Arsip Nasional Republik Indonesia

Arsip Nasional Republik Indonesia LEMBAR PERSETUJUAN

Substansi Prosedur Tetap tentang Penyusunan Penetapan Kinerja telah saya setujui.

Disetujui di Jakarta pada tanggal

Juni 2010

Plt. SEKRETARIS UTAMA,

GINA MASUDAH HUSNI

Arsip Nasional Republik Indonesia

PROSEDUR TETAP NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum Setelah proses perencanaan dan penganggaran selesai, penetapan kinerja merupakan bagian terpenting dalam manajemen kinerja dan merupakan sesuatu yang akan diukur. Untuk menetapkan kinerja, setiap unit kerja menentukan seperangkat indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur atau menilai tingkat keberhasilan dari aktivitas yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja. seperangkat indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja setiap unit kerja dalam satuan organisasi akan membuat suatu kemajuan menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan organisasi (ANRI), indikator kinerja dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu tingkat

satuan kerja, tingkat

unit

kerja, tingkat

kementerian/lembaga. Indikator kinerja tingkat satuan kerja untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan, indikator tingkat unit kerja (eselon I) digunakan untuk mengukur kegiatan sub program dan program, sedangkan indikator yang digunakan di tingkat kementerian/lembaga untuk mengukur berbagai keberhasilan pelaksanaan program dan pelaksanaan tanggung jawab lainnya sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini dilakukan dalam perencanaan strategis, namun untuk membuat rencana kinerja yang lebih rinci, perlu penetapan ukuran kinerja/indikator keluaran (output) dan hasil (outcome) yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program/kegiatan unit kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal di lingkungan ANRI yang telah disepakati bersama oleh pimpinan organisasi sampai dengan pejabat level bawah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

-2-

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sehingga para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang rinci dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu bahwa pengukuran kinerja sangat penting untuk mengetahui kinerja dan hasil dengan menjelaskan jika kita tidak bisa mengetahui kinerja dan hasil kita sendiri.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Prosedur Tetap tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dimaksudkan untuk memperoleh informasi kinerja dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Tujuan Prosedur Tetap tentang Penyusunan Penetapan Kinerja untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran ANRI dalam melaksanakan pembangunan di bidang kearsipan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Ruang Lingkup Prosedur tetap tentang Penyusunan Penetapan Kinerja ini meliputi penyusunan dan pengoordinasian penetapan kinerja, uraian prosedur, cara penyusunan penetapan kinerja, pelaksana, dan norma waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan penyusunan penatapan kinerja. D. Dasar 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

4.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;


-3-

6.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

7.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);

8.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

9.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Prosedur Tetap di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

E. Pengertian Dalam Prosedur Tetap ini yang dimaksud dengan: 1. Sasaran adalah menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran ini memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. 2. Program adalah berbagai rencana secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan, dan secara urut-urutan, atau rencana yang masih bersifat menyeluruh dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan operasional, kegiatan-kegiatan operasional mempunyai tujuan dan sasaran yang sifatnya sudah terarah dan khusus. 3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 4. Penetapan kinerja adalah merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberi tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang. 5. Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.


-4-

6. Indikator Masukan (input) memberikan gambaran mengenai sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome, misalnya SDM, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya. 7. Indikator Proses (process) memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. 8. Indikiator Keluaran (output) memberikan gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari akitifitas/kegiatan. 9. Indikator Hasil (outcome) memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang dan jasa yang diproduksi/dihasilkan oleh organisasi atau dengan kata lain dapat diartikan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil ini kadang-kadang dapat diperoleh langsung setelah barang atau jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh setelah rentang waktu cukup lama dan sebaiknya dapat terukur bagi organisasi. 10. Indikator manfaat (benefit) memberikan gambaran kegunaan suatu output yang dirasakan langsung oleh masyarakat atau menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. 11. Indikator dampak (impacts) menggambarkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. 12. Pejabat Fungsional: Fungsional Perencana Madya/Muda/Pertama.


