11/12/2014
GRAND STRATEGY RB SDM APARATUR Kedeputian SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, 2014
OUTLINE PRESENTASI 1. LATAR BELAKANG
4
2. ROADMAP MANAJEMEN ASN
9
3. KONDISI KEPEGAWAIN SAAT INI
15
4. TRANSFORMASI ASN DLM KONSTELASI GLOBAL 5. RENSTRA SDM APARATUR 2015-2019 6. CAPAIAN HASIL
38
48
62
1
11/12/2014
1. REVOLUSI MENTAL means changing our mindset and thus
3 PESAN JOKOWI-JK UNTUK REFORMASI BIROKRASI
our habits; from taking service into giving service; from sitting back into proactive; and from boss into servant
2. STOP PEMBOROSAN in unnecessary government activities by promoting “Gerakan Penghematan Nasional”
3. MORATORIUM on new Civil Servants recruitment
1 LATAR BELAKANG
2
11/12/2014
Government Effectiveness The quality of public services, The quality of the civil service the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, the credibility of the government's commitment to such policies. 100 79
80 54
60 38
40 25 20
7 4
44
38
58
81 80
89
100 94
64 61
56
44
75
83
47 2002
21 22
2012
12
0
Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)
TAHAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA PERSIAPAN FACTOR DRIVEN
AKSELERASI
KEBERLANJUTAN
EFFICIENCY DRIVEN
EFFICIENCY DRIVEN INDONESIA menjadi negara High Income
PDB Nominal per capita
PDB NOMINAL (US$ MILIAR) 711
1,335
2,416
4,257
6,793
9,706
12,989
16,578
269
286
302
319
336
353
POPULASI (JUTA JIWA) 237
253
Sumber: KEN, Proyeksi Ekonomi Indonesia 2011-2045
3
11/12/2014
ARAH PEMEBANGUNAN INDONESIA MENYAMBUT MEA, AFTA, POST MDG’S
KEBUTUHAN JUMLAH & JENIS ASN HARUS
MENUNJANG ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL
2 ROADMAP MANAJEMEN ASN
4
11/12/2014
TRANSFORMASI BIROKRASI & PENGELOLAAN SDM APARATUR
2025 2018
BIROKRASI BERSIH, KOM PETEN DAN MELAYANI
DYNAMIC GOVERNANCE
2013 RULE BASED BUREAUCRACY
PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY MANAJEMEN SDM
PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013
UU NO. 5 THN 2014 TTG ASN TGL 15 JANUARI 2014
5
11/12/2014
REFORMASI MANAJEMEN ASN SEBELUM UU ASN Rumit dan membutuhkan waktu lama Tidak transparan Membutuhkan waktu dan biaya besar Mutasi dan promosi tidak berdasarkan kompetensi Rekrutmen tidak berdasarkan kompetensi
Tidak obyektif Penilain 900 Sanksi tidak tegas dan absensi dominan
UU ASN
1 PENETAPAN KEBUTUHAN
2 PENGADAAN
3 PENGEMBANGAN
4 PENILAIAN KINERJA
5 DISIPLIN
SEBELUM UU ASN Masih berbentuk pengabdian periode tahunan
Tidak berdasarkan capaian kinerja
ANJAB dan ABK dengan e-formation Sistem registrasi On-line Seleksi menggunakan CAT Berdasarkan kualifikasi, kinerja dan kompetensi open recruitment Diklat merupakan hak Berdasarkan SKP Penilaian 3600 Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai
UU ASN
6 PENGHARGAAN
Berdasarkan kinerja
7 PEMBERHENTIAN
8
Berdasarkan pangkat & golongan
PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
Pay as you go
JAMINAN PENSIUN DAN
Tidak mencapai kinerja Beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan Tunjangan berbasis kinerja individu setiap tahun Tingkat kemahalan sesuai indeks wilayah
9 Semagatnya fully funded
JAMINAN HARI TUA
Jaminan kesehatan masih minim (prosesnya berbelit dan kecil)
10 PERLINDUNGAN
Sistem Jaminan Sosial Nasional Bantuan HK
6
11/12/2014
3 KONDISI KEPEGAWAIAN SAAT INI
PROFIL PEGAWAI ASN REPUBLIK INDONESIA Jumlah Pegawai ASN: 4,36 juta - Pusat : 891.509 - Daerah: 3.471.296 (BKN, 2013)
Rasio Pegawai ASN: 1,76% Rata2 Pendidikan: S1 (40%) & SMA (28%)
WILAYAH KALIMANTAN
