ARAHAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI PADA RAPAT KOORDINASI PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
JAKARTA, 7 Februari 2017 Yang saya hormati Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Mustari Irawan, MPA Yang saya hormati Kepala Badan Kepegawaian Negara, para Pejabat Eselon I di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, para Sekretaris Jenderal dan juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Para Nara Sumber, Pembicara, dan seluruh peserta Rapat Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan peserta penerima Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan, yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamu’alaikum Warokhmatullohi Wabarokatuh, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua.
Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa, 7 Februari 2017, kita bisa berkumpul di Hotel Redtop
dalam
rangka
penyelenggaraan
”Rapat
Koordinasi
Nasional
Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis” yang diikuti oleh para pembina kearsipan dan para pembina kepegawaian di lingkungan Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, dan Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia.
Berdasarkan
Undang-Undang
Nomor
43
Tahun
2009
tentang
Kearsipan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
urusan
Kearsipan,
merupakan
urusan
wajib
yang
harus
diselenggarakan oleh pemerintah. Keberhasilan penyelenggaraan kearsipan nasional sangat ditentukan oleh kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, anggaran dan kelembagaan. Sebagai lembaga kearsipan nasional, ANRI bertanggungjawab untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang kearsipan dan melakukan pembinaan
penyelenggaraan
kearsipan
nasional
serta
penyelamatan/
pelestarian arsip terjaga dan arsip statis sebagai bukti pertanggungjawaban nasional,
yang
dapat
terselenggaranya
good
diakses
oleh
governance
masyarakat dan
open
dalam
mendukung
government
menuju
pemerintahan yang lebih berdaulat, mandiri, dan sejahtera sebagaimana program nawacita dalam pemerintahan yang sekarang ini. Berdasarkan kewenangan tersebut, ANRI telah melakukan pembinaan penyelenggaraan kearsipan nasional dan pengawasan kearsipan. Pembinaan kearsipan dimaksudkan untuk memberikan penguatan dan pemberdayaan kepada pencipta arsip dan lembaga kearsipan di daerah provinsi, kabupaten dan kota serta lembaga kearsipan perguruan tinggi agar bertanggungjawab dan mampu melaksanakan tata kelola arsip dilingkungannya. Sedangkan pengawasan dilakukan oleh ANRI dan lembaga kearsipan serta unit kearsipan bersinergi dengan lembaga/unit yang memiliki fungsi pengawasan. Pengawasan
ini
dimaksudkan
untuk
menjamin
terwujudnya
tujuan
penyelenggaraan kearsipan dan dalam rangka penegakan hukum dibidang kearsipan. Dengan pengawasan ini, diharapkan lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi negeri serta Badan Usaha Milik Negara serta Badan Usaha Milik Daerah memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan
pengelolaan
arsip
sesuai
dengan
amanat
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya tertib arsip dan pelayanan kearsipan kepada masyarakat bisa diwujudkan dengan baik. Meskipun demikian, kondisi penyelenggaraan kearsipan saat ini belum begitu menggembirakan, hal ini bisa dilihat dari hasil pembinaan kearsipan dan pengawasan kearsipan yang diselenggaraakan oleh ANRI. Bahwa tidak semua lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi negeri mampu melaksanakan amanat kontitusional tersebut. Salah salah faktor
penyebabnya adalah keberadaan sumber daya manusia kearsipan, baik pejabat struktural di bidang kearsipan maupun Jabatan Fungsional Arsiparis pada lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi negeri belum sesuai
dengan
kebutuhan,
kompentensi/kualitas).
