapuskan barang dimaksud dari Daftar Barang Milik Negara dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang.


- 47 -

9.

Prosedur Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan a.

Pengguna Barang membentuk Tim internal untuk melakukan persiapan pengusulan hibah Barang Milik Negara dengan tugas : 1)

Melaksanakan penelitian data administratif Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan, yaitu tentang tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan;

2)

Melakukan penelitian fisik atas Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan untuk mencocokkan data administratif yang ada;

3)

Menyampaikan laporan hasil penelitian data adminishatif dan fisik kepada Pengguna Barang.

b.

Pengguna Barang

mengajukan permintaan persetujuan kepada Pengelola

Barang untuk menghibahkan Barang Milik Negara dimaksud, dengan disertai : 1)

Alasan untuk menghibahkan;

2)

Calon penerima hibah;

3)

Data Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan, yaitu tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan.

c.

Pengelola Barang melakukan penelitian kelayakan hibah dan data administrasi, apabila diperlukan, Pengelola Barang; dapat melakukan penelitian fisik.

d.

Pengelola Barang menentukan disetujui atau tidaknya permohonan tersebut, berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam poin c.

e.

Pengelola

Barang

memberitahukan

kepada

Pengguna

Barang

yang

mengusulkan hibah, disertai dengan alasannya, dalam hal usulan hibah tidak disetujui. f.

Pengelola Barang menetapkan surat persetujuan pelaksanaan hibah yang sekurang-kurangnya memuat: 1)

Barang Milik Negara yang dihibahkan;

2)

Pihak yang menerima hibah;

3)

Peruntukan Barang Milik Negara yang dihibahkan;

4)

Kewajiban Pengguna Barang menetapkan jenis, jumlah, dan nilai Barang Milik Negara yang akan dihibahkan, dalam hal usulan hibah disetujui.

g.

Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada Presiden atau DPR sesuai batas kewenangannya, dalam hal nilai perolehan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan tersebut di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).


- 48 -

h.

Pengguna Barang melakukan serah terima Barang Milik Negara yang dihibahkan dengan penerima hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang dan naskah hibah Berdasarkan persetuiuan hibah sebagaimana tersebut dalam point f.

i.

Pengguna Barang menerbitkan keputusan penghapusan, berdasarkan berita acara serah terima tersebut,

j.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menghapuskan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna, dan melaporkan penghapusan tersebut kepada Pengelola Barang paling lambat 1 (sabu) bulan sejak serah terima disertai tembusan berita acara, naskah hibah, dan keputusan penghapusan.

k.

Pengelola Barang menghapuskan dari Daftar Barang Milik Negara apabila barang tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara.

10. Prosedur Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Pengguna Barang Yang Dari Awal Pengadaannya Direncanakan Untuk Disertakan Sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Sebagaimana Tercantum Dalam Dokumen Penganggaran a.

Pengguna Barang membentuk Tim internal yang bertugas antara lain : 1)

Menyiapkan

kelengkapan

data

administrasi

sekurang-kurangnya

meliputi: a)

Dokumen anggarannya;

b)

Nilai realisasi pelaksanaan anggaran;

c)

Hasil audit aparat pengawas fungsional pemerintah;

d)

Berita acara serah terima pengelolaan sementara dari Pengguna Barang kepada penerima penyertaan modal pemerintah pusat.

b.

2)

Melakukan Pengkajian

3)

Menyampaikan laporan hasil kerja tim kepada Pengguna Barang.

Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang dengan disertai:

c.

1)

Penjelasan/pertimbangan mengenai usul dimaksud;

2)

Kelengkapan data administrasi sebagaimana tersebut pada poin a. 1).

3)

Hasil kajian tim internal.

Pengelola Barang melakukan pengkajian mengenai kelayakan usulan Pengguna Barang.tersebut.

d.

Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyertaan modal pemerintah pusat dimaksud dan menyiapkan rancangan peraturan pemerintah tentang penyertaan modal tersebut, dengan mencantumkan nilai Barang Milik Negara


- 49 -

yang akan dijadikan penyertaan modal pemerintah pusat, yang perhitungannya didasarkan realisasi pelaksanaan anggaran setelah mempertimbangkan hasil audit. e.

Pengelola Barang mengajukan permintaan persetujuan kepada Presiden disertai dengan rancangan peraturan pemerintah mengenai penetapan modal negara dimaksud

untuk di tetapkan Presiden, dalam hal nilai penyertaan modal

dimaksud di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). f.

Pengguna Barang melakukan serah terima barang dengan penerima penyertaan modal pemerintah pusat yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang, berdasarkan Peraturan Pemerintah

tentang penetapan penyertaan

modal pemerintah pusat. g.

Pengguna Barang menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Pengguna dan Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Milik Negara berdasarkan berita acara serah terima barang tersebut..

11. Prosedur Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan Yang Berada Pada Pengelola Barang. a.

Pengelola Barang mengkaji perlunya penyertaan modal pemerintah

Pusat

sesuai dengan tujuan dan pertimbangan penyertaan modal pemerintah dimaksud dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Kementerian Negara/Lembaga yang bertanggungjawab di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara/Daerah. b.

Pengguna Barang mengajukan usulan penyertaan modal kepada Pengelola Barang.

c.

Pengguna

Barang

dalam

mengajukan

usulan

tersebut

diatas

harus

menyampaikan perhitungan kuantitatif yang mencantumkan perbandingan bagi pemerintah atas penyertaan modal dengan salah satu cara lain dalam pemanfaatan Barang Milik Negara; d.

Pengelola Barang mengkaji kelayakan usulan Pengguna Barang untuk menentukan disetujui atau tidaknya usulan dimaksud;

e.

Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai alasannya, dalam hal usulan tidak disetujui

f.

Pengelola Barang membentuk tim yang anggotanya terdiri dari Pengelola Barang, wakil dari instansi yang bertanggung jawab dalam pembinaan penerima penyertaan modal, serta dapat melibatkan wakil dari instansi teknis yang kompeten dan wakil dari calon penerima penyertaan modal, dalam hal usulan disetujui;


- 50 -

g.

Tim bertugas untuk melakukan penelitian atas tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan penyertaan modal, serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut;

h.

Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melaksanakan perhitungan nilai tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan penyertaan modal;

i.

Penilai menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Pengelola Barang melalui Tim;

j.

Tim menyampaikan kepada Pengelola Barang laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk usulan nilai Barang Milik Negara yang akan disertakan sebagai modal berdasarkan laporan hasil penilaian;

k.

Pengelola Barang menetapkan nilai Barang Milik Negara yang akan disertakan sebagai modal dan menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang penyertaan modal, berdasarkan laporan tim;

l.

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada DPR, dalam hal penyertaan modal tersebut memerlukan persetujuan DPR.

m.

Pengelola Barang mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang, penyertaan modal pemerintah kepada Presiden untuk ditetapkan, berdasrkan surat persetujuan dari DPR

n.

Pengelola Barang mengajukan Permintaan Persetujuan kepada Presiden disertai rancangan peraturan pemerintah mengenai penetapan modal negara untuk ditetapkan

Presiden,

dalam

hal

nilai

penyertaan

modal

di

atas

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). o.

Pengclola Barang menerbitkan keputusan pelaksanaan Penyertaan modal, dalam hal nilai penyertaan modal di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

p.

Pengelola Barang menyampaikan rancangan peraturan pemerintah tentang penyertaan modal pemerintah pusat kepada Presiden untuk ditetapkan, berdasarkan keputusan tersebut.

q.

Pengelola Barang melakukan serah terima barang dengan penerima penyertaan modal pemerintah pusat, yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang, setelah peraturan pemerintah tentang penyertaan modal telah ditetapkan.

r.

Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Milik Negara, berdasarkan berita acara serah terima barang,.

12. Prosedur Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan


- 51 -

a.

Pengguna Barang melakukan inventarisasi Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang direncanakan untuk dijadikan penyertaan modal pemerintah pusat, serta identifikasi pihak penerima penyertaan modal berdasarkan tujuan dan pertimbangan penyertaan modal pemerintah pusat.

b.

Pengguna Barang melakukan persiapan penyertaan modal pemerintah pusat dengan membentuk tim internal yang bertugas antara lain : 1)

Menyiapkan

kelengkapan

data

administrasi

sekurang-kurangnya

meliputi: a)

Kartu identitas barang;

b)

Daftar barang yang diusulkan dengan sekurang-kurangnya memuat jenis, jumlah, kondisi, harga dan tahun perolehan.

c)

Surat penetapan status penggunaan Barang Milik Negara yang diusulkan.

2)

Melakukan penelitian mengenai Barang Milik Negara yang akan disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah pusat.

3) c.

Menyampaikan laporan hasil kerja tim kepada Pengguna Barang.

Pengguna Barang mengajukan usulan penyertaan modal pemerintah pusat atas Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang, dengan disertai: 1)

Penjelasan/pertimbangan;

2)

Kelengkapan data administrasi;

3)

Hasil kajian tim internal; dan

4)

Perhitungan kuantitatif yang mencantumkan perbandingan keuntungan bagi pemerintah atas penyertaan modal dengan bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara

d.

Pengelola Barang melakukan kajian dan penelitian atas usulan Pengguna Barang untuk menentukan kesesuaian usulan dengan tujuan dan pertimbangan penyertaan modal pemerintah pusat.

e.

Pengelola Barang mengkaji usulan Pengguna Barang untuk menentukan disetujui atau tidaknya usulan dimaksud.

f.

Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya, dalam hal usulan tidak disetujui.

g.

Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyertaan modal pemerintah pusat, dalam hal usulan disetujui,.

h.

Pengguna Barang menindaklanjuti persetujuan penyertaan modal pemerintah pusat dengan membentuk tim yang anggotanya terdiri dari unsur Pengelola


- 52 -

Barang, Pengguna Barang, instansi teknis yang berkompeten, dan penerima penyertaan modal pemerintah pusat i.

Tim bertugas untuk melakukan penelitian atas Barang Milik Negara yang akan dijadikan penyertaan modal, serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut.

j.

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal pemerintah pusat kepada DPR, dalam hal nilai perolehan Barang Milik Negara tersebut diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

k.

Pengelola Barang mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang penyertaan modal pemerintah kepada Presiden untuk ditetapkan, berdasarkan surat persetujuan dari DPR. l.

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal pemerintah pusat kepada Presiden disertai rancangan peraturan pemerintah tentang penyertaan modal pemerintah untuk ditetapkan, dalam hal nilai perolehan Barang Milik Negara diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dalam hal Barang Milik Negara dari awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan sebagai penyertaan modal pemerintah pusat sesuai dokumen penganggarannya, tidak diperlukan persetujuan DPR.

m.

Pengguna Barang melakukan serah terima barang dengan penerima penyertaan modal pemerintah pusat yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang, setelah peraturan pemerintah tentang penyertaan modal pemerintah pusat ditetapkan.

n.

Pengguna Barang melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Negara.Berdasarkan berita acara serah terima barang.

o.

Pengguna Barang melaporkan kepada Pengelola Barang disertai dengan berita acara serah terima barang dan keputusan penghapusan BMN.

p.

Pengelola Barang menghapuskan dari Daftar Barang Milik Negara dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang apabila barang tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara.

