Arsip Nasional Republik Indonesia
LEMBAR PERSETUJUAN
Substansi Prosedur Tetap tentang Pencairan Anggaran Belanja di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia telah saya setujui.
Disetujui di Jakarta pada tanggal
Juni 2010
Plt. SEKRETARIS UTAMA,
GINA MASUDAH HUSNI
Arsip Nasional Republik Indonesia
PROSEDUR TETAP NOMOR 57 TAHUN 2010
TENTANG PENCAIRAN ANGGARAN BELANJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
BAB I PENDAHULUAN
A. Umum Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009, mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Kearsipan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan tugas pemerintahan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran negara, yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang ditetapkan sebagai Kaidah-kaidah Hukum Administrasi Keuangan Negara, dan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ANRI dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan perlu merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan program/kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang kearsipan sesuai dengan Visi dan Misi. Untuk itu pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan APBN 2010 pada ANRI, perlu diatur dengan peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan APBN di lingkungan ANRI untuk Tahun 2010.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-2-
B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Prosedur Tetap tentang Pencairan Anggaran Belanja ANRI ini dimaksudkan untuk memberikan panduan agar terdapat kesamaan pemahaman dan langkah pada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran pada Lingkungan ANRI. Tujuan Prosedur Tetap tentang Pencairan Anggaran Belanja ANRI adalah mewujudkan manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil/kinerja aparatur dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance). C. Ruang Lingkup Prosedur Tetap Pencairan Anggaran Belanja ANRI ini berlaku dan digunakan oleh seluruh unit kerja di Lingkungan ANRI. Prosedur Tetap tentang Pencairan Anggaran Belanja ANRI ini meliputi Pengajuan Gaji, Pembayaran Gaji, Permintaan dan Pembayaran Ongkos Kerja Lembur, Pengajuan Permintaan Pembayaran uang Persediaan (UP), Tambahan Uang Persediaan (TUP), Pengajuan Pencairan Dana GUP dan LS, dan Pembayaran GUP dan LS. D. Dasar 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
5.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6.
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
7.
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tantang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-3-
8.
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
9.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2009; 12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010; 13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Prosedur Tetap di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 15. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor KP. 07/01/2009 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009; 16. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor KP.07/08/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Pembentukan Tim/ Panitia dan Administrasi Keuangan Lainnya Yang Dapat Mengakibatkan Pengeluaran Biaya Yang dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia; E. Pengertian Dalam Prosedur Tetap ini terdapat beberapa pengertian, yaitu: 1.
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
3.
Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
4.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal penerimaan perpajakan.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-4-
5.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi vertikal Direktorat Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam hal ini KPPN Jakarta V sebagai Bendahara Umum Negara.
6.
Dana Dekonsentrasi adalah anggaran yang disediakan sehubungan dengan pelimpahan wewenang pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat di daerah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat disertai kewajiban melapor dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada menteri/pimpinan lembaga terkait.
7.
Dana Tugas Perbantuan adalah anggaran yang disediakan sehubungan dengan penugasan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa disertai kewajiban melapor dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada menteri/ pimpinan lembaga terkait.
8.
Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada Kementrian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
9.
Kuasa Pengguna Anggaran (Kuasa PA) adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
10.
Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan/dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
11.
Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
12.
Bendahara Penerima adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/ Lembaga.
13.
Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.
14.
Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) adalah Bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan tertentu.
15.
Petugas Pengantar SPM adalah Staf Subbag Perbendaharaan yang bertugas mengantar SPM dan mengambil SP2D ke KPPN.
16.
Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-5-
Satuan Kerja yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS). 17.
Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang yang diberikan kepada Satuan Kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
18.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan kepada Pejabat Penandatangan SPM untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan SPP berkenaan.
19.
Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA yang dananya dipergunakan sebagai uang persediaan untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
20.
Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP) adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA karena kebutuhan dananya melebihi pagu uang persediaan yang ditetapkan.
21.
Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPM-GUP) adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA dengan membebani DIPA yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah terpakai;
22.
Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) adalah surat perintah membayar yang dikeluarkan oleh PA/Kuasa PA kepada : a. Pihak ke tiga atas dasar perikatan atau surat keputusan; b. Bendahara Pengeluaran untuk belanja pegawai/perjalanan.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-6-
BAB II PROSEDUR PENCAIRAN ANGGARAN BELANJA ANRI
Prosedur Tetap Pencairan Anggaran Belanja ANRI dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut : A. Prosedur Persiapan Aplikasi Pencairan Anggaran 1. Kabag Keuangan menerima DIPA dan mendisposisi kepada Kasubag Perbendaharaan; 2. Kasubag Perbendaharaan menerima disposisi DIPA dan POK dan berkoordinasi dan meminta soft copy RKAKL; 3. Kasubag Perbendaharaan melakukan input data RKAKL dan POK ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Keuangan (SISKA), kemudian mendistribusikan Pagu Anggaran dan Aplikasi SISKA kepada para BPP; 4. BPP menerima Pagu Anggaran dan Aplikasi SISKA.
B. Prosedur Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai 1. Pembuat Daftar Gaji menerima Surat Keputusan (SK) perubahan gaji pegawai dari Bagian Kepegawaian kemudian membuat Rincian Daftar Gaji dan mengajukan kepada PPK Belanja Gaji Pegawai; 2. PPK Belanja Gaji Pegawai melakukan verifikasi dan menandatangani Daftar Gaji kemudian menyerahkan kepada BPP pada Sekretariat Utama; 3. BPP pada Sekretariat Utama membuat SPP kemudian menyerahkan kepada PPK Belanja Gaji Pegawai untuk ditandatangani; 4. PPK Belanja Gaji Pegawai menandatangani SPP kemudian menyerahkan kepada Operator SPM; 5. Operator SPM membuat SPM berdasar SPP dan Daftar Gaji kemudian menyerahkan kepada Kasubag Perbendaharaan; 6. Kasubag Perbendaharaan melakukan verifikasi pembebanan anggaran pada SPM dan memberikan paraf kemudian diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM; 7. Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM melakukan pengujian dan menandatangani SPM; 8. Staf Kasubag Perbendaharaan menyusun dokumen tagihan gaji untuk diajukan ke KPPN dan menyerahkan pertinggal kepada arsiparis untuk disimpan; 9. Petugas Pengantar SPM menyampaikan dokumen tagihan gaji ke KPPN untuk pengajuan pencairan dana.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-7-
C. Prosedur Permintaan Pembayaran Ongkos Kerja Lembur 1.
Kabag Keuangan menerima Surat Perintah Kerja Lembur dari Unit Kerja dan mendisposisi kepada PPK Belanja Gaji Pegawai untuk dihitung dan dibuatkan Daftar Ongkos Lembur;
2.
PPK Belanja Gaji Pegawai meneruskan disposisi kepada Pembuat Daftar Gaji untuk menghitung dan membuat Daftar Ongkos Lembur;
3.
Pembuat Daftar Pegawai menghitung dan membuat Daftar Ongkos Kerja Lembur kemudian mengajukan Daftar Ongkos Kerja Lembur kepada PPK Belanja Gaji Pegawai;
4.
PPK Belanja Gaji Pegawai memeriksa dan menandatangani Daftar Ongkos Kerja Lembur kemudian menyerahkan kepada BPP Sekretariat Utama;
5.
BPP pada Sekretariat Utama membuat SPP kemudian menyerahkan kepada PPK Belanja Gaji Pegawai untuk ditandatangani;
6.
PPK Belanja Gaji Pegawai menandatangani SPP kemudian menyerahkan kepada Operator SPM;
7.
Operator SPM membuat SPM berdasar SPP dan Daftar Gaji kemudian menyerahkan kepada Kasubag Perbendaharaan;
8.
Kasubag Perbendaharaan melakukan verifikasi pembebanan anggaran pada SPM dan memberikan paraf kemudian diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM;
9.
Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM melakukan pengujian dan menandatangani SPM;
10.
Staf Kasubag Perbendaharaan menyusun dokumen tagihan kerja lembur untuk diajukan ke KPPN dan menyerahkan pertinggal kepada arsiparis untuk disimpan;
11.
Petugas Pengantar SPM menyampaikan dokumen ke KPPN untuk pengajuan pencairan dana.