WILAYAH SULAWESI
Peg. ASN SLA
36%
Peg. ASN Sarjana
45%
Peg. ASN Sarjana
30%
Peg. ASN SLA
29%
Tingkat Kemiskinan
6.69 %
Indeks Gini
0.36
Tingkat Kemiskinan
13.99%
Indeks Gini
0.40
WILAYAH SUMATERA 12%
21%
Peg. ASN Sarjana
Peg. ASN SLTA
29%
32%
Tingkat Kemiskinan
20%
Peg. ASN Sarjana
12,07 %
35%
Indeks Gini
WILAYAH PAPUA-MALUKU
39%
Peg. ASN SLA
0.35
17%
Tingkat Kemiskinan
WILAYAH JAWA Peg. ASN Sarjana
40%
Peg. ASN Diploma
28%
Tingkat Kemiskinan Indeks Gini
11.36 % 0.40
Indeks Gini
32%
34% 24.89% 0.40
WILAYAH BALI-NUSTRA Peg. ASN Sarjana
36%
Peg. ASN SLA
25%
Tingkat Kemiskinan
31%
37%
Indeks Gini
Sumber data: Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu 2014 (Surat No: S-71/PK/2014)
19.79 % 0.38
: 82 Kab/Kota : 158 Kab/Kota : 154 Kab/Kota : 97 Kab/Kota
7
11/12/2014
PERTUMBUHAN PEGAWAI ASN 12.0%
10.8% 9.2%
10.0%
Sumber data: BKN 2014
8.0% 6.0% 4.0% 2.0%
2.1%
1.7%
1.6% 0.3%
0.0%
0.0% -2.0%
-1.7%
-4.0% 2003
Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-0.6%
0.4%
2004
-2.4%
-2.2% 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Jumlah PNS 3.648.005 3.587.337 3.662.336 3.725.231 4.067.201 4.083.360 4.524.205 4.598.100 4.570.818 4.467.982 4.362.809 4.375.009
setkab.go.id
PEGAWAI ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN 0.24 1.13
S-3/Doktor
4.12
S-2
11.42 40.07 42.11
S-1/Sarjana 0.70 1.53
Diploma IV
9.46 8.55
Diploma III/Sarjana Muda
12.11
Diploma II
2.67 1.31 1.62
Diploma I
28.45 27.73
SLTA 0.02 0.02 2.12 2.01 1.39 1.20
SLTP Kejuruan SLTP Sekolah Dasar 0
5
Daerah Pusat Sumber data: BKN, 2013
10
15
20
25
30
35
40
45
8
11/12/2014
KOMPOSISI ASN BERDASAR JABATAN
Guru
1.765.410
40,35 %
31.754
0,73 %
HONORER:
Medis
• 2005-2009 = 935.907 • 2013-2014 = 242.235 TOTAL HONORER: 1.178.142 (27% PNS NASIONAL)
Paramedis
303.754
6,94 %
JF Lainya
222.093
5,08 %
JF Umum
2.003.151
45,79 %
48.847
1,12 %
4.375.009
100, %
J Struktural TOTAL
PROFIL BELANJA PEGAWAI TERHADAP APBN (juta) 350,000.0 300,000.0 Bel. Pegawai 250,000.0
Bel. Barang Bel. Modal
200,000.0
Pemb. Bunga Utang 150,000.0
Subsidi Bel. Hibah
100,000.0
Bant. Sosial Bel. Lain-lain
50,000.0 0.0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
SUMBER: SATYA-KEMENKEU, 2014
9
11/12/2014
Belanja Pemerintah Pusat per Jenis TA 2013 Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Lain-lain
Bantuan Sosial
Belanja Hibah
Subsidi
Pembayaran Bunga Utang 9,9%
14,0%
27,8%
17,0%
21,2%
0,3% 5,2%
4,6%
SUMBER: SATYA-KEMENKEU, 2014
PROVINSI
SUMBER: SATYA-KEMENKEU, 2014
KOTA
KABUPATEN
10
11/12/2014
RASIO BELANJA PEGAWAI PADA APBD PROVINSI 2013 Tanpa Memperhitungkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) & Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL)
12%
88%
: 29 provinsi : 4 provinsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Provinsi Sumatera Utara Provinsi Papua Barat Provinsi Banten Provinsi Kalimantan Timur
Provinsi Aceh Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Jawa Barat Provinsi Papua Provinsi Jawa Timur Provinsi Riau
6.13% 6.66% 7.12% 7.39% 7.78% 9.38% 9.52% 9.59% 11.24% 11.45%
30 Provinsi Maluku Provinsi Sulawesi 31 Tenggara 32 Provinsi Gorontalo 33 Provinsi Bengkulu
25.17% 25.22% 25.55% 25.63%
Sumber data: Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu 2014 (Surat No: S-71/PK/2014)
RASIO BELANJA PEGAWAI PADA APBD KABUPATEN/KOTA 2013 OPSI 2: Memperhitungkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) & Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL)
20% 21%
31% 35%
12% 17% 32% 32%
