Arsip Nasional Republik Indonesia LEMBAR PERSETUJUAN
Substansi Prosedur Tetap tentang Penyusunan Master Plan Pembangunan Bidang Kearsipan telah saya setujui.
Disetujui di Jakarta pada tanggal
Juni 2010
Plt. SEKRETARIS UTAMA,
GINA MASUDAH HUSNI
Arsip Nasional Republik Indonesia
PROSEDUR TETAP NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PENYUSUNAN MASTER PLAN PEMBANGUNAN BIDANG KEARSIPAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Umum Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, perlu disusun suatu perencanaan yang lebih komprehensif dan sistematis, berkelanjutan, sehingga dalam prosesnya dapat mendefinisikan tujuan-tujuan organisasi dan menyajikan dengan jelas strategi, sehingga pencapaian visi dan misi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dapat terwujud. Dijelaskan lebih lanjut dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah (Medium Term Expenditure Framework), penerapan pengganggaran secara terpadu (Unified Budget), dan penerapan pengganggaran berbasis kinerja (Performance Budget). Salah satu
Tujuan ANRI
untuk
mewujudkan pembangunan kearsipan
dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, maka
perlu
penanganan yang sungguh-sungguh untuk merancang program pembangunan bidang kearsipan yang sistematis, terencana dan berkelanjutan, maka perlu grand design pembangunan bidang kearsipan jangka panjang. Pembangunan jangka panjang bidang kearsipan 2005-2025, akan memberikan arah yang jelas, dengan memperhatikan berbagai aspek, memuat kebijakan, strategi, tujuan, sasaran pembangunan bidang kearsipan. Sehingga rencana jangka panjang yang disusun dengan suatu keinginan mencapai perencanaan terpadu, terintegrasi dan menyeluruh (comprehensive planning), terfokus pada capaian visi dan misi serta komitmen dari berbagai pihak dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang kearsipan ke depan. Sebagai penjabaran lebih lanjut, ANRI dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya didasar kan pada Keputusan Pr esiden Republik I ndo nesia
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-2No mo r 103 T ahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ANRI menyelenggarakan fungsi: a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan; b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas ANRI; c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan; d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, rencana pembangunan jangka panjang ini, dijadikan acuan dalam melaksanakan program pembangunan di bidang kearsipan secara makro dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan kelemahan kompetitif.
B. Maksud dan Tujuan Maksud ditetapkan standar pelayanan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis (Master Plan Pembangunan Bidang Kearsipan) ANRI adalah sebagai panduan bagi Biro Perencanaan dan Tim Penyusun Rencana Strategis, serta unit kerja terkait di lingkungan ANRI. Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kerja Biro Perencanaan dalam pengoordinasian penyusunan Master Plan Pembangunan Bidang Kearsipan ANRI secara menyeluruh, terarah, dan terpadu.
C. Ruang Lingkup Prosedur Tetap Penyusunan Master Plan Pembangunan Bidang Kearsipan ini berlaku dan digunakan oleh seluruh unit kerja di Lingkungan Biro Perencanaan. Prosedur Tetap tentang Penyusunan Master Plan Pembangunan Bidang Kearsipan ini meliputi jenis kegiatan, uraian prosedur, cara mengerjakan, pelaksana, dan norma waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan suatu kegiatan.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-3D. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 6. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasinal Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia; 11. Peraturan Kepala Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010; 12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Prosedur Tetap di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-4E. Pengertian Dalam Prosedur Tetap ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kearsipan (RPJP) atau Master Plan (rencana induk) adalah keterikatan suatu rencana kegiatan operasional tahunan dengan rencana jangka menengah yang memuat kebijaksanaan dasar (umum) instansi/lembaga, sistem-sistem dan prosedur kerja yang saling berhubungan/keterikatan metode dan teknik serta uraian tata cara kerja. 2. Perencanaan strategis merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 3. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 4. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 5. Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. 6. Sasaran adalah menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran ini memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. 7. Pembahasan Substansi adalah pembahasan materi-materi berkaitan dengan master plan. 8. Pejabat Fungsional adalah Pejabat Fungsional Perencana Madya/Muda/Pertama.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-5BAB II PROSEDUR PENYUSUNAN MASTER PLAN PEMBANGUNAN BIDANG KEARSIPAN
Prosedur Penyusunan Master Plan Pembangunan Bidang Kearsipan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 1.
Kepala ANRI menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Kearsipan untuk kurun waktu 20 tahun, yang merupakan penjabaran dari Tujuan Kearsipan yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan kemudian memberikan tugas kepada Sekretaris Utama untuk merumuskan RPJP ANRI.