D. Prosedur Permintaan Pembayaran UP dan TUP 1. PPK membuat rincian kebutuhan Uang Persediaan 1 bulan dan membuat Surat Pernyataan UP atau TUP kemudian diajukan ke Bendahara Pengeluaran; 2. Bendahara Pengeluaran memeriksa, mencocokkan rincian kebutuhan dengan POK kemudian membuat SPP UP atau TUP dan mengajukan kepada PPK yang mengajukan UP atau TUP; 3. PPK menandatangani SPP kemudian menyerahkan kepada Opreator SPM; 4. Operator SPM membuat SPM UP atau TUP, kemudian diserahkan ke Kasubag Perbendaharaan; 5. Kasubag Perbendaharaan melakukan verifikasi pembebanan anggaran pada SPM dan memberikan paraf kemudian diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM; 6. Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM melakukan pengujian dan menandatangani SPM;
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-8-
7. Staf Kasubag Perbendaharaan menyusun dokumen untuk diajukan ke KPPN dan menyerahkan pertinggal kepada arsiparis untuk disimpan; 8. Petugas Pengantar SPM membawa dokumen ke KPPN untuk pengajuan pencairan dana. E. Prosedur Permintaan Pembayaran Melalui Mekanisme Ganti Uang Persediaan (GUP) Dan Pembayaran Langsung (LS) Kepada Bendahara Pengeluaran 1. Kasubag Perbendaharaan menerima dokumen dari Kasubag Verifikasi kemudian memeriksa pembebanan anggaran pada SPM dan memberikan paraf kemudian diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM; 2. Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM melakukan pengujian dan menandatangani SPM; 3. Staf Kasubag Perbendaharaan menyusun dokumen untuk diajukan ke KPPN dan menyerahkan pertinggal kepada arsiparis untuk disimpan; 4. Petugas Pengantar SPM membawa dokumen ke KPPN untuk pengajuan pencairan dana.
F. Prosedur Permintaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pembayaran Langsung Kepada Rekanan 1. Kasubag Perbendaharaan menerima dokumen dari Kasubag Verifikasi kemudian memeriksa pembebanan anggaran pada SPM dan memberikan paraf kemudian diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM; 2. Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM melakukan pengujian dan menandatangani SPM; 3. Staf Kasubag Perbendaharaan menyusun dokumen tagihan LS untuk diajukan ke KPPN dan menyerahkan pertinggal kepada arsiparis untuk disimpan; 4. Petugas Pengantar SPM membawa dokumen ke KPPN untuk pengajuan pencairan dana; 5. Kasubag Perbendaharaan menerima SP2D dari KPPN, menginput dalam SISKA, dan menggandakan rangkap dua, kemudian menyerahkan copy SP2D kepada Kasubag Perhitungan Anggaran untuk rekonsiliasi anggaran.
G. Prosedur Pengambilan Uang dan Pembayaran UP, GUP, TUP, dan LS Bendahara Pengeluaran 1. Kasubag Perbendaharaan menerima SP2D dari KPPN, menginput dalam SISKA, dan menggandakan rangkap dua; 2. Kasubag Perbendaharaan berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran untuk mengecek saldo pada rekening banknya; 3. Bendahara Pengeluaran menerbitkan cek penarikan tunai dan meminta tanda tangan Kabag Keuangan kemudian menyerahkan kepada Kasubag Perbendaharaan;
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-9-
4. Kasubag Perbendaharaan menerima cek yang siap dicairkan, kemudian berkoordinasi dengan Kasubag Sekuriti untuk melakukan pengawalan pencairan dana ke bank kemudian menyerahkan uang yang sudah dicairkan kepada Kasir; 5. Kasir membayarkan kepada para BPP.
H. Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Bendahara Pengeluaran 1. BPP memotong/memungut dan menyetorkan pajak untuk setiap transaksi pembayaran yang menurut peraturan harus dikenakan pajak ke rekening Kas Negara melalui kantor Pos dan atau Bank, kemudian menginput transaksi pajak dan menyerahkan laporan pajak kepada Bendahara Pengeluaran untuk diketahui dan ditandatangani; 2. Bendahara Pengeluaran menyerahkan Laporan Pajak kepada Kasubag Perbendaharaan; 3. Kasubag Perbendaharaan menerima Laporan Pajak untuk diberkaskan sebagai bahan Laporan Pajak Bulanan dan Tahunan.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
BAB III PENUTUP
Prosedur Tetap tentang Pencairan Anggaran Belanja ANRI ini dapat menjadi acuan bagi unit-unit kerja di Lingkungan ANRI dalam melaksanakan anggaran sehingga pada akhirnya semua unit kerja dapat memiliki pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang pada gilirannya akan berdampak pada efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di ANRI dalam kerangka reformasi birokrasi nasional. Prosedur Tetap tentang Pencairan Anggaran Belanja ANRI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
Juni 2010
KEPALA BIRO UMUM,
SYAIFUDDIN
Arsip Nasional Republik Indonesia
LAMPIRAN PROSEDUR TETAP NOMOR 57 TAHUN 2010
TENTANG PENCAIRAN ANGGARAN BELANJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-1-
DAFTAR LAMPIRAN PROTAP PENCAIRAN ANGGARAN BELANJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN 1
DIAGRAM ALIR PERSIAPAN APLIKASI PENCAIRAN ANGGARAN
LAMPIRAN 2
DIAGRAM ALIR PERMINTAAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI
LAMPIRAN 3
DIAGRAM ALIR PERMINTAAN PEMBAYARAN ONGKOS KERJA LEMBUR
LAMPIRAN 4
DIAGRAM ALIR PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (UP), TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
LAMPIRAN 5
DIAGRAM ALIR PERMINTAAN PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP) DAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) KEPADA BENDAHARA PENGELUARAN
LAMPIRAN 6
DIAGRAM ALIR PERMINTAAN PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG KEPADA REKANAN
LAMPIRAM 7
DIAGRAM ALIR PENGAMBILAN UANG DAN PEMBAYARAN UP, GUP, TUP, DAN LS BENDAHARA PENGELUARAN
LAMPIRAN 8
DIAGRAM ALIR PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK BAGI BENDAHARA PENGELUARAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-2-
Lampiran 1 Prosedur Tetap Nomor : 57 Tahun 2010 Tanggal : Juni 2010
DIAGRAM ALIR PERSIAPAN APLIKASI PENCAIRAN ANGGARAN
No
Tahap Kegiatan
1
Menerima DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan mendisposisikannya
2
a. Menerima disposisi DIPA dan POK. b. Berkoordinasi dan meminta Soft copy RKAKL.
3
a. Melakukan input data RKAKL dan POK ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Keuangan (SISKA). b. Mendistribusikan Pagu Anggaran dan Aplikasi SISKA kepada para BPP.
4
Menerima Pagu Anggaran dan Aplikasi SISKA.
Norma waktu: 7 hari kerja
Kasubag Perbendaharaan
Unit Penyelesaian Kasubag Kabag Penyusunan Keuangan Anggaran
BPP
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-3-
Lampiran 2 Prosedur Tetap Nomor : 57 Tahun 2010 Tanggal : Juni 2010
DIAGRAM ALIR PERMINTAAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI Unit Penyelesaian No
Tahap Kegiatan
1
Menerima SK Perubahan Gaji pegawai kemudian membuat Rincian Daftar Gaji
2
Melakukan verifikasi dan menandatangani Daftar Gaji
3
Membuat SPP berdasarkan Rincian Daftar Gaji
4
Menandatangani SPP
5
Membuat SPM berdasarkan SPP dan Daftar Gaji
6
Melakukan verifikasi pembebanan anggaran pada SPM dan memberikan paraf
Staf Subbagian Perbendaharaan
Arsiparis
Petugas Pengantar SPM
Operator SPM
Pembuat Daftar Gaji
BPP Sestama
Kasubag Perbenda haraan
Pejabat Penguji dan Penanda tangan SPM
PPK Belanja Gaji Pegawai