-5-

BAB II PROSEDUR PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA

Prosedur Penyusunan Penetapan Kinerja ANRI melalui tahapan sebagai berikut: 1.

TU Kepala ANRI menerima, membaca, dan mencatat surat dari MENPAN dan RB perihal Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja Kementrian/Lembaga, serta menyampaikan kepada Kepala ANRI.

2.

Kepala ANRI menerima, memahami, dan mendisposisikan surat dari MENPAN dan RB perihal Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja Kementrian/Lembaga kepada Sekretaris Utama.

3.

Sekretaris Utama menerima, memahami, mendisposisikan dan menugaskan kepada Kepala Biro (Karo) Perencanaan untuk menyusun penetapan rencana kinerja ANRI.

4.

Karo Perencanaan menerima, memahami, mendisposisikan dan menugaskan kepada Kepala Bagian (Kabag) Program dan Anggaran untuk menyusun penetapan rencana kinerja ANRI.

5.

Kabag Program dan Anggaran menerima, memahami, mengoordinasikan, mendisposisikan dan menugaskan kepada Kasubag Penyusunan Program untuk menyusun Penetapan Kinerja ANRI.

6.

Kasubag Penyusunan Program menerima, memahami dan menugaskan Perencana/Pelaksana menyiapkan konsep Nota Dinas atas Nama Sekretaris Utama yang ditujukan kepada Unit Kerja kerja Eselon I dan II.

7.

Perencana/Pelaksana menerima penugasan membuat dan menyiapkan Nota Dinas beserta lampirannya atas nama Sekretaris Utama perihal penyusunan Penetapan Kinerja yang ditujukan kepada Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II serta melaporkan hasil pembuatan nota dinas kepada Kasubag Penyusunan Program.

8.

Kasubag Penyusunan Program menerima, meneliti, dan mengoreksi Nota Dinas beserta lampirannya atas nama Sekretaris Utama perihal penyusunan Penetapan Kinerja yang ditujukan untuk Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II dan menyampaikan kepada Kabag Program dan Anggaran.

9.

Kabag Program dan Anggaran menerima, meneliti, mengoreksi dan memaraf Nota Dinas beserta lampirannya atas nama Sekretaris Utama perihal penyusunan Penetapan Kinerja yang ditujukan untuk Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II dan menyampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan.

10. Karo Perencanaan menerima, meneliti, mengoreksi dan memaraf Nota Dinas beserta lampirannya atas nama Sekretaris Utama perihal penyusunan Penetapan Kinerja yang ditujukan untuk Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II dan menyampaikan kepada Sekretaris Utama.