2.
Sekretaris Utama menerima, mempelajari, memahami, mengintegrasi, mengoordinasi, dan mendisposisikan perumusan RPJP ANRI kepada Kepala Biro (Karo) Perencanaan dengan menjabarkan Visi dan Misi, Arah, Tahapan dan Skala Prioritas.
3.
Karo Perencanaan menerima, mempelajari, memahami, mengoordinasi, dan mendisposisikan kepada Kepala Bagian (Kabag) Penyusunan Program dan Anggaran untuk merumuskan RPJP ANRI.
4.
Kabag Program dan Anggaran menerima, mempelajari, memahami, mengoordinasi, dan mendisposisikan perumusan RPJP ANRI kepada Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Penyusunan Program.
5.
Kasubbag Penyusunan Program menerima, mempelajari, memahami dan mendisposisikan perumusan RPJP ANRI kepada Pejabat Fungsional dibantu Pelaksana Sub Bagian Penyusunan Program.
6.
Perencana/Pelaksana menerima penugasan, menelaah, menyiapkan dan menyampaikan konsep nota dinas beserta lampiran atas nama Sekretaris Utama kepada Kepala Sub Bagian Penyusunan Program tentang permintaan bahan masukan (Narasi dan Matrik) RPJP ANRI semua unit Eselon I di lingkungan ANRI dengan fokus berupa penjabaran Visi dan Misi, Arah, Tahapan dan Skala Prioritas.
7.
Kasubbag Penyusunan Program menerima, mempelajari, meneliti, mengoreksi dan memaraf konsep nota dinas beserta lampirannya dari pelaksana Sub Bagian Penyusunan Program.
8.
Kabag Program dan Anggaran menerima, mempelajari, meneliti, mengoreksi dan memaraf konsep nota dinas beserta lampirannya dari Kepala Sub Bagian Penyusunan Program.
9.
Karo Perencanaan menerima, mempelajari, meneliti, mengoreksi dan memaraf konsep nota dinas beserta lampirannya dari Kepala Bagian Program dan Anggaran.
10. Sestama menerima, mempelajari, meneliti, mengoreksi, menandatangani dan menyampaikan nota dinas beserta lampirannya dari Kepala Biro Perencanaan kepada TU Sestama untuk disampaikan kepada seluruh unit Eselon I di lingkungan ANRI. 11. TU Sestama menerima, memberikan nomor, mendokumentasikan dan mendistribusikan nota
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-6dinas Sekretaris Utama kepada seluruh unit Eselon I di lingkungan ANRI tentang permintaan bahan masukan (Narasi dan Matrik) RPJP ANRI Tahun dengan fokus berupa penjabaran Visi dan Misi, Arah, Tahapan dan Skala Prioritas. (Proses 1 s.d. 2 dilakukan 2 hari kerja) 12. Unit Eselon I menerima, mempelajari, memahami, menyusun dan menyampaikan bahan masukan tentang permintaan bahan masukan (Narasi dan Matrik) RPJP Tahun Tingkat Eselon I dengan fokus berupa penjabaran Visi dan Misi, Arah, Tahapan dan Skala Prioritas yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Utama. (9 hari kerja) 13. Sekretaris Utama menerima, mempelajari, memahami, mengoordinasi, mengintegrasikan dan mendisposisikan bahan masukan (Narasi dan Matrik) seluruh RPJP Tingkat Eselon I kepada Karo Perencanaan. (1 hari kerja) 14. Karo P er encanaan mener ima, me mpe la jar i, me ma ha mi, me ng oordinas i, da n mendisposisikan bahan masukan (Narasi dan Matrik) seluruh RPJP Tingkat Eselon I kepada Kabag. Program dan Anggaran. (1 hari kerja) 15. Kabag Program dan Anggaran menerima, mempelajari, memahami, mengoordinasi, dan mendisposisikan bahan masukan (Narasi dan Matrik) seluruh RPJP Tingkat Eselon I kepada Kepala Sub Bagian Penyusunan Program. (1 hari kerja) 16. Kasubbag Penyusunan Program menerima, mempelajari, memahami, dan mendisposisikan bahan masukan (Narasi dan Matrik) seluruh RPJP Tingkat
Eselon I kepada