Padahal
(baik
dari
sejatinya
aspek
kuantitas
keberadaan
maupun
arsiparis
ibarat
keberadaan guru pada sekolah, keberadaan dosen pada pegruruan tinggi dan dokter pada rumah sakit. Arsiparis dalam dunia kearsipan menjadi “kunci” sekaligus “generator” dalam penyelenggaraan kearsipan. Artinya bahwa tanpa arsiparis, penyelenggaraan kearsipan tidak mungkin akan terwujud dengan baik sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari aspek kuantitas, jumlah arsiparis yang dibutuhkan secara nasional menurut hasil perhitungan yang dilaksanakan oleh ANRI pada tahun 2014 adalah sebanyak 143.676 orang, sementara jumlah yang ada sekarang baru ada sebanyak 3.421 orang. Di sisi lain, pejabat struktural di bidang kearsipan pada lembaga negara, pemerintah daerah serta perguruan tinggi negeri, sebagian besar belum memiliki kompetensi dibidang kearsipan sebagaimana diamanat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal saya sangat mengharapkan penyelenggaraan kearsipan, khususnya di daerah setelah penataan organisasi perangkan daerah bidang kearsipan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 jauh lebih baik dari sebelumnya, karena status kelembagaannya sudah meningkat. Semula, umumnya masih setingkat kantor (eselon III) sekarang sudah menjadi lembaga dalam bentuk dinas (eselon II) sejajar dengan urusan lain. Pengelolaan arsip harus menjadi perhatian kita semua, karena kelalaian terhadap pengelolaan arsip akan mengakibatkan hilangnya aset nasional, bukti kinerja, alat bukti hukum, rekam jejak dan peradaban suatu bangsa serta hilangnya bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menegaskan kembali dan mengajak bahwa Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip yang telah dicanangkan pada bulan Agustus tahun lalu di tempat ini, tidak hanya sekedar seremoni tanpa makna dan implementasi, karena itu merupakan kebutuhan dasar bagi setiap lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi negeri, bahkan seluruh kompenen bangsa agar
terwujud tertib arsip dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkait dengan hal tersebut, saya meminta agar pengelolaan arsip ini merupakan salah satu indikator dan tolok ukur dalam penilaian kinerja pemerintah (lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi negeri). Kepada ANRI saya berharap agar mengembangkan indikator penilaiannya dan terus melakukan pengawasan kearsipan secara nasional. Untuk mendukung hal tersebut salah satu solusi strategis dan mendesak adalah penguatan terhadap SDM Kearsipan, khususnya Jabatan Fungsional Arsiparis. Hal ini sesuai dan senapas dengan amanat serta semangat Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Salah satu bentuk penguatan Jabatan Fungsional Arsiparis adalah pengangkatan pada lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan dan formasi yang ada untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada setiap unit kerja, unit kearsipan dan lembaga kearsipan. Pengangkatan pegawai dalam Jabatan Fungsional Arsiparis ini dapat dilaksanakan melalui pengangkatan pertama untuk mengisi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil, maupun melalui proses pindah dari jabatan lain serta melalui inpassing atau penyesuaian. Untuk pengangkatan pertama, meskipun saat ini masih sangat terbatas, saya berupaya untuk membuka formasi khusus nasional bagi Jabatan Fungsional Arsiparis. Namun saat ini dapat memanfaatkan kebijakan inpassing nasional untuk mengangkat pegawai yang telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan kegiatan kearsipan seperti para sekretaris, agendaris, tata usaha dan jabatan fungsional umum lainnya yang telah melaksanakan kegiatan kearsipan. Selain dari pada itu, dalam rangka
untuk
meningkatkan
minat
dan
kecintaan
terhadap
Jabatan
Fungsional Arsiparis, saya berupaya agar kesejahteraannya ditingkatkan, baik dari sisi tunjangan, jaminan kesehatan dan batas usia pensiun, setara dengan jabatan fungsional lainnya. Disamping penguatan terhadap Jabatan Fungsional Arsiparis, secara bersamaan ANRI dan lembaga terkait akan terus melakukan pengawasan kearsipan secara nasional. Pada tahun ini saya minta kepada ANRI dan
lembaga terkait untuk terus melakukan pengawasan kearsipan secara nasional, dan hasilnya dilaporkan kepada presiden. Oleh karena demikian, sekali lagi saya meminta kepada ANRI selaku pembina kearsipan nasional dan pembina Jabatan Fungsional Arsiparis untuk terus berupaya dan sinergi dengan institusi terkait agar segala rencana dan program yang telah dibuat, termasuk Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip bisa segera terwujud secara nasional. Selanjutnya dalam kesempatan ini, saya memberi apresiasi kepada ANRI yang telah membangun sinergi dalam penyelenggaraan kearsipan dengan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan penyerahan hasil pengawasan kearsipan nasional. Semoga kegiatan ini berhasil membangun komitmen dan semangat bersama dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan menuju pemerintahan yang lebih berdaulat, mandiri, dan sejahtera sebagaimana program nawacita dalam pemerintahan yang sekarang ini. Khusus kepada lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi yang telah dan akan mengangkat Jabatan Fungsional Arsiparis melalui program inpassing, dan telah menerima rekomendasi untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis serta kepada lembaga negara dan pemerintah daerah yang telah berhasil meraih predikat pengawasan kearsipan terbaik (karena telah melaksanakan amanat peraturan perundangundangan yang berlaku) saya memberi apresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terimakasih. Kepada lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi negeri yang belum memiliki arsiparis sesuai dengan kebutuhan agar segera memanfaatkan peluang inpassing nasional pada tahun ini sampai dengan tahun 2018. Selanjutnya kepada lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi yang belum melaksanakan tata kelola arsip sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar segera menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan kearsipan yang dilakukan oleh ANRI. Semoga dengan niat yang tulus disertai dengan komitmen dan semangat bersama, Insya Allah suatu saat nanti upaya dan ikhtiar kita akan berhasil untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undamng Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.
Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirohmanirrohim, ” Rapat Koordinasi Pembinaan Nasional Jabatan Fungsional Arsiparis”, secara resmi saya buka. Sekian dan terima kasih. Wassalaamualai’kum Warohmatullaahi Wabarakaatuh. Jakarta, 7 Februari 2017 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Asman Abnur