: 82 Kab/Kota : 158 Kab/Kota : 154 Kab/Kota : 97 Kab/Kota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kab. Puncak Kab. Tambrauw Kab. Mamberamo Raya Kab. Tana Tidung Kab. Malinau Kab. Teluk Bintuni Kab. Natuna Kab. Kutai Barat Kab. Kaimana Kab. Mamberamo Tengah
10.55% 11.67% 11.77% 12.88% 14.20% 14.80% 16.56% 17.50% 17.52% 17.72%
482 483 484 485 486 487 488 489 490 491
Kab. Wonogiri Kab. Ngawi Kab. Kuningan Kab. Purworejo Kab. Sragen Kab. Minahasa Kab. Karanganyar Kab. Klaten Kab. Simalungun Kota Ambon
64.75% 64.79% 64.91% 65.07% 66.92% 67.97% 68.10% 68.51% 70.34% 71.51%
Sumber data: Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu 2014 (Surat No: S-71/PK/2014)
11
11/12/2014
4
TRANSFORMASI ASN DLM KONSTELASI GLOBAL
KEBUTUHAN PEGAWAI ASN DALAM MENUNJANG ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL KORIDOR EKONOMI MP3EI DAN KEGIATAN UTAMANYA Minyak dan Gas, Batubara, Kelapa Sawit , Besi Baja, Bauksit, Perkayuan
Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu), Kakao , Perikanan , Nikel , Minyak dan Gas ,Bumi (Migas)
Pertanian Pangan – MIFEE, Tembaga , Nikel, Minyak dan Gas Bumi , Perikanan
Kelapa Sawit, Karet , Batu Bara, Perkapalan , Besi Baja, Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda
Makananminuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, tele matika, alutista, Jabodetabek area
Pariwisata, Perikanan, Peternakan
INTERKONEKSI ANTARA MP3EI DENGAN MANAJEMEN SDM APARATUR: ROADMAP PENGEMBANGAN SDM APARATUR UNTUK MENDUKUNG MP3EI PERENCANAAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN PEGAWAI SERTA KEBIJAKAN MUTASI DAN ROTASI PEGAWAI (ANTAR DAERAH)
12
11/12/2014
KORIDOR EKONOMI SUMATERA
KEBUTUHAN SDM APARATUR KEGIATAN EKONOMI KELAPA SAWIT & KARET Perkebunan Industri Penyuluh KEGIATAN EKONOMI BATU BARA & BESI BAJA Pertambangan Geologi KEGIATAN EKONOMI PERKAPALAN Mesin Elektro KAWASAN STRATEGIS & PENUNJANG Ekonomi Lingkungan Perenc. Wilayah
MASALAH MANAJEMEN ASN SAAT INI 1. Jumlah, kualitas, distribusi dan komposisi SDM Jumlah pegawai belum didasarkan perhitungan beban kerja riil Mis-Match kualitas pegawai (man qualification) dengan tuntutan jabatan (job spesification) Distribusi pegawai yang tidak merata antar unit organisasi maupun antar instansi Ketimpangan komposisi SDM - antar jabatan utama (core bussines) dengan jabatan penunjang, - antar jenjang pendidikan, - antar jabatan manajerial dengan jabatan fungsional
2. Penempatan pegawai yang the right man on the right job belum berbasis kompetensi dan kinerja yang terukur 3. Kinerja SDM yang belum optimal 4. Disparitas Kesejahteraan SDM ASN belum equal work equal pay karena sistem tunjangan kinerja yang berbeda antar instansi
13
11/12/2014
5 RENSTRA SDM APARATUR 2015-2019
TAHAPAN KEDUA REFORMASI BIROKRASI 2009
2019
2014
2024
2025
PEMERINTAHAN KELAS DUNIA REFORMASI BIROKRASI 2010-2025 2009-2014 penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
2015-2019 implementasi hasil-hasil yang sudah dicapai pada lima tahun pertama, juga dilanjutkan upaya yang belum dicapai pada berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah pada lima tahun pertama
2019-2024 peningkatan kapasitas birokrasi secara terusmenerus untuk menjadi pemerintahan kelas dunia sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua
14
11/12/2014
TUJUAN DAN SASARAN VISI
TERWUJUDNYA APARATUR YANG BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
MISI TUJUAN
SDMA SBG PENGGERAK UTAMA REFORMASI BIROKRASI TERWUJUDNYA SDM APARATUR YANG KOMPETEN DAN KOMPETITIF 1. 2. 3. 4.