G.

Penatausahaan 1.

Prosedur Pembukuan Pada Pengguna Barang Tingkat UPKPB (Unit Penatausaha Kuasa Pengguna Barang)


- 53 -

a.

UPKPB membukukan dan mencatat semua BMN yang telah ada ke dalam Buku Barang dan/atau Kartu Indentitas Barang, menyusun dan mendaftarkan semua BMN yang telah ada ke dalam DBKP.

b.

UPKPB meminta pengesahan DBKP pertama kali kepada penanggung jawab UPKPB

c.

UPKPB membukukan dan mencatat data transaksi BMN ke dalam Buku Barang Intrakomptabel, Buku Barang Ekstrakomptabel, Buku Barang Bersejarah, Buku KDP dan Buku Persediaan berdasarkan dokumen sumber.

d.

UPKPB membukukan dan mencatat semua barang dan perubahannya atas perpindahan barang antar lokasi/ruangan ke dalam Daftar Barang Ruangan (DBR) dan/atau Daftar Barang Lainnya (DBL).

e.

UPKPB membuat dan/atau memutakhirkan KIB, DBR dan DBL.

f.

UPKPB membukukan dan mencatat perubahan kondisi barang ke dalam Buku Barang Intrakomptabel, Buku Barang Ekstrakomptabel dan Buku Barang Bersejarah berdasarkan dokumen sumber.

g.

UPKPB membukukan dan mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya kedalam Buku PNBP.

h.

UPKPB mengarsipkan dokumen penatausahaan dan dokumen kepemilikan BMN secara tertib.

i.

UPKPB melakukan rekonsiliasi data transaksi BMN dengan UAKPA dan/atau pejabat pembuat komitmen.

j.

UPKPB mencatat setiap perubahan data BMN kedalam DBKP berdasarkan data dari Buku Barang dan KIB.

k.

UPKPB meminta pengesahan DBKP kepada penanggung jawab UPKPB.

l.

UPKPB Melakukan rekonsiliasi atas DBKP dengan DBMN-KD pada KPKNL, jika diperlukan.

m.

UPKPB menginstruksikan kepada setiap Penanggungjawab Ruangan untuk melakukan pengecekan ulang kondisi BMN yang berada di ruangan masingmasing.

n.

UPKPB mencatat perubahan kondisi BMN yang telah disahkan oleh Penanggungjawab Ruangan ke dalam DBKP serta Buku Barang dan KIB.

o.

UPKPB melakukan proses back up data dan tutup tahun.

p.

UPKPB membukukan dan mencatat hasil inventarisasi ke dalam BukuBarang dan/atau Kartu Identitas Barang.


- 54 -

2.

Prosedur pembukuan Pada Pengguna Barang Tingkat UPPB E-1 (Unit Penatausaha Pengguna Barang Tingkat Eselon I) a.

UPPB-E1 melakukan proses pembukuan dokumen sumber dan verifikasi BMN, mendaftarkan semua BMN yang telah ada ke dalam DBP-E1, yang datanya berasal dari DBKP di wilayah kerjanya.

b.

UPPB-E1 meminta pengesahan DBP-E1 pertama kali kepada penanggung jawab UPPB-E1.

c.

UPPB-E1 mendaftarkan data mutasi BMN ke dalam DBP-E1 berdasarkan dokumen sumber dan mencatat perubahan kondisi barang ke dalam DBP-E1 berdasarkan dokumen sumber.

d.

UPPB-E1 menghimpun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pengelolaan BMN yang berasal dari Laporan PNBP UPKPB di wilayah kerjanya.

e.

UPPB-E1 mengarsipkan asli atau fotocopy/salinan dokumen penatausahaan dan dokumen kepemilikan BMN secara tertib.

f.

UPPB-E1 mencatat setiap perubahan DBP-E1 berdasarkan data dari DBKP di wilayah kerjanya.

3.

g.

UPPB-E1 meminta pengesahan DBP-E1 kepada penanggung jawab UPPB-E1.

h.

UPPB-E1 melakukan proses back up data dan tutup tahun

Prosedur Pembukuan Tingkat UPPB (Unit Penatausaha Pengguna Barang) a.

UPPB mendaftarkan semua BMN yang telah ada ke dalam DBP, yang datanya berasal dari DBKP.

b.

UPPB meminta pengesahan DBP pertama kali kepada penanggung jawab UPPB.

c.

UPPB mendaftarkan data mutasi BMN ke dalam DBP berdasarkan dokumen sumber.

d.

UPPB mencatat perubahan kondisi barang ke dalam DBP berdasarkan dokumen sumber.

e.

UPPB menghimpun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pengelolaan BMN yang berasal dari Laporan PNBP UPKPB

f.

UPPB mengarsipkan asli atau fotocopy/salinan dokumen penatausahaan BMN secara tertib.

g.

UPPB mengarsipkan fotocopy/salinan dokumen kepemilikan BMN secara tertib.

h.

UPPB mencatat setiap perubahan DBP berdasarkan data dari DBKP dan/atau DBP-E1.

i.

UPPB meminta pengesahan DBP kepada penanggung jawab UPPB.


- 55 -

4.

j.

UPPB melakukan rekonsiliasi atas DBP dengan DJKN.

k.

UPPB melakukan proses back up data dan tutup tahun

Prosedur Inventarisasi Barang Milik Negara Tingkat UPKPB (Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang) a.

Kuasa Pengguna Barang membentuk tim inventarisasi dan dapat dibantu oleh unit kerja lain pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang.

b.

Tim inventarisasi yang dibentuk menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi.

c.

Tim inventarisasi mengumpulkan dokumen sumber.

d.

Tim inventarisasi Melakukan pemetaan pelaksanaan inventarisasi, antara lain : 1)

Menyiapkan denah lokasi.

2)

Memberi nomor/nama ruangan dan penanggungjawab ruangan pada denah lokasi.

3)

Menyiapkan blanko label sementara (dari kertas) yang akan ditempelkan pada BMN yang bersangkutan.

4) e.

Menyiapkan data awal.

Tim Inventarisasi menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi beserta tata cara pengisiannya.

f.

g.

Tim Inventarisasi melakukan pendataan barang : 1)

Menghitung jumlah barang.

2)

Meneliti kondisi barang (baik, rusak ringan atau rusak berat).

3)

Menempelkan label registrasi sementara pada BMN yang telah dihitung.

4)

Mencatat hasil inventarisasi tersebut pada Kertas Kerja Inventarisasi.

Tim Inventarisasi melakukan identifikasi barang : 1)

Pemberian nilai BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

2)

Mengelompokkan barang

dan

memberikan kode barang

sesuai

penggolongan dan kodefikasi barang. 3)

4)

Memisahkan barang-barang berdasarkan kategori kondisi : a)

Barang Baik dan Rusak Ringan.

b)

Barang Rusak Berat /tidak dapat dipakai lagi.

Meneliti kelengkapan/eksistensi barang dengan membandingkan data hasil inventarisasi dan data awal/dokumen sumber:

h.

a)

Barang yang tidak diketemukan/hilang

b)

Barang yang berlebih.

Tim Inventarisasi Menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI) yang telah diinventarisasi berdasarkan data kertas kerja dan hasil identifikasi, dengan kriteria :


- 56 -

i.

1)

Barang Baik dan Rusak Ringan

2)

Barang Rusak Berat/tidak dapat dipakai lagi

3)

Barang yang tidak diketemukan/hilang

4)

Barang yang berlebih.

Tim Inventarisasi membuat surat pernyataan kebenaran hasil pelaksanaan inventarisasi.

j.

Tim Inventarisasi menyusun laporan hasil inventarisasi BMN.

k.

Tim Inventarisasi meminta pengesahan atas laporan hasil inventarisasi BMN beserta DBHI dan surat pernyataan kepada penanggung jawab UPKPB.

l.

Tim

Inventarisasi

menyampaikan

laporan

hasil

inventarisasi

beserta

kelengkapannya kepada UPPB dengan tembusan kepada KPKNL. m

Tim Inventarisasi membukukan dan mendaftarkan data hasil inventarisasi pada Buku Barang, Kartu Identitas Barang (KIB) dan Daftar Barang Kuasa Pengguna.

n.

Tim Inventarisasi memperbaharui DBR dan DBL sesuai dengan hasil inventarisasi yang telah ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang dikuasakan.

o.

Tim Inventarisasi Menempelkan blanko label permanen pada masing-masing barang yang diinventarisasi sesuai hasil inventarisasi.

p.

UPKPB dapat melakukan rekonsiliasi/ pemutakhiran data hasil inventarisasi dengan UPPB dan KPKNL, jika diperlukan,

q.

UPKPB menindaklanjuti barang yang hilang/tidak diketemukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.

Prosedur Inventarisasi Barang Milik Negara Tingkat UPPB-E1 a.

UPPB-E1 mengkoordinasikan rencana pelaksanaan inventarisasi BMN dengan UPKPB di wilayah kerjanya.

b.

UPPB-E1 dapat membentuk tim inventarisasi yang dikoordinir oleh UPPB dan dapat dibantu oleh unit kerja lain pada lingkup Eselon 1 yang bersangkutan pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang.

c.

UPPB-E1 mengumpulkan dokumen sumber.

d.

UPPB-E1 melakukan bimbingan dan memberikan arahan kepada UPKPB di wilayah kerjanya dalam melakukan inventarisasi BMN.

e.

UPPB-E1 dapat melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data hasil inventarisasi dengan UPKPB, jika diperlukan.

f.

UPPB-E1 menyusun laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan inventarisasi BMN yang datanya berasal dari himpunan hasil inventarisasi dari UPKPB atau laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan inventarisasi BMN.


- 57 -

g.

UPPB-E1 meminta pengesahan atas laporan rekaputilasi hasil pelaksanaan inventarisasi BMN kepada penanggung jawab UPPB-E1.

h.

UPPB-E1 menyampaikan laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan inventarisasi kepada UPPB.

i.

UPPB-E1 mencatat dan mendaftarkan hasil pelaksanaan inventarisasi yang telah ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang dikuasakan, pada DBP-E1.

6.

Prosedur Inventarisasi Pada Tingkat UPPB (Unit Penatausahaan Pengguna Barang) a.

UPPB mengkoordinasikan rencana pelaksanaan inventarisasi BMN dengan UPKPB.

b.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dapat membentuk tim inventarisasi dan dapat dibantu oleh unit kerja lain pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang.dalam melaksanakan inventarisasi..

c.

Tim Inventarisasi mengumpulkan dokumen sumber.

d.

Tim Inventarisasi menghimpun hasil pelaksanaan inventarisasi dari UPKPB, UPPB-E1 ke dalam Daftar Barang Inventarisasi.

e.

Tim Inventarisasi menyusun laporan hasil inventarisasi berdasarkan himpunan hasil inventarisasi dari UPKPB, atau UPPB-E1.

f.

Tim Inventarisasi menyusun konsep surat pernyataan kebenaran pelaksanaan inventarisasi dari Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang dikuasakan.

g.

Tim Inventarisasi meminta pengesahan atas laporan hasil inventarisasi beserta daftar barang inventarisasi dan surat pernyataan kepada penanggung jawab UPPB.

h.

