Arsip Nasional Republik Indonesia

Arsip Nasional Republik Indonesia

LEMBAR PERSETUJUAN

Substansi Prosedur Tetap tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan telah saya setujui.

Disetujui di Jakarta pada tanggal

Mei 2011

SEKRETARIS UTAMA,

GINA MASUDAH HUSNI


PROSEDUR TETAP NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencantumkan bahwa PNS sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan penting tersebut adalah PNS dengan kompetensi yang memadai yang diperlihatkan melalui sikap dan perilakunya yang setia dan taat kepada negara dan pemerintah, memiliki moral dan mental yang baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Kompetensi jabatan PNS adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kompetensi jabatan ini sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan seluruh kegiatan dalam suatu organisasi. Mengingat pentingnya kompetensi jabatan pegawai dalam menjalani peran yang dimilikinya maka perlu dilakukan peningkatan dan pembinaan secara bertahap terhadap PNS yang menduduki jabatan struktural dalam suatu instansi, melalui suatu wadah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha pembinaan bagi PNS secara menyeluruh.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -2-

B. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan prosedur tetap Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan seleksi peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan di lingkungan ANRI. Sedangkan tujuan dari penyusunan prosedur tetap ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku pejabat struktural dalam pelaksanaan tugas jabatannya, dan kompetensi jabatan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

C. Ruang Lingkup Ruang lingkup prosedur tetap Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan ini meliputi Seleksi Administrasi Diklat Kepemimpinan dan Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan di lingkungan ANRI.

D. Dasar 1.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Nomor 4910);

4.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

5.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

6.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua


kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010; 7.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Prosedur Tetap di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

E. Pengertian 1.

Pendidikan

dan

Pelatihan

yang

selanjutnya

disebut

Diklat

adalah

proses

penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS. 2.

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim adalah Diklat bagi pejabat struktural dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap serta perilaku untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.

3.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.

4.

Fungsional adalah Pegawai ANRI yang menduduki jabatan fungsional di Lingkungan Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai ANRI.

5.

Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) adalah Pejabat Struktural yang diberi wewenang untuk melakukan seleksi terhadap Calon Peserta Diklatpim di lingkungan ANRI.


BAB II PROSEDUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

A. Seleksi Administrasi Peserta Diklatpim 1.

Fungsional menyiapkan dan menyampaikan data usulan Calon Peserta Diklatpim Tk. I, II, III dan IV.

2.

a.

Kepala Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai (Kasubbag Diskesra) mengoreksi dan menyampaikan data usulan calon peserta Diklatpim kepada Kabag Kepegawaian.

b.

Kabag Kepegawaian menerima, mengoreksi, dan menyampaikan kepada Karo Hukum dan Kepegawaian.

c.

Karo Hukum dan Kepegawian menerima, mengoreksi dan menyampaikan kepada Sestama untuk mendapat pengarahan.

d.

Sestama mengoreksi dan menyampaikan kepada TSPDI.

e.

TSPDI kemudian menyampaikan data usulan calon peserta Diklatpim

kepada

Kepala ANRI untuk mendapat persetujuan. 3.

Kepala ANRI memberikan persetujuan data usulan calon peserta.

4.

Data usulan calon peserta disampaikan kembali kepada Sestama, diteruskan kepada Kabag Kepegawaian melalui Karo Hukum dan Kepegawaian. Oleh Kabag Kepegawaian data tersebut disampaikan kepada Fungsional melalui Kasubbag Diskesra untuk diproses lebih lanjut.

5.

Fungsional membuat dan menyampaikan naskah surat pendaftaran calon Peserta Diklatpim kepada Kasubbag Diskesra untuk dikoreksi.

6.

Kasubbag Diskesra mengoreksi dan menyampaikan naskah surat pendaftaran calon Peserta Diklatpim kepada Kabag Kepegawaian.

7.

Kabag Kepegawaian mengoreksi dan menyampaikan naskah surat pendaftaran calon Peserta Diklatpim kepada Karo Hukum dan Kepegawaian untuk mendapat persetujuan.

8.

a.

Karo Hukum dan Kepegawaian menerima dan memberi persetujuan dan menandatangani surat pendaftaran calon peserta Diklatpim Tingkat III dan IV.

b.

Sestama memberi persetujuan dan menandatangani surat pendaftaran calon peserta Diklatpim Tingkat I dan II kemudian mendisposisikan kepada Karo Hukum dan Kepegawaian.


9.

a.

Kabag Kepegawaian menerima dan mendisposisi surat pendaftaran calon peserta yang sudah ditandatangani kepada Kasubbag Diskesra.

b.