SASARAN
Terwujudnya Perumusan Kebijakan dan Evaluasi SDM Aparatur Terwujudnya Perencanaan SDM Aparatur Secara Nasional Terwujudnya Sistem Rekruitmen Terbuka dan Independen Terwujudnya Sistem Pengembangan SDM Aparatur Berbasis Kompetensi Jabatan 5. Terwujudnya Sistem Penempatan dan Promosi yang Kompetitif dan Terbuka 6. Terwujudnya SDM Aparatur yang Berintegritas dan Disiplin 7. Terwujudnya Sistem Remunerasi Berbasis Jabatan dan Kinerja
CAPAIAN PERCEPATAN RB SDM APARATUR Terwujudnya Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif Pengadaan CPNS Pengadaan CPNS dengan CAT dan LJK
2012
2014
CAT
2012 0
2013 215 73
2014 469
LJK
43
73 215
0
Untuk tahun 2014 sebanyak 469 K/L/daerah sudah menggunakan CAT dalam pelaksanaan rekruitmen
15
11/12/2014
JOB FAIR CPNS 2014
JOB FAIR CPNS 2014
SOSIALISASI CAT DI 11 KOTA DI SELURUH INDONESIA BANDUNG 3 JULI 2014
SOSIALISASI CAT DI 11 KOTA DI SELURUH INDONESIA ANTRIAN SIMULASI CAT TES CPNS, UPI 3 JULI 2014
16
11/12/2014
METODE TES CAT (Computer Assisted Test) Muara Enim
Sidoarjo
Kemenpan-RB
Kemenpan-RB, 2013
Open Recruitment Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
Jumlah Promosi Terbuka di Instansi Pemerintah (Status: September 2014)
SELEKSI ANGGOTA KASN 2014
Jumlah
2012 6
2013 42
2014 27
Dasar Hukum: 1. SE MenPAN No. 16 Tahun 2012 2. PermenPANRB No. 13 Tahun 2014 3. RPP MANAJEMEN PNS Tahun 2014
17
11/12/2014
SELEKSI REKRUITMEN TERBUKA ESELON 1 DI KEMENPAN & RB JANUARI 2013
Penerapan Jabatan Fungsional (JF) Jml Jabatan Fungsional
164 119
2012
124
2013
Potensi Revisi
9
Proses
10
Ditetapkan
JF PENERA
2014 23
119
124
129 142
Catatan: *) Berdasarkan UU ASN, apabila 80 JF Ahli dan Terampil dipisahkan maka total JF dapat mencapai 242 JF
18
11/12/2014
Achievement
REKOR MURI JAKARTA, 14 OKTOBER 2014
PENDAFTAR PEGAWAI TERBANYAK 2.610.000 PELAMAR
19
11/12/2014
PENGHARGAAN INTERNASIONAL “ASEAN PUBLIC SECTOR ADMINISTRATION OF THE YEAR” DITERIMA WAKA BKN DI KUALUMPUR, 10 OKTOBER 2014
FUTURE GOVERNMENT AWARD 2014
TERIMA KASIH
20