-6-

11. Sekretaris Utama menerima, meneliti, mengoreksi dan menandatangani Nota Dinas beserta lampirannya atas nama Sekretaris Utama perihal penyusunan Penetapan Kinerja dari Kepala Biro Perencanaan kepada TU Sekretaris Utama untuk disampaikan kepada pejabat Eselon I dan II. 12. TU Sekretaris Utama menerima, memberi nomor, mendokumentasikan dan menyampaikan kepada pejabat eselon I dan II. (Proses 1 s.d.12 dilakukan 2 hari kerja) 13. Pejabat Eselon I dan II menerima, mempelajari, memahami, berkoordinasi, dan menyusun Penetapan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan II dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Utama. (5 hari kerja) 14. Sekretaris Utama menerima, meneliti, mengoreksi, melakukan koordinasi dan mendisposisikan Penetapan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan II kepada Karo Perencanaan. (1 hari kerja) 15. Karo Perencanaan menerima, meneliti, mengoreksi, mengoordinasi dan mendisposisikan Penetapan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan II kepada Kabag Program dan Anggaran. (1 hari kerja) 16. Kabag Program dan Anggaran menerima, meneliti, mengoreksi, melakukan koordinasi dan mendisposisikan Penetapan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan II kepada Kasubag Penyusunan Program. (1 hari kerja) 17. Kasubag Penyusunan Program menerima, meneliti, mengoreksi, dan menugaskan kepada Perencana/Pelaksana untuk mengumpulkan dan menelaah Penetapan Kinerja Eselon I dan II serta menyusun Penetapan Kinerja Kepala ANRI. (1 hari kerja) 18. 18.1 Perencana/Pelaksana menerima penugasan mengumpulkan, menginventarisasi, dan menelaah Penetapan Kinerja Eselon I dan II serta mengolah dan menyusun Penetapan Kinerja Kepala ANRI; 18.2 Perencana/Pelaksana membuat dan menyiapkan konsep surat perihal penyampaian Penetapan Kinerja ANRI yang ditujukan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disampaikan kepada Kasubag Penyusunan Program. (Proses 18.1 s.d. 18.2 dilakukan 15 hari kerja) 19. Kasubag Penyusunan Program menerima, mempelajari, meneliti, mengoreksi, dan memaraf Penetapan Kinerja Kepala ANRI dan surat perihal penyampaian Penetapan Kinerja ANRI yang ditujukan kepada MENPAN dan RB dan selanjutnya disampaikan kepada Kabag. Program dan Anggaran. (1 hari kerja) 20. Kabag Program dan Anggaran menerima, mempelajari, meneliti, mengoreksi, dan memaraf Penetapan Kinerja Kepala ANRI dan surat perihal penyampaian Penetapan Kinerja ANRI yang ditujukan kepada MENPAN dan RB dan selanjutnya disampaikan kepada Karo


-7-

Perencanaan. (1 hari kerja) 21. Karo Perencanaan menerima, mempelajari, meneliti, mengoreksi, dan memaraf Penetapan Kinerja Kepala ANRI dan surat perihal penyampaian Penetapan Kinerja ANRI

yang

ditujukan kepada MENPAN dan RB dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Utama. (1 hari kerja) 22. Sekretaris Utama menerima, mempelajari, meneliti, mengoreksi, dan memaraf Penetapan Kinerja Kepala ANRI

dan surat perihal penyampaian Penetapan Kinerja ANRI

yang

ditujukan kepada MENPAN dan RB dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala ANRI. (1 hari kerja) 23. Kepala ANRI menerima, meneliti, mengoreksi, dan menyetujui Penetapan Kinerja Eselon II dan menandatangani Penetapan Kinerja Eselon I dan Kepala ANRI beserta surat perihal penyampaian Penetapan Kinerja ANRI yang ditujukan kepada MENPAN dan RB, selanjutnya disampaikan kepada TU Kepala ANRI. 24. TU Kepala ANRI menerima, membaca, mencatat, memberi nomor, mendokumentasikan Penetapan Kinerja Eselon I dan II beserta surat perihal penyampaian Penetapan Kinerja ANRI yang ditujukan kepada MENPAN dan RB serta menyampaikan kepada Sekretaris Utama. 25. Sekretaris Utama menerima dan mendisposisikan Penetapan Kinerja Kepala ANRI, Eselon I dan II beserta surat perihal penyampaian Penetapan Kinerja ANRI yang ditujukan kepada MENPAN dan RB kepada Kepala Biro Perencanaan. 26. Karo Perencanaan menerima dan mendisposisikan Penetapan Kinerja Eselon I dan II ANRI beserta surat perihal penyampaian Penetapan Kinerja ANRI yang ditujukan kepada MENPAN dan RB kepada Kabag Program dan Anggaran. 27. Kabag Program dan Anggaran menerima dan mendisposisikan Penetapan Kinerja Kepala ANRI, Eselon I dan II beserta surat perihal penyampaian Penetapan Kinerja ANRI yang ditujukan kepada MENPAN dan RB kepada Kasubag Penyusunan Program. 28. Kasubag Penyusunan Program menerima dan menugaskan Perencana/Pelaksana untuk mengirim Penetapan Kinerja Kepala ANRI, Eselon I dan II beserta surat perihal penyampaian Penetapan Kinerja ANRI yang ditujukan kepada MENPAN dan RB. 29. Perencana/Pelaksana menerima penugasan mendokumentasikan dan mengirim Penetapan Kinerja Kepala ANRI, Eselon I dan II beserta surat perihal penyampaian Penetapan Kinerja ANRI kepada MENPAN dan RB. (Proses 23 s.d. 29 dilakukan 2 hari kerja) Total waktu pelaksanaan: 32 hari kerja