Tim Inventarisasi meminta pengesahan atas konsep surat pernyataan kebenaran pelaksanaan inventarisasi dari Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang dikuasakan.

i.

Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada DJKN.

j.

Tim Inventarisasi mencatat dan mendaftarkan hasil inventarisasi yang telah ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga pada DBP.

k.

UPPB dapat melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data hasil inventarisasi dengan UPKPB, UPPB-E1.Jika diperlukan.

7.

Prosedur Pelaporan Barang Milik Negara Tingkat Kuasa Pengguna Barang a.

UPKPB menyampaikan DBKP yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPKPB yang berisi semua BMN yang telah ada beserta ADK-nya untuk pertama kali kepada UPPB-E1, atau UPPB dan KPKNL.

b.

UPKPB menyusun laporan mutasi BMN pada DBKP berdasarkan data transaksi BMN.


- 58 -

c.

UPKPB

meminta pengesahan laporan mutasi BMN kepada pejabat

penanggung jawab UPKPB. d.

UPKPB menyampaikan laporan mutasi BMN pada DBKP yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPKPB beserta ADK-nya kepada UPPB-E1, atau UPPB dan KPKNL.

e.

UPKPB menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) yang datanya berasal dari Buku Barang, KIB, dan DBKP.

f.

UPKPB meminta pengesahan LBKPS kepada pejabat penanggung jawab UPKPB.

g.

UPKPB menyampaikan LBKPS yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPKPB beserta ADK-nya secara periodik kepada UPPB-E1, atau UPPB dan KPKNL

h.

UPKPB menyusun Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN.

i.

UPKPB meminta pengesahan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN kepada pejabat penanggung jawab UPKPB.

j.

UPKPB menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPKPB secara semesteran kepada UPPB-E1, atau UPPB.

k.

UPKPB menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang datanya berasal dari Buku Barang, KIB, dan Daftar Barang.

l.

UPKPB meminta pengesahan LBKPT kepada pejabat penanggung jawab UPKPB.

m.

UPKPB menyampaikan LBKPT yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPKPB beserta ADK-nya secara periodik kepada UPPB-E1,

atau

UPPB

dan KPKNL. n.

UPKPB menyusun Laporan Kondisi Barang (LKB).

o.

UPKPB meminta pengesahan LKB kepada pejabat penanggung jawabUPKPB.

p.

UPKPB menyampaikan LKB yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPKPB secara tahunan kepada UPPB-E1, atau UPPB dengan tembusan kepada KPKNL.

q.

UPKPB menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) BMN.

r.

UPKPB meminta pengesahan LHI BMN kepada pejabat penanggung jawab UPKPB.

s.

UPKPB menyampaikan LHI BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPKPB kepada UPPB-E1, atau UPPB dan KPKNL.


- 59 -

8.

Prosedur Pelaporan Barang Milik Negara Tingkat UPPB-E1 a.

UPPB-E1 menyampaikan DBP-E1 yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB-E1 yang berisi semua BMN yang telah ada beserta ADK-nya untuk pertama kali kepada Kanwil DJKN dan UPPB.

b.

UPPB-E1 menyusun laporan mutasi BMN pada DBP-E1 yang datanya berasal dari himpunan laporan mutasi BMN dari UPKPB.

c.

UPPB-E1 meminta pengesahan Laporan mutasi BMN kepada penanggung jawab UPPB-E1.

d.

UPPB-E1 menyampaikan Laporan mutasi BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB-E1 beserta ADK-nya kepada UPPB.

e.

UPPB-E1 menyusun Laporan Barang Pengguna Eselon I Semesteran (LBPES) yang datanya berasal dari himpunan LBKPS dari UPKPB

f.

UPPB-E1 meminta pengesahan LBPES kepada penanggung jawab UPPB-E1

g.

UPPB-E1 menyampaikan LBPES yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB-E1 beserta ADK-nya secara periodik kepada UPPB.

h.

UPPB-E1 menyusun Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang datanya berasal dari himpunan Laporan PNBP dari UPKPB

i.

UPPB-E1 meminta pengesahan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN kepada penangung jawab UPPB-E1.

j.

UPPB-E1 menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB-E1 secara semesteran kepada UPPB.

k.

UPPB-E1 menyusun Laporan Barang Pengguna Eselon I Tahunan (LBPET) yang datanya berasal dari himpunan LBKPT pada UPKPB atau LBPET pada UPPB-W.

l.

UPPB-E1 meminta pengesahan LBPET kepada penanggung jawab UPPB-E1.

m.

UPPB-E1 menyampaikan LBPET yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB-E1 beserta ADK-nya secara periodik kepada UPPB.

n.

UPPB-E1 menyusun Laporan Kondisi Barang (LKB) yang datanya berasal dari himpunan LKB dari UPKPB atau UPPB-W.

o.

UPPB-E1 meminta pengesahan LKB kepada penanggung jawab UPPB-E1

p.

UPPB-E1 menyampaikan LKB yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB-E1 secara tahunan kepada UPPB.

q.

UPPB-E1 menyusun/menghimpun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) BMN yang datanya berasal dari himpunan LHI BMN dari UPKPB

r.

Meminta pengesahan LHI kepada pejabat penanggungjawab UPPB-E1.


- 60 -

s.

UPPB-E1 menyampaikan LHI BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB-E1 yang datanya berasal dari UPKPB kepada UPPB.

t.

UPPB-E1 dapat melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan LBPE1 semesteran dan tahunan dengan UPKPB di wilayah kerjanya.

9.

Prosedur Pelaporan Barang Milik Negara Tingkat UPPB a.

UPPB menyampaikan DBP yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB yang berisi semua BMN yang telah ada beserta ADK-nya untuk pertama kali kepada DJKN.

b.

UPPB menyusun/menghimpun laporan mutasi BMN pada DBP yang datanya berasal dari himpunan laporan mutasi BMN dari UPKPB, dan/atau UPPB-E1.

c.

UPPB meminta pengesahan laporan mutasi BMN kepada pejabat penanggung jawab UPPB.

d.

UPPB menyampaikan laporan mutasi BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB beserta ADK-nya kepada DJKN.

e.

UPPB Menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) yang datanya berasal dari himpunan LBKPS pada UPKPB, dan/atau LBPES pada UPPB-E1.

f.

UPPB meminta pengesahan LBPS kepada pejabat penanggung jawab UPPB.

g.

UPPB menyampaikan LBPS yang telah disahkan oleh pejabat penanggung jawab UPPB beserta ADK-nya secara periodik yang datanya berasal dari UPKPB, dan/atau UPPB-E1, dan menyampaikannya kepada DJKN.

h.

UPPB menyusun Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang datanya berasal dari himpunan Laporan PNBP dari UPKPB, dan/atau UPPBE1.

i.

UPPB meminta pengesahan Laporan PNBP kepada pejabat penanggung jawab UPPB.

j.

UPPB menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB yang datanya berasal dari UPKPB, dan/atau UPPB-E1 secara semesteran kepada DJKN.

k.

UPPB menyusun Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang datanya berasal dari himpunan LBKPS pada UPKPB, dan/atau LBPET pada UPPB-E1.

l.

UPPB meminta pengesahan LBPT kepada pejabat penanggung jawab UPPB.

m.

UPPB menyampaikan LBPT yang telah disahkan oleh pejabat penanggung jawab UPPB beserta ADK-nya secara periodik kepada DJKN.

n.

UPPB menyusun Laporan Kondisi Barang (LKB) yang datanya berasal dari himpunan LKB dari UPKPB, atau UPPB-E1.

o.

UPPB Meminta pengesahan LKB kepada pejabat penanggung jawab UPPB.


- 61 -

p.

UPPB menyampaikan LKB yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB secara tahunan kepada DJKN.

q.

UPPB menyusun laporan hasil inventarisasi (LHI) BMN yang datanya berasal dari himpunan LHI BMN dari UPKPB, dan/atau UPPB-E1.

r.

UPPB meminta pengesahan LHI BMN kepada pejabat penanggung jawab UPPB.

s.

UPPB menyampaikan LHI BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB kepada DJKN.

t.

UPPB dapat melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data dalam rangka penyusunan LBP semesteran dan tahunan dengan UPKPB, dan/atau UPPB-E1.

10.

Prosedur Pelaporan Barang Persediaan a.

UPKPB (tingkat Satker) Pada setiap akhir bulan berjalan, dilakukan evaluasi dimana kolom-kolom dalam Kartu Persediaan di jumlahkan dan ditentukan saldo dari akhir bulan tersebut. Berdasarkan evaluasi tersebut, selanjutnya dibuatkan: 1)

Laporan Bulanan Nilai Persediaan per kode barang meliputi sado awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir;

2) b.

Laporan Bulanan Perincian Biaya Pemakaian;

UPKPB secara berkala melakukan rekonsiliasi untuk mencocokkan antara jumlah fisik barang dengan kartu persediaan, antara Unit Akuntansi Penatausaha Kuasa Pengguna Barang/UAPKPB dengan Unit Akuntansi Penatausaha Kuasa Pengguna Anggaran/UAKPA untuk mencocokkan nilai persediaan ;

c.

Unit Akuntansi Penatausaha Kuasa Pengguna Barang/UAPKPB Setiap akhir Semester melakukan perhitungan fisik (Stock Opname) yang diikuti oleh unit Keuangan dan diverifikasi oleh SPI, dilengkapi dengan Berita Acara Stock Opname (BASO) ;

d.

UAPKPB menyampaikan waktu laporan ditetapkan sebagai berikut : 1)

Laporan Bulanan dibuat dan dikirim paling lambat 5 (lima) hari setelah bulan berjalan;

2)

Laporan Semesteran/Tahunan dibuat dan dikirim paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tahun berjalan ;

3)

Apabila laporan melebihi dari batas waktu yang ditetapkan akan diberikan sanksi, sesuai ketentuan yang berlaku ;


- 62 -

H.

Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian 1.

Prosedur Pembinaan BMN a.

Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum pengelolaan barang milik Negara/daerah

b.

Menteri Keuangan menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan barang milik negara.

c.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan pembinaan pengelolaan

barang

milik

Negara

yang

berada

di

lingkungan

Kementerian/Lembaganya masing-masing. d.

Unit Penatausahaan Pengguna Barang (UPPB) melakukan pembinaan dan rekonsiliasi data kepada Unit Penatausahaan Pengguna Barang

Eselon I

(UPPB-E1), Unit Penatausahaan Pengguna Barang Wilayah (UPPB-W) dan Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB) yang menjadi wilayah kerjanya. e.

Unit Penatausahaan Pengguna Barang Eselon I (UPPB-E1) membina dan melakukan rekonsiliasi data kepada Unit Penatausahaan Pengguna Barang Wilayah dan Unit penatausahaan Kuasa Pengguna Barang yang menjadi wilayah kerjanya.

f.

Unit Penatausahaan Pengguna Barang Wilayah (UPPB-W) membina dan melakukan rekonsiliasi data kepada Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB).

g.

Unit Penatausahaan Pengguna Barang (UPPB) melakukan pembinaan meliputi pelaksanaan penatausahaan BMN (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN),

penggunaan,

pemanfaatan,

pemindahtanganan,

penghapusan,

pengamanan dan pemeliharaan, pengawasan serta pengendalian BMN, dan lain-lain. 2.