Bagian Kepegawaian
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-4-
Unit Penyelesaian No
Tahap Kegiatan
7
Melakukan pengujian dan menandatangani SPM
8
Menyusun dokumen tagihan gaji untuk KPPN dan menyerahkan pertinggal kepada arsiparis untuk disimpan
9
Menyampaikan dokumen tagihan gaji ke KPPN untuk pengajuan pencairan dana
Norma waktu: 10 hari kerja
Staf Subbagian Perbendaharaan
Arsiparis
Petugas Pengantar SPM
Operator SPM
Pembuat Daftar Gaji
BPP Sestama
Kasubag Perbenda haraan
Pejabat Penguji dan Penanda tangan SPM
PPK Belanja Gaji Pegawai
Bagian Kepegawaian
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-5-
Lampiran 3 Prosedur Tetap Nomor : 57 Tahun 2010 Tanggal : Juni 2010
DIAGRAM ALIR PERMINTAAN PEMBAYARAN ONGKOS KERJA LEMBUR Unit Penyelesaian
No
Tahap Kegiatan
1
Menerima Surat Perintah Kerja Lembur dari Unit Kerja dan mendisposisi
2
Meneruskan disposisi
3
Menghitung dan membuat Daftar Ongkos Kerja Lembur
4
Memeriksa dan menandatangani Daftar Ongkos Kerja Lembur
5
Membuat SPP berdasarkan Daftar Ongkos Kerja Lembur
Staf Subbagian Perbendaha raan
Arsiparis
Petugas Pengantar SPM
Operator SPM
Pembuat Daftar Gaji
BPP Sestama
Kasubag Perben daharaan
Kabag Keuangan
Pejabat Penguji dan Penandata ngan SPM
PPK Belanja Gaji Pegawai
Unit Kerja
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-6-
Unit Penyelesaian
No
Tahap Kegiatan
6
Menandatangani SPP
7
Membuat SPM berdasarkan SPP dan Daftar Ongkos Kerja Lembur
8
Melakukan verifikasi pembebanan anggaran pada SPM dan memberikan paraf
9
Melakukan pengujian dan menandatangani SPM
10
Menyusun dokumen tagihan Ongkos Lembur untuk KPPN dan menyerahkan pertinggal kepada arsiparis untuk disimpan
11
Menyampaikan dokumen tagihan kerja lembur ke KPPN untuk pengajuan pencairan dana
Staf Subbagian Perbendaha raan
Arsiparis
Petugas Pengantar SPM
Operator SPM
Pembuat Daftar Gaji
BPP Sestama
Kasubag Perben daharaan
Kabag Keuangan
Pejabat Penguji dan Penandata ngan SPM
PPK Belanja Gaji Pegawai
Unit Kerja
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-7-
Lampiran 4 Prosedur Tetap Nomor : 57 Tahun 2010 Tanggal : Juni 2010
DIAGRAM ALIR PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (UP), TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP) Unit Penyelesaian No
Tahap Kegiatan
1
a. Membuat rincian kebutuhan UP 1 bulan dan TUP. b. Membuat Surat Pernyataan UP atau TUP.
2
Memeriksa, mencocokkan rincian kebutuhan dengan POK kemudian membuat SPP UP atau TUP.
3
Menandatangani SPP UP atau TUP.
4
Membuat SPM UP atau TUP berdasarkan SPP UP atau TUP.
5
Melakukan verifikasi pembebanan anggaran pada SPM dan memberikan paraf.
Staf Subbagian Perbendaharaan
Arsiparis
Petugas Pengantar SPM
Operator SPM
Bendahara Pengeluaran
Kasubag Perbendaharaan
Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM
PPK Unit
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-8-
Unit Penyelesaian No
Tahap Kegiatan
6
Melakukan pengujian dan menandatangani SPM.
7
Menyusun dokumen tagihan UP dan TUP untuk KPPN dan menyerahkan pertinggal kepada arsiparis untuk disimpan
8
Menyampaikan dokumen tagihan UP dan TUP ke KPPN untuk pengajuan pencairan dana
Norma waktu: 2 hari kerja
Staf Subbagian Perbendaharaan
Arsiparis
Petugas Pengantar SPM
Operator SPM
Bendahara Pengeluaran
Kasubag Perbendaharaan
Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM
PPK Unit
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-9-
Lampiran 5 Prosedur Tetap Nomor : 57 Tahun 2010 Tanggal : Juni 2010
DIAGRAM ALIR PERMINTAAN PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP) DAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) KEPADA BENDAHARA PENGELUARAN Unit Penyelesaian No
Tahap Kegiatan
1
Menerima dokumen kemudian memeriksa pembebanan anggaran pada SPM dan memberikan paraf.