-8-

BAB III PENUTUP

Prosedur Tetap tentang Penyusunan Penetapanan Kinerja ini dapat menjadi acuan bagi unit-unit kerja di lingkungan ANRI dalam menyusun penetapan kinerja Kepala ANRI, Eselon I dan II, sehingga pada akhirnya semua unit kerja dapat memiliki pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang pada gilirannya akan berdampak pada efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di ANRI dalam kerangka reformasi birokrasi nasional. Prosedur Tetap tentang Penyusunan Penetapan Kinerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Juni 2010

KEPALA BIRO PERENCANAAN,

MULTI SISWATI


-9-

Arsip Nasional Republik Indonesia

LAMPIRAN PROSEDUR TETAP NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA


-1-

DAFTAR LAMPIRAN PROSEDUR TETAP PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA

LAMPIRAN 1

DIAGRAM ALIR PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Lampiran 1 Prosedur Tetap Nomor : Tanggal :

Tahun 2010 Juni 2010

DIAGRAM ALIR PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA

Unit Penyelesaian No.

Tahapan Kegiatan

1. Menerima, membaca, mencatat, dan menyampaikan surat dari Menpan dan RB perihal Penyusunan LAKIP dan Penetapan Indikator Kinerja Utama

Perencana/P TU Biro elaksana Perencanaan

TU Sestama

TU Kepala ANRI

Kasubag Penyusunan Program

Kabag Program dan Anggaran

Kepala Biro Perencanaan

Sekretaris Unit Kerja Utama Eselon I

Kepala ANRI

1

2. Memahami dan mendisposisikan 2

3. Memahami, mendisposisikan dan menugaskan penyusunan penetapan rencana kinerja ANRI

3

4. Memahami, mendisposisikan dan menugaskan penyusunan penetapan rencana kinerja ANRI

4

5. Memahami, mendisposisikan dan menugaskan penyusunan penetapan kinerja ANRI 6. Memahami dan menugaskan penyiapan konsep Nota Dinas atas Nama Sekretaris Utama yang ditujukan kepada Unit Kerja kerja Eselon I dan II

5

6



Tahapan Kegiatan

membaca, mencatat, menyampaikan 7. Menerima, Membuat, dan menyiapkan Notadan Dinas atas nama surat Sekretaris Utama perihal penyusunan Penetapan Kinerja yang ditujukan kepada Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II


TU Sestama




8

9. Meneliti, mengoreksi, memaraf, dan menyampaikan Nota Dinas atas nama Sekretaris Utama perihal penyusunan Penetapan Kinerja yang ditujukan untuk Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II

9

10. Meneliti, mengoreksi, memaraf, dan menyampaikan Nota Dinas atas nama Sekretaris Utama perihal penyusunan Penetapan Kinerja yang ditujukan untuk Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II

10

11. Meneliti, mengoreksi, menandatangani Nota Dinas atas nama Sekretaris Utama perihal penyusunan Penetapan Kinerja yang ditujukan kepada Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II dan menugaskan pendistribusiannya

13. Mempelajari, memahami, berkoordinasi, dan menyusun Penetapan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan II


7

8. Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan Nota Dinas atas nama Sekretaris Utama perihal penyusunan Penetapan Kinerja yang ditujukan untuk Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II

12. Memberi nomor, mendokumentasikan, dan menyampaikan kepada Kepala Pejabat Eselon I dan II

TU Kepala ANRI

11

12

13

Kepala ANRI



Tahapan Kegiatan


TU Sestama

TU Kepala ANRI




membaca, mencatat, menyampaikan 14. Menerima, Meneliti, mengoreksi, melakukandan koordinasi dan surat mendisposisikan Penetapan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan II