Prosedur Pengawasan BMN a.

Pengguna Barang/UPPB melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara yang berada di bawah penguasaannya.

b.

Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud diatas untuk kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang/UPKPB.

c.

Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada point a dan b.

d.

Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada point c sesuai ketentuan perundang-undangan.


- 63 -

e.

Pengelola Barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

f.

Pengelola Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah.

g.

Aparat Pengawas Fungsional menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada point f kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

3.

Prosedur Pengendalian BMN a.

Pengguna Barang Menetapkan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Negara yang berlaku di lingkungan ANRI dengan Keputusan Kepala ANRI dengan ruang lingkup mulai dari prosedur Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, penilaian,

penghapusan,

pemindahtanganan,

penatausahaan,

pembinaan,

pengawasan dan pengendalian atas BMN/aset; b.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan Pengawasan dan Pengendalian BMN/aset di lingkungan ANRI berpedoman pada Prosedur Tetap Pengelolaan Barang Milik Negara yang berlaku dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;

c.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan Pengawasan dan pengendalian aset tetap berupa Rumah Dinas/Rumah Jabatan dilakukan dengan menggunakan Surat Ijin Menempati Rumah Dinas/Rumah Jabatan oleh Pejabat yang Berwenang..

d.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan Pengawasan dan pengendalian BMN/aset berupa kendaraan dinas roda 4 dan roda 2, dilakukan dengan menggunakan surat ijin Penggunaan/Pemakaian Kendaraan Dinas oleh pejabat yang berwenang;

e.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan Pengawasan dan pengendalian penggunaan Laptop/Notebook/iPad dilakukan dengan menggunakan surat ijin dari pejabat yang berwenang;

f.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara yang dibawa keluar kantor dengan surat ijin tertulis dari Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga c.q. Kepala

Sub

Bagian

Distribusi

dan

Inventarisasi

untuk

dilakukan

pencatatan/pengendalian menggunakan formulir peminjaman barang dan


- 64 -

formulir barang keluar guna memudahkan monitoring atas keberadaan dan kondisi serta penanggung jawab BMN tersebut; g.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara melalui Daftar Barang Ruangan (DBR);

h.

Penanggung jawab ruangan wajib mencatat dan melaporkan setiap terjadi mutasi (penambahan, pengurangan atau perpindahan BMN);

i.

Penanggungjawab/pemakai BMN melaporkan setiap terjadi mutasi/perubahan penanggungjawab pemakaian BMN, perpindahan barang, kehilangan, dan lainlain kepada Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.


- 65 -

BAB III PENUTUP

Prosedur Tetap Pengelolaan BMN ini dapat menjadi acuan bagi semua unit kerja di lingkungan ANRI terkait dengan pengelolaan BMN atau Unit Akuntansi Penatausaha Kuasa Pengguna Barang/UAPKPB di Lingkungan ANRI dalam melaksanakan pengelolaan seluruh BMN sehingga pada akhirnya semua unit kerja dapat memiliki pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang pada gilirannya akan berdampak pada efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di ANRI dalam kerangka reformasi birokrasi nasional. Prosedur Tetap Pengelolaan BMN mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

Desember 2011

KEPALA BIRO UMUM,

SYAIFUDDIN


LAMPIRAN PROSEDUR TETAP NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


-1-

DAFTAR LAMPIRAN PROSEDUR TETAP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 1

DIAGRAM ALIR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN ATAU BANGUNAN

LAMPIRAN 2

DIAGRAM ALIR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN ATAU BANGUNAN

LAMPIRAN 3

DIAGRAM ALIR PENYEWAAN SEBAGIAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN OLEH PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG

LAMPIRAN 4

DIAGRAM ALIR PENYEWAAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN ATAU BANGUNAN OLEH PENGGUNA BARANG

LAMPIRAN 5

DIAGRAM ALIR PINJAM PAKAI BARANG MILIK NEGARA OLEH PENGGUNA BARANG

LAMPIRAN 6

DIAGRAM ALIR KERJASAMA PEMANFAATAN ATAS SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG BERLEBIH DARI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

YANG

SUDAH

DIGUNAKAN

OLEH

PENGGUNA BARANG

LAMPIRAN 7

DIAGRAM ALIR KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN ATAU BANGUNAN

LAMPIRAN 8

DIAGRAM ALIR BANGUN GUNA SERAH (BGS) DAN BANGUN SERAH

GUNA

(BSG)

ATAS

TANAH

YANG

STATUS

PENGGUNAANNYA ADA PADA PENGGUNA BARANG

LAMPIRAN 9

DIAGRAM ALIR PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA

LAMPIRAN 10

DIAGRAM ALIR PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA

LAMPIRAN 11

DIAGRAM ALIR PERBAIKAN DAN PELAPORAN BARANG RUSAK BERAT

LAMPIRAN 12

DIAGRAM ALIR PENARIKAN BARANG RUSAK BERAT


-2-

LAMPIRAN 13

DIAGRAM ALIR PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PEMANFAATAN ATAU PEMINDAHTANGANAN

LAMPIRAN 14

DIAGRAM ALIR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERADA

PADA

PENGGUNA

BARANG

DAN/ATAU

KUASA

PENGGUNA BARANG LAMPIRAN 15

DIAGRAM ALIR PENGHAPUSAN KARENA PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA KEPADA PENGGUNA BARANG LAIN

LAMPIRAN 16

DIAGRAM ALIR PENGHAPUSAN KARENA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA

LAMPIRAN 17

DIAGRAM

ALIR

PENGHAPUSAN

BARANG

MILIK

NEGARA

MILIK

NEGARA

DENGAN TINDAK LANJUT PEMUSNAHAN LAMPIRAN 18

DIAGRAM KARENA

ALIR

PENGHAPUSAN

ADANYA

MEMPEROLEH

PUTUSAN

KEKUATAN

BARANG

PENGADILAN

HUKUM

TETAP

YANG

TELAH

ATAU

UNTUK

MENJALANKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG LAMPIRAN 19

DIARAM ALIR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA KARENA SEBAB-SEBAB LAIN

LAMPIRAN 20

DIAGRAM ALIR PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

LAMPIRAN 21

DIAGRAM

ALIR

DIHAPUSKAN PENGGANTI

PENJUALAN

KARENA SUDAH

BANGUNAN

ANGGARAN DISEDIAKAN

YANG

HARUS

UNTUK

BANGUNAN

DALAM

DOKUMEN

PENGANGGARAN LAMPIRAN 22

DIAGRAM ALIR PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

LAMPRAN 23

DIAGRAM ALIR TUKAR MENUKAR ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG BERADA PADA PENGELOLA BARANG

LAMPIRAN 24

DIAGRAM ALIR TUKAR MENUKAR ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

YANG

MASIH

DIPERGUNAKAN

UNTUK

PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGGUNA BARANG TETAPI TIDAK SESUAI DENGAN RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH ATAU PENATAAN KOTA


-3-

LAMPIRAN 25

DIAGRAM ALIR TUKAR MENUKAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAHDAN/ATAU BANGUNAN

LAMPIRAN 26

DIAGRAM ALIR HIBAH ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG BERADA PADA PENGELOLA BARANG

LAMPIRAN 27

DIAGRAM ALIR HIBAH ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG SEJAK PERENCANAAN PENGADAANNYA DIMAKSUDKAN UNTUK DIHIBAHKAN SEBAGAIMANA TERCANTUM

DALAM

DOKUMEN PENGANGGARAN

LAMPIRAN 28

DIAGARAM ALIR HIBAH BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

LAMPIRAN 29

DIAGARAM ALIR PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PUSAT ATAS BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA PENGGUNA BARANG YANG DARI AWAL PENGADAANNYA SEBAGAI

DIRENCANAKAN

PENYERTAAN

SEBAGAIMANA

MODAL

TERCANTUM

UNTUK

DISERTAKAN

PEMERINTAH DALAM

PUSAT

DOKUMEN

PENGANGGARAN

LAMPIRAN 30

DIAGRAM ALIR PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PUSAT ATAS BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG BERADA PADA PENGELOLA BARANG

LAMPIRAN 31

DIAGRAM ALIR PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PUSAT ATAS BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

LAMPIRAN 32

DIAGARAM

ALIR

PEMBUKUAN

BARANG

MILIK

NEGARA

TINGKAT UPKPB

LAMPIRAN 33

DIAGRAM ALIR PEMBUKUAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT UPPB-W

LAMPIRAN 34

DIAGARAM

ALIR

PEMBUKUAN

BARANG

MILIK

NEGARA

TINGKAT UPPB-E1

LAMPIRAN 35

DIAGRAM ALIR PEMBUKUAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT UPPB


-4-

LAMPIRAN 36

DIAGRAM

ALIR

INVENTARISASI

BARANG

MILIK

NEGARA

INVENTARISASI

BARANG

MILIK

NEGARA

INVENTARISASI

BARANG

MILIK

NEGARA

INVENTARISASI

BARANG

MILIK

NEGARA

TINGKAT UPKPB

LAMPIRAN 37

DIAGRAM

ALIR

TINGKAT UPPB-W

LAMPIRAN 38

DIAGRAM

ALIR

TINGKAT UPPB-E1

LAMPIRAN 39

DIAGRAM

ALIR

TINGKAT UPPB

LAMPIRAN 40

DIAGRAM ALIR PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT PENGGUNA BARANG

LAMPIRAN 41

DIAGRAM ALIR PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT UPPB-W

LAMPIRAN 42

DIAGRAM ALIR PELAPORAN BARANG PERSEDIAAN

LAMPIRAN 43

DIAGRAM ALIR PEMBINAAN BARANG MILIK NEGARA

LAMPIRAN 44

DIAGRAM ALIR PENGAWASAN BARANG MILIK NEGARA

LAMPIRAN 45

DIAGRAM ALIR PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA


-5 Lampiran 1 Prosedur Tetap Nomor : 31 Tahun 2011 Tanggal : Desember 2011

DIAGRAM ALIR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN No.

Tahap Kegiatan

1

Menyelesaikan dokumen kepemilikan atas BMN berupa tanah dan/atau bangunan Mengajukan permintaan penetapan status penggunaan kepada pengguna barang disertai dengan dokumen yang mendukung Mengajukan permintaan penetapan status penggunaan kepada pengelola barang disertai dengan dokumen yang mendukung Menetapkan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dengan keputusan Menteri Keuangan. Melakukan pendaftaran, pencatatan dan Penyimpanan dokumen kepemilikan asli atas tanah dan/atau bangunan kedalam Daftar Barang Milik Negara. Melakukan pendaftaran, pencatatan dan penyimpanan copy dokumen kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan kedalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna

2

3

4

5

6

Norma waktu ; 3 (tiga) bulan

Unit Penyelesaian Pengguna Pengelola Barang Barang/Kuasa Pengguna Barang



DIAGRAM ALIR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN No.