Perencana/Pelaksana Sub Bagian Penyusunan Program. (1 hari kerja) 17. Perencana dibantu Pelaksana menerima, mengumpulkan, menyiapkan, menginventarisasi, menelaah, dan mengolah bahan masukan (Narasi dan Matrik) seluruh RPJP Tingkat Eselon I menjadi draf RPJP ANRI serta menyiapkan Keputusan Kepala ANRI tentang RPJP ANRI dan selanjutnya disampaikan kepada Kasubbag Penyusunan Program. (15 hari kerja) 18. Kasubbag Penyusunan Program menerima, mempelajari, meneliti, mengoreksi, menyusun, dan memaraf draf tentang RPJP ANRI dan Keputusan Kepala ANRI tentang RPJP ANRI dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Bagian Program dan Anggaran. (1 hari kerja) 19. Kabag Program dan Anggaran menerima, mempelajari, meneliti, mengoreksi dan memaraf draf tentang RPJP ANRI dan Keputusan Kepala ANRI RPJP ANRI dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan. (1 hari kerja) 20. Karo Perencanaan menerima, mempelajari, meneliti, mengoreksi dan memaraf draf tentang RPJP ANRI dan Keputusan Kepala ANRI tentang RPJP ANRI menyampaikan kepada Sekretaris Utama. (1 hari kerja)
dan selanjutnya
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-721. Sekretaris Utama menerima, mempelajari, mengoreksi, menyinkroniasi, mengintegrasikan, dan memaraf draf tentang RPJP ANRI dan Keputusan Kepala ANRI tentang RPJP ANRI dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala ANRI. (1 hari kerja) 22. Kepala ANRI menerima, meneliti, menyetujui dan menandatangani/menetapkan Keputusan Kepala ANRI tentang RPJP ANRI dan menyampaikan pada TU Kepala ANRI. 23. TU Kepala ANRI menerima, membaca, memberi nomor, dan mendokumentasikan RPJP ANRI. 24. TU Kepala ANRI menyampaikan RPJP ANRI ke unit-unit. (Proses 22 s.d. 24 dilakukan 1 hari kerja)
Total waktu pelaksanaan: 35 hari kerja
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-8BAB III PENUTUP
Prosedur Tetap Penyusunan RPJP atau Master Plan Pembangunan Bidang Kearsipan sebagai pedoman setiap unit kerja dalam menyusun rencana strategis pembangunan bidang kearsipan. Sehingga program dan kegiatan akan berdayaguna bagi kemajuan pembangunan bidang kearsipan. Sehingga pada akhirnya semua unit kerja dapat memiliki pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang pada gilirannya akan berdampak pada efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di ANRI dalam kerangka reformasi birokrasi nasional. Prosedur Tetap tentang Penyusunan RPJP atau Master Plan Pembangunan Bidang Kearsipan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
Juni 2010
KEPALA BIRO PERENCANAAN,
MULTI SISWATI
Arsip Nasional Republik Indonesia
LAMPIRAN PROSEDUR TETAP NOMOR 35 TAHUN 2010
TENTANG PENYUSUNAN MASTER PLAN PEMBANGUNAN BIDANG KEARSIPAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-1-
DAFTAR LAMPIRAN PROSEDUR TETAP TENTANG PENYUSUNAN MASTER PLAN PEMBANGUNAN BIDANG KEARSIPAN
LAMPIRAN 1
DIAGRAM
ALIR PENYUSUNAN MASTER PLAN PEMBANGUNAN
BIDANG KEARSIPAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Lampiran 1 Prosedur Tetap Nomor : Tahun 2010 Tanggal : Juni 2010
DIAGRAM ALIR PENYUSUNAN MASTERPLAN/RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG BIDANG KEARSIPAN (RPJP) ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
No.
Tahapan Kegiatan
Perencana /Pelaksanana
TU Biro Perencanaan
TU Sestama
TU Kepala ANRI
Unit Penyelesaian Kabag Kasubag Program Penyusunan dan Program Anggaran
Kepala Biro Perencanaan
Sekretaris Utama
1. Menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Kearsipan untuk kurun waktu 20 tahun, dan menugaskan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kearsipan (RPJP) ANRI
Kepala ANRI
1
2. Mempelajari, memahami, mengintegrasi, mengoordinasi, dan mendisposisikan perumusan RPJP ANRI dengan menjabarkan Visi dan Misi, Arah, Tahapan dan Skala Prioritas
2
3. Mempelajari, memahami, mengoordinasi, dan mendisposisikan perumusan RPJP ANRI
3
4. Memahami dan mendisposisikan perumusan RPJP ANRI 5. Mempelajari, memahami dan mendisposisikan perumusan RPJP ANRI
Unit Kerja Eselon I
4
5
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
No.