Kasubbag Diskesra menerima disposisi dan memerintahkan Fungsional untuk proses lebih lanjut.

10. Fungsional menerima perintah kemudian menyampaikan surat pendaftaran calon peserta diklat tersebut kepada Kasubbag Persuratan dan Penggandaan untuk diberikan nomor surat dan dikirim ke instansi terkait. 11. Fungsional menyimpan berkas.

B. Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan 1.

a.

Sestama menerima Surat Pemanggilan Peserta Diklatpim kemudian mendisposisi kepada Karo Hukum dan Kepegawaian.

b.

Karo Hukum dan Kepegawaian menerima disposisi dan menyerahkan Surat Pemanggilan Peserta Diklatpim kepada Kabag Kepegawaian.

c.

Kabag Kepegawaian memerintahkan Kasubbag Diskesra untuk menindaklanjuti.

d.

Kasubbag Diskesra memerintahkan Fungsional membuat naskah Surat Perintah Peserta Diklatpim

2.

Fungsional membuat naskah Surat Perintah Peserta Diklatpim kemudian menyerahkan kepada Kasubbag Diskesra.

3.

Kasubbag Diskesra menerima dan mengoreksi naskah Surat Perintah Peserta Diklatpim kemudian menyampaikan kepada Kabag Kepegawaian.

4.

Kabag Kepegawaian mengoreksi dan menyampaikan kepada Karo Hukum dan Kepegawaian untuk mendapatkan persetujuan.

5.

a. Karo Hukum dan Kepegawaian memberi persetujuan dan menandatangani Surat Perintah Peserta Diklatpim Tingkat III dan IV. b. Sestama memberi persetujuan dan menandatangani Surat Perintah Peserta Diklatpim Tingkat I dan II.

6.

a. Kabag Kepegawaian menerima Surat Perintah Peserta Diklatpim yang telah ditandatangani kemudian mendisposisi kepada Kasubbag Diskesra. b. Kasubbag Diskesra memerintahkan Fungsional untuk mendistribusikan Surat Perintah Peserta Diklatpim.

7.

Fungsional memberi nomor Surat Perintah Peserta Diklatpim, menggandakan dan mendistribusikan kepada Peserta Diklat.


8.

Kabag Kepegawaian menerima salinan sertifikat dan laporan hasil mengikuti Diklatpim dari Peserta Diklat kemudian mendisposisi kepada Kasubbag Diskesra.

9.

Kasubbag Diskesra menerima salinan sertifikat dan laporan hasil mengikuti Diklatpim kemudian memerintahkan Fungsional untuk proses lebih lanjut.

10. Fungsional menyerahkan salinan sertifikat mengikuti Diklatpim kepada Kasubbag Administrasi Pegawai untuk disimpan dalam personal file pegawai. 11. Fungsional menyimpan berkas laporan hasil mengikuti Diklatpim..


BAB III PENUTUP

Prosedur Tetap Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan ini disusun agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam proses penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, II, III, dan IV di lingkungan ANRI. Dengan adanya pedoman ini diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, II, III, dan IV yang pada akhirnya akan mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di ANRI dalam kerangka Reformasi Birokrasi Nasional. Prosedur Tetap tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

Mei 2011

Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN,

ZITA ASIH SUPRASTIWI


LAMPIRAN PROSEDUR TETAP NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN


DAFTAR LAMPIRAN PROSEDUR TETAP TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

LAMPIRAN 1

DIAGRAM ALIR SELEKSI ADMINISTRASI DIKLAT KEPEMIMPINAN

LAMPIRAN 2

DIAGRAM ALIR PELAKSANAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

-2Lampiran 1 Prosedur Tetap Nomor : Tahun 2011 Tanggal : Mei 2011

DIAGRAM ALIR SELEKSI ADMINISTRASI DIKLAT KEPEMIMPINAN

No

Tahap Kegiatan

1

Menyiapkan dan menyampaikan data usulan calon peserta Diklatpim

2

a. Kasubbag Diskesra mengoreksi dan menyampaikan data usulan calon peserta Diklatpim b. Kabag Kepegawaian menerima, mengoreksi dan menyampaikan kepada Karo Hukum dan Kepegawaian c. Karo Hukum dan Kepegawaian menerima, mengoreksi dan menyampaikan kepada Sestama d. Sestama mengoreksi dan menyampaikan kepada TSPDI e. TSPDI menyampaikan data usulan calon peserta Diklatpim kepada Kepala ANRI untuk mendapat persetujuan

Fungsional

Kasubbag Diskesra

Kabag Kepegawaian

Unit Penyelesaian Karo Hukum dan Sestama Kepegawaian

TSPDI

Kepala ANRI

Subbag Persuratan dan Penggandaan


-3-

No

Tahap Kegiatan

3

Memberi persetujuan data usulan calon peserta diklat dan mendisposisi untuk proses lebih lanjut