Tahap Kegiatan

1

Menyelesaikan dokumen bukti kepemilikan atas perolehan BMN selain tanah dan/atau bangunan. Mengajukan usul penetapan status penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan kepada pengelola barang disertai dengan dokumen yang mendukung. Menetapkan status penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan

2

3 4

5

6

Melakukan pencatatan BMN selain tanah dan/atau Bangunan yang memiliki bukti kepemilikan dan barang dengan nilai perolehan di atas Rp. 25.000.000,- per unit/satuan kedalam Daftar BMN Melakukan pendaftaran, pencatatan dan penyimpanan copy dokumen kepemilikan BMN selain tanah dan/atau bangunan kedalam Daftar Barang Kuasa Pengguna. Menghimpun laporan BMN selain tanah dan/atau bangunan.

Norma waktu ; 1 (satu) Bulan

Unit Penyelesaian Pengguna Pengelola Barang Barang/Kuasa Pengguna Barang


-7 -

Lampiran 3 Prosedur Tetap Nomor : 31 Tahun 2011 Tanggal : Desember 2011

DIAGRAM ALIR PENYEWAAN SEBAGIAN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN OLEH PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG

No.

Tahap Kegiatan

1

Mengajukan usulan kepada pengelola barang untuk menyewakan sebagian tanah dan/atau bangunan disertai dokumen yang mendukung. Melakukan penelitian atas usulan untuk menyewakan BMN. Menberitahukan kepada pengguna barang jika usulan penyewaan BMN tidak mendapat persetujuan dari pengelola barang.

2 3

4

5

6 7

8 9

10 11

Menerbitkan surat persetujuan, jika usulan penyewaan BMN mendapat persetujuan dari pengelola barang Menetapkan keputusan pelaksanaan penyewaan atas BMN dan menandatangani perjanjian penyewaan dengan mitra sewa Menyetorkan keseluruhan uang sewa ke rekening kas umum Negara. Melaporkan pelaksanaan sewa menyewa sebagian tanah dan/atau bangunan kepada pengelola barang. Mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa Melakukan penelitian dan kajian atas usulan perpanjangan sewa BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan. Membentuk Tim dan/atau menugskan Penilai atas usulan perpanjangan sewa Tidak diperkenankan mengubah konstruksi dasar bangunan/hanya mengubah bentuk, dengan persetujuan pengelola barang.

Norma waktu ; 1 (satu) Tahun

Unit Penyelesaian Pengguna Pengelola Penyewa Rekening Barang/Kua Barang Barang Kas sa Pengguna Umum Barang Negara

Tidak

ya

Tim Penilai



DIAGRAM ALIR PENYEWAAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN OLEH PENGGUNA BARANG

No.

Tahap Kegiatan

1

Mengajukan usulan kepada pengelola barang mengenai kelayakan kemungkinan penyewaan BMN selain tanah dan/atau bangunan Melakukan penelitian atas usulan penyewaan BMN selain tanah dan/atau bangunan Menberitahukan kepada pengguna barang jika usulan penyewaan BMN tidak mendapat persetujuan dari pengelola barang. Menerbitkan surat persetujuan jika usulan penyewaan BMN mendapat persetujuan dari pengelola barang. Menetapkan surat keputusan penyewaan BMN Menyetorkan keseluruhan uang sewa ke rekening kas umum Negara. Menandatangani perjanjian sewa menyewa BMN oleh pengguna barang dan pihak penyewa. Melaporkan pelaksanaan sewa menyewa BMN kepada pengelola barang disertai dengan dokumen yang mendukung. Mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa Menugaskan tim penilai untuk melakukan penelitian dan kajian atas usulan perpanjangan sewa BMN.

2

3

4

5 6

7

8

9

10


Unit Penyelesaian Pengguna Pengelola Penyewa Kas Barang/Kuasa Barang Barang Umum Pengguna Negara Barang

Tidak

ya

Tim Penilai


-9 -


DIAGRAM ALIR PINJAM PAKAI BMN OLEH PENGGUNA BARANG

No.

Tahap Kegiatan

1

Mengajukan usulan pelaksanaan pinjam pakai kepada pengelola barang. Melakukan kajian atas usulan pengguna barang yang menyangkut kelayakan kemungkinan pinjam pakai BMN. Menyetujui atau tidak usulan pinjam pakai berdasarkan hasil kajian. Memberitahukan kepada pengguna barang jika usulan pinjam pakai tidak disetujui oleh pengelola barang.

2

3 4

Unit Penyelesaian Pengguna Pengelola Peminjam Barang/Kuasa Barang Pengguna Barang

Tidak

Ya 5

6

7 8

9

Menerbitkan surat persetujuan jika usulan peminjaman disetujui oleh pengelola barang. Melaksanakan pinjam pakai berdasarkan persetujuan pinjam pakai antara pengguna barang dan peminjam. Menyampaikan laporan pelaksanaan pinjam pakai kepada pengelola barang. Menyerahkan obyek pinjam pakai kepada pengguna barang setelah berkhirnya jangka waktu pinjam pakai. Meminta parpanjangan jangka waktu pinjam pakai dengan cara mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai paling lambat 3 Bulan sebelum berkhir.



- 10 -


DIAGRAM ALIR KERJASAMA PEMANFAATAN ATAS SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG BERLEBIH DARI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG SUDAH DIGUNAKAN OLEH PENGGUNA BARANG

No.

Tahap Kegiatan

1

Mengajukan usulan kerjasama pemanfaatan tanah dan/atau bangunan kepada pengelola barang. Melakukan kajian atas usulan pengguna barang yang menyangkut kelayakan kemungkinan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan. Menyetujui atau tidak usulan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan hasil kajian. Memberitahukan kepada pengguna barang jika usulan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan tidak disetujui oleh pengelola barang. Menerbitkan surat persetujuan jika usulan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan disetujui oleh pengelola barang. Melaksanakan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan persetujuan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan dan menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan antara pengguna barang dan mitra kerjasama. Menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan kepada pengelola barang. Menyerahkan obyek kerjasama pemanfaatan kepada pengguna barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan. Meminta parpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan dengan cara mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lambat 1 tahun sebelum berakhir kerjasama pemanfaatan.

2

3

4

5

6

7

8

9


Unit Penyelesaian Pengguna Pengelola Peminjam/ Barang/Kuasa Barang Mitra Pengguna Kerjasama Barang Pemanfaatan

Tidak Ya


- 11 Lampiran 7 Prosedur Tetap Nomor : 31 Tahun 2011 Tanggal : Desember 2011

DIAGRAM ALIR KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN ATAU BANGUNAN Unit Penyelesaian No

Tahap Kegiatan

1

Mengajukan usulan kerjasama pemanfaatan tanah/bangunan kepada pengelola barang.

2

Melakukan kajian, menyimpulkan dan membentuk Tim.

3

Melakukan penilaian BMN dan menyampaikan laporan hasil penilaian melalui Tim. Menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil penelitian dan penilaian atas BMN. a).Tidak menyetujui rencana pemanfaatan BMN. b).Menyetujui rencana pemanfaatan BMN di sertai penerbitan surat persetujuan. a.Melakukan tender, menetapkan mitra kerja sekaligus penetapan besarnya kontribusi, b.Membuat naskan perjanjian kerjasama, c.Membuat berita acara serah terima, d. Melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama tersebut. Penandatangan kontrak, berita acara sekaligus penyerahan sarana dan prasarana yang digunakan. Melakukan monitoring evaluasi dan penatausahaan pelaksanaan kerjasama. a). Membuat permohonan perpanjangan waktu kerjasama yang diajukan oleh mitra kerja paling lambat 1 (satu) sebelum berakhirnya masa kontrak. b). Membuat berita acara serah terima apabila tidak diperpanjang Menyerahkan sarana dan prasara apabila masa kontrak sudah berakhir di sertai berita acara serah terima.

4

5

6

7

8

9

10


Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang

Pengelola Barang

Penilai BMN

Tim BMN

Mitra Kerja



DIAGRAM ALIR BANGUN GUNA SERAH (BGS) DAN BANGUN SERAH GUNA (BSG) ATAS TANAH YANG STATUS PENGGUNAANNYA ADA PADA PENGGUNA BARANG Unit Penyelesaian No

Tahap Kegiatan

1

Menyerahkan tanah dan usulan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna atas tanah yang akan di jadikan obyek.

2

Menetapkan objek BGS/BSG dan membentuk tim

3

Melakukan penilaian BMN dan menyampaikan laporan hasil penilaian melalui Tim. Menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pengkajian tanah disertai perhitungan nilai limit . Menerima laoporan dari Tim selanjutnya menerbitkan surat penetapan nilai tanah dan perhitungan nilai limit terendah atas objek BGS/BSG . Melakukan tender pemilihan mitra kerja dan menyampaikan hasil tender disertai kelengkapan berkas dan administrasi pendukung. Menyetorkan uang kontribusi ke rekening kas umum Negara setiap tgl 31 januari. Menerima dan menandatangani berita acara serah terima bangunan Menggunakan/mengoperasikan setelah penyerahan objek BGS/BSG sesuai perjanjian. Monitoring, evaluasi dan penatausahaan pelaksanaannya.

4

5

6

7

8 9

10

11

11

Menyerahkan BGS/BSG apabila masa kontrak sudah berakhir di sertai berita acara serah terima. Menerima penyerahan .BGS /BSG dari mitra kerja dan menandatangani berita acara serah terima.



Pengelola Barang

Penilai BMN

Tim BMN

Mitra Kerja



DIAGRAM ALIR PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA Unit Penyelesaian No

Tahap Kegiatan

1

Melakukan penatausahaan dan pencatatan seluruh asset /BMN

2

Melakukan pengamanan secara fisik atas asset tanah dengan mendirikan tugu batas tanah.

3

Melakukan pengurusan/pembuatan sertifikat tanah terhadap tanah yang belum disertifikatkan.

4

Melakukan pengurusan/pembuatan IMB terhadap gedung bangunan yang belum memiliki IMB.

5

Menyimpan dan memelihara buktibukti/surat-surat/dokumen berharga lainnya dari kerusakan atau bencana alam.

Norma waktu : Kontinyu


BPN

Kantor Pembuatan IMB



DIAGRAM ALIR PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA Unit Penyelesaian No

Tahap Kegiatan

1

Melakukan pemeliharaan/ perbaikan BMN dengan berpedoman Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB)

2

Membuat daftar hasil pemeliharaan barang (DHPB) dan menyampaikan pada Kuasa pengguana barang Meneliti, menyusun dan mengevaluasi efisiensi pemeliharaan barang dalam satu (1) tahun. Menyusun program pemeliharaan secara terencana untuk mencegah an/preventif . Melakukan perbaikan barang yg rusak ringan sehingga dapat digunakan kembali. Melakukan modifikasi barang jika diperlukan.

3

4

5

6

7

Melakukan perbaikan yang sifatnya isidentil/tak terprogram.

8

Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran operasional kantor. Melakukan pemeliharaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan barang agar dalam kondisi baik. Memberikan petunjuk tentang pengoperasian BMN kepada user dan menyusun buku petunjuk tentang tatacara pengoperasian BMN. Mengajukan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang kepada Karo Umum. Membuat pertanggungjawaban pencairan anggaran pemeliharaan melalui bagian keuangan.

