KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
SAMBUTAN PADA RAPAT KOORDINASI KEBIJAKAN PROGRAM SDM APARATUR
Jakarta, 27 Februari 2014
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, yang terhormat:
Sekretaris Jenderal Kementerian atau pejabat yang mewakili; 2. Sekretaris Utama Lembaga atau pejabat yang mewakili; 1.
3. 4. 5. 6. 7.
Gubernur Provinsi se-Indonesia; Bupati dan Walikota se-Indonesia; Kepala BKN beserta seluruh jajarannya; Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota atau pejabat yang mewakili; Saudara-saudara Peserta Rapat Koordinasi dan Hadirin sekalian;
Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal’afiat dalam rangka menghadiri acara Pembukaan Rapat Koordinasi Kebijakan Program SDM Aparatur.
Saudara – saudara peserta Rapat Koordinasi yang saya hormati, Sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014 yang pada tahun ini akan segera berakhir, Kabinet Indonesia Bersatu II dalam implementasi gerakan reformasi birokrasi berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan, pembangunan nasional serta pelayanan masyarakat, yang berarti harus ada kesinambungan dari kegiatan reformasi birokrasi tersebut.
Selanjutnya setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berarti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dinyatakan tidak berlaku lagi.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 perjalanan reformasi birokrasi khususnya di bidang SDM Aparatur akan semakin jelas arahnya yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan dan cita-cita bangsa.
Menjadi harapan besar kita bersama bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini akan menjawab tantangan-tantangan besar di berbagai bidang kehidupan, baik pada skala global, nasional maupun lokal. Dimana untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan birokrasi pemerintah yang dinamis, adaptif, visioner, bertanggungjawab, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Birokrasi semacam itu hanya mungkin diwujudkan bila didukung oleh aparatur negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, memiliki kapasitas dan produktivitas tinggi, serta berintegritas tinggi yang mampu mendukung keberhasilan pembangunan dalam berbagai bidang.
Untuk mewujudkan sistem kepegawaian dan aparatur negara yang ideal maka pengelolaan aparatur sipil negara sebagai penggerak birokrasi untuk mendorong upaya strategis yang harus dilakukan dalam Manajemen Kepegawaian yaitu dengan penerapan prinsip keadilan, keterbukaan, kesejahteraan,
serta integritas dan kompetensi, baik pada tahap pengadaan dan seleksi, promosi dan mutasi, penilaian kinerja, pola karir, pengendalian jumlah dan distribusi pegawai, hingga penetapan pensiun.
Saudara – saudara peserta Koordinasi yang saya hormati
Rapat
Dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa pemerintah saat ini berupaya mengkonsetrasikan pelaksanaan reformasi birokrasi terhadap 3 hal utama, yakni: 1) rekrutmen CPNS yang fair dan bebas KKN, 2) promosi terbuka, dan 3) e-government agar lebih efisien dan efektif.
Khusus untuk penyelenggaraan rekrutmen CPNS, telah dilakukan pengadaan pegawai melalui seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2013 baik terhadap tambahan formasi pelamar umum serta tenaga honorer K-2 sebagai berikut:
Pertama, penerimaan pegawai dari pelamar umum, pengangkatan melalui seleksi dengan materi tes TKD berjumlah 1.027.841, serta TKB yang sesuai dengan kebutuhan instansinya. Metode tes melalui sistem LJK dan CAT dengan jumlah formasi yang terisi sebanyak 58.826.
Kedua, penerimaan pegawai dari Honorer K-2, pengangkatan melalui seleksi dengan materi TKD dan TKB antara sesama tenaga honorer K-2 berjumlah 605.179, dengan metode seleksi menggunakan LJK, dan yang lulus sekitar 30% secara nasional.
Sedangkan penerimaan pegawai dari Honorer K-1 yang pengangkatannya tidak dilakukan seleksi sebagaimana diatur dalam PP No. 48 Tahun 2005 jo PP 56 Tahun 2012 dari usulan pengadaan 32.390 sampai dengan saat ini sudah diselesaikan proses NIP oleh BKN sebanyak 31.013.
Dalam pelaksanaan penerimaan pegawai CPNS tahun 2013 kami sangat memahami bahwa sistem rekrutmen saat ini belum sepenuhnya dapat memenuhi ekspektasi semua pihak, namun tentunya diperlukan pemahaman dan dukungan kita semua karena kebijakan dan sistem seleksi didesain sedemikian rupa dalam rangka menjunjung tinggi prinsip transparan,
akuntabel, bebas KKN, dan adil tanpa dipungut biaya, sehingga memungkinkan bagi seluruh putra-putri terbaik dari seluruh lapisan penduduk bangsa untuk menjadi PNS yang akan berjuang menjadi birokrat yang berdaya saing internasional.
Saudara – saudara peserta Rapat Koordinasi yang saya hormati, Sebagaimana pada tahun sebelumnya maka pada tahun 2014 ini, akan diselenggarakan pengangkatan pegawai ASN. Pegawai ASN dalam UU No. 5 Tahun 2014 terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Oleh karenanya untuk pemenuhan kebutuhan Pegawai ASN pada tahun ini dapat dipenuhi melalui pengangkatan PNS dan PPPK serta penyelesaian tenaga honorer K-2 yang telah dinyatakan lulus.
Khusus untuk pemenuhan pegawai ASN dari formasi PPPK dari kebutuhan Pegawai ASN secara nasional dapat dialokasikan untuk jenis-jenis jabatan tertentu yang saat ini masih dirumuskan dalam RPP UU ASN sekitar 40% dari kuota formasi secara nasional.
Dalam menentukan kebutuhan pegawai ASN baik PNS maupun PPPK, perlu dilakukan beberapa hal sebagaimana amanat UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang secara garis besar sebagai berikut:
a) penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan perencanaan kebutuhan SDM Aparatur 5 (lima) tahunan dengan rincian per tahun berdasarkan prioritas kebutuhan;
b) Memperhatikan rasio antara jumlah PNS dan PPPK dengan jumlah penduduk dan luas wilayah, APBN/APBD yang digunakan untuk belanja pegawai dengan publik, potensi daerah untuk dikembangkan, serta jumlah PNS yang akan pensiun.
Saudara – saudara peserta Koordinasi yang saya hormati,
Rapat
Reformasi Birokrasi di bidang SDM Aparatur Negara (Kepegawaian) bertujuan untuk mewujudkan Pegawai ASN yang profesional, bersih dan melayani melalui sistem pembinaan PNS berbasis kompetensi berdasarkan merit sistem.
Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik akan terlaksana secara optimal apabila setiap satuan organisasi memiliki pegawai yang tepat dalam jumlah, kualitas, komposisi dan distribusi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Dengan pegawai yang tepat tersebut didukung dengan sikap mental dan disiplin yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang optimal sebagaimana didambakan oleh masyarakat.
Sumber daya manusia aparatur harus dikelola secara optimal dengan mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia yang komprehensif dan menyeluruh mulai dari perencanaan, pengadaan, penempatan, pengembangan kompetensi dan karier, pengelolaan kinerja, remunerasi hingga pemberhentian.
Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberi kekuatan agar kita dapat mengatasi berbagai kesulitan dan memberikan jalan kesluar dalam membangun bangsa dan negara melalui pendayagunaan aparatur negara.
Dengan mengucapkan Bismillaahirrohmaanirrohiim, Rapat Koordinasi ini saya nyatakan dibuka. Wassalamu’alaikum Wabarakatuh
Warohmatullahi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ttd Azwar Abubakar