4

a. Sestama menerima dan mendisposisi data usulan calon peserta diklat yang telah disetujui untuk diproses lebih lanjut b. Karo Hukum menerima dan mengarahkan Kabag Kepegawaian c. Kabag Kepegawaian menyerahkan kepada Kasubbag Diskesra d. Kasubbag Diskesra memerintahkan Fungsional membuat naskah surat pendaftaran

5

Membuat dan menyampaikan naskah surat pendaftaran calon peserta diklat

6

Mengoreksi dan menyampaikan naskah surat pendaftaran calon peserta diklat

7

Mengoreksi dan menyampaikan naskah surat pendaftaran calon peserta diklat untuk mendapatkan persetujuan

Fungsional

Kasubbag Diskesra

Kabag Kepegawaian


TSPDI

Kepala ANRI



-4-

No

Tahap Kegiatan

8

a. Menerima dan memberi persetujuan dan menandatangani naskah surat pendaftaran calon peserta Diklatpim Tk. III dan IV b. Memberi persetujuan dan menandatangani naskah surat pendaftaran calon peserta Diklatpim Tk. I dan II a. Kabag Kepegawaian menerima surat pendaftaran calon peserta yang sudah ditandatangani dan mendisposisi b. Kasubbag Diskesra menerima disposisi dan memerintahkan proses lebih lanjut

9

10

Menerima dan menyampaikan naskah surat pendaftaran untuk dimintakan nomor surat dan dikirim

11

Menyimpan berkas

Norma Waktu: 10 Hari Kerja

Fungsional

Kasubbag Diskesra

Kabag Kepegawaian


TSPDI

Kepala ANRI



-5Lampiran 2 Prosedur Tetap Nomor : Tahun 2011 Tanggal : Mei 2011

DIAGRAM ALIR PELAKSANAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN Unit Penyelesaian No

Tahap Kegiatan

1

a. Sestama menerima surat pemanggilan peserta diklatpim dan mendisposisi b. Karo Hukum dan Kepegawaian menerima disposisi dan menyerahkan surat pemanggilan peserta diklatpim c. Kabag Kepegawaian memerintahkan proses lebih lanjut d. Kasubbag Diskesra memerintahkan pembuatan naskah Surat Perintah Peserta Diklatpim

Fungsional

Kasubbag Diskesra

Kabag Kepegawaian

Karo Hukum dan Kepegawaian

Sestama

Kasubbag Administrasi Pegawai

Peserta Diklat


-6Unit Penyelesaian No

Tahap Kegiatan

2

Membuat dan menyampaikan naskah surat perintah peserta diklatpim

3

Menerima, mengoreksi dan menyampaikan naskah surat perintah peserta diklatpim

4

Mengoreksi dan menyampaikan naskah surat perintah peserta diklatpim untuk mendapat persetujuan

5

a. Karo Hukum dan Kepegawaian memberi persetujuan naskah surat perintah peserta Diklatpim tingkat III dan IV b. Sestama memberi persetujuan dan menandatangani surat perintah peserta diklatpim tingkat I dan II

Fungsional

Kasubbag Diskesra

Kabag Kepegawaian


Sestama


Peserta Diklat


-7Unit Penyelesaian No

Tahap Kegiatan

6

a. Kabag Kepegawaian menerima surat perintah peserta diklatpim yang telah ditandatangani kemudian mendisposisi b. Kasubbag Diskesra memerintahkan untuk mendistribusikan surat perintah peserta diklatpim

7

Memberi nomor surat perintah, menggandakan dan mesdistribusikan

8

Menerima salinan sertifikat dan laporan hasil mengikuti Diklatpim kemudian mendisposisi

9

Menerima salinan sertifikat dan laporan hasil mengikuti Diklatpim kemudian memerintahkan proses lebih lanjut

10

Menyerahkan salinan sertifikat mengikuti Diklatpim untuk disimpan dalam personal file pegawai

Fungsional

Kasubbag Diskesra

Kabag Kepegawaian


Sestama


Peserta Diklat


-8Unit Penyelesaian No 11

Tahap Kegiatan

Fungsional

Kasubbag Diskesra

Kabag Kepegawaian


Sestama


Peserta Diklat

Menyimpan berkas laporan hasil mengikuti Diklatpim

Norma Waktu: 7 s/d 11 Minggu (tergantung jenis diklat) Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN,

ZITA ASIH SUPRASTIWI

Arsip Nasional Republik Indonesia

Recommend Documents