9

10

11

12



Sub bagian Pemeliharaan

Unit Pemakai /user

Kepala Biro Umum

Bagian Keuangan



DIAGRAM ALIR PERBAIKAN DAN PELAPORAN BARANG RUSAK BERAT Unit Penyelesaian No 1

10

11

12

12

12

12

Tahap Kegiatan

Mengirimkan nota dinas perihal tentang permohonan perbaikan barang inventaris kantor ke Kabag. Perlengkapan dan RT, c.q. Subbag. Pemeliharaan tem busan Subbag.Disven. Menerima nota dinas dari unit kerja dan memerintahkan subbag. Pemeliharaan untuk ditindaklanjuti Melaksanakan pengecekan di lapangan untuk mengetahui kondisi barang tersebut. Dan selan jutnya ditarik untuk diperbaiki. Jasa pihak ketiga memperbaiki seandainya tdk bisa diperbaiki sendiri oleh Bag.Pemeliharaan Subbag. Disven menerima barang rusak berat (RB) untuk direncana kan penghapusan. Rekanan Melapor Subbag.Disven untuk meminta formulir barang keluar kantor rangkap 3 (tiga) untuk tembusan sekuriti dan Bag. pemeliharaan. Rekanan membawa barang keluar kantor untuk diperbaiki. Menerima Barang yg sudah di perbaiki oleh rekanan selanjutnya di distribusikan ke unit kerja. Norma waktu : 60 hari kerja

Unit Kerja

Kabag. Perlengkapan dan RT

Kasubbag. Pemeliharaan

Kasubbag. Disven

Pihak Ketiga/ Rekanan



DIAGRAM ALIR DIARAM ALIR PENARIKAN BARANG RUSAK BERAT Unit Penyelesaian

No

1

10

11

12

Tahap Kegiatan

Mengirimkan nota dinas perihal penyampaian barang inventaris kantor yg rusak berat setelah dinyatakan RB oleh Subbag. Pemeliharaan . Menerima nota dinas dari unit kerja dan memerintahkan subbag. Disven untuk melakukan penarikan barang tersebut . Subbag. Disven membuat berita acara penarikan, selanjutnya memerintahkan staf untuk melakukan penarikan barang di unit kerja. Staf melakukan penarikan barang RB tersebut untuk di simpan digudang barang inventaris untuk barang rusak berat. Norma waktu : 2 hari kerja

Unit Kerja

Kabag. Perlengkapan dan RT

Kasubbag. Disven

Staf Disven



DIAGRAM ALIR PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PEMANFAATAN ATAU PEMINDAHTANGANAN Unit Penyelesaian No

Tahap Kegiatan

1

Mengajukan permohonan penilaian secara tertulis disertai data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai objek penilaian. Menerima dan menganalisa apakah sudah sesuai dengan ketantuan, jika memenuhi ketentuan akan diproses lebih lanjut. Dengan pembentukan tim. Menugaskan Tim Penilai untuk melakukan penilaian atas BMN yg menjadi objek penilaian. Tim melakukan Penilaian dan melaporkan hasil penilaian atas objek BMN yang di nilai. Menerima hasil penilaian yang selanjutnya di serahkan ke kuasa pengguna barang. Menerima hasil penilaian dari pengelola barang yang selanjut dijadikan data asset yang telah diperbaharui.

2

3

4

5

6

Norma waktu ; 6 (enam) bulan


Pengelola Barang

Tim Penilai



DIAGRAM ALIR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG DAN/ATAU KUASA PENGGUNA BARANG

No

Tahap Kegiatan

1

Membuat keputusan penetapan penyerahan BMN kemudian di sampaikan ke pengguna barang untuk ditindaklanjuti.

2

Menerima keputusan penetapan penyerahan BMN dari pengelola yg selanjutnya dilaksanakan penghapusan dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang. Menyampaikan keputusan penghapusan barang dan berita acara serah terima barang kepada pengelola barang. Menerima keputusan penghapusan barang yg selanjutnya mengarahkan untuk dicatat dalam laporan. Memerintahkan staf untuk mencatat dan memasukkan dalam laporan. Memasukkan kedalam laporan smesteran dan tahunan.

3

4

5

6

Norma waktu ; 20 (dua puluh hari) kerja

Pengelola Barang

Unit Penyelesaian Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang

Staf



DIAGRAM ALIR PENGHAPUSAN KARENA PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA KEPADA PENGGUNA BARANG LAIN Unit Penyelesaian No

Tahap Kegiatan

1

Berdasarkan persetujuan pengalihan status penggunaan BMN dari pengelola barang, melakukan penghapusan barang dari daftar, kemudian menerbitkan Keputusan penghapusan. Menerima hasil keputusan penghapusan barang dari daftar barang pengguna. Menyerahkan BMN kepada pengguna barang lainya yg dituangkan dalam berita acara serah terima. Melakukan pencatatan dan memasukkan dalam laporan semesteran maupun tahunan.

2

3

4

Norma waktu ; 20 (dua puluh hari) kerja


Pengelola Barang

Kuasa Pengguna Barang Lain



DIAGRAM ALIR PENGHAPUSAN KARENA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA Unit Penyelesaian No

Tahap Kegiatan

1

Berdasarkan persetujuan pemindahtanganan Melakukan penghapusan dengan ketentuanketentuan yang berlaku.

2

Menerbitkan keputusan penghapusan paling lambat satu bulan sejak persetujuan pemindahtanganan BMN di tandatangani.

3

Menyetujui barang yang akan di pindahtangankan

4

Membuat berita acara serah terima yang ditadatangani oleh kedua belah pihak.

5

Menyampaikan semua dokumen pemindahtangan kepada pengelola barang.

6

Memasukkan kedalam laporan smesteran dan tahunan.

Norma waktu ; 4 (empat) bulan


Pengelola Barang

Pihak yang Menerima Pemindah Tanganan



DIAGRAM ALIR PENGHAPUSAN DENGAN TINDAK LANJUT PEMUSNAHAN

No

1

2

3

4

5

6

7

Tahap Kegiatan

Membuat usulan penghapusan BMN kepada Kuasa pengguna barang di lengkapi dengan data dan informasi yang mendukung. Mengajukan usulan penghapusan disertai penjelasan tentang tindaklanjut pemusnahan. Menerima usulan tersebut dilanjutkan dengan menerbitkan surat persetujuan penghapusan. Berdasarkan surat persetujuan tersebut kemudian menerbitkan keputusan penghapusan Menghapus BMN dari daftar pengguna barang dengan berita acara pemusnahan dan disampaikan kepada Pengelola barang. Atas dasar dokumen tersebut pengelola barang menghapus dengan menerbitkan keputusan penghapusan. Memasukkan kedalam laporan smesteran dan tahunan.

Norma waktu : 6 (enam) bulan

Kasubag. Disven


Pengelola Barang



DIAGRAM ALIR PENGHAPUSAN KARENA ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP

No

1

2

3

4

5

6

7

Tahap Kegiatan

Membuat usulan penghapusan BMN kepada Kuasa pengguna barang di lengkapi dengan data dan informasi yang mendukung. Mengajukan usulan penghapusan disertai penjelasan tentang tindaklanjut pemusnahan. Menerima dan menyetujui usulan tersebut setelah diteliti dan dikaji dengan cermat. Berdasarkan surat persetujuan tersebut kemudian menerbitkan keputusan penghapusan. Menghapus BMN dari daftar pengguna barang dengan berita acara pemusnahan dan disampaikan kepada Pengelola barang. Atas dasar dokumen tersebut pengelola barang menghapus dengan menerbitkan keputusan penghapusan. Memasukkan kedalam laporan smesteran dan tahunan.


Kasubag. Disven


Pengelola Barang



DIAGRAM ALIR PENGHAPUSAN KARENA SEBAB-SEBAB LAIN

No

1

2

3

4

5

6

7

Tahap Kegiatan

Membuat usulan penghapusan BMN kepada Kuasa pengguna barang di lengkapi dengan data dan informasi yang mendukung. Mengajukan usulan penghapusan disertai penjelasan tentang tindaklanjut pemusnahan. Menerima usulan tersebut dilanjutkan dengan menerbitkan surat persetujuan penghapusan. Berdasarkan surat persetujuan tersebut kemudian menerbitkan keputusan penghapusan Menghapus BMN dari daftar pengguna barang dengan berita acara pemusnahan dan disampaikan kepada Pengelola barang. Atas dasar dokumen tersebut pengelola barang menghapus dengan menerbitkan keputusan penghapusan. Memasukkan kedalam laporan smesteran dan tahunan.


Kasubag. Disven


Pengelola Barang



DIAGRAM ALIR PENJUALAN BMN BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Unit Penyelesaian No

Tahap Kegiatan

1

Membuat perencanaan penjualan tanah/bangunan di sertai data dan persyaratan-persyaratan yang mendukung.

2

Menetapkan tanah/bangunan yang akan dijual dan selanjutnya membentuk tim untuk menyelesaiakan tugas tersebut. Setelah menyelesaikan tugas / pekerjaan tim menyampaikan laporan hasil pekerjaannya ke pengelola barang. Pengelola barang menyetujui dan selanjutnya menerbitkan surat penetapan nilai BMN. Pengelola barang mengajukan ke DPR / presiden apabila mencapai harga jual tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melaksanakan penjualan dengan cara lelang dalam hal ini KPKNL sebagai pelaksana dan membuat berita acara serah terima barang yang dijual. Uang hasil penjualan di setorkan ke rekening kas umum Negara .

3

4

5

6

7

8

Menghapus dari daftar kekayaan Negara dan selanjutnya menerbitkan keputusan penghapusan BMN.



Pengelola Barang

DPR / PRESIDEN

KPKNL

KUN



DIAGRAM ALIR PENJUALAN BANGUNAN YANG HARUS DIHAPUSKAN KARENA ANGGARAN UNTUK BANGUNAN PENGGANTI SUDAH DISEDIAKAN DALAM DOKUMEN PENGANGGARAN Unit Penyelesaian No

Tahap Kegiatan

1

Membentuk tim internal untuk melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut.

2

Mengajukan permohonan permintaan persetujuan atas penjualan bangunan kepada pengelola barang. Melakukan penelitian atas permohonan penjualan bangunan yang diusulkan dari pengguna barang. Membuat usulan ke Presiden seandanya nilai bangunan tersebut mencapai sepuluh milyar. Membuat surat persetujuan pemindahtanganan penjualan memuat objek penjualan dan nilai limit.Pelaksanaan kegiatan mengikuti ketentuan yang berlaku.

3

4

5



Pengelola barang

PRESIDEN



DIAGRAM ALIR PENJUALAN BMN SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Unit Penyelesaian No

Tahap Kegiatan

1

Membentuk tim internal yang bertugas untuk melakukan penelitian data dan administrasi serta cek fisik BMN.

2

Tim menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya ke pada pengguna barang dilampiri berita acara penelitian dan penilaian. Mengajukan usulan ke pengelola barang. Berdasarkan laporan dari tim tersebut maka pengguna barang Melakukan penelitian kelayakan atas usulan tersebut dengan berbagai pertimbangan. Mengajukan ke DPR / presiden apabila mencapai harga jual tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. memerbitkan surat persetujuan pemindahtangan dengan penjualan BMN tersebut.