14

15. Meneliti, mengoreksi, melakukan koordinasi dan mendisposisikan Penetapan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan II

15

16. Meneliti, mengoreksi, melakukan koordinasi dan mendisposisikan Penetapan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan II

16

17. Meneliti, mengoreksi, melakukan koordinasi dan menugaskan pengumpulan, penelaahan, dan penyusunan Penetapan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan II serta Penetapan Kinerja Kepala ANRI

17

18. 18.1 Mengumpulkan, menginventarisasi, dan menelaah Penetapan Kinerja Eselon I dan II serta mengolah dan menyusun Penetapan Kinerja Kepala ANRI. 18

18.2 Menyiapkan dan menyampaikan konsep surat perihal penetapan kinerja ANRI yang ditujukan kepada Menpan dan RB 19. Mempelajari, meneliti, mengoreksi, memaraf dan menyampaikan Penetapan Kinerja Kepala ANRI dan surat perihal penetapan kinerja ANRI yang ditujukan kepada Menpan dan RB


19

Kepala ANRI



Tahapan Kegiatan


TU Sestama

TU Kepala ANRI

membaca, dan memaraf, menyampaikan 20. Menerima, Mempelajari, meneliti,mencatat, mengoreksi, dan surat menyampaikan Penetapan Kinerja Kepala ANRI dan surat perihal penetapan kinerja ANRI yang ditujukan kepada Menpan dan RB





20

21. Mempelajari, meneliti, mengoreksi, memaraf, dan menyampaikan Penetapan Kinerja Kepala ANRI dan surat perihal penetapan kinerja ANRI yang ditujukan kepada Menpan dan RB

21

22. Mempelajari, meneliti, mengoreksi, memaraf, dan menyampaikan Penetapan Kinerja Kepala ANRI dan surat perihal penetapan kinerja ANRI yang ditujukan kepada Menpan dan RB

22

23. Meneliti, mengoreksi, menyetujui dan menyampaikan Penetapan Kinerja Eselon II dan menandatangani Penetapan Kinerja Eselon I dan Kepala ANRI beserta surat perihal penetapan kinerja ANRI yang ditujukan kepada Menpan dan RB 24. Membaca, mencatat, memberi nomor, mendokumentasikan, dan menyampaikan Penetapan Kinerja Eselon I, II dan Kepala ANRI beserta surat perihal Penetapan Kinerja ANRI yang ditujukan kepada Menpan dan RB 25. Mendisposisikan Penetapan Kinerja Eselon I, II dan Kepala ANRI beserta surat perihal Penetapan Kinerja ANRI yang ditujukan kepada Menpan dan RB

Kepala ANRI

23

24

25



Tahapan Kegiatan


TU Sestama

TU Kepala ANRI



membaca, mencatat, dan Eselon menyampaikan 26. Menerima, Mendisposisikan Penetapan Kinerja I, II dan surat Kepala ANRI beserta surat perihal Penetapan Kinerja ANRI yang ditujukan kepada Menpan dan RB


Kepala ANRI

26

27. Mendisposisikan Penetapan Kinerja Eselon I, II dan Kepala ANRI beserta surat perihal Penetapan Kinerja ANRI yang ditujukan kepada Menpan dan RB

27

28. Menugaskan pengiriman Penetapan Kinerja Eselon I dan II ANRI beserta surat perihal penetapan kinerja ANRI yang ditujukan kepada Menpan dan RB. 29. Mendokumentasikan dan mengirim Penetapan Kinerja Kepala ANRI, Eselon I dan II beserta surat perihal Penetapan kinerja ANRI kepada Menpan dan RB


28

29

Norma waktu: 32 Hari kerja

KEPALA BIRO PERENCANAAN,

MULTISISWATI

Arsip Nasional Republik Indonesia

Recommend Documents