Tahapan Kegiatan
Menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Kearsipan 6. Menerima penugasan, menelaah, menyiapkan dan menyampaikan konsep nota dinas beserta lampirannya tentang permintaan bahan masukan (Narasi dan Matrik) RPJP ANRI semua unit Eselon I di lingkungan ANRI dengan fokus berupa penjabaran Visi dan Misi, Arah, Tahapan dan Skala Prioritas
Perencana /Pelaksanana
TU Biro Perencanaan
TU Sestama
Sekretaris Utama
Unit Kerja Eselon I
7
8. Mempelajari, meneliti, mengoreksi dan memaraf konsep nota dinas beserta lampirannya
8
9. Mempelajari, meneliti, mengoreksi dan memaraf konsep nota dinas beserta lampirannya
9
10. Mempelajari, meneliti, mengoreksi, menandatangani dan menyampaikan nota dinas beserta lampirannya untuk disampaikan kepada seluruh unit Eselon I di lingkungan ANRI
12. Mempelajari, memahami, menyusun dan menyampaikan bahan masukan tentang permintaan bahan masukan (Narasi dan Matrik) RPJP Tingkat Eselon I dengan fokus berupa penjabaran Visi dan Misi, Arah, Tahapan dan Skala Prioritas
Kepala Biro Perencanaan
6
7. Meneliti, mengoreksi dan memaraf konsep nota dinas beserta lampirannya
11. Memberikan nomor, mendokumentasikan dan mendistribusikan nota dinas Sekretaris Utama tentang permintaan bahan masukan (Narasi dan Matrik) RPJP ANRI dengan fokus berupa penjabaran visi dan misi, Arah, Tahapan dan Skala Prioritas
TU Kepala ANRI
Unit Penyelesaian Kabag Kasubag Program Penyusunan dan Program Anggaran
10
11
12
Kepala ANRI
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
No.
Tahapan Kegiatan
Perencana /Pelaksanana
TU Biro Perencanaan
TU Sestama
TU Kepala ANRI
Unit Penyelesaian Kabag Kasubag Program Penyusunan dan Program Anggaran
Kepala Biro Perencanaan
Menetapkan Visi dan Misimengoordinasi, Pembangunan Kearsipan 13. Mempelajari, memahami, mengintegrasi, dan mendisposisikan bahan masukan (Narasi dan Matrik) seluruh RPJP Tingkat Eselon I
13
14. Mempelajari, memahami, mengoordinasi, dan mendisposisikan bahan masukan (Narasi dan Matrik) seluruh RPJP Tingkat Eselon I
14
15. Mempelajari, memahami, mengoordinasi, dan mendisposisikan bahan masukan (Narasi dan Matrik) seluruh RPJP Tingkat Eselon I
15
16. Mempelajari, memahami, dan mendisposisikan bahan masukan (Narasi dan Matrik) seluruh RPJP Tingkat Eselon I 17. Menyiapkan, menginventarisasi, menelaah, mengolah dan menyusun bahan masukan (Narasi dan Matrik) seluruh RPJP Tingkat Eselon I menjadi draf RPJP ANRI serta menyiapkan Keputusan Kepala ANRI tentang RPJP ANRI 18. Mempelajari, meneliti, mengoreksi, menyusun dan memaraf draf tentang RPJP ANRI dan Keputusan Kepala ANRI tentang RPJP ANRI 19. Mempelajari, meneliti, mengoreksi dan memaraf draf tentang RPJP ANRI dan Keputusan Kepala ANRI RPJP ANRI 20. Mempelajari, meneliti, mengoreksi dan memaraf draf tentang RPJP ANRI dan Keputusan Kepala ANRI tentang RPJP ANRI
Sekretaris Utama
16
17
18
19
20
Unit Kerja Eselon I
Kepala ANRI
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
No.
Tahapan Kegiatan
Perencana /Pelaksanana
TU Biro Perencanaan
TU Sestama
TU Kepala ANRI
Menetapkan Visi dan Misi menyinkronisasi Pembangunan Kearsipan 21. Mempelajari, mengoreksi, mengintegrasikan dan memaraf draf tentang RPJP ANRI dan Keputusan Kepala ANRI tentang RPJP ANRI
Unit Penyelesaian Kabag Kasubag Program Penyusunan dan Program Anggaran
Kepala Biro Perencanaan
Sekretaris Utama
Unit Kerja Eselon I
21
22. Meneliti, menyetujui dan menandatangani/menetapkan Keputusan Kepala ANRI tentang RPJP ANRI 23. Membaca, memberi nomor, dan mendokumentasikan RPJP ANRI
Kepala ANRI
22
23
24. Menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kearsipan (RPJP) ANRI pada unit-unit Norma waktu: 35 Hari kerja
KEPALA BIRO PERENCANAAN,
MULTI SISWATI