3

4

5

6

Norma waktu ; 6 (enam) Bulan


Tim Internal Pengelola Barang

DPR / PRESIDEN



DIAGRAM ALIR TUKAR MENUKAR ATAS TANAH DAN/BANGUNAN YANG BERADA PADA PENGELOLA BARANG Unit Penyelesaian Mitra No

Tahap Kegiatan

1

Menerima permohonan tukar menukar didasari oleh factor kebutuhan dan atas permohonan dari pihak lain.

2

Melakukan penelitian atas permohonan dari pihak lain untuk melakukan tukar menukar atas tanah/bangunan dengan berbagai pertimbangan yang kuat. Membentuk tim yang bertugas melakukan penelitian, penilaian,tender dan kontrak dan berita acara serah terima. Menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada pengelola barang.

3

4

5

6

7

8

9

10

Berdasarkan laporan dari tim pengelola barang menerbitkan keputusan tukar menukar barang. Mengajukan persetujuan ke Presiden apabila hasil penilaiannya di bawah sepuluh milyar sedangkan diatas sepuluh milyar persetujuan DPR. Menandatangani naskah perjanjian tukar menukar dengan klausul yang sudah disepakati kedua belah pihak. a) Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan tersebut. b) Melakukan cek fisik apabila pekerjaan selesai. c) Meneliti kelengkapan dokemen. Melakukan penghapusan BMN dari daftar BMNsetelah ditandatangani berita acara serah terima dan keputusan penghapusan. Mencatat ke dalam daftar BMN barang pengganti sebagai pengganti barang yang dihapus/tukar menukar. Norma waktu ; 1 (satu) Tahun

Pengelola barang

Tim BMN

DPR/ Presiden



DIAGRAM ALIR TUKAR MENUKAR ATAS TANAH/BANGUNAN YANG MASIH DIGUNAKAN PENYELENGGARAAN TUPOKSI TETAPI TIDAK SESUAI RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH/PENATAAN KOTA Unit Penyelesaian Mitra No

Tahap Kegiatan

1

Menerima permohonan dari pihak lain.Kegiatan tukar menukar didasari oleh factor kebutuhan oleh pengelola barang

2

Melakukan penelitian atas permohonan dari pihak lain untuk melakukan tukar menukar atas tanah/bangunan dengan berbagai pertimbangan yang kuat. membentuk tim yang bertugas melakukan penelitian, penilaian,tender dan kontrak dan berita acara serah terima. Tim menyampaikan hasil laporan kerjanya kepada pengelola barang.

3

4

5

6

7

8

9

10

Berdasarkan laporan dari tim pengelola barang menerbitkan keputusan tukar menukar barang. Mengajukan persetujuan ke DPR apabila hasil penilaiannya di diatas sepuluh milyar sedangkan bawah sepuluh milyar persetujuan Presiden. Menandatangani naskah perjanjian tukar menukar dengan klausul yang sudah disepakati kedua belah pihak. a) Tim melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan tersebut. b) Melakukan cek fisik apabila pekerjaan selesai. c) Meneliti kelengkapan dokemen. Melakukan penghapusan BMN dari daftar setelah ditandatangani berita acara serah terima dan keputusan penghapusan. Mencatat ke dalam daftar barang pengganti sebagai barang penggantinya. Norma waktu ; 1 (satu) Tahun

Pengelola barang

Tim BMN

DPR/ Presiden



DIAGRAM ALIR TUKAR MENUKAR ATAS BMN SELAIN TANAH/BANGUNAN Unit Penyelesaian Mitra No

Tahap Kegiatan

1

Menerima permohonan atas tukar menukar BMN dari pihak lain.Kegiatan tukar menukar didasari oleh factor kebutuhan oleh pengelola barang Melakukan penelitian atas permohonan dari pihak lain untuk melakukan tukar menukar atas tanah/bangunan dengan berbagai pertimbangan yang kuat. Membentuk tim yang bertugas melakukan penelitian, penilaian,tender dan kontrak dan berita acara serah terima. Menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada pengelola barang.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Berdasarkan laporan dari tim pengelola barang menerbitkan keputusan tukar menukar barang. Mengajukan persetujuan ke Presiden apabila hasil penilaiannya di bawah sepuluh milyar sedangkan diatas sepuluh milyar persetujuan DPR Menandatangani naskah perjanjian tukar menukar dengan klausul yang sudah disepakati kedua belah pihak. a) Tim melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan tersebut. b) Melakukan cek fisik apabila pekerjaan selesai. c) Meneliti kelengkapan dokemen. Melakukan penghapusan BMN dari daftar setelah ditandatangani berita acara serah terima dan keputusan penghapusan. Mencatat ke dalam daftar BMN barang pengganti sebagai pengganti BMN yang dihapus. Norma waktu ; 1 (satu) Tahun

Pengelola barang

Tim BMN

DPR/ Presiden



DIAGRAM ALIR HIBAH ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG BERADA PADA PENGELOLA BARANG Unit Penyelesaian No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tahap Kegiatan

Pengelola barang menerima permintaan hibah dari pihak yang membutuhkan disertai dengan penjelasan dan data pendukung. Pengelola barang membentuk tim hibah BMN. Tim melakukan penelitian kelayakan alasan / pertimbangan permintaan hibah dan data adminstrasi. Pengelola barang menugaskan tim/penilai untuk melakukan penghitungan nilai tanah /bangunan. Tim/penilai melaporkan hasil pekerjaannya kepada pengelola barang di lampiri berita acara penelitian. Pengelola barang menyetujui selanjutnya menetapkan keputusan pelaksanaan hibah. Mengajukan persetujuan ke DPR apabila hasil penilaiannya di bawah sepuluh milyar sedangkan diatas sepuluh milyar persetujuan Presiden. Pengelola barang melaksanakan serah terima kepada penerima hibah yang dituangkan di verita acara serah terima hibah dan naskah hibah. Berdasarkan berita acara serah terima hibah dan naskah hibah melaksanakan penghapusan BMN dari daftar dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan barang.


Pengelola Barang

Tim BMN

Penerima Hibah

DPR/ Presiden



DIAGRAM ALIR HIBAH ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG SEJAK PERENCANAAN PENGADAANNYA UNTUK DIHIBAHKAN Unit Penyelesaian No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tahap Kegiatan



Pengelola Barang

Tim BMN

Penerima Hibah

DPR/ Presiden



DIAGRAM ALIR HIBAH BMN SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Unit Penyelesaian No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tahap Kegiatan



Pengelola Barang

Tim BMN

Penerima Hibah

DPR/ Presiden



DIAGRAM ALIR PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PUSAT BMN BERUPA TANAH/BANGUNAN PADA PENGGUNA BARANG YANG PENGADAANYA DIRENCANAKAN UNTUK DISERTAKAN SEBAGAI PENYERTAAN MODAL PMERINTAH PUSAT Unit Penyelesaian No

Tahap Kegiatan

1

Pengguna barang membentuk tim internal dan mengajukan ke pengelola barang.

2

Pengelola barang mengkaji mengenai kelayakan usulan tersebut.

3

Pengelola barang menganggap usulan tersebut lanyak menerbitkan surat persetujuan dengan mencantumkan nilainya.

4

Mengajukan permintaan persetujuan ke presiden jika nilai penyertaan modal tersebut diatas sepuluh milyar.

5

Pengguna barang melakukan serah terima barang dengan penerima penyertaan modal pemerintah pusat dengan berita acara serah terima.

6

Pengguna barang menerbitkan keputusan penghapusan BMN dari daftar barang pengguna.

7

Pengelola barang menerbitkan keputusan penghapusan BMN dari daftar BMN berdasarkan berita acara serah terima barang.



Pengelola barang

Presiden

Pemerintah Pusat



DIAGRAM ALIR PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PUSAT ATAS BMN BERUPA TANAH/BANGUNAN YANG BERADA PADA PENGELOLA BARANG Unit Penyelesaian No

1

2

3

4

Tahap Kegiatan

Pengguna barang mengajukan rencana penyertaan modal ke pengelola barang dengan menyampaikan perhitungan kwantitatif. Pengelola barang mengkaji mengenai kelayakan usulan tersebut. Pengelola barang membentuk tim yang bertugas melakukan penilaian dan penyiapan hal-hal yang sifatnya teknis. Pengelola barang menugaskan tim penilai untuk melakukan penilaian

5

Tim melaporkan hasil penilaianya kepada pengelola barang.

6

Berdasarkan laporan tim penilai menetapkan nilai BMN.

7

Pengelola barang mengajukan persetujuan ke DPR.

8

Berdasarkan persetujuan dari DPR pengelola barang mengajukan persetujuan ke Presiden. 9 Pengelola barang melakukan serah terima dengan penerima penyertaan modal pemerintah pusat yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang. 10 Pengelola barang menerbitkan keputusan penghapusan dan menghapus dari daftar BMN. Norma waktu ; 1 (satu) Tahun


Pengelola barang

Tim BMN

DPR/ Presiden

Pemerintah Pusat



DIAGRAM ALIR PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PUSAT ATAS BMN SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Unit Penyelesaian No

Tahap Kegiatan

1

Melakukan inventarisasi BMN selain tanah dan bangunan.

2

3

4

5

6

7

8

9

Membentuk tim internal dengan tugas menyiapkan data administrasi,penelitian dan penilaian BMN. Mangajukan usulan penyertaan modal pemerintan pusat pada pengelola barang. Melakukan kajian usulan dari pengguna barang dan menentu kan setuju dan tidak. Pengelola barang menyetujui dengan tindaklanjut dikeluar kan surat persetujuan Pembentukan tim BMN yang bertugas melakukan penilaian dan menyampaikan hasilnya pada pengguna barang. Mengajukan usulan persetujuan ke DPR dan/atau Presiden jika diperlukan. a.Melaksanakan serah terima barang setelah peraturan pemerintah tentang penyertaan modal telah ditetapkan dng melakukan penghapusan dari daftar pengguna barang.b. melaporkan hasilnya ke pengelola barang. Berdasarkan berita acara serah terima barang pengelola menerbitkan keputusan penghapusan BMN dan menghapus dari daftar.



Pengelola Barang

DPR/ Presiden

Pihak Penerima



DIAGRAM ALIR PEMBUKUAN PADA PENGGUNA BARANG TINGKAT UPKPB Unit Penyelesaian No

1

2

3

4

5

6

Tahap Kegiatan

Tahap awal (pertama) melakukan pencatatan,menyu sun dan mendaftarkan BMN, menerima pengesahan dari DBKP. Tahap Kedua melakukan pembukuan dan pencatatan transaksi BMN,mencatat perubahan ruangan dan perpindahan barang, pemutakhiran,PNBP dan pengarsipan. Tahap ketiga, melakukan rekon dengan UAKPA dan pejabat pembuat komitmen. Tahap ke-empat, mencatat setiap perubahan data BMN kedalam DBKP,meminta pengesahan DBKP ke penanggungjawab UPKPB. Tahap ke-lima, Mengintruksi kan kepada setiap penanggung jawab ruangan melakukan cek fisik dan mencatat setiap perubahan. a.Membukukan dan mencatat hasil inventarisasi ke dalam buku barang dan KIP. b. proses back up.