2
Melakukan pengujian dan menandatangani SPM.
3
Menyusun dokumen tagihan GUP dan LS untuk KPPN dan menyerahkan pertinggal kepada arsiparis untuk disimpan
4
Menyampaikan dokumen tagihan GUP dan LS ke KPPN untuk pengajuan pencairan dana.
Norma waktu: 3 hari kerja
Staf Subbagian Perbendaharaan
Arsiparis
Petugas Pengantar SPM
Kasubag Perbendaharaan
Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
Lampiran 6 Prosedur Tetap Nomor : 57 Tahun 2010 Tanggal : Juni 2010
DIAGRAM ALIR PERMINTAAN PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG KEPADA REKANAN Unit Penyelesaian No
Tahap Kegiatan
1
Menerima dokumen dan memeriksa pembebanan anggaran pada SPM dan memberikan paraf.
2
Melakukan pengujian dan menandatangani SPM.
3
Menyusun dokumen tagihan LS (Rekanan) untuk KPPN dan menyerahkan pertinggal kepada arsiparis untuk disimpan
4
Menyampaikan dokumen tagihan LS ( Rekanan) ke KPPN untuk pengajuan pencairan dana.
Norma waktu: 3 hari kerja
Staf Subbagian Perbendaharaan
Arsiparis
Petugas Pengantar SPM
Kasubag Verifikasi
Kasubag Perbendaharaan
Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
Lampiran 7 Prosedur Tetap Nomor : 57 Tahun 2010 Tanggal : Juni 2010
DIAGRAM ALIR PENGAMBILAN UANG DAN PEMBAYARAN UP, GUP, TUP, DAN LS BENDAHARA PENGELUARAN
No
Tahap Kegiatan
1
Menerima SP2D dari KPPN kemudian memasukkan data SP2D dalam SISKA.
2
Menerima copy SP2D yang telah digandakan untuk rekonsiliasi anggaran.
3
Mengecek saldo pada rekening Bendahara Pengeluaran, bila dana telah masuk menerbitkan cek penarikan tunai.
4
Menandatangani cek penarikan tunai.
Petugas Pengambil SP2D
Kasir
Bendahara Pengeluaran
Unit Penyelesaian Kasubag Kasubag PerbendaPerhitungan haraan Anggaran
Kasubag Pengamanan
Kabag Keuangan
BPP Unit Kerja
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
No
Tahap Kegiatan
5
Menerima cek yang siap dicairkan, kemudian berkoordinasi dengan Kasubag Sekuriti untuk melakukan pengawalan pencairan dana ke bank kemudian menyerahkan uang yang sudah dicairkan.
6
Membayarkan kepada para BPP.
Norma waktu: 3 hari kerja
Petugas Pengambil SP2D
Kasir
Bendahara Pengeluaran
Unit Penyelesaian Kasubag Kasubag PerbendaPerhitungan haraan Anggaran
Kasubag Pengamanan
Kabag Keuangan
BPP Unit Kerja
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
- 13 -
Lampiran 8 Prosedur Tetap Nomor : 57 Tahun 2010 Tanggal : Juni 2010
DIAGRAM ALIR PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK BAGI BENDAHARA PENGELUARAN
No
Tahap Kegiatan
1
Memotong/memungut dan menyetorkan pajak untuk setiap transaksi pembayaran yang menurut peraturan harus dikenakan pajak ke rekening Kas Negara melalui kantor Pos dan atau Bank, kemudian menginput transaksi pajak dan menyerahkan laporan pajak kepada Bendahara Pengeluaran untuk diketahui dan ditandatangani.
2
Menyerahkan Laporan Pajak kepada Kasubag Perbendaharaan.
3
Menerima Laporan Pajak untuk diberkaskan sebagai bahan Laporan Pajak Bulanan dan Tahunan.
Bendahara Pengeluaran
Unit Penyelesaian Kasubag Perbendaharaan
BPP Unit Kerja
Norma waktu: 7 hari kerja
KEPALA BIRO UMUM,
SYAIFUDDIN