Norma waktu ; 2 (dua) bulan

DBKP

UAKPA

UPKPB

Penanggung jawab Ruangan



DIAGRAM ALIR PEMBUKUAN PADA PENGGUNA BARANG TINGKAT UPPB-W Unit Penyelesaian No

1

2

3

4

5

Tahap Kegiatan

Tahap awal (pertama) Mendaftarkan semua BMN yang telah ada yang datanya berasal dari dari DBKP wilayah. meminta pengesahan DBP-W kepada penanggungjawab UPPB-W. Proses rutin, mendaftarkan data mutasi BMN kedalam DBP-W,mencatat perubahan,PNBP dan mengarsipkan. Proses semesteran mencatat setiap perubahan DBP-W dan dan meminta pengesahan DBP-W ke penanggungjawab UPPB-W. Melakukan proses back up data tutup tahun.


DBP-W

UPPB-W

UPPB-W.



DIAGRAM ALIR PEMBUKUAN PADA PENGGUNA BARANG TINGKAT UPPB-E1 Unit Penyelesaian No

1

2

3

4

5

Tahap Kegiatan

Tahap awal (pertama) Mendaftarkan semua BMN yang telah ada yang datanya berasal dari dari DBKP , DBP-W dan atau DBP-E1 . meminta pengesahan DBP kepada penanggungjawab UPPB Proses rutin, mendaftarkan data mutasi BMN kedalam DBPW,mencatat perubahan,PNBP dan mengarsipkan. Proses semesteran mencatat setiap perubahan DBP meminta pengesahan DB dan rekon DBP dengan DJKN. Melakukan proses back up data tutup tahun.


DBP

UPPB

DJKN.



DIAGRAM ALIR PEMBUKUAN BMN TINGKAT UPPB

UPPB No.

Tahap Kegiatan

1

Proses Pertama Kali Mendaftarkan semua BMN ke dalam DBP Meminta pengesahan kepada penanggung jawab UPPB Proses Rutin Mendaftarkan dan mencatat kondisi barang

2 3

4

5

Proses Semesteran Mencatat setiap perubahan BMN dan meminta pengesahan kepada penanggung jawab UPPB Proses akhir Periode pembukuan Melakukan proses back up data dan tutup tahun


Unit Penyelesaian Penanggung DBP/ Jawab UPPB Laporan Daftar Kondisi Barang



DIAGRAM ALIR INVENTARISASI PADA TINGKAT TINGKAT UPKPB Unit Penyelesaian No

1

2

Tahap Kegiatan

Tahap persiapan ; membentuk tim inventarisasi yang bertugas melakukan menyusun rencana kerja,mengumpulkan dokumen sumber,pemetaan dan menyipkan kertas kerja. Tahap pendataan; menghitung, meneliti,melabel dan mencatat

5

Tahap identifikasi ; Penilaian ,pengelompoan/kodefikasi, pe misahan barang RB dan RR, meneliti dokumen sumber dan fisik. Tahap pelaporan ; menyusun DBHI,membuat surat pernyata an hasil inventarisasi,membuat laporan,meminta pengesahan DBHI dan lap inventarisasi ke UPKPB.Menyampaikan laporan ke UPPB-W,UPPBE1 dan KPKNL. Tahap pembukuan data hasil inventarisasi.

6

Memperbaharui DBR dan DBL.

3

4

Melabel BMN. 7 8

9

UPKPB melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran. Barang hilang diproses sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.


Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang/UPKPB

KPKNL

Tim TGR



DIAGRAM ALIR INVENTARISASI PADA TINGKAT UPPB-W Unit Penyelesaian No

1

2

4

Tahap Kegiatan

Tahap persiapan ; mengkoordinasikan rencana inventarisasi BMN dng UPKPB di wilayah dan mengumpulkan dokumen sumber. Tahap Pelaksanaan ; memberikan bimbingan dan arahan kepada UPKPB wilayah. Menyusun laporan rekapitulasi hasil inventarisasi BMN

5

Meminta pengesahan hasil inventarisasi BMN pada UPPB-W.

6

Menyampaikan laporan rekapitulasi hasil inventarisasi kepada UPPB.

7

8

Mencatat dan mendaftarkan hasil inventarisasi yang telah ditetapkan oleh menteri/ pimpinan lembaga. UPPB-W melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data dengan UPKPB.



UPPB-W

UPKPB



DIAGRAM ALIR INVENTARISASI PADA TINGKAT TINGKAT UPPB-E1 Unit Penyelesaian No

1

2

4

Tahap Kegiatan

Tahap persiapan ; mengkoordinasikan rencana inventarisasi BMN dng UPKPB di wilayah dan mengumpulkan dokumen sumber. Tahap Pelaksanaan ; memberikan bimbingan dan arahan kepada UPKPB wilayah. Menyusun laporan rekapitulasi hasil inventarisasi BMN

5

Meminta pengesahan hasil inventarisasi BMN pada UPPB-E1.

6

Menyampaikan laporan rekapitulasi hasil inventarisasi kepada UPPB.

7

Mencatat dan mendaftarkan hasil inventarisasi yang telah ditetapkan oleh menteri/ pimpinan lembaga.



UPPB-E1

UPKPB



DIAGRAM ALIR INVENTARISASI PADA TINGKAT TINGKAT UPPB Unit Penyelesaian No

1

2

4

5

6

Tahap Kegiatan

Tahap persiapan ; a.mengkoordinasikan rencana inventarisasi BMN dng UPKPB, UPPB-W, UPPB-E1 b. membentuk tim dan c. mengumpulkan dokumen sumber. Tahap Pelaksanaan ; Menghimpun hasil inventarisasi UPKPB, UPPBW, UPPB-E1 kedalam daftar barang inventarisasi. Menyusun laporan hasil inventarisasi BMNdan memintakan pengesahan pada UPPB/menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang dikuasakan. Melaporkan hasil inventarisasi pada DJKN. UPPB melakukan rekonsiliasi /pemutakhiran data dengan UPKPB, UPPB-W, UPPB-E1.



DJKN

UPKPB, UPPB-W, UPPB-E1



DIAGRAM ALIR PELAPORAN BMN TINGKAT PENGGUNA BARANG Unit Penyelesaian No

1

2

4

5

Tahap Kegiatan

Penyampaian DBKP dan ADK yag sudah disahkan oleh penanggungjawab UPKPB kepada UPPB-W, UPPB-E1atau UPPB dan KPKNL Proses semesteran meliputi ; Penyusunan laporan, pengesahan Dan penyampaian laporan kepada yang berhubungan dan berkaitan. Proses akhir periode pembukuan meliputi ; Penyusunan laporan, pengesahan dan penyampaian laporan kepada yang berhubungan dan berkaitan. Proses lainnya meliputi ; Penyusunan laporan, pengesahan dan penyampaian laporan kepada yang berhubungan dan berkaitan.


UPPB-W/UPPBE1/ UPPB/ KPKNL

UPKPB

Menteri/Pimpinan Lembaga



DIAGRAM ALIR PELAPORAN BMN TINGKAT TINGKAT UPPB-W Unit Penyelesaian No

1

2

4

5

Tahap Kegiatan

Penyampaian DBP-W dan ADK yag sudah disahkan oleh penanggungjawab UPKPB kepada UPPB-E1atau UPPB dan kanwil DJKN Proses semesteran meliputi ; Penyusunan laporan, pengesahan Dan penyampaian laporan kepada yang hubungan dan berkaitan. Proses akhir periode pembukuan meliputi ; Penyusunan laporan, pengesahan dan penyampaian laporan kepada yang berhubungan dan berkaitan. Proses lainnya meliputi ; Penyusunan laporan, pengesahan dan penyampaian laporan kepada yang berhubungan dan berkaitan.


UPPB-W/UPPBE1/ UPPB/ KPKNL

UPPB-W

Kanwil DJKN



DIAGRAM ALIR PELAPORAN BARANG PERSEDIAAN Unit Penyelesaian No

1

2

4

5

5

Tahap Kegiatan

Menugaskan staf/pejabat yang menangani persediaan untuk pengumpulan data laporan persediaan. Pengumpulan faktur dan SPM dan SP2D pengadaan dari unit yang terkait sebagai bukti barang masuk. Pengumpulan bon permintaan barang dari unit kerja sebagai bukti barang keluar gudang persediaan. Pengelola gudang menginput data transaksi barang masuk maupun barang keluar setiap hari kerja ke dalam aplikasi persediaan kemudian mengirim kan data ADK tersebut ke dalam SIMAK setiap akhir bulan. Staf yang menangani SIMAK menerima ADK dari pengelola persediaan lalu di gabungkan sehingga menjadi satu laporan yaitu laporan semesteran dan tahunan.



Staf Disven Pelaksana Persediaan

Staf Disven Pelaksana SIMAK



DIAGRAM ALIR PEMBINAAN BARANG MILIK NEGARA Unit Penyelesaian No

1

2

3

4

5

6

6

Tahap Kegiatan

Menteri keuangan menetapkan kebijakan umum pengelolaan BMN. Menteri keuangan menetapkan kebijakan teknis dan melaku kan pembinaan pengelo laan BMN. Pengguna barang melakukan pembinaan pengelolaan BMN di lingkungan lembaga/intansu masing-masing. Unit penatausahaan pengguna barang (UPPB) melakukan pembinaan dan rekonsiliasi data Unit penatausahaan pengguna barang Eslon I (UPPB-EI ) melakukan pembinaan dan rekonsiliasi data Unit penatausahaan pengguna barang wilayah (UPPB-W ) melakukan pembinaan dan rekonsiliasi data Unit penatausahaan pengguna barang h (UPPB ) melakukan pembinaan dan rekonsiliasi data


Menteri Keuangan

UPPB

UPPB - EI

UPPB – W



DIAGRAM ALIR PENGAWASAN BARANG MILIK NEGARA Unit Penyelesaian No

1

2

3

4

5

6

Tahap Kegiatan

Kuasa pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban BMN di lingkung an kantor yang berada dibawah penguasaannya. Meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil dari pemantauan dan penertiban BMN jika di perlukan. Meneindaklanjuti sesuai dengan ketentuan PerundangUndangan/peraturan yang berlaku. Melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindah tanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil dari pemantauan dan penertiban BMN jika di perlukan. Meneindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Norma waktu ; 1 (satu) bulan


Pengelola Barang

Pengawas Fungsional

UU/ Peraturan



DIAGRAM ALIR PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

No

1

2

3

4

5

Tahap Kegiatan


Unit Penyelesaian Penangung jawab Biro Umum /pemakai/ BMN

Kabag.Perleng kapan dan RT

Menetapkan prosedur pengelolaan BMN yang berlaku di lingkungan ANRI dengan keputusan kepala ANRI. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian berpedoman pada Prosedur tetap pengelolaan BMN yang sudah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Membuat surat ijin atas penggunaan kendaraan,laptop dan rumah dinas. Membuat peraturan internal yang mengatur tentang penggunaan, peminjaman dan pemanfaatan yang berlaku untuk semua pegawai di ANRI melaporkan kepada Kabag. Perlangkapan dan RT Cq. Subag. Disven setiap kali ada perpindahan/perubahan posisi dan kehilangan barang inventaris.

Norma waktu ; 1 (satu) bulan

KEPALA BIRO UMUM,

SYAIFUDDIN

Arsip Nasional Republik Indonesia

Recommend Documents